Top Banner
1 PENYIDIKAN PAJAK Dibuat Oleh : Kenny Ardillah, S.E, M.Ak SESI 8
12

SESI 8 - kennyardillah.com · Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas

May 26, 2019

Download

Documents

hahuong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SESI 8 - kennyardillah.com · Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas

1

PENYIDIKAN PAJAK

Dibuat Oleh :Kenny Ardillah, S.E, M.Ak

SESI 8

Page 2: SESI 8 - kennyardillah.com · Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas

2

PPNS DJPPASAL 44 AYAT (1) UU KUP

Diangkat oleh Pejabat yang berwenang

sebagai penyidik

Mempunyai wewenang khusus

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan

Dilaksanakan sesuai dengan KUHP

Page 3: SESI 8 - kennyardillah.com · Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas

3

PENYIDIKAN TINDAK PIDANADI BIDANG PERPAJAKAN

SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN

PENYIDIK

MENEMUKANTERSANGKANYA

UNTUK MENCARI DAN

MENGUMPULKAN BUKTI

MEMBUAT TERANGTINDAK PIDANA

DI BIDANG PERPAJAKAN

PASAL 1 ANGKA 31 UU KUP

Page 4: SESI 8 - kennyardillah.com · Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas

4

Pasal 44 (2)

Wewenang

Penyidik

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas

c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

b. Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yg dilakukan

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain

f. Meminta bantuan tenaga ahli

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan

i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang, benda, dokumen yg dibawa.

j. Menghentikan penyidikan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yg bertanggungjawab

Page 5: SESI 8 - kennyardillah.com · Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas

5

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pemberitahuan saat dimulainya

penyidikan

Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa Penuntut umum

Penyampaian atas hasil

penyidikan

SESUAI KETENTUAN KUHP

PASAL 44 AYAT (3) UU KUP

PPNS

Page 6: SESI 8 - kennyardillah.com · Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas

6

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

WAJIB PAJAK

diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyatakan pengakuan bersalah dan pelunasan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi;

ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tidak dapat dikuasakan;dan

dilampiri dengan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi

PMK 055/PMK.03.2016

MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA MENTERI KEUANGAN

Page 7: SESI 8 - kennyardillah.com · Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas

7

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

MENTERI KEUANGAN

PMK 055/PMK.03.2016

Meneliti dan memberikan pendapat secara tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

PERMOHONAN WP

DIRJEN PAJAK

Page 8: SESI 8 - kennyardillah.com · Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas

8

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

DIRJEN PAJAK

Menyampaikan basil penelitian dan pendapat secara tertulis

yang paling sedikit memuat:

a. nama Wajib Pajak;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. nama tersangka;

d. kedudukan/jabatan tersangka;

e. Masa Pajak/Tahun Pajak;

f. tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan;

g. tahapan perkembangan Penyidikan;

h. jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi

i. kebenaran pelunasan jumlah yang tercantum dalam surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak, dan

j. pendapat Direktur Jenderal Pajak.

PMK 055/PMK.03.2016

Memenuhi PermintaanMenteri Keuangan

Page 9: SESI 8 - kennyardillah.com · Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas

9

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

PPNS JAKSA AGUNG

DENGAN SYARAT:

SETELAH WP MELUNASI PAJAK YG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN DITAMBAH DENGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR EMPAT KALI JUMLAH PAJAK YG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR, ATAU YG TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN

Pasal 44 B

TIDAK CUKUP BUKTI

BUKAN TINDAK PIDANA

DALUARSA

TERSANGKA MENINGGAL

DUNIA

Pasal 44 A

ATAS PERMINTAAN MENTERI KEUANGAN UNTUK

KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA MEMUTUSKAN

MENERIMA/MENOLAK PALING LAMA DALAM JANGKA WAKTU

6 BULAN SEJAK TANGGAL SURAT PERMINTAAN

Page 10: SESI 8 - kennyardillah.com · Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas

10

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Menyetujui Menolak

Menyampaikan surat permintaan penghentian Penyidikan kepada Jaksa Agung disertai dengan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak

Menteri Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak; dan

Pelunasan sebagaimana tercantum dalam surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang

disamakan dengan surat setoran pajak merupakan kelebihan pembayaran pajak.

Menteri Keuangan

Permohonan WP

Page 11: SESI 8 - kennyardillah.com · Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas

11

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

JAKSA AGUNG

PMK 055/PMK.03.2016

Menghentikan Penyidikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan

Menyetujui Menolak

Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak; dan

proses Penyidikan terhadap Wajib Pajak dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak;

Proses Penyidikan terhadap Wajib Pajak dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

Pelunasan sebagaimana tercantum dalam surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak merupakan kelebihan pembayaran pajak.

Page 12: SESI 8 - kennyardillah.com · Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas

12

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Dalam hal keputusan Jaksa Agung menerimapermintaan penghentian Penyidikan, WajibPajak tidak dapat memohon:

pemindahbukuan; dan/atau

pengembalian kelebihan pembayaran pajak,

atas pelunasan sebagaimana tercantum dalamsurat setoran pajak dan/atau saranaadministrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak.

PMK 055/PMK.03.2016

Tidak diberikan imbalan bunga atas kelebihan

pembayaran pajak yang diminta kembali oleh WP