1 PENYIDIKAN PAJAK Dibuat Oleh : Kenny Ardillah, S.E, M.Ak SESI 8
2
PPNS DJPPASAL 44 AYAT (1) UU KUP
Diangkat oleh Pejabat yang berwenang
sebagai penyidik
Mempunyai wewenang khusus
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan
Dilaksanakan sesuai dengan KUHP
3
PENYIDIKAN TINDAK PIDANADI BIDANG PERPAJAKAN
SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN
PENYIDIK
MENEMUKANTERSANGKANYA
UNTUK MENCARI DAN
MENGUMPULKAN BUKTI
MEMBUAT TERANGTINDAK PIDANA
DI BIDANG PERPAJAKAN
PASAL 1 ANGKA 31 UU KUP
4
Pasal 44 (2)
Wewenang
Penyidik
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas
c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
b. Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yg dilakukan
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain
f. Meminta bantuan tenaga ahli
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan
i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang, benda, dokumen yg dibawa.
j. Menghentikan penyidikan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yg bertanggungjawab
5
PELAKSANAAN PENYIDIKAN
Pemberitahuan saat dimulainya
penyidikan
Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa Penuntut umum
Penyampaian atas hasil
penyidikan
SESUAI KETENTUAN KUHP
PASAL 44 AYAT (3) UU KUP
PPNS
6
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
WAJIB PAJAK
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyatakan pengakuan bersalah dan pelunasan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi;
ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tidak dapat dikuasakan;dan
dilampiri dengan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi
PMK 055/PMK.03.2016
MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA MENTERI KEUANGAN
7
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
MENTERI KEUANGAN
PMK 055/PMK.03.2016
Meneliti dan memberikan pendapat secara tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
PERMOHONAN WP
DIRJEN PAJAK
8
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
DIRJEN PAJAK
Menyampaikan basil penelitian dan pendapat secara tertulis
yang paling sedikit memuat:
a. nama Wajib Pajak;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. nama tersangka;
d. kedudukan/jabatan tersangka;
e. Masa Pajak/Tahun Pajak;
f. tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan;
g. tahapan perkembangan Penyidikan;
h. jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi
i. kebenaran pelunasan jumlah yang tercantum dalam surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak, dan
j. pendapat Direktur Jenderal Pajak.
PMK 055/PMK.03.2016
Memenuhi PermintaanMenteri Keuangan
9
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
PPNS JAKSA AGUNG
DENGAN SYARAT:
SETELAH WP MELUNASI PAJAK YG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN DITAMBAH DENGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR EMPAT KALI JUMLAH PAJAK YG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR, ATAU YG TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN
Pasal 44 B
TIDAK CUKUP BUKTI
BUKAN TINDAK PIDANA
DALUARSA
TERSANGKA MENINGGAL
DUNIA
Pasal 44 A
ATAS PERMINTAAN MENTERI KEUANGAN UNTUK
KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA MEMUTUSKAN
MENERIMA/MENOLAK PALING LAMA DALAM JANGKA WAKTU
6 BULAN SEJAK TANGGAL SURAT PERMINTAAN
10
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
Menyetujui Menolak
Menyampaikan surat permintaan penghentian Penyidikan kepada Jaksa Agung disertai dengan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak
Menteri Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak; dan
Pelunasan sebagaimana tercantum dalam surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang
disamakan dengan surat setoran pajak merupakan kelebihan pembayaran pajak.
Menteri Keuangan
Permohonan WP
11
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
JAKSA AGUNG
PMK 055/PMK.03.2016
Menghentikan Penyidikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan
Menyetujui Menolak
Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak; dan
proses Penyidikan terhadap Wajib Pajak dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak;
Proses Penyidikan terhadap Wajib Pajak dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
Pelunasan sebagaimana tercantum dalam surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak merupakan kelebihan pembayaran pajak.
12
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Dalam hal keputusan Jaksa Agung menerimapermintaan penghentian Penyidikan, WajibPajak tidak dapat memohon:
pemindahbukuan; dan/atau
pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
atas pelunasan sebagaimana tercantum dalamsurat setoran pajak dan/atau saranaadministrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak.
PMK 055/PMK.03.2016
Tidak diberikan imbalan bunga atas kelebihan
pembayaran pajak yang diminta kembali oleh WP