Sesi 3 Dan 4 PJP, PJM, Renstra, RKP

RPJP, RPJM, RPJP, RPJM, Renstra, dan RKPRenstra, dan RKPRenja SKPDRenja SKPD

Alex Murtin, SE.,M.Si.Alex Murtin, SE.,M.Si., Ak., CA, Ak., CA

Dasar HukumDasar Hukum

UU No. 25/2004 tentang Sistem perencanaan UU No. 25/2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasionalpembangunan nasional

UU 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahUU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah PP 8PP 8//2008 Tentang tahapan, tata cara 2008 Tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerahpelaksanaan rencana pembangunan daerah

Pepres No. 7/2005 tentang Rencana Pepres No. 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 2004-2009

HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DENGAN RENCANA KERJA PEMDA DAN RENCANA KERJA SKPD

(UU 25/2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)

PUSAT

DAERAH acuan

RPJPNasional

RPJM Nasional

RKP

RENSTRAKL

RENJAKL

RPJP Daerah

RPJM Daerah

RKPDaerah

RENSTRASKPD

RENJASKPD

acuan diperhatikan

pedoman dijabarkan

pedoman

pedoman dijabarkan

pedoman

pedoman

pedoman

Pemangku Kepentingan Pembangun

an

Aspirasi Masyarakat Yang Teramati

Musrembang Jangka Menengah Daerah

Rancangan Awal RPJP daerah

Rumusan Hasil Kesepakatan Dan Komitmen

Rancangan Akhir RPJP Daerah

RPJP Daerah

Pembahasan

Raperda

RPJP

Diacu

Rancangan Visi, Misi Arah Pembangunan Daerah

RPJM Daerah

Ditetapkan Dengan Perda

*Analisis Kondisi Umum Daerah*Rencana Tata Ruang Wilayah

Pedoman

Pro

v/N

asK

DH

Bap

peda

Mas

yara

kat

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

BAPPEDA

RKP PEMDA

APBD

Renstra SKPD

Ranc. Renja-SKPD

RKA-SKPD

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

PLATFORM KDH

PERDAAPBD

DOK. PELAKSANAANANGGARAN

RPJP Nasional

RPJM Nasional

RPJP Daerah

RPJM Daerah

Renstra SKPD

Renstra KL Renja KL

Pedoman

RKP

RKPD

Renja SKPD

RKA- KL

RPBN

RAPBD

RKA-SKPD

Rincian APBN

APBN

APBD

Rincian APBD

Pedoman

Pedoman

DijabarkanDiacu

Pedoman

Pedoman

Pem

erintah

Pu

satP

emerin

tah D

aerah

Diacu Diperhatikan

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diserasikan Melalui Musrenbang

UU SPPN UU KN

ALUR PROSES

PENGANGGARAN DAERAH

MASYARAKATTokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi,

Perguruan Tinggi dan lain-lain

PEMDA

Pengajuan RAPBD Klarifikasi & Ratifikasi RAPBD

SK P

EN

GA

NG

KA

TA

N(P

EN

DE

LE

GA

SIA

N

WE

WE

NA

NG

)

TIM ANGGARAN EKSEKUTIF

Arah & Kebijakan Umum APBD

1

Penjaringan Aspirasi Penjaringan AspirasiKinerja Masa

Lalu

PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF

PANITIA AD HOC

Pokok-pokok Pikiran DPRD

Strategi & Prioritas APBD

2

Pra R A P B D5

Rencana Anggaran

Satker4

Surat Edaran

3

Perda APBD7

R A P B D6

Renstra UK

UNIT KERJA

Partisipasi

Arahan, mandat dan pembinaan dari Pemerintah Pusat

DPRD

Asumsi Dasar & Estimasi Kapasitas

Keuda

Renstrada

KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA

KERANGKA EK MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN

EVALUASI KINERJA MASA LALU

RENSTRADA

RKPDJARING ASMARAMUSRENBANGDA

KEBIJAKAN UMUM APBD &

PRIORITAS&PLAFON ANGGARANSEMENTARA

DPRDPEMDA

PERATURAN KDH

SATKERRenJa SKPD

RENSTRA SKPD

RKA SKPDTIM ANGGRN PEMERINTAH

DAERAH

Perda APBD Evaluasi Raperda APBD

Persetujuan Raperda APBD

PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF

RAPBDPengajuan

Raperda APBD

Juklak Juknis

Plafon Anggaran

Standar Harga

Form RKASKPD

PROSES PENGANGGARAN

DAERAH

UU N0. 25 tahun 2004UU N0. 25 tahun 2004

Pendekatan Penysunan RPJP/M Pendekatan Penysunan RPJP/M PolitikPolitik

TeknokratikTeknokratik PartisipatifPartisipatif

Arah atas-bawah (top-down)Arah atas-bawah (top-down) Arah bawah-atas (bottom-up). Arah bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politikPendekatan politik

Rakyat ketika memilih Calon Rakyat ketika memilih Calon Gubernur/Bupati/ Walikota berdasarkan Gubernur/Bupati/ Walikota berdasarkan program-program pembangunan yang program-program pembangunan yang ditawarkanditawarkan

Rencana pembangunan adalah penjabaran Rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Calon ditawarkan Calon Gubernur/Bupati/Walikota pada saat Gubernur/Bupati/Walikota pada saat kampanye ke dalam rencana kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. pembangunan jangka menengah.

Pendekatan TeknokratikPendekatan Teknokratik

Difokuskan pada perangkat SKPD Difokuskan pada perangkat SKPD (BAPPEDA)(BAPPEDA)

Perencanaan dengan pelaksanaan Perencanaan dengan pelaksanaan dengan menggunakan metode dan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.secara fungsional bertugas untuk itu.

Pendekatan PartisipatifPendekatan Partisipatif

Perencanaan dengan pelaksanaan dengan Perencanaan dengan pelaksanaan dengan melibatkan semua pihak yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. pembangunan.

Tjuan untuk mendapatkan aspirasi dan Tjuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memilikimenciptakan rasa memiliki– Pemerintah derahPemerintah derah– Masyarakat Umum lewat DPRMasyarakat Umum lewat DPR– Masyarakat Industri lewat asosiasiMasyarakat Industri lewat asosiasi

Pendekatan Pendekatan Atas-bawah dan Bawah-atasAtas-bawah dan Bawah-atas

Menurut jenjang pemerintahanMenurut jenjang pemerintahan

Rencana hasil proses atas-bawah dan Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas harus selaras dengan bawah-atas harus selaras dengan musyawarah di tingkat nasional, musyawarah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.dan desa.

Tujuan Utama Tujuan Utama Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Daerah

1.1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yg dilakukan berbagai Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yg dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaanantara kebijakan dan pelaksanaan

2.2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan programperumusan kebijakan dan perencanaan program

3.3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaranMenyelaraskan perencanaan program dan penganggaran

4.4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publikkeuangan publik

5.5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan, sesuai RPJMD sehingga tercapai perencanaan dan pelaksanaan, sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaanefektivitas perencanaan

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentinganmasyarakat, dan pemangku kepentingan

(Penjelasan UMUM PP No.8/2008)(Penjelasan UMUM PP No.8/2008)

PRINSIP PERENCANAAN PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH

1.1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.nasional.

2.2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.peran dan kewenangan masing-masing.

3.3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tatarencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.ruang dengan rencana pembangunan daerah.

4.4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.dan nasional.

>> Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

21/04/2321/04/23 1515

TAHAPAN RENCANA TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Daerah meliputi:Rencana Pembangunan Daerah meliputi:1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;(dua puluh) tahun;

2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;(lima) tahun;

3.3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunperencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

21/04/2321/04/23 1616

Rencana Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan:disusun dengan tahapan:

a)a) Penyusunan rancangan awal;Penyusunan rancangan awal;

b)b)Pelaksanaan Musrenbang Pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan (Musyawarah Perencanaan Pembangunan);Pembangunan);

c)c) Perumusan rancangan akhir; Perumusan rancangan akhir; dandan

d)d)Penetapan rencana.Penetapan rencana.

21/04/2321/04/23 1717

Asumsi Dasar RencanaAsumsi Dasar Rencana

Disusun sesuai dengan kewenangan Disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasionalsistem perencanaan nasional

Jangka Panjang, menengah, dan Jangka Panjang, menengah, dan pendek (tahunan)pendek (tahunan)

Menjamin keterkaitan dan Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan dan konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian

Maksud dan TujuanMaksud dan Tujuan

TujuanTujuan Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan

melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif;indikatif;

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi Pemerintah baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi Pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;maupun antara Pusat dan Daerah;

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, perencanaan, penganggaran, pelaksanaanpelaksanaan dan dan pengendalian;pengendalian;

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; Untuk memudahkan penilaian terhadap hasil capaian Untuk memudahkan penilaian terhadap hasil capaian

kinerja Pemerintahan Daerah baik Tahunan maupun Lima kinerja Pemerintahan Daerah baik Tahunan maupun Lima Tahunan.Tahunan.

Hubungan RPJP dengan Dokumen Hubungan RPJP dengan Dokumen Perencanaan lainnyaPerencanaan lainnya

Seluruh dokumen Rencana pembangunan Seluruh dokumen Rencana pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling terkait merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja, dan anggarankebijakan, rencana kerja, dan anggaran

RPJP ditetapkan dengan Perda yang RPJP ditetapkan dengan Perda yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan berfungsi sebagai pedoman penyusunan visi, misi, dan program prioritas dan visi, misi, dan program prioritas dan perdoman penyusunan RPJMperdoman penyusunan RPJM

RPJP Provinsi merupakan acuan bagi RPJP Provinsi merupakan acuan bagi penyusunan RPJP kabupaten/kotapenyusunan RPJP kabupaten/kota

Fungsi RJPFungsi RJP

Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Program Prioritas Calon Kepala Program Prioritas Calon Kepala DaerahDaerah

Pedoman Penyusunan RJPM DaerahPedoman Penyusunan RJPM Daerah RJPJ Provinsi merupakan acuan RJPJ Provinsi merupakan acuan

penyusunan RPJP kabupaten/kotapenyusunan RPJP kabupaten/kota

Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Panjang Daerah (RPJPD)

Penyusunan Rancangan Awal RPJPDPenyusunan Rancangan Awal RPJPDa.a. Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.

b.b. RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah pembangunan daerah dengan mengacu pada dengan mengacu pada RPJP Nasional.RPJP Nasional.

c.c. RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.

d.d. Dalam menyusun rancangan awal RPJPDDalam menyusun rancangan awal RPJPD, , Bappeda meminta masukan dari SKPD dan Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangkupemangku kepentingan. kepentingan.

21/04/2321/04/23 2222

Pelaksanaan Musrenbang RPJPDPelaksanaan Musrenbang RPJPDa.a. Musrenbang dilaksanakan untuk Musrenbang dilaksanakan untuk

membahas rancangan awal RPJPDmembahas rancangan awal RPJPD

b.b. Musrenbang dilaksanakan oleh Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentinganpemangku kepentingan

c.c. Musrenbang dilaksanakan dengan Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.rancangan awal RPJPD.

d.d. Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daeraholeh kepala daerah

21/04/2321/04/23 2323

Perumusan Rancangan Akhir RPJPDPerumusan Rancangan Akhir RPJPD

a.a. Rancangan akhir RPJPD dirumuskan Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.berdasarkan hasil Musrenbang.

b.b. Rancangan akhir RPJPD dirumuskan Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.berjalan.

c.c. Rancangan akhir RPJPD disampaikan Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.berjalan.

21/04/2321/04/23 2424

Penetapan RPJPDPenetapan RPJPD DPRD bersama Kepala Daerah membahas Rancangan DPRD bersama Kepala Daerah membahas Rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJPDPeraturan Daerah tentang RPJPD RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah

berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeriberkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang

RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri Dalam NegeriMenteri Dalam Negeri

Bupati/Bupati/WWalikota menyampaikan Peraturan Daerah alikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPDtentang RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam NegeriMenteri Dalam Negeri

Kepala Daerah ( Gubernur / Bupati / Walikota ) Kepala Daerah ( Gubernur / Bupati / Walikota ) menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakatProvinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat

21/04/2321/04/23 2525

Sistematika Rencana Sistematika Rencana Pembangunan DaerahPembangunan Daerah

Sistematika penulisan RPJPD, paling Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:sedikit mencakup:

a. pendahuluan;a. pendahuluan;

b. gambaran umum kondisi daerah;b. gambaran umum kondisi daerah;

c. analisis isu-isu strategis;c. analisis isu-isu strategis;

d. visi dan misi daerah;d. visi dan misi daerah;

e. arah kebijakan; dane. arah kebijakan; dan

f. kaidah pelaksanaan.f. kaidah pelaksanaan.

21/04/2321/04/23 2626

Rerangka Pendekatan RJPMRerangka Pendekatan RJPM• Penganggaran terpadu• Kerangka Pengeluaran

jangka menengah• Penganggaran berbasis

kinerja

StakeholdersBottom

UpTop

Down

Rerangka RJPMRerangka RJPM

Renja - SKPD

Renja - SKPD

RKP

RPJM

RKA - SKPD

Renstra-SKPD

Renstra-SKPD

Rerangka RPJMRerangka RPJMUntuk menghubungkan Renstra Untuk menghubungkan Renstra dengan anggarandengan anggaran

Menghindarkan tumpang tindih Menghindarkan tumpang tindih program/ kegiatanprogram/ kegiatan

Ketersediaan pendanaan program/ Ketersediaan pendanaan program/ kegiatan yang lintas fungsi, lintas kegiatan yang lintas fungsi, lintas instansi, lintas daerahinstansi, lintas daerah

Menjamin kepastian pendanaan & Menjamin kepastian pendanaan & pemanfaatan sumber daya secara pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, dan tanggungjawab efisien, efektif, dan tanggungjawab yang jelasyang jelas

Fungsi RJPMFungsi RJPM

Pedoman bagi kepala SKPD untuk Pedoman bagi kepala SKPD untuk menyempurnakan Rancangan menyempurnakan Rancangan Rensatra SKPD menjadi Renstra SKPDRensatra SKPD menjadi Renstra SKPD

Bahan Utama penyusunan RKP PEMDABahan Utama penyusunan RKP PEMDA Dasar Evaluasi dan Laporan Dasar Evaluasi dan Laporan

Pelaksanaan Kinerja Kepala DaerahPelaksanaan Kinerja Kepala Daerah RPJM Provinsi merupakan bahan RPJM Provinsi merupakan bahan

masukan dalam penyusunan RPJM masukan dalam penyusunan RPJM Kabupaten/kotaKabupaten/kota

Hubungan RPJM dengan Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan lainnyaDokumen Perencanaan lainnya

RPJM Daerah  merupakan penjabaran dari RPJM Daerah  merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah terpilih. visi, misi, program Kepala Daerah terpilih.

RPJM Daerah disusun dengan berpedoman RPJM Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi. RPJM Nasional dan Provinsi.

RPJM Daerah  menjadi pedoman dalam RPJM Daerah  menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD. penyusunan Renstra dan Renja SKPD.

RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD yang akan menjadi pedoman dalam yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. penyusunan RAPBD.

Hubungan RPJM dengan Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan lainnyaDokumen Perencanaan lainnya

RPJM ditetapkan berdasarkan perda fungsinya:RPJM ditetapkan berdasarkan perda fungsinya:– Pedoman bagi kepala SKPD utk menyempurnakan Pedoman bagi kepala SKPD utk menyempurnakan

Rancangan RENSTRA SKPD menjadi RENSTRA SKPDRancangan RENSTRA SKPD menjadi RENSTRA SKPD– Bahan Utama penyusunan Rencan Kerja Pemerintah Bahan Utama penyusunan Rencan Kerja Pemerintah

(RKP) Daerah(RKP) Daerah– Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanan Atas Kinerja Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanan Atas Kinerja

Kepala DaerahKepala Daerah– RPJM Provinsi merupakan masukan dalam penyusunan RPJM Provinsi merupakan masukan dalam penyusunan

RPJM kabupaten/kotaRPJM kabupaten/kota RKP daerah yang ditetapkan dengan Peraturan RKP daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah, digunakan sebagaiKepala Daerah, digunakan sebagai– Pedoman penyempurnaan rancangan renja skpdPedoman penyempurnaan rancangan renja skpd– Pedoman penyusunan RAPBDPedoman penyusunan RAPBD

Hubungan RPJM dengan Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan lainnyaDokumen Perencanaan lainnya

Dalam penyusunan RPJM ditambahkan Dalam penyusunan RPJM ditambahkan rancangan program indikatif 1 th ke depan rancangan program indikatif 1 th ke depan setelah masa RPJM berakhir,dunanya urk setelah masa RPJM berakhir,dunanya urk menjembatani kekosongan dokumen menjembatani kekosongan dokumen jangka menegah pada masa jabatan jangka menegah pada masa jabatan kepala daerah baru kepala daerah baru program transisi program transisi

RKP merupakan pedoman penyusunan RKP merupakan pedoman penyusunan KUA (kebijakan umum anggaran) dan KUA (kebijakan umum anggaran) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) , dalam rangka penyusunan RAPBD (PPAS) , dalam rangka penyusunan RAPBD

Hubungan RPJM dengan Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan lainnyaDokumen Perencanaan lainnya

Dalam penyusunan dokumen Dalam penyusunan dokumen perencanaan pebangunan daerah perencanaan pebangunan daerah baik RPJP, RPJM, dan RKP daerah baik RPJP, RPJM, dan RKP daerah memerlukan data dan informasi yang memerlukan data dan informasi yang akurat dan dapat akurat dan dapat diperyanggunjawabkan diperyanggunjawabkan

Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Menengah Daerah (RPJMD)

Penyusunan Rancangan Awal RPJMDPenyusunan Rancangan Awal RPJMDa.a. Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.

b.b. RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah.RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah.

c.c. Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

d.d. Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMDsesuai dengan rancangan awal RPJMD

e.e. Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepadaSKPD kepada Bappeda Bappeda

f.f. Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

21/04/2321/04/23 3535

Pelaksanaan Musrenbang RPJMDPelaksanaan Musrenbang RPJMDa.a. Musrenbang dilaksanakan untuk Musrenbang dilaksanakan untuk

membahas rancangan RPJMDmembahas rancangan RPJMD

b.b. Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.kepentingan.

c.c. Musrenbang dilaksanakan dengan Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.rancangan RPJMD.

d.d. Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Kepala Daerah.Kepala Daerah.

21/04/2321/04/23 3636

Perumusan Rancangan Perumusan Rancangan Akhir RPJMDAkhir RPJMDa.a.Rancangan akhir RPJMD Rancangan akhir RPJMD

dirumuskan oleh Bappeda dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil berdasarkan hasil Musrenbang.Musrenbang.

b.b.Pembahasan rumusan Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.dipimpin oleh Kepala Daerah.

21/04/2321/04/23 3737

Penetapan RPJMDPenetapan RPJMD– RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah

setelah berkonsultasi dengan Menteri.setelah berkonsultasi dengan Menteri.– Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling

lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.dilantik.

– Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi disampaikan kepada Menteri.disampaikan kepada Menteri.

– Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepadadisampaikan kepada gubernur dengan tembusan gubernur dengan tembusan kepada Menterikepada Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri

– Kepala Daerah ( Gubernur / Bupati / Walikota ) Kepala Daerah ( Gubernur / Bupati / Walikota ) menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakatProvinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat

21/04/2321/04/23 3838

Fungsi RKPFungsi RKP

Pedoman penyempurnaan rancangan Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPDRenja SKPD

Pedoman Penysunan RAPBDPedoman Penysunan RAPBD

Rencana Kerja Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Daerah (RKPD)

Penyusunan Rancangan Awal RKPDPenyusunan Rancangan Awal RKPDa.a. Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.

b.b. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.

c.c. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.

d.d. Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lainsumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.masyarakat.

e.e. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.berkesinambungan dan berkelanjutan.

f.f. Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

21/04/2321/04/23 4040

Pelaksanaan Musrenbang RKPDPelaksanaan Musrenbang RKPD– Musrenbang RKPD merupakan wahana Musrenbang RKPD merupakan wahana

partisipasi masyarakat di daerah.partisipasi masyarakat di daerah.– Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda

setiap tahun dalam rangka membahas setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.Rancangan RKPD tahun berikutnya.

– Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar-Rancangan Renja SKPD dan keterpaduan antar-Rancangan Renja SKPD dan antar-RKPD kabupaten/kota dalam dan antar-RKPD kabupaten/kota dalam dan antarprovinsi.antarprovinsi.

– Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunandan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan. Kecamatan.

21/04/2321/04/23 4141

– Pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi difasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.oleh Kementerian Dalam Negeri.

– Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota difasilitasi olehdifasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi.

– Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa atau Musrenbang desa atau sebutan lain/kelurahan, sebutan lain/kelurahan, dan kecamatan atau sebutan lain.dan kecamatan atau sebutan lain.

– Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan setelah Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan setelah Musrenbang kabupaten/kota.Musrenbang kabupaten/kota.

– Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD provinsi.provinsi.

– Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.Kabupaten/Kota.

21/04/2321/04/23 4242

Perumusan Rancangan Perumusan Rancangan Akhir RKPDAkhir RKPD

a.a. Hasil Musrenbang RKPD menjadi Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.RKPD oleh Bappeda.

b.b. Rancangan akhir RKPD disusun Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.menunjukkan prakiraan maju.

21/04/2321/04/23 4343

Penetapan RKPDPenetapan RKPD– RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur,

dan RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan dan RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.Peraturan Bupati/Walikota.

– Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.

– Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPDBupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada Kabupaten/Kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

– RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

– Kepala Daerah ( Gubernur / Bupati / Walikota ) Kepala Daerah ( Gubernur / Bupati / Walikota ) menyebarluaskan Peraturan Gubernur / Bupati / menyebarluaskan Peraturan Gubernur / Bupati / Walikota tentang RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Walikota tentang RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat.kepada masyarakat.

21/04/2321/04/23 4444

Sistematika RKPD paling sedikit Sistematika RKPD paling sedikit mencakup :mencakup :

a.a. pendahuluan;pendahuluan;

b.b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;lalu;

c.c. rancangan kerangka ekonomi rancangan kerangka ekonomi daerahdaerah beserta kerangka beserta kerangka pendanaan;pendanaan;

d.d. prioritas dan sasaran pembangunan; prioritas dan sasaran pembangunan; dandan

e.e. rencana program dan kegiatan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.prioritas daerah.

21/04/2321/04/23 4545

Alur RENSTRAAlur RENSTRA

Pemilihan KDH Flatform/Isu

Visi dan Misi

RPJMD

Renja SKPD

Renstra SKPD

RPJM Nas

RKP D

RKA

KUA

PPA S RAPBD

Renstra SKPDRenstra SKPD Berkaitan dengan VisiBerkaitan dengan Visi

Terjemahkan Isi VisiTerjemahkan Isi Visi Penjabaran isi VisiPenjabaran isi Visi Tujuan agar stakeholder terlibatTujuan agar stakeholder terlibat

Berkaitan dengan MisiBerkaitan dengan Misi Terjemahkan Isi MisiTerjemahkan Isi Misi Penjabaran isi MisiPenjabaran isi Misi

Program dan KegiatanProgram dan Kegiatan IndikatorIndikator Potensi dan HambatanPotensi dan Hambatan

Tujuan agar terdapat sumber dan alokasiTujuan agar terdapat sumber dan alokasi Penetapan Strategi pencapaian misi, program dan Penetapan Strategi pencapaian misi, program dan

kegiatankegiatan

RENSTRA DAN RENJA SKPD SKPD menyusun Renstra-SKPD. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD menyusun Renstra kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota.

Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

21/04/2348

SKPD menyusun Renja-SKPD. Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan

awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

21/04/2349

Musrenbang Kecamatan :

DU RKP-Desa

MUSRENBANG Kecamatan

MUSRENBANG Kecamatan

KUOTA Kecamatan

(berasal dari Rancangan Renja

SKPD & pagu indikatifnya

Jaring Asmara DPRD

Jaring Asmara DPRD

FORUM SKPD

M

U S

R E

N B

A N

G

D

ES

A

RKP - Desa

Renja SKPD

Mekanisme Musrenbang Kecamatan:

1. Daftar Usulan RKP-Desa yang diajukan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kab/Kota dibahas di dalam Musrenbangcam, bersama-sama dengan pagu indikatif Rancangan Renja SKPD dan hasil-hasil Jaring Asmara DPRD.

2. Setiap Kecamatan harus sudah memiliki KUOTA KECAMATAN (yang dibedakan dari Pagu Indikatif Kecamatan). Kuota Kecamatan adalah Pagu Indikatif SKPD-SKPD yang akan melaksanakan program-program kegiatan di desa-desa di lingkup wilayah kecamatan

3. Hasil Musrenbang Kecamatan sebagai bahan (Materi) penyempurnaan Rancangan Renja SKPD, yang kemudian melalui Forum SKPD menjadi Renja SKPD ( lihat psl 27 ay.5 PP No. 8 Tahun 2008 beserta penjelasannya)

4. Selanjutnya Renja SKPD (dipadukan dengan hasil-hasil Musrenbang Kabupaten)menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD

Mekanisme Musrenbang Kecamatan:

1. Daftar Usulan RKP-Desa yang diajukan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kab/Kota dibahas di dalam Musrenbangcam, bersama-sama dengan pagu indikatif Rancangan Renja SKPD dan hasil-hasil Jaring Asmara DPRD.

2. Setiap Kecamatan harus sudah memiliki KUOTA KECAMATAN (yang dibedakan dari Pagu Indikatif Kecamatan). Kuota Kecamatan adalah Pagu Indikatif SKPD-SKPD yang akan melaksanakan program-program kegiatan di desa-desa di lingkup wilayah kecamatan

3. Hasil Musrenbang Kecamatan sebagai bahan (Materi) penyempurnaan Rancangan Renja SKPD, yang kemudian melalui Forum SKPD menjadi Renja SKPD ( lihat psl 27 ay.5 PP No. 8 Tahun 2008 beserta penjelasannya)

4. Selanjutnya Renja SKPD (dipadukan dengan hasil-hasil Musrenbang Kabupaten)menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD

Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup:

a. pendahuluan;

b. gambaran pelayanan SKPD;

c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;

d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;

e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan

f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

21/04/2353

Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:

a. pendahuluan;

b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;

c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;

d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;

e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;

f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan

g. penutup.

21/04/2354