Top Banner
S ERIKAT BURUH INDONESIA Nama : Agus Purwanto NPM : 40112396 Kelas : 3DC02 Materi : Tugas Hukum Perburuhan# (ATA2014/2015 ) Universitas Gunadarma 2015
34

Serikat Buruh Indonesia

Sep 13, 2015

Download

Documents

aguspurwanto013

Hukum Perburuhan#
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

SERIKAT BURUH INDONESIA

Nama: Agus PurwantoNPM: 40112396Kelas: 3DC02Materi : Tugas Hukum Perburuhan# (ATA2014/2015 )

Universitas Gunadarma2015

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................11.1Latar Belakang11.2Rumusan Masalah21.3Tujuan Pembahasan Masalah2BAB II PEMBAHASAN32.1Serikat Pekerja32.1.1Pengertian Serikat Pekerja32.1.2Asas, Sifat dan Tujuan52.1.3Fungsi Serikat Pekerja52.2Pembentukan Serikat Pekerja52.2.1Dasar Pembentukan Serikat Pekerja62.2.2Prosedur Mendirikan Serikat Pekerja62.3.3Tujuan Didirikannya Serikat Pekerja112.3Keanggotaan Serikat Kerja122.3.1Hak-Hak Anggota :132.3.2Kewajiban Anggota :142.4Perkembangan Serikat Pekerja Di Indonesia152.4.1Perkembangan Sebelum Kemerdekaan152.4.2Perkembangan Setelah Kemerdekaan.152.4.3Perkembangan Dalam Era Demokrasi Terpimpin.152.4.4Perkembangan Setelah Pemerintah Orde Baru.162.5Kebijakan Publik Dan Organisasi Industri, Mengatasi Hambatan Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis17BAB III PENUTUP193.1Kesimpulan193.2Saran19DAFTAR PUSTAKA20

BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangSerikat pekerja di indonesia erat hubunganya dengan Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia. Dan semua ini juga hasil dari kemerdekaan negara Republik Indonesia.Pada 15 September 1945 lahir sebuah organisasi massa buruh yang bernama BBI (Barisan Buruh Indonesia). BBI mengutamakan barisan buruh untuk memudahkan mobilisasi oleh serikat sekerja dan Partai Buruh. Dalam kongresnya pada bulan September 1945 yang dihadiri oleh kaum buruh dan tani, tercetuslah Partai Buruh Indonesia. BBI juga sepakat untuk menuntaskan revolusi nasional. Untuk mempertahankan tanah air dari serangan musuh, BBI membentuk Laskar Buruh bersenjata di pabrik pabrik. Untuk kaum perempuan dibentuk Barisan Buruh Wanita (BBW).BBI dilebur menjadi GASBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) pada 1946. Serikat buruh yang tidak sepakat dengan struktur GASBI keluar dan membentuk GASBV (Gabungan Serikat Buruh Vertikal). Tetapi pada bulan November, tahun yang sama, atas usaha Alimin dan Harjono, GASBI dan GASBV berhasil dilebur menjadi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).SOBSI sempat mengalami perpecahan akibat perbedaan sikap dalam menanggapi perjanjian Renville pada 1948. Tetapi tidak lama kemudian SOBSI berhasil kembali mengkonsolidasikan pecahan-pecahannya. Bahkan dalam pernyataan politiknya tahun 1948, SOBSI kemudian menegaskan menolak perjanjian Renville. SOBSI kemudian menyatakan keluar dari HISSBI (Himpunan Serikat-serikat buruh Indonesia) karena perbedaan garis politik.Soekarno mengeluarkan dua konsepsi mengenai kabinet karya dan dewan nasional pada tahun 1957. Kabinet karya ini adalah kabinet eksekutif yang menampung orang-orang di parlemen dan partai politik. Buruh sebagai golongan fungsional mendapatkan tempat di Dewan Perancang Nasional. Anggota Dewan ini 77 orang, dan dari 77 itu ada lima wakil angkatan buruh/pegawai yaitu dari SOBSI, SOBRI, RKS dan dua orang dari KBKI. Sementara di Dewan Pertimbangan Agung, duduk dua orang wakil dari buruh yaitu dari SOBSI dan KBKI.Dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) didirikan sebagai satu-satunya serikat buruh yang diakui pemerintah pada 1973.1.2Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian dari serikat kerja?2. Bagaimana pembentukan serikat kerja?3. Bagaimana keanggotaan serikat kerja?4. Bagaimana perkembangan serikat kerja di Indonesia?5. Bagaimana public dan organisasi industri?1.3Tujuan Pembahasan Masalah

1. Mengetahui pengertian dari serikat kerja.2. Mengetahui bagaimana pembentukan serikat kerja.3. Mengetahui keanggotaan serikat kerja.4. Mengetahui perkembangan serikat kerja di Indonesia.5. Mengetahui public dan organisasi industri.

BAB II PEMBAHASAN2.1Serikat Pekerja2.1.1Pengertian Serikat PekerjaHenry Simamora (1999: 678) menyatakan bahwa Serikat Pekerja adalah sebuah organisasi yang berunding bagi karyawan tentang upah-upah, jam-jam kerja, dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi pekerjaan lainnya. Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa serikat pekerja merupakan organisasi berunding bagi para pekerja. Dengan kehadiran Serikat Pekerja para pekerja dapat melakukan negosiasi dengan pengusaha dalam hal kebijakan perusahaan, sebab ketika ada serikat pekerja maka menjadi sebuah kewajiban bagi pengusaha untuk menegosiasikan segala sesuatu dengan serikat pekerjaPengertian Serikat Pekerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja adalah adalah sebagai berikut: Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan, pekerja/buruh dan keluarganya. Serikat pekerja merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari oleh perusahaan. Serikat pekerja dapat digunakan oleh pekerja sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Suatu kenyataan penetapan besarnya upah dan syarat-syarat kerja yang lain diserahkan kepada perusahaan dan pekerja sebagai pribadi. Kedudukan pekerja adalah sangat lemah. Menyadari akan kelemahannya dalam menghadapi perusahaan itu, mereka merasa perlu adanya persatuan. Dengan adanya persatuan mereka akan mempunyai kekuatan dalam menghadapi perusahaan.Salah satu fungsi Serikat Pekerja menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja adalah sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Serikat Pekerja harus menjalankan perannya dengan baik agar tercipta hubungan industrial yang harmonis sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Kehadiran serikat kerja mengubah secara signifikan beberapa aktivitas sumber daya manusia. Proses perekrutan, prosedur seleksi, tingkat upah, kenaikan gaji, paket tunjangan, system keluhan, dan prosedur disiplin dapat berubah secara drastis disebabkan oleh ketentuan perjanjian perundingan kerja bersama (collective bargaining agreement). Tanpa kehadiran serikat pekerja, perusahaan leluasa mengambil keputusan unilateral menyangkut gaji, jam kerja, dan kondisi kerja. Keputusan ini dilakukan oleh perusahaan tanpa masukan atau persetujuan dari kalangan pekerja. Pekerja-pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja harus menerima persyaratan manajemen, menegosiasikannya dengan serikat pekerja dalam hal pengambilan keputusan bilateral (bilateral decision making) mengenai tingkat gaji, jam kerja, kondisi kerja, dan masalah keamanan kerja lainnya. Alih-alih menghadapi setiap pekerja secara satu per satu, perusahaan harus berunding dengan serikat pekerja yang mewakili kalangan pekerja.Serikat pekerja biasanya mencoba memperluas pengaruhnya ke dalam wilayah lain manajemen seperti penjadwalan kerja, penyusunan standar kerja, desain ulang pekerjaan, dan pengenalan peralatan dan metode baru. Perusahaan umumnya juga menolak pelanggaran batas ke dalam wilayah pengambilan keputusan ini dengan mengklaim bahwa persoalan tersebut merupakan hak prerogatif manajemen.

2.1.2Asas, Sifat dan Tujuan1. Serikat Pekerja, Federasi serikat pekerja dan Konfederasi serikat pekerja mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.2. Serikat Pekerja, Federasi serikat pekerja dan Konfederasi serikat pekerja mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.3. Serikat Pekerja, Federasi serikat pekerja dan Konfederasi serikat pekerja bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.2.1.3Fungsi Serikat Pekerja Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja. Lembaga perunding mewakili pekerja. Melindungi dan membela hak hak dan kepentingan kerja. Wadah pembinaan dan wahana peningkatan pengetahuan pekerja. Wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Wakil pekerja dalam lembaga lembaga ketenagakerjaan Wakil untuk dan atas nama anggota baik di dalam maupun di luar pengadilan.2.2Pembentukan Serikat PekerjaPara pekerja bebas membentuk Serikat Pekerja, karena berserikat merupakan hak pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja yang tertuang dalam Pasal 5, setiap pekerja/buruh berhak membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Serikat Pekerja dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang pekerja. Serikat Pekerja yang teleh terbentuk harus mencatatkan ke Lembaga yang terkait, kemudian lembaga yang terkait tersebut memberikan nomor bukti pencatatan. 2.2.1Dasar Pembentukan Serikat Pekerja Dan serikat pekerja atau buruh itu sendiri dibentuk berdasarkan: Undang-undang Dasar Negara RI Th. 1945 Piagam PBB tentang Hak-hak asasi manusia Pasal 20 (ayat 1) dan pasal 23 (ayat 4) UU No. 18 th. 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 mengenai Hak berorganisasi dan Berunding bersama KePres No. 23 th. 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO NO. 87 tentang kebabasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi KeMenaker No. PER-201/MEN/1999 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja KepMenaker No. PER-16/MEN/2000 tentang tata cara Pendaftaran Serikat Pekerja UU No. 21 th. 2000 tentang Serikat Pekerja (SP) UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan UU No. 2 th. 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Serikat Pekerja yg bersangkutan2.2.2Prosedur Mendirikan Serikat PekerjaBerdasarkan Pasal 104 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 5 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 maka setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Serikat pekerja ini dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.Pada saat pembentukannya, suatu serikat pekerja/serikat buruh (SP) harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal ini berdasarkan Pasal 11 Serikat Kerja/Serikat Buruh, yang berbunyi:(1) Setiap serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja harus memiliki ad/art.(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:a. nama dan lambang;b. dasar negara, asas, dan tujuan;c. tanggal pendirian;d. tempat kedudukan;e. keanggotaan dan kepengurusan;f. sumber dan pertanggungjawaban keuangan; dang. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.Setelah proses pembentukannya selesai, maka tahapan yang harus dilakukan berikutnya adalah memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja dari pemerintah Kabupaten atau wali kotamadya di mana perusahaan berdomisili) untuk dilakukan pencatatan atas pembentukan SP tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 18 UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi:(1) Serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:a. daftar nama anggota pembentuk;b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;c. susunan dan nama pengurus.Selain itu, ditentukan pula bahwa nama dan lambang serikat pekerja tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja yang telah tercatat terlebih dahulu berdasarkan Pasal 19 UU Serikat Pekerja.Dalam proses pembentukannya, tidak boleh ada pihak yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk serikat pekerja dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja. Barangsiapa menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk SP, dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp500 juta berdasarkan Pasal 28 jo. Pasal 43 ayat (1) UU Serikat Pekerja.Setelah seluruh proses pembentukan SP ini selesai, pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada pihak perusahaan (manajemen perusahaan). Hal ini diatur dalam Pasal 23 UU Serikat Pekerja/yang berbunyi: Pengurus serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum UU Serikat Pekerja yang menyebutkan bahwa pekerja merupakan mitra kerja pengusaha. Jadi, disimpulkan bahwa syarat dan prosedur pendirian SP adalah:Bila Anda ingin membentuk serikat pekerja /serikat buruh di perusahaan, langkah-langkah berikut bisa Anda terapkan.Pertama, baca dan pelajarilah UU No. 21/2000 dan UU No. 13/ 2003, pasal 104 sebelum Anda mendirikan SP/SB. Usahakanlah memahami hal-hal penting tentang serikat pekerja /serikat buruh. Dengan membaca undang-undang tersebut, Anda punya pemahaman tentang SP/SB, tujuannya dan keuntungan dengan hadirnya SP/SB di perusahaan.Kedua, tidak perlu takut mendirikan SP/SB. Banyak orang takut membentuk SP/SB, apalagi menjadi pengurus; takut kalau perusahaan akan memecat atau menekan pekerja/buruh. Itu tidak sepatutnya terjadi. Undang-undang melindungi pekerja dari ancaman-ancaman pimpinan perusahaan. Pasal 28, UU No. 21/2000 berbunyi, "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja /serikat buruh dengan cara:a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh."Jadi, Anda tidak perlu takut. Perusahaan Anda akan didenda cukup besar bila Anda sampai dipecat karena Anda menjadi anggota atau menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh. Pasal 43, UU No. 21/2000 menyebutkan,1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.Ketiga, dibutuhkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang untuk membentuk serikat pekerja / serikat buruh. Anda tidak harus menunggu banyak anggota untuk membentuk SP/SB; sepuluh orang cukup. Undanglah sepuluh orang untuk rapat dan ambillah kesepakatan untuk membentuk SP/SB dan tentukan pengurusnya. Catatlah nama-nama yang hadir dalam rapat pendirian SP/SB tersebut, keputusan yang diambil, dan pengurusnya dalam notulen rapat. Ini Anda perlukan ketika mau mendaftarkan SP/SB ke instansi terkait.Keempat, daftarkanlah SP/SB Anda ke instansi terkait untuk mendapatkan bukti nomor pencatatan. SP/SB baru disebut resmi kalau sudah mendapat nomor bukti pencatatan dari instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja dari pemerintah Kabupaten atau walikotamadya di mana perusahaan berdomisili.) Buatlah surat permohonan kepada instansi terkait agar SP/SB Anda dicatat di instansi pemerintah. Pasal 18, UU No. 21/2000, menyebutkan,1. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri :a. daftar nama anggota pembentuk;b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;c. susunan dan nama pengurus.Instansi pemerintah akan memberikan nomor bukti pencatatan kepada serikat pekerja Anda paling lambat 21 hari sejak Anda memberitahukannya kepada instansi terkait kecuali ada masalah hukum dengan pengurus SP/SB Anda. Misalnya, pengurus dilarang membentuk serikat pekerja / serikat buruh karena ada kasus yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.Kelima, informasikanlah kehadiran SP/SB ke menejemen perusahaan Anda. Anda perlu memberitahukan kepada menejemen perusahaan bahwa karyawan telah membentuk serikat pekerja / serikat buruh. Berikanlah satu salinan anggaran dasar dan anggaran tumah tangga dan juga nomor bukti pencatatan SP/SB sebagai informasi buat menejemen perusahaan.Keenam, komunikasikanlah kehadiran SP/SB kepada karyawan. Berikanlah informasi tentang kehadiran, tujuan dan keuntungan dari kehadiran SP/SB di perusahaan. Informasikanlah bahwa SP/SB adalah mitra menejemen untuk mengelola perusahaan dan ajaklah karyawan untuk ikut menjadi anggota SP/SB.Ketujuh, catatlah daftar anggota SP/SB dalam buku anggota. Sesuai undang-undang, hanya anggota yang tercatat di Buku Anggota yang resmi jadi anggota SP/SB. Jadi, usahakanlah agar karyawan mengisi formulir pendaftaran anggota dan tulislah nama-nama anggota yang telah mendaftar di Buku Anggota.2.3.3Tujuan Didirikannya Serikat PekerjaAnda bisa juga membuat Kartu Anggota SP/SB sebaga bukti anggota SP/SB. Adapun tujuan pendirian serikat pekerja/buruh, federasi maupun konfederasi tidak lain adalah sebagai berikut :

a. Pihak dalam pembuatan perjanjian kerjab. Wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjac. Sarana menciptakan hubungan industrid. Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanyae. Perencana, pelaksana dan penanggungjawab pemogokan pekerja/ buruh.f. Wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.2.3Keanggotaan Serikat KerjaBerdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat pekerja/serikat buruh, bab IV tentang keanggotaan, terdapat enam pasal yang menjelaskan secara ringkas kebijakan-kebijakan yang telah di susun dalam perundang-undangan, antara lain:Pasal 12Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa,dan jenis kelamin.Pasal 13Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.Pasal 141. Seorang pekerja /buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat Buruh disatu perusahaan.2. Dalam hal seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya.Pasal 15Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan.Pasal 161. Setiap serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi serikat pekerja/serikat buruh.2. Setiap federasi serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.Pasal 171. Pekerja/buruh dapat berhenti menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis.2. Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.3. Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggungjawab atas kewajiban yang belum di penuhinya terhadap serikat pekerja/serikatburuh.2.3.1Hak-Hak Anggota : Hak berbicara dan berpendapat atau mengeluarkan pendapat. Hak mencalonkan, memilih dan dipilih. Hak usul dan menyokong usul perubahan terhadap kebijaksanaan organisasi didalam forum musyawarah atau rapat. Hak memperoleh informasi, bimbingan, pendidikan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi (Serikat Pekerja). Hak mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi (Serikat Pekerja). Hak membela diri. Hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan atau keputusan-keputusan oraganisasi (Serikat Pekerja).2.3.2Kewajiban Anggota : Mentaati Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan-peraturan dan keputusan organisasi (Serikat Pekerja). Membela dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi (Serikat Pekerja). Mengamankan dan melaksanakan keputusan-keputusan dalam program-program organisasi serta membantu pimpinan dan pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi (Serikat Pekerja). Mengikuti kegiatan yang ditentukan organisasi (Serikat Pekerja).

2.4Perkembangan Serikat Pekerja Di Indonesia2.4.1Perkembangan Sebelum Kemerdekaan Sebenarnya di Indonesia serikat pekerja sudah dikenal sejak akhir abad ke 19 dimna guru guru Belanda di sekolah Belanda mendirikan organisasi yang bertindak sebagai serikat pekerja. Organisasi pekerja yang pertama terbentuk bersamaan dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 yaitu berdirnya Persatuan Pekerja Kereta Ap dan Term (Vereniging Van Spoor en Tramweg Personeel). Pada tahun 1912 dari serikat serikat pekerja yang ada, Serikat Islam mendirikan Gabungan Serikat Pekerja maka lahirlah Gabungan Serikat Islam yang pertama di Indonesia.2.4.2Perkembangan Setelah Kemerdekaan.a. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, belanda dengan membonceng tentara sekutu ingin kembali ke indonesia untuk melanjutkan penjajahannya, maka sejak itu mulailah perjuangan mempertahankan kemerdekaan.b. Karena dalam barisan buruh indonesia ini semua aliran tergabung didalamnya maka akhirnya timbul (golongan) didalam barisan buruh indonesia.c. Dalam rangka perjuangan merebut iriran barat dan diputuskannya secara pihak perjanjian KMB oleh indonesia maka banyak perusahaan-perusahaan belanda diambil alih oleh indonesia.2.4.3Perkembangan Dalam Era Demokrasi Terpimpin.a.Pada tamggal 5 juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit tentang kembali digunakannya UUD45 dan sejak itu mulailah dikembangkan demokrasi terpimpin.b. Untuk mendorong keberhasilan perjuangan pengembalian irian barat yang di kenal dengan perjuangan trikora maka pada tahun 1961pembentukan sekretariat bersama ini sebenarnya juga dalam rangka upaya menyatukan gerakan pekerja dalam satu wadah.2.4.4Perkembangan Setelah Pemerintah Orde Baru.a.Sebagaimana diketahui pemerintah orde baru bertekad untuk melaksanakan pancasila secara murni dan konsekuen dan disamping itu juga bertekad untuk mengembangkan program pembangunan yang berencana dan berkelanjutan.b.Dalam rangka penyatuan dan penyederhanaan organisasi pekerja maka pada tanggal 1 november 1969 terbentuklah MPBI.Pada bulan mei tahum 1972 sebagai tindak lanjut dari seminar yang lalu MPBI mengadakan rapat pleno yang membahas secara mendalam tentang pembaharuan dan penyederhanaan eksistensi SPSI. Dari sidang itu terbentuklah ikrar bersama yang intinya adalah sebagai berikut: - Melakukan pembaharuan struktur gerakan buruh sehingga serikat buruh tetap berfungsi sosial ekonomis dan berorientasi kepada pembangunan.c. Dari ikrar MPBI ini pada 20-02-1973 lahirlah deklarasi persatuan buruh seluruh indonesiad. Ada dua hal yang sangat bersejarah dengan lahirnya FBSI tersebut yaitu, : Pertama, serikat pekerja telah berhasil disatukan dalam satu wadah yang selama ini telah menjadi obsesi setiap pimpinan serikat pekerja. Kedua, serikat pekerja telah berhasil melepaskan diri dari kegiatan politik dan menjadi serikat pekerja yang profesional dan mandiri.

2.5Kebijakan Publik Dan Organisasi Industri, Mengatasi Hambatan Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis Dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis tentunya tidak luput dari hambatan. Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Kendala itu masih muncul karena perilaku pemilik modal yang kurang menerima kehadiran Serikat Pekerja di perusahaan sebab dianggap momok, dan mayoritas keterampilan dan penidikan pekerja rendah, membuat posisi tawar menawar lemah serta kecenderungan pembentukan Serikat Pekerja oleh manajemen, bukan pekerja. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis diperlukan upaya dari masing-masing pihak. Diantaranya adalah: 1)Upaya pengusaha, meliputi: a)Memulai atau meningkatkan sikap keterbukaan pengusaha kepada serikat pekerja/buruh tentang kondisi perusahaan b)Memberikan jaminan penuh kepada pekerja/buruh untuk menggunakan hak berorganisasi dan berunding bersama c)Melaksanakan hak-hak normatif pekerja/buruh d)Menghindari sikap-sikap diskriminasi terhadap pekerja/buruh e)Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pekerja/buruh untuk meningkatkan karier dan prestasi f)Memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing 2)Upaya pekerja/buruh, yaitu: a)Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab peleksanaan HI yang harmonis dan dinamis dengan mempertahankan dan menghormati asas musyawarah dan mufakat b)Mengoptimalkan kinerja, menjaga dan selalu meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja c)Menjaga dan meningkatkan tanggung jawab, disiplin dan etos kerja, serta manghormati hak pengusaha d)Melaksanakan kewajiban sebagai pekerja/buruh dan sebagai pemimpin ataupun sebagai anggota SP/SB dengan penuh tanggung jawab e)Memegang prinsip bahwa mogok kerja atau unjuk rasa merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian perselisihan industrial f)Bila terpaksa mogok kerja atau unjuk rasa tidak merusak aset perusahaan dan tidak mengganggu ketertiban umum 3)Upaya pemerintah, antara lain: a)Melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan dengan penuh tanggung jawab, cepat, obyektif, adil dan tidak memihak b)Melaksanakan pembaharuan peraturan perundangan yang sudah tidak sesuai dengan era reformasi c)Mencegah campur tangan pihak lain dalam masalah hubungan industrial Perjuangan serikat pekerja di Indonesia harus didasarkan pada persamaan kepentingan pengusaha dan pekerja, kemitraan dan komitmen bersama menciptakan hubungan industrial yang aman dan harmonis. Selain itu untuk mengatasi hambatan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis adalah dengan pendidikan dan pelatihan bagi anggota serikat pekerja.

BAB IIIPENUTUP3.1KesimpulanMenurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Jadi hukum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja dan mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Adapun tujuan dari serikat pekerja adalah memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 3.2Saran1. Untuk peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan kerja maka pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pelatihan kerja.2. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi..3. Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja..4. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja..5. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Serikat Pekerja http://allopowae.blogspot.com/2009/12/serikat-peker-ja-bab-i-pendahuluan.htmlDefinisi Serikat Pekerja https://wikisopo.files.wordpress.com/2011/08/1-definisi-serikat-pekerja.doc.Peran Serikat Pekerja Dalam SuatuPerusahaan https://ulielambry.wordpress.com/selayang-pandang/peran-serikat-pekerja-dalam-suatu-perusahaan/Langkah-Langkah Membentuk Serikat Pekerja /Serikat Buruh http://www.putra-putri-indonesia.com/membentuk-serikat-pekerja.htmlBAB V Serikat Pekerja http://riniayu.blogspot.com/2010/04/bab-v-serikat-pekerja.htmlDasar Hukum dan Tata Cara Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh http://isnaldiutih.blogspot.com/2013/04/dasar-hukum-dan-tata-cara-pembentukan.htmlSerikat Pekerja PSI_IND_14 http://widhadyah.lecture.ub.ac.id/files/2012/05/PSI_IND_14.pdf

-------

20