SERAP ASPIRASI: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA · 2020. 11. 19. · w w w . e k o n . g o . i d perekonomianRI Kemenko Perekonomian RI 2 Latar Belakang dan Tujuan “Serap

1

SERAP ASPIRASI: IMPLEMENTASIUNDANG-UNDANGCIPTA KERJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

disampaikan oleh:

Susiwijono

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1www.ekon.go.id perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RI

WELCOMING REMARKS : MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kamis, 19 November 2020

Moderator: Kepala Editor KumparanBisnis, Wendiyanto Saputro

MC Presenter TVOne, Brigita Manohara

perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d 2

Latar Belakang dan Tujuan“Serap Aspirasi: Implementasi UU Cipta Kerja”

2

1. Latar Belakang

▪ Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, perlu dilakukan komunikasi dan konsultasi kepada publik

atas substansi dan materi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja.

▪ Komunikasi dilakukan melalui kegiatan “Serap Aspirasi: Implementasi UU Cipta Kerja” ke

beberapa daerah.

2. Tujuan

▪ Mensosialisasikan UU Cipta Kerja (latar belakang,

tujuan, proses);

▪ Menjelaskan implementasi UU Cipta Kerja melalui

penyusunan peraturan pelaksanaan;

▪ Mendorong partisipasi publik untuk memberikan

masukan dan tanggapan atas rancangan peraturan

pelaksanaan.

3perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d

COVID-19: GLOBAL CHIEF TRANSFORMATION OFFICER

Global

Kasus Sembuh Meninggal

69,67% 2,40%

Kasus Sembuh Meninggal

84,02% 3,23%

Indonesia

Sumber: covid19.go.id, worldometers.info

3


"Saatnya kita bajak momentum krisis untuk

melakukan lompatan-lompatan besar.

Inilah saatnya kita membenahi diri secara

fundamental, melakukan transformasi besar,

menjalankan strategi besar, mulai dari

ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial,

kebudayaan, termasuk kesehatan dan

pendidikan”

4

Sumber:

Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR di Gedung Nusantara

Komplek Senayan, Jakarta Jumat, 14 Agustus 2020 (foto: https://prfmnews.pikiran-rakyat.com)


Pandemi covid-19 berdampak terhadap 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja. Selain itu, mayoritas masyarakat berpendapatan

rendah (<=1,8jt) mengalami penurunan pendapatan sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan

KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN MENINGKAT AKIBAT PANDEMI

5

35,6%Memilih untuk

mengurangi pegawai

62,3%Memilih untuk tidak

mengurangi/menambah

pegawai

2,1% Memilih untuk

menambah pegawai

Sebagian Perusahaan telah mengurangi pegawai

Sumber: Survei Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha, BPS

Mayoritas Masyarakat Berpendapatan Rendah (<=1,8jt) Mengalami

Penurunan Pendapatan

70,53%

<= 1,8 jt

46,77%

1,8-3,0 jt

37,19%

3,0-4,8 jt

31,67%

4,8-7,2 jt

30,34%

>7,2 jt

Sumber: Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19, BPS

7,07 Juta Orang

7,10 Juta Orang

9,77 Juta Orang

5,30% 5,23%7,07%

Agustus 2018 Agustus 2019 Agustus 2020

Pengangguran

TPT

2,56 Juta orang

0,76Juta orang

1,77Juta orang

24,03Juta orang

29,12Juta orang

Bukan

Angkatan Kerja

(BAK) karena

Covid-19

Bekerja dengan

pengurangan jam

kerja (shorter hours)

karena Covid-19

Pengangguran

karena Covid-

19

Sementara tidak

bekerja karena

Covid-19

Dampak Covid-

19 Terhadap

Penduduk Usia

Kerja

Dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, persentase

penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebesar 14,28 persen

perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d

UU Cipta Kerja Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja dan MemudahkanPembukaan Usaha Baru Sekaligus Memulihkan Perekonomian Pasca Pandemi

S U B S T A N S I

DA

TA

&

FA

KT

A

Tenaga Kerja UMKM REGULASI

MANFAAT

UU CIPTA KERJA

Mendorong Penciptaan Lapangan

Kerja

UMKM

7. PENGADAAN TANAH

1. PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI

Dari 64,19 juta UMK-

M, 64,13 juta adalah

UMK yang sebagian

besar berada di sektor

informal, sehingga

perlu didorong untuk

bertranformasi

menjadi formal.

Permasalahan Perizinan

yang Rumit dengan

banyaknya regulasi pusat

& daerah (hiper-regulasi)

yang mengatur sektor,

menyebabkan

disharmoni, tumpang

tindih, tidak operasional,

dan sektoral.

Memudahkan Pembukaan Usaha

Baru

Mendukung Pemberantasan

Korupsi

13

DI-PHK/DIRUMAHKAN

2. PERIZINAN BERUSAHA 3. KETENAGAKERJAAN 4. DUKUNGAN UMKM 5. KEMUDAHAN BERUSAHA 6. RISET & INOVASI

8. KAWASAN EKONOMI 9. INVESTASI PEMERINTAH PUSAT & PERCEPATAN PSN 10. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 11. PENGENAAN SANKSI

6


Alur Pikir UU Cipta Kerja

UU CiptaKerja

77


World Bank:UU Cipta Kerja merupakan Reformasi yang Paling Positif di Indonesia dalam 40 Tahun Terakhir, di bidangInvestasi dan PerdaganganMerevisi UU terkait Investasi, dan menghapus diskriminasi terhadap FDI dalam UU Sektoral, akanmendorong Investasi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memerangi kemiskinan.

World Bank:UU Cipta Kerja akan mampu meningkatkan perdagangan

dengan membuat Impor-Ekspor lebih mudah :

▪ Menghapus lisensi (perijinan) impor/ ekspor dan

Registrasi Importir/ Eksportir, akan mengurangi biaya

dan ketidakpastian perdagangan

▪ Contoh: untuk mendapatkan Surat Rekomendasi saja

untuk setiap lisensi impor, memerlukan biaya sekitar 6

sen untuk setiap dolar impor.

World Bank memberikan apresiasi atas Undang Undang

Cipta Kerja sebagai upaya reformasi besar untuk

menjadikan Indonesia semakin kompetitif dengan

menghapus pembatasan besar pada investasi dan

memberi sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk investasi

sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan

memerangi kemiskinan.

[ World Bank, Juni 2020 ]

[ World Bank, Okt 2020 ]

8


a) Dukungan untuk UMKM: Perizinan berusaha untuk pelaku UMKM cukup hanya melalui pendaftaran.

b) Dukungan untuk Koperasi: kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang, dan koperasi dapat

menerapkan prinsip usaha Syariah, serta dapat memanfaatkan teknologi.

c) Untuk Sertifikasi Halal : Pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk UMK, dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses

sertifikasi halal, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.

d) Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat diberikan izin (legalitas) untuk pemanfaatan atas

keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat

memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.

e) Untuk Nelayan: yang sebelumnya proses perijinan kapal ikan harus melalui beberapa instansi dengan UU Cipta Kerja cukup hanya

diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

f) Untuk penyediaan perumahan: backlog perumahan masyarakat akan dipercepat dan diperbanyak pembangunan rumah untuk

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

g) Bank Tanah akan melakukan reforma agraria dan redistribusi tanah kepada masyarakat

h) Bagi Pelaku Usaha dan UMKM akan mendapat manfaat yang mencakup:

• Kemudahan & kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan berbasis risiko & penerapan standar.

• Pemberian hak dan perlindungan pekerja/ buruh yang dapat dilakukan dengan baik, akan meningkatkan daya saing dan produktivitas.

• Mendapatkan insentif dan kemudahan, baik insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi.

• Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, untuk dapat dimasuki investasi dgn mengacu bidang usaha yang diprioritaskan

Pemerintah.

• Berkaitan dengan pengenaan sanksi, pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang

menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.

KEMUDAHAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

9


Penyusunan Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Cipta Kerja

10

KONSULTASI PUBLIK

Peraturan Pelaksanaan

UU Cipta Kerja(40 RPP & 4 RPerpres)

Draft RPP dan Rperpres

dapat diunduh dan diberikan

masukan melalui:

www.uu-ciptakerja.go.id/category/draft-rpp/

Posko Cipta Kerja:

Kemenko Perekonomian

Lt. 6 Kantor Pos Besar

Jl. Lapangan Banteng Utara no 1

Jakarta Pusat

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA RPPRPERPRE

SJUMLAH

1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 6 2 8

2 Kementerian Ketenagakerjaan 4 4

3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 3

4 Kementerian Keuangan 5 5

5 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 5 5

6 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1 2 3

7 Kementerian Pertanian 1 1

8 Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 1

9 Kementerian ESDM 1 1

10 Kementerian Perindustrian 1 1

11 Kementerian Perdagangan 1 1

12 Kementerian Perhubungan 1 1

13 Kementerian Kesehatan 1 1

14 Kementerian Koperasi dan UMKM 1 1

15 Kementerian Hukum dan HAM 3 3

16 Kementerian Dalam Negeri 1 1

17Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi1 1

18 Kementerian Agama 2 2

19 Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 1

Jumlah 40 4 44


No BAB RPP Jumlah Pasal

1 BAB I

KETENTUAN UMUM2 Pasal

2 BAB II

KEMUDAHAN BERUSAHA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN2 Pasal

3 BAB III

KEMUDAHAN BERUSAHA DI BIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI1 Pasal

4 BAB IV

KEMUDAHAN BERUSAHA DI BIDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PERPAJAKAN

1 Pasal

5 BAB V

KETENTUAN PERALIHAN1 Pasal

6 BAB VI

KETENTUAN PENUTUP1 Pasal

JUMLAH 8 Pasal

Rancangan Peraturan Pemerintah Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan

11


Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

1. Penyesuaian Tarif Pajak danRetribusi oleh PemerintahPusat

2. Pengawasan Pajak danRetribusi

3. Dukungan Pemerintah Pusatatas Kualitas PelayananPemerintah Daerah

4. Sanksi

Pokok Pengaturan Tujuan Pengaturan

Mendukung Ease of Doing Business

MemperkuatPenyelarasan

Kebijakan PajakAntara PemerintahPusat dan Daerah

MendukungPelaksanaan

Proyek-ProyekStrategis Nasional

MeningkatkanDaya Saing Daerah

MendorongCompliance PemdaDalam PenyusunanPajak dan Retribusi

Daerah

12

perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d 13

9 Mandat yang Diklusterkan menjadi 3 (Tiga) Peraturan Pemerintah

Peraturan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja Terkait LPI

Draft RPP Tata Kelola LPI: 10 Bab dan 75 Pasal


▪ Materi:

o Penjelasan Umum tentang Pokok Kebijakan dalamUU Cipta Kerja

o Penjelasan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

o Penjelasan Khusus terkait dengan Tema

▪ Lokasi : 12 Kota

Rencana Kegiatan“Serap Aspirasi: Implementasi UU Cipta Kerja”

14

z

▪ Target Audiens:

o Organisasi Pekerja: Konfederasi, Federasi dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

o Asosiasi Usaha: KADIN, Apindo, Asosiasi Usaha lainnya

o Pelaku Usaha Koperasi-UMKM

o Akademisi dan Perguruan Tinggi di daerah

o Pemerintah Daerah beserta jajarannya

o Instansi vertikal Pemerintah Pusat yang ada di daerah

o Perbankan dan Jasa Keuangan Non Bank di daerah

o Media dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

15

perekonomianRIekon.go.id@perekonomianRI

“Ekonomi Unggul, Indonesia Maju”

TERIMAKASIH

POSKO CIPTA KERJA:

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Lt.VI Kantor Pos Besar

Jl. Lapangan Banteng Utara No.1

Jakarta Pusat

w w w . u u - c i p t a k e r j a . g o . i d

http://twitter.com/showeet

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

Substansi UU Cipta KerjaSubstansi UU Cipta Kerja

1717

Penjelasan Singkat: Jaminan Produk Halal pada RUU Cipta Kerja

1. Penetapan kehalalan Produk oleh MUI (MUI termasuk MUI di

provinsi dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh)

• dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.

• Keputusan kehalalan produk paling lama 3 hari kerja (sejak

MUI menerima hasil pemeriksaan dari LPH/Lembaga Pemeriksa

Halal).

• Disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar

penerbitan Sertifikat Halal.

• Sertifikat Halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 hari

kerja (sejak fatwa kehalalan Produk).

2. Memperluas Lembaga Pemeriksa Halal (dapat dilakukan oleh

Ormas Islam, PTN, dan PTS di bawah lembaga keagamaan atau

Yayasan Islam).

3. Biaya sertifikasi halal untuk UMK ditanggung oleh Pemerintah.

Dukungan bagi UMK

• Penyederhanaan dan

percepatan proses

perizinan

• Sertifikasi halal UMK

ditanggung Pemerintah

• Sertifikat halal berdasarkan

pernyataan pelaku UMK

sesuai standar halal BPJPH

Kemudahan Sertifikasi

produk halal:

• Memperluas Lembaga Pemeriksa

Halal:

a) Lembaga Keagamaan Islam

berbadan hukum,

b) Perguruan Tinggi Negeri, dan

c) Perguruan Tinggi Swasta di

bawah lembaga keagamaan

atau Yayasan Islam)

• Fatwa halal tetap dikeluarkan oleh

MUI

• Mempercepat proses penerbitan

sertifikat

1717

UU Cipta Kerja

18

Catatan: Untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan tidak mememuhi ketentuan sebagai PKWT maka menjadi

pekerjaan tetap. Pengaturan jangka waktu dan batas waktu perpanjangan diatur dalam PP. 18

Penjelasan Singkat : PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

1. PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut

jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam

waktu tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara

sifatnya;

b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam

waktu yang tidak terlalu lama;

c. pekerjaan yang bersifat musiman;

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan

baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan

atau penjajakan; atau

e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat

tidak tetap

2. PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan

pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT

diatur dalam PP.

1818

1919

KEBERPIHAKAN PADA UMK-M

Pasal 87 UU Cipta Kerja:

UMKM Penanaman Modal Asing (PMA) hanya dapat masuk

dalam Usaha Besar (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 25 Tahun

2008 tentang UMKM) eksisting dan tidak diubah dalam RUU

Cipta Kerja.

Dalam Pasal 6 UU Nomor 25 Tahun 2008, kriteria

Usaha Besar yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari

Rp 10 milyar, sedangkan di RUU Cipta Kerja ketentuan

mengenai batasan dan kriteria untuk UMKM dan

Usaha Besar diatur dengan PP (dapat ditingkatkan

untuk disesuaikan dengan perkembangan).

• Kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, omzet,

indikator kekayaan bersih, hasil penjualan

tahunan, atau nilai investasi, insentif dan

disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan,

kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai

dengan kriteria setiap sektor usaha.

• Untuk itu ketentuan mengenai start up untuk UMK

akan diatur dengan PP.

1919

Mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license base) ke berbasis risiko (risk based), dimana untuk

Risiko tinggi → Izin; Risiko menengah→ Sertifikat Standar; Risiko rendah → pendaftaran/ NIB (Nomor Induk Berusaha).

20

1. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA)

Penyederhanaan Perizinan Berusaha per Sektor, Kemudahan dan Persyaratan Investasi

• Sektor yang diatur: Kelautan dan Perikanan, Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Ketenaganukliran; Perindustrian;

Perdagangan, Jaminan Produk Halal, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Transportasi; Kesehatan; Obat dan Makanan;

Pendidikan dan Kebudayaan; Pariwisata; Keagamaan; Pos Telekomunikasi dan Penyiaran; Pertahanan dan Keamanan.

• Perizinan Berusaha pada sektor Pendidikan hanya berlaku atas Lembaga Pendidikan Formal di Kawasan Ekonomi Khusus.

• Memperluas Lembaga Pemeriksa Halal (dapat dilakukan oleh ormas islam dan perguruan tinggi negeri)

• Fatwa halal tetap dikeluarkan MUI

• Biaya sertifikasi halal untuk UMK ditanggung oleh Pemerintah.

Jaminan Produk Halal

• Bank Tanah menyediakan TORA minimal 30%

Kawasan Hutan

• Penyederhanaan perizinan pada 18 sektor melalui penerapan Risk Based Approach (RBA).

• Pengintegrasian persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha. AMDAL tetap ada untuk kegiatan usaha yang

berdampak penting (risiko tinggi) terhadap kesehatan (health), keselamatan (safety), dan lingkungan (environment) serta

kegiatan pengelolaan sumber daya alam

21

2. Perizinan Berusaha

Penyederhanaan Perizinan Berusaha di 18 Sektor

Perizinan Dasar (tata Ruang, Lingkungan, Bangunan)

• Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang → Perizinan dasar untuk Tata Ruang dilakukan melalui Kesesuaian Tata Ruang terhadap

RDTR/RTRW

• Persetujuan Lingkungan → Amdal tetap ada dan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha.

• Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi → menggunakan standar teknis bangunan gedung (bangunan gedung

sederhana mengikuti prototipe)

22

3. Ketenagakerjaan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

• Kompensasi PKWT sesuai dengan masa kerja

pekerja/buruh.

• PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu

dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang

bersifat tetap.

Alih Daya/Outsourcing

• Pekerja/buruh pada perusahaan alih daya tetap

mendapat perlindungan atas hak-haknya.

• Dalam hal terjadi pergantian perusahaan alih daya,

pekerja/buruh dijamin kelangsungan kerjanya dan hak-

haknya.

Upah Minimum (UM)

• UM wajib ditetapkan di tingkat Provinsi (UMP),

sedangkan UM Kab/Kota tetap ada.

• Formulasi perhitungan UM memuat variabel

pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

• Upah di atas UM ditetapakan berdasarkan

kesepakatan.

• UM yang telah ditetapkan sebelum UU CK tidak boleh

diturunkan.

Tenaga Kerja Asing (TKA)

• TKA hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya

kompetensi tertentu, diwajibkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (RPTKA).

Pesangon

• Pekerja/buruh yang mengalami PHK tetap mendapatkan uang

pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian

hak sesuai peraturan perundang-undangan.

• Pekerja/buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan

kompensasi PHK 25 kali upah, yang terdiri atas 19 kali

ditanggung pemberi kerja dan 6 kali ditanggung Pemerintah

melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah, dan

tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, dan JP.

Waktu Kerja

Ketentuan waktu kerja tetap sesuai dengan UU 13/2003, dan

terdapat penambahan pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel

untuk pekerjaan tertentu.

23

4. Kemudahan, Perlindungan, serta Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M

• Perizinan Tunggal bagi UMK, cukup melalui pendaftaran.

• Memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK.

• Pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan.

• Insentif Fiskal dan Pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

• Pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

• Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK.

• Prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

• Kemitraan UMK melalui penyediaan tempat promosi, tempat usaha atau pengembangan UMK pada infrastruktur publik.

UMK-M

• Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 orang anggota;

• Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat dilakukan secara virtual;

• Buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik;

• Dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Koperasi

5. Kemudahan Berusaha

• Kunjungan pra-investasi dapat

menggunakan Visa Kunjungan, dan jaminan

visa dapat berupa deposit.

• Perluasan cakupan Izin Tinggal Tetap yang

dapat diberikan juga untuk Rumah Kedua.

Imigrasi

• Percepatan proses paten.

• Pelaksanaan paten wajib, dapat dilakukan

melalui impor.

Paten

Merek

Penyederhanaan dan percepatan proses merek.

Perseroan Terbatas (PT)

Izin gangguan (HO) dihapuskan.

Penghapusan Izin Gangguan

• Pendirian PT Perseorangan untuk UMK dapat dilakukan oleh

satu orang.

• Penyederhanaan proses dan pengurangan biaya pendirian PT.

BUMDesa berbentuk Badan Hukum.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

SUBSTANSI UU CIPTA KERJA (5/5)

24

6. Dukungan Riset & Inovasi

Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus

kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi

kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.

Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,

dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang

terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan.

Penugasan BUMN Pembentukan Badan Riset dan Inovasi di Daerah

25

7. Pengadaan Tanah

Percepatan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Percepatan Proyek Strategis Nasional

Penguatan pelaksanaan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan pemberian HGB diatas HPL dapat diperpanjang dan diperbaharui

setelah beroperasi/laik operasi.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB)

Pembentukan Bank Tanah dalam rangka efisiensi pengeloaan tanah. Salah satu tugasnya melakukan reforma agraria

(resdistribusi tanah) paling kurang 30% dari tanah yang dikelola.

Pembentukan Bank Tanah

26

8. Kawasan Ekonomi

1. Perluasan kegiatan di KEK mencakup jasa Pendidikan dan Kesehatan.

2. Pengusulan KEK oleh badan usaha swasta harus sudah menguasai lahan min. 50%

3. Administrator KEK berwenang sebagai otoritas perizinan di KEK berdasarkan NSPK.

4. Kewajiban Pemda mendukung KEK.

5. Terdapat penambahan fasilitas untuk impor barang konsumsi di KEK non-industri.

6. Berlaku insentif ketenagakerjaan yang diatur dalam PP.

1. Kelembagaan KPBPB.

2. Badan Pengusahaan berwenang sebagai otoritas perizinan di KPBPB berdasarkan NSPK.

Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

27

9. Investasi Pemerintah Pusat & Percepatan Proyek Strategis Nasional

Membentuk lembaga pengelola investasi Pemerintah Pusat (Sovereign Wealth Fund) untuk mengelola dan menempatkan sejumlah

dana dan/atau aset negara. Lembaga SWF berbentuk badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah. Lembaga SWF

dapat melaksanakan investasi secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, atau melalui

pembentukan entitas khusus.

Keterangan :

Modal Awal Lembaga SWF ditetapkan paling sedikit Rp. 15 Triliun berupa dana tunai, dan sesuai hasil Ratas Investasi Pemerintah maka

diputuskan modal awal Lembaga ini sebesar USD 5 Milyar.

Pemerintah menyediakan lahan (tanah atau kawasan hutan) dan seluruh perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD. Pengadaan lahan dapat dilakukan oleh swasta

(Pelaksana kegiatan apabila tidak tersedia anggaran pemerintah).

Investasi Pemerintah Pusat

Percepatan Proyek Strategis Nasional

28

10. Administrasi Pemerintah

Kewenangan K/L dan Pemerintah Daerah

Diskresi Presiden

Diskresi dapat dilakukan Presiden demi kepentingan nasional, dengan syarat: sesuai tujuan, sesuai Asas-Asas Pemerintahan Umum

Yang Baik (AUPB), berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik.

Kewenangan Menteri, Kepala Lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam UU untuk menjalankan atau membentuk

peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.

1. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu dalam Service Level Agreement (SLA) telah terlewati.

2. Pelaksanaan kewenangan perizinan tetap dilakukan Pemda dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Penetapan NSPK dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Pemerintah Pusat dan Pemda) dalam bentuk PP.

4. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK.

Service Level Agreement (SLA) & Penetapan NSPK

29

11. Pembinaan & Pengawasan (Pengenaan Sanksi)

a. Pelanggaran ketentuan administrasi, dikenakan sanksi administrasi.

b. Pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan),

dikenakan sanksi pidana

Pengaturan PPNS dikembalikan pada Undang-Undang eksisting dengan pertimbangan untuk menghindari duplikasi

kewenangan dengan Kepolisian

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penataan Ulang Sanksi Dengan Penerapan Ultimum Remedium

30

▪ Untuk pelaksanaan UU Cipta Kerja, perlu ditetapkan:

❑ Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru

❑ Menyesuaikan (revisi) PP dan Perpres yang masih berlaku (existing).

▪ Konsepsi penyusunan harus mengikuti konsepsi UU Cipta Kerja, yaitu pengintegrasianpengaturan serta penyederhaan jumlah dan bentuknya → betul-betul sederhana dan tidakmenimbulkan birokrasi dan beban administrasi dan biaya baru.

▪ Contoh: PP NSPK Perizinan Berusaha yang mencakup 18 K/L → hanya dijadikan 1 PP (sebelumnya K/L menyusun atau menetapkan masing-masing, parsial dan tidakterintegrasi).

▪ Meminimalkan delegasi pengaturan kepada Menteri/ Kepala atau Pemerintah Daerah, untukmenjaga standarisasi pengaturan (Peraturan Menteri/Kepala diupayakan hanya mengaturPetunjuk Teknis di internal K/L).

KONSEPSI PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN

SERAP ASPIRASI: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA · 2020. 11. 19. · w w w . e k o n . g o . i d perekonomianRI Kemenko Perekonomian RI 2 Latar Belakang dan Tujuan “Serap

Documents