Home >Documents >Seputar Indonesia

Seputar Indonesia

Date post:25-Jun-2015
Category:
View:232 times
Download:8 times
Share this document with a friend
Transcript:

Pelanggaran Administratif Masih Terjadi Monday, 01 November 2010 KOMITE Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Bandung masih menemukan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan putaran dua Pilkada Kabupaten Bandung.

Salah satunya adalah ketidaktepatan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pemilu yang masih menahan formulir C6 KWK atau formulir panggilan untuk calon pemilih yang masih menumpuk di panitia pemilihan kecamatan (PPK). Padahal, seharusnya formulir tersebut sudah disampaikan kepada pemilih sejak tiga hari sebelum pemungutan suara. Divisi Monitoring KIPP Kabupaten Bandung Isman Rasyid Spalanjani menyatakan,relawan KIPP menemukan formulir C6 KWK masih menumpuk di PPK pada Sabtu (30/10) malam. Pihak PPK berdalih formulir tersebut akan dibagikan saat pemilih datang ke TPS oleh petugas KPPS. Saya tidak mengerti alasan PPK tersebut.Masalahnya mereka sudah melanggar peraturan KPUD dan undang-undang tentang tahapan dan pelaksanaan pilkada. Pemilih kan tidak akan tahu TPS dan hak pilihnya jika tidak dibagikan sebelumnya, ungkap Isman kepada wartawan,kemarin. Cabup nomor 8 Ridho Budiman Utama juga mengaku kecewa dengan kinerja KPUD Kabupaten Bandung yang dinilai terlambat mendistribusikan surat panggilan atau C6. Bahkan menurut Ridho, KPUD telah lalai mendistribusikan ke TPS, sehingga ratusan bahkan ribuan kartu suara tercampur antara satu TPS dengan TPS lain. Saya merasa prihatin dan kecewa atas keterlambatan pendistribusian C6. Bahkan, kartu C6 pada basis kami di Baleendah belum semuanya menerima hingga tadi pagi (kemarin), ungkap Ridho di sela pencoblosan di TPS 77,Komplek Baleendah Permai,kemarin. Pihaknya pun sudah siap menang, kalah, dan jujur. Maksud Ridho,jika kalah,pihaknya akan menerima kekalahan itu asal pilkada berjalan jujur.Jika ada kecurangan, pihaknya pun sudah mengumpulkan bukti-bukti dari awal untuk kemudian mengajukan gugatan. Ridho juga mengaku banyak laporan black campaign yang dilakukan kompetitornya pada satu hari sebelum pencoblosan. Kampanye hitam itu disebar di sejumlah titik dan timnya sudah mencatat pelat nomor mobil yang melakukan penyebaran black campaign itu. Pihaknya sudah mengantisipasi kecurangan dengan menambah jumlah saksi dan pengawas di setiap TPS. Ridho mengaku pada putaran dua ini pihaknya lebih memfokuskan pada pengamanan suara,sekaligus melakukan pengecekan terhadap surat panggilan kepada para pemilih. Kami juga tetap khawatir adanya kecurangan secara sistematik seperti pada putaran pertama. Apalagi aktor intelektual kecurangan putaran pertama lalu juga belum terungkap.Kami berharap semua pihak siap menang, siap kalah,dan siap jujur,lanjutnya. Dia pun berharap putaran dua ini penghitungan suara dilakukan secara manual, bukan menggunakan teknologi informasi (TI) seperti pada penghitungan putaran pertama. Hal itu untuk menghindari kecurangan dalam penghitungan suara. Sementara,pasangan cabup/ cawabup Kabupaten Bandung nomor 7 diduga membagikan uang palsu kepada warga, menjelang pencoblosan Pilkada putaran kedua kemarin. Uang palsu pecahan Rp 20.000 itu disimpan orang tertentu di bawah pintu masuk rumah warga di Kampung Cikalang Kidul,RT03/ 12, Desa

Cileunyikulon,Kecamatan Cileunyi,Kabupaten Bandung. Hal itu ditanggapi dingin pihak cabup pasangan nomor 7.Juru bicara pasangan cabup-cawabup nomor 7, Dadan Hendaya mengatakan, pihaknya menganggap penyebaran uang palsu tersebut sebagai salah satu upaya black campaign yang diduga dilakukan pasangan lawannya. Pihaknya malah justru merasa diuntungkan dengan upaya tersebut. Pihaknya yakin, masyarakat Kabupaten Bandung tidak akan serta-merta percaya bahwa penyebaran uang palsu tersebut dilakukan pasangan nomor 7. Kejadian serupa pernah terjadi pada putaran pertama di Kecamatan Baleendah, Solokanjeruk, dan Ciparay.Tapi,hal itu tidak berpengaruh terhadap perolehan suara. Sebaliknya, perolehan suara malah unggul untuk kita (pasangan Dadang Naser-Deden Rumaji), tutur Dadan saat dihubungi melalui ponselnya kemarin. Bupati Bandung Obar Sobarna menyatakan,pelaksanaan putaran dua Pilkada Kabupaten Bandung berjalan lancar tanpa kendala berarti. Begitu pula tingkat partisipasi pemilih di tiap TPS menunjukkan peningkatan hingga di atas 65%. Meski memang ada beberapa TPS yang tingkat partisipasinya hanya 40% karena mungkin ini hari libur, jadi warga agak malas mencoblos. Namun demikian, saya harap secara keseluruhan bisa meningkat hingga di atas 70%, kata Obar kepada SINDO di sela pantauannya ke sejumlah TPS kemarin. Bupati mengaku belum mendapat laporan terkait kendala yang dihadapi TPS dalam hal logistik. Saya berharap hasil putaran dua ini benar-benar merupakan aspirasi dari bawah. Siapa yang memang dipercayai masyarakat untuk memimpin Kabupaten Bandung lima tahun ke depan,ujarnya. Bupati didampingi unsur muspida lain melakukan kunjungan ke sejumlah TPS di wilayah selatan Kabupaten Bandung. Sebelumnya tepat pukul 07.00 WIB, bupati bersama istri melakukan pencoblosan di TPS 17 Kampung Ciloa RW 10,Desa Pamekaran,Kecamatan Soreang. Masyarakat korban gempa bumi Pangalengan pun batal menggelar demontrasi saat hari pencoblosan. Mereka lebih memilih golput sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap Bupati Bandung atas dana gempa tahap dua yang belum cair hingga kini. Kendati demikian,Kordinator Solidaritas Masyarakat Korban Gempa (SMKG) Kabupaten Bandung Denny Abdullah mengaku sebagian masyarakat korban gempa pun ada yang mencoblos. Mereka ratarata mencoblos pasangan nomor delapan. Alasannya, kami sudah mengimbau kepada masyarakat jika mau memilih jangan pilih calon bupati yang suka berdusta, tandas Denny. (iwa ahmad sugriwa/ atep abdillah kurniawan)

y

Group Links :y

y

y y

y y

Bantuan Rehab Musala Disunat Monday, 01 November 2010 CIREBON (SINDO) - Bantuan renovasi (rehab) untuk sejumlah musala di Kabupaten Cirebon yang bersumber dari dana aspirasi masyarakat disunat oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Fathur,salah seorang pengelola musala di Desa/Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, yang menerima bantuan dari dana aspirasi,mengaku kecewa karena dipotong 50% dari nilai total bantuan yang seharusnya diterima.Bantuan untuk rehabmusaladitempatkamiRp4juta, tapi kenyataannya yang kami terima hanya Rp2 juta,kata Fathur. Dana Rp2 juta tersebut, kata dia, dipotong oleh koordinator pelaksanaan proyek dana aspirasi untuk membiayai pembangunan yayasan milik anggota DPRD dan untuk biaya administrasi. Rp1 juta katanya untuk biaya pembuatan SPJ (surat pertanggungjawaban) dan Rp1 juta

dipinjam untuk pembangunan yayasan milik anggota Dewan,ujar Fathur. Ia mengaku kecewa dengan potongan yang cukup besar tersebut mengingat sebagai pengurus, pihaknya harus mempe-rtanggungjawabkan bantuan yang diterimanya. Kami pernah mendapatkan bantuan Rp10 juta dari anggota Dewan sebelumnya,tapi sama sekali tidak ada potongan kok,ujar Fathur. Pada prinsipnya, ia tidak keberatan dengan potongan bantuan tersebut, tetapi jika sampai separuh dari total nilai bantuan ia menganggap hal itu sudah tidak wajar. Kalau dipotong cuma Rp500 ribu kami tidak keberatan, tapi kalau yang dipotong separoh dari bantuan yang seharusnya kami terima itu sudah keterlaluan,katanya. Pemotongan bantuan juga dikeluhkan pengurus musala di Tegalgubug, Kecamatan Ar-jawinangun. Rohman, salah seorang pengurus musala,yang mendapatkan bantuan untuk rehab musala sebesar Rp3juta dipotong Rp500 ribu. Bantuan yang kami terima dipotong untuk biaya pembuatan SPJ (surat pertanggungjawaban) kegiatan. Katanya yang bikin (SPJ) mereka, kami tahu beres, terserah dana yang kami terima digunakan untuk apa,ucapnya. Menurut Rohman, sejumlah musala di Kecamatan Arjawinangun dan empat kecamatan lain di daerah pilihan (dapil) II Cirebon mengajukan proposal melalui anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terpilih dari dapil setempat. Proposal bantuan musala tersebut kemudian diajukan secara kolektif.Proposal dari setiap musala kemudian dikolektifkan, satu kecamatan satu proposal. Bantuan tersebut kemudian dibagikan oleh masingmasing koordinator kecamatan,ujar Rohman. Koordinator Jaringan Advokasi Masyarakat Pinggiran (JAMPI) Khasanudin menduga adanya keterlibatan sejumlah anggota legislator dalam pemotongan dana aspirasi masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Zaenal Arifin Waud saat dikonfirmasi mengenai pemotongan dana aspirasi tersebut mengaku tidak tahu mengenai hal itu.Ia meminta masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. (ibnu saechu)

Harga Stabil, Pasokan Ikan Melimpah Monday, 01 November 2010 INDRAMAYU (SINDO) Harga ikan di sejumlah tempat pelelangan ikan (TPI) di Kabupaten Indramayu stabil selama sepekan terakhir.

Stabilnya harga ikan ini membuat pasokan ikan melimpah.Harga ikan kakap merah dijual dengan harga Rp37.000 per kg, sedangkan harga ikan tongkol dijual dengan harga Rp8.000 per kg. Sementara harga ikan tenggiri Rp18.000 per kg. Nelayan Indramayu dari sejumlah sentra perikanan mulai melakukan aktivitas melaut setelah sempat dua pekan tidak melaut karena cuaca buruk di laut. Aktivitas melaut nelayan membuat geliat di sejumlah TPI semakin terlihat dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, kegiatan jual beli ikan oleh pengepul di TPI terlihat lebih marak. Kamsan, 38, salah seorang nelayan di Desa Karang Song, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, mengatakan, nelayan mulai kembali melaut setelah cuaca di laut lebih baik dari

sebelumnya. Nelayan mulai kembali melaut karena cuaca yang lebih baik dibandingkan dua pekan sebelumnya, kata dia. Sebelumnya,Kamsanmengaku, ombak di laut dalam dua pekan terakhir hampir mencapai lima meter. Ia mengaku cukup khawatir dengan gelombang tinggi yang kerap terjadi secara tiba-tiba. Nelayan memilih untuk tidak melaut dalam beberapa hari demi keselamatan kapal dan awaknya,ungkapnya. Setelah kondisinya dianggap cukup bersahabat, nelayan mulai kembali melaut dan mencari ikan. Nelayan juga banyak diuntungkan dalam beberapa hari terakhir,karena hasil t