SENIN, 9 MEI 2011 3 P OLKAM DINAMIKA TNI-MK Tetap Harus Patuhi Konstitusi TNI Angkatan Darat menegaskan akan berjalan berdasarkan sistem yang diatur konstitusi. KRISTANTYO WISNUBROTO S ETIAP individu atau- pun lembaga tidak mempunyai hak un- tuk mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi itu baik atau buruk. Lembaga dan individu berkewajiban melaksanakan UUD 1945 dan tidak bisa meng- gugat sumber hukum itu. Demikian diungkapkan Ke- tua Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam temu wicara anta- ra MK dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Hotel Arya Duta, Jakarta. Temu wicara bertema Meningkatkan pemahaman berkonstitusi dan hukum acara di MK bagi perwira TNI-AD itu berlangsung 6-8 Mei, lalu. Mahfud mengakui bahwa banyak pihak mengatakan kon- stitusi hasil amandemen sudah baik. Namun, ada juga yang me- ngatakan tetap ada kekurangan- nya dan harus dibenahi. “Pihak yang kontra menga- takan konstitusi hasil amande- men adalah kebablasan,” kata Mahfud. Dia menjelaskan, konstitusi atau UUD 1945 itu dijalankan karena merupakan produk kesepakatan luhur yang telah disepakati dan sah. Dia menu- turkan, pada awal pembentuk- an negara muncul bentrokan- bentrokan pendapat. Salah satunya antara Soekarno dan Mohammad Hatta mengenai bentuk negara, kesatuan atau federal. Akhirnya setelah lewat proses voting yang mengesah- kan bentuk negara kesatuan, pihak Hatta yang kalah pun te- tap melaksanakan kesepakatan negara kesatuan. Ini menunjukkan, kalau- pun ada usulan perubahan UUD, itu tidak bisa dilakukan sewenang-wenang. Namun, ada proses yang harus dilewati di MPR. “MK dan TNI sebagai pelak- sana konstitusi memiliki kori- dor yang tidak boleh dilewati,” tegas Mahfud. Koridor bagi hakim konsti- tusi, tambahnya, tidak boleh berbicara soal RUU yang diba- has MK dan sesuatu yang ber- hubungan dengan perkara. Sementara itu, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Budiman menyatakan MK dan TNI memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga in- tegritas dan kedaulatan bangsa Indonesia. “TNI akan berjalan berdasar- kan sistem yang diatur konsti- tusi dan peraturan perundang- an yang mengatur keterlibatan TNI,” tegas Budiman. Sejarah konstitusi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar menyebut- kan, MK bertekad untuk men- dokumentasikan dengan detail sejarah konstitusi Republik Indonesia. Karena itulah, MK menggandeng Forum Konsti- tusi (FK) untuk mendiskusikan sejarah konstitusi yang akan digunakan sebagai panduan mekanisme. Termasuk untuk membangun Pusat Dokumen- tasi Sejarah Konstitusi (PDSK), menyempurnakan buku Pendi- dikan Kesadaran Berkonstitusi (PKB), menyusun komik dan Bunga Rampai Konstitusi. Forum konstitusi merupakan wadah bagi mantan anggota Panitia Ad Hoc I dan III MPR yang membahas amendemen UUD 45. Forum itu bertujuan memelihara, menyediakan pe- nelitian, dan menyosialisasikan hasil amendemen konstitusi. Ketua Forum Konstitusi Harun Kamil berharap sejarah konstitusi yang ditampilkan nantinya terdiri dari fakta se- jarah dan bukan hanya opini dari penulis. Mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Mat- talatta mengusulkan, dalam pe- nyusunan dokumentasi sejarah konstitusi itu sebaiknya juga ada implementasi yang men- jelaskan mengenai perubahan konstitusi. Penyusunan sejarah itu bisa diawali pembentuk- an dan penerapan konstitusi hingga lahirnya MK. (*/P-5) kristantyo @mediaindonesia.com TNI akan berjalan berdasarkan sistem yang diatur konstitusi dan peraturan yang mengatur keterlibatan TNI.’’ Budiman Wakil KSAD Intelijen Indonesia Dipengaruhi Banyak Kepentingan DIREKTUR Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menyatakan, ba- nyak kepentingan yang campur aduk di dalam intelijen Indonesia, di antaranya kepentingan militer dan kepentingan pemerintah. Akibatnya, fungsi dasar intelijen sangat berpotensi menimbul- kan penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi fungsinya terfokus pada melakukan deteksi dini dan pengumpulan informasi. “Intel kita ini kerjaannya enggak jelas,” kata Poengky di Jakar- ta, kemarin. Dia menyoroti studi banding pemerintah di luar negeri menge- nai sistem intelijen. Dia berharap pemerintah lebih memanfaatkan informasi yang sudah ada di dalam negeri. Kalau pemerintah ingin melakukan perbandingan dengan negara lain bisa dilaku- kan dengan teleconference dan masih ada perwakilan-perwakilan kedutaan besar di Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Dia mengusulkan, DPR dan pemerintah mengevaluasi praktik- praktik kerja intelijen di Indonesia. (*/P-5) TEMU WICARA MK-TNI AD: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (kiri) dan WAKIL KSAD Letjen Budiman saat pembukaan temu wicara MK dengan TNI Angkatan Darat di Jakarta, akhir pekan lalu. Temu wicara itu mengangkat tema Meningkatkan pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK bagi perwira TNI-AD. Meminimalisasi Disinformasi pada Berita PENULIS buku Disinformasi Berita Politik Susilastuti Dwi menye- butkan, disinformasi berita terjadi akibat ketidakmampuan nara- sumber dalam menyampaikan informasi ke masyarakat dengan dua sisi. Selama ini hanya sisi baiknya saja, padahal masyarakat berhak tahu sisi buruk dari informasi. “Padahal jurnalis harus menuliskan secara lengkap dan me- nyusun konstruksi berita sebaik mungkin sehingga dalam proses penyuntingan berita itu tidak mengurangi esensi pada saat di- laporkan ke publik,” kata Susilastuti dalam acara bedah buku Disinformasi Berita Politik di Kampus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di Jakarta, kemarin. Buku Disinformasi Berita Politik merupakan hasil penelitian yang melibatkan berbagai pihak dengan prosedur yang berbeda, untuk mengidentifikasi kondisi dan faktor yang mengakibatkan berita menjadi disinformatif. Padahal pers digunakan untuk memastikan ketersediaan informasi yang membentuk kesadaran. (*/P-5) PDIP Siap Pakai Hak Politik di RUU BPJS FRAKSI PDIP di DPR sudah bersiap untuk menggunakan hak menyatakan pendapat bila pemerintah terus menunda penyerahan daftar inventaris masalah rancangan undang- undang badan penyeleng- gara jaminan sosial (DIM RUU BPJS). Menurut Anggota Pansus RUU BPJS dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka, dengan molornya jadwal pemberian DIM dari pemerintah, waktu pembahasan pun menjadi se- makin sempit. Masa sidang yang dimulai hari ini (9/5) merupakan jatah terakhir bagi pembahasan RUU BPJS. Masa sidang ini berakhir pada 15 Juli 2011. Masa kerja efektif pada masa sidang ini hanya 40 hari. “Fraksi PDIP menilai ini sebagai sebuah pengganjalan sistematis oleh pemerintah yang enggan memberi perlin- dungan kepada rakyat sesuai dengan amanat konstitusi,” cetus Rieke. Bahkan, tambahnya, Fraksi PDIP menangkap indikasi kuat RUU BPJS akan dimentahkan pemerintah. Karena itulah, pimpinan fraksi PDIP mene- tapkan penuntasan RUU BPJS menjadi prioritas utama dalam masa sidang ini. “Kalau pemerintah betul mundur menyerahkan DIM RUU BPJS berarti telah berbo- hong untuk kesekian kalinya. Instruksi garis fraksi dan partai sudah pada hak menyatakan pendapat,” tegas Rieke. Terkait dengan molornya penyerahan DIM RUU BPJS kepada DPR, peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mendesak DPR menggunakan hak politiknya untuk mendo- rong pemerintah bersikap lebih serius dalam menyelesaikan RUU BPJS. “Jika hanya terus-terusan melempar kritik, DPR sama tidak seriusnya dengan peme- rintah. Kepentingan masyara- kat, lagi-lagi menjadi korban,” cetus Roy. Apalagi fraksi-fraksi di DPR hingga saat ini belum mengam- bil sikap tegas. Seharusnya hari ini setiap fraksi sudah memberikan kejelasan sikap dan mengambil langkah lebih maju. Karena, tambahnya, kalau fraksi-fraksi memang punya niat yang sama, tentu bisa menggunakan hak politik untuk mempertanyakan ke- pada Presiden. Misalnya de- ngan hak interpelasi atau hak angket. “Saat ini memperlihatkan DPR pun ikut tidak peduli ter- hadap jaminan sosial, tidak se- rius bicara kepentingan masya- rakat,” cetus Roy. (Wta/P-5) RAPAT KOORDINASI PKB: Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal Zaini (kiri) memberikan arahan kepada pengurus DPW PKB Jawa Barat saat acara rapat koordinasi DPW PKB Jawa Barat, di Sumber Alam, Cipanas, Garut, kemarin. Rapat ini untuk memantapkan proses verifikasi parpol. ANTARA/FANNY OCTAVIANUS ANTARA/NUR YAHYAI
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SENIN, 9 MEI 2011 3POLKAM
DINAMIKA
TNI-MK Tetap Harus
Patuhi KonstitusiTNI Angkatan Darat menegaskan akan berjalan berdasarkan sistem yang diatur konstitusi.
KRISTANTYO WISNUBROTO
SETIAP individu atau-pun lembaga tidak mempunyai hak un-tuk mengatakan bahwa
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi itu baik atau buruk. Lembaga dan individu berkewajiban melaksanakan UUD 1945 dan tidak bisa meng-gugat sumber hukum itu.
Demikian diungkapkan Ke-tua Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam temu wicara anta-ra MK dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Hotel Arya Duta, Jakarta. Temu wicara bertema Meningkatkan pemahaman berkonstitusi dan hukum acara di MK bagi perwira TNI-AD itu berlangsung 6-8 Mei, lalu.
Mahfud mengakui bahwa banyak pihak mengatakan kon-stitusi hasil amandemen sudah baik. Namun, ada juga yang me-ngatakan tetap ada kekurangan-nya dan harus dibenahi.
“Pihak yang kontra menga-takan konstitusi hasil amande-men adalah kebablasan,” kata Mahfud.
Dia menjelaskan, konstitusi atau UUD 1945 itu dijalankan karena merupakan produk kesepakatan luhur yang telah disepakati dan sah. Dia menu-turkan, pada awal pembentuk-an negara muncul bentrokan-
bentrokan pendapat. Salah satunya antara Soekarno dan Mohammad Hatta mengenai bentuk negara, kesatuan atau federal. Akhirnya setelah lewat proses voting yang mengesah-kan bentuk negara kesatuan, pihak Hatta yang kalah pun te-tap melaksanakan kesepakatan negara kesatuan.
Ini menunjukkan, kalau-pun ada usulan perubahan UUD, itu tidak bisa dilakukan sewenang-wenang. Namun, ada proses yang harus dilewati di MPR.
“MK dan TNI sebagai pelak-sana konstitusi memiliki kori-dor yang tidak boleh dilewati,” tegas Mahfud.
Koridor bagi hakim konsti-tusi, tambahnya, tidak boleh berbicara soal RUU yang diba-has MK dan sesuatu yang ber-hubungan dengan perkara.
Sementara itu, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Budiman menyatakan MK dan TNI memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga in-tegritas dan kedaulatan bangsa Indonesia.
“TNI akan berjalan berdasar-kan sistem yang diatur konsti-tusi dan peraturan perundang-
an yang mengatur keterlibatan TNI,” tegas Budiman.
Sejarah konstitusiSekretaris Jenderal MK
Janedjri M Gaffar menyebut-kan, MK bertekad untuk men-dokumentasikan dengan detail sejarah konstitusi Republik Indonesia. Karena itulah, MK menggandeng Forum Konsti-tusi (FK) untuk mendiskusikan sejarah konstitusi yang akan digunakan sebagai panduan mekanisme. Termasuk untuk membangun Pusat Dokumen-tasi Sejarah Konstitusi (PDSK), menyempurnakan buku Pendi-dikan Kesadaran Berkonstitusi (PKB), menyusun komik dan Bunga Rampai Konstitusi.
Forum konstitusi merupakan wadah bagi mantan anggota Panitia Ad Hoc I dan III MPR yang membahas amendemen UUD 45. Forum itu bertujuan memelihara, menyediakan pe-nelitian, dan menyosialisasikan hasil amendemen konstitusi.
Ketua Forum Konstitusi Harun Kamil berharap sejarah konstitusi yang ditampilkan nantinya terdiri dari fakta se-jarah dan bukan hanya opini dari penulis. Mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Mat-talatta mengusulkan, dalam pe-nyusunan dokumentasi sejarah konstitusi itu sebaiknya juga ada implementasi yang men-jelaskan mengenai perubahan konstitusi. Penyusunan sejarah itu bisa diawali pembentuk-an dan penerapan konstitusi hingga lahirnya MK. (*/P-5)
TNI akan berjalan berdasarkan
sistem yang diatur konstitusi dan peraturan yang mengatur keterlibatan TNI.’’BudimanWakil KSAD
Intelijen Indonesia Dipengaruhi Banyak KepentinganDIREKTUR Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menyatakan, ba-nyak kepentingan yang campur aduk di dalam intelijen Indonesia, di antaranya kepentingan militer dan kepentingan pemerintah.
Akibatnya, fungsi dasar intelijen sangat berpotensi menimbul-kan penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi fungsinya terfokus pada melakukan deteksi dini dan pengumpulan informasi.
“Intel kita ini kerjaannya enggak jelas,” kata Poengky di Jakar-ta, kemarin.
Dia menyoroti studi banding pemerintah di luar negeri menge-nai sistem intelijen. Dia berharap pemerintah lebih memanfaatkan informasi yang sudah ada di dalam negeri. Kalau pemerintah ingin melakukan perbandingan dengan negara lain bisa dilaku-kan dengan teleconference dan masih ada perwakilan-perwakilan kedutaan besar di Indonesia yang bisa dimanfaatkan.
Dia mengusulkan, DPR dan pemerintah mengevaluasi praktik-praktik kerja intelijen di Indonesia. (*/P-5)
TEMU WICARA MK-TNI AD: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (kiri) dan WAKIL KSAD Letjen Budiman saat pembukaan temu wicara MK dengan TNI Angkatan Darat di Jakarta, akhir pekan lalu. Temu wicara itu mengangkat tema Meningkatkan pemahaman
berkonstitusi dan hukum acara MK bagi perwira TNI-AD.
Meminimalisasi Disinformasi pada BeritaPENULIS buku Disinformasi Berita Politik Susilastuti Dwi menye-butkan, disinformasi berita terjadi akibat ketidakmampuan nara-sumber dalam menyampaikan informasi ke masyarakat dengan dua sisi. Selama ini hanya sisi baiknya saja, padahal masyarakat berhak tahu sisi buruk dari informasi.
“Padahal jurnalis harus menuliskan secara lengkap dan me-nyusun konstruksi berita sebaik mungkin sehingga dalam proses penyuntingan berita itu tidak mengurangi esensi pada saat di-laporkan ke publik,” kata Susilastuti dalam acara bedah buku Disinformasi Berita Politik di Kampus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di Jakarta, kemarin.
Buku Disinformasi Berita Politik merupakan hasil penelitian yang melibatkan berbagai pihak dengan prosedur yang berbeda, untuk mengidentifi kasi kondisi dan faktor yang mengakibatkan berita menjadi disinformatif. Padahal pers digunakan untuk memastikan ketersediaan informasi yang membentuk kesadaran. (*/P-5)
PDIP Siap Pakai Hak Politik di RUU BPJSFRAKSI PDIP di DPR sudah bersiap untuk menggunakan hak menyatakan pendapat bila pemerintah terus menunda penyerahan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang badan penyeleng-gara jaminan sosial (DIM RUU BPJS).
Menurut Anggota Pansus RUU BPJS dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka, dengan molornya jadwal pemberian DIM dari pemerintah, waktu pembahasan pun menjadi se-makin sempit.
Masa sidang yang dimulai hari ini (9/5) merupakan jatah terakhir bagi pembahasan RUU BPJS. Masa sidang ini berakhir
pada 15 Juli 2011. Masa kerja efektif pada masa sidang ini hanya 40 hari.
“Fraksi PDIP menilai ini sebagai sebuah pengganjalan sistematis oleh pemerintah yang enggan memberi perlin-dungan kepada rakyat sesuai dengan amanat konstitusi,” cetus Rieke.
Bahkan, tambahnya, Fraksi PDIP menangkap indikasi kuat RUU BPJS akan dimentahkan pemerintah. Karena itulah, pimpinan fraksi PDIP mene-tapkan penuntasan RUU BPJS menjadi prioritas utama dalam masa sidang ini.
“Kalau pemerintah betul mundur menyerahkan DIM
RUU BPJS berarti telah berbo-hong untuk kesekian kalinya. Instruksi garis fraksi dan partai sudah pada hak menyatakan pendapat,” tegas Rieke.
Terkait dengan molornya penyerahan DIM RUU BPJS kepada DPR, peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mendesak DPR menggunakan hak politiknya untuk mendo-rong pemerintah bersikap lebih serius dalam menyelesaikan RUU BPJS.
“Jika hanya terus-terusan melempar kritik, DPR sama tidak seriusnya dengan peme-rintah. Kepentingan masyara-kat, lagi-lagi menjadi korban,” cetus Roy.
Apalagi fraksi-fraksi di DPR hingga saat ini belum mengam-bil sikap tegas. Seharusnya hari ini setiap fraksi sudah memberikan kejelasan sikap dan mengambil langkah lebih maju.
Karena, tambahnya, kalau fraksi-fraksi memang punya niat yang sama, tentu bisa menggunakan hak politik untuk mempertanyakan ke-pada Presiden. Misalnya de-ngan hak interpelasi atau hak angket.
“Saat ini memperlihatkan DPR pun ikut tidak peduli ter-hadap jaminan sosial, tidak se-rius bicara kepentingan masya-rakat,” cetus Roy. (Wta/P-5)
RAPAT KOORDINASI PKB: Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal Zaini (kiri) memberikan arahan kepada pengurus DPW PKB Jawa Barat saat acara rapat koordinasi DPW PKB Jawa Barat, di Sumber Alam, Cipanas, Garut, kemarin. Rapat ini untuk memantapkan proses verifikasi parpol.
ANTARA/FANNY OCTAVIANUS
ANTARA/NUR YAHYAI
Related Documents
![PUTUSAN Nomor 28/PHPU.D-VI/2008 DEMI KEADILAN …hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_28_2008.pdf · MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang ... yang berkantor di JaIan Tanjung ...](https://static.cupdf.com/doc/110x72/5cc614ed88c99307608c0bc1/putusan-nomor-28phpud-vi2008-demi-keadilan-hukum-mahkamah-konstitusi-republik.jpg)
