[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan membatasi bongkar pasang Kabinet Kerja. Perombakan ( reshuffle) kabinet yang terlampau sering dikhawatir- kan bisa mengganggu kesinambungan program kerja di tingkat kementerian. Pengamat politik dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Umbu Rauta menjelaskan, meski- pun sepenuhnya hak prero- gatif Presiden yang dijamin Konstitusi, reshuffle kabinet harus dilakukan hati-hati. “Reshuffle kabinet karena pertimbangan kinerja harus di batasi tahun ini, agar dua tahun tersisa bisa berfokus pada upaya pencapaian seluruh program Nawacita,” tegas Umbu, Senin (9/1). Umbu menekankan, reshuffle kabinet adalah sebuah kewajaran dalam pemerintahan. Presiden memiliki hak prerogatif untuk menilai dan bahkan meninjau kembali posisi para menteri kabinet, mana- kala kinerja mereka tidak sejalan dengan visi misi pemerintahan atau memper- oleh respons yang negatif dari masyarakat. Namun, dia berpandang- an, untuk kondisi saat ini bukan momentum yang tepat untuk merombak Kabinet Kerja. “Bagi saya, untuk kondisi saat ini, pertimbang- an reshuffle kabinet terkesan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau menjaga stabilitas pemerin- tahan. Dan itu adalah sesu- atu yang tidak logis. Saat ini dukungan parlemen sudah cukup memadai untuk men- jamin stabilitas pemerintah- an,” tegasnya. Pandangan senada juga disampaikan kalangan poli- tisi. Wakil Bendahara Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bambang Soesanto meminta semua pihak meng- hormati pernyataan Presiden Jokowi yang sudah menye- but tidak akan ada reshuffle kabinet di dalam waktu dekat. “Posisi sekarang adalah bagaimana kita bisa menerima dan menghormati pernyataan Presiden supaya tidak menjadi spekulasi," jelas Bambang. Sebagai anggota koalisi parpol pendukung pemerin- tahan, Bambang mengatakan, kalaupun ada reshuffle , sebaiknya menjadi pilihan terakhir atas kondisi penu- runan kinerja yang dirasakan. Sementara indikasi atas kondisi saat ini, bagi PKB, sebenarnya tak membutuh- kan adanya reshuffle kabinet. “PKB justru melihat bahwa para anggota kabinet saat ini justru sedang giat- giatnya bekerja. Jadi kalau menurut PKB, jangan terla- lu sering reshuffle. Bahkan mewacanakan pun jangan. Sebab begitu ada wacana, itu mempengaruhi psikolo- gis pembantu presiden di kabinet,” ujarnya. Mengawal dari Luar Wakil Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, menyatakan bahwa pihaknya cenderung untuk tetap mengawal pemerintahan Jokowi-JK dari luar, tanpa perlu ada kursi di jajaran kabinet. ”Sebab bagi kami perlu ada check and balance. Kami bukan partai yang minta kursi dan jabatan,” kata Riza Patria. Pernyataannya itu untuk menepis kabar bahwa Gerindra ditawari empat kursi menteri. Riza mene- gaskan, pihaknya memahami bahwa Presiden Jokowi memiliki atensi terhadap Gerindra dan figur Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Karena itu pula, dia memastikan Gerindra akan konsisten mendukung pemerintahan selama men- jalankan program yang baik bagi kepentingan bangsa. “Tentu kalau ada yang tidak pas, tetap kami akan meng- kritik,” imbuh Riza. Sedangkan, Sekjen Partai Hanura Berliana Kartakusumah menyatakan, partainya mendukung lang- kah Presiden Jokowi, ter- masuk jika hendak merom- bak kabinet untuk ketiga kalinya. Menurut Berliana, Presiden tentu mempunyai pertimbangan rasional di balik langkahnya itu. “Partai Hanura akan tetap dan terus mengawal, me- naati, dan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo termasuk jika mela- kukan reshuffle kabinet. Sejauh saya tahu, pencapai- an target program kerja kabinet akan menjadi fokus dan parameter dalam mem- pertimbangkan dilaksanakan atau tidaknya reshuffle kabinet,” tandas dia. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengingatkan Presiden Jokowi jika mela- kukan reshuffle kabinet tidak boleh hanya berdasarkan bagi-bagi kue kekuasaan. “Kalau boleh berharap, ya kita harapkan reshuffle kabinet tidak sekadar bagi-bagi kekuasan tetapi harus berdasarkan kapasitas dan kemampuan,” ujar Jazuli. Jazuli mengakui bahwa reshuffle tersebut merupakan hak prerogatif presiden sehingga kapan saja dan siapa saja yang diganti serta siapa saja penggantinya sepenuhnya menjadi hak presiden. Namun, dia ber- harap reshuffle tersebut harus berpijak pada evaluasi kinerja yang mendalam, komprehensif, dan objektif. “Harus dipertimbangkan secara cermat dari sisi efek- tivitas waktu. Karena kalau terus bongkar pasang tanpa pertimbangan waktu yang cermat bisa melahirkan sebuah lembaga atau kemen- terian yang tidak produktif dan tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal selama 5 tahun. Bisa jadi Nawacita hanya sebuah mimpi yang tidak terwujud dan tidak terealisasi,” tan- dasnya. Partai Pendukung Secara terpisah, Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Plate, menuturkan, reshuf- fle kabinet sudah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Partai Nasdem selama ini pun cukup menghormati hak prerogatif tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden jika memang hendak ada perombakan kabinet. “Kami sangat menghor- mati kewenangan tersebut. Pada saat mengambil kebi- jakan akan melakukan reshuffle kabinet, pasti Presiden sudah mempertim- bangkan secara matang baik terkait problematika porto- folio kabinet dan kinerja menteri yang bersangkutan, serta kapasitas, integritas dan chemistry calon mente- ri pengganti,” kata Plate. Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR itu menilai, pada aspek politik, tentunya Presiden secara sungguh -sungguh akan memperha- tikan dan mempertimbang- kan soliditas partai pendu- kung pemerintah. “Namun sejauh ini sepertinya reshuf- fle kabinet belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” ucapnya. Secara umum, menurut- nya, pada tahun 2016 bidang politik dan demokrasi ber- kembang secara dinamis. Portofolio ekonomi cukup baik ditandai dengan tolok ukur makro yang positif, seperti pertumbuhan pada kisaran 5%, inflasi rendah pada kisaran 3,02%, serta nilai tukar yang relatif lebih stabil. “Kami tentu memberikan dukungan yang kuat pada presiden untuk terus men- dorong peningkatan kinerja para menterinya, khususnya yang terkait dengan penye- rapan dan efisiensi anggar- an negara, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja dan daya saing,” katanya. Kendati demikian, di- ingatkan, pelaksanaan kegiatan karitatif negara seperti berbagai jenis sub- sidi dan bantuan negara yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang pengha- silan rendah, perlu banyak perbaikan pada tataran pelaksanaan. Baik melalui perbaikan kinerja birokrasi tingkat pusat maupun perangkat pelaksana di tingkat propinsi dan kabu- paten kota. Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menekankan, bahwa pergan- tian kabinet merupakan hak Presiden. Untuk itu, dia berharap agar Presiden lebih mementingkan perbaikan kondisi perekonomian. “Apakah reshuffle itu memang jadi prioritas, sementara sekarang ini ekonomi kita makin mem- prihatinkan. Jadi yang mana, prioritas kerja atau meme- nuhi aspirasi politik?” ujarnya. Meski begitu, dia menya- takan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. “Lagi-lagi reshuffle itu haknya presiden. Tapi, kalau mau reshuffle lagi, ya kapan kerjanya? Tapi ya terserah presiden,” ujarnya. Dia juga menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap berada di luar pemerintahan. “Kami konsisten sampai 2019,” tegas anggota Komisi I DPR ini. [YUS/MJS/Y-7/C-6/142] 3 Suara Pembaruan Senin, 9 Januari 2017 Utama Batasi Perombakan Kabinet Dukungan Politik Sudah Memadai untuk Jaga Stabilitas Pemerintahan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan membatasi bongkar pasang Kabinet Kerja. Perombakan (reshuffle) kabinet yang terlampau sering dikhawatir-kan bisa mengganggu kesinambungan program kerja di tingkat kementerian.
Pengamat politik dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Umbu Rauta menjelaskan, meski-pun sepenuhnya hak prero-gatif Presiden yang dijamin Konstitusi, reshuffle kabinet harus dilakukan hati-hati. “Reshuffle kabinet karena pertimbangan kinerja harus di batasi tahun ini, agar dua tahun tersisa bisa berfokus pada upaya pencapaian seluruh program Nawacita,” tegas Umbu, Senin (9/1).
Umbu menekankan, reshuffle kabinet adalah sebuah kewajaran dalam pemerintahan. Presiden memiliki hak prerogatif untuk menilai dan bahkan meninjau kembali posisi para menteri kabinet, mana-kala kinerja mereka tidak
sejalan dengan visi misi pemerintahan atau memper-oleh respons yang negatif dari masyarakat.
Namun, dia berpandang-an, untuk kondisi saat ini bukan momentum yang tepat untuk merombak Kabinet Kerja. “Bagi saya, untuk kondisi saat ini, pertimbang-an reshuffle kabinet terkesan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau menjaga stabilitas pemerin-tahan. Dan itu adalah sesu-atu yang tidak logis. Saat ini dukungan parlemen sudah cukup memadai untuk men-jamin stabilitas pemerintah-an,” tegasnya.
Pandangan senada juga disampaikan kalangan poli-tisi. Wakil Bendahara Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bambang Soesanto meminta semua pihak meng-hormati pernyataan Presiden Jokowi yang sudah menye-but tidak akan ada reshuffle kabinet di dalam waktu dekat. “Posisi sekarang adalah bagaimana kita bisa menerima dan menghormati
pernyataan Presiden supaya tidak menjadi spekulasi," jelas Bambang.
Sebagai anggota koalisi parpol pendukung pemerin-tahan, Bambang mengatakan, kalaupun ada reshuffle, sebaiknya menjadi pilihan terakhir atas kondisi penu-runan kinerja yang dirasakan. Sementara indikasi atas kondisi saat ini, bagi PKB, sebenarnya tak membutuh-kan adanya reshuffle kabinet.
“PKB justru melihat bahwa para anggota kabinet saat ini justru sedang giat- giatnya bekerja. Jadi kalau menurut PKB, jangan terla-lu sering reshuffle. Bahkan mewacanakan pun jangan. Sebab begitu ada wacana, itu mempengaruhi psikolo-gis pembantu presiden di kabinet,” ujarnya.
Mengawal dari LuarWakil Sekjen Partai
Gerindra, Ahmad Riza Patria, menyatakan bahwa pihaknya cenderung untuk tetap mengawal pemerintahan Jokowi-JK dari luar, tanpa
perlu ada kursi di jajaran kabinet.
”Sebab bagi kami perlu ada check and balance. Kami bukan partai yang minta kursi dan jabatan,” kata Riza Patria.
Pernyataannya itu untuk menepis kabar bahwa Gerindra ditawari empat kursi menteri. Riza mene-gaskan, pihaknya memahami bahwa Presiden Jokowi memiliki atensi terhadap Gerindra dan figur Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Karena itu pula, dia memastikan Gerindra akan konsisten mendukung pemerintahan selama men-jalankan program yang baik bagi kepentingan bangsa. “Tentu kalau ada yang tidak pas, tetap kami akan meng-kritik,” imbuh Riza.
Sedangkan, Sekjen Partai H a n u r a B e r l i a n a Kartakusumah menyatakan, partainya mendukung lang-kah Presiden Jokowi, ter-masuk jika hendak merom-bak kabinet untuk ketiga kalinya. Menurut Berliana,
Presiden tentu mempunyai pertimbangan rasional di balik langkahnya itu.
“Partai Hanura akan tetap dan terus mengawal, me- naati, dan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo termasuk jika mela-kukan reshuffle kabinet. Sejauh saya tahu, pencapai-an target program kerja kabinet akan menjadi fokus dan parameter dalam mem-pertimbangkan dilaksanakan atau tidaknya reshuffle kabinet,” tandas dia.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengingatkan Presiden Jokowi jika mela-kukan reshuffle kabinet tidak boleh hanya berdasarkan bagi-bagi kue kekuasaan. “Kalau boleh berharap, ya kita harapkan reshuffle kabinet t idak sekadar bagi-bagi kekuasan tetapi harus berdasarkan kapasitas dan kemampuan,” ujar Jazuli.
Jazuli mengakui bahwa reshuffle tersebut merupakan hak prerogatif presiden sehingga kapan saja dan siapa saja yang diganti serta siapa saja penggantinya sepenuhnya menjadi hak presiden. Namun, dia ber-harap reshuffle tersebut harus berpijak pada evaluasi kinerja yang mendalam, komprehensif, dan objektif. “Harus dipertimbangkan secara cermat dari sisi efek-tivitas waktu. Karena kalau terus bongkar pasang tanpa pertimbangan waktu yang cermat bisa melahirkan sebuah lembaga atau kemen-terian yang tidak produktif dan tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal selama 5 tahun. Bisa jadi Nawacita hanya sebuah mimpi yang tidak terwujud dan tidak terealisasi,” tan-dasnya.
Partai PendukungSecara terpisah, Ketua
DPP Partai Nasdem Johnny G Plate, menuturkan, reshuf-fle kabinet sudah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Partai Nasdem selama ini pun cukup menghormati hak prerogatif tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden jika memang hendak ada perombakan kabinet.
“Kami sangat menghor-mati kewenangan tersebut. Pada saat mengambil kebi-jakan akan melakukan reshuffle kabinet, pasti Presiden sudah mempertim-bangkan secara matang baik terkait problematika porto-folio kabinet dan kinerja menteri yang bersangkutan, serta kapasitas, integritas dan chemistry calon mente-
ri pengganti,” kata Plate.Wakil Ketua Fraksi Partai
Nasdem DPR itu menilai, pada aspek politik, tentunya Presiden secara sungguh-sungguh akan memperha-tikan dan mempertimbang-kan soliditas partai pendu-kung pemerintah. “Namun sejauh ini sepertinya reshuf-fle kabinet belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” ucapnya.
Secara umum, menurut-nya, pada tahun 2016 bidang politik dan demokrasi ber-kembang secara dinamis. Portofolio ekonomi cukup baik ditandai dengan tolok ukur makro yang positif, seperti pertumbuhan pada kisaran 5%, inflasi rendah pada kisaran 3,02%, serta nilai tukar yang relatif lebih stabil.
“Kami tentu memberikan dukungan yang kuat pada presiden untuk terus men-dorong peningkatan kinerja para menterinya, khususnya yang terkait dengan penye-rapan dan efisiensi anggar-an negara, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja dan daya saing,” katanya.
Kendati demikian, di- ingatkan, pelaksanaan kegiatan karitatif negara seperti berbagai jenis sub-sidi dan bantuan negara yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang pengha-silan rendah, perlu banyak perbaikan pada tataran pelaksanaan. Baik melalui perbaikan kinerja birokrasi t ingkat pusat maupun perangkat pelaksana di tingkat propinsi dan kabu-paten kota.
Secara terpisah, Wakil K e t u a U m u m P a r t a i Demokrat Syarief Hasan menekankan, bahwa pergan-tian kabinet merupakan hak Presiden. Untuk itu, dia berharap agar Presiden lebih mementingkan perbaikan kondisi perekonomian. “Apakah reshuff le i tu memang jadi prioritas, sementara sekarang ini ekonomi kita makin mem-prihatinkan. Jadi yang mana, prioritas kerja atau meme-nuhi aspirasi politik?” ujarnya.
Meski begitu, dia menya-takan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. “Lagi-lagi reshuffle itu haknya presiden. Tapi, kalau mau reshuffle lagi, ya kapan kerjanya? Tapi ya terserah presiden,” ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap berada di luar pemerintahan. “Kami konsisten sampai 2019,” tegas anggota Komisi I DPR ini. [YUS/MJS/Y-7/C-6/142]
3Sua ra Pem ba ru an Senin, 9 Januari 2017 Utama
Batasi Perombakan KabinetDukungan Politik Sudah Memadai untuk Jaga Stabilitas Pemerintahan
Related Documents
