SENGKETA PAJAK
SENGKETA PAJAK
SENGKETA PAJAK
Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
(Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak)
Catatan: Penyelesaian sengketa pajak hanya dilakukan melalui Banding atau Gugatan di Pengadilan Pajak
SENGKETA PAJAKPembetulan ketetapan pajak
Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
Keberatan
Gugatan
Banding
Peninjauan Kembali (PK)
Penyelesaian di Direktorat
Jenderal Pajak “sebelum” ke
Pengadilan Pajak
Penyelesaian di Pengadilan Pajak
Penyelesaian di Mahkamah Agung, “setelah” di
Pengadilan Pajak
Pengurangan/Pembatalan STPPembatalan hasil pemeriksaan dan SKP-nya
PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan. yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan
persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan
penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP), kekeliruan penghitungan PPh dalam tahun
berjalan, kekeliruan pengkreditan pajak.
yaitu antara lain kesalahan
penulisan nama, alamat, NPWP,
nomor ketetapan pajak, jenis pajak, masa atau tahun pajak dan tanggal
jatuh tempo.
yaitu kesalahan yang berasal
dari penjumlahan
dan atau pengurangan
dan atau perkalian dan
atau pembagian suatu bilangan.
Pasal 16 UU KUP ayat (1)
Catatan: Perubahannya hanya menambah produk hukum yang dapat dibetulkan yaitu Surat Keputusan Pembetulan
PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan
diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(Pasal 16 ayat 2)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan,
permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (Pasal 16 ayat 3)
Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis
mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 16 ayat
4)
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
(Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP)Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (Pasal 36 ayat 1a)
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus
memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. (Pasal 36 ayat 1c)
Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau
mengabulkan sebagian permohonan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1c). (Pasal 36 ayat 1e)
PENGURANGAN / PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau
membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.(Pasal 36 ayat 1 huruf b)
Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (Pasal 36 ayat 1a)
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi
keputusan atas permohonan yang diajukan. (Pasal 36 ayat 1c)
Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau
mengabulkan sebagian permohonan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1c). (Pasal 36 ayat 1e)
PENGURANGAN / PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau
membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar.
(Pasal 36 ayat 1 huruf c)
Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (Pasal 36 ayat 1a)
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan
yang diajukan. (Pasal 36 ayat 1c)
Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau
mengabulkan sebagian permohonan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1c). (Pasal 36 ayat 1e)
PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN DAN SKP
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil
pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2. pembahasan akhir
hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. (Pasal 36 ayat 1 huruf d)
Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali. (Pasal 36 ayat 1b)
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. (Pasal 36 ayat
1c)Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan
secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1c). (Pasal 36 ayat 1e)
KEBERATAN
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
Pasal 25 ayat 1 UU KUP
SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau
jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (ayat 2)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(ayat 3)
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (ayat 4)
Keberatan diajukan atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.(ayat 1)
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan
disampaikan. (Pasal 25 ayat 3a UU KUP)Catatan: Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak ditambah
sanksi administrasi
Pasal 25
JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK AKIBAT PENGAJUAN KEBERATAN
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. (Pasal 25
ayat 7 UU KUP (baru))
Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima
puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan. (Pasal 25 ayat 9 UU KUP (baru))
Dalam hal WP mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
tidak dikenakan. (Pasal 25 ayat 10 KUP (baru))
Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan (Pasal 19)
tidak diberlakukan.
Satu bulan sejak tanggal diterbitkan SKPKB atau
SKPKBT
Contoh:Setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT PPh badan tahun 2008 atas nama PT ABC diterbitkan SKPKB tertanggal 10 Oktober 2009 dengan rincian sbb:Jumlah Pokok Pajak Rp120.000.000,00Jumlah kredit pajak Rp100.000.000,00Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak Rp 20.000.000,00Besarnya sanksi administrasi (2% x 10 bulan) Rp 4.000.000,00Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 24.000.000,00Misalkan dalam pembahasan akhir, PT ABC hanya menyetujui jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak sebesar Rp5.000.000,00.
Dalam hal PT ABC mengajukan keberatan maka PT ABC wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui yaitu sebesar Rp6juta
{Rp5juta + (20% x Rp5juta)} sebelum surat keberatan disampaikan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat mengajukan keberatan yaitu
sebesar Rp18juta, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK Keberatan.
Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan (Pasal 19) atas jumlah Rp18juta tidak diberlakukan.
Misalkan keberatan PT ABC ditolak dengan SK Keberatan tanggal 20 Februari 2010, maka atas jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan yaitu Rp18juta dikenai sanksi administrasi berupa denda
sebesar 50% atau Rp9juta.
Jatuh tempo tanggal 19 Maret 2010
BANDING
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
{Pasal 27 ayat 1}
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat
Keputusan Keberatan tersebut.{Pasal 27 ayat 3}
BANDINGPengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
(Pasal 27 ayat 5)
DIHAPUS
Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada
saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
(Pasal 27 ayat 5a UU KUP (baru))
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan. (Pasal 27 ayat 5d UU KUP (baru))
Jangka waktu 1 bulan sejak
terbit SKPKB, SKPKBT.
Tertangguh 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan
Sanksi administrasi berupa denda 2% per
bulan (Pasal 19) tidak diberlakukan.
Contoh:Misalkan PT ABC pada contoh sebelumnya mengajukan banding, maka kekurangan pembayaran pajak (Rp18juta), tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan (Pasal 19) atas jumlah Rp18juta tidak diberlakukan.
Misalkan permohonan banding PT ABC ditolak dengan Putusan Banding tanggal 20 Agustus 2009, maka atas jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan yaitu Rp18juta dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar 100% atau Rp18juta.
Jatuh tempo tanggal 19 September 2009
PUTUSAN BANDING
Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara.
{Pasal 27 ayat 2 UU KUP (lama)}
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.(Pasal 1 angka 31 UU KUP)
Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan
tata usaha negara.{Pasal 27 ayat 2 UU KUP (baru)}
DIUBAH
Catatan: Sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam penjelasan Pasal 15 ayat 1 yang menyatakan
bahwa: “Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” dalam ketentuan ini antara lain … pengadilan pajak di lingkungan
peradilan tata usaha negara.”
GUGATANGugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan
perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak
Pasal 23 UU KUP
Selain keputusan
berupa SKPKB, SKPKBT,
SKPLB, SKPN dan SK
Keberatan
Termasuk SK Pembetulan yang berkaitan dengan STP dan SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang berkaitan dengan STP yang sebelumnya diatur dalam ayat tersendiri.
Sebelumnya tidak ada
Penyelesaian di Pengadilan Pajak Banding I Gugatan
Yang dapat diajukanYang dapat diajukan SyaratSyarat Jangka waktu Jangka waktu penyelesaianpenyelesaian
BandingBanding
KUPKUP
Pasal 27Pasal 27
Keberatan dan Keberatan dan BandingBanding
SK KeberatanSK Keberatan
Peradilan PajakPeradilan Pajak
KUPKUP
Pasal 27(1)Pasal 27(1)
3 bulan sejak tanggal SK 3 bulan sejak tanggal SK KeberatanKeberatanDiajukan tertulis dalam Diajukan tertulis dalam bahasa Indonesiabahasa IndonesiaAlasan yang jelasAlasan yang jelasDialmpiri salinan SK Dialmpiri salinan SK KeberatanKeberatanJumlah pajak yang terutang Jumlah pajak yang terutang telah dibayar 50%telah dibayar 50%
KUPKUP
Pasal 27(3)Pasal 27(3)
12 bulan12 bulan
kepada Putusan BandingMenolak
Mengabulkan seluruhnyaMengabulkan sebagian
Menambah pajak ymh dbiayarMembetulkan kesalahan tulis/hitung
MembatalakanTidak dapat menerima
Penyelesaian di Pengadilan Pajak Banding I Gugatan
Yang dapat diajukanYang dapat diajukan SyaratSyarat Jangka waktu Jangka waktu penyelesaianpenyelesaian
GugatanGugatan
KUPKUP
BAB IV Penagihan BAB IV Penagihan PajakPajak
Pasal 23Pasal 23
Pelaksanaan Surat Paksa,Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Surat Perintah Melaksanakan PenyitaanPenyitaan Pengumuman LelangPengumuman Lelang
Keputusan Pencegahan dalam rangka Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan pajakpenagihan pajak
Keputusan yang berkaitan dengan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yg ditetapkan dalam pasal 25(1) selain yg ditetapkan dalam pasal 25(1) dan pasal 26dan pasal 26
Penerbitan SKP atau SK KEberatan Penerbitan SKP atau SK KEberatan yang tidak sesuai prosedur yang tidak sesuai prosedur
Peradilan PajakPeradilan Pajak
tertulistertulisBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaSatu gugatan untuk satu Satu gugatan untuk satu keputusan atau pelaksanaan keputusan atau pelaksanaan penagihanpenagihan
Berita acara cepatBerita acara cepat
DITOLAKDITOLAK
6 bulan sejak gugatan 6 bulan sejak gugatan diterimaditerima
Dapat dierpanjang 3 bulanDapat dierpanjang 3 bulan
Berita Acara BiasaBerita Acara Biasa
PUTUSAN SELAPUTUSAN SELA
kepada
Tidak terpenuhi
terpenuhi
Penyelesaian di Mahkamah Agung
Peninjauan Kembali
AlasanAlasan
Pengadilan PajakPengadilan Pajak
Pasal 91Pasal 91
Jangka Waktu Jangka Waktu pengajuan PKpengajuan PK Pengadilan PajakPengadilan Pajak
Pasal 92Pasal 92
Jangka waktu Jangka waktu penyelesaianpenyelesaian Pengadilan PajakPengadilan Pajak
Pasal 93Pasal 93
Peninjauan Peninjauan KEmbaliKEmbali
(PK)(PK)
Pengadilan PajakPengadilan Pajak
BAB X Pemeriksaan BAB X Pemeriksaan Peninjauan KembaliPeninjauan Kembali
Pasal Pasal 89,90,91,92,9389,90,91,92,93
a. Apabila putusan Pengadilan a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti‑bukti yang kemudian oleh pada bukti‑bukti yang kemudian oleh hakirn pidana dinyatakan palsu;hakirn pidana dinyatakan palsu;
b. Apabila terdapat bukti tertulis b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;yang berbeda;
c. Apabila telah dikabulkan suatu c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;huruf b dan c;
d. Apabila mengenai suatu d. Apabila mengenai suatu bagian dan tuntutan belum diputus bagian dan tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan tanpa dipertimbangkan sebab‑sebabnya; atausebab‑sebabnya; atau
e. Apabila terdapat suatu putusan e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata‑nyata tidak sesuai dengan yang nyata‑nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.perundang‑undangan yang berlaku.
3bulan setelah diketahui3bulan setelah diketahui
3 bulan sejak putusan dikirim 3 bulan sejak putusan dikirim oleh Pengadilan Pajakoleh Pengadilan Pajak
Dengan acara BiasaDengan acara Biasa
6 Bulan sejak permohonan 6 Bulan sejak permohonan PKPK
Dengan Acara CepatDengan Acara Cepat
1 Bulan sejak permohonan 1 Bulan sejak permohonan PKPK
Pemeriksaan
IMBALAN BUNGA
IMBALAN BUNGAImbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:
a. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) KUP;
b. keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) KUP;
c. kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding atau peninjauan kembali diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) KUP; atau
d. Kelebihan pembayaran pajak karena SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1a) UU KUP; atau
e. kelebihan pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) dan atau Pasal 19 ayat (1) berdasarkan SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan WP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) KUP.
Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding atau peninjauan kembali diterima
sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) KUP
Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak di atas, dihitung sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau
b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Kelebihan pembayaran pajak karena SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan
Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1a) UU KUP
Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administrasi dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak;
b. untuk SKP Nihil dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak.