Top Banner
SENGKETA PAJAK
25

Sengketa Pajak Edited

Jan 02, 2016

Download

Documents

Anggie_2809

Pajak mengenai sengketa
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Sengketa Pajak Edited

SENGKETA PAJAK

Page 2: Sengketa Pajak Edited

SENGKETA PAJAK

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

(Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak)

Catatan: Penyelesaian sengketa pajak hanya dilakukan melalui Banding atau Gugatan di Pengadilan Pajak

Page 3: Sengketa Pajak Edited

SENGKETA PAJAKPembetulan ketetapan pajak

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

Keberatan

Gugatan

Banding

Peninjauan Kembali (PK)

Penyelesaian di Direktorat

Jenderal Pajak “sebelum” ke

Pengadilan Pajak

Penyelesaian di Pengadilan Pajak

Penyelesaian di Mahkamah Agung, “setelah” di

Pengadilan Pajak

Pengurangan/Pembatalan STPPembatalan hasil pemeriksaan dan SKP-nya

Page 4: Sengketa Pajak Edited

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat

Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan

Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya

terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan. yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan

persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan

penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP), kekeliruan penghitungan PPh dalam tahun

berjalan, kekeliruan pengkreditan pajak.

yaitu antara lain kesalahan

penulisan nama, alamat, NPWP,

nomor ketetapan pajak, jenis pajak, masa atau tahun pajak dan tanggal

jatuh tempo.

yaitu kesalahan yang berasal

dari penjumlahan

dan atau pengurangan

dan atau perkalian dan

atau pembagian suatu bilangan.

Pasal 16 UU KUP ayat (1)

Catatan: Perubahannya hanya menambah produk hukum yang dapat dibetulkan yaitu Surat Keputusan Pembetulan

Page 5: Sengketa Pajak Edited

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan

diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(Pasal 16 ayat 2)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan,

permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (Pasal 16 ayat 3)

Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis

mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 16 ayat

4)

Page 6: Sengketa Pajak Edited

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi

berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

(Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP)Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (Pasal 36 ayat 1a)

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus

memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. (Pasal 36 ayat 1c)

Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau

mengabulkan sebagian permohonan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1c). (Pasal 36 ayat 1e)

Page 7: Sengketa Pajak Edited

PENGURANGAN / PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau

membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.(Pasal 36 ayat 1 huruf b)

Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (Pasal 36 ayat 1a)

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi

keputusan atas permohonan yang diajukan. (Pasal 36 ayat 1c)

Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau

mengabulkan sebagian permohonan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1c). (Pasal 36 ayat 1e)

Page 8: Sengketa Pajak Edited

PENGURANGAN / PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau

membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar.

(Pasal 36 ayat 1 huruf c)

Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (Pasal 36 ayat 1a)

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan

yang diajukan. (Pasal 36 ayat 1c)

Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau

mengabulkan sebagian permohonan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1c). (Pasal 36 ayat 1e)

Page 9: Sengketa Pajak Edited

PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN DAN SKP

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil

pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2. pembahasan akhir

hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. (Pasal 36 ayat 1 huruf d)

Permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali. (Pasal 36 ayat 1b)

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. (Pasal 36 ayat

1c)Apabila diminta oleh WP, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan

secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1c). (Pasal 36 ayat 1e)

Page 10: Sengketa Pajak Edited

KEBERATAN

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Pasal 25 ayat 1 UU KUP

Page 11: Sengketa Pajak Edited

SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau

jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (ayat 2)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(ayat 3)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (ayat 4)

Keberatan diajukan atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.(ayat 1)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang

telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan

disampaikan. (Pasal 25 ayat 3a UU KUP)Catatan: Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak ditambah

sanksi administrasi

Pasal 25

Page 12: Sengketa Pajak Edited

JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK AKIBAT PENGAJUAN KEBERATAN

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. (Pasal 25

ayat 7 UU KUP (baru))

Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima

puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan. (Pasal 25 ayat 9 UU KUP (baru))

Dalam hal WP mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

tidak dikenakan. (Pasal 25 ayat 10 KUP (baru))

Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan (Pasal 19)

tidak diberlakukan.

Satu bulan sejak tanggal diterbitkan SKPKB atau

SKPKBT

Page 13: Sengketa Pajak Edited

Contoh:Setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT PPh badan tahun 2008 atas nama PT ABC diterbitkan SKPKB tertanggal 10 Oktober 2009 dengan rincian sbb:Jumlah Pokok Pajak Rp120.000.000,00Jumlah kredit pajak Rp100.000.000,00Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak Rp 20.000.000,00Besarnya sanksi administrasi (2% x 10 bulan) Rp 4.000.000,00Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 24.000.000,00Misalkan dalam pembahasan akhir, PT ABC hanya menyetujui jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak sebesar Rp5.000.000,00.

Dalam hal PT ABC mengajukan keberatan maka PT ABC wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui yaitu sebesar Rp6juta

{Rp5juta + (20% x Rp5juta)} sebelum surat keberatan disampaikan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat mengajukan keberatan yaitu

sebesar Rp18juta, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK Keberatan.

Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan (Pasal 19) atas jumlah Rp18juta tidak diberlakukan.

Misalkan keberatan PT ABC ditolak dengan SK Keberatan tanggal 20 Februari 2010, maka atas jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan

dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan yaitu Rp18juta dikenai sanksi administrasi berupa denda

sebesar 50% atau Rp9juta.

Jatuh tempo tanggal 19 Maret 2010

Page 14: Sengketa Pajak Edited

BANDING

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

{Pasal 27 ayat 1}

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat

Keputusan Keberatan tersebut.{Pasal 27 ayat 3}

Page 15: Sengketa Pajak Edited

BANDINGPengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar

pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(Pasal 27 ayat 5)

DIHAPUS

Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada

saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(Pasal 27 ayat 5a UU KUP (baru))

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar

sebelum mengajukan keberatan. (Pasal 27 ayat 5d UU KUP (baru))

Jangka waktu 1 bulan sejak

terbit SKPKB, SKPKBT.

Tertangguh 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat

Keputusan Keberatan

Sanksi administrasi berupa denda 2% per

bulan (Pasal 19) tidak diberlakukan.

Page 16: Sengketa Pajak Edited

Contoh:Misalkan PT ABC pada contoh sebelumnya mengajukan banding, maka kekurangan pembayaran pajak (Rp18juta), tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan (Pasal 19) atas jumlah Rp18juta tidak diberlakukan.

Misalkan permohonan banding PT ABC ditolak dengan Putusan Banding tanggal 20 Agustus 2009, maka atas jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan yaitu Rp18juta dikenai sanksi administrasi

berupa denda sebesar 100% atau Rp18juta.

Jatuh tempo tanggal 19 September 2009

Page 17: Sengketa Pajak Edited

PUTUSAN BANDING

Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara.

{Pasal 27 ayat 2 UU KUP (lama)}

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh

Wajib Pajak.(Pasal 1 angka 31 UU KUP)

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan

tata usaha negara.{Pasal 27 ayat 2 UU KUP (baru)}

DIUBAH

Catatan: Sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam penjelasan Pasal 15 ayat 1 yang menyatakan

bahwa: “Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” dalam ketentuan ini antara lain … pengadilan pajak di lingkungan

peradilan tata usaha negara.”

Page 18: Sengketa Pajak Edited

GUGATANGugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak

Pasal 23 UU KUP

Selain keputusan

berupa SKPKB, SKPKBT,

SKPLB, SKPN dan SK

Keberatan

Termasuk SK Pembetulan yang berkaitan dengan STP dan SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang berkaitan dengan STP yang sebelumnya diatur dalam ayat tersendiri.

Sebelumnya tidak ada

Page 19: Sengketa Pajak Edited

Penyelesaian di Pengadilan Pajak Banding I Gugatan

Yang dapat diajukanYang dapat diajukan SyaratSyarat Jangka waktu Jangka waktu penyelesaianpenyelesaian

BandingBanding

KUPKUP

Pasal 27Pasal 27

Keberatan dan Keberatan dan BandingBanding

SK KeberatanSK Keberatan

Peradilan PajakPeradilan Pajak

KUPKUP

Pasal 27(1)Pasal 27(1)

3 bulan sejak tanggal SK 3 bulan sejak tanggal SK KeberatanKeberatanDiajukan tertulis dalam Diajukan tertulis dalam bahasa Indonesiabahasa IndonesiaAlasan yang jelasAlasan yang jelasDialmpiri salinan SK Dialmpiri salinan SK KeberatanKeberatanJumlah pajak yang terutang Jumlah pajak yang terutang telah dibayar 50%telah dibayar 50%

KUPKUP

Pasal 27(3)Pasal 27(3)

12 bulan12 bulan

kepada Putusan BandingMenolak

Mengabulkan seluruhnyaMengabulkan sebagian

Menambah pajak ymh dbiayarMembetulkan kesalahan tulis/hitung

MembatalakanTidak dapat menerima

Page 20: Sengketa Pajak Edited

Penyelesaian di Pengadilan Pajak Banding I Gugatan

Yang dapat diajukanYang dapat diajukan SyaratSyarat Jangka waktu Jangka waktu penyelesaianpenyelesaian

GugatanGugatan

KUPKUP

BAB IV Penagihan BAB IV Penagihan PajakPajak

Pasal 23Pasal 23

Pelaksanaan Surat Paksa,Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Surat Perintah Melaksanakan PenyitaanPenyitaan Pengumuman LelangPengumuman Lelang

Keputusan Pencegahan dalam rangka Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan pajakpenagihan pajak

Keputusan yang berkaitan dengan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yg ditetapkan dalam pasal 25(1) selain yg ditetapkan dalam pasal 25(1) dan pasal 26dan pasal 26

Penerbitan SKP atau SK KEberatan Penerbitan SKP atau SK KEberatan yang tidak sesuai prosedur yang tidak sesuai prosedur

Peradilan PajakPeradilan Pajak

tertulistertulisBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaSatu gugatan untuk satu Satu gugatan untuk satu keputusan atau pelaksanaan keputusan atau pelaksanaan penagihanpenagihan

Berita acara cepatBerita acara cepat

DITOLAKDITOLAK

6 bulan sejak gugatan 6 bulan sejak gugatan diterimaditerima

Dapat dierpanjang 3 bulanDapat dierpanjang 3 bulan

Berita Acara BiasaBerita Acara Biasa

PUTUSAN SELAPUTUSAN SELA

kepada

Tidak terpenuhi

terpenuhi

Page 21: Sengketa Pajak Edited

Penyelesaian di Mahkamah Agung

Peninjauan Kembali

AlasanAlasan

Pengadilan PajakPengadilan Pajak

Pasal 91Pasal 91

Jangka Waktu Jangka Waktu pengajuan PKpengajuan PK Pengadilan PajakPengadilan Pajak

Pasal 92Pasal 92

Jangka waktu Jangka waktu penyelesaianpenyelesaian Pengadilan PajakPengadilan Pajak

Pasal 93Pasal 93

Peninjauan Peninjauan KEmbaliKEmbali

(PK)(PK)

Pengadilan PajakPengadilan Pajak

BAB X Pemeriksaan BAB X Pemeriksaan Peninjauan KembaliPeninjauan Kembali

Pasal Pasal 89,90,91,92,9389,90,91,92,93

a. Apabila putusan Pengadilan a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti‑bukti yang kemudian oleh pada bukti‑bukti yang kemudian oleh hakirn pidana dinyatakan palsu;hakirn pidana dinyatakan palsu;

b.         Apabila terdapat bukti tertulis b.         Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;yang berbeda;

c.         Apabila telah dikabulkan suatu c.         Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;huruf b dan c;

d.         Apabila mengenai suatu d.         Apabila mengenai suatu bagian dan tuntutan belum diputus bagian dan tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan tanpa dipertimbangkan sebab‑sebabnya; atausebab‑sebabnya; atau

e.         Apabila terdapat suatu putusan e.         Apabila terdapat suatu putusan yang nyata‑nyata tidak sesuai dengan yang nyata‑nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.perundang‑undangan yang berlaku.

3bulan setelah diketahui3bulan setelah diketahui

3 bulan sejak putusan dikirim 3 bulan sejak putusan dikirim oleh Pengadilan Pajakoleh Pengadilan Pajak

Dengan acara BiasaDengan acara Biasa

6 Bulan sejak permohonan 6 Bulan sejak permohonan PKPK

Dengan Acara CepatDengan Acara Cepat

1 Bulan sejak permohonan 1 Bulan sejak permohonan PKPK

Pemeriksaan

Page 22: Sengketa Pajak Edited

IMBALAN BUNGA

Page 23: Sengketa Pajak Edited

IMBALAN BUNGAImbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:

a. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) KUP;

b. keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) KUP;

c. kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding atau peninjauan kembali diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) KUP; atau

d. Kelebihan pembayaran pajak karena SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1a) UU KUP; atau

e. kelebihan pembayaran sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) dan atau Pasal 19 ayat (1) berdasarkan SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan WP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) KUP.

Page 24: Sengketa Pajak Edited

Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding atau peninjauan kembali diterima

sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) KUP

Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak di atas, dihitung sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Page 25: Sengketa Pajak Edited

Kelebihan pembayaran pajak karena SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan

Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1a) UU KUP

Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administrasi dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan

untuk paling lama 24 (dua puluh empat) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak;

b. untuk SKP Nihil dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak; atau

c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak.