Seminar keuangan daerah

ALTERNATIF FORMULA ALOKASI DANA DESA

Seminar Keuangan DaerahDosen : Prof. Dr. Edi Suandy Hamid, M.Ec.

Oleh Kelompok I :Abimanyu

Agus HidayatTri Wahyu WYahya Simori

ABSTRACT Otonomi daerah menjadikan bangsa Indonesia memasuki sistem

pemerintahan desentralisasi yang nyata dan luas, ), terdapat tiga aspek yang menjadi perhatian utama kebijakan desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan, pembagian pendapatan dan pemberdayaan. Dalam hal pembagian pendapatan, saat ini Alokasi Dana Desa (ADD) dirasa masih terlalu kecil dan pendistribusiannya masih bias sehingga kurang memberikan rasa keadilan. Hal ini disebabkan karena belum adanya formula yang baku dan atuan yang mengikat dalam pelaksanaannya.

Penelitian menganalisis komposisi pembagian ADD yang sudah dilaksanakan dan mencari alternatif formula Alokasi Dana Desa yang lebih baik yang mencerminkan keadilan dan pemerataan, dengan metode deskriptif analisis dari data kuantitatif. Hasil analisis menunjukan Bahwa ADD menggunakan formula yang berbasis pada APBD belum memberikan keadilan dan pemerataan, sebagai alternatif formula penghitungan ADD yang berbasis pada APBN.

Berdasarkan hasil tersebut sebaiknya pemerintah menggunakan formula penghitungan ADD yang berbasis APBN dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan untuk memberikan pedoman yang lebih baku dan mengikat.

Keywords : Desentralisasi, Desa, Otonomi Desa, Alokasi Dana Desa (ADD)

I. PENGANTAR

A. Latar Belakang• Lahirnya Perundang-Undangan Otda ------ Desentralisasi nyata & luas • Alokasi dana untuk desa dirasa masih

terlalu kecil • Pendistribusiannya masih bias

sehingga kurang memberikan rasa keadilan

• Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa belum memberikan formula yang baku dan multitafsir sesuai dengan kebijakan daerah

I. PENGANTAR....2

• SE Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tahun 2005 tentang Pedoman ADD -----

Tidak dpt mengikat secara hukum• UU No 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan membagi pemerintah menjadi empat yaitu :

1. Pemerintah Pusat2. Pemerintah Provinsi3. Pemerintah Kabupaten / Kota4. Pemerintah Desa

I. PENGANTAR....3

• Memang undang – undang tersebut mengamanatkan otonomi lebih pada Pemerintah Kabupaten / Kota

• Pemerintah Desa mempunyai kewenangan sendiri untuk mengurus wilayahnya bahkan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa telah diatur tersendiri, seperti yang telah diatur dalam :

1. Permendagri No 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa,

2. Permendagri No 35 Tahun 2007 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa serta

3. Permendagri No 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

I. PENGANTAR....3

Rumusan Masalah• Adanya ketidak adilan dalam alokasi

dana ke desa dari pemerintah kabupaten, yang diakibatkan karena tidak adanya formula baku yang mengikat dalam alokasi dana ke desa dan adanya anggapan pemerintah kabupaten bahwa pemerintah desa memang harus bergantung kepada pemerintah kabupaten

• Perlu dicari formula yang lebih baik dan baku

I. PENGANTAR....4

Tujuan & Manfaat Penelitan • Tujuan1. Untuk melihat komposisi pembagian

Alokasi Dana Desa dari beberapa kabupaten / kota di Indonesia dilihat dari asas adil dan merata.

2. Untuk mencari formula Alokasi Dana Desa yang lebih baik yang mencerminkan keadilan dan pemerataan antar desa di seluruh Indonesia.

I. PENGANTAR....5

• Manfaat Penelitan 1. Bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan pemerintah dalam pengalokasian dana ke desa melalui Alokasi Dana Desa ( ADD )

2. Bahan masukan bagi yang berminat melakukan penelitian mengenai perumusan alokasi dan ke desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka• Alokasi dana desa merupakan salah satu

bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan

• Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi

1. Pengertian desa, desentralisasi dan otonomi desa

Desa berasal dari bahasa india, swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal , negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas ( Yuliati dan Poernomo, 2003:23).

II. TINJAUAN PUSTAKA...2

Desentralisasi dan otonomi merupakan dua istilah yang memiliki makna berbeda namun dlam prakteknya sering dianggap sama. Turner dan Hulme ( 1997:152 ) menyimpulkan bahwa desentralisasi diartikan ssebagai pelimpahan kewenangan ( transfer ot authority ) dalam menjalankan berbagai urusan publik dari pemerintah pusat ke individu atau ke agensi lain yang lebih dekat dalam memberikan pelayanan publik.


Otonomi berasal dari bahasa yunani autos dan nomos yang berarti pemerintahan sendiri. Dalam wacana administrasi publik daerah otonomi disebut sebagai local self government yang berbeda dengan istilah daerah saja yang disebut sebagai local state government ( nugroho, 2000:46 ).

2. Fungsi dan kewenangan pemerintah desa

* Alokasi ( allocation function ), * Distribusi ( distribution function ) * Stabilisasi ( stabilization function ) ( Musgrave and Musgrave, 1989:6)


Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa (PP no. 72 tahun 2005 tentang desa bab III pasal 7)

• Urusan pemerintahan- asal usul• Urusan pemerintahan- kewenangan

kabupaten kota diserahkan pengaturannya kepada desa

• Tugas pembantuan -pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota.

• Urusan pemerintahan lainnya- PerUU


3. Tranfer keuangan dan pembiayaan pemerintahan desa

• Pada tahun anggaran 1969/1970 pemerintah pusat mulai menganggarkan dana untuk desa melalui instruksi presiden ( inpres ) bantuan pembangunan desa.

• Pada tahun anggaran 1994/1995 terdapat jenis baru untuk pendanaan pembangunan desa yaitu melalui IDT ( inpres desa tertinggal ).


• Konsep desentralisasi fiskal Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999, tranfer dana dari pemerintah lebih menekankan peranan bantuan yang bersifat umum ( general Purpose grant ).

• Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 68 mengatur sumber pembiayaan pemerintahan desa berasal dari lima komponen yaitu :


1. Pendapatan asli desa ( PADes )2. Bagi Hasil Pajak daerah kabupaten /

kota paling sedikit 10 % 3. Bagian dari dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota untuk desa paling sedikit 10 %

4. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemprov dan pemerintah kabupaten kota dalam rangka urusan pemerintah

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat


Tujuan :• Meminimumkan ketimpangan fiskal

vertikal • Meminimumkan ketimpangan fiskal

horizontal• Sebagai insentif bagi pemerintah

daerah yamg memberikan pelayanan dengan manfaat yang menyebar.


B. Landasan Teori• Alokasi Dana Desa dibutuhkan

karena adanya desentralisasi dan otonomi desa

• formula umum ADD- variabel (utama dan tambahan)

Variabel Utama• Kemiskinan• Pendidikan dasar• Kesehatan


Variabel Tambahan :• Jumlah penduduk• Luas wilayah• Potensi ekonomi• Partisipasi masyarakat• Jumlah unit komunitas dides ( dusun,

jurong, rw, rt )Model Formula Alokasi Dana Desa

( ADD )• Asas merata • Asas adil

BAB III.

CARA PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian• Jenis : deskriptif analisis mengenai teori

dan aturan maupun data kuantitatif yang berbasis angka - angka.

• Sifat : penelitian yaitu komparatif dari data kuantitatif, yaitu membandingkan data – data kuantitatif yang ada dari beberapa daerah dengan kebijakan yang berbeda pula.

BAB III. CARA PENELITIAN….2

A. Sumber, Jenis, dan Metode Pengumpulan Data

• Sumber Data--- Sekunder• Jenis data---- Kuantititatif • Metode Pengumpulan Data---

Metode studi dokumentasi C. Metode Analisis Deskriptif analisis dari data

kuantitatif

BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Formula ADD• Pemerintah Pusat belum atau tidak

pernah menetapkan formula Alokasi Dana Desa secara baku dan mengikat. Sehingga mendapatkan multitafsir maupun “ penolakan “ pemerintah kabupaten untuk menyalurkan Alokasi Dana Desa yang sewajarnya kepada Pemerintahan Desa

BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN....2

A. Sumber pendanaan Pemerintah Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 )

Formula ADD• ADD = 10 % X ( JDP - BP )Dimana : ADD = Total Alokasi Dana Desa

Yang Harus Dibagikan JDP = Jumlah Dana Perimbangan

dari Pusat dan Daerah yang diterima


• Kabupaten Kota selain Dana Alokasi Khusus ( DAK )

ADDX = ADDM + ADDPxDimana : ADDx : Alokasi Dana Desa untuk

desa x ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal

yang diterima Desa ADDPx : Alokasi Dana Desa

Proporsional untuk desa x


ADDPx = BDx X ( ADD – ΣADDM )Dimana : BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x ADD : Total Alokasi Dana Desa yang

harus dibagikanΣADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana

MinimalPenentuan Nilai Bobot Desa (BDx)• Variabel Independen Utama• Variabel Independen Tambahan


ADDPx = BDx X ( ADD – ΣADDM )Dimana : BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x ADD : Total Alokasi Dana Desa yang harus

dibagikanΣADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana

MinimalPenentuan Nilai Bobot Desa (BDx)• Variabel Independen Utama• Variabel Independen TambahanBDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x + ... +

an KVn x


Perhitungan Koefisien Variabel untuk Desa x (KV1x, KV2x, …)

• KV1, 2, ...x = V1,2,…x Σ Vn Contoh:• Desa Bahagia di Kabupaten Sejahtera,

diketahui dari data sebagai berikut:• Jumlah KK miskin Desa Bahagia = 45 KK• Jumlah KK miskin Kabupaten Sejahtera =

15.000 KK• Koefisien Variabel Kemiskinan Desa

Bahagia KV1 (Desa Bahagia) = 45/15.000 = 0,003


Penentuan Bobot Variabel (a)• Setiap variabel bisa mempunyai

bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah.

• Angka Bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu).

• a1 + a2 + a3+ ...+ an = 1


Contoh :Tabel 1.

Variabel Angka Bobot ( a )Kemiskinan ( a1 ) 0,4Pendidikan Dasar ( a2 ) 0,3Kesehatan ( a3 ) 0,2Keterjangkauan ( a4 ) 0,1Jumlah bobot 1


• Cara lain menentukan angka bobot, misalnya:

• Variabel dianggap sangat penting diberi bobot 4

• Variabel diangap penting diberi bobot 3

• Variabel dianggap cukup penting diberi bobot 2

• Variabel dianggap kurang pentig diberi bobot 1

• Contoh:


• Contoh:Tabel 2

Variabel Bobot Angka Bobot ( a ) = Bobot / Jumlah BobotKemiskinan ( a1 ) 4 0,36Pendidikan Dasar ( a2 ) 3 0,27Kesehatan ( a3 ) 3 0,27Keterjangkauan ( a4 ) 1 0,09Jumlah bobot 11 1,00


Perbandingan Alokasi Dana Desa Beberapa Daerah di Indonesia

KABUPATEN CIREBON KABUPATEN LAHAT KABUPATEN BANGKA BARAT

Pajak Daerah 76.183.273.445Rp 6.750.000.000Rp 2.020.500.000Rp Retribusi daerah 23.210.000.000Rp 5.000.000.000Rp 2.345.466.000Rp Lain - Lain PAD 6.987.690.000Rp 14.750.000.000Rp 12.343.628.466Rp Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 68.320.541.643Rp 210.929.670.000Rp 27.827.927.859Rp DAU 774.761.432.143Rp 302.847.320.000Rp 188.769.000.000Rp DAK 57.910.000.000Rp 49.102.000.000Rp 40.921.000.000Rp Dana Perimbangan Pemprov 62.879.690.500Rp 16.921.010.000Rp 10.481.016.000Rp

Belanja Pegawai 409.658.757.971Rp 324.945.775.188Rp 80.040.364.429Rp

Besaran anggaran untuk ADD 49.630.290.632Rp 20.575.222.481Rp 14.703.757.943Rp 10 % dari ( ( Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak + Dana Perimbangan Pemprov + DAU ) - Belanja Pegawai )

ANGGARAN ADD SETELAH PEMBULATAN 49.630.290.000Rp 20.575.222.000Rp 14.703.757.000Rp

Jumlah Desa 424 357 53 Jumlah Penduduk ( jiwa ) 1.976.973 292.199 147.855 Luas Daerah ( km2 ) 929,03 4.342 2.820,61IPM Kabupaten 63,5 67,6 67,6Tingkat kemiskinan 19,64% 40,96% 17,10%Jumlah rata - rata ADD yang diterima tiap desa berdasar 117.052.571Rp 57.633.675Rp 277.429.377Rp formula yang ada Jumlah ADD yang diterima per desa setelah pembobotan antara Rp 92.491.415 s/d antara Rp 45.940.145 s/d antara Rp 215.274.113 s/d

Rp226.004.548 Rp117.553.628 Rp372.898.399Jumlah ADD yang diterima tiap desa saat ini berdasar PERDA 38.207.547Rp 36.780.000Rp antara Rp 215.274.113 s/d

Rp372.898.399

Sumber : diolah dari berbagai sumber

TABEL 1PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA TIGA KABUPATEN


Formula Alternatif Perhitungan ADD Melihat dari data dan fakta diatas,

jelas bahwa formula yang ada belum menjawab azas pendistribusian Alokasi Dana Desa yang adil dan merata secara menyeluruh. Formula tersebut hanya memberikan asas keadilan dan pemerataan terbatas pada kabupaten yang bersangkutan, namun tidak untuk asas adil dan merata desa – desa diseluruh Indonesia atau bahkan desa ditingkat Provinsi. ------- NKRI


• Formula yang ditawarkan adalah penentuan jumlah Alokasi Dana Desa yang ditransfer ke desa di seluruh Indonesia, basis penghitungannya adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Seperti pada Dana Alokasi Umum yang ditentukan sebesar 26 % dari total penerimaan dalam negeri neto dan setelah dikurangi dengan jumlah subsidi Bahan Bakar Minyak ( kebijakan DAU tahun 2009 ). Ada baiknya dalam penentuan jumlah Alokasi Dana Desa pun menggunakan rumusan seperti rumusan DAU tersebut.

• ADD = 10 % x ( Total Penerimaan dalam negeri neto )


ADDX = ADDM + ADDPxDimana :• ADDX = Alokasi Dana Desa yang

diterima desa X• ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang

jumlahnya rata diterima seluruh desa di Indonesia

• ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima desa X berdasarkan pembobotan variabel yang telah ditetapkan pemerintah pusat seperti, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dasar, keterjangkauan


ADDPx = BDx X ( ADD – ΣADDM )Dimana :• BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x• ADD : Total Alokasi Dana Desa yang harus

dibagikan• ΣADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana

Minimal


Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx)BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x + ... + an

KVn xPerhitungan Koefisien Variabel untuk Desa x

(KV1x, KV2x, …)• Koefisien variabel adalah koefisien (angka)

desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu, misalnya: variabel kemiskinan, pendidikan, dst.

• Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.

• Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

• KV1, 2, ...x = V1,2,…x Σ Vn


Penentuan Bobot Variabel (a) • Setiap variabel bisa mempunyai bobot

tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat.

• Angka Bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu).

• a1 + a2 + a3+ ...+ an = 1• a1, a2, ..., an : Angka Bobot Variabel

Pertama, Kedua, hingga ke-n.• Misalnya: Bobot Kemiskinan 0,4;

Kesehatan 0,3; dst.

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan• Bahwa Alokasi Dana Desa

menggunakan formula yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum memberikan keadilan dan pemerataan Alokasi Dana Desa antar desa diseluruh Indonesia namun hanya memberikan keadilan dan pemerataan hanya pada desa dalam ruang lingkup kabupaten / kota tersebut.

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI…2

• Formula penghitungan Alokasi Dana Desa yang berbasis pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara patut dicoba untuk diterapkan guna memberikan keadilan dan pemerataan penyaluran Alokasi Dana Desa antar desa diseluruh Indonesia dan menghilangkan kesan bahwa Pemerintah Desa bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten, dimana jumlah dana Alokasi Dana Desa yang disalurkan keseluruh desa di Indonesia diperhitungkan sebesar sepuluh persen dari total penerimaan dalam negeri neto.

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI…3

B. Rekomendasi• Perlu kiranya Pemerintah Pusat mengganti

kebijakan formula penghitungan Alokasi Dana Desa yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar lebih memberikan keadilan dan pemerataan penyaluran Alokasi Dana Desa antar desa diseluruh Indonesia, tidak hanya dalam ruang lingkup kabupaten / kota.

• Perlu kiranya Pemerintah Pusat menggunakan formula penghitungan Alokasi Dana Desa berbasis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan untuk memberikan pedoman yang lebih baku dan mengikat

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Dalam Negeri, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten / kota kepada Pemerintah Desa, Jakarta.

Devas, Nick, Brian Rinder, 1999, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI Press, Jakarta

Mangkoesubroto, Guritno, 1999. Ekonomi Publik, Edisi ketiga, BPFE-UGM, Yogyakarta.

Maryunani dan Heriwibowo, Dedy, 2002. Alokasi Dana Desa : Formulasi dan Implementasi, PT Danar Wijaya Brawijaya University, Malang

Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Republik Indonesia, 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Yuliati, Yayuk dan Mangku Poernomo, 2003, Sosiologi Pedesaan, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

TERIMA KASIH

KELOMPOK I

Seminar keuangan daerah

Documents