BAB II
PEMBAHASAN
A. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG SENJATA API, OLAHRAGA
MENEMBAK DAN PERBURUAN, PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI SERTA TAMAN
BERBURU1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
tentang Sistem Keolahragaan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007
tentang Pendanaan Keolahragaan ;
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk
kepentingan Olahraga ;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada
tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.9. Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Senjata Api 1939 ( LN. No. 279 pasal 5 )
10. UU No. 8 Th 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin
Pemakaian Senjata Api
11. Undang-Undang Nomor: 12/DRT/1951 Tahun 1951 tentang Mengubah
Ordonnantietijdelikje Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor
17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
dan Undang-undang No. 1 tahun1961 tentang Mengubah Ordonansi
Peraturan Hukum Sementara Istimewa;
12. Undang-undang No. 20 Prp tahun 1960 tentang Kewenangan
Perizinan yang diberikan menurut Perundang-undangan mengenai
senjata api ( Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, tambahan Lembaran
Negara Nomor 1994 )
13. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
14. Peraturan Kapolri No. Pol. PK/13/X/2006 tanggal 03 Oktober
2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik
TNI atau Polri untuk kepentingan olah raga;
15. Surat Keputusan Kapolri No. Pol . Skep/82/II/2004 tanggal 16
Pebruari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan
Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri
16. Ordonansi Perburuan (Jachtordonnantie 1931 Staatsblad 1931
Nummer 133);
17. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar
(Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer
134);
18. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtoddonnantie Java
en Madoera 1940 Staatsblad 1939 Nummer 733);
19. Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbeschermingsordonnantie
1941 Staatsblad 1941 Nummer 167);
20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan
Satwa Buru;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
25. Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2007
tentang Tata Cara Evaluasi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian
Alam dan Taman Buru;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2009
tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
P.17/Menhut-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan
Izin Pengusahaan Taman Buru;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2010
tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin
Berburu;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2010
tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2014
tentang Penetapan Musim Berburu Satwa Buru
31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan
Jumlah Satwa Buru
32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2014
tentang Memiliki dan Membawa Hasil Berburu
33. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.79/Menhut-II/2014
tentang Pemasukan Satwa Liar Ke Taman Buru dan Kebun Buru
34. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 99/Kpts/DJ-VI-II/1996
tentang Petunjuk teknis pelaksanaan perburuan di Taman Buru, Kebun
Buru dan Areal Buru;
35. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 591/Kpts-II/1996 tanggal
16 September 1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, Dan
Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru;
36. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 592/Kpts-II/1996 tentang
Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan
Kebun Buru
37. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 593/Kpts-II/1996 tentang
Tata Cara pengendalian peledakan populasi satwa liar yang tidak
dilindungi;
38. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 616/Kpts-II/1996 tentang
pengawasan perburuan satwa buru.
39. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 617/Kpts-II/1996 tentang
Pemasukan Satwa Liar dari Wilayah lain dalam Negara RI ke Taman
Buru dan Ke Kebun Buru;
40. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 618/Kpts-II/1996 tentang
pemasukan satwa liar dari wilayah lain dalam Negara RI ke Taman
Buru dan Kebun Buru;
41. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 141/Kpts II/1998 tentang
Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Pariwisata Alam pada 13 Lokasi Kawasan Pelestarian Alam
Di Pulau Jawa Kepada Perum Perhutani Nomor 104 /Kpts-II/1993
42. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Pelestarian Alam nomor: 95/Kpts/DJ-VI/1996 tentang Petunjuk Teknis
Sarana dan Prasarana Pengusahaan Taman Buru
43. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Pelestarian Alam Nomor: 96/Kpts/DJ-VI/1996 tanggal 26 September
1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengusahaan Taman
Buru;
44. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Pelestarian Alam Nomor: 97/Kpts/DJ-VI/1996 tanggal 26 September
1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman
Buru;
45. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Pelestarian Alam Nomor: 129 /kpts/DJ-VI/1996 tentang Pola
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman
Buru, dan Hutan Lindung;
46. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam Nomor: P. 7/IV- Set/2011 tentang Tata Cara Masuk
Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
47. Surat Edaran Dirjen PHKA Nomor 3/IV-Set/2008 tentang
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Suaka Alam, kawasan
pelestarian Alam dan Taman Buru;
48. Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis;
50. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;51. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
52. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan;
53. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
54. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
55. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
56. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan;
57. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
58. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan;
59. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan;
60. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan;
61. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan;
62. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan;
63. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
64. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
65. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2011 tentang Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
66. Peraturan Pemerintah Nomor: P.64/Menhut-II/2013 tentang
Pemanfaatan Air dan Energy Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,
Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
67. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 02 tahun 2007 tentang
Tata Kerja di Lingkup BKSDA;
68. Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.41 tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan
Kawasan Suaka Alam;
69. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-II/2008
tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi
Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;
70. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.70/Menhut-II/2008
tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
71. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
P.08/menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Kehutanan tahun 2010-2014;
72. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-II/2011
tentang 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program
Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II;
73. Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.20/Menhut-II/ 2012
tentang Penyelenggaraan Karbon hutan;
74. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.46/Menhut-II/2012
tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan;
75. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2012
tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya
Masyarakat;
76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 tahun 2012tentang
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam
Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
77. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.29/Menhut-II/-2013
tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan kehutanan;
78. Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013
tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan
Kehutanan;
79. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/2014
tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam
80. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:
602/Kpts-II/1998 tanggal 21 Agustus 1998 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan Dan Perkebunan;
81. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.94/Menhut-IV/2004
tanggal 19 Maret 2004 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Tahun 2003 di Kawasan Cagar
Alam dan Zona Inti Taman Nasional;
82. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 390/KPTS-II/2003 tentang
Tata Cara Kerjasama di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya;
83. Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Nomor : SK.86/IVSet/HO/2007 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi
Habitat di Kawasan Konservasi;
84. Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Nomor 49 tahun 1997 Juknis Pengembangan Daerah Penyangga.
85. Surat Sekretaris direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam Surat No. S.1343/SET-1/2011 tanggal 1 Juni 2011
tentang Penetapan Kinerja UPT. Penerapan Sistem Pengelolaan
Konservasi Sumber Daya Alam Berbasis Resort;
86. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam Nomor. 48/IV-KK/2008 tanggal 4 Pebruari 2008
tentang Data Potensi, Kerusakan Kawasan dan Peningkatan Pengelolaan
KSA/KPA Berbasis Resort;
87. Surat Edaran Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam
Nomor. 44 tahun 1997 Juknis Rancangan Pembinaan Daerah
Penyangga;
88. Surat Edaran Dirjen PHKA 599/IV-PJLWA/2006 Pemanfaatan air
di Kawasan Konservasi;
89. Surat Edaran Dirjen PHKA Nomor 31/PJLKKHL-1/2011 Naskah
Kerjasama dan Arahan Program Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;
B. KEPEMILIKAN SENJATA APIKepemilikan senjata api di Indonesia
telah di atur dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951,dan
Perpu No. 20 Tahun 1960. Kemudian diterbitkan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik
terakhir dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api
untuk kepentingan olahraga. Hukuman terhadap kepemilikan senjata ap
tanpa izin juga cukup berat. Dalam Undang-undang Darurat No12.Tahun
1951 disebutkan hukuman masksimal terhadap kepemilikan senjata api
tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan
20 tahun penjara.1. UMUMPemerintah memberikan ijin kepemilikan
senjata api sejak tahun 1998 dan sejak tahun 2005 sipil dilarang
memiliki senjata api. Namun kenyataannya peredaran senjata api di
Indonesia pabrikan atau rakitan terus meningkat. Hal ini selain
disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai pemicunya juga disinyalir
oleh kurang pahamnya masyarakat tentang prosedur kepemilikan
senjata api di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan
mengenai senjata api, yaitu:a. Undang Undang Darurat No.12 Tahun
1951;b. Undang Undang No.8 Tahun 1948;c. Perpu No.20 Tahun 1960;d.
SK KAPOLRI No.Skep/244/II/1999 dan; SK KAPOLRI Nomor 82 Tahun 2004
Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata
Non-Organik.Pengertian senjata api sendiri menurut Undang-undang
Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) : Yang dimaksudkan
dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala
barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari
Peraturan Senjata Api (vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en
lossing) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan
Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak
termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata
mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib
(merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak
dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat
dipergunakan.2. PERSYARATAN KEPEMILIKAN SENJATA APISyarat-Syarat
Pemegang Senpi Non Organik TNI / POLRI Sesuai Skep KAPOLRI No.Pol :
Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Feb 2004 Tentang : Buku Petunjuk
Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI
/ POLRI :a. Senpi Satpam PolsusSyarat Untuk Mendapatkan Ijin
Penguasaan Pinjam Pakai dan Penggunaan Senpi :1) Surat Perintah
Tugas dari Pimpinan Satpam/Polsus2) Foto kopi buku Pas senjata
api3) Foto kopi Tanda Anggota Satpam/Polsus4) Foto Kopi Surat
Keterangan Mahir Menggunakan Senjata Api Lemdik POLRI5) Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)6) Surat Keterangan Test
Psikologi dari POLRI7) Pas foto warna dasar merah ukuran 4 X 6 = 2
Lmb, 2 X 3 = 2 Lbrb. Senpi Perorangan Peluru KaretSyarat Untuk
Perijinan Senjata Peluru Karet :1) Rekomendasi Kapolda Up. Dir
Intelkam2) Surat Keterangan Test Psikologi dari POLRI3) Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)4) Fotocopy SIUP (Surat Ijin
Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta5) Fotocopy Skep Jabatan
Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/POLRI6) Fotocopy KTP/KTA
(syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yang telah
melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan
untuk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari POLRI, bila tidak
memenuhi persyaratan senjata tersebut agar dihibahkan7) Pas photo
berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 Lbrc. Senpi Perorangan Peluru
GasSyarat Untuk Perijinan Senjata Peluru Gas :1) Rekomendasi
Kapolda Up. Dir Intelkam2) Surat Keterangan Test Psikologi dari
POLRI3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)4) Fotocopy SIUP
(Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta5) Fotocopy
Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/POLRI6) Fotocopy
KTP/KTA (syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yang
telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan
diwajibkan untuk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari POLRI,
bila tidak memenuhi persyaratan senjata tersebut agar dihibahkan7)
Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 LbrAkan tetapi seseorang
yang diizinkan menggunakan senjata api selain harus memenuhi
sejumlah persyaratan diatas juga harus memenuhi persyaratan
khusus,yaitu:a. Syarat medis. Yaitu calon pengguna harus sehat
jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal, dan syarat-syarat
lain berdasarkan pemeriksaan dokter.b. Syarat psikologis. Seperti
tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, tidak psikopat, dan
syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis POLRI.c.
Memiliki kecakapan menembak. Jadi pemohon harus lulus tes menembak
yang dilakukan MABES POLRI dan mendapat sertifikasi.d. Berusia
24-65 tahun, memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu
instansi, dan berkelakukan baik.3. KEPEMILIKAN SENJATA API
PERORANGANSesuai Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No. 9 Tahun
1976 Tentang Pembatasan Senjata Api & Amunisi Untuk Perorangan
menyebutkan :a. Pasal 5 a (1). Izin untuk memasukkan, memiliki,
menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk
perorangan dibatasi untuk kepentingan beladiri
karena/menghadapi/ancaman yang nyata-nyata dapat membahayakan
keselamatan jiwanya.b. Pasal 5 a (2). : Pemberian izin senjata api
perorangan untuk beladiri tersebut dibatasi kepada 1 (satu) pucuk
senjata api dari jenis, macam dan ukuran/kaliber non standar
ABRI/TNI/POLRI dengan amunisi sebanyak untuk 1 (satu)
magazine/cylinder.c. Pasal 7 c. : Yang dapat ditunjuk untuk
memasukkan senjata api dan atau amunisi dibatasi kepada
pengusaha-pengusaha yang:1) Memiliki izin usaha pada umumnya dan
izin usaha senjata api dari KAPOLRI.2) Memiliki tanda pengenal
pengakuan importir.3) Sanggup membuka toko yang dapat menyediakan
perlengkapan, peralatan dan bengkel untuk perbaikan senjata api.d.
Pasal 7.d. : Pengusaha-pengusaha yang dimaksud pada ayat c di atas
dibatasi untuk:1) Medan : 2 (dua) pengusaha2) Jakarta: 3 (tiga)
pengusaha3) Surabaya: 2 (dua) pengusaha4) Ujung Pandang: 2 (dua)
pengusahae. Pasal 8 b. : Bagi mereka yang mau meminta izin untuk
memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api diwajibkan
untuk menjalani test kemahiran terlebih dahuluf. Pasal 8 c. : Test
senjata api dan kemahiran yang dimaksud dilakukan oleh POLRI.4.
KEPEMILIKAN SENJATA API DI TEMPAT UMUMTentang kepemilikan senjata
api ditempat umum, pemilik harus mentaati ketentuan dalam membawa
dan menggunakan senjata api yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
yaitu :a. Senjata api harus dilengkapi dengan izin dari KAPOLRI.b.
Dalam membawa senjata api harus selalu melekat di badan.c. Senjata
api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan
terpaksa yang mengancam jiwanya.d. Senjata api tidak boleh
dipinjamkan kepada orang lain.e. Dilarang menggunakan senpi untuk
tindak kejahatan, menakut-nakuti, mengancam dan melakukan pemukulan
dengan menggunakan gagang atau popor senjata. Tindak kejahatan yang
dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana.
Pemukulan dengan menggunakan popor senjata juga tidak diperbolehkan
dikarenakan bagian lain dari senjata api yang dapat melukai adalah
popor senjata, jadi penggunaan popor senjata sebagai alat pemukul
dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan senjata api.f. Memiliki
kemampuan merawat dan menyimpan senapan. Kemampuan merawat yaitu
pemohon harus mengetahui bagaimana memberikan pelumas untuk laras
senapan, membongkar dan memasang kembali senapan. Sedangkan dalam
penyimpanan senjata api, pemilik harus mengetahui tata cara
penyimpanan yang baik untuk senapan.5. IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API
UNTUK PERPANJANGANMengingat banyaknya tindak kejahatan yang
diakibatkan oleh penyalahgunaan senjata api,maka untuk saat
sekarang ini pihak POLRI telah memberikan pernyataan tak akan
menghentikan pemberian izin kepemilikan dan penggunaan senjata
kepada sipil. Akan tetapi izin tersebut hanya berupa perpanjangan
dan tidak ada izin baru untuk sipil.Sedangkan untuk senjata sipil
yang beredar di masyarakat sebagian besar telah digudangkan. Polisi
mengeluarkan izin untuk tiga jenis senjata api bagi sipil, yaitu
senjata api dengan peluru tajam, peluru karet, dan gas.Untuk peluru
tajam, izin yang dikeluarkan untuk senjata api kaliber 31 dan 32.
Senjata organik (untuk internal POLRI) adalah caliber 38.6. SENJATA
API OLAHRAGA MENURUT PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGABagian Kesatu
Jenis dan PenggunaanPasal 4
(1) Jenis senjata api olahraga, meliputi:
a. senjata api;
b. pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle);
dan
c. airsoft gun.
(2) Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga:
a. menembak sasaran atau target;
b. menembak reaksi; dan
c. berburu.(3) Pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air
Rifle) digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau
target.
(4) Airsoft Gunhanya digunakan untuk kepentingan olahraga
menembak reaksi.
Pasal 5 berbunyi:
Pasal 5
(1) Jumlah senjata api olahraga yang dapat dimiliki dan
dibawa/digunakan oleh atlet menembak sasaran atau target dan
reaksi, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas
yang dipertandingkan.(2) Senjata api hanya digunakan di lokasi
pertandingan, latihan dan lokasi berburu.
(3) Pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle)
danAirsoft Gunhanya digunakan di lokasi pertandingan dan
latihan.
Pasal 10 berbunyi:
Bagian Keempat
Airsoft GunPasal 10
JenisAirsoft Gununtuk kepentingan olahraga menembak reaksi,
meliputi:
a. Airsoft Gunjenis Pistol; dan
b. Airsoft Gunjenis Senapan.
Pasal 13 bebunyi:
Bagian Ketiga
Airsoft GunPasal 13
(1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakanAirsoft
Gununtuk kepentingan olahraga sebagai berikut:
a. memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di
bawah Perbakin;
b. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi
65 (enam puluh lima) tahun;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dand. memiliki keterampilan
menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan
oleh Pengprov Perbakin.Pasal 20 ayat 2 berbunyi:
Permohonan izin untuk pemilikan dan penggunaan pistol angin(Air
Pistol), senapan angin (Air Rifle), danAirsoft Gun, diajukan kepada
Kapolda u.p.
Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan
dilengkapi
persyaratan:
a. Rekomendasi Pengprov Perbakin;
b. fotokopi surat izin impor dari Kapolri;
c. SKCK;
d. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
e. surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;
f. fotokopi KTA klub menembak yang bernaung di bawah
Perbakin;
g. fotokopi KTP;
h. daftar riwayat hidup; dani. pasfoto berwarna dasar merah
ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembardan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2
lembar.7. PROSEDUR KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA MAINAN1.
DasarSurat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004
tanggal 16 Februari 2004 tentang pengawasan dan pengendalian
senjata api dan amunisi non organik TNI / POLRI Telegram Kapolri
No. Pol. : TR/768/IV/2008 tanggal 10 April 2008 perihal wasdal
peredaran senjata mainan / air soft guns secara ilegal.Beberapa hal
yang perlu diperhatikan terkait dengan prosedur perijinan
kepemilikan dan penggunaan senjata mainan/ air soft guns adalah
sebagai berikut :a. Bahwa senjata mainan / menyerupai senjata api
(air soft guns) digolongkan sebagai peralatan keamanan sebagaimana
dimaksud Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004
tanggal 16 Februari 2004
b. Dalam hal pemilikan dan penggunaan, pembawaan dan penyimpanan
peralatan keamanan belum diatur dalam perundang-undangan atau
ketentuan lainnya namun dilihat dari akibat penggunaannya dapat
membayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan
untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya
diberlakukan seperti senjata api.c. Terhadap senjata mainan /
menyerupai senjata api (air soft guns) dapat diberikan izin
penggunaan dan pemilikan dan nomor registrasi diterbitkan oleh
Kabid Yanmin Baintelkam Polri.d. Terhadap senjata mainan /
menyerupai senjata api (air soft guns) diberikan untuk peruntukan
olahraga menembak reaksi dan tidak diberikan untuk peruntukan bela
diri
e. Terhadap senjata mainan / menyerupai senjata api (air soft
guns) yang telah mendapatkan izin penggunaan dan pemilikan dapat
disimpan dirumah dengan surat izin penyimpanan dari Polda
setempat.Persyaratan kepemilikan dan penggunaan sebagai berikut :a)
Surat ijin import.b) Rekomendasi Pengda Perbakin/club menembak.c)
Anggota Perbakin/club menembak.d) Surat Keterangan Catatan
Kepolisian.e) Umur 18 s/d 65 tahun.f) Pas foto ukuran 2 x 3
sebanyak 4 lembar.Dalam aturan tersebut, untuk kepemilikan dan
pengunaan senjata itu juga harus ada nomor registrasi yang
diterbitkan oleh Kabid Yanim Baintelkam Polri, serta untuk
airsoftgun diberikan untuk peruntukan olahraga menembak reaksi dan
tidak diberikan untuk bela diri.Adapun untuk memperoleh persyaratan
kepemilikan dan pengunaan, ada beberapa alur yang harus dilalui
yaitu :1) Setiap pembelian airsoftgun harus disertai surat izin
import dan kwitansi pembelian. "Sebelum mengajukan izin kepemilikan
airsoftgun yang bersangkutan terlebih dulu mengusulkan dirinya
untuk menjadi anggota Perbakin (Persatuan Menembak dan Berburu
Indonesia),2) Bila telah bergabung akan diberikan Kartu Tanda
Anggota Perbakin. Selanjutnya, berdasar rekomendasi kemudian
mengajukan izin ke Polda setempat dengan menyertakan beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi. 3) Izin kepemilikan dari Polda,
berlaku satu tahun sekali.Apabila selain anggota Perbankin, Polri
dan TNI, maka senjatanya akan diamankan Polda, sedangkan pemiliknya
akan dikenakan sangsi pidana sebagaimana perundang-undangan yang
berlaku. Untuk memperoleh ijin kepemilikan senjata api harus
memiliki aturan yang telah di tetapkan Polri. Namun, sebelum
memperoleh ijin, mereka harus mengikuti aturan yang telah
ditetapkan Polri baik untuk kepentingan bela diri ataupun untuk
kepentingan senjata olahraga seperti yang telah dituangkan dalam
Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/244/II/1999.
Menurut SKEP diatas, pemohon izin harus memiliki ketrampilan
menembak minimal kelas III. Kemampuan ini harus yang dibuktikan
dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan
Menembak yang sudah mendapat izin Polri. Sertifikat itu pun harus
disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk.Tentu saja ia pun harus
berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak
pidana yang dibuktikan dengan SKKB. Meskipun demikian, ia tetap
harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit
Pamwassendak. Untuk soal usia, sang pemohon harus sudah dewasa
namun tidak melebihi usia 65 tahun.
8. UNDANG-UNDANG PEMILIKAN SENJATA APIMengutip peraturan yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang
pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api; pasal 9
Undang-Udang tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan
anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api
harus harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh
yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.
Setiap izin yang telah di keluarkan untuk kepemilikan atau
pemakaian senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh
Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti
Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan
sikapnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang kewenangan
perizinan menurut undang-undang senjata api.Menurut Undang-Undang
tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh
pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk bisa memiliki
dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya
dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk
olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota PERBAKIN yang sudah
memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memilki
kemahiran penembak serta mengetahui secara baik peraturan dan
perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.9. ORANG-ORANG
YANG BOLEH MENGGUNAKAN SENAJATA APIMeskipun demikian, izin
kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan
kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih
secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau
perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawanUntuk
pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki
senjata api masing masing : presiden direktur, presiden komisaris,
komisaris, diretur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat
pemerintah, masing-maasing Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen,
Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota
DPR/MPRAdapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan
memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan
pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus.
Demikian pula untuk purnawirawan, yang diperbolehkan hanyalah
perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel
yang memiliki jabatan penting di Pemerintahan/Swasta.Baik senjata
api untuk bela diri ataupun senjata api yang digunakan untuk olah
raga pun diatur sangat ketat. Seandainya senjata tersebut hilang
siapapun yang memilikinya wajib untuk mempertanggung jawabkan. Dan
harus mengikuti proses hukum sebagai mana yang di atur dalam
perundang-undangan Setiap anggota Perbakin di perbolehkan untuk
memiliki senjata api misalnya untuk berburu senjata yang di gunakan
adalah senjata laras panjang yang biasa di sebut senjata bahu.
Sedangkan untuk cabang tembak sasaran dan reaksi baik anggota
Perbakin atau atlit petembak diperkenankan memiliki senjata api
sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.untuk semua anggota
Perbakin yang memiliki senjata api tidak membawa pulang senjatanya
kerumah, akan tetapi ada tempat khusus untuk menyimpan senjata dan
amunisinya di gudang Perbakin atau di gudang Kepolisian Republik
Indonesia. Sementara untuk bisa membawa pulang kerumahnya anggota
Perbakin harus mengajukan surat ijin menyimpan senjata api dan di
ajukan kepada pihak Polda.10. SYARAT-SYARAT KEPEMILIKAN SENJATA
APIPemohon ijin kepemilikan senjata api juga harus memenuhi syarat
medis dan psikologis tertentu. Secara medis, ia harus sehat
jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan
membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal.
Syarat-syarat lain bisa saja ditetapkan oleh dokter umum/spesialis.
Syarat lain, harus menyerahkan surat keterangan kelakuan baik
(SKKB)
Sementara itu, untuk syarat psikologis, si pemohon haruslah
orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak
cepat marah. Tentu saja sang pemohon juga bukanlah seorang
psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil
psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi
Mabes Polri.
Pihak Polri tidak akan tergesa-gesa atau memberi izin secara
sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu
lihat terlebih dahulu, kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan
keamanan lain, dari calon pengguna senjata api itu. Jangan sampai
justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang
lain.
Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus --dikenal dengan
Ijin Khusus Senjata Api (IKHSA)-- masyarakat juga bisa memiliki
senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Jika
pengajuan senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung,
senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup
berijinkan direktorat Intel Polri
11. JENIS-JENIS SENJATA API YANG BOLEH
DIMILIKIPersyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api
antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh
perorangan tersebut. Untuk senjata genggam, hanya kaliber 22 dan
kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Sedangkan untuk senjata
bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22.
Jenis senjata yang diberikan adalah non standar ABRI (TNI dan
Polri), dengan jumlah maksimum dua pucuk Per orang. Selain itu ada
juga senjata api berpeluru karet atau gas. (IKHSA). Jenis senjata
api itu antara lain adalah Revolver, kaliber 22/25/32, dan Senjata
bahu Shortgun kaliber 12mm
Untuk kepentingan bela diri ini seseorang hanya boleh memiliki
senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau
senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan untuk senjata api
klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter 007.
Senjata genggam semi otomatis seharga Rp. 60-70 juta ini memiliki
self loading gas berkaliber 9 mm. Menurut pendataan Polri, pada
2001, jumlah IKHSA yang diberikan adalah 1.100 buah yakni untuk
kalangan perseorangan dari TNI, Polri dan pejabat pemerintahan lain
sebanyak tujuh ratusan buah dan dari kalangan swasta empat ratus
buah.
12. PROSEDUR MEMBELI SENJATA API DI INDONESIAPERSYARATAN
PENGURUSAN IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API KARET TAJAM1. Copy KTP ;5
lbr
2. Copy KK ;5 lbr
3. Copy SIUP,AKTE PT,NPWP,SKEP JABATAN
4. SKCK ,REK.KAPOLDA (kita yg urus)
5. Surat permohonan (materai)
6. Lulus tes kesehatan,psikologi,menembak.
7. Foto 2x3 5lbr,3x4 5lbr,4x6 5lbr jas berdasi latar merah.
8. Pembayaran pakai duit.
9. Mengisi folmulir dari mabes polri untuk pengajuan permohonan
kepemilikan senjata.Pemilihan dan pengetesan senjata langsung
dilakukan dilapangan tembak PERBAKIN SENAYAN, dengan ketentuan
persyaratan diatas dilengkapi, untuk pengetesan senjata dikenakan
biaya 2 jt, untuk pembelian peluru dan pendampingan, proses
pengurusan izin maksimal 1,5 bulan untuk peluru karet, untuk peluru
tajam maksimal 3 bulan, untuk melakukan pemilihan senjata dan
pengetesan senjata harus membayar 65 % dari harga barang, sisa
dibayar setelah izin selesai sekaligus pengambilan senjata.
Pengurusan senjata yang Izinnya bisa diurus hanya yang non
organik Cal 32 ato cal 22, artinya 0.32 inch (8mm) ato 0.22inch
(5,5mm)Berburu tidak dilarang di indonesia secara hukum, atau
diperblehkan, dengan aturan aturan yang ada. Demikian juga dengan
kepemilikan senjata, tidak dilarang dengan kata lain diperbolehkan
menurut aturan.Kapan waktu berburu juga disebutkan melalui perpu,
jenis binatang buruan dll. Ini bisa dipakai untuk mengontrol
populasi apabila diterapkan dengan benar. Berburu adalah seni dan
sport, bukan asal bunuh saja(tidak seperti aksi seorang koboi pada
sebuah film bioskop layar lebar atau televisi)KODE ETIK BERBURU
PERBAKIN
SAPTA ETIKA
1. Saya akan selalu berusaha memelihara keamanan, ketertiban dan
kesopanan dimanapun saya berburu.2. Saya akan selalu berusaha
mematuhi segala peraturan yang berlaku tentang berburu dan
penggunaan berbagai senjata api terutama penggunaan senjata berburu
dan cara-cara pengamanannya.3. Saya akan berusaha dengan
ajakan-ajakan dan cara-cara yang dapat meyakinkan agar yang berburu
dengan saya juga mematuhi segala peraturan yang berlaku yang
menyangkut perburuan, satwa yang dilindungi dan senjata api.4. Saya
akan selalu berusaha tidak menyia-nyiakan satwa hasil buruan
saya.5. Saya akan selalu berusaha menjadi pemburu yang terampil dan
penembak yang mahir untuk dapat menjamin tembakan yang tepat tanpa
menimbulkan penderitaan bagi satwa yang diburu.6. Saya akan
berusaha membantu usaha-usaha konservasi yang menjamin kelestarian
satwa buruan dan kelangsungan olah-raga berburu bagi generasi
penerus.7. Saya akan selalu berusaha menjadi teladan bagi
pemburu-pemburu remaja agar mau mengembangkan sikap dan
keterampilan yang perlu dimiliki untuk menjadi pemburu yang
baik.Jakarta, tanggal 1 oktober 1986
P.B. PERBAKINC. TEKHNIK DASAR PENGUASAAN SENJATA API DAN KELAS /
EVENT PERTANDINGAN YANG DI LOMBAKAN (KEJUARAAN MENEMBAK)1. TEKNIK
DASAR PENGUASAAN SENJATA API
Beberapa Hal Penting yang harus diperhatikan dalam menembak
dengan menggunakan senjata api /pistol bagi pemula, adalah:
a. SAFE POINT DIRECTION.Master Direction harus mengarah pada
arah daerah aman(Safe Direction). Maksudnya, moncong senjata api/
pistol harus mengarah pada arah area yg aman, dalam arti selain
diarahkan ke target latihan tidak boleh diarahkan kepada siapapun
di depannya. Didalam lapangan tembak, safe direction adalah arah
target tembakan, selalu arahkan moncong pistol kesana.Perlu
kedisiplinan dan sikap dewasa, tidak bercanda atau ceroboh dengan
mengarahkan pistol kearah orang-orang, baik sengaja atau tidak,
baik dalam keadaan terisi peluru atau kosong.b. OFF THE
TRIGER.Jangan letakkan Jari telunjuk pada triger/pelatuk, kecuali
pistol sudah mengarah tepat kepada target yg akan ditembak, dan
ketika kita sudah benar-benar siap untuk menembak baru
masukkan/letakkan jari pada triger.
Demikian pula saat kita mencabut senjata api dari holster(sarung
senjata api /pistol), saat memasukan magazine, kemudian mengkokang
senjata api/pistol, jari masih harus tetap berada diluar triger.c.
MAKESURE THE GUN IS EMPTY.Pastikan senjata api selalu dalam keadaan
kosong/tidak ada peluru. Baik pada terpasangnya Magazine(MagLoad)
maupun pada Chamber(Chamber Load).
Cara memeriksa apakah senjata api /pistol terisi peluru atau
tdk, caranya ;
a) Keluarkan magazineb) Tarik kokang senjata api /pistol, bisa
beberapa kali untuk memastikan tidak ada peluru dalam chamber,
karena saat dikokang maka peluru dalam chamber akan keluar secara
otomatis. Pastikan saat menarik kokang lihat isi chamber apa
terdapat peluru didalamnya.
Demikian pula saat membawa senjata api /pistol itu kemana-mana,
baik didalam tas maupun ketika berada didalam Holster, pastikan
senjata api /pistol dalam kondisi kosong dan Mag harus berada
diluar senjata api /pistol (empty gun) Jangan pernah tinggalkan
senjata api /pistol dalam keadaan loaded.
d. GUN LOADED.Perlakukan senjata api /pistol seakan-akan selalu
dalam keadaan terisi Mag/peluru(Gun loaded), walaupun kita tahu
senjata api /pistol tersebut telah kosong. Selalu perlakukan
senjata api /pistol seakan-akan dalam keadaan terisi. sehingga
kehati-hatian kita selalu terjaga.
Dengan demikian kita akan selalu memperhatikan arah moncong
senjata api /pistol harus selalu kearah safe direction karena kita
merasa senjata api /pistol tersebut berpeluru(loaded).
e. LOCK THE GUN.Pada saat tidak digunakan, senjata api /Pistol
harus selalu dalam keadaan terkunci, baik kunci trigger maupun pada
Cock(tarik kokang lalu kunci slide top lever(Slide top lever is
lock). Kecuali pistol jenis 1911 atau sejenisnya, pada semua type
Glock tidak memiliki kunci pada triger. Kunci triger baru dibuka
ketika posisi moncong sudah mengarah pada target(target direction)
dan senjata api /pistol sudah siap tembak.
f. POSISI MENEMBAK YANG BENAR.
Perhatikan posisi menembak yang benar, hal ini penting dalam
menghadapi recoil slideback senjata api /pistol akan terhentak
kebelakang saat ditembakkan, maka agar tembakan tepat sasaran atau
tidak melenceng, posisi memegang senjata api /pistol yang benar
adalah dengan sejajarkan ibu jari, posisi kedua lengan mengarah
lurus kedepan, dan badan sedikit agak condong kedepan, Kaki posisi
kuda-kuda agar tubuh dapat menahan hentakan kebelakang dengan
baik.
g. SAFETY FIRST (APD).Saat berlatih gunakan selalu alat-alat
perlindungan diri demi keselamatan seperti;
a) Kacamata,
b) Penutup telinga dan
c) Glove.
Hal tersebut dikarenakan proyektil peluru yang ditembakkan
serpihannya akan mental balik secara acak setelah mengenai sasaran
plat besi. Hal ini akan dapat beresiko mengenai mata. Demikian pula
dengan suara bising dari ledakan peluru, tentunya akan mengganggu
pendengaran dalam jangka panjang.
Untuk sarung tangan(glove) ada baiknya digunakan karena sering
kali terjadi ketika senjata api /pistol ditembakan atau dikokang
terkadang slide dapat melukai tangan, bila posisi memegang unit
tersebut salah.
h. PERHATIKAN APA YG ADA DIBELAKANG TARGET.Didalam lapangan
tembak (Shooting Range) tentunya dibelakang target selalu ada
gundukan tanah atau susunan balok kayu, hal ini diperuntukan untuk
menahan laju proyektil peluru yang menembus target sasaran. Namun
diluar lapangan tembak, ketika kita akan menembak, kita harus
memperhatikan apa yg ada dibelakang target/sasaran, karena mungkin
proyektil akan tembus dari target dan mengenai sesuatu
dibelakangnya.
Kecuali dengan menggunakan peluru jenis HollowPoint yang memang
akan pecah didalam tubuh target (penjahat/hewan buruan), sehingga
tidak akan tembus dari target dan meluncur kesasaran dibelakangnya.
Sebagai informasi peluru Hollowpoint adalah bullet dengan projectil
yg bolong ditengahnya dan terisi oleh ruber. Fungsinya ketika
projectil masuk kedalam tubuh(penjahat/animal) maka dia akan
mengembang/pecah dan berhenti didalam tubuh, sehingga tidak tembus.
Tidak seperti peluru tajam biasa (Bald bullet).
i. SENJATA HARUS SELALU MELEKAT PADA DIRIKarena sangat berbahaya
bila sampai jatuh ketangan orang lain, maka jangan tinggalkan unit
pistol sembarangan. Unit sebaiknya harus selalu melekat pada tubuh,
tetapi tetap harus dalam keadaan kosong (unloaded).
j. JAMMED.a) Stovepipe Jammed, adalah macetnya slide pistol
karena pada saat recoil terdapatselongsong peluru(Catridge) yang
mengganjal yang seharusnya terpental keluar terjepit slide.
b) Double Feed Jammed, adalah macetnya pistol karena saat
setelah ditembakkan dan automatis recoil, peluru didalam Chamber
tidak dapat mental keluar sempurna sehingga mengakibatkan peluru
berikutnya tidak dapat masuk ke Chamber karena terganjal peluru
sebelumnya. Cara memperbaikinya kita harus mengeluarkan Mag secara
paksa karena terganjal maka mag menjadi sulit dikeluarkan dari
pistol, kemudian kokang beberapa kali hingga kedua (peluru aktif
dan selongsong peluru (Catridge) keluar semua.
2. KEJUARAAN MENEMBAKKONI telah menetapkan cabang olahraga
menembak sasaran sebagai prioritas dalam memperebutkan banyak
medali dalam suatu kejuaraan Multi Event, seperti SEA GAMES, ASEAN
GAMES, dan OLIMPIC GAME.
Salah satu upaya PB perbakin dalam rangka menunjang prestasi
olahraga menembak khususnya di bidang menembak sasaran, adalah
meningkatkan frekuensi pertandingan dengan cara mendorong agar
pertandingan-pertandingan yang pernah masuk dalam kalender perbakin
dapat diaktifkan kebali. Dan melalui Event atau kejuaraan baik di
tingkat daerah maupun nasional, diharapkan akan muncul bibit atlet
potensial yang di kemudian hari dapat mengharumkan nama bangsa dan
Negara di tingkat Internasional.
Adapun kejuaraan menembak sasaran adalah suatu kejuaraan yang
kesinambungan untuk meraih prestasi atlet cabang olahraga menembak
perlu diselenggarakan kegiatan dan kejuaraan menembak sasaran.
Seperti yang sudah diselenggarakan baik di tingkat Daerah maupun
Nasional yaitu nomor/ Event yang di pertandingkan diantaranya ;
BIDANG TEMBAK SASARAN
1. 10m Air Rifle Men & Junior
2. 10m Air Rifle Women & Junior
3. 10m Air Pistol Men & Junior
4. 10m Air Pistol Women & Junior
5. 25m Pistol Women
6. 25m Standard Pistol Men
7. 25m Rapid Fire Men
8. 25m Center Fire Pistol Men
9. 50m Pistol Man
10. 50m Free Rifle Prone Men
11. 50m Rifle 3 Position Women
12. 50m Rifle 3x40 Men Precision
13. 50m Rifle Prone Women
14. Metal Shilohuette 3 posisi 15 meter putra-putri
15. Air Rifle Hunting (ARH) 10 meter putra-putri
16. Bench Rest 25 meter putra-putri3. PANDUAN BERBURU
Bahwa untuk mempertimbangkan Konsevasi Sumber Daya Alam hayati
dan ekosistem serta Konservasi Suaka Marga Satwa, sebelum melakukan
perburuan harus mempehatikan dan menguasai baik peraturan
perundang-undangan maupun tekhnik/ etika berburu. Dalam berburu
tidak ada yang illegal menembak binatang apapun jenisnya di area
berburu (Hunting Rane) dinegara manapun juga. Namun pemburu yang
memiliki etika baik batas peralatannya, kemampuan menembaknya, akan
membidik dalam 1x bidikan (Clean Shoot/ One Shoot One Kill) artinya
pemburu yang ber etika tentu akan sangat berhati-hati dalam
melepaskan tembakannya karena jika tidak tepat pada sasaran yang
mematikan, hanya akan menyakiti binatang buruannya. Selain itu
pemburu juga yang ber etika akan mematuhi semua hukum ketika
melakukan olahraga berburu.
Tidak semua olahragawan menembak memiliki keterampilan yang
baik. Maka itu, jika belum memiliki kemampuan menembak yang baik
harus bekerja keras mempelajari dengan memperaktekannya dengan
tekun dan sungguh-sungguh. Sehingga akan memiliki rasa hormat
terhadap buruan mereka dengan cara tidak menyakiti target
buruannya.
Pemburu yang memiliki etika tidak akan pernah mengambil dari
batas yang di legal kan sehingga seorang pemburu tidak akan dengan
serta merta atau berlaku seenaknya dalam menggunakan senjata untuk
berburu dan tidak melampaui batas waktu ijin menggunakan senjata
berburunya.
Selain itu juga pemburu yang ber etika harus mampu berbagi ilmu
dengan sesama pemburu lainnya, sehingga tidak ada kesan serakah
dalam berburu dan saat berburu akan memberikan kesempatan atau
peluang bagi temannya sesama pemburu untuk menembak target
buruannya.
Demikian juga pemburu yang ber etika dan etis, akan bersedia
agar meluangkan waktu dan pikirannya untuk lebih memperkenalkan
pengalaman berburunya kepada anggota pemula yang hobi untuk
menikmati pengalaman berburunya (regenerasi)
Untuk lebih mengetahui dan memahami jumlah satwa yang boleh
diburu menurut peraturan Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
: P.70/menhut-II/2014 tentang perubahan atas Peraturan Mentri
Kehutanan Nomor : P.19/menhut-II/2010 tentang penggolongan dan
tatacara penetapan jumlah satwa buru.
PENGGOLONGAN DAN TATACARA PENETAPAN JUMLAH SATWA BURU
PENGGOLONGAN
SATWA BURUJENIS SATWA LIAR
Nama IndonesiaNama Ilmiah
A. BurungBurung kasuari kerdil
Burung merak
Ayam hutan merahCasuarius bennettiPavo muticus
Gallus gallus
B. Satwa KecilKancil
Musang air
Musang jawa
Musang barvata
Musang air
Biawak
Biawak tanjung
Biawak air tawar
Biawak totol hitam
Biawak kordensis
Biawak air tawar
Landak
Kelinci hutan
Kera ekor panjangTragulus spp
Vivera tangalunga
Paradoxurus hermaproditus
Paguma larvata
Viverricula malaccensis
Varanus beccari
Varanus salvadorii
Varanus salvator
Varanus similis
Varanus kordensis
Varanus indicus kallabeck
Hystrix brachyuran
Nesolagus netsheri
Mocaca fasicularis
C. Satwa BesarBabi hutan
Rusa
Kijang
Kambing hutan
Kerbau liarSus spp
Rusa spp
Muntiacusmuntjak
Capricornis sumatraensis
Bubalus bubalus
Selain ditetapkan jumlah satwa buru juga pemburu harus memiliki
Akta otentik yang menyatakan bahwa seseorang telah memiliki/
menguasai kemampuan dan keterampilan berburu satwa buru yaitu,
memiliki Akta buru. Adapaun jenis Akta buru antara lain :
a. Akta buru burung
b. Akta buru satwa kecil
c. Akta buru satwa besarPermohonan Akta buru harus dilampiri
dengan :
a. Identitas Pemohon (KTP), pas foto ukuran 2x3, passport bagi
warga Negara Asing, Kartu Tanda Anggota (KTA) Persatuan Menembak
Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN)
b. Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah
c. Rekomendasi dari kepolisian Daerah setempat
d. Bukti pembayaran pungutan Akta buru
e. Bukti kepemilikan senjata api buru (foto copy buku pas
senjata api buru)D. KAWASAN KONSERVASI KABUPATEN CIAMIS
1. SUAKA MARGA SATWA GUNUNG SAWAL
Keadaan Fisik Kawasan
Luas dan Letak
Kawasan Gunung Sawal ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa
berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No,or : 420/Kpts/Um7/1979
tanggal 4-7-1979 dengan luas 5.400 Ha. Sedangkan menurut hasil
pengukuran dalam Berita Acara Tata batas tanggal 10-1-1979, luas
kawasan Suaka Margasatwa (SM) Gunung Sawal adalah 5.360 Ha. Secara
astronomis, kawasan terletak antara 7o 15 LS dan 180o 21 BT. Area
Kawasan menurut administrasi pemerintahan masuk dalam wilayah
Kecamatan Panjalu, kawali, Cipaku, Cikoneng, Cihaurbeuti, Sadananya
dan Panumbangan, Kabupaten Ciamis.Topografi
Pada umumnya kondisi lapangan bergelombang, berbukit terjal dan
bergunung serta puncak tinggi adalah Gunung Sawal, 1.764 meter
diatas permukaan laut. Kemiringan lereng di bagian tengah antara 20
30%. Dalam kawasan ini mengalir air sungai Citanduy dengan
anak-anak sungainya, yaitu Sungai Cibaruyon, Cipalih, Ciguntur.
Dengan banyaknya sungai yang mengalir dalam kawasan ini, secara
hydrologis kawasan ini mempunyai arti penting.Iklim
Keadaan iklim di kawasan SM Gunung Sawal termasuk tipe B
berdasarkan klasifikasi dari Schmidt dan Ferguson, curah hujan
rata-rata 3.360 mm per tahun, temperature udara berkisar antara 19o
27oC.
Potensi Biotik Kawasan
Flora
Sebagian besar kawasan ini merupakan hutan alam ( 95%) dan
sisanya merupakan hutan tanaman. Jenis pohon yang terdapat di hutan
alam antara lain : Teureup (Artocarpus elasticus), Puspa (Schima
walichii), Saninten (Castanopsis argantea), Pasang (Quercus
paranica), Kiara (Ficus sp), dan Jamuju (Podocarpus imbricatus.
Sedangkan jenis pohon yang ada dalam hutan tanaman adalah Pinus
(Pinus merkusii), Damar (Agathis lorantifolia), Mahoni (Switenia
mahagoni), Rasamala (Altingia excelsa) dan Kaliandra (Caliandra
sp).Fauna
Kawasan ini merupakan habitat yang baik bagi kehudupan satwa
liar, sehingga perlu pembinaan agar kelestariannya bisa dijaga.
Selain itu dapat juga dimanfaatkan bagi pembangunan ilmu
pengetahuan, budaya dan penelitian. Jenis satwa liar yang ada
diantaranya adalah : Meong Congkok (Fellis bengalensis), Babi Hutan
(Sus Vitatus), Macan Kumbang (Panthera pardus), Kancil (Tragulus
javanicus), Trenggiling (Manis javanicus), Kera (Macaca
fascicularis), Bajing (Sciurus sp), Lutung (Tracypitecus), Macan
Tutul (Panthera pardus), Kijang (Muntiacus muntjak), Kalong
(Pteropus vampyrus), Elang Lurik (Spilomis cheela), Saeran
(Dicrurus leucophaeus) dan lain-lain.
Aksesibilitas
Rute perjalanan untuk menuju Suaka Margasatwa Gunung Sawal
antara lain adalah :
1. Bandung Ciawi Panjalu Mandalare, berjarak 100Km, dari
Mandalare melalui Tabraya menuju ke Blok Pasir Ipis Km, (Trabaya
merupakan jalan masuk menuju puncak Gunung Sawal).
2. Bandung Tasikmalaya/Indihiang Bojongjengkol/Cihaurbeuti
menuju Desa Sukamaju, berjarak 140 Km, dari Sukamaju menuju Blok
Cibaruyan 4 Km.
3. Ciamis Sadananya Gunungsari, berjarak 13 Km, dari Gunungsari
menuju Blok Cilopang/Pelasari 7 Km.
2. CAGAR ALAM PANJALU / KOODERSKeadaan Fisik KawasanLuas dan
Letak
Kawasan hutan Panjalu/Kooders ditetapkan sebagai Cagar Alam (CA)
berdasarkan Gb. Tanggal 21-2-1919 Nomor : 6 Stbl. 90, dengan luas
lahan 16 Ha. Cagar alam ini terletak di tengah danau (situ) yaitu
Situ Lengkong, secara astronomis terletak antara 79 - 717 LS dan
1084 - 10821 BT. Sedangkan menurut administrasi pemerintahan
termasuk kedalam wilayah Desa Panjalu Kabupaten
Ciamis.TopografiKeadaan topografinya termasuk daftar dengan
ketinggian tempat 731 760 meter diatas permukaan laut.
Iklim
Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, iklim kawasan ini
termasuk tipe iklim B dengan curah hujan rata-rata 3.195 mm per
tahun. Suhu rata-rata 19 - 32C.
Potensi Biotik kawasan
Flora
Vegetasi yang ada di Cagar Alam Panjalu cukup banyak jenisnya,
sebagian besar merupakan hutan primer yang masih utuh. Tumbuhan
yang mendominasi kawasan ini adalah : kihaji (Dysoxilum sp), Kileho
(Sauraula sp), Kondang (Ficus variegate), Kiara (Ficus sp), Bungur
(Lagerstromia sp) dan Huru (Litsea sp), sedangkan tumbuhan bawah
diantaranya adalah : Rotan (Calamus sp), Tepus (Zingi beraceae) dan
Langkap Arenga sp).
Fauna
Satwa liar yang banyak dan mudah dijumpai adalah : Kalong
(Pteropus vampyrus). Jenis fauna lainnya adalah Tupai (Calosciurus
nigrivittatus), Trenggiling (Manis Javanicus), Biawak (Varanus
salvator), Ular Sanca (Phyton repticulatus) dan beberapa jenis
burung seperti Burung Hantu (Otus scops), Elang (Haliastur indus)
dan Gelatik (Munia sp).
Aksesibilitas
Untuk menuju kawasan Cagar Alam Panjalu dapat ditempuh melalui
:
1. Bandung Ciawi Panjalu, sejauh 95 Km.
2. Tasikmalaya Rajapolah Cihaurbeuti Panjalu, berjarak 40
Km.
3. Ciamis Cihaurbeuti Panjalu berjarak 40 Km.
3. Proyek Pengelolaan Taman Buru yang ada di Wilayah Provinsi
Jawa Barat
Wisata Berburu di Cikidang Hunting Resort
Berburu, hmmm suatu kegiatan yang sangat memacu adrenalin dan
ketepatan tindakan, meskipun bukan hobi yang terbilang murah tetapi
berburu terbukti memiliki tantangan dan kemenarikan tersendiri.
Tetapi apa yang akan terjadi jika tempat berburu di alam liar telah
menunjukan penurunan karena mulai punahnya satwa buruan oleh
pembunuhan dengan racun dan jerat, sehingga tidak ada lagi tempat
untuk menyalurkan hobi berburu, eits.. jangan putus asa dulu, anda
tetap bisa menyalurkan hobi berburu anda di Cikidang Hunting
Resort.Cikidang Hunting Resort, suatu tempat wisata berburu yang
notabene satu-satunya di Indonesia berada di Desa Pangkalan,
Kecamatan Cikidang, Kabupatan Sukabumi, Jawa Barat,Cikidang Hunting
Resort begitu istimewa berdiri diatas lahan 30 hektar serta
dikelilingi perkebunan teh, karet dan sawit sehingga tidak
sedikipun menurunkan kesan alami dari suatu tempat berburu.
Kegiatan
Di Cikidang Hunting Resort anda dapat berburu berbagai macam
satwa seperti ayam, kelinci, bebek, kambing, kalkun, babi hutan
sampai rusa. Hewan-hewan tersebut memang bukan satwa liar, tetapi
merupakan hewan yang berasal dari tangkapan atau hewan yang sengaja
diternak khusus, bukan berarti hewan-hewan tersebut sangat jinak
karena dikembangbiakan di habitat aslinya.Untuk berburu disini
resort telah menyediakan senapan angin 4,5 mm seberat 8-10 kg,
adapula untuk anda yang suka memanahba ksatria, resort juga
menyediakannya tentunya dengan sewa tersendiri. Tetapi bila anda
memiliki senjata sendirisangat diperkenankan untuk
menggunakannya.Siapkan stamina anda, karena anda akan menggunakan
mobil berburu atau ATV yang bisa anda sewa di resort untuk
menjelajahi kawasan berburu.Harga dari setiap hewan yang anda buru
memiliki patokan harga mulai dari Rp 300.000. untuk memburu tiga
jenis hewan, yakni kelinci, ayam, dan kalkun. Sedangkan untuk
berburu kambing hutan Rp 800.000Rp 1,2 juta per ekor, dan babi
hutan Rp 1 jutaRp 2 juta per ekor.
Hasil buruan bisa langsung di masak dan disantap di restoran
yang telah tersedia di Cikidang Hunting Resort sesuai dengan selera
kita, tentunya akan terasa ciamik.Bagi anda yang tidak menyukai
kegiatan berburu, ada cara lain untuk menikmati Cikidang Hunting
Resort diantaranya adalah berkuda, berenang, offroad, dan juga
outbound (paintball dsb)
Spesial
Seperti suatu keharusan kawasan wisata memiliki hal yang spesial
untuk ditunjukan kepada para pengunjung, begitu pula dengan
Cikidang Hunting Resort. Ada suatu pertunjukan tradisional yang
dikenal dengan istilah Adu Bagong, yaitu pertarungan antara bagong
(sunda: Babi Hutan) dengan anjing pemburu, yang sangat menarik
untuk disaksikan, karena memberikan ketegangan tersendiri ketika
kita menyaksikannya.Akomodasi
Jika anda yang berminat untuk bermalam dengan panorama dan
suasana natural, Cikidang Hunting Resort juga menyediakan
penginapan. Ada 31 kamar dan 23 cottage dengan harga sewa mulai Rp
225.000 hingga Rp 750.000 per malam.
Transportasi
Cikidang Hunting Resort berada di Kabupaten Sukabumi, jangan
khawatir menuju tempat ini, karena ada transportasi umum dengan
akses jalan baik yang dapat mengantarkan anda sampai ke tempat,
Jika anda berasal jakarta sesampainya di terminal baranangsing
bogor atau ciawi anda bisa menggunakan elf l300 kemudian turun di
pertigaan cikidang lalu menggunakan angkot berwarna hijau hingga
anda sampai di tempat, untuk anda berasal dari bandung sesampainya
di terminal degung sukabumi anda juga bisa naik elf l300 kemudian
turun di pertigaan cikidang lalu menggunakan angkot berwarna hijau
hingga anda sampai di tempatRute 1
: Anda melewati jalur Jakarta-Bogor/Ciawi-Cibadak-
Cikidang
Rute 2
: Anda melewati jalur
Bandung-Cianjur-Sukabumi-Cibadak-CikidangMenggunakan Transportasi
Umum
Jakarta Bogor Cibadak Cikidang
Jakarta Bogor Rp 8.000,- Bogor Cibadak (elf) Rp 13.000,- Cibadak
Cikidang Rp 5.000,-
Bandung Sukabumi Cibadak Cikidang
Bandung Sukabumi Rp 20.000,-
Sukabumi (elf)- Cibadak Rp 5.000,-
Cibadak Cikidang Rp 5.000,-
4. Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (TBMK)
Kawasan Konservasi
Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (TBMK)
Kawasan TBMK pada peta google
Catatan: ini adalah peta interaktif, anda dapat melakukan
pengaturan dengan menekan tombol atur yang ada pada peta
diatas.Untuk informasi gambar dan peta lain silahkan mengunjungi
lamanpeta kareumbi.Letak dan Luas
Kawasan seluas 12.420,70 hektar ini terletak pada area yang
menjadi kewenangan tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bandung,
Kabupaten Sumedang danKabupaten Garut. Sebagian besar area berada
di Sumedang dan Garut.
Secara geografis kawasan TB. Gunung Masigit-Kareumbi terletak
antara 6 51 31 sampai 7 00 12 Lintang Selatan dan 107 50 30 sampai
108 1 30 Bujur Timur.
Peta Administrasi Wilayah dan Area TBMK
Data dasar Kawasan yang didapat dari BBKSDA Jabar adalah sebagai
berikut:
Panjang Batas (1980): 128,46 KM
Orientasi Batas (1997) : Pal Batas seluruhnya 2201 buah (1117
baik, 802 rusak, 282 hilang).
Penataan Batas Blok : Blok Pemanfaatan 7667,99 Ha
Blok Penyangga 4753,51 Ha
Asal Nama
Masigit diambil dari Pasir Masigit yang terletak di sebelah
timur kawasan. Sedangkan Kareumbi berasal dari gunung Kareumbi di
sebelah barat kawasan. Kareumbi juga nampaknya diambil dari nama
sebuah pohon, yaitu pohon Kareumbi (Homalanthus populneus) yang
semestinya dahulu banyak terdapat di gunung tersebut.
DAS
Kawasan ini merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk yang
juga menjadi penyangga bagi sungai Citarum, sungai terbesar di Jawa
Barat.Dalam kawasan ini terdapat pula beberapa sumber air berupa
sungai diantaranya adalah Sungai Cigunung, Cikantap, Cimanggu,
Cihanyawar, Citarik Cideres, Cileunca, Cianten, Cikayap, Cibayawak,
Cibangau, Cisereh dan Cimacan. Dapat ditambahkan juga Sungai
Cideres, Citarik dan Cimulu.
Topografi
Topografi kawasan umumnya berbukit sampai bergunung-gunung
dengan puncak tertinggi gunung Karenceng 1.763 m dpl.
Iklim
Menurut klasifikasi iklim Schmidt Ferguson, kawasan ini termasuk
tipe iklim C dengan curah hujan rata-rata per tahun 1900 mm,
kelembaban udara berkisar antara 60 90 % dan temperatur rata-rata
23 C
Flora
Hutan alam Masigit Kareumbi di dominasi oleh jenis
Pasang(Quercus sp.), Saninten (Castanea argentea), Puspa (Schima
walichii), Rasamala (Altingia excelsea). Sedangkan tumbuhan
bawahnya terdiri dari tepus (Zingiberaceae), Congok (Palmae),
Cangkuang (Pandanaceae) dan lain-lain. Dari jenis liana dan epiphyt
yang terdapat di kawasan ini adalah Seuseureuhan (Piper aduncum),
Angbulu (Cironmera anbalqualis), Anggrek Merpati (Phalaenopsis sp),
Anggrek Bulan (Phalaenopsis amabilis), Kadaka (Drynaria sp), dan
lain-lain. Hutan tanaman 40 % didomonir oleh jenis pinus (Pinus
merkusii), Bambu (Bambusa sp), dan Kuren (Acasia decurens).
Ikuti pranala berikut untuk melihatdaftar flora di Masigit
Kareumbiyang kami kumpulkan dari berbagai sumber.
Fauna
Jenis-jenis fauna yang ada di kawasan TB G. Masigit Kareumbi
antara lain: Babi hutan (Sus vitatus), Rusa Tutul (Axis axis),
Kijang (Muntiacus muntjak), Anjing hutan (Cuon javanica), Macan
tutul (Panthera pardus), Kucing hutan (Felis bengalensis), Ayam
hutan (Gallus sp), Kukang (Nycticebus coucang), Bultok (Megalaema
zeylanica), Kera (Macaca fascicularis), Lutung (Tracypithecus
auratus) dan Burung Walik (Chalcophals indica).
Ikut pranala berikut untuk melihatdaftar fauna di Masigit
Kareumbiyang kami kumpulkan dari berbagai sumber.
Pintu Masuk dan Akses
Ada beberapa pintu masuk ke kawasan TBMK.1. KW: Bandung
Rancaekek Bypass Cicalengka Sindangwangi Tanjungwangi, jarak 43
Km.
2. Cipancar: Bandung Sumedang Cipancar jarak 47 Km, ke lokasi
1,5 Km
3. Cibugel: Bandung Limbangan Cibugel jarak 68 Km, Cibugel-
lokasi 3 KmPintu masuk selengkapnya adalah sebagai berikut:
Pintu Masuk Blok KW. (Cigoler)
Ditempuh dengan route jalan Bandung Cicalengka Sindangwangi
Tanjungwangi Blok KW. Jarak kota Bandung Cicalengka 30 Km,
menggunakan jalan raya propinsi atau dengan kereta api.
Dari Cicalengka menuju Sindangwangi ( 13 Km) dengan jalan
beraspal hotmix dalam kondisi baik (2009), dari Sindangwangi
melintasi Kp. Leuwiliang menuju pintu masuk Blok KW (2 Km) berupa
jalan aspal kelas III dengan kondisi agak jelek dan sempit.
Dari pintu masuk menuju blok KW 1 km jalan berbatumakadamdengan
kondisi agak jelek. Lokasi KW dapat dilalui dicapai oleh kendaraan
roda empat, truk tentara dan bis mini (30 seat).STATUS: AKTIF
Pintu masuk CIbugel / Cikudalabuh
Dapat ditempuh melalui route Bandung Balubur Limbangan Cibugel
(68 Km), atau melalui route Bandung Sumedang Darmaraja Cibugel (72
Km), jalan beraspal dengan kondisi baik. Dari Cibugel menuju lokasi
Cikudalabuh (3 Km) jalan berbatu dengan kondisi agak jelek.STATUS:
TIDAK AKTIFPintu Masuk Ciceuri
Ditempuh melalui route Bandung Tanjungsari Haurgombong Ciceuri
(28 Km), sebagian kondisi jalan dari Haurgombong menuju lokasi Blok
Ciceuri (3 Km) berbatu dengan kondisi baik.
STATUS: TIDAK AKTIF
Pintu Masuk Cipancar
Ditempuh melalui route Bandung Sumedang menuju CIpancar (47 Km)
dengan jalan beraspal kondisi baik, selanjutnya dari Cipancar ke
lokasi ( 1,5 Km) dengan kondisi jalan agak jelek.
STATUS: TIDAK AKTIFPintu masuk utama menuju lokasi yang sudah
dikelola oleh Manajemen adalah yang melalui Cicalengka. Lokasi
pintunya disebut KW yang merupakan singkatan dari Kawasan Wisata.
Pintu ini terletak di kampung Leuwiliang, Desa Tanjungwangi,
Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.
Peta Arah ke KW (klik untuk detil)
KW dapat dicapai lebih kurang 14km dari kota Cicalengka, atau
sekitar 90 menit berkendara dari Bandung. Jarak dari pintu tol
Jarak dari Tol Pasteur sampai KW adalah 62 kilometer. Untuk membaca
apa saja yang terdapat di KW, silahkanikuti pranala ini.
Sejarah Pengelolaan KawasanKarena termasuk kawasan konservasi,
kawasan ini menjadi tanggung jawab Departemen
Kehutanancq.Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alamcq. Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa
Barat.
TB. Gunung Masigit Kareumbi saat ini berada di bawah koordinasi
Bidang Wilayah II dan Seksi Konservasi Wilayah III BBKSDA Jabar.
Milestone Pengelolaan Kawasan (klik untuk detil)
Periode 1921 1927
BerdasarkanGouvernment BesluitNo. 69 tanggal 26 Agustus 1921
danGouvernment BesluitNo. 27 tanggal 27 Agustus 1927, komplek hutan
Gunung Masigit Kareumbi ditetapkan sebagai kawasan Hutan (1).
Periode 1950anKawasan hutan Gunung Masigit Kareumbi dikelola
oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat. Dan selama dalam
pengelolaan ini telah dilakukan kegiatan reboisasi antara tahun
1953 1976 dengan jenis tanaman pinus, rasamala, dan puspa seluas
4809,98 Ha (1).
Periode 1966
Pada sekitar tahun 1966, Pangdam Siliwangi, Bpk. Ibrahim Adjie
memprakarsai pengembangan usaha di kawasan ini. Beliau membangun
rumah di salah satu pintu masuk kawasan, yang selanjutnya disebut
blok KW. Karena kesukaan terhadap olahraga berburu, beliau juga
mengembangkan dan mengintroduksi berbagai jenis rusa, diantaranya
Rusa Sambar (Cervus unicolor), Rusa Timor (Cervus timorensis), dan
Rusa Tutul (Axis axis) (2).
Usaha ini dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kehutanan Propinsi
Jawa Barat dengan seksi PPA Jawa Barat II dan Pemda Kabupaten
bandung dengan tujuan memanfaatkan sumberdaya satwa liar yang
dibina secara baik, sekaligus mengelola secara efisien. Jumlah rusa
yang di introduksi sebanyak 25 ekor pada lahan berpagar seluas 4
ha. Setahun kemudian pagar tersebut dibuka dan rusa dilepaskan ke
dalam hutan (1).
Periode 1970 1988
Melalui SK. Menteri Pertanian No 297/Kpts/Um/5/1976 tanggal 15
Mei 1976 kawasan ini ditetapkan sebagai Hutan Wisata dengan fungsi
Taman Buru.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 tahun 1978 tentang
berdirinya Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, ditetapkan bahwa
wilayah kerja Perum Perhutani III meliputi bekas wilayah Dinas
Kehutanan Jawa Barat, diantaranya kawasan TB. Masigit Kareumbi.
Kemudian pada tahun 1980 dilakukan penataan batas luar oleh
Direktorat Jenderal INTAG Departemen Kehutanan. Peta lampiran batas
luar ini disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 2 Februari
1982.
Pada periode ini dibuatlah Rencana Pengelolaan (Management Plan)
Hutan Wisata Buru Gunung Masigit-Kareumbi Tahun 1979 1984 oleh
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Dalam
rencana pengelolaan tersebut, dilakukan pembagian zonasi ke dalam 4
zona, yaitu:
1. Zona Semi Perlindungan (Wilderness Zone) seluas 7.800,7 ha.2.
Zona Rekreasi (Intensive Use Zone) seluas 520 ha.3. Zona
Perlindungan (Sanctuary Zone) seluas 4.100 ha.4. Zona Penyangga
(Buffer Zone) meliputi areal berjarak 500 m dari batas kawasan ke
arah luar
Berdasarkan PP No. 36 tahun 1986 tentang Perusahaan Umum
Kehutanan Negara (Perum Perhutani) ditetapkan bahwa wilayah
kerjanya meliputi hutan negara yang berada di Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat, kecuali Hutan Suaka Alam, Hutan Wisata
(termasuk Taman Buru) dan Taman Nasional.
Sebagai tindak lanjut PP tersebut maka pada tanggal 27 Februari
1988 telah dilakukan serah terima pengelolaan Hutan Wisata Taman
Buru Gunung Masigit Kareumbi, dari Direksi Perum Perhutani kepada
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA)
yang disaksikan oleh Menteri Kehutanan di Bali yang tertuang dalam
naskah Berita Acara Serah Terima dengan ketentuan bahwa Perum
Perhutani masih dapat mengelola hutan tanaman pinus pada TB. Gunung
Masigit Kareumbi yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan
petunjuk yang dikeluarkan oleh Departemen/ Direktorat Jendral PHPA
(1).
Periode 1988 1998
Kemudian pada tahun 1990 dilakukan program Perencanaan Tapak
(Site Plan) oleh Fakultas Kehutanan IPB kerja sama dengan BKSDA
III. Dalam dokumen tersebut pembagian kewilayahan kawasan dilakukan
sebagai berikut:
1. Zona pengelolaan di Blok KW, Ciceuri, Cipancar dan Cibugel,
Cikudalabuh
2. Zona pengembangbiakan satwa buru di blok KW dan Cibugel
3. Zona buru yang merupakan sebagian besar kawasan
4. Zona non-buru di Blok Cipancar dan Ciceuri
5. Zona penyangga diluar kawasan
Kemudian pada tahun 1992 dilakukan kembali program pembuatan
rencana pengelolaan (management plan) dari Direktorat Jenderal PHPA
yang disusun oleh PT. Aristan Ekawasta. Dalam konsep tersebut,
kawasan dibagi dalam:
1. Zona pengelolaan intensif
2. Zona penangkaran
3. Zona peliaran dan perlindungan satwa buru
4. Zona padang buru di
5. Zona wisata alam lainnya, dan
6. Zona desa binaan/ daerah penyangga
Sehingga pada tahun 1990 1993 ini dapat disebutkan bahwa TB.
Masigit Kareumbi dijadikan proyek percontohan oleh BKSDA III dengan
sumber dana mencapai Rp. 520 juta. Sebagian besar dana tersebut
digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana (1).
Dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 104/Kpts/II/1993
tanggal 20 Februari 1993, maka hak pengusahaan TB. Gunung Masigit
Kareumbi diserahkan kembali kepada Perum Perhutani (1).
Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.
141/Kpts/II/1998 tanggal 25 Februari 1998, Pengusahan Taman Buru
Gunung Masigit Kareumbi oleh Perum Perhutani kembali dicabut
(1).
Periode 1998
Muncul surat dari Menteri Kehutanan No. 235/Menhut/-II/1998,
tanggal 25 Februari 1998 yang menyetujui bahwa Hak pengusahaan
Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi diserahkan kepada PT. Prima
Multijasa Sarana (PMS) yang berada di blok pemanfaatan dan blok
buru seluas 7.560,72 ha. Sedangkan sisanya seluas 4809,98 ha yang
didalamnya terdapat tegakan pinus, hak pengusahaannya diserahkan
kepada Perum Perhutani. Hak pengusahaan tersebut mencakup ijin
untuk memanfaatkan dan menyadap getah.
Dalam perjalanannya kawasan ini kemudian ditetapkan melalui SK.
Menhut No. 298/Kpts-II/98 tanggal 27 Pebruari 1998 dan nama
resminya adalah Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi.
Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No.
733/II/Kum/1998 Tanggal 16 April 1998, tentang Ijin Prinsip Taman
Buru Gunung Masigit Kareumbi dinyatakan bahwa ijin Pengusahaan
Perburuan bertanggung jawab atas kelestarian fungsi kawasan. Selain
itu, kepada Perum Perhutani diberi kesempatan untuk menyadap getah
pinus dan tidak untuk memanfaatkan kayu.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.
923/Kpts-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999, diberikan ijin
Pengusahaan Taman Buru kepada PT. PMS pada blok pemanfaatan Taman
Buru Gunung Masigit Kareumbi.
Namun dalam perjalanannya, pihak pengelola ini terkait kasus
penebangan hasil hutan terutama kayu yang menyeret banyak pihak
kepada hukum, terutama pihak pengelola sendiri sampai akhirnya
kawasan ini diambil lagi pengelolaannya oleh BKSDA.
Periode 2008 s/d SekarangSampai tahun 2008, kawasan ini terutama
area KW berada dalam kondisi terbengkalai. Infrastruktur dan
bangunan yang dibangun oleh pengelola sebelumnya termasuk oleh
pemrintah dan berbagai program yang telah diluncurkan lambat laun
rusak. Sebagian besar konstruksi bangunan dan infrastruktur,
termasuk bangunan rumah pak Ibrahim Adjie dicuri orang. Bangunan
Pusat Informasi Taman Buru milik BKSDA juga tak luput dari
perusakan dan sudah tidak dapat digunakan kembali. Wisma Pemburu,
kompleks taman safari mini, kolam renang, rumah sakit hewan bahkan
mesjid juga tidak luput dari kerusakan.
Selain itu, perambahan kawasan untuk pertanian dan pengambilan
kayu untuk keperluan bahan bangunan serta kayu bakar juga marak.
Demikian juga perburuan liar yang menyebabkan satwa terutama rusa
tak berbekas.
Pada sekitar tahun 2006, sesepuh Wanadri yang sering melakukan
perjalanan ke kawasan ini, Remi Tjahari (W-090-LANG) melihat
potensi kawasan yang sangat besar. Namun di balik potensi kawasan
sebagai daerah konservasi dan sangat layak dikembangkan untuk
wisata dan pendidikan alam terbuka juga terdapat potensi kerusakan
lingkungan bila tidak dikelola dengan baik.
Akhirnya pada tahun 2007, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki
GunungWanadrimenyampaikan minat untuk melakukan pengelolaan kawasan
pada pihak Kementrian Kehutanan dan BBKSDA. Setelah menempuh
berbagai kewajiban diantaranya pembuatan Rencana Jangka Pendek dan
Menengah, pada bulan April tahun 2008, BBKSDA mengeluarkan surat
keputusan No: 750/ BBKSDA JABAR. 1/ 2008 yang kemudian direvisi
oleh SK No. 1111/BBKSDA JABAR.1/2009 yang pada intinya menyatakan
bahwa BBKSDA setuju untuk melakukan kerjasama kemitraan
Optimalisasi Pengelolaan Kawasan dengan Wanadri dan mekanisme
kerjasamanya ditelurkan kedalam dokumen tersebut dengan diketahui
oleh Departemen Kehutanan.
Selanjutnya, pihak Dewan Pengurus Wanadri menunjuk Koperasi
Wanadri melalui surat No: 02/ SPK/ DP/ XX/ W/ IV/ 2008 untuk
membentuk sebuah badan otonom yang dapat melakukan fungsi-fungsi
pengelolaan di TBMK.
Manajemen Kawasan Konservasi Masigit Kareumbi
Maka pada akhir 2008 dibentuklah tim yang disebutTim Manajemen
Pengelola Kawasan Konservasi Masigit Kareumbi.Sejak itu tim mulai
bekerja melakukan pembenahan di kawasan utama yang disebut KW.
Model pembenahan kawasan dengan caracost-recoverydan pola pelibatan
masyarakat sekitar kawasan serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
Strategi tersebut menjadi andalan tim manajemen ini.Program-program
awal yang dilakukan di sini adalah Pendidikan & Pelatihan serta
Program Konservasi Wali Pohon. Sejak diperkenalkan pada akhir 2008
sampai Maret 2009, program Wali Pohon telah menanam sejumlah 10.500
batang pohon dengan model adopsi bergaransi selama 5 tahun.
Organigram Tim Manajemen Pengelola Kawasan Konservasi Masigit
Kareumbi
Program Pengelola
Enam program yang telah direncanakan dalam Rencana Jangka Pendek
dan Menengah secara garis besar adalah:
1. Pendidikan dan Pelatihan Alam Terbuka2. Ekowisata3.
Konservasi4. Pemulihan Populasi Satwa Buru dan Wisata Buru5.
Pemberdayaan Masyarakat6. Penelitian dan PengembanganDisadari,
bahwa pengelolaan sebuah kawasan konservasi bukanlah masalah yang
mudah. Dan melihat sejarah pengelolaan yang cukup panjang, dapat
diperkirakan bahwa tantangan yang ada di kawasan ini cukup
kompleks. Karenanya tim Manajemen tidak dapat bergerak sendiri,
namun mutlak harus melibatkan berbagai pihak, terutama yang peduli
terhadap kelestarian sumber daya alam. Tentunya termasuk anda!Mari,
satukan hati dan pikiran. Dukung kawasan ini dengan cara yang bisa
anda lakukan. Semoga Indonesia selalu lestari.
46