Top Banner
BAB II PEMBAHASAN A. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TENTANG SENJATA API, OLAHRAGA MENEMBAK DAN PERBURUAN, PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI SERTA TAMAN BERBURU 1.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ; 2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ; 3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga ; 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan ; 5.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; 6.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan Olahraga ; 7.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 3
68

SELAYANG PANDANG PERBAKIN

Sep 15, 2015

Download

Documents

SELAYANG PANDANG PERBAKIN
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

BAB II

PEMBAHASAN

A. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG SENJATA API, OLAHRAGA MENEMBAK DAN PERBURUAN, PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI SERTA TAMAN BERBURU1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan ;

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan Olahraga ;

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.9. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Senjata Api 1939 ( LN. No. 279 pasal 5 )

10. UU No. 8 Th 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

11. Undang-Undang Nomor: 12/DRT/1951 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietijdelikje Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang No. 1 tahun1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;

12. Undang-undang No. 20 Prp tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut Perundang-undangan mengenai senjata api ( Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 1994 )

13. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

14. Peraturan Kapolri No. Pol. PK/13/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk kepentingan olah raga;

15. Surat Keputusan Kapolri No. Pol . Skep/82/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri

16. Ordonansi Perburuan (Jachtordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 133);

17. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar

(Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 134);

18. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtoddonnantie Java en Madoera 1940 Staatsblad 1939 Nummer 733);

19. Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbeschermingsordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nummer 167);

20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

25. Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Evaluasi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;

26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru;

27. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.17/Menhut-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru;

28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu;

29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru;

30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Musim Berburu Satwa Buru

31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru

32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2014 tentang Memiliki dan Membawa Hasil Berburu

33. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.79/Menhut-II/2014 tentang Pemasukan Satwa Liar Ke Taman Buru dan Kebun Buru

34. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 99/Kpts/DJ-VI-II/1996 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan perburuan di Taman Buru, Kebun Buru dan Areal Buru;

35. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 591/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru;

36. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 592/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan Kebun Buru

37. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 593/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara pengendalian peledakan populasi satwa liar yang tidak dilindungi;

38. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 616/Kpts-II/1996 tentang pengawasan perburuan satwa buru.

39. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 617/Kpts-II/1996 tentang Pemasukan Satwa Liar dari Wilayah lain dalam Negara RI ke Taman Buru dan Ke Kebun Buru;

40. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 618/Kpts-II/1996 tentang pemasukan satwa liar dari wilayah lain dalam Negara RI ke Taman Buru dan Kebun Buru;

41. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 141/Kpts II/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian Hak Pengusahaan Pariwisata Alam pada 13 Lokasi Kawasan Pelestarian Alam Di Pulau Jawa Kepada Perum Perhutani Nomor 104 /Kpts-II/1993

42. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam nomor: 95/Kpts/DJ-VI/1996 tentang Petunjuk Teknis Sarana dan Prasarana Pengusahaan Taman Buru

43. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 96/Kpts/DJ-VI/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengusahaan Taman Buru;

44. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 97/Kpts/DJ-VI/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Buru;

45. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 129 /kpts/DJ-VI/1996 tentang Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru, dan Hutan Lindung;

46. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P. 7/IV- Set/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;

47. Surat Edaran Dirjen PHKA Nomor 3/IV-Set/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Suaka Alam, kawasan pelestarian Alam dan Taman Buru;

48. Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029;

49. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis;

50. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;51. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

52. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

53. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

54. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

55. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

56. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

57. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

58. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan;

59. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

60. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

61. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

62. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan;

63. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

64. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

65. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

66. Peraturan Pemerintah Nomor: P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energy Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

67. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 02 tahun 2007 tentang Tata Kerja di Lingkup BKSDA;

68. Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.41 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam;

69. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;

70. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

71. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.08/menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014;

72. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-II/2011 tentang 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II;

73. Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.20/Menhut-II/ 2012 tentang Penyelenggaraan Karbon hutan;

74. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.46/Menhut-II/2012 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan;

75. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2012 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;

76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 tahun 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

77. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.29/Menhut-II/-2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan kehutanan;

78. Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan;

79. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

80. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 602/Kpts-II/1998 tanggal 21 Agustus 1998 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan Dan Perkebunan;

81. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.94/Menhut-IV/2004 tanggal 19 Maret 2004 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Tahun 2003 di Kawasan Cagar Alam dan Zona Inti Taman Nasional;

82. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 390/KPTS-II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

83. Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.86/IVSet/HO/2007 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Habitat di Kawasan Konservasi;

84. Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 49 tahun 1997 Juknis Pengembangan Daerah Penyangga.

85. Surat Sekretaris direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Surat No. S.1343/SET-1/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Penetapan Kinerja UPT. Penerapan Sistem Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Berbasis Resort;

86. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor. 48/IV-KK/2008 tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Data Potensi, Kerusakan Kawasan dan Peningkatan Pengelolaan KSA/KPA Berbasis Resort;

87. Surat Edaran Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam Nomor. 44 tahun 1997 Juknis Rancangan Pembinaan Daerah Penyangga;

88. Surat Edaran Dirjen PHKA 599/IV-PJLWA/2006 Pemanfaatan air di Kawasan Konservasi;

89. Surat Edaran Dirjen PHKA Nomor 31/PJLKKHL-1/2011 Naskah Kerjasama dan Arahan Program Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;

B. KEPEMILIKAN SENJATA APIKepemilikan senjata api di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951,dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Kemudian diterbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik terakhir dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan olahraga. Hukuman terhadap kepemilikan senjata ap tanpa izin juga cukup berat. Dalam Undang-undang Darurat No12.Tahun 1951 disebutkan hukuman masksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.1. UMUMPemerintah memberikan ijin kepemilikan senjata api sejak tahun 1998 dan sejak tahun 2005 sipil dilarang memiliki senjata api. Namun kenyataannya peredaran senjata api di Indonesia pabrikan atau rakitan terus meningkat. Hal ini selain disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai pemicunya juga disinyalir oleh kurang pahamnya masyarakat tentang prosedur kepemilikan senjata api di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan mengenai senjata api, yaitu:a. Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951;b. Undang Undang No.8 Tahun 1948;c. Perpu No.20 Tahun 1960;d. SK KAPOLRI No.Skep/244/II/1999 dan; SK KAPOLRI Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.Pengertian senjata api sendiri menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) : Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.2. PERSYARATAN KEPEMILIKAN SENJATA APISyarat-Syarat Pemegang Senpi Non Organik TNI / POLRI Sesuai Skep KAPOLRI No.Pol : Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Feb 2004 Tentang : Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / POLRI :a. Senpi Satpam PolsusSyarat Untuk Mendapatkan Ijin Penguasaan Pinjam Pakai dan Penggunaan Senpi :1) Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Satpam/Polsus2) Foto kopi buku Pas senjata api3) Foto kopi Tanda Anggota Satpam/Polsus4) Foto Kopi Surat Keterangan Mahir Menggunakan Senjata Api Lemdik POLRI5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)6) Surat Keterangan Test Psikologi dari POLRI7) Pas foto warna dasar merah ukuran 4 X 6 = 2 Lmb, 2 X 3 = 2 Lbrb. Senpi Perorangan Peluru KaretSyarat Untuk Perijinan Senjata Peluru Karet :1) Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam2) Surat Keterangan Test Psikologi dari POLRI3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)4) Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta5) Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/POLRI6) Fotocopy KTP/KTA (syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yang telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan untuk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari POLRI, bila tidak memenuhi persyaratan senjata tersebut agar dihibahkan7) Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 Lbrc. Senpi Perorangan Peluru GasSyarat Untuk Perijinan Senjata Peluru Gas :1) Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam2) Surat Keterangan Test Psikologi dari POLRI3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)4) Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta5) Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/POLRI6) Fotocopy KTP/KTA (syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yang telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan untuk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari POLRI, bila tidak memenuhi persyaratan senjata tersebut agar dihibahkan7) Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 LbrAkan tetapi seseorang yang diizinkan menggunakan senjata api selain harus memenuhi sejumlah persyaratan diatas juga harus memenuhi persyaratan khusus,yaitu:a. Syarat medis. Yaitu calon pengguna harus sehat jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal, dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter.b. Syarat psikologis. Seperti tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, tidak psikopat, dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis POLRI.c. Memiliki kecakapan menembak. Jadi pemohon harus lulus tes menembak yang dilakukan MABES POLRI dan mendapat sertifikasi.d. Berusia 24-65 tahun, memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu instansi, dan berkelakukan baik.3. KEPEMILIKAN SENJATA API PERORANGANSesuai Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No. 9 Tahun 1976 Tentang Pembatasan Senjata Api & Amunisi Untuk Perorangan menyebutkan :a. Pasal 5 a (1). Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk perorangan dibatasi untuk kepentingan beladiri karena/menghadapi/ancaman yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwanya.b. Pasal 5 a (2). : Pemberian izin senjata api perorangan untuk beladiri tersebut dibatasi kepada 1 (satu) pucuk senjata api dari jenis, macam dan ukuran/kaliber non standar ABRI/TNI/POLRI dengan amunisi sebanyak untuk 1 (satu) magazine/cylinder.c. Pasal 7 c. : Yang dapat ditunjuk untuk memasukkan senjata api dan atau amunisi dibatasi kepada pengusaha-pengusaha yang:1) Memiliki izin usaha pada umumnya dan izin usaha senjata api dari KAPOLRI.2) Memiliki tanda pengenal pengakuan importir.3) Sanggup membuka toko yang dapat menyediakan perlengkapan, peralatan dan bengkel untuk perbaikan senjata api.d. Pasal 7.d. : Pengusaha-pengusaha yang dimaksud pada ayat c di atas dibatasi untuk:1) Medan : 2 (dua) pengusaha2) Jakarta: 3 (tiga) pengusaha3) Surabaya: 2 (dua) pengusaha4) Ujung Pandang: 2 (dua) pengusahae. Pasal 8 b. : Bagi mereka yang mau meminta izin untuk memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api diwajibkan untuk menjalani test kemahiran terlebih dahuluf. Pasal 8 c. : Test senjata api dan kemahiran yang dimaksud dilakukan oleh POLRI.4. KEPEMILIKAN SENJATA API DI TEMPAT UMUMTentang kepemilikan senjata api ditempat umum, pemilik harus mentaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu :a. Senjata api harus dilengkapi dengan izin dari KAPOLRI.b. Dalam membawa senjata api harus selalu melekat di badan.c. Senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa yang mengancam jiwanya.d. Senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.e. Dilarang menggunakan senpi untuk tindak kejahatan, menakut-nakuti, mengancam dan melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang atau popor senjata. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana. Pemukulan dengan menggunakan popor senjata juga tidak diperbolehkan dikarenakan bagian lain dari senjata api yang dapat melukai adalah popor senjata, jadi penggunaan popor senjata sebagai alat pemukul dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan senjata api.f. Memiliki kemampuan merawat dan menyimpan senapan. Kemampuan merawat yaitu pemohon harus mengetahui bagaimana memberikan pelumas untuk laras senapan, membongkar dan memasang kembali senapan. Sedangkan dalam penyimpanan senjata api, pemilik harus mengetahui tata cara penyimpanan yang baik untuk senapan.5. IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API UNTUK PERPANJANGANMengingat banyaknya tindak kejahatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan senjata api,maka untuk saat sekarang ini pihak POLRI telah memberikan pernyataan tak akan menghentikan pemberian izin kepemilikan dan penggunaan senjata kepada sipil. Akan tetapi izin tersebut hanya berupa perpanjangan dan tidak ada izin baru untuk sipil.Sedangkan untuk senjata sipil yang beredar di masyarakat sebagian besar telah digudangkan. Polisi mengeluarkan izin untuk tiga jenis senjata api bagi sipil, yaitu senjata api dengan peluru tajam, peluru karet, dan gas.Untuk peluru tajam, izin yang dikeluarkan untuk senjata api kaliber 31 dan 32. Senjata organik (untuk internal POLRI) adalah caliber 38.6. SENJATA API OLAHRAGA MENURUT PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGABagian Kesatu

Jenis dan PenggunaanPasal 4

(1) Jenis senjata api olahraga, meliputi:

a. senjata api;

b. pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle); dan

c. airsoft gun.

(2) Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga:

a. menembak sasaran atau target;

b. menembak reaksi; dan

c. berburu.(3) Pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle) digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target.

(4) Airsoft Gunhanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi.

Pasal 5 berbunyi:

Pasal 5

(1) Jumlah senjata api olahraga yang dapat dimiliki dan dibawa/digunakan oleh atlet menembak sasaran atau target dan reaksi, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan.(2) Senjata api hanya digunakan di lokasi pertandingan, latihan dan lokasi berburu.

(3) Pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle) danAirsoft Gunhanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan.

Pasal 10 berbunyi:

Bagian Keempat

Airsoft GunPasal 10

JenisAirsoft Gununtuk kepentingan olahraga menembak reaksi, meliputi:

a. Airsoft Gunjenis Pistol; dan

b. Airsoft Gunjenis Senapan.

Pasal 13 bebunyi:

Bagian Ketiga

Airsoft GunPasal 13

(1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakanAirsoft Gununtuk kepentingan olahraga sebagai berikut:

a. memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;

b. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dand. memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.Pasal 20 ayat 2 berbunyi:

Permohonan izin untuk pemilikan dan penggunaan pistol angin(Air Pistol), senapan angin (Air Rifle), danAirsoft Gun, diajukan kepada Kapolda u.p.

Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi

persyaratan:

a. Rekomendasi Pengprov Perbakin;

b. fotokopi surat izin impor dari Kapolri;

c. SKCK;

d. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;

e. surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;

f. fotokopi KTA klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;

g. fotokopi KTP;

h. daftar riwayat hidup; dani. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembardan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.7. PROSEDUR KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA MAINAN1. DasarSurat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api dan amunisi non organik TNI / POLRI Telegram Kapolri No. Pol. : TR/768/IV/2008 tanggal 10 April 2008 perihal wasdal peredaran senjata mainan / air soft guns secara ilegal.Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan prosedur perijinan kepemilikan dan penggunaan senjata mainan/ air soft guns adalah sebagai berikut :a. Bahwa senjata mainan / menyerupai senjata api (air soft guns) digolongkan sebagai peralatan keamanan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / II / 2004 tanggal 16 Februari 2004

b. Dalam hal pemilikan dan penggunaan, pembawaan dan penyimpanan peralatan keamanan belum diatur dalam perundang-undangan atau ketentuan lainnya namun dilihat dari akibat penggunaannya dapat membayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api.c. Terhadap senjata mainan / menyerupai senjata api (air soft guns) dapat diberikan izin penggunaan dan pemilikan dan nomor registrasi diterbitkan oleh Kabid Yanmin Baintelkam Polri.d. Terhadap senjata mainan / menyerupai senjata api (air soft guns) diberikan untuk peruntukan olahraga menembak reaksi dan tidak diberikan untuk peruntukan bela diri

e. Terhadap senjata mainan / menyerupai senjata api (air soft guns) yang telah mendapatkan izin penggunaan dan pemilikan dapat disimpan dirumah dengan surat izin penyimpanan dari Polda setempat.Persyaratan kepemilikan dan penggunaan sebagai berikut :a) Surat ijin import.b) Rekomendasi Pengda Perbakin/club menembak.c) Anggota Perbakin/club menembak.d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian.e) Umur 18 s/d 65 tahun.f) Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar.Dalam aturan tersebut, untuk kepemilikan dan pengunaan senjata itu juga harus ada nomor registrasi yang diterbitkan oleh Kabid Yanim Baintelkam Polri, serta untuk airsoftgun diberikan untuk peruntukan olahraga menembak reaksi dan tidak diberikan untuk bela diri.Adapun untuk memperoleh persyaratan kepemilikan dan pengunaan, ada beberapa alur yang harus dilalui yaitu :1) Setiap pembelian airsoftgun harus disertai surat izin import dan kwitansi pembelian. "Sebelum mengajukan izin kepemilikan airsoftgun yang bersangkutan terlebih dulu mengusulkan dirinya untuk menjadi anggota Perbakin (Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia),2) Bila telah bergabung akan diberikan Kartu Tanda Anggota Perbakin. Selanjutnya, berdasar rekomendasi kemudian mengajukan izin ke Polda setempat dengan menyertakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. 3) Izin kepemilikan dari Polda, berlaku satu tahun sekali.Apabila selain anggota Perbankin, Polri dan TNI, maka senjatanya akan diamankan Polda, sedangkan pemiliknya akan dikenakan sangsi pidana sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh ijin kepemilikan senjata api harus memiliki aturan yang telah di tetapkan Polri. Namun, sebelum memperoleh ijin, mereka harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Polri baik untuk kepentingan bela diri ataupun untuk kepentingan senjata olahraga seperti yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/244/II/1999.

Menurut SKEP diatas, pemohon izin harus memiliki ketrampilan menembak minimal kelas III. Kemampuan ini harus yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri. Sertifikat itu pun harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk.Tentu saja ia pun harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB. Meskipun demikian, ia tetap harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak. Untuk soal usia, sang pemohon harus sudah dewasa namun tidak melebihi usia 65 tahun.

8. UNDANG-UNDANG PEMILIKAN SENJATA APIMengutip peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api; pasal 9 Undang-Udang tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.

Setiap izin yang telah di keluarkan untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perizinan menurut undang-undang senjata api.Menurut Undang-Undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota PERBAKIN yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memilki kemahiran penembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.9. ORANG-ORANG YANG BOLEH MENGGUNAKAN SENAJATA APIMeskipun demikian, izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawanUntuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing masing : presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, diretur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-maasing Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPRAdapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan, yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintahan/Swasta.Baik senjata api untuk bela diri ataupun senjata api yang digunakan untuk olah raga pun diatur sangat ketat. Seandainya senjata tersebut hilang siapapun yang memilikinya wajib untuk mempertanggung jawabkan. Dan harus mengikuti proses hukum sebagai mana yang di atur dalam perundang-undangan Setiap anggota Perbakin di perbolehkan untuk memiliki senjata api misalnya untuk berburu senjata yang di gunakan adalah senjata laras panjang yang biasa di sebut senjata bahu. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran dan reaksi baik anggota Perbakin atau atlit petembak diperkenankan memiliki senjata api sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.untuk semua anggota Perbakin yang memiliki senjata api tidak membawa pulang senjatanya kerumah, akan tetapi ada tempat khusus untuk menyimpan senjata dan amunisinya di gudang Perbakin atau di gudang Kepolisian Republik Indonesia. Sementara untuk bisa membawa pulang kerumahnya anggota Perbakin harus mengajukan surat ijin menyimpan senjata api dan di ajukan kepada pihak Polda.10. SYARAT-SYARAT KEPEMILIKAN SENJATA APIPemohon ijin kepemilikan senjata api juga harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis, ia harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal. Syarat-syarat lain bisa saja ditetapkan oleh dokter umum/spesialis. Syarat lain, harus menyerahkan surat keterangan kelakuan baik (SKKB)

Sementara itu, untuk syarat psikologis, si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Tentu saja sang pemohon juga bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.

Pihak Polri tidak akan tergesa-gesa atau memberi izin secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu lihat terlebih dahulu, kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain, dari calon pengguna senjata api itu. Jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.

Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus --dikenal dengan Ijin Khusus Senjata Api (IKHSA)-- masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Jika pengajuan senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung, senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup berijinkan direktorat Intel Polri

11. JENIS-JENIS SENJATA API YANG BOLEH DIMILIKIPersyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan tersebut. Untuk senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Sedangkan untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata yang diberikan adalah non standar ABRI (TNI dan Polri), dengan jumlah maksimum dua pucuk Per orang. Selain itu ada juga senjata api berpeluru karet atau gas. (IKHSA). Jenis senjata api itu antara lain adalah Revolver, kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu Shortgun kaliber 12mm

Untuk kepentingan bela diri ini seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan untuk senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter 007. Senjata genggam semi otomatis seharga Rp. 60-70 juta ini memiliki self loading gas berkaliber 9 mm. Menurut pendataan Polri, pada 2001, jumlah IKHSA yang diberikan adalah 1.100 buah yakni untuk kalangan perseorangan dari TNI, Polri dan pejabat pemerintahan lain sebanyak tujuh ratusan buah dan dari kalangan swasta empat ratus buah.

12. PROSEDUR MEMBELI SENJATA API DI INDONESIAPERSYARATAN PENGURUSAN IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API KARET TAJAM1. Copy KTP ;5 lbr

2. Copy KK ;5 lbr

3. Copy SIUP,AKTE PT,NPWP,SKEP JABATAN

4. SKCK ,REK.KAPOLDA (kita yg urus)

5. Surat permohonan (materai)

6. Lulus tes kesehatan,psikologi,menembak.

7. Foto 2x3 5lbr,3x4 5lbr,4x6 5lbr jas berdasi latar merah.

8. Pembayaran pakai duit.

9. Mengisi folmulir dari mabes polri untuk pengajuan permohonan kepemilikan senjata.Pemilihan dan pengetesan senjata langsung dilakukan dilapangan tembak PERBAKIN SENAYAN, dengan ketentuan persyaratan diatas dilengkapi, untuk pengetesan senjata dikenakan biaya 2 jt, untuk pembelian peluru dan pendampingan, proses pengurusan izin maksimal 1,5 bulan untuk peluru karet, untuk peluru tajam maksimal 3 bulan, untuk melakukan pemilihan senjata dan pengetesan senjata harus membayar 65 % dari harga barang, sisa dibayar setelah izin selesai sekaligus pengambilan senjata.

Pengurusan senjata yang Izinnya bisa diurus hanya yang non organik Cal 32 ato cal 22, artinya 0.32 inch (8mm) ato 0.22inch (5,5mm)Berburu tidak dilarang di indonesia secara hukum, atau diperblehkan, dengan aturan aturan yang ada. Demikian juga dengan kepemilikan senjata, tidak dilarang dengan kata lain diperbolehkan menurut aturan.Kapan waktu berburu juga disebutkan melalui perpu, jenis binatang buruan dll. Ini bisa dipakai untuk mengontrol populasi apabila diterapkan dengan benar. Berburu adalah seni dan sport, bukan asal bunuh saja(tidak seperti aksi seorang koboi pada sebuah film bioskop layar lebar atau televisi)KODE ETIK BERBURU PERBAKIN

SAPTA ETIKA

1. Saya akan selalu berusaha memelihara keamanan, ketertiban dan kesopanan dimanapun saya berburu.2. Saya akan selalu berusaha mematuhi segala peraturan yang berlaku tentang berburu dan penggunaan berbagai senjata api terutama penggunaan senjata berburu dan cara-cara pengamanannya.3. Saya akan berusaha dengan ajakan-ajakan dan cara-cara yang dapat meyakinkan agar yang berburu dengan saya juga mematuhi segala peraturan yang berlaku yang menyangkut perburuan, satwa yang dilindungi dan senjata api.4. Saya akan selalu berusaha tidak menyia-nyiakan satwa hasil buruan saya.5. Saya akan selalu berusaha menjadi pemburu yang terampil dan penembak yang mahir untuk dapat menjamin tembakan yang tepat tanpa menimbulkan penderitaan bagi satwa yang diburu.6. Saya akan berusaha membantu usaha-usaha konservasi yang menjamin kelestarian satwa buruan dan kelangsungan olah-raga berburu bagi generasi penerus.7. Saya akan selalu berusaha menjadi teladan bagi pemburu-pemburu remaja agar mau mengembangkan sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki untuk menjadi pemburu yang baik.Jakarta, tanggal 1 oktober 1986

P.B. PERBAKINC. TEKHNIK DASAR PENGUASAAN SENJATA API DAN KELAS / EVENT PERTANDINGAN YANG DI LOMBAKAN (KEJUARAAN MENEMBAK)1. TEKNIK DASAR PENGUASAAN SENJATA API

Beberapa Hal Penting yang harus diperhatikan dalam menembak dengan menggunakan senjata api /pistol bagi pemula, adalah:

a. SAFE POINT DIRECTION.Master Direction harus mengarah pada arah daerah aman(Safe Direction). Maksudnya, moncong senjata api/ pistol harus mengarah pada arah area yg aman, dalam arti selain diarahkan ke target latihan tidak boleh diarahkan kepada siapapun di depannya. Didalam lapangan tembak, safe direction adalah arah target tembakan, selalu arahkan moncong pistol kesana.Perlu kedisiplinan dan sikap dewasa, tidak bercanda atau ceroboh dengan mengarahkan pistol kearah orang-orang, baik sengaja atau tidak, baik dalam keadaan terisi peluru atau kosong.b. OFF THE TRIGER.Jangan letakkan Jari telunjuk pada triger/pelatuk, kecuali pistol sudah mengarah tepat kepada target yg akan ditembak, dan ketika kita sudah benar-benar siap untuk menembak baru masukkan/letakkan jari pada triger.

Demikian pula saat kita mencabut senjata api dari holster(sarung senjata api /pistol), saat memasukan magazine, kemudian mengkokang senjata api/pistol, jari masih harus tetap berada diluar triger.c. MAKESURE THE GUN IS EMPTY.Pastikan senjata api selalu dalam keadaan kosong/tidak ada peluru. Baik pada terpasangnya Magazine(MagLoad) maupun pada Chamber(Chamber Load).

Cara memeriksa apakah senjata api /pistol terisi peluru atau tdk, caranya ;

a) Keluarkan magazineb) Tarik kokang senjata api /pistol, bisa beberapa kali untuk memastikan tidak ada peluru dalam chamber, karena saat dikokang maka peluru dalam chamber akan keluar secara otomatis. Pastikan saat menarik kokang lihat isi chamber apa terdapat peluru didalamnya.

Demikian pula saat membawa senjata api /pistol itu kemana-mana, baik didalam tas maupun ketika berada didalam Holster, pastikan senjata api /pistol dalam kondisi kosong dan Mag harus berada diluar senjata api /pistol (empty gun) Jangan pernah tinggalkan senjata api /pistol dalam keadaan loaded.

d. GUN LOADED.Perlakukan senjata api /pistol seakan-akan selalu dalam keadaan terisi Mag/peluru(Gun loaded), walaupun kita tahu senjata api /pistol tersebut telah kosong. Selalu perlakukan senjata api /pistol seakan-akan dalam keadaan terisi. sehingga kehati-hatian kita selalu terjaga.

Dengan demikian kita akan selalu memperhatikan arah moncong senjata api /pistol harus selalu kearah safe direction karena kita merasa senjata api /pistol tersebut berpeluru(loaded).

e. LOCK THE GUN.Pada saat tidak digunakan, senjata api /Pistol harus selalu dalam keadaan terkunci, baik kunci trigger maupun pada Cock(tarik kokang lalu kunci slide top lever(Slide top lever is lock). Kecuali pistol jenis 1911 atau sejenisnya, pada semua type Glock tidak memiliki kunci pada triger. Kunci triger baru dibuka ketika posisi moncong sudah mengarah pada target(target direction) dan senjata api /pistol sudah siap tembak.

f. POSISI MENEMBAK YANG BENAR.

Perhatikan posisi menembak yang benar, hal ini penting dalam menghadapi recoil slideback senjata api /pistol akan terhentak kebelakang saat ditembakkan, maka agar tembakan tepat sasaran atau tidak melenceng, posisi memegang senjata api /pistol yang benar adalah dengan sejajarkan ibu jari, posisi kedua lengan mengarah lurus kedepan, dan badan sedikit agak condong kedepan, Kaki posisi kuda-kuda agar tubuh dapat menahan hentakan kebelakang dengan baik.

g. SAFETY FIRST (APD).Saat berlatih gunakan selalu alat-alat perlindungan diri demi keselamatan seperti;

a) Kacamata,

b) Penutup telinga dan

c) Glove.

Hal tersebut dikarenakan proyektil peluru yang ditembakkan serpihannya akan mental balik secara acak setelah mengenai sasaran plat besi. Hal ini akan dapat beresiko mengenai mata. Demikian pula dengan suara bising dari ledakan peluru, tentunya akan mengganggu pendengaran dalam jangka panjang.

Untuk sarung tangan(glove) ada baiknya digunakan karena sering kali terjadi ketika senjata api /pistol ditembakan atau dikokang terkadang slide dapat melukai tangan, bila posisi memegang unit tersebut salah.

h. PERHATIKAN APA YG ADA DIBELAKANG TARGET.Didalam lapangan tembak (Shooting Range) tentunya dibelakang target selalu ada gundukan tanah atau susunan balok kayu, hal ini diperuntukan untuk menahan laju proyektil peluru yang menembus target sasaran. Namun diluar lapangan tembak, ketika kita akan menembak, kita harus memperhatikan apa yg ada dibelakang target/sasaran, karena mungkin proyektil akan tembus dari target dan mengenai sesuatu dibelakangnya.

Kecuali dengan menggunakan peluru jenis HollowPoint yang memang akan pecah didalam tubuh target (penjahat/hewan buruan), sehingga tidak akan tembus dari target dan meluncur kesasaran dibelakangnya. Sebagai informasi peluru Hollowpoint adalah bullet dengan projectil yg bolong ditengahnya dan terisi oleh ruber. Fungsinya ketika projectil masuk kedalam tubuh(penjahat/animal) maka dia akan mengembang/pecah dan berhenti didalam tubuh, sehingga tidak tembus. Tidak seperti peluru tajam biasa (Bald bullet).

i. SENJATA HARUS SELALU MELEKAT PADA DIRIKarena sangat berbahaya bila sampai jatuh ketangan orang lain, maka jangan tinggalkan unit pistol sembarangan. Unit sebaiknya harus selalu melekat pada tubuh, tetapi tetap harus dalam keadaan kosong (unloaded).

j. JAMMED.a) Stovepipe Jammed, adalah macetnya slide pistol karena pada saat recoil terdapatselongsong peluru(Catridge) yang mengganjal yang seharusnya terpental keluar terjepit slide.

b) Double Feed Jammed, adalah macetnya pistol karena saat setelah ditembakkan dan automatis recoil, peluru didalam Chamber tidak dapat mental keluar sempurna sehingga mengakibatkan peluru berikutnya tidak dapat masuk ke Chamber karena terganjal peluru sebelumnya. Cara memperbaikinya kita harus mengeluarkan Mag secara paksa karena terganjal maka mag menjadi sulit dikeluarkan dari pistol, kemudian kokang beberapa kali hingga kedua (peluru aktif dan selongsong peluru (Catridge) keluar semua.

2. KEJUARAAN MENEMBAKKONI telah menetapkan cabang olahraga menembak sasaran sebagai prioritas dalam memperebutkan banyak medali dalam suatu kejuaraan Multi Event, seperti SEA GAMES, ASEAN GAMES, dan OLIMPIC GAME.

Salah satu upaya PB perbakin dalam rangka menunjang prestasi olahraga menembak khususnya di bidang menembak sasaran, adalah meningkatkan frekuensi pertandingan dengan cara mendorong agar pertandingan-pertandingan yang pernah masuk dalam kalender perbakin dapat diaktifkan kebali. Dan melalui Event atau kejuaraan baik di tingkat daerah maupun nasional, diharapkan akan muncul bibit atlet potensial yang di kemudian hari dapat mengharumkan nama bangsa dan Negara di tingkat Internasional.

Adapun kejuaraan menembak sasaran adalah suatu kejuaraan yang kesinambungan untuk meraih prestasi atlet cabang olahraga menembak perlu diselenggarakan kegiatan dan kejuaraan menembak sasaran. Seperti yang sudah diselenggarakan baik di tingkat Daerah maupun Nasional yaitu nomor/ Event yang di pertandingkan diantaranya ;

BIDANG TEMBAK SASARAN

1. 10m Air Rifle Men & Junior

2. 10m Air Rifle Women & Junior

3. 10m Air Pistol Men & Junior

4. 10m Air Pistol Women & Junior

5. 25m Pistol Women

6. 25m Standard Pistol Men

7. 25m Rapid Fire Men

8. 25m Center Fire Pistol Men

9. 50m Pistol Man

10. 50m Free Rifle Prone Men

11. 50m Rifle 3 Position Women

12. 50m Rifle 3x40 Men Precision

13. 50m Rifle Prone Women

14. Metal Shilohuette 3 posisi 15 meter putra-putri

15. Air Rifle Hunting (ARH) 10 meter putra-putri

16. Bench Rest 25 meter putra-putri3. PANDUAN BERBURU

Bahwa untuk mempertimbangkan Konsevasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistem serta Konservasi Suaka Marga Satwa, sebelum melakukan perburuan harus mempehatikan dan menguasai baik peraturan perundang-undangan maupun tekhnik/ etika berburu. Dalam berburu tidak ada yang illegal menembak binatang apapun jenisnya di area berburu (Hunting Rane) dinegara manapun juga. Namun pemburu yang memiliki etika baik batas peralatannya, kemampuan menembaknya, akan membidik dalam 1x bidikan (Clean Shoot/ One Shoot One Kill) artinya pemburu yang ber etika tentu akan sangat berhati-hati dalam melepaskan tembakannya karena jika tidak tepat pada sasaran yang mematikan, hanya akan menyakiti binatang buruannya. Selain itu pemburu juga yang ber etika akan mematuhi semua hukum ketika melakukan olahraga berburu.

Tidak semua olahragawan menembak memiliki keterampilan yang baik. Maka itu, jika belum memiliki kemampuan menembak yang baik harus bekerja keras mempelajari dengan memperaktekannya dengan tekun dan sungguh-sungguh. Sehingga akan memiliki rasa hormat terhadap buruan mereka dengan cara tidak menyakiti target buruannya.

Pemburu yang memiliki etika tidak akan pernah mengambil dari batas yang di legal kan sehingga seorang pemburu tidak akan dengan serta merta atau berlaku seenaknya dalam menggunakan senjata untuk berburu dan tidak melampaui batas waktu ijin menggunakan senjata berburunya.

Selain itu juga pemburu yang ber etika harus mampu berbagi ilmu dengan sesama pemburu lainnya, sehingga tidak ada kesan serakah dalam berburu dan saat berburu akan memberikan kesempatan atau peluang bagi temannya sesama pemburu untuk menembak target buruannya.

Demikian juga pemburu yang ber etika dan etis, akan bersedia agar meluangkan waktu dan pikirannya untuk lebih memperkenalkan pengalaman berburunya kepada anggota pemula yang hobi untuk menikmati pengalaman berburunya (regenerasi)

Untuk lebih mengetahui dan memahami jumlah satwa yang boleh diburu menurut peraturan Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.70/menhut-II/2014 tentang perubahan atas Peraturan Mentri Kehutanan Nomor : P.19/menhut-II/2010 tentang penggolongan dan tatacara penetapan jumlah satwa buru.

PENGGOLONGAN DAN TATACARA PENETAPAN JUMLAH SATWA BURU

PENGGOLONGAN

SATWA BURUJENIS SATWA LIAR

Nama IndonesiaNama Ilmiah

A. BurungBurung kasuari kerdil

Burung merak

Ayam hutan merahCasuarius bennettiPavo muticus

Gallus gallus

B. Satwa KecilKancil

Musang air

Musang jawa

Musang barvata

Musang air

Biawak

Biawak tanjung

Biawak air tawar

Biawak totol hitam

Biawak kordensis

Biawak air tawar

Landak

Kelinci hutan

Kera ekor panjangTragulus spp

Vivera tangalunga

Paradoxurus hermaproditus

Paguma larvata

Viverricula malaccensis

Varanus beccari

Varanus salvadorii

Varanus salvator

Varanus similis

Varanus kordensis

Varanus indicus kallabeck

Hystrix brachyuran

Nesolagus netsheri

Mocaca fasicularis

C. Satwa BesarBabi hutan

Rusa

Kijang

Kambing hutan

Kerbau liarSus spp

Rusa spp

Muntiacusmuntjak

Capricornis sumatraensis

Bubalus bubalus

Selain ditetapkan jumlah satwa buru juga pemburu harus memiliki Akta otentik yang menyatakan bahwa seseorang telah memiliki/ menguasai kemampuan dan keterampilan berburu satwa buru yaitu, memiliki Akta buru. Adapaun jenis Akta buru antara lain :

a. Akta buru burung

b. Akta buru satwa kecil

c. Akta buru satwa besarPermohonan Akta buru harus dilampiri dengan :

a. Identitas Pemohon (KTP), pas foto ukuran 2x3, passport bagi warga Negara Asing, Kartu Tanda Anggota (KTA) Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN)

b. Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah

c. Rekomendasi dari kepolisian Daerah setempat

d. Bukti pembayaran pungutan Akta buru

e. Bukti kepemilikan senjata api buru (foto copy buku pas senjata api buru)D. KAWASAN KONSERVASI KABUPATEN CIAMIS

1. SUAKA MARGA SATWA GUNUNG SAWAL

Keadaan Fisik Kawasan

Luas dan Letak

Kawasan Gunung Sawal ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No,or : 420/Kpts/Um7/1979 tanggal 4-7-1979 dengan luas 5.400 Ha. Sedangkan menurut hasil pengukuran dalam Berita Acara Tata batas tanggal 10-1-1979, luas kawasan Suaka Margasatwa (SM) Gunung Sawal adalah 5.360 Ha. Secara astronomis, kawasan terletak antara 7o 15 LS dan 180o 21 BT. Area Kawasan menurut administrasi pemerintahan masuk dalam wilayah Kecamatan Panjalu, kawali, Cipaku, Cikoneng, Cihaurbeuti, Sadananya dan Panumbangan, Kabupaten Ciamis.Topografi

Pada umumnya kondisi lapangan bergelombang, berbukit terjal dan bergunung serta puncak tinggi adalah Gunung Sawal, 1.764 meter diatas permukaan laut. Kemiringan lereng di bagian tengah antara 20 30%. Dalam kawasan ini mengalir air sungai Citanduy dengan anak-anak sungainya, yaitu Sungai Cibaruyon, Cipalih, Ciguntur. Dengan banyaknya sungai yang mengalir dalam kawasan ini, secara hydrologis kawasan ini mempunyai arti penting.Iklim

Keadaan iklim di kawasan SM Gunung Sawal termasuk tipe B berdasarkan klasifikasi dari Schmidt dan Ferguson, curah hujan rata-rata 3.360 mm per tahun, temperature udara berkisar antara 19o 27oC.

Potensi Biotik Kawasan

Flora

Sebagian besar kawasan ini merupakan hutan alam ( 95%) dan sisanya merupakan hutan tanaman. Jenis pohon yang terdapat di hutan alam antara lain : Teureup (Artocarpus elasticus), Puspa (Schima walichii), Saninten (Castanopsis argantea), Pasang (Quercus paranica), Kiara (Ficus sp), dan Jamuju (Podocarpus imbricatus. Sedangkan jenis pohon yang ada dalam hutan tanaman adalah Pinus (Pinus merkusii), Damar (Agathis lorantifolia), Mahoni (Switenia mahagoni), Rasamala (Altingia excelsa) dan Kaliandra (Caliandra sp).Fauna

Kawasan ini merupakan habitat yang baik bagi kehudupan satwa liar, sehingga perlu pembinaan agar kelestariannya bisa dijaga. Selain itu dapat juga dimanfaatkan bagi pembangunan ilmu pengetahuan, budaya dan penelitian. Jenis satwa liar yang ada diantaranya adalah : Meong Congkok (Fellis bengalensis), Babi Hutan (Sus Vitatus), Macan Kumbang (Panthera pardus), Kancil (Tragulus javanicus), Trenggiling (Manis javanicus), Kera (Macaca fascicularis), Bajing (Sciurus sp), Lutung (Tracypitecus), Macan Tutul (Panthera pardus), Kijang (Muntiacus muntjak), Kalong (Pteropus vampyrus), Elang Lurik (Spilomis cheela), Saeran (Dicrurus leucophaeus) dan lain-lain.

Aksesibilitas

Rute perjalanan untuk menuju Suaka Margasatwa Gunung Sawal antara lain adalah :

1. Bandung Ciawi Panjalu Mandalare, berjarak 100Km, dari Mandalare melalui Tabraya menuju ke Blok Pasir Ipis Km, (Trabaya merupakan jalan masuk menuju puncak Gunung Sawal).

2. Bandung Tasikmalaya/Indihiang Bojongjengkol/Cihaurbeuti menuju Desa Sukamaju, berjarak 140 Km, dari Sukamaju menuju Blok Cibaruyan 4 Km.

3. Ciamis Sadananya Gunungsari, berjarak 13 Km, dari Gunungsari menuju Blok Cilopang/Pelasari 7 Km.

2. CAGAR ALAM PANJALU / KOODERSKeadaan Fisik KawasanLuas dan Letak

Kawasan hutan Panjalu/Kooders ditetapkan sebagai Cagar Alam (CA) berdasarkan Gb. Tanggal 21-2-1919 Nomor : 6 Stbl. 90, dengan luas lahan 16 Ha. Cagar alam ini terletak di tengah danau (situ) yaitu Situ Lengkong, secara astronomis terletak antara 79 - 717 LS dan 1084 - 10821 BT. Sedangkan menurut administrasi pemerintahan termasuk kedalam wilayah Desa Panjalu Kabupaten Ciamis.TopografiKeadaan topografinya termasuk daftar dengan ketinggian tempat 731 760 meter diatas permukaan laut.

Iklim

Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, iklim kawasan ini termasuk tipe iklim B dengan curah hujan rata-rata 3.195 mm per tahun. Suhu rata-rata 19 - 32C.

Potensi Biotik kawasan

Flora

Vegetasi yang ada di Cagar Alam Panjalu cukup banyak jenisnya, sebagian besar merupakan hutan primer yang masih utuh. Tumbuhan yang mendominasi kawasan ini adalah : kihaji (Dysoxilum sp), Kileho (Sauraula sp), Kondang (Ficus variegate), Kiara (Ficus sp), Bungur (Lagerstromia sp) dan Huru (Litsea sp), sedangkan tumbuhan bawah diantaranya adalah : Rotan (Calamus sp), Tepus (Zingi beraceae) dan Langkap Arenga sp).

Fauna

Satwa liar yang banyak dan mudah dijumpai adalah : Kalong (Pteropus vampyrus). Jenis fauna lainnya adalah Tupai (Calosciurus nigrivittatus), Trenggiling (Manis Javanicus), Biawak (Varanus salvator), Ular Sanca (Phyton repticulatus) dan beberapa jenis burung seperti Burung Hantu (Otus scops), Elang (Haliastur indus) dan Gelatik (Munia sp).

Aksesibilitas

Untuk menuju kawasan Cagar Alam Panjalu dapat ditempuh melalui :

1. Bandung Ciawi Panjalu, sejauh 95 Km.

2. Tasikmalaya Rajapolah Cihaurbeuti Panjalu, berjarak 40 Km.

3. Ciamis Cihaurbeuti Panjalu berjarak 40 Km.

3. Proyek Pengelolaan Taman Buru yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Barat

Wisata Berburu di Cikidang Hunting Resort

Berburu, hmmm suatu kegiatan yang sangat memacu adrenalin dan ketepatan tindakan, meskipun bukan hobi yang terbilang murah tetapi berburu terbukti memiliki tantangan dan kemenarikan tersendiri. Tetapi apa yang akan terjadi jika tempat berburu di alam liar telah menunjukan penurunan karena mulai punahnya satwa buruan oleh pembunuhan dengan racun dan jerat, sehingga tidak ada lagi tempat untuk menyalurkan hobi berburu, eits.. jangan putus asa dulu, anda tetap bisa menyalurkan hobi berburu anda di Cikidang Hunting Resort.Cikidang Hunting Resort, suatu tempat wisata berburu yang notabene satu-satunya di Indonesia berada di Desa Pangkalan, Kecamatan Cikidang, Kabupatan Sukabumi, Jawa Barat,Cikidang Hunting Resort begitu istimewa berdiri diatas lahan 30 hektar serta dikelilingi perkebunan teh, karet dan sawit sehingga tidak sedikipun menurunkan kesan alami dari suatu tempat berburu.

Kegiatan

Di Cikidang Hunting Resort anda dapat berburu berbagai macam satwa seperti ayam, kelinci, bebek, kambing, kalkun, babi hutan sampai rusa. Hewan-hewan tersebut memang bukan satwa liar, tetapi merupakan hewan yang berasal dari tangkapan atau hewan yang sengaja diternak khusus, bukan berarti hewan-hewan tersebut sangat jinak karena dikembangbiakan di habitat aslinya.Untuk berburu disini resort telah menyediakan senapan angin 4,5 mm seberat 8-10 kg, adapula untuk anda yang suka memanahba ksatria, resort juga menyediakannya tentunya dengan sewa tersendiri. Tetapi bila anda memiliki senjata sendirisangat diperkenankan untuk menggunakannya.Siapkan stamina anda, karena anda akan menggunakan mobil berburu atau ATV yang bisa anda sewa di resort untuk menjelajahi kawasan berburu.Harga dari setiap hewan yang anda buru memiliki patokan harga mulai dari Rp 300.000. untuk memburu tiga jenis hewan, yakni kelinci, ayam, dan kalkun. Sedangkan untuk berburu kambing hutan Rp 800.000Rp 1,2 juta per ekor, dan babi hutan Rp 1 jutaRp 2 juta per ekor.

Hasil buruan bisa langsung di masak dan disantap di restoran yang telah tersedia di Cikidang Hunting Resort sesuai dengan selera kita, tentunya akan terasa ciamik.Bagi anda yang tidak menyukai kegiatan berburu, ada cara lain untuk menikmati Cikidang Hunting Resort diantaranya adalah berkuda, berenang, offroad, dan juga outbound (paintball dsb)

Spesial

Seperti suatu keharusan kawasan wisata memiliki hal yang spesial untuk ditunjukan kepada para pengunjung, begitu pula dengan Cikidang Hunting Resort. Ada suatu pertunjukan tradisional yang dikenal dengan istilah Adu Bagong, yaitu pertarungan antara bagong (sunda: Babi Hutan) dengan anjing pemburu, yang sangat menarik untuk disaksikan, karena memberikan ketegangan tersendiri ketika kita menyaksikannya.Akomodasi

Jika anda yang berminat untuk bermalam dengan panorama dan suasana natural, Cikidang Hunting Resort juga menyediakan penginapan. Ada 31 kamar dan 23 cottage dengan harga sewa mulai Rp 225.000 hingga Rp 750.000 per malam.

Transportasi

Cikidang Hunting Resort berada di Kabupaten Sukabumi, jangan khawatir menuju tempat ini, karena ada transportasi umum dengan akses jalan baik yang dapat mengantarkan anda sampai ke tempat, Jika anda berasal jakarta sesampainya di terminal baranangsing bogor atau ciawi anda bisa menggunakan elf l300 kemudian turun di pertigaan cikidang lalu menggunakan angkot berwarna hijau hingga anda sampai di tempat, untuk anda berasal dari bandung sesampainya di terminal degung sukabumi anda juga bisa naik elf l300 kemudian turun di pertigaan cikidang lalu menggunakan angkot berwarna hijau hingga anda sampai di tempatRute 1

: Anda melewati jalur Jakarta-Bogor/Ciawi-Cibadak-

Cikidang

Rute 2

: Anda melewati jalur Bandung-Cianjur-Sukabumi-Cibadak-CikidangMenggunakan Transportasi Umum

Jakarta Bogor Cibadak Cikidang

Jakarta Bogor Rp 8.000,- Bogor Cibadak (elf) Rp 13.000,- Cibadak Cikidang Rp 5.000,-

Bandung Sukabumi Cibadak Cikidang

Bandung Sukabumi Rp 20.000,-

Sukabumi (elf)- Cibadak Rp 5.000,-

Cibadak Cikidang Rp 5.000,-

4. Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (TBMK) Kawasan Konservasi

Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (TBMK)

Kawasan TBMK pada peta google

Catatan: ini adalah peta interaktif, anda dapat melakukan pengaturan dengan menekan tombol atur yang ada pada peta diatas.Untuk informasi gambar dan peta lain silahkan mengunjungi lamanpeta kareumbi.Letak dan Luas

Kawasan seluas 12.420,70 hektar ini terletak pada area yang menjadi kewenangan tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang danKabupaten Garut. Sebagian besar area berada di Sumedang dan Garut.

Secara geografis kawasan TB. Gunung Masigit-Kareumbi terletak antara 6 51 31 sampai 7 00 12 Lintang Selatan dan 107 50 30 sampai 108 1 30 Bujur Timur.

Peta Administrasi Wilayah dan Area TBMK

Data dasar Kawasan yang didapat dari BBKSDA Jabar adalah sebagai berikut:

Panjang Batas (1980): 128,46 KM

Orientasi Batas (1997) : Pal Batas seluruhnya 2201 buah (1117 baik, 802 rusak, 282 hilang).

Penataan Batas Blok : Blok Pemanfaatan 7667,99 Ha

Blok Penyangga 4753,51 Ha

Asal Nama

Masigit diambil dari Pasir Masigit yang terletak di sebelah timur kawasan. Sedangkan Kareumbi berasal dari gunung Kareumbi di sebelah barat kawasan. Kareumbi juga nampaknya diambil dari nama sebuah pohon, yaitu pohon Kareumbi (Homalanthus populneus) yang semestinya dahulu banyak terdapat di gunung tersebut.

DAS

Kawasan ini merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk yang juga menjadi penyangga bagi sungai Citarum, sungai terbesar di Jawa Barat.Dalam kawasan ini terdapat pula beberapa sumber air berupa sungai diantaranya adalah Sungai Cigunung, Cikantap, Cimanggu, Cihanyawar, Citarik Cideres, Cileunca, Cianten, Cikayap, Cibayawak, Cibangau, Cisereh dan Cimacan. Dapat ditambahkan juga Sungai Cideres, Citarik dan Cimulu.

Topografi

Topografi kawasan umumnya berbukit sampai bergunung-gunung dengan puncak tertinggi gunung Karenceng 1.763 m dpl.

Iklim

Menurut klasifikasi iklim Schmidt Ferguson, kawasan ini termasuk tipe iklim C dengan curah hujan rata-rata per tahun 1900 mm, kelembaban udara berkisar antara 60 90 % dan temperatur rata-rata 23 C

Flora

Hutan alam Masigit Kareumbi di dominasi oleh jenis Pasang(Quercus sp.), Saninten (Castanea argentea), Puspa (Schima walichii), Rasamala (Altingia excelsea). Sedangkan tumbuhan bawahnya terdiri dari tepus (Zingiberaceae), Congok (Palmae), Cangkuang (Pandanaceae) dan lain-lain. Dari jenis liana dan epiphyt yang terdapat di kawasan ini adalah Seuseureuhan (Piper aduncum), Angbulu (Cironmera anbalqualis), Anggrek Merpati (Phalaenopsis sp), Anggrek Bulan (Phalaenopsis amabilis), Kadaka (Drynaria sp), dan lain-lain. Hutan tanaman 40 % didomonir oleh jenis pinus (Pinus merkusii), Bambu (Bambusa sp), dan Kuren (Acasia decurens).

Ikuti pranala berikut untuk melihatdaftar flora di Masigit Kareumbiyang kami kumpulkan dari berbagai sumber.

Fauna

Jenis-jenis fauna yang ada di kawasan TB G. Masigit Kareumbi antara lain: Babi hutan (Sus vitatus), Rusa Tutul (Axis axis), Kijang (Muntiacus muntjak), Anjing hutan (Cuon javanica), Macan tutul (Panthera pardus), Kucing hutan (Felis bengalensis), Ayam hutan (Gallus sp), Kukang (Nycticebus coucang), Bultok (Megalaema zeylanica), Kera (Macaca fascicularis), Lutung (Tracypithecus auratus) dan Burung Walik (Chalcophals indica).

Ikut pranala berikut untuk melihatdaftar fauna di Masigit Kareumbiyang kami kumpulkan dari berbagai sumber.

Pintu Masuk dan Akses

Ada beberapa pintu masuk ke kawasan TBMK.1. KW: Bandung Rancaekek Bypass Cicalengka Sindangwangi Tanjungwangi, jarak 43 Km.

2. Cipancar: Bandung Sumedang Cipancar jarak 47 Km, ke lokasi 1,5 Km

3. Cibugel: Bandung Limbangan Cibugel jarak 68 Km, Cibugel- lokasi 3 KmPintu masuk selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pintu Masuk Blok KW. (Cigoler)

Ditempuh dengan route jalan Bandung Cicalengka Sindangwangi Tanjungwangi Blok KW. Jarak kota Bandung Cicalengka 30 Km, menggunakan jalan raya propinsi atau dengan kereta api.

Dari Cicalengka menuju Sindangwangi ( 13 Km) dengan jalan beraspal hotmix dalam kondisi baik (2009), dari Sindangwangi melintasi Kp. Leuwiliang menuju pintu masuk Blok KW (2 Km) berupa jalan aspal kelas III dengan kondisi agak jelek dan sempit.

Dari pintu masuk menuju blok KW 1 km jalan berbatumakadamdengan kondisi agak jelek. Lokasi KW dapat dilalui dicapai oleh kendaraan roda empat, truk tentara dan bis mini (30 seat).STATUS: AKTIF

Pintu masuk CIbugel / Cikudalabuh

Dapat ditempuh melalui route Bandung Balubur Limbangan Cibugel (68 Km), atau melalui route Bandung Sumedang Darmaraja Cibugel (72 Km), jalan beraspal dengan kondisi baik. Dari Cibugel menuju lokasi Cikudalabuh (3 Km) jalan berbatu dengan kondisi agak jelek.STATUS: TIDAK AKTIFPintu Masuk Ciceuri

Ditempuh melalui route Bandung Tanjungsari Haurgombong Ciceuri (28 Km), sebagian kondisi jalan dari Haurgombong menuju lokasi Blok Ciceuri (3 Km) berbatu dengan kondisi baik.

STATUS: TIDAK AKTIF

Pintu Masuk Cipancar

Ditempuh melalui route Bandung Sumedang menuju CIpancar (47 Km) dengan jalan beraspal kondisi baik, selanjutnya dari Cipancar ke lokasi ( 1,5 Km) dengan kondisi jalan agak jelek.

STATUS: TIDAK AKTIFPintu masuk utama menuju lokasi yang sudah dikelola oleh Manajemen adalah yang melalui Cicalengka. Lokasi pintunya disebut KW yang merupakan singkatan dari Kawasan Wisata. Pintu ini terletak di kampung Leuwiliang, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.

Peta Arah ke KW (klik untuk detil)

KW dapat dicapai lebih kurang 14km dari kota Cicalengka, atau sekitar 90 menit berkendara dari Bandung. Jarak dari pintu tol Jarak dari Tol Pasteur sampai KW adalah 62 kilometer. Untuk membaca apa saja yang terdapat di KW, silahkanikuti pranala ini.

Sejarah Pengelolaan KawasanKarena termasuk kawasan konservasi, kawasan ini menjadi tanggung jawab Departemen Kehutanancq.Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alamcq. Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat.

TB. Gunung Masigit Kareumbi saat ini berada di bawah koordinasi Bidang Wilayah II dan Seksi Konservasi Wilayah III BBKSDA Jabar. Milestone Pengelolaan Kawasan (klik untuk detil)

Periode 1921 1927

BerdasarkanGouvernment BesluitNo. 69 tanggal 26 Agustus 1921 danGouvernment BesluitNo. 27 tanggal 27 Agustus 1927, komplek hutan Gunung Masigit Kareumbi ditetapkan sebagai kawasan Hutan (1).

Periode 1950anKawasan hutan Gunung Masigit Kareumbi dikelola oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat. Dan selama dalam pengelolaan ini telah dilakukan kegiatan reboisasi antara tahun 1953 1976 dengan jenis tanaman pinus, rasamala, dan puspa seluas 4809,98 Ha (1).

Periode 1966

Pada sekitar tahun 1966, Pangdam Siliwangi, Bpk. Ibrahim Adjie memprakarsai pengembangan usaha di kawasan ini. Beliau membangun rumah di salah satu pintu masuk kawasan, yang selanjutnya disebut blok KW. Karena kesukaan terhadap olahraga berburu, beliau juga mengembangkan dan mengintroduksi berbagai jenis rusa, diantaranya Rusa Sambar (Cervus unicolor), Rusa Timor (Cervus timorensis), dan Rusa Tutul (Axis axis) (2).

Usaha ini dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat dengan seksi PPA Jawa Barat II dan Pemda Kabupaten bandung dengan tujuan memanfaatkan sumberdaya satwa liar yang dibina secara baik, sekaligus mengelola secara efisien. Jumlah rusa yang di introduksi sebanyak 25 ekor pada lahan berpagar seluas 4 ha. Setahun kemudian pagar tersebut dibuka dan rusa dilepaskan ke dalam hutan (1).

Periode 1970 1988

Melalui SK. Menteri Pertanian No 297/Kpts/Um/5/1976 tanggal 15 Mei 1976 kawasan ini ditetapkan sebagai Hutan Wisata dengan fungsi Taman Buru.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 tahun 1978 tentang berdirinya Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, ditetapkan bahwa wilayah kerja Perum Perhutani III meliputi bekas wilayah Dinas Kehutanan Jawa Barat, diantaranya kawasan TB. Masigit Kareumbi.

Kemudian pada tahun 1980 dilakukan penataan batas luar oleh Direktorat Jenderal INTAG Departemen Kehutanan. Peta lampiran batas luar ini disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 2 Februari 1982.

Pada periode ini dibuatlah Rencana Pengelolaan (Management Plan) Hutan Wisata Buru Gunung Masigit-Kareumbi Tahun 1979 1984 oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Dalam rencana pengelolaan tersebut, dilakukan pembagian zonasi ke dalam 4 zona, yaitu:

1. Zona Semi Perlindungan (Wilderness Zone) seluas 7.800,7 ha.2. Zona Rekreasi (Intensive Use Zone) seluas 520 ha.3. Zona Perlindungan (Sanctuary Zone) seluas 4.100 ha.4. Zona Penyangga (Buffer Zone) meliputi areal berjarak 500 m dari batas kawasan ke arah luar

Berdasarkan PP No. 36 tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) ditetapkan bahwa wilayah kerjanya meliputi hutan negara yang berada di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kecuali Hutan Suaka Alam, Hutan Wisata (termasuk Taman Buru) dan Taman Nasional.

Sebagai tindak lanjut PP tersebut maka pada tanggal 27 Februari 1988 telah dilakukan serah terima pengelolaan Hutan Wisata Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi, dari Direksi Perum Perhutani kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) yang disaksikan oleh Menteri Kehutanan di Bali yang tertuang dalam naskah Berita Acara Serah Terima dengan ketentuan bahwa Perum Perhutani masih dapat mengelola hutan tanaman pinus pada TB. Gunung Masigit Kareumbi yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Departemen/ Direktorat Jendral PHPA (1).

Periode 1988 1998

Kemudian pada tahun 1990 dilakukan program Perencanaan Tapak (Site Plan) oleh Fakultas Kehutanan IPB kerja sama dengan BKSDA III. Dalam dokumen tersebut pembagian kewilayahan kawasan dilakukan sebagai berikut:

1. Zona pengelolaan di Blok KW, Ciceuri, Cipancar dan Cibugel, Cikudalabuh

2. Zona pengembangbiakan satwa buru di blok KW dan Cibugel

3. Zona buru yang merupakan sebagian besar kawasan

4. Zona non-buru di Blok Cipancar dan Ciceuri

5. Zona penyangga diluar kawasan

Kemudian pada tahun 1992 dilakukan kembali program pembuatan rencana pengelolaan (management plan) dari Direktorat Jenderal PHPA yang disusun oleh PT. Aristan Ekawasta. Dalam konsep tersebut, kawasan dibagi dalam:

1. Zona pengelolaan intensif

2. Zona penangkaran

3. Zona peliaran dan perlindungan satwa buru

4. Zona padang buru di

5. Zona wisata alam lainnya, dan

6. Zona desa binaan/ daerah penyangga

Sehingga pada tahun 1990 1993 ini dapat disebutkan bahwa TB. Masigit Kareumbi dijadikan proyek percontohan oleh BKSDA III dengan sumber dana mencapai Rp. 520 juta. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana (1).

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 104/Kpts/II/1993 tanggal 20 Februari 1993, maka hak pengusahaan TB. Gunung Masigit Kareumbi diserahkan kembali kepada Perum Perhutani (1).

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 141/Kpts/II/1998 tanggal 25 Februari 1998, Pengusahan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi oleh Perum Perhutani kembali dicabut (1).

Periode 1998

Muncul surat dari Menteri Kehutanan No. 235/Menhut/-II/1998, tanggal 25 Februari 1998 yang menyetujui bahwa Hak pengusahaan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi diserahkan kepada PT. Prima Multijasa Sarana (PMS) yang berada di blok pemanfaatan dan blok buru seluas 7.560,72 ha. Sedangkan sisanya seluas 4809,98 ha yang didalamnya terdapat tegakan pinus, hak pengusahaannya diserahkan kepada Perum Perhutani. Hak pengusahaan tersebut mencakup ijin untuk memanfaatkan dan menyadap getah.

Dalam perjalanannya kawasan ini kemudian ditetapkan melalui SK. Menhut No. 298/Kpts-II/98 tanggal 27 Pebruari 1998 dan nama resminya adalah Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi.

Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No. 733/II/Kum/1998 Tanggal 16 April 1998, tentang Ijin Prinsip Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi dinyatakan bahwa ijin Pengusahaan Perburuan bertanggung jawab atas kelestarian fungsi kawasan. Selain itu, kepada Perum Perhutani diberi kesempatan untuk menyadap getah pinus dan tidak untuk memanfaatkan kayu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 923/Kpts-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999, diberikan ijin Pengusahaan Taman Buru kepada PT. PMS pada blok pemanfaatan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi.

Namun dalam perjalanannya, pihak pengelola ini terkait kasus penebangan hasil hutan terutama kayu yang menyeret banyak pihak kepada hukum, terutama pihak pengelola sendiri sampai akhirnya kawasan ini diambil lagi pengelolaannya oleh BKSDA.

Periode 2008 s/d SekarangSampai tahun 2008, kawasan ini terutama area KW berada dalam kondisi terbengkalai. Infrastruktur dan bangunan yang dibangun oleh pengelola sebelumnya termasuk oleh pemrintah dan berbagai program yang telah diluncurkan lambat laun rusak. Sebagian besar konstruksi bangunan dan infrastruktur, termasuk bangunan rumah pak Ibrahim Adjie dicuri orang. Bangunan Pusat Informasi Taman Buru milik BKSDA juga tak luput dari perusakan dan sudah tidak dapat digunakan kembali. Wisma Pemburu, kompleks taman safari mini, kolam renang, rumah sakit hewan bahkan mesjid juga tidak luput dari kerusakan.

Selain itu, perambahan kawasan untuk pertanian dan pengambilan kayu untuk keperluan bahan bangunan serta kayu bakar juga marak. Demikian juga perburuan liar yang menyebabkan satwa terutama rusa tak berbekas.

Pada sekitar tahun 2006, sesepuh Wanadri yang sering melakukan perjalanan ke kawasan ini, Remi Tjahari (W-090-LANG) melihat potensi kawasan yang sangat besar. Namun di balik potensi kawasan sebagai daerah konservasi dan sangat layak dikembangkan untuk wisata dan pendidikan alam terbuka juga terdapat potensi kerusakan lingkungan bila tidak dikelola dengan baik.

Akhirnya pada tahun 2007, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki GunungWanadrimenyampaikan minat untuk melakukan pengelolaan kawasan pada pihak Kementrian Kehutanan dan BBKSDA. Setelah menempuh berbagai kewajiban diantaranya pembuatan Rencana Jangka Pendek dan Menengah, pada bulan April tahun 2008, BBKSDA mengeluarkan surat keputusan No: 750/ BBKSDA JABAR. 1/ 2008 yang kemudian direvisi oleh SK No. 1111/BBKSDA JABAR.1/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa BBKSDA setuju untuk melakukan kerjasama kemitraan Optimalisasi Pengelolaan Kawasan dengan Wanadri dan mekanisme kerjasamanya ditelurkan kedalam dokumen tersebut dengan diketahui oleh Departemen Kehutanan.

Selanjutnya, pihak Dewan Pengurus Wanadri menunjuk Koperasi Wanadri melalui surat No: 02/ SPK/ DP/ XX/ W/ IV/ 2008 untuk membentuk sebuah badan otonom yang dapat melakukan fungsi-fungsi pengelolaan di TBMK.

Manajemen Kawasan Konservasi Masigit Kareumbi

Maka pada akhir 2008 dibentuklah tim yang disebutTim Manajemen Pengelola Kawasan Konservasi Masigit Kareumbi.Sejak itu tim mulai bekerja melakukan pembenahan di kawasan utama yang disebut KW. Model pembenahan kawasan dengan caracost-recoverydan pola pelibatan masyarakat sekitar kawasan serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Strategi tersebut menjadi andalan tim manajemen ini.Program-program awal yang dilakukan di sini adalah Pendidikan & Pelatihan serta Program Konservasi Wali Pohon. Sejak diperkenalkan pada akhir 2008 sampai Maret 2009, program Wali Pohon telah menanam sejumlah 10.500 batang pohon dengan model adopsi bergaransi selama 5 tahun.

Organigram Tim Manajemen Pengelola Kawasan Konservasi Masigit Kareumbi

Program Pengelola

Enam program yang telah direncanakan dalam Rencana Jangka Pendek dan Menengah secara garis besar adalah:

1. Pendidikan dan Pelatihan Alam Terbuka2. Ekowisata3. Konservasi4. Pemulihan Populasi Satwa Buru dan Wisata Buru5. Pemberdayaan Masyarakat6. Penelitian dan PengembanganDisadari, bahwa pengelolaan sebuah kawasan konservasi bukanlah masalah yang mudah. Dan melihat sejarah pengelolaan yang cukup panjang, dapat diperkirakan bahwa tantangan yang ada di kawasan ini cukup kompleks. Karenanya tim Manajemen tidak dapat bergerak sendiri, namun mutlak harus melibatkan berbagai pihak, terutama yang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam. Tentunya termasuk anda!Mari, satukan hati dan pikiran. Dukung kawasan ini dengan cara yang bisa anda lakukan. Semoga Indonesia selalu lestari.

46