Selayang Pandang KPPT Kota Batu

Selayang Pandang – KPPT Kota Batu 1

PEMERINTAH KOTA BATU KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Kantor : Jl. Sultan Agung No.5, Telp. (0341) 5025655 Fax. (0341) 5025655

BATU 65314


DAFTAR ISI

Halaman

A. PENDAHULUAN .................................................................. 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................... 5

C. VISI DAN MISI ................................................................... 5

D. KELEMBAGAAN .................................................................. 5

E. PERSONALIA ...................................................................... 6

F. JENIS PELAYANAN DAN WAKTU PENYELESAIAN .............. 6

G. MEKANISME PELAYANAN .................................................. 8

H. KEWENANGAN ................................................................... 9

I. HUBUNGAN DENGAN SKPD/INSTANSI LAIN .................... 9

J. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ............................. 10

K. SARANA DAN PRASARANA (KENYAMANAN) ..................... 10

L. KERAPIAN .......................................................................... 10

M. PARADIGMA PELAYANAN .................................................. 10

N. PEMANTAUAN KEPUASAN PELANGGAN ............................. 10

O. WUJUD KOMITMEN PEMERINTAH KOTA BATU ................. 11

P. MANFAAT ADANYA KPPT ................................................... 11

Q. PENUTUP ........................................................................... 12


SELAYANG PANDANG

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT)

KOTA BATU

A. PENDAHULUAN

Bahwa keberadaan Pemerintah pada hakikatnya adalah sebagai

pelayan yang diberikan wewenang untuk mengatur tata kehidupan

masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Sebagai konsekuensinya,

maka Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan

pelayanan publik yang baik dan profesional.

Namun kita sadari bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih

dirasakan belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal

tersebut antara lain menyangkut sistem dan prosedur tatalaksana pelayanan

yang berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif dan akomodatif.

Tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan yang prima

merupakan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi. Upaya peningkatan

kualitas pelayanan sebenarnya sudah sejak lama dilakukan pemerintah

melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang sangat strategis

adalah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi, khususnya instruksi yang keempat, yaitu

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa

ataupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan. Selain

itu, Presiden menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota

untuk:

1) Menerapkan prinsi-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan

Pemerintah Daerah ;

2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar

dalam pelaksanaannya.

Prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik memang memerlukan reformasi birokrasi, termasuk reformasi dalam

tatalaksana pelayanan publik.


Komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah

menyangkut bagaimana kemauan para pihak terkait dalam mewujudkan

kondisi pelayanan publik yang baik, yaitu :

1. Adanya perubahan pola pikir (Mindset) penyelenggara pelayanan dari

penguasa/ pangreh menjadi pelayan / abdi ;

2. Pelayanan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan mampu

memenuhi harapan serta kepuasan masyarakat ;

3. Pelayanan dilaksanakan berdasarkan kejelasan hak dan kewajiban antara

penyedia dan penerima layanan (jelas syaratnya, jelas waktunya dan

jelas biayanya) ;

4. Adanya umpan balik yang jelas dari penerima layanan kepada penyedia

layanan melalui media penyaluran aspirasi yang dikelola dengan baik.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menegaskan bahwa tujuan

pemberian otonomi daerah adalah untuk peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat. Kualitas layanan

pemerintah merupakan salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Batu dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2007–2012

sebagaimana Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2008, antara lain

menyebutkan :

1. Bahwa sesuai tatakelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Batu

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar berdasarkan

pada asas-asas sebagai berikut :

a. Asas Partisipatif ;

b. Asas Transparansi ;

c. Asas Kepastian /Aturan Hukum (Rule Of Law) ;

d. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

e. Asas Prorsionalitas ;

f. Asas Profesionalitas ;

g. Asas Akuntabilitas.

2. Visi Pembangunan Kota Batu Tahun 2007-2012 adalah : “Kota Batu

sebagai Sentra Pariwisata Berbasis Pertanian Didukung oleh SDM, SDA

dan SDB serta Pemerintahan yang Kreatif, Inovatif dan Bersih bagi


Seluruh Rakyat yang Dijiwai Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa”.

3. Pemerintahan harus Kreatif, Inovatif dan Bersih.

Untuk mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata Berbasis

Pertanian, maka perlu didukung dengan manajemen pemerintahan yang

baik, yaitu manajemen pemerintahan yang kreatif, inovatif dan bersih.

Artinya, manajemen yang didasarkan atas konsep-konsep pembaharuan

dan kreatifitas yang tinggi serta semangat kejujuran, sehingga dapat

menghasilkan kebijakan yang bervariatif berwawasan perubahan yag

positif.

a. Kreatif artinya mampu untuk menciptakan gagasan/ide-ide baru yang

dibutuhkan dalam rangka pengelolaan pembangunan Kota Batu,

sehingga hasilnya (output) berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini

disebabkan karena semakin ketatnya persaingan antar daerah.

b. Inovatif adalah suatu kemauan dan kemampuan untuk selalu

melakukan perubahan dari yang ada menjadi lebih baik dan dari yang

tidak ada menjadi ada serta berorientasi ke depan.

c. Bersih dengan maksud bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN) yang mampu mendorong terciptanya tatakelola pemerintahan

yang baik, dalam arti “patuh” (compliance) kepada aturan

perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan memunculkan,

menambah wibawa dan meningkatkan kepercayaan (trust)

masyarakat kepada aparatur pemerintah serta keterlibatan

masyarakat dalam pembangunan akan semakin optimal.

4. Misi atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, antara lain (yang

berkaitan dengan KPPT) adalah :

a. Pada angka 3, yaitu Mengoptimalkan masuknya investasi ke Kota

Batu, baik yang berasal dari Pemerintah, swasta nasional ataupun

swasta asing untuk beragam bidang usaha yang potensial dan

prospektif sebagai sumber daya eksternal bagi penunjang sumber

daya internal.

b. Pada angka 4, yaitu Merevitalisai aparatur pemerintah dan

menjalankan roda Pemerintah Daerah, yang didasari oleh sikap


maupun tindakan kreatif dan inovatif serta bersih dari korupsi, kolusi

dan nepotime (KKN) guna mengoptimalkan pelayanan publik.

5. Kemudian dalam Analisis Isue Strategis yang prioritas segera mendapat

perhatian khususnya pada Isue Bidang Kesejahteraan Masyarakat,

antara lain disebutkan bahwa Proses Perijinan yang belum mendukung

masuknya Investasi.

Untuk dapat mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan dan

pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Batu berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Batu nomor 6 Tahun 2008 jo. Peraturan Daerah Kota

Batu Nomor 13 Tahun 2009 telah membentuk lembaga baru, yaitu Kantor

Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pengembangan KPPT Kota Batu dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah

Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif , dengan

memberikan penekanan pelayanan pada aspek :

1. Kesederhanaan;

2. Kejelasan, keamanan;

3. Transparan;

4. Effisien, ekonomis;

5. Ketepatan waktu pelayanan

2. Tujuan

1. Mewujudkan pelayanan perizinan yang prima;

2. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan

pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah

dan pasti;

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui

pelayanan perizinan;

4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia

(SDM) dibidang pelayanan perizinan;

5. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondisif di Kota Batu.

C. VISI DAN MISI


Visi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu adalah

“MENUJU INSTANSI PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DAN

BERKUALITAS DALAM KINERJA DAN CITRA”.

Untuk menjabarkan Visi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kota

Batu perlu ditetapkan Misi sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan

sasaran yang ingin di capai. Melalui perumusan Misi Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, (KPPT) yang akan

memberikan arahan yang jelas untuk kedepannya dan terciptanya stabilitas

dalam manajemen dan kepemimpinan, meletakkan acuan dan pedoman

dasar dalam merumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan yang akan

dilaksanakan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

instansi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan

kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk

mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Batu dirumuskan dengan mengacu / berdasarkan pada visi,

tugas pokok dan fungsi kantor serta misi Pemerintah Kota Batu.

Pernyataan misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota

Batu adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan yang prima melalui

peningkatan kualitas sdm aparatur yang profesional dan sistem kinerja

yang proporsional

Pelayanan publik yang bagus akan mampu merangsang investasi, antara

lain berbagai perizinan investasi harus dibakukan dalam aturan main

yang jelas dan akuntabel (syarat, waktu layanan dan biaya) dan

pemberdayaan aparatur dalam meningkatkan kompetensi pelayanan.

2. Mewujudkan profesionalisme pelayanan perizinan terpadu berbasis

sistem informasi / teknologi informasi

Untuk mengimplementasikan pelayanan prima harus ada kesungguhan

(komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, oleh karena

itu pemberdayaan teknologi informasi guna memudahkan akses

informasi dalam penyelenggaraan layanan agar tidak mengecewakan

masyarakat.

3. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui

kepemilikan perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku


Dengan penekanan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan

tuntutan dan harapan masyarakat melalui kapasitas pengelolaan

sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten

serta kualitas pelayanan transparan dan prima

Motto KPPT Kota Batu adalah “MENCIPTAKAN PELAYANAN PRIMA

DENGAN MEMBERIKAN YANG TERBAIK, SEPENUH HATI DAN

PROFESIONAL DENGAN PELAYANAN YANG CEPAT, MUDAH,

TRANSPARAN DAN PASTI”.

D. KELEMBAGAAN

KPPT Kota Batu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu

Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Tehnis Daerah Kota Batu. Adapun Susunan Organisasi KPPT Kota Batu

adalah sebagai berikut :

1. Kepala KPPT ;

2. Sub Bagian Tata Usaha ;

3. Seksi Informasi dan Pengaduan ;

4. Seksi Perekonomian ;

5. Seksi Pembangunan ;


6. Seksi Sosial dan Budaya.

E. PERSONALIA

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada

masyarakat, maka KPPT Kota Batu didukung oleh tenaga pelayanan

sebanyak 41 orang yang terdiri dari (38 PNS dan 3 tenaga kontrak), dengan

rincian sebagai berikut :

Kompetensi Personalia

NO Jabatan Fungsional Umum Jumlah Kompetensi

Kepala

A Sub Bagian Tata Usaha

1 Pengadministrasi Umum 1

SMA/ Diploma III,

menguasai aplikasi komputer dasar (Word,

Excel), memahami tata

naskah dinas

2 Pengadministrasi Kepegawaian 1

SMA/ Diploma III,


Excel), memahami

peraturan kepegawaian

3 Bendahara Pengeluaran 1

Diploma III/Sarjana

Akuntansi, menguasai

aplikasi komputer dasar (Word, Excel),

memahami akuntansi dasar (buku besar, buku

induk)

4 Bendahara Penerima 1 Diploma III/Sarjana Akuntansi, menguasai

aplikasi komputer dasar


(Word, Excel), memahami akuntansi

dasar (buku besar, buku induk)

5 Pengurus Barang 1

SMA/ Diploma III,


Excel), memahami tata naskah dinas

6 Pemeriksa Barang 1

SMA/ Diploma III,


Excel), memahami tata

naskah dinas

7 Pengadiministrasi SPJ Kegiatan 1

SMA/ Diploma III

Akuntansi, menguasai aplikasi komputer dasar

(Word, Excel),


induk)

8 Pengadministrasi SIMDA dan keuangan 1

SMA/ Diploma III Akuntansi, menguasai


memahami akuntansi

dasar (buku besar, buku induk)

9 Pengumpul dan Pengolah Data Laporan 1

SMA/ Diploma III, menguasai aplikasi

komputer dasar (Word,

Excel), memahami tata naskah dinas

10 Pengemudi 1

SMP/SMA, menguasai

perbaikan kendaraan bermotor, terampil

mengemudikan kendaraan bermotor

11 Pramu Kantor 1 SMP/SMA

12 Operator Komputer 1

Diploma III, menguasai aplikasi komputer,

troubleshooting jaringan

LAN, menguasai perbaikan komputer

B Seksi Informasi dan Pengaduan

13 Petugas Layanan Umum ( Front Office ) 3

SMA/Diploma, menguasai


(Word, Excel), memahami tata naskah

dinas, memahami SPP dan SOP, luwes, ramah

dan tegas

14 Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan 1

SMA/Diploma, menguasai aplikasi komputer dasar (Word, Excel), memahami tata naskah dinas, memahami SPP dan SOP, luwes, ramah dan tegas

15 Penelaah Peraturan Perundangan-Undangan

Peijinan 1

Sarjana, menguasai aplikasi komputer dasar (Word, Excel), memahami tata


naskah dinas, peraturan perundangan

16 Pemroses data sistem informasi administrasi

perijinan terpadu 1

Diploma III, menguasai aplikasi komputer (pengolah database), troubleshooting jaringan LAN

17 Desainer Grafis 1

Diploma III, menguasai aplikasi komputer (pengolah database), troubleshooting jaringan LAN

18 Penghubung antar lembaga 1

SMA/Diploma, menguasai


(Word, Excel), memahami tata naskah

dinas, memahami SPP dan SOP

C Seksi Perekonomian

19 Pemroses Ijin Bidang Perindustrian 2

Diploma/Sarjana, menguasai aplikasi

komputer dasar (word,

excel), memahami industri dasar, dan tata

lingkungan

20 Pemroses Ijin Bidang Perdagangan dan TDP 2

Diploma/Sarjana,

menguasai aplikasi

komputer dasar (word, excel), memahami

perdagangan, dasar, dan tata lingkungan

21 Pemroses Ijin Bidang Perhubungan 1

Diploma/Sarjana,

menguasai aplikasi komputer dasar (word,

excel), memahami

perhubungan dasar, dan tata lingkungan

22 Pemroses Ijin Reklame 1



excel), memahami tata lingkungan, tata

bangunan, tata ruang

Pengadministrasi SPJ Kegiatan 1

SMA/ Diploma III Akuntansi, menguasai



induk)

Operator Komputer 1


troubleshooting jaringan

LAN, menguasai perbaikan komputer

D Seksi Pembangunan

25 Pemroses Ijin Prinsip, Lokasi dan IPPT 2

Diploma/Sarjana, menguasai aplikasi komputer dasar (word, excel), memahami tata lingkungan, tata bangunan, tata ruang

26 Pemroses Ijin Bidang Pembangunan (IMB,

Ganguan [HO]) 2

Diploma/Sarjana, menguasai aplikasi komputer dasar (word, excel), memahami


tata lingkungan, tata bangunan, tata ruang, memahami dan mengerti gambar

27 Pemroses Ijin Bidang Pertambangan 1



excel), memahami tata lingkungan, tata

bangunan, tata ruang

28 Pemroses Ijin Jasa Usaha Konstruksi 1


komputer dasar (word, excel), memahami tata

lingkungan, tata bangunan, tata ruang


SMA/ Diploma III

Akuntansi, menguasai aplikasi komputer dasar

(Word, Excel),


induk)

Operator Komputer 1


troubleshooting jaringan LAN, menguasai

perbaikan komputer

E Seksi Sosial Budaya

30 Pemroses Ijin Hiburan dan Pemakaian Kekayaan Daerah

1

Diploma/Sarjana, menguasai aplikasi komputer dasar (word, excel), memahami peraturan perundangan

31 Pemroses Ijin Bidang Pariwisata 1

Diploma/Sarjana, menguasai aplikasi komputer dasar (word, excel), memahami industri pariwisata

34 Pemroses Ijin Bidang Kesehatan 1

Diploma/Sarjana, menguasai aplikasi komputer dasar (word, excel), memahami dasar-dasar peraturan di

bidang kesehatan

35 Pemroses Ijin Jasa Usaha Lain 1

Diploma/Sarjana, menguasai aplikasi komputer dasar (word, excel), memahami peraturan perundangan


SMA/ Diploma III Akuntansi, menguasai aplikasi komputer dasar (Word, Excel), memahami akuntansi dasar (buku besar, buku induk)

Operator Komputer 1

Diploma III, menguasai aplikasi komputer, troubleshooting jaringan LAN, menguasai perbaikan komputer

Jumlah 41


F. JENIS PELAYANAN DAN WAKTU PENYELESAIAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 26

Pebruari 2009, Kewenangan bidang peijinan yang dilayani oleh Kantor

Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu adalah sebanyak 38 jenis

izin, meliputi :

No. Jenis Pelayanan Perijinan Waktu

Penyelesaian

1.

2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9.

10. 11.

12. 13.

14.

15. 16.

17. 18.

19.

20. 21.

22. 23.

24. 25.

26.

27. 28.

29. 30.

31.

32. 33.

34. 35.

36. 37.

38.

Ijin Praktek Dokter Spesialis ;

Ijin Praktek Dokter Umum/Gigi ;

Ijin Praktek Bidan ; Ijin Balai Pengobatan ;

Ijin Rumah Bersalin ; Ijin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) ;

Ijin Pendirian Apotek ; Ijin Pendirian Toko Obat ;

Ijin Pendirian Pengobatan Tradisional ;

Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta ; Rekomendasi Pendirian Praktek Bersama Dokter Spesialis ;

Ijin Industri Makanan dan Minuman ; Laik Higiene Sanitasi Hotel dan Jasa Boga ;

Ijin Membuat Jembatan di atas Perairan Umum ;

Ijin Membangun Plengsengan ; Rekomendasi Ijin Pengeringan ;

Rekomendasi Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (ABT) ; Rekomendasi Ijin Pengambilan Mata Air ;

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;

Tanda Daftar Industri (TDP) ; Tanda Daftar Industri (TDI) ;

Tanda Daftar Gudang (TDG) ; Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) ;

Ijin Usaha Industri (IUI) ; Ijin Usaha Trayek ;

Ijin Usaha Angkutan ;

Ijin Kursus Mengemudi ;

Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ; Ijin Lokasi ;

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ; Ijin Tempat Usaha Perhotelan (ITUP) ;

Ijin Hak Pakai Los/Bedak/Kios/Toko ; Ijin Pemakaian Tanah Milik Daerah ;

Ijin Ganggunan HO ;

Ijin Pemasangan Reklame ; Ijin Tempat Usaha Hiburan ;

Ijin Mendirikan Koperasi.

3 hari

3 hari

3 hari 5 hari

5 hari 5 hari

5 hari 5 hari

5 hari

7 hari 7 hari

7 hari 7 hari

7 hari

7 hari 7 hari

7 hari 7 hari

3 hari

3 hari 3 hari

3 hari 5 hari

5 hari 3 hari

3 hari

5 hari 7 hari

12 hari 7 hari

3 hari

7 hari 7 hari

5 hari 7 hari

1-3 hari 7 hari

7 hari

G. MEKANISME PELAYANAN

Mekanisme pelayanan perijinan di KPPT Kota Batu dibuat

sesederhana mungkin, sehingga masyarakat dapat cepat memahami dalam

mengurus perijinan. Mekanisme/prosedur proses pelayanan ijin


mulai dari permohonan masuk sampai diterbitkan surat ijinnya,

melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Perijinan yang langsung di proses di petugas Loket Penerimaan sekaligus

sebagai pemprosesan dan penerbitan ijin karena waktu penyelesaian ijin

adalah 1 (satu) hari kerja, meliputi :

1. Ijin Reklame Insidentil

2. Ijin Trayek Perpanjangan

b. Perijinan yang proses penerbitannya melibatkan SKPD terkait berupa

Rekomendasi.

1. Jenis ijin untuk proses ini meliputi :

2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang wajib Melampirkan Perhitungan

Konstruksi/Struktur Bangunan (rekomendasi dari Dinas Pengairan dan

Bina Marga).

3. Ijin Usaha Angkutan Baru (rekomendasi dari Dinas Perhubungan)

4. Ijin Trayek Baru (rekomendasi dari Dinas Perhubungan)

5. Ijin Usaha Pariwisata (rekomendasi dari Dinas Pariwisata)

6. SIUP, TDI, IUI dan Perluasan Industri (rekomendasi Dinas Perindag)

Tahapan mekanisme proses penerbitan ijin secara berurutan

ditangani oleh:

a) Petugas Penerimaan Ijin

b) Petugas Pemrosesan

c) Rekomendasi dari SKPD terkait

d) Petugas Perhitungan dan Penetapan Retribusi

e) Petugas Penerbitan Ijin

f) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (tanda tangan surat

ijin)

c. Perijinan yang proses penerbitannya melibatkan SKPD terkait dengan

membentuk Tim Pertimbangan Ijin /Tim Teknis berupa Berita Acara dari

tim tersebut (tanpa rekomendasi dari SKPD terkait).

1) Jenis ijin untuk proses ini meliputi :

a) Ijin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang yang sudah berdiri.

b) Ijin Gangguan (HO).

c) Ijin Pemasangan Reklame Tetap (Permanen)

2) Tahapan mekanisme proses penerbitan ijin secara berurutan

ditangani oleh:


a) Petugas Penerimaan Ijin

b) Petugas Pemrosesan

c) Berita Acara dari Tim Pertimbangan Ijin/Tim Teknis

d) Petugas Perhitungan dan Penetapan Retribusi

e) Petugas Penerbitan Ijin

f) Kepala Perijinan Terpadu(tanda tangan surat ijin)

Mekanisme Penyampaian Informasi dan Pengaduan

Informasi Perijinan yang dilaksanakan oleh KPPT terutama terkait dengan

persyaratan, waktu penyelesaian ijin, prosedur/mekanisme perijinan dan

biaya perijinan dilaksanakan melalui beberapa media, yaitu :

1. Langsung ke KPPT Kota Batu di Jalan Sultan Agung No. 5 Batu yang

akan dipandu oleh Petugas di loket informasi yang akan menjelaskan

terkait perijinan.

2. Melalui Telepon Induk (0341) 5025655 yang akan dijawab langsung oleh

Petugas Informasi.

3. Melalui Internet atau Email yaitu: [email protected]

4. Sosialisasi/Penyuluhan yang dilaksanakan oleh KPPT Kota Batu dalam

periode tertentu.

Sedangkan untuk prosedur penanganan pengaduan di KPPT Kota Batu

dilaksanakan sebagai berikut :

1. Media surat / tertulis, Surat yang masuk akan diberikan kepada bagian

Tata Usaha untuk dilakukan penomoran surat masuk dan kemudian baru

dilakukan penanganan pengaduan

2. Melalui Internet atau Email yaitu: [email protected]

3. Media Handphone/telp/Fax, Pengaduan diberitahukan dengan

menghubungi nomor Telp Induk (0341) 5025655. Penanganan

pengaduan akan dilakukan dengan cara berkoordinasi secara langsung

dengan sie Informasi dan Pengaduan.

4. Media langsung/tatap muka, Masyarakat pengadu akan ditemui

langsung oleh minimal pejabat ekselon IV.a di Ruang/loket pengaduan

KPPT Kota Batu


H. KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pendelegasian sebagian Kewenangan di bidang Pelayanan Perijinan kepada

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu, maka KPPT

berwenang melayani dan menandatangani jenis perijinan tersebut di atas.

1. Menerima, memproses dan menanda tangani dokumen

2. Menugaskan Tim Teknis Perijinan

3. Retribusi setor ke Dinas Pendapatan sesuai rekening Dinas

4. Pendelegasian kewenangan dari Walikota Batu → KPPT

I. HUBUNGAN DENGAN SKPD/INSTANSI LAIN

KPPT pada dasarnya merupakan SKPD pemroses yang siap

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang mengurus

perijinan, sedangkan SKPD terkait lainnya tetap melaksanakan fungsi

pembinaan tehnis sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oleh karena

itu untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terarah dan

terpadu dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat, maka dibentuk

pula Tim Pembina / Koordinasi KPPT Kota Batu berdasarkan Keputusan

Walikota Batu Nomor : 180/15/KEP/422.012/2009 yang anggotanya terdiri

dari Kepala SKPD terkait.

Tim Pembina Perizinan adalah tim yang dibentuk dan

ditetapkan oleh Walikota yang memiliki tugas untuk melaksanakan

kegiatan pembinaan penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu. Tim

Pembina Perizinan sebagaimana dimaksud terdiri dari Kepala SKPD

terkait dan Kepala Unit Organisasi tertentu.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan perijinan di KPPT

Kota Batu dan sebelum diterbitkan perijinan, perlu pembahasan dan

pertimbangan terlebih dahulu oleh Tim Tehnis KPPT. Sesuai Keputusan

Walikota Batu Nomor : 180/14/KEP/422.012/2009 telah dibentuk Tim Teknis

Pelayanan Perijinan Kota Batu, yang anggotanya terdiri dari unsur SKPD

terkait.

Tim Teknis Perizinan adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-

unsur SKPD yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan

rekomendasi mengenai sesuatu perizinan kepada Kepala SKPD dan Kepala


KPPT. Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud terdiri dari Pejabat

Struktural SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam program tersebut KPPT hanya melaksanakan proses

administrasi dan penertiban surat izin serta penerimaan retribusi perizinan

sedangkan kebijakan, teknis pengendalian dan pengawasan masih berada

pada SKPD Teknis masing-masing

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu,

KPPT dilengkapi dengan Tim Pembina Perizinan dan Tim Teknis Perizinan.

Tim Pembina (Koordinasi) dan Teknis Perijinan terdiri atas:

Sie Pembangunan

1. Dinas Pengairan dan Bina Marga

2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

4. Kantor Lingkungan Hidup

5. Kantor Satpol Pamong Praja

6. Bagian Pembangunan Setda

7. Bagian Hukum Setda

Sie Perekonomian

1. Dinas Pendapatan Daerah

2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

4. Kantor Satpol PP Kota Batu

5. Bagian Perekonomian Setda

Sie Sosial dan Budaya

1. Dinas Kesehatan

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

4. Bagian Perekonomian Setda

J. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN


Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan ONE STOP

SERVICE (OSS), maka sumber daya manusia di KPT Kota Batu harus

memiliki kemampuan yang handal dan profesional di bidang pelayanan

publik. Untuk itu, selain dilakukan pembinaan dan kooordinasi dari Diinas

Tehnis terkait, juga dilakukan pendidikan dan pelatihan serta studi banding.

Ada beberapa tahap pengembangan peningkatan kualitas layanan

terpadu, yaitu :

Tahap Pertama

Pemantapan kelembagaan KPPT dan peningkatan kualitas layanan

perijinan terpadu melalui:

1. Evaluasi dan revisi perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan

operasional pelayanan perizinan (kemudahan syarat dan mekanisme,

biaya sesuai aturan, percepatan waktu penyelesaian, keotentikan

perijinan)

2. Pelayanan yang proaktif (jemput bola), penerapan standar pelayanan

publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) berbasis data yang

akurat, transparan dan akuntabel.

3. Menerapkan paradigma baru dalam pelayanan perijinan terpadu, yaitu

merubah dari dilayani menjadi melayani dengan tulus & ikhlas,

pelanggan adalah orang terpenting yang harus dihormati, dilayani dan

dipuaskan keinginannya

4. Pengembangan budaya kerja, pembinaan, peningkatan kompetensi dan

profesionalitas SDM di KPPT

5. Sinkronisasi data dan peningkatan koordinasi yang dinamis dilandasi

semangat kebersamaan antara kppt selaku pemroses perijinan dengan

SKPD teknis yang terkait

Tahap Kedua

Optimalisasi teknologi informasi.

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan perijinan terpadu

yang memadai guna mendukung peningkatan kualitas layanan perijinan

terpadu.

2. Tersedia sebuah media informasi pelayanan perijinan terpadu yang

mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan kppt, memiliki


struktur informasi yang sistematis dan dinamis, tercipta sistem

pelayanan perijinan terpadu yang terintegrasi dan memungkinkan

pengajuan permohonan secara online oleh masyarakat pengguna untuk

jenis perizinan dan nonperizinan yang diimplementasikan oleh kantor

pelayanan perijinan terpadu.

Tahap Ketiga

Implementasi sistem informasi pelayanan perijinan terpadu (siapt) yang

terhubung secara online di tiga kecamatan, dan sekretariat daerah, maupun

skpd teknis untuk akses informasi layanan perizinan yang telah dilimpahkan,

dan mengintegrasikan siapt dengan sistem perizinan yang sudah ada di

skpd teknis melalui pengembangan sistem antar muka pada level data

maupun proses.

Tahap Keempat

Tercipta mekanisme layanan perijinan terpadu proaktif dan efektif yang

cepat, transparan, mudah, pasti, dan mantap yang mampu menstimulasi

penciptaan iklim usaha yang kondusif dan diharapkan mempunyai kontribusi

signifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Pemantapan Nilai dan Budaya kerja, diantaranya :

1. Memahami dan menghayati visi–misi, motto dan budaya kerja serta

janji pelayanan;

2. Meningkatkan pembinaan mental, spritual dan selalu melakukan

pengembangan kepribadian;

3. Menguasai dan memahami tugas pokok, fungsi serta standard

operational procedure (SOP) pelayanan perizinan;

4. Mencintai profesi dan memiliki etos kerja yang tinggi serta

meningkatkan kemampuan diri;

5. Berwawasan sosial, bersikap positif terhadap diri sendiri, orang

lain (atasan, bawahan, rekan kerja dan masyarakat umum), jabatan dan

perannya serta bermotifasi untuk bekerja dengan sebaik–baiknya;

6. Cakap dan ahli dalam bekerja serta tanggap atas tugas – tugas

khusus yang merupakan tuntutan dari jabatannya;

7. Bertekat untuk “memberikan pelayanan terbaik dan prima,

sepenuh hati dan profesional“ dibidang perizinan kepada


masyarakat;

8. Selalu berusaha untuk meningkakan kompetensi kerja (attitude, skill

dan knowledge);

9. Selalu berpola pikir dan bersikap mental positif sehingga akhirnya dapat

berperilaku positif

10. Selalu berorientasi kepada pelayanan publik berlandaskan kepada

prinsip–prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, menutup semua

celah manipulasi dan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme);

11. Mendengarkan, menerima dan menindaklanjuti setiap keluhan

(complain) yang disampaikan oleh masyarakat khususnya yang

menyangkut atas pelayanan yang diberikan;

12. Bersikap sopan santun, ramah, berkepribadian menarik , selalu

tampil yakin (rapi dan menarik), meyakinkan (dapat berkomunikasi

dengan baik) dan selalu memperhatikan sikap dan bahasa tubuh

disaat memberikan pelayanan.

Nilai

Adapun nilai-nilai yang diacu dalam pelaksanaan misi adalah :

a. Komitmen dan Konsistensi

1) Komimen adalah keteguhan hati, tekad yang mantap dan janji

untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakini.

2) Konsistensi adalah ketetapan, kesesuaian, ketaatan dan

kemantapan dalam bertindak sesuai dengan visi, misi, janji,

prinsip, amanah, kebijakan atau aturan dan nilai-nilai yang telah

ditetapkan (taat azas).

b. Keikhlasan dan kejujuran

1) Keikhlasan adalah kerelaan yang sepenuh hati, yang datang dari lubuk

hati, serta tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas suatu

perbuatan, khususnya, yang berdampak positif bagi orang lain;

2) Kejujuran adalah sikap yang berpihak pada kebenaran dan sikap

moral yang terpuji (morally up right), sehingga berani menolak

dan bertindak melawan segala kebathilan yang bertentangan

dengan suara hati.

c. Kebersamaan dan dinamika kelompok.

1) Kebersamaan adalah suatu sikap dan perilaku yang

menggambarkan suasana hati bahwa dirinya merupakan bagian


dari kelompok kerja tertentu sehingga tumbuh perasaan bersama

yang kuat dalam suatu kelompok dan melahirkan kelompok kerja

yang sinergis dalam melaksanakan tugas bersama.

2) Dinamika kelompok adalah cara kerja kelompok yang bersifat

dinamis, kreatif, dan sinergis dalam melayani dan atau mencapai

sasaran kerja secara menyeluruh.

d. Disiplin dan keteraturan kerja

1) Disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, tenang dan

tetap taat pada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu,

walaupun dalam situasi yang sangat menekan sekalipun.

2) Keteraturan kerja adalah sikap dan tindakan yang mengikuti

jadwal dan sistem kerja yang telah tersusun dan terencana

secara baik serta bersifat sistematis, dinamis dan berorientasi

pada hasil “Start slowly and build it up slowly on reguler basis”.

e. Sopan santun dan ramah tamah

1) Sopan santun adalah sikap atau tindakan yang menunjukkan

budi pekerti yang mulia baik dalam tindakan maupun dalam

perkataan dalam memberikan pelayanan.

2) Ramah tamah adalah suatu sikap dan perilaku seseorang yang

menunjukkan keakraban, sopan dan senang membantu.

K. SARANA DAN PRASARANA (KENYAMANAN)

Untuk memberikan rasa nyaman kepada pemohon, ruangan KPPT Kota Batu

telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, yaitu ruang tunggu

dan tempat pelayanan yang memadai, tempat parkir, kamar kecil yang

bersih serta fasilitas lainnya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan.

L. KERAPIAN

Untuk memberikan kesan yang menyenangkan kepada pelanggan dan

meningkatkan citra aparatur pelayanan publik, maka Pegawai KPPT pada

anggaran tahun 2009 akan diberikan pakaian kerja khusus yang berbeda

dengan Pakaian Dinas Harian PNS. Untuk laki-laki kemeja lengan panjang

berdasi dan untuk perempuan memakai pakaian model jas dan blazer.


M. PARADIGMA PELAYANAN

Dalam era reformasi dan globalisasi, maka birokrasi dituntut untuk kreatif

dan inovatif. Disamping itu, aparatur harus bisa memposisikan dirinya

sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kepuasan masyarakat atau

pelanggan merupakan tujuan pelayanan. Oleh karena itu Senyum, Salam

dan Sapa senantiasa harus dihidupkan oleh Pegawai KPPT dalam

memberikan pelayanan dengan tanpa membedakan status maupun gender.

N. PEMANTAUAN KEPUASAN MASYARAKAT

Untuk mengetahui kekurangan dan keberhasilan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat, maka KPPT akan melakukan evaluasi berkala

(semesteran dan tahunan) serta survey tentang kepuasan pelanggan

melalui analisa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tanpa adanya saran, masukan dan koreksi dari pemohon, maka KPPT tidak

akan dapat mengetahui kekurangan dan memperbaiki kinerjanya. KPPT juga

akan menampung segala saran, masukan dan keluhan serta pengaduan

tentang masalah perijinan.

O. WUJUD KOMITMEN PEMERINTAH KOTA BATU

Wujud komitmen Pemerintah Daerah Kota Batu dalam upaya peningkatan

mutu pelayanan publik, antara lain yaitu :

1. Penetapan Peraturan Daerah Kota Batu nomor 6 Tahun 2008 jo

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, yang termasuk di

dalamnya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu ;

2. Peraturan Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendelegasian

sebagian Kewenangan di bidang Pelayanan Perijinan kepada Kepala

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu.

P. MANFAAT ADANYA KPPT

Adapun manfaat dan dampak adanya KPPT, yaitu :

1. Masyarakat mendapat pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan pasti ;

2. Efisiensi waktu, karena berbagai macam perijinan diselesaikan dalam

satu tempat ;


3. Meningkatnya jumlah perijinan dan legalitas tempat usaha ;

4. Meningkatnya penerimaan PAD ;

5. Meningkatnya investasi ;

6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja ;

7. Terbentuknya citra yang baik tentang pelayanan publik ;

8. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

Q. PENUTUP

Bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (One Stop

Service) merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi

oleh Pemerintah Kota Batu. Untuk mewujudkan kepuasan pelanggan dan

peningkatan kualitas pelayanan publik, maka Pegawai KPPT harus

berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Sistem, mekanisme, standar pelayanan dan kewenangan yang

didukung oleh SDM, sarana dan prasarana yang memadai serta komitmen

yang tinggi dari Kepala Daerah merupakan kunci sukses pelayanan terpadu

satu pintu (One Stop Service).

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ttd M. SYAMSUL BAKRI, S.Sos. M.M Penata Tingkat I NIP. 19711027 199101 1 001



Diagram Alur Perizinan Investasi (Penanaman Modal)

Selayang Pandang KPPT Kota Batu

Documents