-
66
Laporan Utama
Akhirnya pemangku
kepentingan atau seti-
daknya pemerintah
kini dapat bernafas
lega. Undang-Undang
tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (UU PKP) akhirnya
disahkan oleh DPR dalam Rapat
Paripurna DPR RI pada tanggal 17
Desember 2010.
Menteri Negara Perumahan Rakyat
(Menpera), Suharso Monoarfa, pada
kesempatan saat menyampaikan
Pendapat Akhir Presiden terhadap
RancanganUndang-Undang (RUU)
tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman dalam Rapat Paripurna
DPR RI tersebut di Gedung Nusan-
tara II DPR, mengatakan perumahan
dan kawasan permukiman merupa-
kan penegasan politik hukum nasio-
nal di bidang perumahan dan ka-
wasan permukiman.
Lebih lanjut, Menpera menambah-
kan, pemerintah dalam hal ini mem-
berikan apresiasi yang setinggi-ting-
ginya kepada DPR RI yang telah
mengambil inisatif dan menyelesai-
kan RUU tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman ini.
Dalam UU ini, ungkap Menpera,
setidaknya ada beberapa hal penting
yang diharapkan dapat mendorong
peningkatan program di sektor pro-
perti Indonesia.
Pertama, perumahan dan kawasan
SHUPXNLPDQ GLGHQLVLNDQ VHEDJDLsatu kesatuan sistem yang terdiri atas
pembinaan, penyelenggaraan peru-
mahan, penyelenggaraan kawasan
permukiman, pemeliharaan dan per-
baikan, peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman
kumuh, penyediaan tanah, penda-
naan dan pembiayaan, dan peran
serta masyarakat.
Penyelenggaraan perumahan meru-
pakan tanggung jawab negara, dan
pembinaannya dilaksanakan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah,
katanya.
Selamat Datang
Undang-Undang Perumahandan Kawasan Permukiman
Sumber foto: Humas Kemenpera
-
Edisi 3
Tahun 2010
7
Edisi 3
Tahun 2010
7
Kedua, adanya pembagian tugas dan wewenang pemerintah dalam melak-sanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukim-an sepenuhnya mengacu kepada oto-nomi daerah dan kemandirian daerah serta pembagian dan pemisahan fungsi regulator dan operator.
Ketiga, pemenuhan kebutuhan ru-mah sebagai kebutuhan dasar manu-sia Indonesia dilaksanakan melalui penyelenggaraan perumahan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan hukum serta peran serta masyarakat.
UU ini diorientasikan dalam rangka menjamin kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan atau memiliki rumah yang layak da-lam lingkungan yang sehat, aman, se-rasi dan teratur, tandasnya.
Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini secara keseluruhan mencerminkan adanya keberpihakan yang kuat sekaligus memberikan kepastian bermukim terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, ujar Menpera.
Untuk memastikan ketersediaan ru-mah bagi MBR, imbuh Menpera,dirinya juga berharap badan hukum yang melakukan pembangunan peru-mahan wajib mewujudkan peruma-han dengan hunian berimbang.
Materi Baru dalam UU Perumah-
an dan Kawasan Permukian
Undang Undang PKP terdiri dari 18 bab dan 167 pasal, yang menunjuk-kan cukup banyaknya materi yang di-cakup. Berbeda dengan Undang Un-dang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang relatif lebih ringkas, hanya terdiri dari 10 bab dan 42 pasal.
Perbedaan utama dari UU Perumah-an dan Kawasan Permukiman (UU PKP) dengan pendahulunya adalah
kondisi yang melatar belakangi kela-hirannya. Pada saat undang-undang perkim (lama) diundangkan, era oto-nomi daerah belum dimulai sehingga perumahan belum merupakan urus-an wajib pemerintah daerah. UUD tahun 1945 juga belum diamande-men. Selain itu, kondisi perumahan dan termasuk juga perkotaan belum serumit saat ini.
Pembangunan perumahan yang te-lah menjadi urusan wajib pemerin-tah daerah sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme-rintahan antara Pemerintah, Peme-rintahan Daerah Provinsi, dan Pe-merintah Daerah Kabupaten/Kota, kemudian menjadikan materi tentang tugas dan wewenang dibahas secara rinci untuk masing-masing tingkatan pemerintahan mulai dari Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Materi tugas dan wewenang tercantum dalam satu bab khusus dan 7 pasal.
Tidak sebagaimana lazimnya pada bagian Menimbang yang bersifat normatif, pada UU PKP selain hal normatif juga mencantumkan pe-negasan tentang rumah sebagai ke-butuhan dasar dan berperan strategis dalam pembentukan watak bangsa. Selain itu, dicantumkan juga negara bertanggungjawab dalam penyeleng-
garaan PKP, disertai perlunya peme-rintah lebih berperan dalam menye-diakan dan memberikan kemudahan dan bantuan bagi masyarakat. Bahkan juga mencantumkan pengakuan ter-jadinya kondisi masyarakat yang sulit memperoleh rumah yang layak dan terjangkau sebagai akibat kurangnya perhatian kepada kepentingan MBR.
Melengkapi banyaknya materi baru, beberapa istilah baru terkait juga diperkenalkan, yang tidak terdapat dalam undang undang lama seperti perumahan dan kawasan permukim-an, hirarki penanganan (rumah, pe-rumahan, kawasan permukiman, lingkungan hunian, permukiman), penyelenggaraan perumahan dan ka-wasan permukiman, kategori rumah (rumah komersial, swadaya, umum, khusus, negara), permukiman ku-muh, perumahan kumuh, pendana-an, pembiayaan, penyelenggara (seti-ap orang, badan hukum, pemerintah pusat, pemerintah daerah, menteri), dan MBR.
Hal yang baru dan paling mendasar adalah ditetapkannya lingkup peng-aturan penyelenggaraan PKP. Pene-tapan lingkup pengaturan ini bahkan secara rinci dalam 11 bab dan 142 pasal, sehingga dapat dikatakan isi undang undang ini adalah tentang penyelenggaraan perumahan dan ka-wasan permukiman. Penjelasan lebih mendalam tentang materi undang undang pada bagian lain edisi ini.
Hal paling utama yang terlihat berbe-da, bahwa UU PKP secara jelas men-cantumkan ruang lingkup penyeleng-garaan perumahan yaitu pembinaan, tugas dan wewenang, penyeleng-garaan perumahan dan kawasan per-mukiman itu sendiri, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap peru-mahan kumuh dan permukiman ku-muh, penyediaan tanah, pendanaan dan pembiayaan, hak dan kewajiban, serta peran masyarakat. Keseluruhan
^/
-
88
Laporan Utama
lingkup penyelenggaraan ini dirinci dalam bab tersendiri.
Hal baru lainnya yang terlihat sig-QLNDQGLDQWDUDQ\DDGDODKLVHLULQJdengan era otonomi daerah, peran Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota diatur secara jelas; (ii) mencantum-kan peraturan pelaksanaan tidak hanya dalam bentuk peraturan pe-merintah dan keputusan menteri tetapi bahkan peraturan daerah; (iii) walaupun masalah kekumuhan da-lam UU Perkim telah tercantum, namun UU PKP lebih maju karena juga memasukkan ide pencegahan kekumuhan; (iv) pemisahan penda-naan dan pembiayaan. Pengenalan materi sistem pembiayaan terkait dengan telah diluncurkannya Fasili-tas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); (v) pengaturan penghunian oleh orang asing telah terakomodasi, walaupun termasuk salah satu pasal yang cukup kontroversial; (vi) terkait dengan peran serta masyarakat, ter-lihat lebih maju dengan menjelaskan secara rinci bentuk peran serta terse-but. Termasuk adanya keleluasaan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukim-an, yang fungsi dan unsurnya diatur khusus dalam 2 ayat tersendiri; (vii) penerapan larangan yang bersifat me-nyeluruh yang mencakup masyarakat, pejabat pemerintah, dan pelaku lain-nya; (viii) sanksi yang lebih rinci, ter-masuk sanksi administratif.
Selain itu, UU PKP juga menga-manatkan penyusunan undang-un-dang rumah susun dan undang-un-dang tabungan perumahan.
Walaupun banyak yang menyoroti bahwa penulisan UU PKP masih kurang tertata, tetapi masih jauh le-bih baik dibanding UU Perkim. Da-lam UU PKP, pengkategorian bab dan pasal sudah lebih baik
Pelibatan Pemangku
Kepentingan
Kritik yang juga banyak didengung-kan adalah kurangnya keterlibatanpemangku kepentingan dalam proses penyusunan. Kritik ini tidak sepenuh-nya benar dengan mempertimbang-kan telah diselenggarakannya kegi-atan jaring pendapat (SXEOLF KHDULQJ).Walaupun mungkin belum sebanyak yang diinginkan tetapi paling tidak tercatat 3 (tiga) kali jaring pendapat yaitu (i) Jaring Pendapat Komisi V DPR RI yang berlangsung di Medan dan Makassar pada tanggal 7 dan 9 Februari 2010. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengi-rimkan 2 (dua) tim yang terdiri dari 14 orang anggota untuk melakukan Jaring Pendapat ke Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan. Jaring pendapat ini ditujukan untuk menyerap aspirasi atas RUU tersebut dari seluruh pemangku kepentingan terkait di Provinsi tersebut; (ii) Dis-kusi Kelompok Terfokus Interdep dengan Komisi V DPR RI pada
tanggal 12 Februari 2010. Komisi V DPR-RI juga melakukan kegiatan diskusi dengan Sekretaris Kemente-rian Perumahan Rakyat, civitas aka-demika dari fakultas hukum, jurusan teknik sipil, jurusan teknik lingkung-an, fakultas teknik arsitektur Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjajaran, Dirjen Cipta Karya Ke-menterian Pekerjaan Umum, Ketua Umum DPP REI, Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Ketua Umum APERSI, Ketua Umum IAP, dan Ketua Umum MP3I; (iii) Diskusi Kelompok Terfokus yang diseleng-garakan Kemenpera dengan meng-undang para pakar pada tanggal 22 Februari 2010. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perguruan tinggi, pe-mangku kepentingan perumahan dan instansi pemerintah. Dari perguruan tinggi dihadiri oleh wakil Universitas Andalas, UGM, ITB. Pemangku ke-pentingan perumahan diwakili oleh BTN, Perum Perumnas, DPP REI, DPP APERSI, MP3I, Ikatan Arsitek Indonesia, dan Ikatan Ahli Peren-cana. Pihak Pemerintah terdiri dari Kementerian Perumahan Rakyat, Ba-dan Pertanahan Nasional, Kemente-rian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain itu, tidak terhitung kegiatan diskusi berskala lebih kecil seperti misalnya yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), seperti misalnya Dis-kusi Penguatan Lembaga Peruma-han untuk Penyediaan Perumahan Bagi MBR: Kajian RUU Perumahan dan Permukiman di Jakarta, pada Desember 2010, dan diskusi Mem-bedah RUU Perkim dalam Menjawab Tantangan Pembangunan Perumah-an ke Depan pada Oktober 2010.
Tidak Ada Gading
yang Tak Retak
Terlepas dari kelengkapan materi yang tercakup dalam UU PKP, masih terdapat kritik yang ditujukan pada
^/
-
Edisi 3
Tahun 2010
9
Edisi 3
Tahun 2010
9
keberadaan undang-undang ini. Kri-tik paling tajam terutama menyang-kut prosesnya yang dianggap kurang melibatkan pemangku kepentingan. Walaupun sebenarnya kegiatan jaring pendapat telah dilaksanakan pada be-berapa kesempatan.
Menyangkut isinya, kritikan utama adalah kesulitan memahami materi dalam waktu singkat terutama karena keterkaitan antarbab dan antarpasal kurang terlihat. Disarankan agar dibuatkan semacam pemetaan dalam bentuk bagan berdasarkan kategori materi sehingga keterkaitan antarbab antarpasal dapat terlihat jelas.
Terkait dengan kepedulian pada MBR, dikatakan bahwa undang-un-dang ini masih kurang memberi per-hatian. Walaupun sebenarnya kalau dicermati bahkan pasal-pasal yang menyangkut MBR terkesan banyak sekali. Bahkan pada semua bab terda-pat pasal yang terkait tentang MBR.
Bagi kelompok pelaku pembangun-an perumahan swadaya, substansi undang-undang dinilai cenderung berpihak kepada pengembang kare-na UU tersebut gagal mengatur se-cara jelas tentang perlindungan dan pemberdayaan perumahan swadaya.
Padahal, mayoritas kebutuhan peru-
mahan di Indonesia dipenuhi sendiri
oleh masyarakat. Walaupun jika di-
simak, dalam UU PKP Pasal 15 ayat
p dinyatakan bahwa pemerintah ka-
bupaten/kota dalam melaksanakan
pembinaan mempunyai tugas salah
satunya memberikan pendamping-
an bagi orang perseorangan yang
melakukan pembangunan rumah
swadaya
Dilain pihak, para pengembang me-
nyatakan banyak ancaman baik pi-
dana maupun denda bagi pengem-
bang jika melanggar ketentuan yang
berlaku. Mestinya yang diberi sanksi
adalah penghambat, bukan semata-
mata para pengembang. Kritik ini
juga kurang jelas mengacu kepada
siapa. Walaupun demikian, dalam
pasal yang mengatur sanksi, semua
pemangku kepentingan baik pejabat,
perorangan, maupun badan hukum
yang melanggar larangan yang ter-
cantum dalam undang undang akan
dikenai sanksi baik administratif
maupun pidana.
Ada pula yang menyatakan substansi
UU berpotensi menimbulkan krimi-
nalisasi terhadap masyarakat. Ini
antara lain terkait adanya sanksi bagi
masyarakat yang menolak relokasi
atau penggusuran. Padahal relokasi
dilakukan berdasar alasan yang jelas,
demi kepentingan umum, yang telah
di atur dalam undang undang. Se-
hingga sanksi tersebut harusnya dili-
hat sebagai upaya penegakan hukum
tanpa pandang bulu.
Sepertinya justru masalah utama da-
lam penyusunan undang undang ini
adalah tidak terjalin komunikasi yang
memadai diantara pemangku kepen-
tingan sehingga banyak kritik yang
disampaikan pada dasarnya telah
terakomodasi atau sebagian terako-
modasi.
Kembali lagi bahwa tidak satu apapun
yang sempurna di dunia ini. Demiki-
an pula halnya dengan Undang-Un-
dang PKP. Jika terdapat kekurangan,
hal tersebut dapat disempurnakan
melalui jalur yang disediakan untuk
itu. Apakah melalui MXGLFLDO UHYLHZ ke Mahkamah Konstitusi, atau penyem-
purnaan melalui Peraturan Pemerin-
tah atau peraturan pelaksanaan lain-
nya yang akan segera disusun.
Pekerjaan Rumah
Terselesaikannya undang-undang ini
bukan akhir dari pekerjaan buat
Sumber foto: Humas Kemenpera
-
1010
Laporan Utama
pemerintah dan pemangku kepen-tingan lainnya tetapi bahkan masih menunggu banyak pekerjaan rumah. Dalam undang-undang diamanatkan dilakukannya penyusunan peraturan perundang-undangan, yang meliputi (i) 2 (dua) undang-undang yaitu un-dang undang tentang rumah susun dan undang undang tabungan peru-mahan; (ii) 5 (lima) peraturan peme-rintah; (iii) 5 (lima) peraturan daerah; dan (iv) 3 (tiga) peraturan menteri. Terkecuali penyusunan undang-un-dang, jangka waktu yang diberikan undang undang untuk memenuhi pekerjaan rumah tersebut hanya se-tahun sejak undang undang ini ber-laku. Jadi bisa dibayangkan betapa sibuknya pemerintah nantinya.
Selain pekerjaan rumah tersebut di atas, terdapat beberapa pekerjaan rumah yang tidak ditetapkan jangka waktunya tetapi tentunya juga sebaik-nya diselesaikan dalam waktu dekat. Berdasar pasal 7 dikatakan perenca-naan perumahan dan kawasan per-mukiman termuat dan ditetapkan dalam RPJP, RPJM, dan rencana ta-hunan. Pada tingkat nasional, sebe-
narnya perencanaan PKP telah tera-komodasi dalam RPJP dan RPJM, termasuk rencana tahunan. Namun yang perlu mendapat perhatian ada-lah sejauhmana perencanaan PKP di tingkat propinsi dan kabupaten/kota telah terakomodasi dalam RPJP dan RPJM daerah. Atau bahkan mungkin perencanaannya PKP nya sendiri be-lum tersedia. Ini yang akan menjadi pekerjaan rumah besar dengan mem-pertimbangkan terdapat lebih dari 500 propinsi dan kabupaten/kota.
Beberapa tugas Pemerintah lainnya menyangkut pembinaan di bidang PKP adalah merumuskan dan me-
netapkan (i) kebijakan dan strategi nasional; (ii) kebijakan nasional ten-tang pendayagunaan dan peman-faatan hasil rekayasa teknologi; (iii) kebijakan nasional tentang penye-diaan kasiba dan lisiba. Pemerintah propinsi menindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dan strategi di tingkat propinsi. Kemudian peme-rintah kabupaten/kota menyusun dan melaksanakannya. Khusus di propinsi dan kabupaten/kota, pe-merintah setempat sesuai dengan tingkatannya ditugaskan menyusun rencana pembangunan dan pengem-bangan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas kabupaten/kota dan kabupaten/kota yang men-jadi pengganti Rencana Pembangun-an dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D).
Kewajiban lainnya terkait peran masyarakat adalah membentuk fo-rum pengembangan PKP di setiap tingkatan pemerintahan. Pada saat ini di tingkat nasional sedang dalam proses pembentukan Kelompok Kerja Perumahan yang dapat men-jadi embrio forum tersebut.
Dalam rangka menjaga kualitas pe-nyelenggaraan pembangunan PKP, pemerintah juga ditugaskan untuk PHODNXNDQ VHUWLNDVL NXDOLNDVLNODVLNDVLGDQUHJLVWUDVLNHDKOLDQNH-pada perorangan atau badan penye-lenggara pembangunan PKP.
Terakhir tentunya merupakan kegi-atan yang tak terpisahkan dari ke-beradaan UU PKP adalah sosialisasi Undang-Undang PKP kepada selu-ruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabu-paten/kota, baik pemerintah mau-pun non pemerintah.
Masih panjang perjalanan sebelum kemudian UU PKP benar-benarterlaksana di lapangan. Apapun itu, semuanya dimulai dari langkah kecil. Dimulai saat ini agar tidak kehilangan momentum (OM).
Kewajiban lainnya terkait peran
masyarakat adalah membentuk forum
pengembangan PKP di setiap tingkatan
pemerintahan.
^/
