Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan ... · soal pembukaan lahan di Kawasan hutan secara illegal. TN. Bromo Tengger Semeru. Berawal dari 5 Jip, yang ongkos jalannya

WEBINAR SDA-SERI 2.PENATAAN ULANG KEBIJAKAN DAN REGULASI SDA DI INDONESIA : RAGAM, MASALAH, DAN PEMBELAJARAN

Dr. Bambang HendroyonoSekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TRANSFORMASI PENGELOLAAN SDA : PRAKTEK BAIK DAN AKSI KOLEKTIF

POTRET : BEBAN MASA LALU YANG BERANGSUR TUNTAS

2.83

0.820.223

0.68

0.28 0.216

3.51

1.09

0.44

1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

FOREST AREA NON FOREST AREA INDONESIA

Langkah korektif yang semakin dapat mengendalikan laju penyusutan hutan

Perbaikan Tata Kelola Gambut (hutan tanaman

industry, perkebunan sawit dan lahan milik

masyarakat)

Penataan Alokasi Hutan dan Lahan (termasuk

penataan perizinan dan percepatan pengukuhan

kawasan hutan)

Penguatan Entitas di Tingkat Tapak

(termasuk pencegahan kebakaran hutan

dan peningkatan usaha ekonomi)

L a n g k a h p e r b a i k a n y a n g d i l a k u k a n

Penegakan

Hukum (termasuk tindak pembakaran dan

tindak pidana lainnya

2,65 jutahektare

4,07 jutahektare

Luas tanah obyek reforma

agraria yang dari kawasanhutan yang telah

direalisasikan

Luas akses kelola hutan oleh

masyarakat dalam

perhutanan sosial

Hutan Desa Batu Ampar, Padang Tikar, Kubu Raya. Telah memproduksi

kepiting 220 kg/keramba/bulan dengan penghasilan Rp. 15,4

juta/keramba/bulan. Saat ini telah ada 6 keramba, 1

keramba/kelompok untuk 15 nelayan. Produksi madu 18-30 kg/60

kotak/bulan atau setara 3 ton/tahun. Dijual dengan harga 150-200

ribu/kg. Saat ini setiap hamper setiap rumah memiliki 60-100 kotak

sarang lebah madu kelut. Off taker : CV Gerai Tembawang (madu kelut)

dan PT. Kayuh Nusantara Jaya (kepiting)

Hutan Kemasyarakatan GEMPA 01, Pulau Bangka. Sebuah Wisata

Mangrove Mengelola Hutan Kemasyarakatan sebagai pilihan untuk

menahan gempuran tambang timah di Pulau Bangka. 2.000

pengunjung/bulan memadati hutan Mangrove Munjang. Dengan

perahu tempel yang dikenakan tarif Rp. 10.000,-/orang setiap

pengunjung dapat menikmati suasana menelusuri hutan mangrove

dengan jalur sungai sepanjang 3 km atau kurang lebih 30 menit. Tidak

hanya itu di dalam hutan masih ada wahana permainan lain seperti

spot swafoto, sepeda gantung dan flying fox.

PENATAAN ALOKASI HUTAN DAN LAHAN.LANGKAH KOREKTIF UNTUK MENGURANGI KONFLIK TENURIAL, DAN

MENGAYUNKAN PENDULUM EKONOMI BAGI MASYARAKAT

Mendorong keadilan bagi masyarakat,

sekaligus menjadi instrumen pemerataan

wilayah.

AcehSumatera Utara

RiauSumatera Barat

JambiBengkul

u

Sumatera

Selatan

Lampung

Kalimantan Barat

Kalimantan

Selatan

Kalimantan

Tengah

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

SulawesiBarat

SulawesiTengah

PapuaBarat

Papua

FLEG 20,067 57,321 147,112 14,095 16,446 1,520 90,095 14,179 131,072 11,926 42,778 24,869 9,643 7,714 3,323 3,855 3,890

FBEG 18,274 32,811 160,688 7,365 19,794 4 51,321 10,582 149,563 27,023 121,541 10,437 7,645 10,756 465 11,945 7,774

Jumlah 38,341 90,132 307,800 21,460 36,240 1,524 141,416 24,761 280,635 38,949 164,319 35,306 17,288 18,470 3,788 15,800 11,664

he

kta

re

Pemulihan Ekosistem Gambut di Usaha Perkebunan

Riau JambiBangkaBelitung

SumateraSelatan

KalimantanBarat

KalimantanTengah

KalimantanTimur

KalimantanUtara

Papua Barat

FLEG 685,747 73,910 4,479 403,782 100,098 0 1,887 20,684 12,542

FBEG 384,101 42,739 10,741 284,202 112,188 11,305 5,113 34,814 38,440

Jumlah 1,069,848 116,649 15,220 687,984 212,286 11,305 7,000 55,498 50,982

he

kta

re

Pemulihan Ekosistem Gambut di Hutan Tanaman Industri

3,4 jutahektare

Luas pemulihan ekosistem gambut

selama 2015-2019 di hutan

tanaman industri, areal

perkebunan dan lahan milik

masyarakat.

TATA KELOLA GAMBUT MEMBENTUK KESEIMBANGAN BARU

Di areal pemulihan gambut, tidak terjadi lagi kebakaran dan

perikehidupan kembali tumbuh

Tidak terdapat hotspot dan firespot pada areal Pemulihan Ekosistem Gambut yang dipulihkan

Labuhan Batu, Sumatera Utara (lingkaran merah)

KPHP Gedong Wani, Kabupaten Lampung Selatan. Mengelola entitas

hutan bersama Kelompok Tani Hutan “Agro Sumber Rejeki” telah

mampu memproduksi minyak serah wangi (lemon grass oil). Dalam

sebulan tidak kurang dari Rp. 8 juta mengalir ke kas kelompok tani

hutan agro sumber rejeki. Selain minyak sereh, saat ini juga sedang

upaya pengembangan produk sereh wangi yang akan diproduksi

dalam bentuk balsam sereh.

KPH Batulanteh, Sumbawa. Kelompok Tani Hutan Brang Tampu di

Dusun Panik, Sumbawa, memproduksi kopi arabika 5.292 kilogram

dan kopi robusta 19.450 kilogram. Produksi Kemiri sebesar 316,24

ton mengisi sebagian besar pendapatan petani hutan. Produk lain

madu sebesar 4,5 ton di tahun 2018. Kopi, madu dan kemiri adalah

primadona di KPH Batu Lanteh. Sejak Pemerintah mendorong usaha

hasil hutan bukan kayu, KPH Bau Lanteh belum lagi terdengar cerita

soal pembukaan lahan di Kawasan hutan secara illegal.

TN. Bromo Tengger Semeru. Berawal dari 5 Jip, yang ongkos

jalannya masih berkisar di angka Rp 25.000. Sampai saat ini, sudah

ada lebih dari 600 unit Jip yang beroperasi di kawasan wisata

Bromo. Dalam sehari supir jip bias membawa pulang Rp. 450.000.

Selain itu terdapat juga Paguyuban Kuda di Kawasan Wisata Bromo,

dengan anggota sebanyak 400 orang. Tarif untuk menaiki kuda ini

berkisar Rp. 150.000 sekali jalan atau Rp. 250.000 rupiah untuk

Pulang-Pergi (PP). Tercatat pada tahun 2018 sebanyak 825.206

wisatwan datang ke TN Bromo Tengger Semeru.

TN. Tanjung Puting. Wisatawan menyusuri Sungai Sekonyer untuk

menikmati keindahan alam tropika menuju Camp Leaky untuk

trekking dan melihat Orangutan. Kapal-kapal ini dioperasikan oleh

masyarakat sekitar yang biasanya disewa dengan sistem paket

termasuk menginap. Biaya sewa berkisar Rp.50 juta selama 4

hari untuk 4-8 orang (tergantung ukuran kapal). Jumlah kapal

saat ini berjumlah 96 kapal dan 15 speed boat.

PENGUATAN ENTITAS

DI TINGKAT TAPAKGeliat tapak hutan yang semakin pada skala ekonomi yang

memeratakan ekonomi wilayah

K e s a t u a n P e n g e l o l a a n H u t a n T a m a n N a s i o n a l

KERJA KOREKTIF GAKKUM

562 684529

902

1439

2015 2016 2017 2018 2019

238

597

1094

1428

1734

2015 2016 2017 2018 2019

48

220126 158

659

2015 2016 2017 2018 2019

25

40 39

23 25

2015 2016 2017 2018 2019

858

Penanganan Pengaduan Pengawasan Izin Sanksi Administratif Kesepakatan di Luar

Pengadilan

Hakim Bersertifikasi

Lingkungan

4,116Penanganan Pengaduan

1,211Sanksi Administratif

152Kesepakatan di Luar Pengadilan

26Gugatan Perdata Melalui

Pengadilan

757P-21

1,228Operasi

194Fasilitasi Polisi & Jaksa

2 I n k r a c h t( S u d a h

E k s e k u s i )

7 I n k r a c h t ( P r o s e s

E k s e k u s i )

2 I n k r a c h t( P e r s i a p a n

E k s e k u s i )

- U p a y a h u k u m / P K

9 P r o s e s S i d a n g

( P N )

2 P e n d a f t a r a n

G u g a t a n

Putusan Perdata Terbesar

dalam Sejarah Indonesia” 4P e n y u s u n a n

G u g a t a n

GUGATAN PERDATA

38

65 68 76

4327 18

137

217

77

2539

88

172

138

2015 2016 2017 2018 2019

118

150134

166189

48 4534 32 35

2015 2016 2017 2018 2019

757 P-21 194 Fasilitasi

476Perambahan

290TSL

462Pembalakan Liar

5,091Pengawasan Izin

19.4IDR Triliun Nilai

Putusan

11 Inkracht

19.3IDR Triliun

Belum Eksekusi

TERIMA KASIH