SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG · 2017 laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) sekretariat dprd kabupaten bandung sekretariat dprd jl. raya soreang km 17 telp. 022-5897168

2017

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN BANDUNG

SEKRETARIAT DPRD JL. Raya Soreang KM 17 Telp. 022-5897168

IKHTISAR EKSEKUTIF

DPRD Kabupaten Bandung selama tahun 2017, selain itu LKIP juga merupakan

suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi secara menyuluruh.

Dalam rangka memberikan dukungan yang professional dan andal serta

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam optimalisasi pelaksanaan tugas

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah dirumuskan sasaran berikut target

sasarannya serta disusun rencana kinerja dan penetapan kinerja tahun 2017.

Realisasi dari penetapan kinerja tersebut dituangkan dalam LAKIP Sekretariat

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.

Pada sasaran Meningkatnya pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan DPRD

oleh SEkretariat DPRD secara umum realisasi atau tingkat capaian sasaran tersebut

rata-rata sebesar 100%.Karena dinamika pembahasan di Alat Kelengkapan DPRD

dan dukungan anggaran yang tersedia.

Pada sasaran meningkatkan Akuntabilitas dan kapabilitas Sekretariat DPRD

LKIP Tahun 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam

bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya bukan hanya

menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan

sertapartisifasi masyarakat secara umum, mewujudkan aparatur Negara yang

professional,efektif,efesien dan bersih merupakan tujuan utamaSekretariat DPRD

Kabupaten Bandung.

Namundemikian,selain keberhasilan terdapat juga ketidak berhasilan serta

adanya beberapa keluhan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukan

bahwa upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung belum

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang

baik adalah akuntabilitas, yang merupakan pertanggung

jawaban dari amanah atau mandate yang melekat pada suatu

lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2017 ini

disusun.LKIP inimenyajikan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

sepenuhnya berhasil. Hal ini akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dalam upaya memperbaiki pelaksanaan

kerja di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih member

manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan

organisasi.

Soreang, Desember 2016

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANDUNG

H. SLAMET MULYANA,SH.S.Ip.M.Si

Pembina UtamaMuda / IV.c NIP : 19600307 198503 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

1.2 MaksuddanTujuan

1.3 IsuStrategis Yang dihadapi

1.4 SistimatikaPenyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PerjanjianKinerjaTahun 2017

2.2 PerencanaanAnggaran 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CapaianKinerjaOrganisasi

3.2 Pengukuran,EvaluasidanAnalisisCapaianKinerja

3.3 RealisasiKeuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2. Rencana AksiTahun 2017

3. Rencana Aksi Tahun 2018

LKIP2017 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat

Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Sedangkan mengenai tugasnya

diatur oleh Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas

Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten

Bandung. Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap

DPRD yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang secara teknis operasional

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara

administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pimpinan tertinggi Dilembaga Sekabupaten Bandung dijabat seorang

Sekretaris yang mengemban tugas fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis

dilaksanakan Oleh Kepala Bagian Hukum & perundang-undangan, Kepala Bagian

Umum, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian Persidangan dan di bawah

Kepala Bagian masih ada Kepala Sub Bagian ( Kasubag)

Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam

menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, administrasi keuangan,

penyelenggaraan kehumasan dan protocol lingkup DPRD. Dalam

menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Babupaten

Bandung mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan;

c. Penyelenggaraan kehumasan dan protokoler lingkup DPRD;

d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan

e. Penyelengaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam

mendukung tugas dan fungsi DPRD;


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh

seorang Sekretaris DPRD sebagaimana table tentang Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung di bawah ini:

SEKRETARIS

DPRD

KABAG UMUM KABAG PROGRAM

DAN KEUANGAN

KABAG

PERUNDANG-

UNDANGAN

KABAG RAPAT

DAN RISALAH

KASUBAG TATA

USAHA DAN

KEPEGAWAIAN

KASUBAG

RUMAH TANGGA

KASUBAG HUMAS

DAN PROTOKOL

KASUBAG

PROGRAM&

KEUANGAN

KASUBAG

AKUTANSI

KASUBAG

VERIFIKASI

KASUBAG PERDA

INISIATIF

KASUBAG

PRODUK HUKUM

KASUBAG

DOKUMENTASI

KASUBAG ALAT

KELENGKAPAN

DPRD

KASUBAG

RISALAH

PERUNKABA

G

PERSIDANGA

N

PENGKAJIAN &

PENGEMBANGA

N HUKUM

VERIFIKASI

KASUBAG

PENINGKATAN

KAPASITAS DPRD

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG


TABEL KEADAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG

MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN

NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH (Orang)

1 PNS 51

2 Kontrak Kerja/Sukwan 23

JUMLAH 74

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini adalah :

1. Untuk mengukur pencapaian tujuan pokok dan fungsi, sebagai masukan dalam

peningkatan kinerja Sekretariat DPRD.

2. Untuk menginventarisir, menghimpun serta mengumpulkan bahan informasi

penting bagi kelancaran seluruh kegiatan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten

Bandung oleh Sekretariat DPRD.

3. Untuk melengkapi dan menyusun bahan-bahan laporan dari pelaksanaan tugas

Bupati Bandung, dalam menghadapi Penyampaian Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bandung.

4. Untuk mengevaluasi, mengkaji dan menelaah kegiatan DPRD dan Sekretariat

DPRD, sebagai langkah meningkatkan peranan DPRD dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya.

5. Menyimpan data dan informasi hasil kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD,

dalam setiap tahun anggaran melalui sistem informasi manajemen.

1.3. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam kiatan dengan tugas

pokok dan fungsi dalam pelayanan antara lain sebagai berikut:

a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan

peraturan dan perundangan-undangan yang digunakan.


b. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan

c. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan program kerja

yang telah ditetapkan.

d. Jadwal kegiatan yang selalu berubah

e. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam

kelancaran pengambilan keputusan.

1.4. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 Tentang

pemerintahan DaerahDalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang No 4 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang no 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah

Kabupaten dalam LIngkungan provinsi Jawa Barat ( lembarana Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan lembaraan Negara

republic Indonesia Nomor 2851);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan ReformasiBirokrasi

Nomor PER/09/M/.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di LIngkungan Instansi pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi

system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas

Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung;

1.5. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Sistimatika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP )

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2017 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Isu Strategis Yang dihadapi

1.4 Sumber Daya Aparatur

1.5. Dasar Hukum

1.6. Sistimatika Penyajian

BAB II 2.1. PERENCANAAN KINERJA

2.2 Rencana Strategis Sekretariat DPRD

2.3 IKU Dan target Kinerja

2.4. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja dan Target Relaisasi

3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

3.3. Realisasi Kinerjsa Serta Capaian Tahun Berjalan dengan Target

Jangka Menengah

3.4. Analisis Penyebab dan Solusi Capaian Kinerja

3.5 Analisis Sumebr Daya Manusia

3.6. Analisis Program/Kegiatan

3.7. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin

dicapai selama waktu satu sampai lima tahun secara sistimatis dan

berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada

atau timbul.

a. VISI

Pelaksanaan Program Kerja Sekretariat DPRD berpijak dari latar belakang

Visi Kabupaten Bandung 2016-2021 yaitu:“Memantapkan Kabupaten Bandung

yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang

Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan

Berwawasan Lingkungan”.Maka sebagai operasionalnya di tetapkan VISI

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yaitu: “Terwujudnya Pelayanan Prima

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Bandung yang Efektif, Efisien, Transparan dan

Akuntabel dalam menunjang kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif”.”

b. MISI

Adapun Rumusan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yaitu:

a. Meningkatkan Upaya pencapaian kinerja secara optimal bagi DPRD dan

sekretariat DPRD,dengan memegang prinsip efektif,efisien,transparan dan

akuntabel .

b. Mendorong upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas anggota DPRD .

c. Meningkatkan kualitas dukungan administrative dan fasilitasi kegiatan DPRD

.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dari aspek

intelektual,administrasi dan manajerial.

d. Meningkatkan dukungan anggaran yang memadai guna kelancaran

pelaksanaan kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD.


e. Menyediakan ruang public sebagai sarana penyampaian informasi dan

menampung aspirasi masyarakat.

f. Peningkatan upaya-upaya mendukung terciptanya hubungan yang harmonis

antara Eksekutif dan Legislatif.

c. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas,Sekretariat DPRD Kabupaten

Bandung menentukan Tujuan dan Sasaran kinerja Sekretariat DPRD.Tujuan kinerja

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2017sesuai adalah meningkatkan

efisiensi dan efektivitas penyenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan

kewenangan.

MISI TUJUAN

MeningkatkanKualitas dan Efektivitas FasilitasiTugas dan

FungsiSekretariat DPRD Kabupaten

Bandung

Meningkatnya Kulitas Pelayanan Tugas

dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten

Bandung

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Setwan

Nilai AKIP

% BMD dalam Keadaan Baik

d. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yangtelah dirumuskan

sebelumnya secara terukur dan dapatdicapai dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat

DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021


TUJUAN DAN SASARAN SEBELUM DI REVIU

2.2. HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN

BANDUNG

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta

merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten

Bandung yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka

MenengahDaerah Kabupaten Bandung. Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Tujuan Sasaran

Terwujudnya peningkatan

pengelolaan administrasi dan

fasilitasi kegiatan DPRD

secara efektif, efisien,

transparan dan akuntabel

dalam menunjang

harmonisasi kemitraan

antara Eksekutif dan

Legislatif.

- Tercapainya peningkatan kinerja Sekretariat

DPRD melalui dukungan administrasi, serta

sarana dan prasarana yang memadai.

- Terpenuhinya dukungan fasilitasi pelaksanaan

tugas DPRD dan Sekretariat DPRD.

- Terciptanya kualitas kerja yang optimal.

- Tercapainya peningkatan kelancaran tugas

anggota DPRD yang didukung dengan

peningkatan kualitas sumber daya aparatur

yang mempunyai kemampuan intelektual,

administratif dan manajemen.

- Terselenggaranya evaluasi dan analisa

pelaksanaan program kerja yang telah

ditetapkan.

- Terjalinnya komunikasi dan sinkronisasi tugas

yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD

dengan masyarakat.

- Terciptanya pemahaman terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku.


Kabupaten Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari

tahun 2016-2021.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola

pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana

Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung pada masa jabatannya, dengan demikian

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

a. Visi

Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung :Terwujudnya Pelayanan Prima

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Bandung yang Efektif, Efisien, Transparan dan

Akuntabel dalam menunjang kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif”.”

b. Misi

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

organisasi dalam rangka mewujudkan visi.Dengan pernyataan misi ini

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi

Sekretariat DPRD Kabaupaten Bandung Tahun 20160-2021 adalah sebagai

berikut “”MeningkatkanKualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Tugas Dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung”.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahunan.Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

penyataanVisi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan IndikatorKinerja

saran.

Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat

sebagaimana Tabel berikut :


Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya

kualitas Tata Kerja

Sekretariat DPRD

Meningkatkan Kualitas

dan Fasilitas pelayanan

dalam setiap kegiatan

DPRD

Persentase Fasilitasi Kegiatan /

Rapat Rapat Pimpinan dan

Anggota DPRD

persentase Pemenuhan sarana

dan Prasarana

Menigkatkan

Kapasitas dan

Kapabilitas Apartur

Setwan

Meningkatkan

Akutanbilitas Sekretariat

DPRD

Nilai AKIP

Persentase BMD dalam Keadaan

Baik

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam

perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung disusun untuk

mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu pula rencana strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung diharapkan dapat mewujudkan singkronisasi

dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bandung.

Penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah

melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun

2016-2021, sehingga rencana Staretegis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

merupakan hasil rumusan bersama seluruh komponen Sekretariat DPRD Kabupaten

Bandung.

Selanjutnya rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tersebut

dijabarkan kedalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD kabupaten Bandung yang

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam


rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dimuat program dan

kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2.INDIKATOR KINERJA UTAMA HASIL REVIU

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007

tentangPedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan

Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan

dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bandung telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah . Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas,

Pemerintah Kabupaten Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja

Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat

Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu

organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD,

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik diperlukan adanya indicator kerja yang merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah , adapun

penetapan target Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah sebagai

berikut:

Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung

NO Indicator kinerja Formulasi pengukuran

1 Jumlah Fasilitasi Kegiatan

Pimpinan dan Anggota DPRD

Jmlh Keg yang jadwalkan X 100 Jmlh Keg yg dilaksanakan

2 Nilai AKIP Hasil Nilai AKIP Inspektorat

3 Persentase BMD dalam

Keadaan Baik Jmlh Aset _________________ X 100 Jmlh Aset Dlm Keadaan Rusak


Berdasarkan paparan di atas dapat rangkum ke dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN SEBELUM REVIU SETELAH REVIU

TUJUAN Terwujudnya peningkatan pengelolaan

administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD

secara efektif, efisien, transparan dan

akuntabel dalam menunjang harmonisasi

kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif.

Meningkatnya kualitas Tata Kerja Sekretariat DPRD

SASARAN - Tercapainya peningkatan kinerja

Sekretariat DPRD melalui dukungan

administrasi, serta sarana dan

prasarana yang memadai.

- Terpenuhinya dukungan fasilitasi

pelaksanaan tugas DPRD dan

Sekretariat DPRD.

- Terciptanya kualitas kerja yang optimal.

- Tercapainya peningkatan kelancaran

tugas anggota DPRD yang didukung

dengan peningkatan kualitas sumber

daya aparatur yang mempunyai

kemampuan intelektual, administratif

dan manajemen.

- Terselenggaranya evaluasi dan analisa

pelaksanaan program kerja yang telah

ditetapkan.

- Terjalinnya komunikasi dan sinkronisasi

tugas yang baik antara Pemerintah

Daerah, DPRD dengan masyarakat.

- Terciptanya pemahaman terhadap

peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas pelayanan dalam setiap kegiatan DPRD

Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan

Anggota DPRD

porsentase Fasilitasi

Kegiatan / Rapat Rapat

Pimpinan dan Anggota

DPRD

Porsentase

Pemenuhan sarana

dan Prasarana

Nilai AKIP Nilai AKIP

Persentase BMD dalam Keadaan Baik Persentase BMD

dalam Keadaan Baik


2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi

pemerintahan bukan hanya bersifat Administratif tetapi diharapkan dapat mengarah pada

manajerial yang memiliki efec ke bawah dan kesamping dalam organisasi tersebut.Dengan

begitu penandatangan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi

yang kurang rapih dan meminimalisir dan intervensi-intervensi dari pihak yang tidak

berkepentingan.

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem

Akuntabiltas Kinerja Instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri

pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi

Pemerintah.

Menurut teknis perjanjian kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan

penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai

penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator

kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati

sebagai pemberi amanah dan Sekretaris DPRD sebagai penerima amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya, adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Sekretaris DPRD untuk

meningkatkan integritas,akuntabilitas,transparansi, dan kinerja aparatur;

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kienerja aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi;

d. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

Perjanjian kinerja yang dilakukan antara Bupati dan Sekretaris DPRD dapat dilihat

sebagaimana table berikut:


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas pelayanan dalam setiap kegiatan DPRD

Persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD

100

2 Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD

Hasil Nilai * 70,01

Persentase BMD dalam Kondisi Baik

72,22

NO PROGRAM/KEGIATAN ANgGARAN KETERANGAN

(1) (2) (3) (4)

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.789.782.550,00

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.337.818.000.00

3 Peningkatan disiplin Aparatur 435.170.000.00

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

949.426.000.00

5

Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

716.205.000.00

6 Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

25.177.387.175.00

7 Peningkatan Kerjama Antar Pemerintah Daerah

1.197.593.372.00

8 Penataan Peraturan Perundanng-undangan 1.141.676.250.00


TABEL: TARGET INDIKATOR KERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

TUJUAN Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1

Meningkatkan Kualitas Tata Kerja Sekretariat DPRD

meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD

Persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD

100

100

100

100

100

Jumlah Pemenuhan sarana dan Prasarana

100 100 100 100 100

2

Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD

Meningkatkan Akuntabilitas Aparatur Sekretariat DPRD

Hasil Nilai * 70,01

70,01 70,01 70,01 70,01

Persentase BMD dalam Kondisi Baik

72,22 72,22 72,22 72,22 72,22


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung merupakan

bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun yang memuat realisasi kinerja

yang diperjanjikan tahun 2017, dalam bab ini juga disajikan akuntabilitas keuangan yang

memuat realisasi anggaran tahun 2017.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi

pemerintah.Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment)

yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang

merupakan indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian

tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan

menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap

penting dan pengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan

mudah dievaluasi.Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan

disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut

dapat diukur pencapaiannya.

Analisis Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja sebagai berikut


SASARAN 1


NO INDIKATOR TARGET REALISASI % CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Porsentase pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan / rapat DPRD oleh Sekretariat DPRD

100% 100%

100%

Untuk sasaran 1 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah Persentase

fasilitasi kegiatam / rapat DPRD oleh Sekretariat DPRD . Berdasarkan Tata Tertib

DPRD , bahwa jenis rapat DPRD terdiri atas :

a. Rapat Paripurna

b. Rapat Paripurna Istimewa

c. Rapat Pimpinan DPRD

d. Rapat Fraksi e. Rapat Konsultasi

e. Rapat Badan Musyawarah (BAMUS)

f. Rapat Komisi h. Rapat Gabungan Komisi

g. Rapat Badan Anggaran

h. Rapat Badan Pembentukkan Peraturan Daerah

i. Rapat Badan Kehormatan l. Rapat Panitia Khusus

j. Rapat Panitia Khusus

k. Rapat Kerja

Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan sehingga

memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung menyiapkan kegiatan

penyelenggaraan rapat tersebut. Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut, Rapat

Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan

keputusan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD. Disamping itu kegiatan DPRD


Kabupaten dalam Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD Kabupaten Bandung .

Sehubungan hal tersebut di atas kami berani menargetkan target

tahunannya untuk indikator kinerja yang pertama sebesasr 100%. Kegiatan rapat

tersebut sudah terjadwalkan dan memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung

menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut mengingat bahwa kegiatan

kegiatan termaksud sudah bisa diprediksi dalam satu tahun anggaran. Sehingga kami

sudah menyiapkan baik dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana. Untuk

kegiatan rapat-rapat sebagai salah satu media untuk musyawarah dalam rangka

pengambilan keputusan bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang telah dilaksanakan

selama tahun anggaran 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini

No Jenis Rapat Jumlah

Ket Target Realisasi

1 Rapat Paripurna 27 26

2 Rapat Pimpinan 12 12

3 Rapat Fraksi 12 12

4 Rapat Konsultasi & Koordinasi 22 22

5 Rapat Badan Musyawarah 12 12

6 Rapat Komisi 40 37

7 Rapat Gabungan Komisi 5 4

8 Rapat Badan Anggaran 12 12

9 Rapat Badan Pembentukan PERDA 12 12

10 Rapat Badan Kehormatan 12 12

11 Rapat Panitia Khusus 4 4

12 Rapat Kerja 5 5

13 Rapat Dengar Pendapat 10 10

14 Rapat Dengar Pendapat Umum 5 5

15 Kunjungan kerja Pimpinandan Anggota dalam 50 50


Dari hasil di atas maka dapat dilihat capaian kinerja selama 1 (satu) tahun

terhadap fasilitasi rapat-rapat, sebagai berikut :

336 X 100 = 99,47%

338

Dari segi persentase capaian memang di bawah target 100%, hal ini

disebabkan rapat yang bersangkutan dibatalkan serta adanya pelaksanaan

pengambilan keputusan beberapa RAPERDA yang disatukan dalam satu rapat

paripurna.

SASARAN 1


NO INDIKATOR TARGET REALISASI % CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana

100% 100%

100%

daerah

16 Koordinasi dan konsultasi luar daerah bagi

Pimpinan dan Anggta DPRD 22 22

17 Penyediaa tenaga ahli fraksi 6 6

18 Koordinasi permasalahan perundang-undangan 12 10

19 Kajian perturan perundang-undangan 17 14

20 Reses 3 3

21 Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD 26 24

22 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota

DPRD 12 12

jumlah 338 336


Tabel

Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Untuk sasaran 2 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana. Untuk indikator ini, kami

menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua kegatan Pimpinan dan

Anggota DPRD mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana.

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD Kota

Bandung.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian

indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka

capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja

dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih

transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan..

No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi Pengukuran

1. meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan DPRD

oleh Sekretariat

DPRD

1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

(Jml. Prasarana yg

ada) X 100%

2 Porsentase pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan / rapat DPRD oleh Sekretariat DPRD

Rapat yang terlaksana X

100%

Jml. Rapat yang

terjadwalkan

3. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja SKPD

4 Nilai hasil evaluasi AKIP Angka Nilai dari Inspektorat

5 Persentase BMD

dalam keadaan

baik

Jml. Aseet X 100%

Jml asset dlm keadaan rusak


Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari

masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing- masing indikator kinerja sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-6-2021 maupun Renja Tahun 2017

Sesuai ketentuan tersebut. Pelaporan Kinerja telah ditetapkan 2 sasaran

dengan 4 indikator kinerja sesuai Tabel berikut :

Sasaran 1, Indikator Kinerja Sasaran 1

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target Tahunan

Realisasi

Capaian(%)

1 meningkatkan

pelayanan dan

fasilitasi dalam

kegiatan DPRD

oleh Sekretariat

DPRD

1.Persentase

pemenuhan

sarana dan

prasarana

% 100 96,39% 96.39%

2. Porsentase

pelayanan dan

fasilitasi dalam

kegiatan / rapat

DPRD oleh

Sekretariat

DPRD

% 100 80.92 80.92%


Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi

setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung sesuai

sasaran 1 terdapat 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tabel di atas.

Untuk indikator kinerja yang pertama ditargetkan sebesar 100%, adapun

kriteria dari pemenuhan sarana dan prasarana dapat dilihat dalam

lampiran laporan ini. Untuk sarana dan prasarana Pimpinan dan anggota

DPRD diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pasal

17 ayat (1) yang berbunyi “Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1

(satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit

kendaraan dinas jabatan sedangkan untuk anggota DPRD yang

berbunyi “Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah

dinas beserta kelengkapannya.

Untuk fasilitas sarana dan prasarana lainnya bagi pimpinan dan

anggota DPRD diatur dalam pasal 25 ayat (3), bahwa setiap pimpinan dan

anggota DPRD mendapatkan fasilitasi berupa yang diuraikan ke dalam jenis

belanja sebagai berikut :

a. Belanja pegawai

b. Belanja barang dan jasa

c. Belanja perjalanan dinas

d. Belanja Pemeliharaan

e. Belanja modal

ad.b Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa

habis pakai seperti ATK, pakaian dinas, sewa rumah, premi asuransi

kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan

ongkos kantor lainnya.


ad.d. Belanja pemeliharaan antara lain sarana dan prasarana gedung kantor

dan Sekretariat DPRD, Pemeliharaan Kendaraan untuk Pimpinan,

Tunjangan Transfomasi untuk anggota DPRD, Tunjangan Perumahan.

ad. e Belanja modal.

Antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/ penambahan

gedung kantor , perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan

dinas Operasional Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah kekayaan

daerah. Jenis dan besaran cc nya untuk Pimpinan DPRD diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006, adapun

besaran jumlah tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD Kota Bandung diatur dalam Peraturan Peraturan Bupati

Bandung, Kondisi saat ini fasilitasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Kota Bandung yang berkenaan dengan kendaraan roda 4 adalah

sebagaimana tabel di bawah ini ;

Kendaraan roda 4

Kendaraan Jabatan dan operasional Pimpinan

NO NAMA JUMLAH

KENDARAAN JENIS

KENDARAAN KET

1 2 3 4 5

1 Ketua 1 Minibus Jabatan

2 Wkl Ketua I 1 Mini bus Jabatan

3 Wkl Ketua II 1 Mini bus Jabatan

4 Wakil Ketua III 1 Mini bus Jabatan

5 Anggota DPRD Tunjangan mobilitas

JUMLAH 4


Rumah Jabatan (Pimpinan) dan Rumah Dinas (Anggota)

NO

RUMAH JUMLAH

KETERANGAN

Jabatan (Pimpinan)

Rumah Dinas

(Anggota) 1 2 3 4 5

1 - - - Rumah Dinas Pimpinan dan anggota berupa uang tunjangan perumahan

Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Anggota DPRD Kabupaten

Bandung dan Fraksi-Fraksi telah difasilitasi ruang kerja masing- masing

disamping itu juga telah disediakan ruang-ruang rapat, sehingga bisa

menyelenggarakan rapat-rapat tidak diluar gedung/ruang sendiri. Jumlah

ruang kerja dan ruang rapat sebagaimana tabel di bawah ini :

NO

NAMA

JUMLAH RUANG KET

Rapat Kerja Tamu Tunggu Mandi/

WC

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pimpinan 4 4 4 4 4 Ruang Rapat

dan Ruang Kerja

dilengkapi

dengan prasarana a.l

- Komputer - Meja dan

kursi rapat

dan komputer

2 Anggota - - - - -

3 Komisi 4 4 4 4

4 Bapeperda 1 1 1 - -

5 Badan Anggaran 1 1 1 - 1

6 Badan Musyawarah 1 1 1 1 -


7 Badan Kehormatan 1 1 - - - - Lemari buku/ arsip

- Filling

cabinet

- Buffet - Telepon

- Infokus - White board - AC dan lain-

lain

8 Fraksi 6 6 - 6 2

Karena pemenuhan sarana dan prasarana antara perencanaan dengan realisasi

pelaksanaaan ada perbedaan kebutuhan mengingat dalam perjalanannya ada

perubahan dari rencana awal tetapi pada prinsipnya tidak menjadikan

terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagaimana grafik

dibawah ini :

Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi

Penyerapan Anggaran Sarana dan Prasarana

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4


Untuk Indikator Kinerja Porsentase pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan /

rapat DPRD oleh Sekretariat DPRD kami berani menargetkan target tahunannya

sebesar 100%. Kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan dan memudahkan

bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung menyiapkan kegiatan

penyelenggaraan rapat tersebut mengingat bahwa kegiatan-kegiatan termaksud

sudah bisa diprediksi dalam satu tahun anggaran. Sehingga kami sudah

menyiapkan baik dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana.

Sasaran 1, Indikator Kinerja Sasaran 2

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satua

n

Target

Tahunan

Realis

asi

Capaian(%)

1 meningkatkan pelayanan

dan fasilitasi dalam

kegiatan DPRD

oleh Sekretariat DPRD

1. Porsentase

pelayanan dan

fasilitasi dalam

kegiatan / rapat

DPRD oleh

Sekretariat

DPRD

2. Persentase

pemenuhan

sarana dan

prasarana

% 100 100 100.00

100.00


Sasaran 2, Indikator Kinerja Sasaran

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target Tahunan

Realisasi

Capaian(

%)

1 Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja SKPD

1. Nilai hasil

evaluasi AKIP

Angka 71.01 - -

2. Persentase

BMD dalam

kondisi baik

% 100 72.22 100.00

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD terdapat 2 (dua) indikator

kinerja. Untuk indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP

kami menargetkan nilai 70.01 mengingat kami belum mengetahui standar

penilaian yang diterapkan oleh Inspektorat Kota Bandung sebagai SKPD

pelaksana penilaian. hal ini belum dapat kami jadikan standar mengingat

indikator standar penilaian belum kami ketahui sehingga kami belum berani

menargetkan terlalu tinggi.

Untuk indikator kinerja yang kedua kami menargetkan 100% dengan

asumsi bahwa semua aset dalam keadaan masih layak untuk dipergunakan, sesuai

SIMDA Barang untuk aset DPR Kabupaten Bandung sekitar 72.22 % dalam keadaan

baik.


PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2016 S/D 2017

NO INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA REALISASI KETERANGAN

2016 2017 2016 2017

1

Persentase

fasilitasi kegiatan

Pimpinan dan

anggota DPRD

100 100 100 100

Setiap kegiatan

Pimpinan dan

Anggota dapat

terlayani dan

terfasilitasi dengan

baik

2 Hasil Nilai * 57,22 70,00

3 Persentase BMD

dalam Kondisi Baik 72,22 72,22 -

No

Indikator

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada Akhir

periode RPJMD

Tahun

2016

Realis

asi

Tahun2

017

Reali

sasi

Tahun

2018

Reali

sasi

Tahun

2019

Reali

sasi

Tahun

2020

Realisasi

1 Persentase

Fasilitasi Kegiatan

Pimpinan dan Anggota DPRD

100%

83,04

100%

81,10

100%

100%

100%

100%

2 Nilai SAKIP 57,22

3 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 72.22 72,22

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai


Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung DPA Sekretariat DPRD Kabupaten

Bandung bersasarkan jenis, belanja operaional dan belanja Modal sebesar Rp.

38.321.527.438,00 dengan serapan sumberdana APBD mencapai 84.98 % dengan

demikian dapat dikatakan tahun 2017 kondisi anggaran adalah Silpa

Rp.14,661,020,779.00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran

agar lebih efisien disamping perubahan kegiatan dewan yang menyebabkan tidak

optimalnya penyerapan anggaran.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian

target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

N

O Program Pagu Anggaran

Triwulan 1 Triwulan2 Triwulan3 Triwulan4

Realisasi % Realisasi % Realisasi % Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah

25.177.387.175,- 1.057.810.998 4,57 7.077.879.708 30.56 11.943.960.541 51.58 20.374.555.266 80.92

2 Pelayanan Administarsi perkantoran

6.789.782.550,-

250.846.710

4.73

2.739.669.951

46.82

3.927.561.201

67.12

6.559.3553.944

96.61

3 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

949.426.000,-

31.290.000

4.35

265.930.000

36.97

367.085.000

51.04

838.254.350

88.29

4 Peningkatan Disiplin Aparatur

435.170.000,- 0 0

63.527.000 22.46

268.585.000

94.97

422.235.000

97.03

5 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.337.818.000- 107.860.000 8.38 440.049.180

34.27

748.516.980

58.30

2.253.321.380

96.39

6 Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan

716.205.000,-

32.057.000

5.54

232.791.000

40.20

311.872.500

53.86

562.349.343

78.52

7 Penataan Peraturan Perundang undangan

1.141.676.250,-

23.942.419

2.64

41.404.919 42.36

225.678.419

45.35

889.856.434

77.94

8 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1.197.593.372,-

66.850.000

16.25

226.476.800

55.05

314.976.800

76.57

971.304.800 81.10


Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang di rencanakan dan dimanfaatkan

untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh

Sekretariat DPRD Kota Bandung pada Tahun 2017.

Indikator Pencapaian Target Kinerja

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET KINERJA

CAPAIAN KINERJA

%

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Sekretariat DPRD Kab.Bandung

Terpenuhinya gaji dan

tunjangan pegawai Sekretariat DPRD

14 bulan

14 bulan

100

I

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Surat-surat dan naskah dinas disampaikan tepat

waktu

1 tahun

1 tahun

100

2

Penyediaan jasa komunikasi sumber

daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yg memadai

dan penunjang kebutuhan perkantoran

12 bln

12 bulan

100

3

Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Meningkatnya pelayanan dan kinerja pegawai

1 unit Jaringan

1 unit jaringan

100

4

Penyediaan jasa jaminan Barang milik daerah

Pemenuhan kebutuhan pengamanan kantor

1 tahun

1 tahun

100

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tercapainya kebersihan lingkungan kantor

12 bulan

12 bulan

100

6

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksana nya perbaikan peralatan kerja

12 jenis

12 jenis

100

7

Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor

12 bulan

12 bulan

100

8

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

46 brg cetakan

46 brg cetakan

100

9

Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen

instalasi listrik/penerangan

13 jenis

13 jenis

100


10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan ktr yang memadai

20 jenis

20 jenis

100

11 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

14 jenis barang

14 jenis barang

100

12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Per Undang2an

17 surat kbr/Majalah/

tayang

17 surat kbr/Majalah/

tayang

100

13 Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya bahan logistic kantor

9 jenis 9 jenis

100

14 Penyediaan makanan

dan minuman

Tersedianya makanan dan

minuman

12 bulan

12 bulan

100

15

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya Peraturan, ketentuan dan informasi

yang perlukan

22 keg

22 keg

100

16 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis& Adm perkantoran

- -

II

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

17 Pengadaan

Perlng.gedung kantor

Tersedianya sumber air artesis,peng.kunci elektrik& id card,kanopi,perb.air

mancur, APAR dan Pipanisasi

6 kegiatan

6 kegiatan

100

18

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantordengan baik

3 gedung dan taman

3 gedung dan taman

100

19

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya secara

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

41 kendaraan

41 kendaraan

100

III Program

Peningkatan Dispilin Aparatur

20

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan

kelengkapannya

3 jenis

pakaian

3 jenis

pakaian

100

21

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Terpenuhinya kebutuhan pakaiankerja lapangan

20 stel pakaian

20 stel pakaian

100


22

Pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari

tertentu

Terpenuhinya kebutuhan pakaian olahraga dan pakaian batik

232 pakaian(59 Pak.olra,59

korpri,59 bj putih, 55 pak.adat

232 pakaian(59 Pak.olra,59

korpri,59 bj putih, 55 pak.adat

100

IV

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

23

Bimbingan dan

Konseling

Terlaksananya

Bimbingan dan Konseling

13 keg

13 keg

100

V

Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

24

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja

9 lap kinerja, peny.anjab,1

pkt SOP

9 lap kinerja,

100

25 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran

1 Laporan

semesteran

2 Lap semesteran

100

26

Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran

Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran

12 keg.lap pjk, 4 lap

keu

12 keg

100

27 Penyusunan

pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan

keuangan akhir tahun

1 lap akhir

tahun

1 lap akhir

tahun

100

VI

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

28 Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah

Terbahasnya

Beberapa buah raperda

22 Raperda

23

100

29 Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD

Meningkatnya kapasitas alat kelengkapan DPRD

40 keg

37

100

30 Rapat-rapat

paripurna

Terlaksananya Rapat-rapat

Paripurna

26 keg

26

100

31 Reses Terlaksananya kegiatan Reses

3 kali masa sidang

3 kali masa sidang

100


32

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam

daerah

Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam

daerah

1 tahun

1 tahun

100

33 Peningkatan

kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Terwujudnya Peningkatan

kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

11

keg.bitek/workshhop, 1

pkt check-up

34 Penyediaan Jasa

tenaga Ahli Fraksi

Meningkatnya kinerja

Pimpinan dan anggota DPRD

5 orang

6 orang

100

VII Program

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Penyebarluasan

Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Meningkatnya penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kpd

masyarakat

26 keg

24 keg

92.3

VIII

Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

35

Koordinasi kerjasama permasalahan

peraturan per-UU

Terselesaikannya permasalahan perundang-

undangan

12 keg

10

83.3

36

Kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan

yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan per-

UU Daerah

Terlaksananya Kajiann Peraturan Perundang-

undangan

14 kajian

dan 3

naskah dinas

14 kajian

82.3

Pengukuran Pencapaian Kinerja kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten

Bandung Tahun Anggaran 2017, diukur sampai tingkat output dari kegiatan dengan

menggunakan indikator-indikator yang terukur.


No

Program

(kegiatan)

Indikator Kinerja

Tar get

Kinerja

Rencana

Tingkat

Capaian

(Terget)

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Realisasi

capaian

kinerja

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Belanja Tidak

Langsung

Belanja

Pegawai

Sekretariat

DPRD

Kab.Bandung

Terpenuhinya belanja

pegawai tidak

langsung

14 bln

6.348.013.190,00

5.456.923.743

89,6

14 bln

- Gaji Rutin 12 bln

- Gaji 13 1 bln

- THR 1 bln

Belanja

Langsung

32.437.068.090

I.

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

6.789.782.550,00

5.929.146.750

98,6

1.

Penyediaan jasa

surat menyurat

Surat-surat dan

naskah dinas

disampaikan tepat

waktu

1 tahun

204.993.750,00

145.663.950

99,2

31

kecamatan

Terealisasi

sesuai rencana

kegiatan

2.

Penyediaan jasa

komunikasi

sumber daya air

dan listrik

Terpenuhinya

kebutuhan

komunikasi, sumber

daya air dan listrik yg

memadai dan

penunjang

kebutuhan

perkantoran

1 tahun

136.164..000.00

92.484.420

56,5

12 bln

3

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Meningkatnya

pelayanan dan

kinerja

1 unit

jaringan

36.070.000.00

50.018.000

99,9

8 unit loud-

speaker

Terealisasi

sesuai rencana

kegiatan

4.

Penyediaan jasa

jaminan milik

daerah

Pemenuhan

kebutuhan

pengamanan kantor

1 tahun

73.440.000.00

54.184.000

100

12 bln

Terealisasi

sesuai rencana

kegiatan


5.

Penyediaan jasa

pemeliharaan &

perijinan

kendaraan

dinas/operasion

al

-

-

-

-

6.

Penyediaan jasa

kebersihan

kantor

Tercapainya

kebersihan lingkungan

kantor

12 bulan

239.914.000.00

232.096.299

100

12 bln

Sesuai rencana

kkegiatan

7.

Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Terlaksana nya

perbaikan peralatan

kerja

12bulan

121.076.000.00

94.578.000

100

12 jenis Sesuai rencana

kegiatan

8.

Penyediaan alat

tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor

61 jenis

ATK

385.484.000.00

315.293.500

99,7 61 jenis

ATK

Terealisasi

sesuai rencana

kebutuhan

9.

Penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

46 jenis

cetakan

412.941.275.00

504.582.000,00

99,6

46 jenis

cetakan

Terealisasi

sesuai rencana

kegiatan

10

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya

komponen instalasi

listrik/penerangan

13 jenis

brg

126.116.000.00

26.116.000,00

100

12 jenis

brg

Terealisasi

sesuai rencana

kegiatan

11

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan ktr

yang memadai

20 jenis

880.145.500.00

198.400.000,00

99,6

7 jenis

Terealisasi

sesuai rencana

kebutuhan

12

Penyediaan

peralatan rumah

tangga

Tersedianya

peralatan rumah

tangga

14 jenis

15.571.000.00

29.901.000,00

99,4

22 jenis

Terealisasi

sesuai rencana

kebutuhan

13

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan

Peraturan Per

Undang2an

17 s surat

kabar/

majalah

381.400.000.00

802.770.000,00

99,9

15 jenis

surat kbr/

majalah

Terealisasi

sesuai rencana

kegiatan

Penyediaan bahan

Tersedianya bahan

9 jenis

bahan

9 jenis

bahan

Terealisasi

sesuai rencana


14 logistik kantor logistic kantor logistik 252.366.000.00 193.325.350,00 99,1 logistik kebutuhan

15

Penyediaan

makanan dan

minuman

Tersedianya

makanan dan

minuman

12 bulan

1.156.143.025.00

909.600.256,00

99,8

12 bulan

Sesuai dengan

rencana

kegiatan

16

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Terpenuhinya

Peraturan,

ketentuan dan

informasi yang

perlukan

22 keg

2.367.958.000.00

2.277.950.975,00

99.8

27 keg

Sesuai dengan

rencana

kegiatan

17

Penyediaan

Tenaga

Pendukung

teknis& Adm

perkantoran

II

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

2.337.818.000,00

3.133.019.500,00

99,2

1. Pengadaan

Kendaraan

Dinasoperasional

-

-

-

-

-

-

2.

Pengadaan

Perlengkapan

gedung kantor

Tersedianya sumber

air artesis, kuncii

elektrik,kanopi,

perb.air mancur,

APAR, pipanisasi

6 kegiatan

554.095.000.00

-

-

-

3.

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Terpeliharanya

rutin/berkala

gedung

kantordengan baik

3 gedung

dan taman

678.740.000.00

577.510.000,00

98,7

3

gedung/pa

ket

Terealisasi

sesuai rencana

4.

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas/

operasional

Terpeliharanya

secara rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

41

kendaraan

1.104.983.000.00

756.313.100,00

97.8

49 ken 30

R4,

19 R2

Terealisasi

sesuai rencana

kebutuhan

III.

Program

Peningkatan

Dispilin

Aparatur

435.170.000,00

253.399.450,00

83,8

1.

Pengadaan

pakaian dinas

beserta

Terpenuhinya

kebutuhan pakaian

dinas

&kelengkapannya

3 jenis

pakaian

80,9

3 jenis

Terealisasi

Sesuai rencana


perlengkapannya 325.650.000.00 199.512.450,00 kebutuhan

2.

Pengadaan

Pakaian Kerja

Lapangan

Terpenuhinya

kebutuhan

pakaiankerja

lapangan

20 stel

pakaian

9.000.000.00

8.100.000,00

90,0

20 stel

Terealisasi

Sesuai rencana

kebutuhan

3.

Pengadaan

pakaian dinas

khusus hari-hari

tertentu

Terpenuhinya

pakaian olahraga

dan batik

232

pakaian( 59

pakaian

olahraga, 59

KORPRI,59

bj putih, 55

paikaian

adat)

100.520.000.00

45.787.000,00

7,7

232

pakaian ( 59

pakaian

olahraga, 59

KORPRI,59

bj putih, 55

paikaian

adat)

Terealisasi

Sesuai rencana

kebutuhan

IV.

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

949.426.000.00

632.312.000,00

83,4

1.

Bimibingan dan

Konseling

Terlaksananya

Bimibingan dan

Konseling

15 keg

949.426.000.00

632.312.000,00

83,4

15 keg

V.

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

716.205.000,00

295.998.675,00

90,4

1.

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersusunnya

laporan kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja

9 lap

kinerja,

ANJAB, 1

pkt SOP

470.989.000.00

164.510.00000

00

5 lap

kinerja

2.

Penyusunan

pelaporan

keuangan

semesteran

Tersusunnya

pelaporan

keuangan

semesteran

2 lap

smester

41.382.000.00

13.448.050

66,5

2 lap

smester

Sesuai dengan

rencana

kegiatan

3

Penyusunan

pelaporan

prognosis realisasi

anggaran

Tersusunnya

pelaporan

keuangan

semesteran

12 lap

pajak, 4

lap keu

143.754.000.00

71.752.975

94,2

12 lap

Sesuai dengan

rencana

kegiatan

4.

Penyusunan

pelaporan

keuangan akhir

tahun

Tersusunnya

laporan keuangan

akhir tahun

1 lap akhir

tahun

60.080.000.00

46.287.650

94,3

1 lap akhir

tahun

Sesuai dengan

rencana

kegiatan

Program

Peningkatan

Kapasitas


VI.

Lembaga

Perwakilan

Rakyat Daerah

21.251.022.050

17.720.380.866

83,4

1.

Pembahasan

Rancangan

Peraturan Daerah

Terbahasnya

Beberapa buah

raperda

22 raperda

5.178.869.000.00

4.875.004.424

90,5

20 raperd

efisiensi dari

biaya

akomodasi

2.

Rapat-rapat Aalat

Kelengkapan

DPRD

Meningkatnya

kapasitas alat

kelengkapan DPRD

40 keg

9.083.962.575.00

7.873.258.427

85,6

37 keg

Ada efisiensi dari

biaya akomodasi

perjalanan dinas

karena

penganggaran di

angka maksimal

3.

Rapat-rapat

Paripurna

Terlaksananya

Rapat-rapat

Paripurna

26 keg

740.810.000.00

503.535.250

66,1

28 keg

Keg.Rapat

paripurna

rencana

disatukan tp dlm

pelaksanaan ada

yang dipisahkan

4. Reses Terlaksananya

kegiatan Reses

3 kali masa

sidang

6.075.422.000.00

1.642.832.250

76,0

1 kali masa

sidang

5.

Kunjungan kerja

pimpinan dan

anggota DPRD

dalam daerah

Terlaksananya

Kunjungan kerja

pimpinan dan

anggota DPRD

dalam daerah

1 Tahun

945.843.850.00

356.344.000

92,6

1 Tahun

6.

Peningkatan

kapasitas

pimpinan dan

anggota DPRD

Terwujudnya

Peningkatan

kapasitas pimpinan

dan anggota DPRD

11 keg

bimtek/wor

kshop, 1

pkt medical

check-up

2.936.479.750.00

2.261.406.515

72,1

9 keg

- Adanya efisiensi dari biaya

kontribusi dan biaya perjalanan dinas

7

Penyediaan Jasa

tenaga Ahli Fraksi

Meningkatnya

kinerja

Pimpinan &

anggota DPRD

12 bln

216.000.000.00

208.000.000

96,3

12 bln

-

VII

Program

Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah

Daerah

1.197.593.372,00

Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Meningkatnya

Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintah

26

1.197.593.372,00

971.304800

92.3


Daerah kpd

masyarakat

kegiatan 24

VIII

Program

Penataan

Peraturan Per-

UUan

1.141.676.250,00

562.543.776

89,8

1.

Koordinasi

kerjasama

permasalahan

peraturan per-

UU

Terselesaikannya

permasalahan

perundang-

undangan

12 keg

137.798.000.00

76.607.072

78,4

11 keg

- Tidak semua

kegiatan didukung dengan anggaran

2.

Kajian peraturan

perundang-

undangan

terhadap

peraturan yang

baru, lebih tinggi

dan keserasian

antar peraturan

per-UU Daerah

Terlaksananya

Kajiann Peraturan

Perundang-

undangan

14 kajian,

3 naskah

akademik

1.003.878.250.00

485.936.704

91,9

7 keg/

paket

14 kajian

3.4 Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja Tahun 2017 masih terdapat

hambatan dalam pencapaian target kinerja Untuk Sekretaris DPRD , diantaranya

No Sasaran Indikator KInerja Target

1

meningkatkan pelayanan


kegiatan DPRD


Porsentase pelayanan dan

fasilitasi dalam kegiatan / rapat

DPRD oleh Sekretariat DPRD

100%

Persentase pemenuhan sarana

dan prasarana

100%

2

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

SKPD

1. Nilai hasil evaluasi

AKIP

71.01

2. Persentase BMD

dalam kondisi baik

100%


Faktor pendorong keberhasilan sasaran meningkatnya pelayanan dan fasilitasi

dalam kegiatan / rapat Piminan dan anggota DPRD: yaitu

1. Tersedianya dukungan Dana/ anggaran.

2. Tersedianya sarana dan prasarana

3. Komitmen pegawai setwan cukup baik

4. Komitmen DPRD cukup tinggi

5. Respon pihak ketiga cukup

Faktor penghambat keberhasilan sasaran meningkatnya cakupan Pelayanan

terhadap kegiatan DPRD

1. Proses pelaksanaan penyediaan barang/ jasa yang menggunakan pihak

ketiga

2. Adanya agenda yang batal atau tertunda / berubah-rubah

3. Keberhasilan agenda sangat terpengaruh oleh mitra kerja

Kepala Sub Bagian Keuangan & Program

No Sasaran Indikator KInerja Target

1

meningkatkan pelayanan


kegiatan DPRD


Porsentase pelayanan dan

fasilitasi dalam kegiatan / rapat

DPRD oleh Sekretariat DPRD

100%

Persentase pemenuhan sarana

dan prasarana

100%

2

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

SKPD

1. Nilai hasil evaluasi

AKIP

71.01

2. Persentase BMD

dalam kondisi baik

100%


Faktor Penunjang dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan

DPRD yaitu

1. Tersedianya dukungan dana/ anggaran

2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan

3. Tersusunnya Agenda kerja

4. Komitmen DPRD yang cukup tinggi

Faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan

DPRD yaitu

1. Agenda kerja yang selalu berubah

2. Anggaran untuk kegiatan tidak sesuai dengan cash baudget SIMDA

3.4 UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Sekretariat DPRD dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya

senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi,

situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan

mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan memperhatikan langkah strategis maka dapat ditetapkan beberapa

upaya untuk mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

a. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat

DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di

bidangnya

b. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta

pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi

hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi

secara menyeluruh.

c. memanfaatkan dan mengoptimalkan SDM/personil Sekretariat DPRD melalui

pendidikan dan pelatihan teknis kesekretariatan;

d. Memfasilitasi setiap kegiatan DPRD Kabupaten Bandung.


3.5 ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA

Didalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan

yang dihadapi diatas, maka strategi pemecahan yang digunakan dimasa

mendatang adalah :

1. Melakukan Peningkatan Sumber Daya Manusia, baik kwantitas maupun

kwalitas, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terselenggara dengan

baik dan tepat waktu.

2. Memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan

rutin

. 3. Meningkatkan kualitas konsultasi/koordinasi dan kunjungan kerja ke luar

daerah.

3. Menambah kualitas pendidikan dan latihan/bintek sehingga lebih cepat

pemahaman dan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sasarannya

adalah meningkatkan kwalitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat serta peningkatan kwalitas SDM Aparatur Pemerintah

Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungin terjadinya hambatan

pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan

wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya

yang pada akhirnya akan menurunkan citra Pemerintah Daerah dimata

masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung sebagaimana Tupoksi yang diemban,

diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan

Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Bandung.


Sebagai upaya mewujdukan kinerja yang baik, tentunya harus didukung

anggaran yang memadai serta dapat dipertannggungjawabkan penggunaanya,

berikut disajikan table alokasi angggaran untuk mendukung sasaran Strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

ANGGARAN

1

meningkatkan

pelayanan dan fasilitasi

dalam kegiatan DPRD


Persentase fasilitasi

kegiatan Pimpinan

dan anggota DPRD

Peningkatan kapasitas

lembaga dewan

perwakilan

rakyat daerah

25.177.387.17

5,-

Penataan Peraturan

Perundang undangan

1.141.676.250

,-

Program Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

1.197.593.372

,-

2

Meningkatkan

Akuntabilitas dan

Kapabilitas Aparatur

SETWAN

Hasil Nilai *

Peningkatan

pengembangan

sistem capaian kinerja

dan

keuangan

579.083.500,-

Pelayanan

Administarsi

perkantoran

6.789.782.550

,-

Peningkatan Kapasitas

Sumber daya Aparatur 719,246,000,-

Peningkatan Disiplin

Aparatur 282.820.000,-

Persentase BMD

dalam Kondisi Baik

Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

1.284.008.000

,-


BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung Tahun 2017sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2017 ini dapat

menggambarkan kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dan Evaluasi

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan

dan kegagalan.Dalam tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

menetapkan sebanyak 2 (dua ) sasaran dengan 3 (tiga ) indicator kinerja sesuai

dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan kinerja Tahun 2017.

Demikian, kami menyadari sepenuhnya bahwa LKIP Sekretariat DPRD

Kabupaten Bandung ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan

masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini

pada masa yang akan datang. Semoga LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini

dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan

kinerja di masa-masa mendatang.

Soreang. 2016

Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung

H.SLAMET MULYANA.SH.S.Ip.M.Si Pembina Tk.I. IV/b

Nip. 19600307 198503 1 010


Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Bandung

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target Tahunan

Triwulan

Target

Realisasi

Capaian(%)

Ket.

a B c d e F g h i k

1 meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dalam kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD

Persentase Fasilitasi Kegiatan / Rapat Rapat Pimpinan dan Anggota DPRD

% 100 Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

100

100

100

100

100

100

100

100

100.00

100.00

100.00

100.00

Kondisi Akhir (F) 100 100.00

Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana

% 100 Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

Triwulan 4

100

100

100

100

100

100

100

100

100.00

100.00

100.00

100.00

Kondisi Akhir (F) 100 100.00

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG · 2017 laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) sekretariat dprd kabupaten bandung sekretariat dprd jl. raya soreang km 17 telp. 022-5897168

Documents