SEKRETARIAT - brsdm.kkp.go.idbrsdm.kkp.go.id/__pub/files723212 LKj SEKRETARIAT 2016.pdf · Pasir Putih 1 Ancol Timur Telp : (021) 64711583; Fax : (021) 64711438 ... Laporan ini masih

i

SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N

Lapo ran K in er ja SEKRETARIAT 2016

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

S E K R E T A R I A T B A L I T B A N G K P 2 0 1 6

KEPUTUSAN

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR /KEP-BALITBANG KP/2017

TENTANG TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA (LKj)

SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya good governance dan clean governance

dalam rangka tata pemerintahan yang baik sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu

adanya Laporan Kinerja (LKj).

b. bahwa berdasar pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Badan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj)

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan Tahun 2016;

Mengingat : 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.


Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.


Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT BADAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2016

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat

Balitbang KP Tahun 2016 terdiri dari pembina, penanggung jawab,

ketua, sekretaris, anggota dengan susunan sebagaimana tersebut

dalam lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP

Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA

mempunyai tugas :

1. Pembina :

Memberikan pembinaan dan arahan terhadap kegiatan

penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP

Tahun 2016;

2. Penanggung Jawab :

Memberikan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;

3. Ketua :

Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016, sesuai

dengan arahan dan kebijakan dari Pembina;

4. Sekretaris :

Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016;

5. Anggota :

Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan serta menyusun

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA, Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat

Balitbang KP Tahun 2016, bertanggung jawab kepada Sekretaris

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT Masa kerja berlaku Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 sebagaimana diktum

PERTAMA selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan keputusan ini.

KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Nomor SP DIPA-032.11.1.622103/2017 Tanggal

07 Desember 2016 Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Tanggal

: Jakarta

: Februari 2017

SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UMI WINDRIANI

LAMPIRAN : Surat Keputusan Sekretaris Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tentang Tim

Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Tahun 2016

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)



TAHUN 2016

Pembina : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan KP

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Data, Informasi dan Monitoring Evaluasi

Ketua : Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

Sekretaris : Indriani Musthapia

Anggota : Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Kepala Bagian Program dan Kerjasama

Kepala Subbagian Penyusunan Program

Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran

Kepala Subbagian Kerjasama

Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Data dan Informasi

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Jabatan

Fungsional

Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi

Dasirwan

Asri Nurhayati

Puji Artiningsih

Ridona Viju Rafeliandi

Andi Astowo



UMI WINDRIANI

i



T I M PENYUSUN Pembina :

Sekretaris Balitbang KP

Penanggung Jawab:

Kepala Bagian Data, Informasi dan Monitoring dan Evaluasi

Ketua :

Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

Sekretaris :

Indriani Musthapia

Anggota :

Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Kepala Bagian Program dan Kerjasama Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran Kepala Sub Bagian Kerjasama Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Data dan Informasi

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Kepala Sub Bagian Hukum dan Organisasi

Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional Dasirwan Asri Nurhayati

Puji Artiningsih Ridona Viju Rafeliandi

Andi Astowo

Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

Bagian Data, informasi dan Monitoring dan Evaluasi Sekretariat Balitbang KP Gdg Balitbang KP I, Jln. Pasir Putih 1 Ancol Timur

Telp : (021) 64711583; Fax : (021) 64711438 Email : [email protected]

ii





ertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada

Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan ijin Nyalah kegiatan

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan

dan Perikanan Tahun 2016 dapat terlaksana. Dengan telah

terlaksananya kegiatan tahun 2016 maka Laporan Kinerja (LKj)

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan kurun waktu tahun 2016 dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) ini berisi hasil kegiatan Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 sesuai Mandat dan Visi Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan-

masukan serta saran, sehingga Laporan Kinerja (LKj) 2016 ini dapat tersusun. Semoga laporan ini

dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan informasi di lingkup Sekretariat Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada

khususnya serta bagi stakeholder dan masyarakat pada umumnya. Laporan Kinerja (LKj)

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan ini diharapkan dapat

menjadi bahan perumusan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka memperbaiki dan

mengembangkan kelautan dan perikanan di tahun berikutnya, serta bermanfaat bagi stakeholder

dan masyarakat.

Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan

untuk perbaikan laporan ini kedepan. Terima kasih.

Jakarta, Februari 2017

Sekretaris Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan

Perikanan

Ir. Umi Windriani, M.M

NIP : 19610814 198503 2 002

P

“Inovator IPTEK dan

Motivator Industrialisasi

Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan”.

iii



DAFTAR I S I Hal.

TIM PENYUSUN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR GRAFIK vii

DAFTAR TABEL viii

IKHTISAR EKSEKUTIF xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 2

1.2 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Balitbang KP 3

1.3 Keragaan SDM Sekretariat Balitbang KP 6

1.4 Sistematika penyajian 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 12

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 22

2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian IKU Sekretariat Balitbang KP 35

3.2 Hasil Pengukuran Sekretariat Balitbang KP 39

3.3 Evaluasi Dan Analisis Kinerja 40

3.3.1 CUSTOMER PERSPECTIVE

SS 1 Terwujudnya aparatur sipil negara Balitbang KP

yang kompeten, profesional dan berkepribadian

IK 1 Indeks kompetensi dan integritas

Balitbang KP 41

IK 2 Persentase jumlah pejabat fungsional

Balitbang KP dibandingkan dengan total

pegawai Balitbang KP

42

SS 2 Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP

yang handal dan mudah diakses

iv



IK 3 Persentase unit kerja Balitbang KP yang

menerapkan sistem manajemen

pengetahuan yang terstandar

45

SS 3 Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif,

efisien dan berorientasi pada layanan prima

IK 4 Nilai kinerja reformasi birokrasi Balitbang

KP 49

IK 5 Nilai SAKIP Balitbang KP 50

SS 4 Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP

secara efisien dan akuntabel

IK 6 Nilai kinerja anggaran Balitbang KP 56

IK 7 Persentase kepatuhan terhadap SAP

lingkup Balitbang KP 58

SS 5 Meningkatnya hasil penyelenggaraan Litbang dan

layanan IPTEK yang mendukung produktivitas

usaha dan pendapatan negara dari sektor KP

IK 8 Jumlah hasil Litbang KP yang terfasilitasi

dalam rekomendasi teknologi untuk

masyarakat dan industri

60

IK 9 Jumlah rekomendasi dan inovasi Litbang

yang terfasilitasi untuk dijadikan bahan

kebijakan

66

3.3.2 INTERNAL PROCES PERSPECTIVE

SS 6 Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan

pembangunan KP yang efektif

IK 10 Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi

dan analisis kebiiakan 71

IK 11 Jumlah dokumen fasilitasi penilaian

teknologi yang direkomendasikan 73

SS 7 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas

sumberdaya Litbang dan layanan IPTEK KP

IK 12 Proporsi fungsional Non-Litbang

Sekretariat Balitbang KP dibandingkan

total pegawai Sekretariat Balitbang KP

76

v



IK 13 Persentase penetapan status penggunaan

BMN lingkup Balitbang KP dibandingkan

dengan jumlah BMN

77

IK 14 Prosentase jumlah kelembagaan lingkup

Balitbang KP yang terakreditasi

dibandingkan dengan total kelembagaan

Balitbang KP

78

IK 15 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama

litbang yang terbentuk 80

IK 16 Jumlah profesor riset yang dikukuhkan 83

IK 17 Persentase data dan informasi Balitbang

KP yang terkelola 86

IK18 Persentase promosi dan diseminasi hasil

litbang yang terfasilitasi 88

IK 19 Persentase dokumen hasil pemantauan

dan pengendalian Balitbang KP 89

IK 20 Persentase dokumen perencanaan

program yang terfasilitasi 91

IK 21 Persentase jumlah dokumen perencanaan

anggaran Balitbang KP yang berbasis PBK 93

IK22 Persentase pengelolaan administrasi dan

ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai

ketentuan

94

IK 23 Jumlah sarana dan prasarana, serta

kelembagaan litbang KP yang

ditingkatkan kapasitasnya

99

3.3.3 LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

SS 8 Terwujudnya aparatur sipil negara Sekretariat

Balitbang KP yang kompeten, profesional dan

berkepribadian

IK 24 Indeks kompetensi dan integritas

Sekretariat Balitbang KP 102

IK 25 Jumlah ASN yang ditingkatkan

kompetensinya lingkup Sekretariat

Balitbang KP

103

vi



SS 9 Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat

Balitbang KP yang handal dan mudah diakses

IK 26 Persentase unit kerja Sekretariat

Balitbang KP yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang terstandar

107

SS 10 Terwujudnya birokrasi Sekretariat Balitbang KP

yang efektif, efisien dan berorientasi pada

layanan prima

IK 27 Nilai kinerja reformasi birokrasi


IK 28 Nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP 116

SS 11 Terkelolanya anggaran pembangunan Sekretariat

Balitbang KP secara efisien dan transparan

IK 29 Nilai kinerja anggaran Sekretariat

Balitbang KP 122

IK 30 Persentase kepatuhan terhadap SAP


3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN 126

3.5 CAPAIAN DAN KEBERHASILAN LAINNYA 129

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN 138

4.2 PERMASALAHAN 140

4.3 SARAN DAN REKOMENDASI 142

LAMPIRAN

Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan,

Dokumen yang diperlukan.

vii



DAFTAR GAMBAR

Hal.

0.0 Pencapaian kinerja Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 xi

1.1 Struktur organisasi Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 5

1.2 Perubahan struktur organisasi Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 6

2.1 Peta strategi Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 20

3.1 Peta strategis capaian Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 23

3.2 Nilai pencapaian sasaran strategis Sekretariat Balitbang KP dalam aplikasi

"kinerjaku.kkp" Tahun 2016 27

3.3 Screenshot aplikasi kifi 35

3.4 Following Balitbang KP pada aplikasi kifi 35

3.5 Connections Balitbang KP pada aplikasi kifi 35

3.6 Proporsi bidang rekomendasi yang dimanfaatkan stakeholder 50

3.7 Dokumen rekomendasi dan analisis kebijakan 53

3.8 Dokumentasi seleksi adminsitrasi Komisi Litbang KP 55

3.9 Dokumentasi seleksi presentasi/paparan Komisi Litbang KP 55

3.10 Jejaring dan kerjasama Balitbang KP Tahun 2016 61

3.11 Screenshoot bitrix24 Sekretariat Balitbang KP 65

3.12 Id bitrix24 Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 66

3.13 Rekomendasi teknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 75

3.14 Penilaian SAKIP Balitbang KP Tahun 2011-2016 76

3.15 Perkembangan nilai SAKIP KKP 77

3.16 Penganugrahan penghargaan adibakti mina bahari Tahun 2016 78

4.1 Capaian sasaran strategis Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 80

viii



DAFTAR GRAFIK

Hal.

1.1 Jumlah PNS Sekretariat Balitbang KP menurut golongan 6

1.2 Jumlah PNS Sekretariat Balitbang KP menurut jabatan struktural dan

fungsional 7

1.3 Jumlah PNS Sekretariat Balitbang KP menurut jenjang pendidikan 7

1.4 Jumlah PNS Sekretariat Balitbang KP menurut usia 8

3.1 Proporsi bidang rekomendasi yang dimanfaatkan stakeholder 50

ix



DAFTAR T A B E L

Hal.

2.1 Rencana Kinerja Program Dan Kegiatan Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015-

2019 15

2.2 Kerangka rencana kinerja kegiatan Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015-

2019 17

2.3 Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Sekretariat Balitbang KP tahun

2016 21

2.4 Rencana kinerja tahunan (RKT) Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 23

2.5 Perjanjian kinerja tahunan (PKT) Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 - Maret 26

2.6 Perjanjian kinerja tahunan (PKT) Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 - Mei 28

2.7 Perjanjian kinerja tahunan (PKT) Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 -

Agustus 31

3.1 Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 24

3.2 Nilai pencapaian sasaran strategis Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 29

3.3 Capaian nilai kinerja inisiatif strategis Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 30

3.4 Capaian nilai kinerja keseluruhan Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 31

3.5 Capaian indeks kompetensi dan integritas Balitbang KP 33

3.6 Capaian persentase unit kerja Balitbang KP yang menerapkan sistem

Manajemen pengetahuan yang terstandar 36

3.7 Capaian nilai kinerja reformasi birokrasi Balitbang KP 37

3.8 Nilai capaian hasil evaluasi reformasi birokrasi Tahun 2016 38

3.9 Kategori penilaian kinerja 40

3.10 Capaian nilai kinerja anggaran Balitbang KP 41

3.11 Nilai masing-masing variabel perhitungan nilai kinerja anggaran Balitbang KP 41

3.12 Capaian persentase kepatuhan terhadap SAP Lingkup Balitbang KP 43

3.13 Tahapan seleksi rekomendasi teknologi Tahun 2016 44

3.14 Capaian jumlah hasil Litbang KP yang terfasilitasi dalam rekomendasi

teknologi untuk masyarakat dan industri 45

3.15 Rincian kegiatan hasil Litbang KP yang lolos menjadi rekomendasi teknologi

KP 45

3.16 Jumlah rekomendasi dan inovasi Litbang yang terfasilitasi untuk dijadikan

bahan kebijakan 47

x



3.17 Rekomendasi Balitbang KP yang digunakan sebagai bahan kebijakan

stakeholder 47

3.18 Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan 51

3.19 Capaian jumlah dokumen fasilitasi penilaian teknologi yang

direkomendasikan 54

3.20 Capaian proporsi fungsional non-litbang Sekretariat Balitbang KP

dibandingkan total pegawai Sekretariat Balitbang KP 56

3.21 Capaian prosentase jumlah laboratorium yang terakreditasi dibandingkan

dengan jumlah total laboratorium yang dimiliki Balitbang KP 57

3.22 Prosentase jumlah kelembagaan yang terakreditasi dibandingkan dengan

total kelembagaan Balitbang KP 58

3.23 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Litbang yang terbentuk 60

3.24 Rincian jumlah jejaring dan/atau kerjasama Litbang yang terbentuk 60

3.25 Jumlah profesor riset yang dikukuhkan 62

3.26 Indeks kompetensi dan integritas Sekretariat Balitbang KP 63

3.27 Persentase unit kerja Sekretariat Balitbang KP yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 66

3.28 Capaian nilai kinerja reformasi birokrasi Sekretariat Balitbang KP 67

3.29 Nilai capaian PMPRB Per-Komponen 67

3.30 Kategori penilaian kinerja 70

3.31 Nilai kinerja anggaran Sekretariat Balitbang KP 71

3.32 Nilai kinerja anggaran Sekretariat Balitbang KP 71

3.33 Capaian persentase kepatuhan terhadap SAP Sekretariat Balitbang KP (%) 73

3.34 Rincian perubahan DIPA Sekretariat Balitbang KP Tahun 2016 (berdasarkan

DIPA terbit) 74

3.35 Pagu dan realisasi anggaran Tahun 2016 (Per-Belanja) 74

xi



IKHTISAR EKSEKUTIF

Gambar 0.0. PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT

BALITBANG KP TAHUN 2016

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 Sekretariat

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelauan dan Perikanan

yaitu administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi

keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan

kerumahtanggaan, pengelolaan kerjasama, informasi dan

dokumentasi ilmiah yang terintegrasi, akuntabel dan tepat

waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di Lingkup


Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan

Perikanan telah

Peta Strategis

menerjemahkan

visi dan misi

organisasi

kedalam tataran

operasional.

Kesamaan setiap

elemen organisasi

adalah kunci

sukses sekretariat

Balitbang KP

mewujudkan visi

dan misinya

mendukung

program/kegiatan

kelautan dan

perikanan

xii



menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yang akan dicapai

dalam tahun 2016. Dari 11 (sebelas) sasaran strategis

tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 30

indikator kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari

11 (sebelas) sasaan strategis yang ditetapkan dalam

perjanjian kinerja tahun 2016, terdapat 6 (enam) Sasaran

strategis yang melebihi target ≥100%, yaitu : Sasaran

strategis Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP

yang handal dan mudah diakses sebesar 120,00%,

Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP secara

efisien dan akuntabel sebesar 103,18%, Meningkatnya hasil

penyelenggaraan Litbang dan layanan Iptek yang mendukung

produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP

sebesar 101,85%, Terwujudnya peningkatan kapasitas dan

kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan iptke KP sebesar

106,77%, Terwujudnya ASN Sekretariat Balitbang KP yang

kompeten, profesional dan berkepribadian sebesar 110,33%,

dan Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat

Balitbang KP yang handal dan mudah diakses sebesar

120,00%.

Penyelenggaraan program peningkatan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya badan

penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan telah

terlaksana dengan baik dan menghasilkan secara keseluruhan

tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 sebesar

98,06%. Pencapaian program peningkatan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan seluruh bagian dan sub

bagian lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan.


1 Lapo ran K in er ja

SEKRETARIAT 2016

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Keragaan Sumber Daya Manusia

Sistematika Laporan Kinerja (LKj)


K E L A U T A N D A N P E R I K A N A N



SEKRETARIAT 2016

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan merupakan

amanah dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan adalah unit organisasi Eselon II pada Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan peningkatan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan

dan Perikanan.

Berdasarkan struktur organisasi maka Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan, serta kerja sama

penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;

2. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai, urusan administrasi kepegawaian,

administrasi jabatan fungsional, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan

penataan organisasi, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi ;

3. Koordinasi dan penyiapan bahan dan pengelolaan data, informasi, hubungan masyarakat,

monitoring dan evaluasi, dan kepustakaan;

4. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, rumah tangga, pengelolaan bmn

dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah serta urusan tata usaha;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya di Balitbang KP, maka Sekretariat Balitbang KP sebagai satuan kerja Eselon II

Balitbang KP semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen

Balitbang KP yang menuntut azas akuntabilitas.

Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Sekretariat Balitbang KP diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban

instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LKj) pada setiap akhir tahun kepada



SEKRETARIAT 2016

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Dasar hukum penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai

berikut :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas

korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP).

4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi

Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN


Sesuai ketentuan yang berlaku, utamanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (SEKRETARIAT

BALITBANG KP) memiliki fungsi sebagai berikut :

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan, serta kerja sama penelitian

dan pengembangan kelautan dan perikanan;

1. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai, urusan administrasi kepegawaian,

administrasi jabatan fungsional, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan

penataan organisasi, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

2. Koordinasi dan penyiapan bahan dan pengelolaan data, informasi, hubungan masyarakat,

monitoring dan evaluasi, dan kepustakaan;

3. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, rumah tangga, pengelolaan bmn

dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah serta urusan tata usaha;




SEKRETARIAT 2016

Susunan organisasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

secara rinci meliputi :

1. BAGIAN PROGRAM DAN KERJASAMA mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kegiatan dan penganggaran serta

kerja sama penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan serta kegiatan penunjang

lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Program dan Kerjasama menyelenggarakan

fungsi: a) pelaksanaan penyiapan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program kegiatan

penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; b) Pelaksanaan penyiapan koordinasi

penyusunan anggaran program penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; dan c)

pelaksanaan penyiapan koordinasi kerja sama penelitian dan pengembangan kelautan dan

perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,Bagian Program dibantu oleh:a) Subbagian

Penyusunan Program; b) Subbagian Penyusunan Anggaran; dan c) Subbagian Kerjasama.

2. BAGIAN DATA, INFORMASI DAN MONITORING EVALUASI mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, informasi, hubungan masyarakat, pelayanan

perpustakaan dan monitoring dan evaluasi serta mempunyai fungsi:a) pelaksanaan penyiapan

pengelolaan data serta penyajian informasi hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan

perikanan; b) pelaksanaan kehumasan dan penyiapan promosi, publikasi hasil penelitian dan

pengembangan kelautan dan perikanan serta kepustakaan; dan c) pelaksanaan penyiapan

koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan penelitian dan

pengembangan kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Data, Informasi dan Monitoring

Evaluasi dibantu oleh: a) Subbagian Monitoring dan Evaluasi; b) Subbagian Hubungan

Masyarakat; c) Subbagian Data dan Informasi.

3. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

administrasi pengembangan pegawai dan jabatan fungsional serta penyusunan peraturan

perundang-undangan dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan, serta mempunyai fungsi:

a) Perumusan pengembangan pegawai dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional; b)

Penyiapan pembinaan dan administrasi kepegawaian; c) Penyusunan dan pengkajian

peraturan perundang-undangan serta evaluasi dan pengembangan organisasi dan

ketatalaksanaan.



SEKRETARIAT 2016

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bagian Kepegawaian dan Hukum dibantu oleh: a)

Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; b) Subbagian Tata Usaha dan Pengembangan

Pegawai; c) Subbagian Hukum dan Organisasi.

4. BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

pelaksanaan administrasi keuangan, urusan rumah tangga, dan perlengkapan serta urusan

tata usaha, serta mempunyai fungsi: a)Pelaksanaan pengelolaan urusan pelaksanaan

anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi; b) Pelaksanaan urusan rumah tangga

dan perlengkapan; c) Pelaksanaan urusan tata usaha dan dokumentasi persuratan.

Dalam melaksanakan tugasdan fungsinyaBagian Keuangan dan Umum dibantu oleh: a)

Subbagian Keuangan; b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; c) Subbagian Tata

Usaha.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1. STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT BALITBANG KP TAHUN 2016

Sumber: PERMEN KP 23, 2015



SEKRETARIAT 2016

1.3. KERAGAAN SDM SEKRETARIAT BALITBANG KP

Kualitas sumber daya manusia (SDM) pada

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan

dan Perikanan diharapkan mampu mengembangkan,

memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai

program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbang KP

kepada satker-satker lingkup Balitbang KP.

Dukungan sumber daya manusia pada kegiatan

Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Sekretariat

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sesuai dengan golongan terlihat pada

grafik 2.1 berikut :

23

78

6

19

12

20

45

12

0

5

10

15

20

25

IIA IIB IIC IID IIIA IIIB IIIC IIID IVA IVB IVC IVD

Sumber : SIMPEG KKP, 2016

Grafik 1.1. JUMLAH PNS SEKRETARIAT BALITBANG KP

MENURUT GOLONGAN

Sesuai dengan grafik 1.1 di atas, maka jumlah pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 berjumlah 89 orang yang terdiri dari

pegawai golongan II sebanyak 20 orang, golongan III sebanyak 57 orang dan golongan IV

sebanyak 12 orang.



SEKRETARIAT 2016

14

129

63

0

10

20

30

40

50

60

70

IIA IIIA IVA JAB. FUNGSIONAL PELAKSANA



MENURUT JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Sesuai dengan grafik 1.2, Jika dibandingkan antara jumlah pegawai fungsional dengan non

fungsional, maka prosentasenya masih sangat rendah yaitu sebesar 6.74% yaitu hanya 6 orang

pejabat fungsional tertentu dengan sebaran 1 (satu) Pengelola PBJ Ahli Pertama, 1 (satu) Pranata

Humas Pertama, 1 (satu) Arsiparis Pertama, 1 (satu) Pranata Komputer Pelaksana, 1 (satu)

Arsiparis pelaksana lanjutan dan 1 (satu) fungsional penerjemah pertama.

4

16

1

1512

41

1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP



MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

Sesuai dengan grafik 1.3 diatas, maka jumlah pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 menurut tingkat pendidikan, komposisi

tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan S1 yaitu

sebanyak 41 orang dan diikuti dengan jenjang



SEKRETARIAT 2016

“Sumber daya manusia sebagai

salah satu indikator penting

pencapaian tujuan organisasi

secara efektif dan efisien. Dalam

mencapai tujuanya tentu suatu

organisasi memerlukan sumber

daya manusia sebagai pengelola

sistem, agar sistem ini berjalan

tentu dalam pengelolaanya harus

memperhatikan beberapa aspek

penting seperti pelatihan,

pengembangan, dan motivasi”

pendidikan SLTA yaitu sebanyak 16 orang, S2 sebanyak 15 orang, D3 sebanyak 12 orang, S3 4

orang dan SLTP masing-masing sebanyak 1 orang. Dalam rangka peningkatan pendidikan, saat ini

terdapat 3 orang pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

yang sedang mengikuti pendidikan S1 melalui ijin belajar.

2926

11

3 3 3

9

3 20

5

10

15

20

25

30

35

26-35 36-45 46-49 51 52 53 54 55 56



MENURUT USIA

Sesuai dengan grafik 1.4 di atas,

pada tahun 2016, maka jumlah pegawai

Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan

menurut usia didominasi oleh pegawai

yang berusia 25-35 tahun yaitu sebanyak 29 orang,

sedangkan jumlah pegawai yang berusia lebih dari 56

tahun sebanyak 2 orang.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja (LKj) ini bertujuan untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan pada tahun 2016, yaitu dengan melakukan

analisis atas capaian kinerja (performance results)

tahun 2016 terhadap rencana kinerja (performance

plans) tahun 2016. Analisis tersebut memungkinkan

teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(performance gap) sebagai umpan balik perbaikan

kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut,



SEKRETARIAT 2016

sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, dan struktur

organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan rencana strategis tahun 2015-2019 dan

perjanjian kinerja tahunan 2016.

Bab III – Pencapaian Kinerja, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan

keuangan pada tahun 2016.

a. Capaian Kinerja Organisasi

b. Realisasi Anggaran

Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di tahun 2016.

Lampiran :

a. Penetapan Kinerja Tahun 2016

b. dan, Dokumen yang diperlukan.



SEKRETARIAT 2016



SEKRETARIAT 2016

PERENCANAAN KINERJA

Dalam struktur organisasi, Sekretariat

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan

dan Perikanan merupakan salah satu satuan kerja

eselon II penunjang yang mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan teknis dan administratif

kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan

Balitbang KP.Sebagaimana disebutkan pada

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

23/PERMEN-KP/2015 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,

maka Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan

menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program,

dan anggaran kegiatan, serta kerja sama

penelitian dan pengembangan kelautan dan

perikanan;

2. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan

pegawai, urusan administrasi kepegawaian,

administrasi jabatan fungsional, penyusunan

rancangan peraturan perundang-undangan,

dan penataan organisasi, serta fasilitasi

pelaksanaan reformasi birokrasi;

3. Koordinasi dan penyiapan bahan dan

pengelolaan data, informasi, hubungan

masyarakat, monitoring dan evaluasi, dan

kepustakaan;

4. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, rumah tangga, pengelolaan BMN

dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah serta urusan tata usaha; dan


Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel,

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan berpedoman pada

dokumen perencanaan yang terdapat pada : Rencana

Strategis Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015-2019,

“Perencanaan kinerja

merupakan proses

penetapan kegiatan tahunan

dan indikator kinerja

berdasarkan program,

kebijakan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam

rencana stratejik yang

dituangkan dalam perjanjian

kinerja”

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014



SEKRETARIAT 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberikan arah bagi pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini dituangkan

dalam perencanaan strategis periode lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015-2019 merupakan dokumen

perencanaan strategis Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada

dokumen Renstra tersebut, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan

sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat disertai

indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis baik dalam kurun waktu 1

(satu) tahun maupun 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen

perencanaan kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan. Rencana kerja juga memuat target dan indikator

sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana strategis Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

TA 2015-2019 berisi langkah-langkah stratejik yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan

kegiatan kesekretariatan dalam rangka menunjang visi Balitbang KP sebagai institusi yang handal

dan terpercaya penyedia IPTEK Kelautan dan Perikanan menuju Indonesia penghasil produk

perikanan terbesar Tahun 2015.

1. Vis i

Memperhatikan visi Institusi yang handal dan

terpercaya penyedia IPTEK kelautan dan

perikanan menuju Indonesia penghasil

produk kelautan dan perikanan terbesar

2016, maka rumusan visi Sekretariat Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan adalah sebagai berikut :

"Mewujudkan Terciptanya Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administrasi yang

Cepat, Tepat dan Akuntabel untuk mewujudkan Badan Penelitian dan



SEKRETARIAT 2016

Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebagai Trend Setter Pembangunan

Kelautan dan Perikanan".

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan menetapkan misi yang akan dilakukan secara konsisten yaitu:

a. Melaksanakan perencanaan secara

partisipatif, inovatif dan bersinergi

dengan perencanaan nasional, regional,

propinsi dan kabupaten/kota;

b. Melaksanakan penatausahaan keuangan

dan perlengkapan yang antisipatif dan

inovatif dalam memfasilitasi kegiatan

Sekretariat Balitbang KP;

c. Melaksanakan tertib administrasi

kepegawaian, ketatalaksanaan, ketata-

usahaan, dan kerumah tanggaan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam

mendukung kepemerintahan yang baik, meningkatkan SDM aparatur Sekretariat Balitbang

KP yang professional;

d. Mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha, terbentuknya sistem

jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, tepat, lengkap dan akurat serta

terfasilitasinya hubungan antar lembaga, antar instansi dan hubungan kerjasama luar

negeri;

e. Melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, statistik, arsip, teknologi informasi,

peraturan perundangan, kehumasan, perpustakaan dan kepegawaian guna mendukung

pelaksanaan misi sekretariat serta menyumbangkan keahlian dan ketrampilannya guna

memperlancar kegiatan struktural.

3. TUJUAN

Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Balitbang

KP dalam jangka waktu sampai tahun 2016, yaitu :

1. Memperlancar pelaksanaan litbang KP melalui penyediaan data dan informasi yang valid,

akurat cepat dan tepat sebagai dasar acuan pengambilan kebijakan, serta meningkatkan

pelayanan publik di bidang data dan informasi, penyusunan program dan anggaran

pelaksanaan litbang KP melalui proses

perencanaan yang partisipatif antar instansi



SEKRETARIAT 2016

terkait, serta mempertajam arah perencanaan melalui rekomendasi hasil evaluasi kinerja

kegiatan pembangunan (sebagai dasar pengambilan kebijakan serta memantau

pelaksanaan kegiatan).

2. Meningkatkan dan memperlancar pencairan anggaran melalui penyiapan SPP dan SPM,

serta meningkatkan kualitas laporan keuangan (UAPPA/B – Es I), menyiapkan kebutuhan

perlengkapan dan peralatan secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas laporan

barang milik Negara.

3. Meningkatkan profesionalitas

Sekretariat Badan Penelitian dan


Perikanan (SEKRETARIAT

BALITBANG KP) sesuai dengan

pendelegasian kewenangan,

serta meningkatkan pelayanan

administrasi kepegawaian,

ketatalaksanaan, ketatausahaan

dan kerumah tanggaan dan

peningkatan kualitas aparatur Sekretariat Balitbang KP.

4. Menyiapkan, mengkoordinasikan, dan mengembangkan serta mengharmonisasikan bahan

penyusunan peraturan perundangan di lingkup Balitbang KP, perjanjian, informasi hukum,

dan membuat dokumentasi di bidang hukum, serta mengembangkan hubungan kerjasama

baik di dalam maupun luar negeri.

5. Meningkatkan peranan pejabat fungsional dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan,

statistik, teknologi informasi, peraturan perundangan, kehumasan, kepustakaan dan

kepegawaian.

4. SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA TAHUNAN SEKRETARIAT

BALITBANG KP

Penuangan dari Renstra Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan (SEKRETARIAT BALITBANG KP) Tahun 2015-2019 diatas dituangkan ke dalam

rencana kinerja tahunan (RKT) dan kerangka pendanaan sesuai tabel dibawah ini :



SEKRETARIAT 2016

Tabel 2.1. RENCANA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

SEKRETARIAT BALITBANG KP TAHUN 2015 -2019

PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET (%)

2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya Badan

Penelitian dan

Pengembangan

Kelautan dan

Perikanan

Terselenggaranya

dukungan

manajeman dan

pelaksanaan tugas

Litbang dan

Layanan

1

Pengelolaan

Perencanaan

Program,

Anggaran dan

Pengembangan

Kerjasama

3 3 3 3 3

2

Pengelolaan

Data, Informasi,

Pemantauan dan

Pengendalian

3 3 3 3 3

3

Pengelolaan

Administrasi dan

Pengembangan

SDM serta

Fasilitasi Produk

Hukum

3 3 3 3 3

4

Pengelolaan

Keuangan,

Ketatausahaan,

Administrasi

Rumah Tangga

dan BMN

3 3 3 3 3

Terwujudnya

Peningkatan

Kapasitas dan

Kapabilitas

Sumberdaya

Litbang dan

Layanan Iptek

5

Jumlah Fasilitasi

Dukungan

Strategis

Balitbang KP

6 6 6 6 6

6

Jumlah Sarana

Prasarana

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya Balitbang

KP yang

Terfasilitasi

1 1 1 1 1

Terpenuhinya

belanja aparatur

dan belanja

operasional

perkantoran

7

Persentase

pembayaran gaji

dan tunjangan

kinerja pegawai

Balitbang KP (%)

100 100 100 100 100

8 Litbang Iptek

Perikanan 1 1 1 1 1

9

Litbang Iptek

Sumberdaya Laut

dan Pesisir

- - - - -



SEKRETARIAT 2016

PROGRAM/


TARGET (%)

2015 2016 2017 2018 2019

10

Litbang Iptek

Daya Saing

Produk dan

Bioteknologi KP

1 1 1 1 1

11

Penelitian Sosial

Ekonomi dan

Analisis

Kebijakan

Kelautan dan

Perikanan

1 1 1 1 1

12

Pengelolaan

Inovasi dan Alih

Teknologi KP

0 1 1 1 1

13

Penelitian dan

Pengembangan

Instrumentasi KP

1 1 1 1 1

14

Penelitian

Kewilayahan dan

Klimat KP

1 1 1 1 1

15

Peningkatan

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya Balitbang

KP

1 1 1 1 1

16

Persentase

pemenuhan

layanan

perkantoran

Balitbang KP (%)

100 100 100 100 100

17 Litbang Iptek

Perikanan 1 1 1 1 1

18

Litbang Iptek

Sumberdaya Laut

dan Pesisir

- - - - -

19

Litbang Iptek

Daya Saing

Produk dan

Bioteknologi KP

1 1 1 1 1

20

Penelitian Sosial

Ekonomi dan

Analisis

Kebijakan

Kelautan dan

Perikanan

1 1 1 1 1

21

Pengelolaan

Inovasi dan Alih

Teknologi KP

1 1 1 1 1



SEKRETARIAT 2016

PROGRAM/


TARGET (%)

2015 2016 2017 2018 2019

22

Penelitian dan

Pengembangan

Instrumentasi KP

1 1 1 1 1

23

Penelitian

Kewilayahan dan

Klimat KP

1 1 1 1 1

24

Peningkatan

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya Balitbang

KP

1 1 1 1 1

Tabel 2.2. KERANGKA RENCANA KINERJA KEGIATAN

SEKRETARIAT BALITBANG KP TAHUN 2015 -2019

PROGRAM/


ALOKASI (Rp Miliar)

2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya Badan

Penelitian dan

Pengembangan

Kelautan dan

Perikanan

Terselenggaranya

dukungan

manajeman dan

pelaksanaan tugas

Litbang dan

Layanan

1

Pengelolaan

Perencanaan

Program,

Anggaran dan

Pengembangan

Kerjasama

2.91 5.33 5.87 7.42 8.90

2

Pengelolaan

Data,

Informasi,

Pemantauan

dan

Pengendalian

8.93 15.00 16.50 20.87 25.02

3

Pengelolaan

Administrasi

dan

Pengembangan

SDM serta

Fasilitasi

Produk Hukum

5.68 6.04 6.64 8.40 10.07

4

Pengelolaan

Keuangan,

Ketatausahaan,

Administrasi

Rumah Tangga

dan BMN

3.02 6.79 7.47 9.45 11.34

Terwujudnya

Peningkatan

Kapasitas dan

Kapabilitas

Sumberdaya

5

Jumlah

Fasilitasi

Dukungan

Strategis

Balitbang KP

- - - - -



SEKRETARIAT 2016

PROGRAM/


ALOKASI (Rp Miliar)

2015 2016 2017 2018 2019

Litbang dan

Layanan Iptek

6

Jumlah Sarana

Prasarana

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Balitbang KP

yang

Terfasilitasi

- - - - -

Terpenuhinya

belanja aparatur

dan belanja

operasional

perkantoran 7

Persentase

pembayaran

gaji dan

tunjangan

kinerja

pegawai

Balitbang KP

(%)

188.38 212.12 227.80 285.61 291.72

8 Litbang Iptek

Perikanan 115.13 137.41 147.75 182.46 185.93

9

Litbang Iptek

Sumberdaya

Laut dan

Pesisir

10.10 8.64 9.80 17.25 19.08

10

Litbang Iptek

Daya Saing

Produk dan

Bioteknologi KP

14.76 16.41 17.56 21.61 21.91

11

Penelitian

Sosial Ekonomi

dan Analisis

Kebijakan

Kelautan dan

Perikanan

10.68 13.02 13.31 15.65 15.17

12

Pengelolaan

Inovasi dan

Alih Teknologi

KP

4.73 5.91 6.53 8.22 8.58

13

Penelitian dan

Pengembangan

Instrumentasi

KP

19.35 16.12 17.74 22.44 23.39

14

Penelitian

Kewilayahan

dan Klimat KP

4.73 4.23 4.48 5.46 5.48



SEKRETARIAT 2016

PROGRAM/


ALOKASI (Rp Miliar)

2015 2016 2017 2018 2019

15

Peningkatan

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Balitbang KP

8.92 10.39 10.64 12.54 12.7

16

Persentase

pemenuhan

layanan

perkantoran

Balitbang KP

(%)

94.26 90.60 102.98 131.59 143.44

17 Litbang Iptek

Perikanan 52.80 52.48 59.79 73.37 79.42

18

Litbang Iptek

Sumberdaya

Laut dan

Pesisir

3.91 3.44 4.30 8.05 10.63

19

Litbang Iptek

Daya Saing

Produk dan

Bioteknologi KP

8.12 8.43 9.27 11.73 12.23

20

Penelitian

Sosial Ekonomi

dan Analisis

Kebijakan

Kelautan dan

Perikanan

2.01 2.62 3.02 3.99 4.35

21

Pengelolaan

Inovasi dan

Alih Teknologi

KP

3.70 1.97 2.18 2.74 2.86

22

Penelitian dan

Pengembangan

Instrumentasi

KP

7.33 6.10 6.72 8.49 8.86

23

Penelitian

Kewilayahan

dan Klimat KP

3.70 3.38 3.72 4.72 4.92

24

Peningkatan

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Balitbang KP

12.70 12.17 13.99 18.51 20.17



SEKRETARIAT 2016

Selanjutya untuk sasaran dan rencana kerja tahunan Tahun 2016 diwujudkan dalam peta

strategi yang merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan sasaran strategis

(SS) ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan

perjalanan strategi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Peta

strategi memudahkan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/ pegawai dalam rangka

pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Balitbang KP. Peta

strategi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 yang

disepakati antara Sekretaris Balitbang KP dengan Kepala Balitbang KP pada Maret 2016 ditunjukkan

dalam Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1. PETA STRATEGIS SEKRETARIAT BALITBANG KP TAHUN 2016

Peta strategi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

memetakan setiap sasaran strategis (SS) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard (BSC),

setiap sasaran strategis (SS) dikelompokan kedalam tiga (3) perspektif, yaitu customers

perspective, internal process perspective, dan learn and growth perspective. Untuk mewujudkan

tujuan strategis tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :



SEKRETARIAT 2016

Tabel 2.3. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA UTAMA

CUSTOMER PERSPECTIVE

1

Terwujudnya aparatur sipil

negara Balitbang KP yang

kompeten, profesional dan

berkepribadian

1 Indeks kompetensi dan integritas Balitbang KP

2

Persentase jumlah pejabat fungsional Balitbang

KP dibandingkan dengan total pegawai Balitbang

KP

2

Tersedianya manajemen

pengetahuan Balitbang KP

yang handal dan mudah

diakses

3

Persentase unit kerja Balitbang KP yang

menerapkan sistem manajemen pengetahuan

yang terstandar

3

Terwujudnya birokrasi

Balitbang KP yang efektif,

efisien dan berorientasi pada

layanan prima

4 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Balitbang KP

5 Nilai SAKIP Balitbang KP

4

Terkelolanya anggaran

pembangunan Balitbang KP

secara efisien dan ekuntabel

6 Nilai kinerja anggaran Balitbang KP

7 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup

Balitbang KP

5

Meningkatnya hasil

penyelenggaraan Litbang

dan layanan Iptek yang

mendukung produktivitas

usaha dan pendapatan

negara dari sektor KP

8

Jumlah hasil litbang KP yang terfasilitasi dalam

rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan

industri

9 Jumlah rekomendasi dan inovasi litbang yang

terfasilitasi untuk dijadikan bahan kebijakan

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

6

Tersedianya rekomendasi dan

masukan kebijakan


10 Jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan

analisis kebijakan

11 Jumlah dokumen fasilitasi penilaian teknologi

yang direkomendasikan

7

Terwujudnya peningkatan

kapasitas dan kapabilitas

sumberdaya Litbang dan

layanan Iptek KP

12

Proporsi fungsional non-litbang Sekretariat

Balitbang KP dibandingkan total pegawai

Sekretariat Balitbang KP

13

Persentase penetapan status penggunaan BMN

lingkup Balitbang KP dibandingkan dengan

jumlah BMN

14

Prosentase jumlah kelembagaan lingkup

Balitbang KP yang terakreditasi dibandingkan

dengan total kelembagaan Balitbang KP

15 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang

terbentuk (buah)

16 Jumlah Profesor riset yang dikukuhkan

17 Persentase data dan informasi Balitbang KP yang

terkelola



SEKRETARIAT 2016


KINERJA UTAMA

18 Persentase promosi dan diseminasi hasil Litbang

yang terfasilitasi

19 Persentase dokumen hasil pemantauan dan

pengendalian Balitbang KP

20 Persentase dokumen perencanaan program yang

terfasilitasi

21 Persentase dokumen perencanaan anggaran

Balitbang KP yang berbasis PBK

22

Persentase pengelolaan administrasi dan

ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai

ketentuan

23 Jumlah sarana dan prasrana, serta kelembagaan

litbang KP yang ditingkatkan kapasitasnya

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

8


negara (ASN) Sekretariat

Balitbang KP yang kompeten,

profesional dan berkepribadian

24 Indeks kompetensi dan integritas Sekretariat

Balitbang KP

25 Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya

lingkup Sekretariat Balitbang KP

9


pengetahuan Sekretariat

Balitbang KP yang handal dan

mudah diakses

26

Persentase unit kerja Sekretariat Balitbang KP

yang menerapkan sistem manajemen

pengetahuan yang terstandar (%)

10


Sekretariat Balitbang KP yang

efektif, efisien dan berorientasi

pada layanan prima

27 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat

Balitbang KP

28 Nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP

11


pembangunan Sekretariat

Balitbang KP secara efisien

dan ekuntabel

29 Nilai kinerja anggaran Sekretariat Balitbang KP

30 Persentase Kepatuhan terhadap SAP Sekretariat

Balitbang KP (%)

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan pada dasarnya adalah dokumen perencanaan awal yang

merepresentasikan rencana tekad dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ditelitinya

sesuai dengan rencana kinerja pemerintah.

Rencana Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

pada tahun 2016 terdiri dari sasaran, indikator dan target tahun 2016 yang didasarkan pada

dokumen Balanced Scorecard (BSC). Target ditetapkan untuk indikator kinerja utama (IKU) sebagai

outcome Kinerja Tahun 2016 yang dijabarkan dalam tabel 2.2 berikut:



SEKRETARIAT 2016

Tabel 2.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)



KINERJA UTAMA TARGET


1

Terwujudnya aparatur sipil negara



1 Indeks kompetensi dan integritas

Balitbang KP 77

2

Persentase jumlah pejabat

fungsional Balitbang KP

dibandingkan dengan total


55

2

Tersedianya manajemen pengetahuan

Balitbang KP yang handal dan mudah

diakses

3

Persentase unit kerja Balitbang

KP yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang

terstandar

50

3

Terwujudnya birokrasi Balitbang KP

yang efektif, efisien dan berorientasi

pada layanan prima

4 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

Balitbang KP

A

(90)

5 Nilai SAKIP Balitbang KP 84

4

Terkelolanya anggaran pembangunan

Balitbang KP secara efisien dan

ekuntabel

6 Nilai kinerja anggaran Balitbang

KP 85

7 Persentase Kepatuhan terhadap

SAP lingkup Balitbang KP 100

5

Meningkatnya hasil

penyelenggaraan Litbang dan

layanan Iptek yang mendukung

produktivitas usaha dan

pendapatan negara dari sektor KP

8

Jumlah hasil litbang KP yang

terfasilitasi dalam rekomendasi

teknologi untuk masyarakat dan

industri

27

9

Jumlah rekomendasi dan inovasi

litbang yang terfasilitasi untuk

dijadikan bahan kebijakan

20


6


masukan kebijakan pembangunan KP

yang efektif

10

Jumlah dokumen fasilitasi

rekomendasi dan analisis

kebijakan

6

11


penilaian teknologi yang

direkomendasikan

2

7

Terwujudnya peningkatan kapasitas

dan kapabilitas sumberdaya Litbang

dan layanan Iptek KP

12

Proporsi fungsional non-litbang


dibandingkan total pegawai


7

13

Persentase penetapan status

penggunaan BMN lingkup

Balitbang KP dibandingkan

dengan jumlah BMN

70



SEKRETARIAT 2016



14

Prosentase jumlah kelembagaan

lingkup Balitbang KP yang

terakreditasi dibandingkan

dengan total kelembagaan

Balitbang KP

33,30

15

Jumlah jejaring dan/atau

kerjasama litbang yang terbentuk

(buah)

15

16 Jumlah Profesor riset yang

dikukuhkan 3

17 Persentase data dan informasi

Balitbang KP yang terkelola 100

18

Persentase promosi dan

diseminasi hasil Litbang yang

terfasilitasi

100

19

Persentase dokumen hasil

pemantauan dan pengendalian

Balitbang KP

100

20

Persentase dokumen

perencanaan program yang

terfasilitasi

85

21

Persentase dokumen

perencanaan anggaran Balitbang

KP yang berbasis PBK

82,50

22

Persentase pengelolaan

administrasi dan ketatausahaan

Balitbang KP yang sesuai

ketentuan

95

23

Jumlah sarana dan prasarana,

serta kelembagaan litbang KP

yang ditingkatkan kapasitasnya

1


8


(ASN) Sekretariat Balitbang KP yang


berkepribadian



25

Jumlah ASN yang ditingkatkan

kompetensinya lingkup


20

9


Sekretariat Balitbang KP yang handal

dan mudah diakses

26

Persentase unit kerja Sekretariat

Balitbang KP yang menerapkan

sistem manajemen pengetahuan

yang terstandar (%)

50

10

Terwujudnya birokrasi Sekretariat

Balitbang KP yang efektif, efisien dan

berorientasi pada layanan prima



A

(85,5)

28 Nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP BB

(75)



SEKRETARIAT 2016



11


Sekretariat Balitbang KP secara

efisien dan ekuntabel

29 Nilai kinerja anggaran Sekretariat

Balitbang KP 85

30 Persentase Kepatuhan terhadap SAP

Sekretariat Balitbang KP (%) 100

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

Dengan diterbitkanya Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah maka setiap instansi pemerintah wajib

menyusun “Perjanjian Kinerja” berdasarkan alokasi anggaran yang

dikelolanya.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk : 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja aparatur; 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah; 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi; 4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan 5)

sebagai dasar pemberian reward atau punishment. Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2016 secara

berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan. Penetapan Kinerja Tahun 2016 merupakan tolok ukur evaluasi

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Penetapan Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan disusun berdasarkan Renstra 2015-2019 yang direvisi

dengan adanya Balanced Scorecard (BSC), sehingga secara substansi terdapat perbedaan pada

dokumen Penetapan Kinerja dibanding tahun–tahun sebelumnya dalam periode Renstra 2010-2014.

Substansi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maupun Penetapan Kinerja (PK) memuat tentang

sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016, yang mengacu pada Rencana

Strategis Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2015-

2019, yang dijabarkan dalam Tabel 2.5 berikut :

1 . PERJANJIAN KINERJA VERSI AWAL (PER-MARET 2016)

Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan



SEKRETARIAT 2016

Tahun 2016 (Versi penandatanganan Maret 2016) yang dianggarkan sebesar Rp.

229,865,176,000,-

Tabel 2.5. PERJANJ IAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

SEKRETARIAT BALITBANG KP (PER-MARET, 2016)




1





Balitbang KP 77

2





55

2



diakses

3




terstandar

50

3



pada layanan prima


Balitbang KP

A

(90)


4



ekuntabel


KP 85



5

Meningkatnya hasil





8




industri

18

9




30


6



yang efektif

10



kebijakan

6

11



direkomendasikan

2

7




12





7



SEKRETARIAT 2016



13 Persentase penetapan status



dengan jumlah BMN

70

14




dengan total kel embagaan

Balitbang KP

33,30

15



(buah)

15


dikukuhkan 3



18



terfasilitasi

100

19



Balitbang KP

100

20

Persentase dokumen


terfasilitasi

85

21

Persentase dokumen



82,50

22




ketentuan

95

23

Jumlah sarana dan prasrana,



1


8




berkepribadian



25




242



SEKRETARIAT 2016



9



dan mudah diakses

26




yang terstandar (%)

50

10






A

(85,5)


(75)

11





Balitbang KP 85



2 . PERJANJIAN KINERJA VERSI APBN-P (PER-MEI 2016)


Tahun 2016 (Versi penandatangan Mei 2016) yang dianggarkan sebesar Rp. 74,017,606,000,-.

Adapun terjadinya perubahan tapja ini dikarenakan untuk menyesuaikan target kinerja

berdasarkan struktur anggaran yang baru (DIPA APBN-P) dan struktur organisasi yang baru,

dimana struktur 2 (dua) balai besar pada DIPA yang baru (Balai Besar Penelitian dan

Pengembangan Teknologi Kelautan serta Balai Besar Inovasi Dan Alih Teknologi Kelautan Dan

Perikanan) telah dihapuskan karena tidak disetujui MKP sehingga wewenang anggaran serta

kegiatannya dilimpahkan ke satker lainnya (sesuai KEP. KABALITBANG KP No. 118/KEP-

BALITBANG KP/2016). Pada struktur APBN-P ini juga terjadi penurunan jumlah anggaran

Sekretariat Balitbang KP sebesar 155,847,570,000,- dari semula 229,865,176,000,- menjadi

74,017,606,000,-. Oleh karenanya penting kiranya untuk dilakukan penyesuaian (revisi) tapja

berdasarkan struktur anggaran dan organisasi yang baru agar kinerja organisasi dapat tetap

terjaga sesuai dengan tapja baru yang telah an yang telah direncanakan. Adapun tapja

perubahan berdasarkan DIPA APBN-P dapat dilihat pada table 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6. PERJANJ IAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

SEKRETARIAT BALITBANG KP (PER-MEI, 2016 )




1 Terwujudnya aparatur sipil negara

Balitbang KP yang kompeten, 1

Indeks kompetensi dan integritas

Balitbang KP 77



SEKRETARIAT 2016




2





55

2



diakses

3




terstandar

50

3



pada layanan prima


Balitbang KP

A

(90)


4



ekuntabel


KP 85



5

Meningkatnya hasil





8




industri

18

9




30


6



yang efektif

10



kebijakan

6

11



direkomendasikan

2

7




12





7

13




dengan jumlah BMN

70

14





Balitbang KP

33,30

15



(buah)

15



SEKRETARIAT 2016




dikukuhkan 3



18



terfasilitasi

100

19 Persentase dokumen hasil


Balitbang KP

100

20

Persentase dokumen


terfasilitasi

85

21

Persentase dokumen



82,50

22




ketentuan

95

23




1


8




berkepribadian



25




242

9



dan mudah diakses

26




yang terstandar (%)

50

10






A

(85,5)


(75)

11





Balitbang KP 85





SEKRETARIAT 2016

3. PERJANJIAN KINERJA VERSI REVISI I (OTK) (PER-AGUSTUS 2016)


Tahun 2016 (Versi penandatangan Agustus 2016) yang dianggarkan sebesar Rp.

72,473,306,000,-. Adapun terjadinya perubahan tapja ini dikarenakan adanya kebijakan

efisiensi anggaran di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada struktur anggaran ini

terdapat efisiensi anggaran Sekretariat Badan Litbang KP dari semula yang tercantum pada

DIPA APBN-P sebesar 74,017,606,000,- menjadi 72,473,306,000,-. Oleh karenanya penting

kiranya untuk dilakukan penyesuaian (revisi) tapja berdasarkan struktur anggaran yang baru

(efisiensi) agar kinerja organisasi dapat berjalan lebih dinamis. Adapun tapja perubahan

berdasarkan efisiensi anggaran DIPA APBN-P dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2.7. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

SEKRETARIAT BALITBANG KP (PER-AGUSTUS, 2016)




1





Balitbang KP 77

2





55

2



diakses

3




terstandar

50

3



pada layanan prima


Balitbang KP

A

(90)


4



ekuntabel


KP 85



5

Meningkatnya hasil





8




industri

27

9




20




SEKRETARIAT 2016



6



yang efektif

10



kebijakan

6

11



direkomendasikan

2

7




12





7

13




dengan jumlah BMN

70

14





Balitbang KP

33,30

15



(buah)

15


dikukuhkan 3



18



terfasilitasi

100

19



Balitbang KP

100

20

Persentase dokumen


terfasilitasi

85

1

Persentase dokumen



82,50

22




ketentuan

95

23




1



SEKRETARIAT 2016




8




berkepribadian



25




20

9



dan mudah diakses

26




yang terstandar (%)

50

10






A

(85,5)


(75)

11





Balitbang KP 85



Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Sekretaris Balitbang KP

dengan Kepala Balitbang KP. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 kinerja ini memuat sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan

target. Indikator kinerja utama (IKU) tersebut merupakan salah satu peningkatan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang KP Tahun 2016.



SEKRETARIAT 2016



SEKRETARIAT 2016

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi

indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut,

diperoleh data bahwa capaian nilai kinerja organisasi Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 98,06%. Nilai tersebut berasal dari capaian

kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut :

Gambar 3.1. CAPAIAN KINERJA PER -PESPEKTIF


Selama tahun 2016, dari 30 indikator kinerja utama Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan terdapat 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja baik yang

ditunjukan dengan status berwarna hijau, 4 (empat) indikator kinerja hati-hati yang ditunjukan

dengan status berwarna kuning, dan 2 (dua) indikator kinerja buruk yang ditunjukan dengan

status berwarna merah. Indikator kinerja yang berstatus buruk adalah Jumlah dokumentasi

fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan, dan Nilai SAKIP Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Capaian kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan tahun 2016 merupakan kontribusi dari 12 (dua belas) Sub Bagian lingkup

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang sasaran dan

indikator kinerjanya diturunkan/discacading sampai dengan unit kerja level 4 paling bawah di

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

3.1. CAPAIAN IKU SEKRETARIAT BALITBANG KP

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran

C U S T O ME R P E R S P E C T I VE

1 0 3 , 8 1 %

I N T E R N A L

P R O C E S S

9 0 , 8 9 %

L E A R N I N G A N D

G R O W T H

9 9 , 4 7 %



SEKRETARIAT 2016

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu

penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama yang telah diidentifikasi agar sasaran dan

tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada Penetapan Kinerja Sekretariat Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 dapat tercapai.

Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan

dan Perikanan tahun 2016 pada Customer Perspective, Internal Process Perspective dan Learn &

Growth Perspective mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada Balanced

Scorecard (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, sebagian

besar telah berhasil tercapai. pencapaian Sasaran Strategis (SS) dengan Indikator Kinerja Utama

(IKU) tahun 2016 yang mengacu Balanced Scorecard (BSC) dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai

berikut :

Tabel 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



KINERJA UTAMA

KINERJA 2016

T R %


1


negara Balitbang KP yang


berkepribadian

1 Indeks kompetensi dan

integritas Balitbang KP 77 63,37 82,30

2





55 55,47 100,8

2


pengetahuan Balitbang KP yang

handal dan mudah diakses

3

Persentase unit kerja

Balitbang KP yang

menerapkan sistem

manajemen pengetahuan

yang terstandar

50 100 200

3

Terwujudnya birokrasi Balitbang

KP yang efektif, efisien dan


4 Nilai Kinerja Reformasi

Birokrasi Balitbang KP

A

(90) 88,31 98,12

5 Nilai SAKIP Balitbang KP 84 84,50 100,6

4


pembangunan Balitbang KP

secara efisien dan ekuntabel

6 Nilai kinerja anggaran

Balitbang KP 85 90,40 106,3

7

Persentase Kepatuhan

terhadap SAP lingkup

Balitbang KP

100 100 100,0



SEKRETARIAT 2016


KINERJA UTAMA

KINERJA 2016

T R %

5

Meningkatnya hasil

penyelenggaraan Litbang

dan layanan Iptek yang

mendukung produktivitas

usaha dan pendapatan

negara dari sektor KP

8


terfasilitasi dalam

rekomendasi teknologi

untuk masyarakat dan

industri

27 28 103,7

9

Jumlah rekomendasi dan

inovasi litbang yang

terfasilitasi untuk dijadikan

bahan kebijakan

20 20 100,0


6


masukan kebijakan


10



kebijakan

6 3 50,0

11



direkomendasikan

2 2 100,0

7

Terwujudnya peningkatan

kapasitas dan kapabilitas

sumberdaya Litbang dan

layanan Iptek KP

12

Proporsi fungsional non-

litbang Sekretariat Balitbang

KP dibandingkan total

pegawai Sekretariat

Balitbang KP

7 10,1 112,3

13

Persentase penetapan

status penggunaan BMN

lingkup Balitbang KP

dibandingkan dengan

jumlah BMN

70 98,61 140,8

14

Prosentase jumlah

kelembagaan lingkup

Balitbang KP yang



Balitbang KP

33,30 36,84 110,6

15


kerjasama litbang yang

terbentuk (buah)

15 17 113,3


dikukuhkan 3 3 100,0

17

Persentase data dan

informasi Balitbang KP yang

terkelola

100 100 100,0

18


diseminasi hasil Litbang

yang terfasilitasi

100 100 100,0



SEKRETARIAT 2016


KINERJA UTAMA

KINERJA 2016

T R %

19


pemantauan dan

pengendalian Balitbang KP

100 100 100,0

20

Persentase dokumen


terfasilitasi

85 100 117,6

21

Persentase dokumen

perencanaan anggaran

Balitbang KP yang berbasis

PBK

82,50 76,52 92,75

22


administrasi dan

ketatausahaan Sekretariat


ketentuan

95 95 100,0

23

Jumlah sarana dan

prasrana, serta

kelembagaan Sekretariat

litbang KP yang ditingkatkan

kapasitasnya

1 1 100,0


8


negara (ASN) Sekretariat



24

Indeks kompetensi dan

integritas Sekretariat

Balitbang KP

77 77,50 100,6

25

Jumlah ASN yang

ditingkatkan kompetensinya

lingkup Sekretariat

Balitbang KP

20 25 125,0

9


pengetahuan Sekretariat

Balitbang KP yang handal dan

mudah diakses

26

Persentase unit kerja


yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan

yang terstandar (%)

50 100 200,0

10


Sekretariat Balitbang KP yang

efektif, efisien dan berorientasi

pada layanan prima

27

Nilai Kinerja Reformasi

Birokrasi Sekretariat Balitbang

KP

A

(85,5) 80,30 93,92

28 Nilai SAKIP Sekretariat

Balitbang KP

BB

(75) 36,49 48,65

11


pembangunan Sekretariat


ekuntabel

29 Nilai kinerja anggaran

Sekretariat Balitbang KP 85 81,31 95,66

30


terhadap SAP Sekretariat

Balitbang KP (%)

100 100 100,0

Baik (Capaian >=100%)

Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80% Belum ada capaian



SEKRETARIAT 2016

3.2. HASIL PENGUKURAN SEKRETARIAT BALITBANG KP

Dalam implementasi pengukuran kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja

(SAPK) yang mengadopsi metode pengukuran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana

pengukurannya mencakup capaian kinerja indikator kinerja, Nilai capaian rencana aksi dan Nilai

pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).

3.2.1 NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)

Untuk menghitung nilai pencapaian sasaran strategsi (NPSS) perlu diperhatikan bobot

masing-masing indiaktor kinerja terhadap sasaran strategis tersebut dengan indeks toleransi

0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas indikator kinerja

seperti Tabel berikut :

No Validitas IKU Bobot

1 Lead input 0,1

2 Lead proses 0,2

3 Lag output 0,3

4 Lag outcome 0,4

Adapun status capaian Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) ditentukan oleh nilai indeks

sebagai berikut :

Baik Sedang Buruk

Indeks Capaian >100 % Indeks Capaian 80<=<100% Indeks Capaian <80%

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara Menentukan dan mensepakati

standar status kinerja untuk nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS).

KLASIFIKASI STATUS NPSS

(Toleransi 0%) MAXIMIZE MINIMIZE STABILIZE

X<80% X>80% X>80% atau X<80% Buruk

X=80<=<100% X=80<=<100% - Sedang

X≥100% X≤100% X=100% Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja

diantaranya adalah : Maximixe adalah Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja

semakin baik; Minimize adalah Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin



SEKRETARIAT 2016

baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target

maka kinerja semakin baik.

Gambar 3.2. NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

SEKRETARIAT BALITBANG KP DALAM APLIKASI "KINERJAKU. KKP" TAHUN 2016

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

3.3.1 CUSTOMER PERSPECTIVE


Perikanan pada perspektif pelanggan (costumer perspective) sebesar 103,81%, yang berasal

dari 5 (lima) sasaran strategis berikut :

SASARAN STRATEGIS -1 : TERWUJUDNYA APARATUR SIPIL NEGARA

(ASN) BALITBANG KP YANG KOMPETEN, PROFESIONAL DAN

BERKEPRIBADIAN

Nilai sasaran strategis "Terwujudnya aparatur sipil negara (ASN) Balitbang KP yang

kompeten, profesional dan berkepribadian" sebesar 94,66%. Indikator kinerja utama yang

ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran

strategis tersebut adalah :



SEKRETARIAT 2016

IKU ke -1 : INDEKS KOMPETENSI DAN INTEGRITAS BALITBANG KP

Kompetensi dan integritas pegawai sangat penting bagi

pegawai negeri sipil untuk menciptakan pegawai yang

profesional yang dilakukan dengan cara peningkatan

kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan

kemampuan dan pengetahuan yang diikuti dengan

kepatuhan sikap terhadap aturan dan norma.

Perhitungkan indeks kompetensi dan integritas

Balitbang KP dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu : 1). Kompetensi hasil asesment

dengan membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian kompetensi/asesment dari

asesor dengan jenis standar kompetensi yang dipersyarakatkan sesuai Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 34/KEPMEN/SJ/2014; 2). Prosentase capaian output pegawai

pada e-SKP; 3. Prosentase tingkat kehadiran pegawai dan 4. Kepatuhan ASN dalam

pelaporan LHKPN. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh nilai setiap variabel sebagai

berikut :

Kompetensi Hasil

Assesment

% Capaian

SKP

% Tingkat

Kehadiran

% Pelaporan

LHKPN

Indeks Kompetensi

& Integritas

41,66 80,88 55,40 75,54 63,37

Adapun capaian atas indikator kinerja indeks kompetensi dan integritas Balitbang KP

dideskripsikan di bawah ini.

Tabel : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT BALITBANG KP

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015

2016

T R % T R %

Indeks Kompetensi dan

Integritas Balitbang KP 65 63,26 97,3 77 63,37 82,30

Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%)

Buruk Capaian <80% Belum ada capaian

Berdasarkan tabel diatas, untuk indikator indeks kompetensi dan integritas Balitbang

KP ini masih belum memenuhi target dengan beberapa faktor :

1. Asessment test yang dilakukan terhadap pejabat/staf lingkup Balitbang KP yang

menggandeng Universitas indonesia sebagai



SEKRETARIAT 2016

penguji tidak diakui hasilnya oleh Biro Kepegawaian, Sekretariat jenderal KKP;

2. Prosentase kepatuhan pengisian SKP masih rendah. Rendahnya nilai tersebut disebabkan

oleh ASN belum secara rutin dan tepat waktu mengisi capaian kinerja individu perbulan.

Hal ini dikarenakan belum adanya sistem reward punishment atas capaian kinerja

individu. Saat ini perhitungan reward berupa tunjangan kinerja didasarkan pada

kepatuhan kehadiran pegawai;

3. Belum semua aparat sipil negara melaporkan kekayaannya sesuai Surat Edaran

Kementerian PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan

Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi Pemerintah. Hal

ini dikarenakan belum dilakukan sosialisasi atas aturan tersebut. Hal lain yang perlu

menjadi perhatian adalah masih rendahnya ketaatan ASN terkait dalam pelaporan LHKPN

sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme serta Surat Edaran Kementerian

PAN dan RB Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Upaya peningkatan kompetensi dan integritas bagi

aparatur sipil negara (ASN) akan terus dilakukan melalui

beberapa hal diantaranya :

1. Lelang jabatan terbuka melalui tes assesment

yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan

dan Perikanan diharapkan mampu menurunkan

gap antara kompetensi seorang pejabat dengan

standar kompetensi suatu jabatan yang telah ditetapkan;

2. Memetakan kebutuhan pelatihan dan pengembangan personil yang diharapkan dapat

berdampak pada keberhasilan organisasi;

3. Menyusun mekanisme reward and punishment atas capaian kinerja individu;

4. Melakukan sosialisasi dan bimtek pengisian formulir LHKPN.

IKU Ke -2 : PERSENTASE JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL BALITBANG KP

DIBANDINGKAN DENGAN TOTAL PEGAWAI BALITBANG KP

Indikator kinerja Persentase jumlah pejabat fungsional Balitbang KP dibandingkan

dengan total pegawai Balitbang KP bertujuan untuk mendapatkan gambaran proporsi

pegawai dengan fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi

secara kompeten, efektif dan proporsional.



SEKRETARIAT 2016

Indikator kinerja Persentase jumlah pejabat fungsional Balitbang KP dibandingkan

dengan total pegawai Balitbang KP menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang

diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian atas indikator kinerja

Persentase jumlah pejabat fungsional Balitbang KP dibandingkan dengan total pegawai

Balitbang KP dideskripsikan sebagai berikut :




2016

T R % T R %

Persentase jumlah Pejabat

fungsional Sekretariat


dengan total pegawai

Balitbang KP

55 53,42 97,1 55 55,47 100,8



Pada tahun 2015, Persentase jumlah Pejabat fungsional Balitbang KP dibandingkan

dengan total pegawai Balitbang KP adalah sebesar 53,42% dari total pegawai sebanyak

1367 orang. Dengan jumlah pegawai fungsional Litbang (peneliti, perekayasa dan litkayasa)

sebanyak 735 orang. Sedangkan capaian tahun 2016 adalah sebesar 55,47% dari total

pejabat fungsional yang ada sebanyak 748 orang dibandingkan total pegawai Badan

Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan

sebanyak 1343 orang, lebih

tinggi capaianya

dibandingkan tahun

2015 yaitu sebesar 2,05%.

Capaian indikator kinerja

persentase jumlah pejabat

fungsional Balitbang KP dibandingkan dengan total pegawai Balitbang KP lebih tinggi

dibandingkan target dan capaian tahun 2015 disebabkan dorongan pegawai Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan untuk

meniti karir di jenjang fungsional tertentu semakin

1

143

15271629

548

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

PE

NE

LIT

I

PE

RE

NC

AN

A

PB

J

PE

RE

KA

YA

SA

PU

STA

KA

WA

N

PR

AK

OM

HU

MA

S

AR

SIP

AR

IS

PE

NT

ER

JEM

AH

T. L

ITK

AY

ASA

A.

KE

PE

GA

WA

IAN

2015



SEKRETARIAT 2016

besar dan banyak diminati setelah penerapan tunjangan kinerja serta implementasi Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.

6

3630

25

70

41

27 25

82

51

39

52

17

3 4 58

5

55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

SE

KR

ET

AR

IAT

P4

BP

PL

BP

3U

BP

2K

SI

BP

PB

AP

BP

PB

AT

BP

PI

BP

PB

IH

BB

PP

BL

P3

SD

LP

PP

SE

KP

P3

DS

BP

KP

BP

OL

LP

SD

KP

LP

PT

LP

PB

RL

LP

PM

PH

P

LP

TK

Grafik 3.1. SEBARAN PEJABAT FUNGSIONAL BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, 2016

Sampai dengan tahun 2016, belum ditetapkan kondisi ideal proporsi fungsional

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dibandingkan total pegawai

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Sejak diterbitkan PERMEN KP

Nomor 23/PERMEN-KP/2015 hingga saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan

dan Perikanan belum dapat melaksanakan pemenuhan kebutuhan SDM Litbang terutama

perekayasa. Kendala yang dihadapi adalah minimnya jumlah perekayasa di Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang diharapkan menjembatani hasil - hasil

kegiatan penelitian. Perekayasaan dan litkayasa saat ini banyak berada pada Direktorat

Jenderal teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.



SEKRETARIAT 2016

1

145

152716798

544

050

100150200250300350400450500550

PE

NE

LIT

I

PE

RE

NC

AN

A

PB

J

PE

RE

KA

YA

SA

PU

ST

AK

AW

AN

PR

AK

OM

HU

MA

S

AR

SIP

AR

IS

PE

NT

ER

JEM

AH

T. L

ITK

AY

AS

A

A.

KE

PE

GA

WA

IAN

2016

Grafik 3.2. PROPORSI PEJABAT FUNGSIONAL BADAN PENELITIAN DAN


SASARAN STRATEGIS -2 : TERSEDIANYA MANAJEMEN

PENGETAHUAN BALITBANG KP YANG HANDAL DAN MUDAH DIAKSES

Nilai sasaran strategis "Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP yang handal dan

mudah diakses" sebesar 120%. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur

keberhasilan sasaran strategis tersebut adalah :

IKU ke -3 : PERSENTASE UNIT KERJA BALITBANG KP YANG MENERAPKAN

SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR

Merujuk pada Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2011 tentan Pedoman

Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management), Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan salah satu indikator kinerja utama pada

salah satu sasaran strategisnya yaitu Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan

mudah diakses : “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan

yang terstandar (%)”, dimana target pada tahun 2016 sebesar 50%. Yang kemudian

dipersempit pada level I, Balitbang KP menetapkan menjadi “Persentase unit kerja Balitbang

KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar”.

Sesuai dengan definisi pada manual indiaktor kinerja utama tingkat KKP, Sistem

Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi

yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun



SEKRETARIAT 2016

swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Dimana formula yang

digunakan yaitu “Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan

dibandingkan dengan total Unit Kerja seluruh Balitbang KP”. Indikator kinerja ini diturunkan

(lingkup dipersempit) ke tingkat Eselon I, sehingga metode pengukurannya yaitu Unit Kerja

yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan dibandingkan dengan total Unit Kerja

tingkat Pusat Lingkup Balitbang KP”. Metode pengukuran yang digunakan oleh KKP pada

level Eselon I yaitu “Persentase unit kerja level 1-2 yang bergabung di sistem aplikasi dibagi

unit kerja level 1-2”.

Salah satu perangkat berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai

implementasi dalam pengukuran indikator kinerja ini yaitu “Aplikasi Bitrix24”, yang dapat

diakses melalui alamat https://www.kinerjakkp.bitrix24.com/ seperti terlihat pada gambar

berikut :

Gambar 3.3. SCREENSHOT APLIKASI BITRIX24

Pada level 1, Balitbang KP memiliki beberapa library yang dapat diakses oleh pihak

luar antara lain yang memuat Info terkait Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan dan Hasil Litbang KP dari beberapa satuan kerja. Selain itu Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan juga mengikuti perkembangan pengetahuan yang

dibagi (sharing) oleh Unit kerja Eselon I maupun unit kerja di KKP.

Selain itu level I (Balitbang KP) juga telah terhubung satu sama lain dengan 19 unit

satker eselon II, III, dan IV di lingkup Badan


https://www.kifi.com/



SEKRETARIAT 2016

Perikanan. Dari target sebesar 50%, realisasi indikator Persentase unit kerja Balitbang KP

yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah tercapai sebanyak

100%, dimana dari 19 (sembilan belas) Satker lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan telah menggunakan aplikasi Bitrix24 dan saling terhubung satu sama

lain.

Adapun capaian atas indikator kinerja Persentase unit kerja Balitbang KP yang

menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di deskripsikan di bawah ini.



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 2016

T R % T R %

Persentase unit kerja Balitbang KP

yang menerapkan sistem


terstandar

40 100 250,0 50 100 200,0



Di tahun 2015, dari pengukuran capaian indikator kinerja persentase unit kerja

Balitbang KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, diperoleh

prosentase realisasi sebesar 200% yang menunjukkan 19 (sembilan belas) satuan kerja

lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang ditargetkan telah

terhubung dengan Sistem bitrix24 untuk berbagi data informasi yang saling dapat

dimanfaatkan. Nilai capaian yang cukup tinggi disebabkan sistem yang dipilih sebagai

platform untuk manajemen pengetahuan relatif sederhana dan sudah digunakan di beberapa

organisasi di dunia. Sistem tersebut mampu untuk membuat, menyimpan, mentransfer dan

menerapkan pengetahuan dalam organisasi dan pada tahun 2016 sebagai tahun pertama

dalam inisiasi penerapan knowladge management terstandar. Sistem bitrix24 tersebut

melengkapi sistem manajemen sederhana yang secara umum sudah digunakan untuk

berbagi informasi melalui e-mail, website atau media pertukaran informasi lainnya.

Tantangan kedepan dalam penerapan sistem manajemen pengetahuan terstandar

adalah membangun sistem pengetahuan terstruktur yang mampu menyerderhanakan akses

informasi, modul untuk pencarian data informasi, pengolahan data dan klasifikasi dengan

menyertakan perangkat untuk sistem jaringan



SEKRETARIAT 2016

dengan pihak luar melalui pembangunan Pusat Data Kelautan dan Perikanan di Sekretariat

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang akan menjadi hub bagi

Laboratorium Data yang dibangun oleh satuan kerja lingkup Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan jejaring laboratorium data di Perguruan

tinggi maupun instansi riset lainnya.

Capaian Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016

melebihi dari target yang ditetapkan berkat dukungan satuan kerja lingkup Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang sudah 100% menerapkan aplikasi bitrix24

pada masing-masing unti kerjanya, seperti berikut :

Grafik 3.3. CAPAIAN PENGGUNA APLIKASI BITRIX24 LINGKUP PUSAT BADAN


SASARAN STRATEGIS -3 : TERWUJUDNYA

BIROKRASI BALITBANGKP YANG

EFEKTIF, EFISIEN DAN

BERORIENTASI PADA LAYANAN

PRIMA

Nilai sasaran strategis "Terwujudnya birokrasi

Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi

pada layanan prima" sebesar 99,36%. Indikator

kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur




SEKRETARIAT 2016

IKU ke -4 : NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI BALITBANG KP

Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi dan merujuk pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang

pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah. Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 telah dilakukan penilaian atau

evaluasi implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Evaluasi dilakukan terhadap 2 komponen utama yaitu

komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil.

Reformasi Birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat

yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi.

Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi aparatur pemerintahan.

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Balitbang KP pada hakekatnya

merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan yang pelaksanaan dilakukan melalui program-program

meliputi :

Adapun capaian atas indikator kinerja nilai kinerja reformasi birokrasi Balitbang KP




INDIKATOR KINERJA

UTAMA

2015

2016

T R % T R %


Birokrasi Balitbang KP

80

(BB)

84,69

(A) 105,86

A

(90) 88,31 98,12



Nilai capaian RB didasarkan pada hasil evaluasi RB Balitbang KP (November 2016)

dengan masing-masing penilaian sebagai berikut :



SEKRETARIAT 2016

Tabel 3.2. NILAI CAPAIAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

TAHUN 2016

KOMPONEN RB

NILAI

EVALUASI 2015

(%) 2015

NILAI

EVALUASI 2016

(%) 2016

Manajemen Perubahan 3,89 77,80 4,74 94,79 Penataan peraturan

perundangan-undangan 5 100 0,83 83,40

Penataan dan penguatan organisasi

6 100 1,91 95,29

Penataan tata laksana 4,63 92,53 4,38 87,63 Penataan sistem manajemen SDM

14,20 94,64 14,86 99,08

Penguatan akuntabilitas 5,80 96,67 6 100,00 Penguatan pengawasan 10,15 84,58 11,03 91,89 Peningkatan kualitas

pelayanan publik 4,75 79,18 4,03 67,08

TOTAL PENGUNGKIT 54,41 56,03 Kapasitas dan

akuntabilitas kinerja pemerintah

14,86 74,29 84,50 16,98

Pemerintah yang bersih

dan bebas KKN 7,47 75 7,35 73,00

Kualitas pelayanan publik

7,95 80 7,95 80,00

TOTAL HASIL 30,28 79,5 32,27 80,8

TOTAL NILAI RB 84,69 88,31

Sumber : Lembar Kerja Eva luas i RB, 2016

Implementasi Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan tahun 2016 mengalami perbaikan dan peningkatan yang cukup signifikan (4,58%)

bila dibandingkan tahun 2015, dan selalu meningkat tersebut disebabkan oleh kesadaran

akan pentingnya reformasi birokrasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan sebagai lembaga Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan

selalu menjadi rujukan bagi Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan

Perikanan dalam menerapkan konsep reformasi birokrasi.

IKU ke -5 : NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(SAKIP) BALITBANG KP

Tahun 2014 merupakan cikal bakal/ awal tahun yang sangat strategis bagi

pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini ditandai dengan telah

terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dan ditandatanganinya MoU (nota kesepahaman) antara Menteri

PANRB dengan Menteri PPN/BAPPENAS, yang mengatur tentang pengintegrasian/

penyelesarasan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat.

MoU tersebut mengatur arsitektur perencanaan

pembangunan nasional, pengintegrasian sistem



SEKRETARIAT 2016

perencanaan dan penganggaran, serta istilah-istilah yang digunakan. MoU tersebut

diharapkan memudahkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pusat Kedepan khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

(BALITBANG KP) sebagai salah satu unit kerja Eselon I dibawah Kementerian Kelautan dan

Perikanan, dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut, Instansi pemerintah khususnya Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BALITBANG KP) didorong untuk lebih

akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai.

Akuntabilitas Kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah

orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output)

semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya,

setiap tahun Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada

masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan Kementerian

PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/

daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman

evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat

beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu kategori "D"

sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori "AA", dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.3. KATEGORI PENILAIAN

S ISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

NO KATEGORI NILAI ANGKA

KARAKTERISTIK AKUNTABILITAS INSTANSI

1 AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan,

2 A > 80 - 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

3 BB > 70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem

manajemen kinerja yang andal

4 B > 60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu

sedikit perbaikan

5 CC > 50 - 60

Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk

memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar

6 C > 30 - 50

Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,

memiliki sistem untuk menejemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar



SEKRETARIAT 2016

NO KATEGORI NILAI ANGKA

KARAKTERISTIK AKUNTABILITAS INSTANSI

7 D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan,

sebagaian perubahan yang sangat mendasar

Sumber: PERMEN PANRB 12 , 2015

Komponen penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan

capaian kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntablitas kinerjanya

baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal "CC" atau

"Cukup Baik", dengan setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai

sebagai berikut :

Tabel 3.4. KOMPONEN DAN SUB -KOMPONEN PENILAIAN

S ISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP )

NO KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN

1 Perencanaan

Kinerja 30%

a) Rencana strategis (10%), meliputi : pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)

b) Perencanaan kinerja tahunan (20%), meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)

2 Pengukuran Kinerja

25%

a) Pemenuhan pengukuran (5%)

b) Kualitas pengukuran (12,5%) c) Implementasi pengukuran (7,5%)

3 Pelaporan

Kinerja 15%

a) Pemenuhan pelaporan (3%)

b) Kualitas pelaporan (7,5%) c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

4 Evaluasi

Internal 10%

a) Pemenuhan evaluasi (2%)

b) Kualitas evaluasi (5%) c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)

5 Capaian

Kinerja 20%

a) Kinerja yang dilaporkan (outout) (5%)

b) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c) Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

TOTAL 100%


Adapun capaian atas indikator kinerja nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Balitbang KP dideskripsikan di bawah ini.



SEKRETARIAT 2016



INDIKATOR KINERJA

UTAMA

2015

2016

T R % T R %

Nilai SAKIP Balitbang KP 83 83,48 100,58 84 84,50 100,60



Pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Balitbang KP tidak lepas dari kinerja

seluruh Satker Lingkup Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada tahun

2016. Pada tahun 2015 Sekretariat Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan telah

melaksanakan bimbingan teknis secara bertahap 2

(dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan

seluruh Satker lingkup Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelauatan dan Perikanan dan pada tahun 2016

sudah diimplementasi pengukuran mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) pada seluruh Satker lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelauatan dan

Perikanan, dengan nilai 84,50 dari nilai maksimum 100 dengan predikat penilaiaan "A -

Memuaskan", sebagaimana pada tabel berikut :

NO. KOMPONEN YANG DINILAI BOBOT (%) NILAI

1. Perencanaan Kinerja 30 26,38 2. Pengukuran Kinerja 25 19,51 3. Pelaporan Kinerja 15 11,97

4. Evaluasi Internal 10 8,00 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 20 18,63

NILAI HASIL EVALUASI 5 KOMPONEN 100 84,50

PREDIKAT PENILAIAN AA/A/B/CC/C/D A

Beberapa catatan hasil penilaian SAKIP terhadap masing-masing komponen

manajemen kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun

2016, sebagai berikut :

1. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan belum

ditandatangani oleh Kepala Badan dan belum dipublikasikan dalam website Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;

11.97

8

18.63

26.38

19.51



SEKRETARIAT 2016

2. Laporan kinerja (LKj) triwulan III tahun 2016 belum ditandatangani oleh Kepala Badan,

dan laporan kinerja (LKj) triwulan IV tahun 2016 belum disusun;

3. Reward and punishment terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

belum ada;

4. Menyusun ukuran capaian kinerja sampai eselon III dan IV dengan memanfaatkan

perjanjian kinerja untuk identifikasi kinerja, kemudian selanjutnya dilakukan pengukuran

secara berjenjang;

5. Menyusun dan menetapkan mekanisme pengumpulan data kinerja secara up to date

serta mencantumkan penanggungjawab secara jelas;

6. Melakukan pemantauan kinerja secara berkala dengan menggunakan rencana aksi

pengukuran kinerja;

7. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and

punishment;

8. Menyajikan informasi keuangan yang terkait pencapaian kinerja instansi pada laporan

kinerja;

9. Menggunakan LKj dalam perbaikan perencanaan untuk menilai dan memperbaiki

pelaksanaan program serta untuk peningkatan kinerja;

10. Menggunakan hasil evaluasi internal dalam memberikan alternatif perbaikan kinerja.

Berdasarkan berita acara pemantauan tindak lanjut yang ditandatangani pada

tanggal 10 September 2016, bersama tim pemantauan tindak alnjut Inspektorat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Telah dilakukan pemantauan tindak lanjut terhadap

hasil pengawasan sistem akuntabilitas kinerja isntasni pemerintah pada Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan, dengan hasil seluruh hasil temuan telah

ditindaklajuti hingga tuntas semua, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5. BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

NO URAIAN

TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

JUMLAH NILAI KEJADIAN SARAN

A TEMUAN

1. Awal 4 16 - B TINDAK LANJUT

1. Tuntas 2. Proses 3. Pending

4 - -

16 - -

-

C SISA TEMUAN 1. Proses

2. Pending - -

- -

-



SEKRETARIAT 2016

"Kinerja tidak hanya

dilihat dari sisi

penyerapan anggaran

tetapi juga dengan

kesesuain dengan hasil

yang diperoleh"

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla

Tantangan ke depan akan semakin berat, maka upaya yang akan dilakukan untuk

peningkatan capaian indikator kinerja nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(SAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan akan terus dilakukan

melalui beberapa hal diantaranya :

Implemetasi PK ke seluruh

unit kerja sampai level

individu

Memanfaatkan informasi

Laporan kinerja dan hasil

evaluasi AKIP dan evaluasi

program sebagai feedback

untuk peningkatan

akuntabilitas kinerja dan

efektivitas program

Optimalisasi implementasi

sistem akuntabilitas

berbasis

TI hingga tinggat individu

Memanfaatkan hasil

pengukuran kinerja sebagai

dasar pemberian reward &

punishment

Menyederhanakan

substansi program dan

kegiatan agar fokus pada

pencapaian hasil

Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah menunjukan tingkat akuntabilitas atau

pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap

penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya

pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result

oriented goverment). Perkembangan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan


Perikanan sejak tahun 2011 terus mengalami

peningkatan sebagaimana capaian berikut :



SEKRETARIAT 2016

42.47

77.98 80.2584.12 83.48 84.5

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PERKEMBANGAN NILAI SAKIP BALITBANG KP

Sumber : Lembar Kerja Eva luas i SAKIP , 2016

SASARAN STRATEGIS -4 : TERKELOLANYA ANGGARAN PEMBANGUNAN

BALITBANG KP SECARA EFISIEN DAN AKUNTABEL

Nilai sasaran strategis "Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP secara efisien dan

ekuntabel" sebesar 103,18%. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur


IKU ke -6 : NILAI KINERJA ANGGARAN BALITBANG KP

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/2011 penilaian kinerja dilakukan

dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek

manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Bobot kinerja atas aspek

implementasi dan bobot kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud diatas sebagai

berikut :

a) aspek implementasi : 33.3%

b) aspek manfaat : 66.7%

Bobot masing-masing indikator pada aspek implementasi indikator nilai kinerja

anggaran Balitbang KP terdiri atas :

a) Penyerapan anggaran : 9.7%

b) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi : 18.2%

c) Pencapaian keluaran : 43.5%

d) efisiensi : 28.6%



SEKRETARIAT 2016

Nilai kinerja dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kinerja atas

aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat dengan masing-masing bobot. Hasil

penilaian kinerja sebagaimana diatas dikelompokan dalam kategori sebagai berikut :

Tabel: 3.6. KATEGORI PENILAIAN KINERJA

NO NILAI ANGKA INTERPRESTASI

1 > 90% - 100% Sangat Baik

2 > 80% - 90% Baik 3 > 60% - 80% Cukup/Normal 4 > 50% - 60% Kurang

5 ≥ 50% Sangat Kurang

Sumber: PERMEN KEUANGAN 249/PMK.02, 2011

Tata cara pengukuran indikator nilai kinerja anggaran Balitbang KP (%) melalui

beberapa proses tahapan diantaranya sebagai berikut : 1) Penyerapan anggaran; 2)

Konsistensi antara perencanaan dan implementasi; 3) Pencapaian keluaran; 4) Efisiensi; 5)

Aspek manfaat; 6) Capaian hasil; 7) Nilai Efisiensi; dan 8) Nilai Kinerja.

NK = (I x WI) + (CH x WCH)

Dengan

I = (P x Wp) + (K x Wk) + (PK x WPK) + (NE x WE)

KETERANGAN :

NK : Nilai Kinerja

I : Nilai aspek implementasi P : Penyerapan anggaran K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

PK : Pencapaian Keluaran NE : Nilai Efisiensi CH : Capaian Hasil

WI : Bobot aspek implementasi WCH : Bobot capaian hasil WP : Bobot penyerapan anggaran

Wk : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi WPK : Bobot pencapaian keluaran WE : Bobot efisiensi



SEKRETARIAT 2016




T R % T R %

Nilai Kinerja Anggaran

Balitbang KP 80-90 92,4 100,5 85 90,4 106,3

Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80%

Belum ada capaian

Capaian indikator kinerja nilai kinerja anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan dipengaruhi oleh tingginya pencapaian keluaran sebesar 99,7%

dengan penyerapan anggaran senilai 79,28% sehingga memberikan nilai efisiensi yang

cukup besar yaitu 20,0%. Dengan demikian, nilai kinerja anggaran Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebesar 90,40 dikategorikan sebagai sangat baik.

IKU ke -7 : PERSENTASE KEPATUHAN TERHADAP SAP LINGKUP BALITBANG KP

Dasar hukum pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah Pusat (SAPP) pada lingkup

Balitbang KP (%) antara lain : 1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara; 2) UU

Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara; 3) PMK Nomor 171/PMK.05/2007

tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat; 4) PMK Nomor

196/PMK.05/2008 tentang tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja

subsidi dan belanja lain-lain pada bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan; 5) PMK

Nomor 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah; 6) PMK Nomor

230/PMK.05/2011 tentang sistem akuntansi hibah; dan 7) PMK Nomor 233/PMK.05/2011

tentang perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pembagian fungsi berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan

negara pasal 51 : 1) Menteri keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi atas

transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan perhitungan

(SA-BUN); 2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran menyelenggarakan

akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi

pendapatan dan belanja (SAI); dan 3) Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai

dengan standar akuntansi pemerintah.

Tujuan kebijakan umum sistem akuntansi

pemerintah di lingkup Badan Penelitian dan



SEKRETARIAT 2016

Pengembangan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

1) Akuntabilitas, sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Balitbang KP dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara

periodik.

2) Manajerial, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan

pengelolaan keuangan Balitbang KP serta memudahkan pengendalian yang efektif atas

seluruh aset, utang dan ekuitas dana.

3) Transparansi, dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi

keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik.

Indikator ini dilakukan berdasarkan analisis laporan hasil pemeriksaan (LHP)

keuangan tahun 2016. Indikator ini bertujuan untuk menganalisis secara spesifik peran dan

fungsi SPIP dalam meminimalasi tingkat kesalahan pencatatan akuntansi. Formulasi yang

ditetapkan untuk menghitung prosentase terhadap kepatuhan SAP lingkup Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan salah satunya nilai

temuan materiil oleh APIEP terhadap total alokasi anggaran.

Berdasarkan data sementara dari hasil pemeriksanaan APIEP TA 2016 (per Januari

2017) tidak terdapat proporsi temuan materiil (terhadap total anggaran). Dengan demikian

capaian atas indikator kinerja persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dideskripsikan di bawah ini.




2016

T R % T R %


terhadap SAP lingkup

Balitbang KP

100 99,61 99,61 100 100 100


Belum ada capaian

Nilai capaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa sudah cukup baik karena

pemantauan sistem pengendalian internal

pemerintah sudah berjalan dengan baik dalam



SEKRETARIAT 2016

mengontrol pelaksanaan kegiatan terutama pekerjaan fisik/belanja modal. Peran tim teknis

perlu diperkuat agar mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk

itu, beberapa upaya perbaikan kinerja kedepan yang akan ditempuh oleh Badan Penelitian

dan Pengemabnagan Kelautan dan Perikanan berupa : 1. Melaksanakan SPIP sesuai

peraturan yang ditetapkan; 2. Membentuk tim teknis yang kompeten; dan 3. melibatkan

pihak eksternal dalam mengawasi berjalannya proses pekerjaan.

SASARAN STRATEGIS -5 : MENINGKATNYA HASIL PENYELENGGARAAN

LITBANG DAN LAYANAN IPTEK YANG MENDUKUNG PRODUKTIVITAS

USAHA DAN PENDAPATAN NEGARA DARI SEKTOR KP

Nilai sasaran strategis "Meningkatnya hasil penyelenggaraan Litbang dan layanan IPTEK

yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP" sebesar

101,85%. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran

strategis tersebut adalah :

IKU ke -8 : JUMLAH HASIL LITBANG KP YANG TERFASILITASI DALAM

REKOMENDASI TEKNOLOGI UNTUK MASYARAKAT DAN INDUSTRI

Indikator kinerja hasil Litbang KP yang terfasilitasi dalam rekomendasi teknologi

untuk masyarakat dan industri (buah) didefinisikan sebagai berikut :

a) Rekomendasi teknologi merupakan salah satu upaya menjalankan Undang-undang Nomor

16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pasal

28 : (1) Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan

kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga

pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional; (2) Lembaga

pemerintah pemberi rekomendasi wajib mengeluarkan rekomendasi segera setelah

proses pengujian dan administrasi selesai; (3) Teknologi tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri;

b) Teknologi yang terekomendasi dapat dihasilkan dari hasil litbang pada tahun berjalan

maupun tahun-tahun sebelumnya (5 tahun terakhir);

c) Tujuan indikator kinerja ini memberikan gambaran kontribusi teknologi litbang KP yang

terekomendasikan untuk diterapkan di masyarakat atau dunia industri. Bukti capaian

yang harus disampaikan di akhir tahun anggaran berupa buku rekomendasi teknologi.

Formula/cara perhitungan indikator hasil litbang yang terekomendasikan untuk

masyarakat dan/atau industri (buah) dengan cara jumlah teknologi yang dihasilkan oleh

satuan kerja Balitbang KP yang terekomendasi

dan ditetapkan dalam keputusan Menteri KP.



SEKRETARIAT 2016

Teknologi yang terekomendasi telah diusulkan sesuai dengan format usulan yang telah

ditetapkan dan lulus penilaian oleh komisi Litbang dalam 2 tahap : 1) administrasi, dan 2)

oral melalui presentasi.

Indikator ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaianya diharapkan

melebihi target yang ditetapkan. Berikut tahapan proses seleksi hasil litbang KP yang

terfasilitasi dalam rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan industri yang dilaksanakan

oleh komisi penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan (Litbang KP) tahun 2016 :

Tabel 3.6. TAHAPAN SELEKSI REKOMENDASI TEKNOLOGI

TAHUN 2016

NO TAHAPAN SELEKSI

SATUAN KERJA KATEGORI TEKNOLOGI

Balitbang

KP

Eselon

I Lain Budidaya Kelautan Tangkap

Pengolahan/

Pasca Panen 1 Usulan Awal 12 11 32 3 6 6 2 Presentasi/Paparan 11 10 27 1 2 6

TOTAL 36

Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah hasil litbang KP yang terfasilitasi dalam

rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan industri dideskripsikan di bawah ini.




2016

T R % T R %



teknologi untuk masyarakat

dan industri

18 12 66,67 27 28 103,7



Dalam rangka penyusunan rekomendasi tersebut, maka dibentuk Komisi Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Komisi Litbang KP) berdasarkan Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMEN-KP/2013, dengan fungsi penerimaan

penilaian bahan usulan rekomendasi teknologi dan pengusulan penetapan rekomendasi

teknologi. Setelah melalui tahapan seleksi dan penilaian oleh Komisi Litbang KP, maka pada

tahun 2016 telah terpilih 34 judul teknologi dari 17 UPT KKP (Dua unit Eselon I).



SEKRETARIAT 2016

Dari tabel diatas terlihat capaian Jumlah hasil litbang KP yang terekomendasi untuk

masyarakat dan/atau industri pada tahun 2016 sebanyak 28 buah rekomendasi teknologi

yang berasal dari Satker Lingkup Balitbang KP atau sebesar 175%, lebih tinggi dari target

yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yaitu sebanyak 12 buah

atau 66,67% lebih rendah dan tidak tercapainya rekomendasi teknologi disebabkan oleh

teknologinya belum siap diaplikasikan ke masyarakat dan aspek penilaian dari Tim Komisi

Litbang KP diperketat dengan melihat tingkat penerapan di masyarakat dan analisis

ekonominya.

Gambar : Buku Rekomendasi

Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan Tahun 2013-2014

Gambar 3.5. BUKU REKOMENDASI

TEKNOLOGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 -2016

Gambar 3.4. BUKU REKOMENDASI TEKNOLOGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013 -2014



SEKRETARIAT 2016

Tabel 3.6. RINCIAN KEGIATAN HASIL LITBANG KP YANG LOLOS MENJADI

REKOMENDASI TEKNOLOGI KP

No. NAMA TEKNOLOGI PENGUSUL UNIT KERJA

PENGUSUL

1 Jaring dua lapis sebagai alat tangkap penunjang upaya konservasi ikan terubuk

1. Hufiadi, S.Pi, M.Si 2. Ir. Mahiswara, M.Si 3. Baihaqi, S.Pi

BPPL - Muara Baru BALITBANG KP

2

Pelolosan ikan kecil (juvenil) pada alat tangkap cantrang dengan menggunakan square mesh

window

1. Hufiadi, S.Pi, M.Si 2. Ir. Mahiswara, M.Si

3. Baihaqi, S.Pi

BPPL - Muara Baru BALITBANG KP

3

Budidaya ikan lele strain mutiara melalui aplikasi vaksin hydrovac dan probiotik pato-aero 1 dalam kolam terpal

1. Dr. R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi, M.Si

2. Bambang Iswanto, S.Pi, M.P 3. Ir. Evi Tahapari 4. Dr. Angela Mariana Lusiastuti

5. Dra. Irsyaphiani Insan, M.Si 6. Ir. Bambang Priono, S.U

PUSLITBANGKAN - Ancol

BALITBANG KP

4 Teknologi budidaya ikan bandeng dalam keramba jaring apung di laut

1. Dr. Ir. Usman, M.Si

2. Ir. Burhanuddin 3. Makmur, S.Pi 4. Daud S. Pongsapan

5. Prof. Dr, Ir. Rayman Syah, MS

BPPBAP - Maros BALITBANG KP

5

Penerapan kalender musim tanam untuk budidaya rumput laut yang produktif dan

berkelanjutan

1. Petrus Rani Pong-Masak, S.Pi, M.Si

2. Muslimin, S.Pi, MP

3. Pustika Ratnawati, S.Pi

LPPBRL - Gorontalo BALITBANG KP

6 Teknologi budidaya rumput laut Sargassum sp

1. Muslimin,S. S.Pi., MP 2. Wiwin kusuma perdana

sari.,S.Si 3. Petrus Rani Pong-Masak, S.Pi,

M.Si

LPPBRL - Gorontalo BALITBANG KP

7 Teknologi kultur masal kopepod untuk mendukung pembenihan

ikan laut

1. Rina Puji Astuti, S.Pd, M.Si 2. Ir. Ketut Maha Setyawati 3. Dr. Gede S.Sumiarsa, M.Sc

4. Prof. Dr. I.N.Adiasmara Giri, M.S

BBPPBL - Gondol BALITBANG KP

8 Teknologi produksi induk unggul

bandeng melalui seleksi

1. Ir. Toni Setia Dharma

2. Ir. Irwan Setyadi 3. Prof. Dr. Haryanti, MS 4. Ida Komang Wardhana, S.Si

5. Ir. Titiek Aslianti, MP 6. Dr. Gede S.Sumiarsa, M.Sc 7. Ir. Zafran, M.Sc 8. Drs. Marzuki

9. Gigih Setia Wibawa, S.Pi

BBPPBL - Gondol

BALITBANG KP

9 Teknologi produksi benih kepiting

bakau scylla paramamosain

1. Ir. Ibnu Rusdi, MP 2. Ir. Irwan Setyadi

3. Ir. Bambang Susanto, M.Si 4. Ir. Zafran, M.Sc 5. Ir. Dahlan Makatutu, M.Si

6. Ir. Jhon Harianto Hutapea, M.Sc

7. Prof. Dr. Haryanti, M.S

8. Prof. Dr. Ketut Sugama, M.Sc

BBPPBL - Gondol

BALITBANG KP



SEKRETARIAT 2016

No. NAMA TEKNOLOGI PENGUSUL UNIT KERJA PENGUSUL

10

Vaksin koktail hydrogalaksivac untuk pencegahan penyakit ko-

infeksi motile aeromonads septicemia (MAS) dan stretptoccosis pada ikan nila, oreochromis miloticus

1. Tuti sumiati, S.Pi 2. Dr. Desy Sugiani, M.Si

3. Dr. Drh. Angela Mariana Lusiastuti, M.Si

4. Ir. Taukhid, M.Sc 5. Drh. Uni Purwaningsih, M.Si

IP4I - Depok BALITBANG KP

11 Budidaya Yumina-Bumina (Budidaya sayur + Ikan dan Buah + Ikan)

1. Ir. Imam Taufik, M.Si 2. Eri Setiadi, S.Si., M.Sc 3. Dr. Ani Widiyati, M.Si

4. Ir. Lies Setijaningsih, M.Si 5. Yohanna, R.W. M.Sc 6. Ir. Yosmaniar, M.Si

7. Adang Saputra, S.Pi, M.Si 8. Nuryad, S.Pi 9. Dewi Puspaningsih, S.Pi, M.Si

BPPBAT - Bogor BALITBANG KP

12

Penggunaan strain unggul

mustika untuk meningkatkan produksi pembesaran ikan mas

1. Khairul Syahputra, M.Si 2. Didik Ariyanto, M.Si 3. Yogi Himawan, S.Pi

4. Flandrianto Sih P, S.Si 5. Listio Dharmawanto 6. Supriyanto, A.Md

7. Kusnadi 8. Yunus Nugraha

BPPI - Sukamandi BALITBANG KP

13

Aplikasi probiotik POND-BIOAERO untuk pencegahan penyakit motile aeromonads septicemia

pada budidaya ikan lele

1. Dr. Angela Mariana Lusiastuti 2. Munti Yuhana

3. Ir. Taukhid, M.Sc 4. Desy Sugiani, S.Pi, M.Si 5. Yani Aryati, S.Pi, M.Si

6. Hessy Novita, S.Pi, M.Si 7. Widanarni

IP4I - Depok BALITBANG KP

14

Teknologi recirculating aquaculture system (RAS) untuk budidaya pembesaran lobster

pasir panulirus homarus

1. Kukuh adiyana, ST, MSi

2. Dr. Ir. Eddy Supriyono, M.Sc 3. Amin Pamungkas, ST 4. Lolita Theresiana, S.Si

5. Agus Cahyadi, M.Si 6. Riza Zulkarnain, ST, MT 7. Waryanto, ST

PUSLITBANGKAN - Ancol

BALITBANG KP

15 Teknologi pendederan ikan gabus (channa striata)

1. Adang saputra, A.Pi, S.Pi, M.Si 2. Dr. Ir. Mas Tridjoko Sunarno,

M.S

3. Dr. Ir. Ani Widiyati, M.Si 4. Reza Samsudin, S.Pi, M.Si 5. Dewi Puspaningsih, S.Pi, M.Si 6. M.H. Fariduddin Ath-thar, S.Pi,

M.Si 7. Vitas Atmadi Prakoso, S.Pi 8. Gleni Hasan Huwoyon, S.Pi


16 Pembenihan ikan gabus secara alami dan semi alami

1. Dra. Irin Iriana Kusmini, M.Si 2. Dr. Rudhy Gustiano 3. Drs. Jojo Subagja, M.Si

4. M.H. Fariduddin Ath-thar, S.Pi, M.Si

5. Vitas Atmadi Prakoso, S.Pi

6. Deni Radona, S.Pi




SEKRETARIAT 2016


17 Teknologi pendederan abalon

haliotis squamata

1. Ir. Ibnu Rusdi, MP 2. Fitriyah Husnul Khitomah, M.Si

3. I Gusti Ngurah Permana, S.Pi, M.P

4. Hendra Agung Kurniawan, A.Md

5. Ir. Bambang Susanto, M.Si 6. Prof. Dr. I Nyoman Adiasmara

Giri, M.S

7. Prof. Dr. Ketut Sugama, M.Sc 8. Ir. Jhon Harianto Hutapea,

M.Sc

BBPPBL - Gondol

BALITBANG KP

18

Teknologi pakan pembesaran ikan patin (pangasionodon

hypopthalmus) berbasis bahan baku lokal di kolam lahan gambut

1. Dr. Ir. Mas Tridjoko Sunarno,MS

2. Reza Samsudin, S.Pi, M.Si

3. Deisi Heptarina, S.Pi, M.Si 4. Dr. Ir. Endhay Kusnendar

Kontara, M.S

5. M.Sulhi, S.Pi

BPPBAT - Bogor

BALITBANG KP

19 Formula pakan tenggelam untuk pembesaran ikan nila berbasis bahan baku lokal

1. Dr. Ir. Mas Tridjoko Sunarno,MS

2. Reza Samsudin, S.Pi, M.Si 3. Dr. Ir. Endhay Kusnendar

Kontara, M.S 4. M.Sulhi, S.Pi

5. Dra. Irin Iriana Kusmini, M.Si


20 Teknik Seleksi benih udang melalui metode stresing

1. Ir. Muliani, M.Si 2. Bunga Rante Tampangallo,

S.Pi, M.Si 3. Nurbaya, S.Pi 4. Nurhidayah, S.Pi, M.Si

5. Ir. Muharijadi Atmomarsono, M.Sc

BPPBAP - Maros BALITBANG KP

21

Teknologi Pengendalian Buangan

Sisa Pakan dengan Aplikasi Rancangan SMART KJA

1. Zulkarnaen Fahmi, M.Si

2. Dr. Joni Hariyadi, M.Sc 3. Dr. Lismining PA, M.Si 4. Andika Luky S.P, S.Pi

BP2KSI - Jatiluhur BALITBANG KP

22

Alat transportasi ikan berpendingin untuk pedagang ikan keliling menggunakan

sepeda motor (ALTIS-2)

1. Tri Nugroho Widianto, M.Si 2. Arif Rahman Hakim, S.Pi 3. Bakti Berlayanto Sedayu, S.Pi,

M.Sc

LPPMPHP - Bantul BALITBANG KP

23

Alat Pencacah Tulang dan Kepala Ikan - Shredder untuk pengolahan tepung ikan (solusi

mengatasi kemacetan pada peralatan pengolahan tepung ikan tipe kontinu)

1. Luthfi Assada, S.Pi 2. Bakti Berlayanto Sedayu, S.Pi,

M.Sc 3. Wahyu Tri Handoyo, ST

LPPMPHP - Bantul

BALITBANG KP

24 Rekomendasi teknologi Gel pengharum ruangan dari alkali treated cottoni (ATC)

1. Dr. Ellya Siburat, M.Si 2. Prof. Rosmawaty 3. M. Darmawan, MT

P3DSBPKP - Slipi BALITBANG KP

25 Rekayasa proses pengolahan abon ikan secara mekanik

1. Ir. Jamal Basmal, M.Sc 2. Luthfi Assadad, S.Pi 3. Arif Rahman Hakim, S.Pi




SEKRETARIAT 2016


26 Peti berinsula di atas kapal untuk penanganan TTC

1. Dr. Bagus Setiadi Bandol Utomo, MAppSc

2. Dr. Singgih Wibowo, MS 3. Ir. Sugiyono, M.Si 4. Syamdidi, MAppSc 5. Memen Suherman, BE


27 Teknologi penanganan dan

pengolahan krispi ikan kaca-kaca

1. Dr. Singgih Wibowo, MS 2. Dra. Th. Dwi Suryaningrum,

MS

3. Ir. Ijah Muljanah, MS 4. Hasta Octavini, SP

P3DSBPKP - Slipi

BALITBANG KP

28 Alat pelembut dan pencuci garam korosok (salt disc mill)

1. Hariyanto Triwibowo, ST

2. Dr. Bagiyo Suwasono, MT 3. Bagus Hendrajana, M.Sc 4. Ali Munazid, MT

5. Erish Widjanarko, ST 6. Arif Winarno, MT


Buku rekomendasi teknologi merupakan penerbitan tahun ketiga untuk

menindaklanjuti amanat UU nomor 16 tahun 2016 tentang sistem penyuluhan pertanian,

perikanan dan kehutanan sekaligus sebagi bentuk dedikasi Balitbang KP dalam mendukung

program pembangunan KP ke arah komersialisasi dengan tetap menjaga kelestarian sumber

daya secara berkenlanjutan.

Untuk mendorong penerapan komeralisasi produk KP tentunya diperlukan ilmu

teknologi (IPTEK) dan inovasi, agar sumber daya dapat dikelola dan dikembangkan secara

berkelanjutan serta dapat dihasilkan produk KP yang bernilai tambah dan berdaya saing.

Buku ini merupakan salah satu perwujudan fungsi komisi penelitian dan pengembangan

kelautan dan perikanan dalam menilai dan menyeleksi usulan rekomendasi untuk ditetapkan

oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Balitbang KP dan Komisi Litbang KP dalam tiga tahun

terakhir terus melakukan perbaikan dalam proses pengusulan rekomendasi teknologi.

Perluasan sumber teknologi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi teknologi yang

semakin layak diterapkan secara ekonomis, teknis dan memiliki keunggulan dari berbagai sisi

lainnya. Rekomendasi teknologi ini diharapkan dapat menjadi bahan diseminasi, difusi, dan

adaptasi teknologi dalam kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan.

IKU ke -9 : JUMLAH REKOMENDASI DAN INOVASI LITBANG YANG

TERFASILITASI UNTUK DIJADIKAN BAHAN KEBIJAKAN

Indikator kinerja jumlah rekomendasi dan/atau inovasi litbang yang diusulkan untuk

dijadikan bahan kebijakan (buah) didefinisikan sebagai berikut :

a) Hasil litbang KP (berupa rekomendasi, bahan kebijakan/informasi terapan, policy brief,

naskah akademik) yang disampaikan oleh



SEKRETARIAT 2016

Kepala Badan dan / atau Kepala Pusat/Kepala BBP4BKP/Kepala BBPSEKP (tembusan

Kepala Badan) kepada stakeholder (MKP, Eselon I KKP, Pemda, K/L lain) melalui

dokumen penyampaian resmi (Surat, Memorandum, Nota Dinas) dan menjadi bahan

kebijakan yang telah dirumuskan (peraturan, buku pedoman, keputusan, dll) baik

rancangan/draf atau yang telah diterbitkan;

b) Monitoring status usulan bahan kebijakan di tingkat stakeholder untuk level Eselon I

dilakukan oleh Sekretariat dan Eselon II terkait, Sedangkan yang disampaikan oleh Level

II Pusat/Balai Besar dilakukan oleh masing-masing Eselon II;

c) Tujuan indikator rekomendasi dan/atau inovasi litbang yang diusulkan untuk dijadikan

bahan kebijakan (buah) sebagai gambaran kontribusi Balitbang KP dalam meberikan

masukan/rumusan kebijakan berbasis ilmiah untuk pengelolaan sumberdaya KP yang

lestari dan berkelanjutan. Formula/cara perhitungan indikator ini dengan cara jumlah

rekomendasi dan inovasi litbang yang dijadikan bahan kebijakan untuk stakeholder ()MKP,

Eselon I KKP, Pemda, K/L lain) dari hasil usulan. Bukti capaian akhir yang harus

disampaikan berupa rekomendasi, bahan kebijakan/informasi terapan, policy brief,

naskah akademik, dokumen penyampaian (Memo Kepala Pusat) dan bahan kebijakan

yang telah dirumuskan (peraturan, buku pedoman, dan keputusan).

Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah rekomendasi dan/atau inovasi litbang

yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan (buah) dideskripsikan di bawah ini.




2016

T R % T R %

Jumlah rekomendasi dan

inovasi litbang yang

terfasilitasi untuk dijadikan

bahan kebijakan

20 21 105,

0 20 20 100,0



Dari Tabel diatas capaian indikator jumlah rekomendasi dan/atau inovasi litbang

yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan (buah) pada tahun 2016 yaitu sebesar 20

buah atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar 20 buah rekomendasi kebijakan

dan/atau inovasi litbang yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan.



SEKRETARIAT 2016

Tabel 3. 7. REKOMENDASI BALITBANG KP YANG DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN

KEBIJAKAN STAKEHOLDER

No. REKOMENDASI

BALITBANG KP STAKEHOLDER/ USER

1 Sargassum spp. sebagai bahan baku alginat untuk pengikat warna dalam tekstil

Direktorat Jenderal PDS, KKP

2 Rumput laut coklam segar sebagai bahan baku

fukusantin Direktorat Jenderal PDS, KKP

3 Analisis kebijakan potensi pengembangan budidaya kekerangan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Bangka Belitung

4 Analisis kebijakan pengembangan ikan lokal

prospektif sebagai kandidat ikan budidaya

1. Balai Pelestarian Perikanan Perairan umum dan

ikan hias, Ciherang, Kab. Cianjur, Jawa Barat

2. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.

Temaggung, Jawa Tengah

5 Analisis kebijakan pengembangan perbenihan nilaunggul srikand melalui peningkatan efisiensi UPR

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Sleman, DIY

6 Kajian kebijakan penyerasian dan analisis stock asessment /komisu nasional pengkajian stok sumber daya ikan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

7

Model penerapan rancang bangun mini line

heuler untuk penangkapan tuna dengan pancing ukur di sekitar rumpon

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Trenggalek, Jawa Timur

8 Penerapan model IPTEK pengelolaan Cultured Based Fisheries (CBF) ikan patin di waduk

gedung ombo jawa tengah

1. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Boyolali,

Jawa Tengah

2. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen,

Jawa Tengah

9

Kajian mengenai efektifitas implementasi

kebijakan konservasi hiu dan mamalia laut (WPP573)

Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB

10 Model Penerapan pengelolaan kawasan

konservasi berbasis masyarakat di teluk cempi Dinas Kelautan Perikanan Kab. Dompu, NTB

11 Penelitian bahan penetapan status perlindungan jenis ikan Napoleon (cheilinus undulatus) di

kepulauan anambas dan antuna, Kepulauan Riau

Dinas Kelautan Perikanan Natuna, Kepulauan Riau

12

Analisis Kebijakan KP “Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pelarangan Pengoprasian Alat Penangkap Ikan (API) Cantrang di Wilayah

Provinsi Jawa Tengah”

1. Biro Perencanaan Sekertaris Jenderal KKP;

2. Direktorat Jenderal Kapal Perikanan dan Alat

Penangkapan Ikan (DJPT- KKP)

13

Model Sistem Logistik Ikan Nasional Terintegrasi (SLIN) dengan MP3EI dan Sistem Transportasi

Laut Melalui Pendekatan Sistem Penyimpanan, Distribusi dan Pengadaan Stok Ikan

Inspektorat Jenderal KKP

14 Penentuan Indeks Kesejahteraan Masyarakat

Kelautan dan Perikanan dan Proyeksi 2015-2019 Biro Perencanaan Sekertaris Jenderal KKP

15 Kajian Indeks Resistensi Wilayah dan Kelayakan Inovasi Teknologi

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik (Melalui UPT Pengembangan

Budidaya dan Penangkapan Ikan)

16 Proyeksi Produksi Perikanan Tangkap , Perikanan Budidaya dan Pengolah Hasil Perikanan Sampai

Tahun 2015

Biro Perencanaan Sekertaris Jenderal KKP

17 Mewujudkan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN)

Pemerintah Provinsi Maluku (melalui Dekan FPIK Unpati)

18 Kajian Sosial Ekonomi Terhadap Rencana Rencana Pembangunan Giant Sea Wall (GSW)

Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor



SEKRETARIAT 2016

No. REKOMENDASI BALITBANG KP

STAKEHOLDER/ USER

19 Rapid Assesment Terhadap Perikanan Bandeng Sebagai Antisipasi Kebijakan Ekspor Nener

Bandeng

Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI)

20 Kajian Teknologi untuk optimalisasi produksi magnesium hidroksida dari limbah cair industri garam (bittern)

Petambak garam, Kab. Pamekasan

Sesuai dengan Tabel xxx diatas, stakeholder utama yang menggunakan kajian ilmiah

dari Balitbang KP didominiasi oleh Eselon I KKP sebanyak 61,90% sedangkan sisanya

38,10% berasal dari Pemerintah Daerah dan pihak lain (swasta/asosiasi). Sesuai dengan

tusi yang diemban, Balitbang KP seyogyanya mengedepankan kebutuhan-kebuthan kajian

ilmiah sebagai basis kebijakan yang disusun oleh Eselon I KKP untuk selanjutnya ditetapkan

oleh Menteri KP. Selain itu, hasil pelaksanaan litbang di daerah menjadi luaran penting bagi

pemangku keoentingan di daerah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di

wilayahnya. Kajian ilmiah yang digunakan oleh stakeholder didominasi oleh topik terkait

dengan pengelolaan sumberdaya perikanan sebesar 52%, selanjutnya kebutuhan

rekomendasi untuk pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan kondisi lingkungan

perairan akibat pencemaran sebesar 24%, kajian-kajian terkait indeks/parameter ekonomi

dari sektor kelautan dan perikanan sebesar 14% dan kajian teknologi yang mendukung

pengelolaan SDKP yang lestari sebesar 10%.

Dibandingkan prosentase capaian pada tahun 2015 yaitu sebesar 105,0%, maka

capaian di tahun 2016 sedikit lebih rendah sebesar 0,05% namun secara volume meningkat.

Capaian yang melebihi target di tahun 2016 tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal :

1) Meningkatkan permintaan kajian berbasis ilmiah dari stakeholder sebagai dasar

penyusunan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Kebijakan Menteri

Kelautan dan Perikanan dengan 3 pilar (keberlanjutan, kedaulan dan kesejahteraan)

secara berkesinambungan menerbitkan peraturan dalam pengelolaan pemanfaatan

sumebrdaya perikanan di WPP NRI dengan prinsip keberlanjutan.



SEKRETARIAT 2016

8

8

0

2

1

Es. I KKP

PEMDA

K/L Lain

SWASTA

UNIVERSITAS

Gambar : 3.1. PROPORSI B IDANG REKOMENDASI YANG

DIMANFAATKAN STAKEHOLDER

2) Jejaring dengan baik dengan stakeholder daerah dalam proses pelaksanaan penelitian

dan pengembangan yang berawal dari kebutuhan kajian dari pemda. Kajian yang

dibutuhkan oleh Pemda berupa model rencana zonasi pesisir, data dan informasi

sumberdaya perikanan di PUD dan teknologi untuk pemantauan kualitas perairan untuk

budidaya perikanan.

Namun demikian, capaian indikator kinerja tersebut masih memberikan catatan

untuk perbaikan kedepan diantaranya :

1) Mekanisme penyampaian bukti rekomendasi kebijakan tidak secara formal dan

terdokumentasi dengan baik sehingga banyak kajian yang telah digunakan tidak dapat

dihitung mengingat bukti dokumen tidak tersedia;

2) Perumusan rekomendasi dan kebijakan belum mempertimbangkan analisis dampak;

3) Kurang pengawalan dan pemantauan atas pencapaian IKU oleh penanggung jawab IKU

dan penanggung jawab operasional kegiatan terkait dukungan dan target indikator

kinerja atasan yang harus dicapai.

Langkah-langkah Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

untuk perbaikan kedepan terkait dengan target indikator kinerja jumlah rekomendasi

dan/atau inovasi litbang yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan adalah sebagai

berikut :

1) Melakukan sosialisasi Manual IKU terhadap seluruh SDM Satker (peneliti, perencana dan

personil monev);

2) Perumusan kegiatan rekomendasi mendatang didasarkan pada isu dan permasalahan

yang ada di end user;



SEKRETARIAT 2016

3) Mendorong output teknis satker agar dimanfaatkan stakeholder menjadi outcome;

4) Melakukan inventarisasi dan monitoring khusus terkait capaian outcome dan stakeholder

oleh tim pengukur, penanggungjawab operasional kegiatan dan penanggungjawab IKU;

5) Kegiatan yang diusulkan harus merupakan kegiatan yang bermitra (menjawab kebutuhan

stakeholder);

6) Rekomendasi/output yang dihasilkan dapat mengoptimalkan dukungan terhadap

stakeholder melalui penajaman rencana kerja terkait kegiatan dengan stakeholder.

3.3.2 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE


Perikanan pada Internal Proses perspektif (Internal Process perspective) sebesar 90,89%,

yang berasal dari 2 (dua) sasaran strategis berikut :

SASARAN STRATEGIS -6 : TERSEDIANYA REKOMENDASI DAN MASUKAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KP YANG EFEKTIF

Nilai sasaran strategis “Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP

yang efektif” sebesar 75,00% Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur


IKU ke -10 : JUMLAH DOKUMEN FASILITASI REKOMENDASI DAN ANALISIS

KEBIJAKAN

IKU ini didefinisikan sebagai proses penyediaan untuk menghasilkan pengetahuan

mengenai dan dalam proses kebijakan yang bertujuan untuk menyediakan para pengambil

keputusan berupa informasi yang dapat digunakan untuk menguji pertimbangan yang

mendasari setiap pemecahan masalah praktis yang dihadapi masyarakat KP sendiri ataupun

khususnya kegiatan Balitbang KP.

Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah dokumen fasilitasi rekomendasi dan

analisis kebijakan dideskripsikan di bawah ini.



SEKRETARIAT 2016




2016

T R % T R %



kebijakan

6 6 100,0 6 3 50,0



Sesuai tabel 3.xxx diatas, beberapa dokumen rekomendasi dan analisis kebijakan

yang dihasilkan Sekretariat Balitbang KP di tahun 2016 antara lain :

1) Pantauan lokasi potensial budidaya perikanan sebagai kawasan industri perikanan

nasional;

2) Fenomena penyebab dan pengendalian kematian massal ikan serta pengembangan

budidaya ikan dalam keramba jaring apung berkelanjutan di perairan waduk dan danau;

3) Pantauan lokasi potensial kawasan industri perikanan nasional berbasis perikanan

tangkap.

Dari 6 (enam) buah dokumen fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan yang

diperjanjikan, tidak dapat tercapai seluruhnya yaitu sebesar 50%. Indikator jumlah dokumen

fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2015

jauh lebih tinggi. Penyebab tidak tercapainya indikator jumlah dokumen fasilitasi

rekomendasi dan analisis kebijakan antara lain :

1. Pembatasan perjalanan dinas untuk survey; dan

2. tidak ada masukan dari Pusat lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan kelautan dan

Perikanan.

3.

Hal-hal yang masih menjadi perhatian dan perbaikan dalam pelaksanaan litbang

untuk menghasilkan rekomendasi dan analisis kebijakan kelautan dan perikanan untuk

mendukung outcome Balitbang KP sebagai berikut :

1) Mempertajam rumusan analisis atau rekomendasi dengan mengedepankan pada analisis

dampak kebijakan, opsi kebijakan berikut langkah operasional sehingga mampu

memberikan gambaran komprehensif kepada stakeholder;

2) Perencanaan penelitian rekomendasi kebijakan berbasis kebutuhan user atau isu terkini;

3) Memberikan alokasi anggaran dan fleksibilitas

judul penelitian untuk memfasilitasi kegiatan



SEKRETARIAT 2016

crash program yang membutuhkan reaksi tanggap cepat dalam bentuk policy brief atau

naskah akademik;

IKU ke -11 : JUMLAH DOKUMEN FASILITASI PENILAIAN TEKNOLOGI YANG

DIREKOMENDASIKAN

Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai jumlah dokumen yang dihasilkan dan

dirumuskan pada pertemuan/workshop Komisi Litbang KP terkait dengan pemenuhan fungsi

Komisi Litbang KP. Untuk menghitung jumlah capainnya dilakukan dengan cara

menjumlahkan dokumen yang dihasilkan oleh Komisi Litbang KP yang dirumuskan melalui

pertemuan/workshop tingkat komisi dalam rangka memenuhi fungsinya sebagaimana

Permen KP tentang Komisi Litbang KP, diktum ke tiga, yaitu :

1. Perumusan arah dan prioritas program/kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan

dan perikanan;

2. Penyelarasan sumber daya hdan kegiatan pemangku kepentingan penelitian dan

pengembangan kelautan dan perikanan;

3. Penerimaan, penilaian bahan usulan rekomendasi tekonologi dan pengusulan penetapan

rekomendasi teknologi;

4. Perumusan strategi penyebaran dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Dokumen yang dihasilkan dan dirumuskan pada pertemuan/workshop Komisi Litbang

KP terkait dengan pemenuhan fungsi Komisi Litbang KP sebagaimana ditetapkan dalam

Kepmen KP. Tujuanya adalah memberikan data terkait pemenuhan tugas Komisi Litbang KP

dalam memberikan masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan tentang arah dan

urutan prioritas program kebijakan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah dokumen fasilitasi penilaian teknologi

yang direkomendasikan dideskripsikan di bawah ini.



SEKRETARIAT 2016




2016

T R % T R %

Jumlah Dokumen Fasilitasi Penilaian

Teknologi yang Direkomendasikan 2 2 100 2 2 100


Belum ada capaian

Dari tabel xxx diatas terlihat capaian jumlah dokumen fasilitasi penilaian teknologi

yang direkomendasikan pada tahun 2016 sebesar 2 buah atau sebesar 100%. Target yang

ditetapkan Sekretariat Balitbang KP pada tahun 2016 yaitu sebesar 2 buah dokumen fasilitasi

penilaian teknologi yang direkomendasikan.

Berikut hasil dokumen fasilitasi penilaian teknologi yang direkomendaskan yang

dilaksanakan oleh Komisi Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Litbang KP)

tahun 2016 :

1. Nota Dinas Sekretaris Balitbang KP merangkap Sekretaris Komisi Litbang KP Nomor

1232/BALITBANGKP.0/TU.230/IV/2016 tanggal 28 April 2016 terkait pengusulan

rekomendasi teknologi KP tahun 2016;

2. Nota Dinas Sekretari Balitbang KP merangkap Sekretaris Komisi Litbang KP Nomor

2101/BALITBANGKP.0/RC.110/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 tekait penyampaian hasil

seleksi usulan teknologi kelautan dan perikanan;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PERSIAPAN RENCANA KOMISI LITBANG KP DAN AUDIENSI DENGAN

KEPALA BALITBANG KP



SEKRETARIAT 2016

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

EVALUASI REKOMENDASI TEKNOLOGI KP 2013 -2014

Gambar 3.6. DOKUMENTASI SELEKSI ADMINSITRASI

KOMISI LITBANG KP

3. Memorandum Sekretaris Balitbang KP Nomor 2703/BALITBANGKP.0/RC.110/IX/2016

tanggal 19 September 2016 terkait penyampaian hasil seleksi usulan rekomendasi

teknologi KP 2016 tahap presentasi; dan

4. Memorandum Kepala Balitbang KP Nomor ....../BALITBANGKP/IX/2016

tanggal .....September 2016 terkait penyampaian rumusan rekomendasi komisi litbang KP.

SELEKSI USULAN REKOMENDASI TEKNOLOGI KP

SELEKSI REKOMENDASI TEKNOLOGI TAHAP PRESENTASI

Gambar 3.7. DOKUMENTASI SELEKSI PRESENTASI /PAPARAN

KOMISI LITBANG KP



SEKRETARIAT 2016

SASARAN STRATEGIS -7 : TERWUJUDNYA PENINGKATAN KAPASITAS

DAN KAPABILITAS SUMBERDAYA LITBANG DAN LAYANAN IPTEK KP

Nilai sasaran strategis “Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya

Litbang dan layanan Iptek KP” sebesar 106,77%. Indikator kinerja utama yang ditetapkan

untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut adalah :

IKU ke -12 : PROPORSI FUNGSIONAL NON-LITBANG SEKRETARIAT BALITBANG

KP DIBANDINGKAN TOTAL PEGAWAI SEKRETARIAT BALITBANG KP

Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah pegawai

fungsional non-litbang Sekretariat Belitbang KP dengan jumlah total pegawai Sekretariat

Balitbang KP. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan

adalah melebihi target yang ditetapkan.

Indikator proporsi fungsional non-litbang Sekretariat Balitbang KP dibandingkan total

pegawai Sekretarit Balitbang KP menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang

diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian atas indikator kinerja

Proporsi fungsional Balitbang KP dibandingkan total pegawai Balitbang KP (%) dideskripsikan

di bawah ini.




2016

T R % T R %





6.76 6.58 97.38 7 10,1 144,2



Pada tahun 2016, proporsi jumlah pegawai fungsional non-litbang KP dibandingkan

dengan total pegawai Sekretariat Balitbang KP adalah sebesar 7,87%, nilai capaian ini masih

melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 7,00% atau terealisasi sebesar 112,3%.

Jumlah pegawai fungsional non-litbang saat ini sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri

dari 2 (dua) orang perencana Pertama, 1 (satu)

orang perencana Muda, 1 (satu) orang Pengelola



SEKRETARIAT 2016

PBJ Ahli Pertama, 1 (satu) orang Pranata Humas Pertama, 1 (satu) orang arsiparis pertama,

1 (satu) orang pranata komputer pelaksana dan 1 (satu) orang penerjemah pertama dari

total pegawai sebanyak 89 orang.

Apabila dibandingkan antara target 2016 dan 2015 maka terdapat kenaikan target

yaitu dari 6,76 (2015) menjadi 10.11 (2016). Sejauh ini, belum ditetapkan kondisi ideal

proporsi jumlah fungsional non-litbang dibandingkan dengan jumlah pegawai. Sejak

diterbitkannya PERMEN KP NOMOR PER.23/MEN/2015, hingga saat ini Sekretariat Balitbang

KP belum dapat melaksanakan pemenuhan kebutuhan SDM non-litbang.

Tabel 3.8. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO NAMA NIP JABFUNG TMT UNIT KERJA

1 Indriani mustaphia

19790302 200604 2 002 Perencana Muda

01-11-2016

Subbag Monev

2. Hardian 19780130 200801 1 007 Perencana

Pertama

01-11-

2016

Subbag

Penyusunan Anggaran

3. Teddy Paulus

19820204 200912 1 001 Perencana Pertama

01-03-2016

Subbag

perencanaan program

4 Halda 19801008 201012 1 002 Arsiparis Muda 01-03-

2017 Subbag TU

5 Desi 19821225 200502 2 001

Analis Kepegawaian

Muda

01-12-

2016

Subbag

Renbang

6 Dede 19670102 200212 1 001

Pengelola pengadaan

barang dan jasa Pertama

01-09-

2014

Subbag AKJF

7 Ester 19830311 200801 2 008

Analis kepegawaian Pertama

01-12-2016

Subbag Renbang

8 Edwin lutfi 19771122 200901 1 003

Pranata computer pelaksana

01-11-2012

Subbag Datin

9 kasmawati 19771122 200901 1 003 Pranata humas Pertama

01-11-2012

Subbag Humas

IKU ke -13 : PERSENTASE PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN LINGKUP

BALITBANG KP DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH BMN

Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai Satuan Kerja Lingkup Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang memiliki Laboratorium terakreditasi. Untuk

menghitung paramater ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah parameter



SEKRETARIAT 2016

laboratorium yang telah terakreditasi dengan jumlah total parameter labolatorium di seluruh

satker lingkup Balitbang KP sebagai berikut :

Adapun capaian atas indikator kinerja persentase penetapan status penggunaan

BMN lingkup Balitbang KP dibandingkan dengan jumlah BMN dideskripsikan di bawah ini.




T R %

Persentase penetapan status penggunaan BMN lingkup

Balitbang KP dibandingkan dengan jumlah BMN 70 98,61 140,8



Sampai dengan tahun 2015, Balitbang KP memiliki 41 Laboratorium yang tersebar

pada beberapa satker Lingkup Balitbang KP. Dari 41 laboratorium tersebut terdapat 20

Laboratorium yang telah terakreditasi .

Pada tahun 2016, hasil pengukuran terhadap jumlah laboratorium yang terakreditasi

mencapai nilai 98,61% Nilai tersebut masih lebih rendah dari target yang telah ditetapkan

yaitu sebesar 70% atau tercapai 140,8%.

IKU ke -14 : PERSENTASE JUMLAH KELEMBAGAAN LINGKUP BALITBANG KP

YANG TERAKREDITASI DIBANDINGKAN DENGAN TOTAL KELEMBAGAAN

YANG DIMILIKI BALITBANG KP

Akreditasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan adalah

suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen kelembagaan, karena

telah memenuhi standar yang ditetapkan. IKU ini dihitung dengan cara membandingkan

antara Jumlah Unit Kerja/satuan kerja yang telah terakreditasi dibandingkan dengan jumlah

total satker lingkup Balitbang KP.

Adapun capaian atas indikator kinerja persentase jumlah kelembagaan lingkup

Balitbang KP yang terakreditasi dibandingkan dengan total kelembagaan yang dimiliki

Balitbang KP dideskripsikan di bawah ini.



SEKRETARIAT 2016




2016

T R % T R %

Prosentase jumlah

kelembagaan lingkup

Balitbang KP yang



yang dimilikiBalitbang KP

28,75 33,33 115,8 33,30 36,84 110,6



Indikator kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat kinerja Balitbang

KP yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik

dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya; jaminan kepada publik

bahwa Balitbang KP tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan yang memenuhi

standar akreditasi nasional dan layanan kepada publik bahwa peneliti mendapatkan

pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional.

Pada tahun 2016, hasil pengukuran terhadap jumlah kelembagaan yang terakreditasi

mencapai nilai 36,84%. Nilai tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 33,30% atau tercapai 110,6%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka

prosentase jumlah kelembagaan yang terakreditasi mengalami penurunan yang realisasinya

mencapai 3,51% dari target sebesar 28,75% atau hanya terealisasi sebesar 115,8%.

Tingginya nilai capaian pada tahun 2015 karena pada tahun 2015 terdapat 2 (satker) yang

memperoleh ISO 9001:2008 secara mandiri yaitu BPPBAP dan BP2KSI.

Upaya yang dilakukan untuk memperoleh ISO 9001:2008 berupa Pengendalian

Dokumen, Pengendalian Catatan Mutu, Internal Audit, Kaji Ulang Manajemen, Kepuasan

Pelanggan, Penanganan Keluhan, Pengendalian Jasa Tidak Sesuai, Tindak Perbaikan dan

Koreksi dan Pelatihan.



SEKRETARIAT 2016

IKU ke -15 : JUMLAH JEJARING DAN/ATAU KERJASAMA

LITBANG YANG TERBENTUK

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas

sumberdaya litbang dan layanan iptek KP maka Balitbang KP

melakukan jejaring kemitraan dan/atau kerjasama dengan stakeholder.

Indikator kinerja jumlah jejaring dan/atau kerjasama Litbang

yang terbentuk memiliki difinisi sebagai berikut :

Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/organisasi lainnya yang memiliki kesamaan

profesi/kepakaran yang diikuti oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan;

Kerjasama Litbang adalah penyelenggaraan kerjasama Litbang antara Sekretariat Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan pihak mitra pada tahun

berjalan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua

pihak dengan ruang lingkup meliputi :

a) Penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK;

b) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan;

c) Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material peneilitian;

d) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang;

e) Diseminasi dan publikiasi;

f) Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan loka karya bersama; dan/atau

g) Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jejaring dan/atau kerjasama Litbang yang terbentuk memiliki tujuan sebagai upaya

peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya litbang dan layanan IPTEK KP. Untuk

menghitung indikator kinerja jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk

dilakukan dengan cara menjumlahkan jejaring kemitraan dan/atau kerjasama Litbang yang

dijalin oleh satuan kerja pada tahun berjalan, khusus untuk dokumen kerjasama pada

tingkat Balai/Loka harus mendapatkan persetujuan atau mengetahui pejabat Eselon II.

Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang

yang terbentuk dideskripsikan dibawah ini.



SEKRETARIAT 2016




2016

T R % T R %

Jumlah Jejaring dan/atau

kerjasama Litbang yang

terbentuk

10 10 100,0 15 17 113,3



Dari tabel 3.xxx diatas terlihat menunjukan perkembangan capaian indikator kinerja

jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk pada tahun 2016 dari target 15

buah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk, telah terealisasi sebanyak 17 buah

atau sebesar 113,3%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, target jumlah jejaring

dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk mengalami kenaikan sebesar 150,0%,

sedangkan untuk capaiannya juga mengalami peningkatan sebanyak 7 buah jejaring

dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk atau sebesar 170,0%. Peningkatan target 2015-

2016 disebabkan oleh : 1. Perumusan formulasi IKU jejaring dan kerjasama yang

memperhitungkan kerjasama yang aktif/on-going; 2. Adanya penambahan anggaran APBN-P

yang digunakan untuk pengembangan eksperimental berupa pematangan teknologi adaptif

lokasi yang bekerjasama sama dengan PEMDA; 3. Adanya penelitian kemitraan dalam

bentuk penelitan dasar yang sebagian besar dilaksanakan dengan bekerjasama dengan

Perguruan Tinggi. Adapaun rincian naskah kerjasama yang dilakukan disajikan pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.9. RINCIAN JUMLAH JEJARING DAN/ATAU KERJASAMA

L ITBANG YANG TERBENTUK 2016

No JUDUL MITRA KERJASAMA

1

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Energi dan Sumber

Daya Kelautan

Badan Penelitian dan

Pengembangan Energi dan

Sumber Daya Mineral,

Kementerian ESDM

2

Pemetaan tematik dan pertukaran data dan informasi kelautan

dan perikanan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi

Indonesia

Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Laut

3

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan dalam rangka mendukung Maluku sebagai Lumbung

Ikan Nasional

Pemerintah Provinsi Maluku



SEKRETARIAT 2016

No JUDUL MITRA KERJASAMA

4 Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan

dan teknologi di Bidang Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Kabupaten

Sleman

5 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi

Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi

Kementerian RISTEK

6 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi di Bidang Kelautan dan Perikanan CV. Cahaya Baru

7 Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi di Bidang Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Daerah

Kabupaten Pinrang

8 Kerjasama Penelitian, pengembangan dan pengkajian ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan


Temanggung

9 Improving fish helath management and production protocols in

marine finsih aquaculture in indonesia and australia

Asutralian Centre for

International Agricultural

Reearch

10 Science for Indonesian Marine Ecosystems and Fisheries

(SIMEF)

Federal Ministry of Education

and Research of the Federal

Republic of Germany

11 Expanding spiny lobster aquaculture in Indonesia



Reearch

12 Research cooperation on inland fisheries in the member

countries of SEAFDEC

Southeast Asian Fisheries

Development Center

13 Technical and scientific cooperation for reserach and

development on marine and fisheries resources

L'institut de recherche pour le

development ot the Republic

of France


Teknologi di Bidang Kelautan dan Perikanan


Belitung Timur


Teknologi di Bidang Kelautan dan Perikana

Universitas Dayanu

Ikhsanuddin, Kota Bau-Bau


Teknologi di Bidang Kelautan dan Perikanan


Gorontalo

17 Improving seaweed production and processing opportunities in

indonesia



Reearch

Dari hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2016, beberapa faktor keberhasilan

yang tercatat antara lain :

1) Kebutuhan berkerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan dalam rangka pemanfaatan hasil Litbang KP dari hasil penerapan teknologi

adaptif lokasi (PTAL), data informasi dan kajian ilmiah atas sumberdaya kelautan dan

perikanan di daerah;

2) Bertambahnya jalinan kerjasama dalam negeri dan luar negeri sebagai dampak dari

kebijakan 3 pilar KKP (Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan) khususnya dalam

rangka pemberantasan IUU Fishing di kawasan regional, dan penelitian untuk

keanekaragaman hayati;

3) Hasil Litbang KP yang telah siap serta mendapatkan kerjasama dan komersialisasi dengan

swasta meningkat antara lain : komersialisasi



SEKRETARIAT 2016

6

1 1

6

2

0

1

2

3

4

5

6

Pemda PT Swasta Internasional K/L Lain

Profesor Riset merupakan

pengakuan, kepercayaan,

dan penghormatan yang

diberikan atas

keberhasilan seorang

peneliti dalam

mengemban tugasnya di

unit kerja penelitian dan

pengembangan (Litbang)

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia Nomor 9

Tahun 2015

benih unggul ikan air tawar terutama hasil pemuliaan (Lele Srikandi, Udang galah, dll)

dan Litbang Produk olahan dari hasil laut.

Berdasarkan

proporsi mitra kerjasama

dalam negeri sebanyak 10

buah, didominasi oleh

pihak Pemerintah Daerah

(terutama Dinas Kelautan

dan Perikanan

Provinsi/Kabupaten) sebesar 58%, diikuti dengan kerjasama dengan lembaga swasta dan

perguruan tinggi masing-masing 11%, selanjutnya kerjasama dengan pihak internasional

terus ditingkatkan dengan proporsi sebanyak 35% dan kerjasama litbang dengan instansi

dari Kementerian/Lembaga lain mendapatkan porsi sebesar 11%. Berdasarkan capaian 2

(dua) tahun kebelakang menunjukan bahwa Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan telah sukses membangun jejaring dengan seluruh

tingkat pemangku kepentingan dalam rangka

mendukung visi sebagai pusat kepakaran

inovasi IPTEK untuk kesejahteraan masyarakat

Kelautan dan Perikanan.

IKU ke -16 : JUMLAH PROFESOR RISET

YANG DIKUKUHKAN

Profesor riset merupakan puncak karir

jabatan fungsional seorang peneliti.

Pengangkatan seorang Peneliti Utama menjadi

Profesor Riset adalah pengakuan dan

kepercayaan terhadap keberhasilan dalam

mengemban tugas penelitian, sekaligus

merupakan penghormatan atas

pengangkatannya dalam jabatan Peneliti

Utama. Peneliti yang menduduki jabatan

peneliti utama - IV/e dapat dikukuhkan untuk

mendapatkan gelar Profesor riset, dengan

persyaratan sebagai berikut :

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis

yang ditandatangani oleh Pimpinan atau



SEKRETARIAT 2016

Pejabat setingkat Eselon I pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(LPNK)/Daerah kepada Kepala LIPI dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pembinaan,

Pendidikan dan Pelatihan Peneliti (Pusbindiklat Peneliti) LIPI paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum rencana pengukuhan;

2. Melampirkan konsep buku Naskah Orasi Ilmiah pengukuhan sesuai dengan bidang

kepakaran/penelitian yang bersangkutan 5 rangkap (ukuran buku A5);

3. Telah memperoleh Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan ke dalam jabatan

Peneliti Utama;

4. Melampirkan pentapan angka kredit (PAK) terakhir dengan pendidikan pascasarjana

program doktor (S3) yang telah dinilai;

5. Melampirkan surat keterangan bekerja sebagai peneliti aktif di unit penelitian dan

pengembangan (Litbang);

6. Memiliki KTI terbit dalam jurnal internasional yang bereputasi;

7. Memiliki KTI terbit dalam bentuk buku penerbit nasional;

8. Memiliki KTI terbit dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi.

Penyelenggaraan orasi ilmiah dilangsungkan dalam suatu sidang terbuka majelis

pengukuhan profesor riset, dihadiri oleh para peneliti, ilmuwan dan undangan lainnya

ditempat yang ditentukan oleh instansi kandidat profesor riset atau tempat lain yang

disetujui oleh Kepala LIPI, dan pembacaan naskah orasi ilmiah paling lama 20 (dua puluh)

menit. indikator kinerja ini dihitung dengan cara menjumlahkan peneliti utama yang akan

diusulkan menjadi profesor riset yang telah memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan

menjadi profesor Riset ke LIPI.

Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah profesor riset yang dikukuhkan

dideskripsikan dibawah ini.




2016

T R % T R %

Jumlah Profesor riset yang

dikukuhkan 3 0 0,0 3 3 100,0





SEKRETARIAT 2016

Wafat/Pensiun/

diberhentikan;

10

Aktif; 18Total; 28

Sumber : PUSBINDIKLAT LIPI, 2016

Pada Tahun 2016, Capaian untuk IKU Jumlah Profesor riset yang dikukuhkan telah

terealisasi 100%, hal ini disebabkan naskah orasi ilmiah yang diajukan oleh kandidat

profesor riset masih belum memenuhi tata cara penulisan dan gaya selingkung naskah orasi

ilmiah sesuai dengan panduan penulisan naskah orasi profesor riset. Adapun kandidat yang

diajukan sebagai profesor riset adalah :

a) Dr.Ir.Agus Djoko Utomo, M.Si, dengan bidang

kepakaran Sumberdaya dan Lingkungan, dengan

judul orasi "optimalisasi pengelolaan suaka

perikanan di rawa banjiran untuk

kelestarian sumber daya ikan";

b) Dr.Ir.Agus Heri Purnomo, M.Sc, dengan

bidang kepakaran Sosial Ekonomi

Kelautan dan Perikanan, dengan judul

orasi "model pengelolaan loka

adaptif terpandu (PLAT) untuk

optimalisasi manfaat sumber daya hayati laut nonkonvesional";

c) Dr.Ir. Ekowati Chasanah, M.Sc, dengan bidang

kepakaran Pasca Panen dan Bioteknologi

Kelautan dan Perikanan, dengan judul orasi

"bioprospeksi enzim mikroba laut sebagai

landasan pengembangan bioindustri di

indonesia".

Sedangkan pada tahun 2015 target jumlah Profesor Riset

yang dikukuhkan tidak dapat terealisasi disebabkan oleh

naskah orasi ilmiah yang diajukan oleh kandidat

profesor riset masih belum memenuhi tata cara

penulisan dan gaya selingkung naskah orasi ilmiah

sesuai dengan panduan penulisan naskah orasi profesor

riset. Secara keseluruhan proporsi jumlah profesor riset yang

ada pada kementerian kelautan dan perikanan ada 28

orang, yang bestatus aktif sebanyak 18 orang, dan yang bestatus

wafat/pensiun/diberhentikan sebanyak 10 orang.



SEKRETARIAT 2016

Gambar 3.8. PROSESI ORASI PROFESOR RISET, 2016

IKU ke -17 : PERSENTASE DATA DAN INFORMASI BALITBANG KP YANG

TERKELOLA

Keberadaan Terbitan Berkala (TBI) atau biasa disebut Jurnal Ilmiah menempati

peran yang sentral bagi lembaga penelitian dan pengembangan. Sejak tahun 2013/2014

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPI) menyepakati adanya satu instrumen yang sama untuk melakukan akreditasi jurnal

ilmiah, dimana mulai awal tahun 2016 jurnal yang dapat diakreditasi hanyalah jurnal yang

pengelolaannya berbentuk elektronik (e-Journal). Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya

Peraturan Kepala LIPI No. 3 Tahun 2014 dan Peraturan Dirjen DIKTI No. 1 Tahun 2014

tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. Kedua peraturan ini menjadi dasar bagi

akreditasi jurnal ilmiah sampai dengan diterbitkannya peraturan Menteri Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi tentang akreditasi terbitan ilmiah. Sedangkan untuk pendaftaran akreditasi

jurnal ilmiah, saat ini dilaksanakan melalui website h ttp: //arjuna.dikt i .go. id .

Dalam hal mendapatkan indeksasi ke pengindeks bereputasi internasional, terbitan

berkala ilmah harus memiliki kriteria tersendiri berkaitan dengan jurnal internasional yang

diakui oleh lembaga pengindeks internasional, salah satunya adalah terbitan berkala ilmiah

harus dapat diakses secara online.



SEKRETARIAT 2016

Hal ini membawa perubahan besar dalam penerbitan jurnal ilmiah, berupa transisi

format penerbitan jurnal dari cetak ke elektronik. Selain itu, perlu diakui bahwa dengan

jurnal elektronik pemaparan hasil riset menjadi mudah diakses siapapun, kapan saja, dan

dimana saja, lebih cepat dan efisien. Di samping itu, proses penerbitan lebih cepat, biaya

penerbitan dan pengelolaan jurnal lebih murah, distribusi lebih cepat, dan jurnal lebih

dikenal masyarakat.

Jurnal elektronik juga dapat meningkatkan citra, reputasi, promosi, kredibilitas, dan

penghargaan baik bagi institusi maupun penulis. Memperluas target audiens pembaca dan

memudahkan mereka untuk mengakses jurnal dengan biaya murah bahkan gratis. Jurnal

elektronik memiliki kemampuan antara lain: ditemukan lebih cepat melalui search engine,

mudah untuk dihubungkan (linking) dengan artikel lain, material pendukung dapat

ditambahkan, dan pengguna artikel dapat dihitung dengan mudah (article impact).

Dengan demikian, penggunaan jurnal elektronik semakin populer dan ada berbagai

cara orang untuk mendefinisikannya. Sebuah studi mendefinisikan jurnal elektronik sebagai

“peer-reviewed journals available online, whether or not they are also available in

conventional, printed form”. Definisi sederhana ini hanya menjadikan peer-review (isi jurnal

dimuat setelah melalui saringan kalangan ilmuan) sebagai patokan dan tidak peduli apakah

jurnalnya tersedia atau tidak tersedia dalam bentuk cetak. Dan salah satu sistem jurnal

elektronik yang dapat diakses secara gratis yaitu Open Journal System (OJS).

Penggunaan aplikasi OJS dalam pengelolaan jurnal elektronik di lingkup Balitbang

KP, selain gratis dan banyak digunakan oleh instansi pemerintah, juga dikarenakan

kelengkapan OJS sebagai sebuah sistem manajeman konten berbasis web yang khusus

dibuat untuk menangani keseluruhan proses manajemen publikasi ilmiah dari proses callfor

paper, peer review, hingga penerbitan dalam bentuk online. Open Journal System (OJS)

dikeluarkan oleh Public Knowledge Project dari Simon Fraser University dan berlisensi GNU

General Public License.Open Journal System memudahkan peran pengelola jurnal, editor,

reviewer, penulis, dan pembaca.

OJS merupakan solusi sumber terbuka untuk mengatur dan menerbitkan jurnal

ilmiah secara on-line. OJS merupakan sistem pengaturan dan penerbitan jurnal dengan

tingkat pengoperasian yang sangat mudah dan dapat didownload secara

gratis dan diinstal ke penyedia web lokal.



SEKRETARIAT 2016

OJS telah dirancang untuk mengurangi waktu dan tenaga yang disediakan untuk

tugas-tugas penulisan dan pengelolaan yang berhubungan dengan mengedit sebuah jurnal

sementara meningkatkan record-keeping dan efisiensi proses pengeditan. OJS dimaksudkan

untuk meningkatkan kualitas keilmiahan dan kualitas umum dalam penerbitan jurnal melalui

sejumlah inovasi, dimulai dari pembuatan polis jurnal yang lebih transparan untuk

meningkatkan indeks.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan

dan Perikanan menyelenggarakan pengelolaan jurnal elektronik berbasis aplikasi Open

Journal System lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Adapun capaian atas indikator kinerja persentase data dan informasi Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikana dideskripsikan dibawah ini.




T R %

Persentase data dan informasi Balitbang KP yang terkelola 100 100 100,0


Belum ada capaian

Sesuai tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase data dan informasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebesar 100%, sesuai target

yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator persentase data dan informasi Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015

dikarenakan merupakan indikator baru yang keluar pada tahun 2016.

IKU ke -18 : PERSENTASE PROMOSI DAN DISEMINASI HASIL LITBANG YANG

TERFASILITASI

Diseminasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah kepada

masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melaui media massa

maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga - lembaga komunikasi

masyarakat.



SEKRETARIAT 2016

Publisihing house Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

merupakan penerbit yang mengkhususkan diri untuk menerbitkan karya tulis ilmiah dan

diseminasi hasil penelitian lingkup Kelautan dan Perikanan.

Adapun capaian atas indikator kinerja persentase promosi dan diseminasi hasil

Litbang yang terfasilitasi dideskripsikan dibawah ini.




T R %

Persentase promosi dan diseminasi hasil Litbang yang

terfasilitasi 100 100 100,0

Baik (Capaian >=100%) Hati-Hati (Capaian 80% <= - <100%) Buruk Capaian <80% Belum ada capaian

Sesuai tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase promosi dan

diseminasi hasil Litbang yang terfasilitasi sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan

sebesar 100%. Indikator persentase promosi dan diseminasi hasil Litbang yang terfasilitasi

tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan merupakan indikator baru yang

keluar pada tahun 2016.

IKU ke -19 : PERSENTASE DOKUMEN HASIL PEMANTAUAN DAN

PENGENDALIAN BALITBANG KP

Program penelitian dan pengembangan (litbang) pada dasarnya dilaksanakan dalam

rangka mendukung kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang didasarkan

rekomendasi kebijakan yang ilmiah, dan tentunya teknologi yang mengedapankan pada hasil

nasional untuk memperkuat kedaulautan bangsa, merupakan bagian dari fungsi litbang yang

harus menjadi penghela dan pendorong pembangunan kelautan dan perikanan secara

berkelanjutan dan berdaya saing secara internasional.

Dalam mendukung kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana

telah dicanangkan oleh KKP yaitu Visi “Mewujudkan sektor kelautan dan

per ikanan Indonesia yang mandir i, maju, k uat dan berbasis

kepentingan nasional " , walaupun dalam

struktur organisasi litbang merupakan unsur



SEKRETARIAT 2016

penunjang yang tidak langsung mengelola pembangunan sektor kelautan dan perikanan,

litbang berperan menjadi pendorong penerapan teknologi dan alternatif kebijakan dalam

kesisteman pengelolaan suatu sistem usaha kelautan dan perikanan. Selain itu, dalam

merespon sejumlah isu yang berkembang, peran litbang dan iptek yang dihasilkan menjadi

sangat vital.

Hasil litbang kelautan dan perikanan diharapkan dapat bersaing secara nasional dan

internasional, sebagai langkah penting dalam meningkatkan dayasaing bangsa. Untuk itu

hasil litbang kelautan dan perikanan selanjutnya diharapkan menjadi komponen penting

dalam upaya mewujudkan Sistem Inovasi Nasional (SIN). Dalam melaksanakan program dan

kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK, Balitbang KP sebagai satuan kerja eselon I

KKP semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap

penyelenggaraan negara dituntut untuk dapat mempertangungjawabkan kinerja atau hasil-

hasilnya dari seluruh program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan

kewenangan yang diberikan. Sebagai contoh pada performance keuangan yang tidak hanya

sebatas mengukur seberapa besar realisasinya, tetapi bisa mengukur besarnya dana bisa

mendorong seberapa besar peningkatan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu,

sebagai hakekat dari anggaran berbasis kinerja.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan telah menetapkan sasaran strategis yang pencapaiannya diupayakan

melalui pelaksanaan program/kegiatan penelitian dan pengembangan Iptek kelautan dan

perikanan yang terdiri dari :

1. Penelitian dan Pengembangan Iptek Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan

Perikanan;

2. Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;

3. Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan Budidaya;

4. Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan;

5. Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan

Pesisir;

6. Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan;

7. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Keberhasilan pelaksanaan atau capaian

program/kegiatan penelitian dan pengembangan



SEKRETARIAT 2016

Iptek kelautan dan perikanan tentunya harus dapat dimonitoring dan dievaluasi. Hasil

monitoring dan evaluasi selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi

pelaksanaan program/kegiatan penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan

selanjutnya dan sebagai perbaikan perencanaan kedepan. Dalam kaitannya dengan hal ini,

keberadaan laporan pelaksanaan program/kegiatan bidang penelitian dan pengembangan

Iptek kelautan dan perikanan (laporan bulanan/triwulan/semester/ tahunan) mutlak

diperlukan.

Adapun capaian atas indikator kinerja persentase dokumen hasil pemantauan dan

pengendalian Balitbang KP dideskripsikan dibawah ini.




T R %

Persentase dokumen hasil pemantauan dan

pengendalian Balitbang KP 100 100 100,0


Belum ada capaian

Sesuai tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase dokumen hasil

pemantauan dan pengendalaian Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan. Indikator persentase dokumen hasil

pemantauan dan pengendalian Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan merupakan indikator baru yang

keluar pada tahun 2016.

IKU ke -20 : PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM YANG

TERFASILITASI

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan

organisasi menunjukkan hasil kerja/prestasi organisasi dan menunjukkan kinerja organisasi.

Hasil kerja ini diperoleh dari serangkaian aktivitas yang berupa pengelolaan sumberdaya

organisasi maupun proses pelaksanaan kerja. Untuk menjamin agar aktivitas tersebut

dapat mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan upaya manajemen dalam pelaksanaan

aktivitasnya. Proses manajemen sendiri diawali

oleh perencanaan dan diakhiri oleh evaluasi



SEKRETARIAT 2016

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi penyusunan rencana, dan program penelitian dan pengembangan kelautan dan

perikanan. Uraian tugas pekerjaan tersebut adalah :

1. Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja – KL);

2. Menghimpun, mengidentifikasi, menyusun, dan mengolah serta menyerasikan bahan

rencana penelitian dan pengembangan;

3. Menyiapkan panduan penyusunan rencana program, dan kegiatan penelitian dan

pengembangan (juknis/juklak);

4. Menyiapkan bahan serta mengkoordinir penyusunan dokumen:

i. Rencana Program, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Roadmap, Indikator

kinerja (IK), target kinerja (Rencana Kerja/Renja), RKP dari kegiatan penelitian dan

pengembangan;

ii. Rencana Kinerja, meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja

(Tapja)

5. Menyiapkan bahan reviu usulan rencana kerja tingkat Balitbang KP;

6. Melakukan sinkronisasi kegiatan lingkup Balitbang KP dan menyiapkan bahan

sinkronisasi kegiatan lingkup KKP;

7. Menyiapkan dukungan kegiatan litbang terhadap program prioritas nasional dan

prioritas Kementerian/Lembaga;

8. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pembahasan dan review perencanaan.

9. Menyelenggarakan pertemuan teknis dalam rangka penyiapan bahan Rapat Kerja Teknis

(Rakernis) Balitbang KP

10. Membantu penyiapan bahan Rapat Pimpinan (Rapim)

11. Melaksanakan tugas tambahan yang dimandatkan antara lain Kesekretariatan Komisi

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Komisi Litbang KP).

Adapun capaian atas indikator kinerja persentase dokumen perencanaan program

yang terfasilitasi dideskripsikan dibawah ini.



SEKRETARIAT 2016




T R %

Persentase dokumen perencanaan program yang terfasilitasi 100 100 100,0



Sesuai tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase dokumen

perencanaan program yang terfasilitasi sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan sebesar

100%. Indikator persentase dokumen perencanaan program yang terfasilitasi tidak dapat

dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan merupakan indikator (IKU) baru yang keluar

pada tahun 2016.

IKU ke -21 : PERSENTASE JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN

BALITBANG KP YANG BERBASIS PBK

Menurut PMK Nomor 196/PMK.02/2015, penganggaran berbasis kinerja (PBK)

merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan

antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan. Data yang akan dihasilkan berupa berita

acara penelahaan RKA-KL pagu definitif dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat

Kelautan dan Perikanan Bappenas, serta DIPA tahun berjalan.

Perhitungan nilai capaian indikator kinerja persentase jumlah dokumen perencanan

anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang berbasis PBK

menggunakan :

Persentase kesesuaian volume target pada dokumen rencana kerja (RENJA) Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan volume target pada

dokumen RKA-KL Badan Penelitian dan Pengembangan (95%);

Persentase anggaran 2017 yang tidak masuk dalam catatan halaman IV DIPA/Blokir

dengan total anggaran definitf (75%).

Adapun capaian atas indikator kinerja persentase jumlah dokumen perencanaan

anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang berbasis PBK

dideskripsikan dibawah ini.



SEKRETARIAT 2016




T R %

Persentase jumlah dokumen perencanaan anggaran

Balitbang KP yang berbasis PBK 82,50 76,52 92,75


Belum ada capaian

Sesuai tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator persentase jumlah dokumen

perencanaan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Peikanan sebesar

76,52%, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 82,50%. Indikator persentase

dokumen perencanaan program yang terfasilitasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun

2015 dikarenakan merupakan indikator baru yang keluar pada tahun 2016.

IKU ke -22 : PERSENTASE PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN

KETATAUSAHAAN BALITBANG KP YANG SESUAI KETENTUAN

Indikator kinerja persentase pengelolaan

administrasi dan ketatausahaan Balitbang KP yang

sesuai ketentuan memiliki difinisi sebagai berikut :

1 . PENGERTIAN ADMINISTRASI

KETATAUSAHAAN

Tata usaha merupakan segenap rangkaian

aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah,

menggandakan, mengirim, dan menyimpan

dokumen-dokumen yang diperlukan dalam menunjang peningkatan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan (BALITBANG KP).



SEKRETARIAT 2016

2. KEGIATAN ADMINISTRASI

KETATAUSAHAAN

Kegiatan administrasi ketatausahaan

mempunyai pernanan pokok yang

menunjang peningkatan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya Badan Penelitian dan


Perikanan, yaitu :

1. Penatausahaan persuratan;

2. Pemberkasan dan penyusutan

arsip;

3. Pembinaan tentang penggunaan

tata naskah/ sosialisasi PERMEN KP tata naskah dinas dan pembinaan pengelolaan

arsip lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;

4. Pembinaan terhadap petugas kesekretarisan dan caraka lingkup Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;

5. Mengadministrasi kegepgawaian lingkup Sekretariat lingkup Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan;

Menyusun keputusan penyesuaian gaji pokok PNS Sekretariat Badan Penelitian dan


Memroses usulan cuti pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan;

Menyusun SK kenaikan gaji berkala pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan


Melaksanakan administrasi kepegawaian Sekretariat Badan Penelitian dan


a. Menyiapkan draft surat keterangan pegawai;

b. Membuat draft KP4;

c. Menerima perubahan status kepegawaian (pernikahan, perceraian, kelahiran

anak dan meninggal dunia);

d. Melakukan digitalisasi data pegawai.

6. Melaksanaan pembinaan mental pegawai Sekretariat lingkup Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan meliputi hari besar keagamaan dan

outbond;



SEKRETARIAT 2016

7. Mengolah presensi pegawai Sekretariat lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan.

Mengedarkan hasil presensi bulanan pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan


Menerima konfirmasi presensi bulanan pegawai Sekretariat Badan Penelitian dan


Memberi keterangan konfirmasi presensi bulanan pegawai Sekretariat Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;

Menyampaikan kembali presensi pegawai setelah konfirmasi;

Merekap kehadiran untuk uang makan;

Menghitung keterlambatan, pulang sebelum waktunya, presesni tidak lengkap dan

tidak masuk kerja tanpa keterangan untuk kontrol disiplin pegawai;

Menganalisa dan melaporkan hasil komulatif keterlambatan, pulang sebelum

waktunya, presensi tidak lengkap dan tidak masuk kerja tanpa keterangan kepada

Pembina pegawai/ Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan.

3 . PELAYANAN KANTOR

Eksistensi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

produk maupun jasa ditentukan oleh kualitas layanan. Perencanaan konsep layanan,

dapat dikategorikan atas layanan intern dan layanan ekstern.

Layanan intern adalah layanan yang diberikan oleh personil tata usaha kepada personil

lainnya; sedangkan layanan ekstern adalah layanan terhadap masyarakat atau personal

yang tidak termasuk anggota organisasi lainnya. Layanan dapat dilakukan secara

langsung melalui tatap muka atau melalui suatu alat komunikasi.

4 . PENGELOLAAN SURAT

Jenis surat : dibedakan atas 14 jenis; Surat dinas, Nota dinas, Memo, Surat

pengantar, Surat kawat, Surat keputusan, Surat edaran, Surat undangan, Surat

tugas, Surat kuasa, Surat pengumuman, Surat pernyataan, Surat keterangan,Berita

acara;

Sifat dan derajat surat :Surat sangat sahasia, Surat rahasia, Surat terbatas, Surat

biasa. Derajat surat dikelompokkan atas tiga derajat; kilat, segera, biasa;

Pencantuman alamat surat: Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan

kepala surat;



SEKRETARIAT 2016

Kode surat: Kode jabatan, Kode unit, Kode Perihal;

Pemakaian Singkatan: Singkatan penggunaan dan penulisannya dalam

penandatanganan surat adalah a.n. (atas nama) dipergunakan jika yang berwenang

menadatangani surat menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat

setingkat dibawahnya, dll;

Cap Jabatan dan Cap DinasCap jabatan merupakan cap atau stempel yang

dipergunakan oleh pejabat tertentu sedangkan cap dinas merupakan cap atau

stempel yang dipergunakan oleh setiap pejabat;

Prosedur Pengurusan Surat; Penerima Surat, Pengirim surat, Pencatat surat,

Pengarah surat, dan Pengolah surat..

5 . PENGELOLAAN ARSIP

Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-negara atau swasta, dalam

membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok

dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut.

Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari: Azaz penataan arsip, System penataan arsip,

Prosedur penataan arsip, Peralatan dalam penataan arsip, Peminjaman arsip,

Penyusunan arsip, dan Pemeliharaan arsip.

Adapun capaian atas indikator kinerja persentase pengelolaan administrasi dan

ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai ketentuan dideskripsikan di bawah ini.




T R %

Persentase pengelolaan administrasi dan ketatausahaan

Balitbang KP yang sesuai ketentuan 95 95 100,0



Berdasarkan tabel 3.xxx diatas menunjukan bahwa capaian atas indikator kinerja

persentase pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai ketentuan

sudah memenuhi target yaitu sebesar 100%.

Beberapa faktor penyebab keberhasilan indikator



SEKRETARIAT 2016

persentase pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai ketentuan

dengan parameter yang digunakan meliputi :

1. Adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku dalam pengelolaan surat (surat

masuk dan/atau surat keluar);

2. Penggunaan sistem informasi persuratan yang berbasis IT, berupa aplikasi SIPAR yang

dapat mendokumentasikan surat masuk dan/atau surat keluar;

3. Semenjak Juli 2016 sudah diterapkan penggunaan aplikasi disposisi elektronik (DISTRO)

untuk pengelolaan surat masuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan

dan Perikanan beserta disposisinya, yang memudahkan pelacakan surat/disposisi dan

memperkecil resiko kehilangan dokumen; dan

4. Pengelolaan arsip didukung 2 orang arsiparis yang memahami tugas dan fungsinya.

Gambar 3.8. S ISTEM INFORMASI DISPOSISI ELEKTRONIK

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Di dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Balitbang KP

yang sesuai ketentuan dapat terlihat proses pengelolaan persuratan per-bulan sebagai

berikut :

-100

0

100

200

300

400

500

S. Masuk S. Keluar S. Tugas S. Perintah Pengiriman S.

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEPT

OKT

NOV

DES

Grafik 3.4. JUMLAH PENGELOLAAN SURAT/DOKUMEN ADMINISTRASI

KETATAUSAHAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN



SEKRETARIAT 2016

Dapat dilihat pada grafik diatas terlihat bahwa rata-ratai jumlah surat/dokumen yang

masuk pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BALITBANG KP)

paling banyak ada pada jumlah surat masuk yang setiap bulannya rata-rata sebanyak >350 -

400 surat/dokumen, diikuti jumlah surat keluar, surat tugas, surat perintah dan pengiriman

surat yang setiap bulannya antara >80 - 150 kali pengiriman surat/dokumen.

IKU ke -23 : JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, SERTA

KELEMBAGAAN LITBANG KP YANG DITINGKATKAN

KAPASISTASNYA


Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu unit eselon II yang

mendukung kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas dan fungsi

sebagai peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Guna

menunjang program tersebut perlu dilakukan penguatan dukungan sarana dan prasarana

berupa penambahan alat pengolah data baik peralatan portable maupun yang bersifat

mobile.

Dalam proses pelaksanaan pengadaan peralatan pengolah data tersebut dilakukan

sesuai dengan acuan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good

governance) dan dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan

Perikanan, bahwa semua instnasi pemerintah dan khususnya Sekretariat Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan agar mengelola dan memanfaatkan aset dengan

sebaik-baiknya.

Beberapa alat pengolah data yang ada pada beberapa bagian lingkup sekretariat

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, seperti Bagian Program dan

Kerjasama, Bagian Hukum dan Kepegawaian, dan Bagian Data, Informasi dan Monitoring

dan Evaluasi sudah tidak memadai lagi dan sudah tidak dapat digunakan secara efektif

karena kondisinya sudah rusak. Untuk itu sangat perlu dilakukan peremajaan pengadaan alat

pengolah data untuk mengganti peralatan pengolah data yang sudah tidak dapat dipakai

atau dalam keadaan rusak untuk menunjang kinerja yang semakin cepat dan fleksibilitas.

Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana, serta

kelembagaan Litbang KP yang ditingkatkan

kapasitasnya dideskripsikan di bawah ini.



SEKRETARIAT 2016




T R %

Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan

litbang KP yang ditingkatkan kapasistasnya 1 1 100,0


Belum ada capaian

Berdasarkan tabel 3.xxx diatas menunjukan bahwa capaian atas indikator kinerja

jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Litbang KP yang ditingkatkan kapasitasnya

sudah memenuhi target yaitu sebesar 100%. Beberapa faktor penyebab keberhasilan

indikator jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Litbang KP yang ditingkatkan

kapasitasnya adalah :

1. Pengadaan barang dan jasa sudah melalui LPSE dan e-Catalog yang bersifat on-line;

2. Pelaksanaan pengadaan alat pengolah data dilaksanakan tepat waktu;

3. Spesifikasi dan ketersedian alat pengolah data yang dibutuhkan mudah didapatkan

dipasaran;

4. Pengadaan alat pengolah data tersedia ready di pasar indonesia dan tidak ada yang

indent di luar negeri;

5. Sumber daya manusia pelaksanaan pengadaan barang dan jasa memiliki integritas serta

kompetensi secara profesional dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Alat pengolah data yang telah selesai pengadaannya untuk mendukung tugas dan

fungsi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016,

berupa :

1. Notebook Merk LENOVO Idea Centre AIO70048ID ALL - In One 5 Unit;

2. ASUS Zenbook UX303UB - R4009T - Icicle Gold 4 Unit;

3. Epson Printer L655 3 Unit;

4. Epson Printer L1300 1 Unit;

5. Nikon Coolpix AW130 - Camouflage 1 Unit;

6. Fujitsu ScanSnap S1300i 1 Unit.

Pengadaan alat pengolah data pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 164.727.000,-

(Seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua

puluh tujuh ribu rupiah) telah selesai dilaksanakan



SEKRETARIAT 2016

berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 03/BALITBANGKP.0/PL.410.IX/2016 tanggal 2

September 2016 dan dibuktikan dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dengan

Nomor BAST/234/PPBJ/BALITBANGKP.0/PL.410/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

Gambar 3.9. ALAT PENGOLAH DATA SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN


3.3.3 LERAN AND GROWTH PERSPECTIVE


Perikanan pada perspektif kegiatan (learn and growth perspective) sebesar 99,47%, yang

berasal dari 4 (empat) sasaran strategis berikut :

SASARAN STRATEGIS -8 : TERWUJUDNYA APARATUR SIPIL NEGARA

(ASN) SEKRETARIAT BALITBANG KP YANG KOMPETEN,

PROFESIONAL DAN BERKEPRIBADIAN

Nilai sasaran strategis "Terwujudnya aparatur sipil negara (ASN) Sekretariat Balitbang KP

yang kompeten, profesional dan berkepribadian" sebesar 110,33%. Indikator kinerja utama

yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut adalah :



SEKRETARIAT 2016

IKU ke -24 : INDEKS KOMPETENSI DAN INTEGRITAS SEKRETARIAT

BALITBANG KP

Indeks kompetensi dan integritas ditetapkan untuk mewujudkan aparatur sipil

negara yang kompeten, profesial dan berkepribadian. Aparatur sipil negara dituntut untuk

memeliki kompetensi yang dipandang sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas

sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan dan integritas tinggi dalam mematuhi aturan

dan norma yang berlaku/ditetapkan.

Perhitungkan indeks kompetensi dan integritas dilakukan pada 4 (empat) variabel

yaitu : 1. Kompetensi hasil assessment dengan membandingkan kompetensi hasil

rekomendasi penilaian kompetensi/asesmen dari asesor dengan jenis standar kompetensi

yang dipersyarakatkan sesuai PERMEN KP no 34/KEPMEN/SJ/2014; 2. Prosentasi capaian

output pegawai pada SKP; 3. Prosentase tingkat kehadiran pegawai dan 4. Kepatuhan ASN

dalam pelaporan LHKASN/LHKPN. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh nilai setiap

variabel sebagai berikut :

Kompetensi Hasil

Assesment

%

Capaian

SKP

% Tingkat

Kehadiran

%

Pelaporan

LHKPN

Indeks

Kompetensi &

Integritas

76,40 88,10 83,00 62,50 77,50

Adapun capaian atas indikator kinerja indeks kompetensi dan integritas Sekretariat

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dideskripsikan di bawah ini.




2016

T R % T R %

Indeks Kompetensi dan Integritas

Sekretariat Balitbang KP 65 63 96,9 77 77,50 100,6



Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa capaian atas indeks kompetensi dan

integritas Sekretariat Balitbang KP masih belum memenuhi target 100% dengan beberapa

faktor penyebab :

1. Assessment test yang dilakukan terhadap

pejabat setingkat Eselon IV menunjukkan



SEKRETARIAT 2016

hanya 39,6% dari peserta tes yang terdiri dari pejabat Eselon IV, dikategorikan dapat

dikembangkan kompetensinya. Saat ini sistem penempatan personil untuk menduduki

jabatan belum menggunakan metode untuk mengukur kemampuan personil dalam

menangani tugas/tanggungjawab yang akan diemban sesuai dengan kriteria kesuksesan

jabatan tersebut.

2. Prosentase kepatuhan pengisian SKP masih rendah. Rendahnya nilai tersebut disebabkan

oleh ASN belum secara rutin dan tepat waktu mengisi capian kinerja individu perbulan.

Hal ini dikarenakan belum adanya sistem reward punishment atas capaian kinerja

individu. Saat ini perhitungan reward berupa tunjangan kinerja didasarkan pada

kepatuhan kehadiran pegawai.

3. Belum semua aparat sipil negara melaporkan kekayaannya sesuai Surat Edaran

KemenPAN RB No. 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi Pemerintah. Hal ini

dikarenakan belum dilakukan sosialisasi atas aturan tersebut. Hal lain yang perlu menjadi

perhatian adalah masih rendahnya ketaatan ASN terkait dalam pelaporan LHKPN sesuai

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan

Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme serta Surat Edaran KemenPAN RB Nomor:

SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Upaya peningkatan kompetensi dan integritas bagi ASN akan terus dilakukan melalui

beberapa hal diantaranya :

1. Lelang jabatan terbuka melalui tes asesmen yang telah dilakukan oleh Kementerian

Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu menurunkan gap antara kompetensi seorang

pejabat dengan standar kompetensi suatu jabatan yang telah ditetapkan.

2. Memetakan kebutuhan pelatihan dan pengembangan personil yang diharapkan dapat

berdampak pada keberhasilan organisasi.

3. Menyusun mekanisme reward and punishment atas capaian kinerja individu.

4. Melakukan sosialisasi dan bimtek pengisian formulir LHKPN dan LHKASN.

IKU ke -25 : JUMLAH ASN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA LINGKUP


Sebagai kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,

pengelolaan Sumber Daya Manusia menjadi prioritas pemerintah. UU No. 5/2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara menggariskan penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur

Sipil Negara (ASN) dijalankan berdasarkan asas

profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta



SEKRETARIAT 2016

efektif dan efisien agar peningkatan kinerja birokrasi dapat tercapai. Berbagai upaya

dilakukan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, namun

tak dipungkiri disana-sini masih terdapat kekurangan.

Memang tak mudah merubah mindset dan mereformasi culture ASN yang sudah

mengakar selama ini. Untuk itu, melalui UU ASN diharapkan lahir aparatur negara yang

berintegritas, profesional, netral, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berkenaan dengan itu, perlu kiranya dilakukan penataan ASN melalui langkah-langkah antara

lain: Pertama, melakukan pemetaan kualifikasi, kompetensi dan kinerja PNS, sehingga akan

menghasilkan profil PNS yang baik. Kedua, hasil pemetaan kualifikasi, kompetensi dan

kinerja PNS dapat dijadikan dasar untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut dalam

percepatan penataan PNS, antara lain pengembangan kompetensi dan karier, mutasi/rotasi

dan melakukan evaluasi bagi ASN yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi serta

kinerjanya kurang baik. Ketiga, percepatan penataan PNS dapat dilakukan secara progresif

maupun secara moderat. Penataan secara progresif dapat dilakukan melalui pensiun dini

dengan skema golden handshake atau mekanisme lain yang sesuai aturan, sedangkan

penataan secara moderat dapat dilakukan dengan penerimaan PNS melalui seleksi yang

ketat dengan rasio 2:1, yaitu 2 (dua) orang PNS yang pensiun digantikan dengan

penerimaan 1 (satu) orang PNS yang lebih berkualitas. Keempat, untuk mengantisipasi

kekurangan ASN ke depan sekaligus mempercepat capaian target organisasi dan menekan

biaya pegawai khususnya biaya pensiun, maka pegawai ASN selain PNS dapat

dikombinasikan dengan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang

profesional sesuai dengan jenjang jabatan yang dibutuhkan.

Dalam manajemen ASN di Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan, penataan aparatur negara dapat dilakukan melalui berbagai macam

upaya yaitu diantaranya analisis profil pegawai terkait dengan analisis struktur organisasi;

analisis profil ASN yang sudah memenuhi kualifikasi untuk dilakukan promosi; inventarisasi

dan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang perlu ditingkatkan;

distribusi pegawai melalui job rotation berdasarkan analisis demografis organisasi; distribusi

pegawai yang tidak memiliki posisi; dan perluasan tugas, fungsi dan wewenang melalui job

enrichment. Dengan demikian diharapkan penataan ini dapat mengisi gap untuk menuju

profil ideal ASN serta dapat mengoptimalkan kapasitas dari setiap ASN.

Untuk itu, sebagai langkah percepatan penataan ASN, implementasi

comprehesive assessment untuk mengetahui

kapasitas dan kompetensi setiap aparatur negara



SEKRETARIAT 2016

dinilai penting dilakukan. Percepatan penataan ASN yang didesain pemerintah dilakukan

dengan membagi seluruh ASN kedalam 4 kuadran berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan

kinerja. Kuadran 1, ASN yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai, serta

berkinerja baik. ASN dalam kuadran ini perlu dipertahankan dan siap dipromosikan. Kuadran

2, ASN yang kurang kompeten dan kurang memenuhi kualifikasi, tetapi berkinerja baik. ASN

dalam kuadran ini akan dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan

latihan. Kuadran 3, ASN yang memiliki kompetensi dan kesesuaian kualifikasi namun tidak

mampu menunjukan kinerja. Langkah yang dilakukan adalah melakukan rotasi atau mutasi,

dan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya. Kuadran 4, ASN yang tidak

memiliki kompetensi, tidak sesuai dengan kualifikasi, dan tidak berkinerja.

Sumber: KEMENTERIAN PAN dan RB , 2016

Gambar 3.9. PETA KUADRAN

KUALIFIKASI -KOMPETENSI DAN KINERJA PEGAWAI ASN

Adapun capaian atas indikator kinerja jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya

lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan




SEKRETARIAT 2016




T R %

Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup

Sekretariat Balitbang KP 20 25 125,0


Belum ada capaian

Sesuai tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator jumlah ASN yang ditingkatkan

kompetensinya lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan sebesar 125% atau sebanyak 25 orang, melebihi target yang ditetapkan sebanyak

20 orang. Indikator jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup Sekretariat Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tidak dapat dibandingkan dengan

tahun 2015 dikarenakan merupakan indikator baru yang keluar pada tahun 2016.

Indikator keberhasilan pencapaian jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya

lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yaitu

meningkatnya motivasi dan kesungguhan ASN untuk mengikuti diklat/kursus untuk

menambah skill dan pengetahuan. Peningkatan kompetensi ASN lingkup Sekretariat Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi

kerjanya, sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan penempatan yang

sesuai dengan kompetensinya yang ditingkatkan.

Minat ASN lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan yang ingin meningkatkan kompetensinya sangat tinggi, dapat terlihat dari 1 (satu)

orang ASN mengikuti diklat/kursus pada tahun yang sama sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 3.10. PESERTA PENINGKATAN SDM SEKRETARIAT

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No NAMA JABATAN KEGIATAN PENYELENGGARA

1 Hamdan Sarwo Edi

Pelaksana Izin Belajar

Program S1

Manajemen Kebijakan Publik STIA LAN 2 Untung Januar Mulyadi

3 Umar Ansari Akuntansi - UT

4 Ifik Fabiyanto Manajemen Ekonomi Publik

STIA - LAN 5 Fauziyah Anna A 6 Nur Azizah



SEKRETARIAT 2016

No NAMA JABATAN KEGIATAN PENYELENGGARA

7 Ridona Viju Rafeliandi Teknik Informatika - Univ.

Jayabaya

8 Yusuf Qohary Prajabatan Gol II

Angk. V Puslat KP

9 Arif Budiman Kasubbag Workshop

Kehumasan Set. Badan

10 Hardian Kumara W

Calon Perencana

Diklat

Penjenjangan Perencana Tingkat

Muada

LPEM UI 11 Indriani Musthapia

12 Ester Sulistyawati Analis SDM Aparatur

Diklat Analis Kepegawaian Tingkat Ahli Puslat KP

13 Desi Nurlistyoningrum

14 Teddy Feky Paulus Penyusun Program

Diklat Pengelolaan Kinerja Angk. I

15 Titi Lestari Analis SDM

Aparatur Bahasa Inggris BPSDMPKP

16 Ester Sulistyawati

17 Teddy Feky Paulus Penyusun Program

18 Arif Budiman Kasubbag Penataan Arsip ANRI

19 Halda Pelaksana 20 Kurniawan Pelaksana S2 Aquaculture

21 Tri Handanari

Kasubbag

Diklat Perjenjangan

Perencana Tingkat Muda

ITB 22 M. Hikmat Jayawiguna

23 Drama Panca Putra Kabag TOT Enumerator Puslat KP

24 Hadhi Nugroho Kasubbag

25 Siti Amania Bahasa Inggris Set. Badan

SASARAN STRATEGIS -9 : TERSEDIANYA MANAJEMEN PENGETAHUAN

SEKRETARIAT BALITBANG KP YANG HANDAL DAN MUDAH DIAKSES

Nilai sasaran strategis "Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat Balitbang KP yang

handal dan mudah diakses" sebesar 120,00% Indikator kinerja yang ditetapkan untuk

mengukur keberhasilan sasaran tersebut adalah :

IKU ke -26 : PERSENTASE UNIT KERJA SEKRETARIAT BALITBANG KP YANG

MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR

Merujuk pada Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management), Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan telah menetapkan salah satu indikator kinerja

utamanya pada salah satu sasaran strategisnya yaitu Tersedianya manajemen pengetahuan

yang handal dan mudah diakses : “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang terstandar (%)”, dimana target pada tahun 2016 sebesar

50%. Yang kemudian dipersempit pada level II,




SEKRETARIAT 2016

Kelautan dan Perikanan menetapkan menjadi “Persentase unit kerja Sekretariat Balitbang KP

yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar”.

Sesuai dengan definisi pada manual indiaktor kinerja utama tingkat KKP, Sistem

Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi

yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi,

menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali,

diketahui dan dipelajari. Dimana formula yang digunakan yaitu “Unit Kerja yang menerapkan

sistem manajemen pengetahuan dibandingkan dengan total Unit Kerja seluruh Sekretariat

Balitbang KP”. Indikator kinerja ini diturunkan (lingkup dipersempit) ke tingkat Eselon II,

sehingga metode pengukurannya yaitu Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen

pengetahuan dibandingkan dengan total Unit Kerja tingkat Pusat Lingkup Sekretariat

Balitbang KP”. Metode pengukuran yang digunakan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada level Eselon I yaitu “Persentase unit kerja level

1-2 yang bergabung di sistem aplikasi dibagi unit kerja level 1-2”.

Salah satu perangkat berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai

implementasi dalam pengukuran indikator kinerja ini yaitu “Aplikasi Bitrix24”, yang dapat

diakses melalui alamat https://www.kinerjakkp.bitrix24.com/ seperti terlihat pada gambar

berikut :

Gambar 3.10. SCREENSHOOT B ITRIX24 SEKRETARIAT BALITBANG KP

Bitrix24 merupakan teknologi informasi

yang digunakan Kementerian Kelautan dan

https://www.kifi.com/



SEKRETARIAT 2016

Perikanan (KKP) dalam penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan KKP dengan

alamat web kinerjakkp.bitrix24.com. Untuk dapat bergabung di sistem aplikasi ini,

administrator bitrix24 mengundang pegawai KKP melalui email. Setelah undangan tersebut

diverifikasi, pegawai dapat membuat akun bitrix24, pegawai KKP terhubung dengan pegawai

lainnya dan dapat melakukan interaksi dalam bentuk uraian teks, gambar, audio, dan video.

Pegawai KKP dapat melakukan penyebaran informasi dan polling menggunakan bitrix24.

Selain itu, pegawai KKP dapat memanfaatkan fitur pengeditan data bersama yang tersimpan

dalam sistem komputasi awan di bitrix24. Dalam jangka panjang, jika telah dilakukan

integrasi terhadap sistem informasi yang digunakan dalam proses kerja dalam organisasi,

fasilitas ini bisa berkembang untuk mendeteksi pemanfaatan pengetahuan yang ada dalam

pengambilan keputusan di segenap lingkungan KKP.

Komponen penilaian implementasi manajemen pengetahuan terdiri dari 3 bagian,

yaitu:

1. Jumlah Bagian/Sub Bagian lingkup Sekretariat Balibang KP yang bergabung dalam Sistem

Informasi Manajemen Pengetahuan KKP (nilai 60%)

2. Pimpinan Eselon II memberikan informasi/apresiasi/penghargaan kepada individu/unit

kerja di bawahnya melalui aplikasi SI MP atas kegiatan/capaian/prestasi yang dianggap

mengharumkan nama baik KKP/unit kerja Eselon I/unit kerja Eselon II (nilai 35%)

3. Pimpinan Eselon I memberikan informasi/apresiasi/penghargaan kepada individu/unit

kerja di bawahnya melalui aplikasi SI MP atas kegiatan/capaian/prestasi yang dianggap

mengharumkan nama baik KKP/unit kerja Eselon I/unit kerja Eselon II (nilai 5%).

Adapun capaian atas indikator kinerja persentase unit kerja Sekretariat Balitbang KP

yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dideskripsikan di bawah

ini.




2016

T R % T R %




yang terstandar

40 41,60 104,0 50 100 100,0


Belum ada capaian



SEKRETARIAT 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka struktur

organisasi Sekretariat Balitbang KP adalah sebagai berikut:

Gambar 3.11. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BALITBANG KP

Berdasarkan struktur organisasi sesuai dengan gambar di atas, maka daftar pejabat

struktural lingkup Sekretariat Balitbang KP dapat dilihat pada Tabel 3.xxx.

Table 3.11. DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO JABATAN NAMA PEJABAT

1 Sekretaris Balitbang KP Ir. Umi Windriani, MM

2 Kepala Bagian Program dan Kerja Sama Dr. Ir. Estu Nugroho, M.Sc 3 Kepala Subbagian Penyusunan Program Tri Handanari, S.Si, M.Sc 4 Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran Tri Yuwono, S.Pi, M.Si 5 Kepala Subbagian Kerja Sama Shanti Dewi Hafsanita, S.Pi, M.Eng

6 Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Achmad Irfansyah, S.H.



SEKRETARIAT 2016

NO JABATAN NAMA PEJABAT

7 Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi Ari Setyawan, SH

8 Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Dra. Yayah Shobariyah

9 Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional

Nur Agus Sumarwan, SAP

10 Kepala Bagian Keuangan dan Umum Drs. Mas Adi Pranggono, MM 11 Kepala Subbagian Keuangan A. Agus Andriyarkoro, SE

12 Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Abubakar Sidik, S.Sos

13 Kepala Subbagian Tata Usaha Arif Budiman, S.Pi

14 Kepala Bagian Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi

Dr. Drama Panca Putra, S.Pi, M.Si

15 Kepala Subbagian Data dan Informasi Hadhi Nugroho, ST

16 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Siti Amania Raydesyana, S.Kom 17 Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi M. Hikmat Jayawiguna, S.St.Pi, MM

Daftar pejabat struktural lingkup Sekretariat Balitbang KP yang bergabung dalam

aplikasi Bitrix24 dapat dilihat pada Tabel 3.xxx.

Tabel 3.12. PEJABAT STRUKTURAL LINGKUP SEKRETARIAT BALITBANG KP YANG

BERGABUNG DALAM APLIKASI B ITRIX24

NO

NAMA EMAIL JABATAN TGL

BERGABUNG

1 Umi Windriani [email protected] Sekretaris Balitbang KP 15-Sep-16

2 Achmad Irfansyah, S.H. [email protected]

Kabag Hukum dan Kepegawaian

15-Sep-16

3 Dr. Drama Panca Putra,

S.Pi, M.Si [email protected]

Kabag Data, Informasi,

Monitoring dan Evaluasi 24-Jun-16

4 Dr. Estu Nugroho, M.Sc [email protected]

Kabag Program dan Kerjasama

8-Dec-16

5 Drs. Mas Adi Pranggono, M.M.

[email protected]

Kabag Keuangan dan Umum

25-Jun-16

6 A. Agus Andriyarkoro, SE

[email protected] Kasubbag Keuangan 21-Oct-16

7 Abubakar S, S.Sos [email protected]

Kasubbag Perlengkapan

dan Rumah Tangga 20-Jul-16

8 Arif Budiman, S.Pi [email protected] Kasubbag Tata Usaha 20-Jul-16

9 Ari Setyawan, SH [email protected]

Kasubbag Hukum dan

Organisasi 22-Oct-16

10 Nur Agus Sumarwan, SAP

[email protected]

Kasubbag Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional

22-Oct-16

11 Dra. Yayah Shobariyah [email protected]

Kasubbag Perencanaan

dan Pengembangan Pegawai

22-Oct-16

12 Hadhi Nugroho, ST [email protected]

Kasubbag Data dan Informasi

01-Jul-16

13 Muhammad Hikmat

Jayawiguna, S.St.Pi [email protected] Kasubbag Monev 04-May-16

14 Siti Amania Raydesyana, S.Kom

[email protected]

Kasubbag Hubungan Masyarakat

24-Feb-16

mailto:[email protected]
















SEKRETARIAT 2016

NO

NAMA EMAIL JABATAN TGL

BERGABUNG

15 Shanti Dewi Hafsanita, S.Pi, M.Eng

[email protected] Kasubbag Kerjasama 27-Jul-16

16 Tri Handanari, S.Si, M.Sc

[email protected]

Kasubbag Penyusunan Program

30-Jun-16

17 Tri Yuwono, S.Pi, M.Si [email protected]

Kasubbag Penyusunan Anggaran

15-Sep-16

Perhitungan capaian penerapan manajemen pengetahuan terstandard lingkup

Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.xxx.

Tabel 3.13. PERHITUNGAN CAPAIAN PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN TERSTANDARD

LINGKUP SEKRETARIAT BALITBANG KP

SEKRETARIAT BALITBANG

I Komponen Penilaian Implementasi MP Skor Yang Telah

Gabung

Total Unit

% Nilai Akhir

Bergabung dengan Sistem Informasi MP KKP (level 3 dan 4 di bawahnya)

60% 16 16 100% 60.00%

II Komponen Penilaian Implementasi MP Skor Apresiasi

Pimpinan Eselon II memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit

kerja di bawahnya melalui aplikasi SI MP atas capaian/prestasi yang dianggap mengharumkan nama baik KKP/unit kerja Eselon I/unit kerja

Eselon II.

35% 1 35.00%

Pimpinan Eselon I memberikan apresiasi/penghargaan kepada individu/unit

kerja di bawahnya melalui aplikasi SI MP atas capaian/prestasi yang dianggap mengharumkan nama baik KKP/unit kerja Eselon I/unit kerja

Eselon II.

5% 1 5.00%

TOTAL 100%

100.00%

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian penerapan manajemen

pengetahuan terstandard lingkup Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 adalah sebesar 100%.

Sedangkan berdasarkan Penetapan Kinerja dan Manual IKU Sekretariat Balitbang KP Tahun

2016, target penerapan sistem manajemen pengetahuan terstandard lingkup Sekretariat

Balitbang KP adalah sebesar 50%. Dengan demikian, capaian penerapan manajemen

pengetahuan terstandard lingkup Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 sudah melebihi dari

target yag ditetapkan. Tetapi masih adanya kendala dalam pengaplikasian aplikasi Bitrix24

ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Bitrix24 di Sekretariat

Balitbang KP dan masih awamnya unit kerja Sekretariat Balitbang KP terhadap beberapa fitur

dalam menggunakan system aplikasi Bitrix24 tersebut.






SEKRETARIAT 2016

SASARAN STRATEGIS -10 : TERWUJUDNYA BIROKRASI SEKRETARIAT

BALITBANG KP YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERORIENTASI PADA

LAYANAN PRIMA

Nilai sasaran strategis "Terwujudnya birokrasi Sekretariat Balitbang KP yang efektif, efisien

dan berorientasi pada layanan prima" sebesar 69,70%. Indikator kinerja utama yang

ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut adalah :

IKU ke -27 : NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT

BALITBANG KP

Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi dan merujuk pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang

pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah. Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 telah dilakukan penilaian atau

evaluasi implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Evaluasi dilakukan terhadap 2 komponen utama yaitu

komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil.

Reformasi Birokrasi bukan lagi sekedar

tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang

mengharapkan agar birokrasi dan terutama

aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi.

Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi

kebutuhan bagi aparatur pemerintahan.

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di

lingkungan Balitbang KP pada hakekatnya

merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

yang pelaksanaan dilakukan melalui program-

program meliputi :

Adapun capaian atas indikator kinerja nilai kinerja reformasi birokrasi Sekretariat

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dideskripsikan di bawah ini.



SEKRETARIAT 2016



INDIKATOR KINERJA

UTAMA

2015

2016

T R % T R %


Birokrasi Sekretariat

Balitbang KP

70-80 77,34 96,6 85,5 80,30 93,9



Hasil penyusunan kertas kerja dokumen bukti dan survey internal dikonversi dengan

sistem online www.pmprb.menpan.go.id sehingga terbentuk profil penilaian mandiri

reformasi birokrasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

sebagai berikut :

Tabel 3.14. NILAI CAPAIAN PMPRB PER -KOMPONEN

KOMPONEN RB NILAI

EVALUASI 2015

(%) 2015

NILAI EVALUASI

2016

(%) 2016

Manajemen Perubahan 3,89 77,80 2,58 51,63

Penataan peraturan perundangan-undangan

5,00 100,00 5,00 100,00

Penataan dan penguatan

organisasi 6,00 100,00 6,00 100,00

Penataan tata laksana 4,63 92,53 3,96 79,23 Penataan sistem

manajemen SDM 8,59 57,28 13,90 92,66

Penguatan akuntabilitas 5,80 96,67 6,00 100,00 Penguatan pengawasan 8,40 70,00 9,68 80,65

Peningkatan kualitas pelayanan publik

4,75 79,18 2,90 48,33

TOTAL PENGUNGKIT 47,06 50,02

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah

14,86 74,30 14,85 0,74

Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

7,47 75,00 7,47 75,00

Kualitas pelayanan publik

7,95 80,00 7,95 80,00

TOTAL HASIL 30,28 30,27 TOTAL NILAI RB 77,34 80,30

Implementasi RB Balitbang KP tahun 2016 mengalami perbaikan dan peningkatan

yang cukup signifikan (2,96%) bila dibandingkan tahun 2015, dengan upaya yang telah

dilakukan berupa :

1. Aspek penataan sistem manajemen SDM mempunyai perbaikan nilai paling tinggi dari

sebelumnya 62,87% dengan adanya perbaikan

http://www.pmprb.menpan.go.id/



SEKRETARIAT 2016

pada : sistem promosi jabatan (Eselon I – IV) telah dilaksanakan secara terbuka, telah

dilakukan assesment pegawai sebagai dasar kompetensi serta telah dilakukan

pengukuran dan pemantauan atas kinerja individu.

2. Aspek penguatan akuntabilitas telah dilakukan peningkatan keterlibatan pimpinan

memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui sistem aplikasi monev secara

online, adanya mekanisme reward and punishment atas capaian kinerja, peningkatan

kapasitas/kapabilitas SDM pengelola kinerja melalui bimtek pengelolaan kinerja berbasis

BSC, telah disusunya juklak pengelolaan manajemen kinerja organisasi berbasis BSC serta

pengukuran capaian kinerja telah dilakukan secara berkala, berjenjang dan

memanfaatkan sistem informasi online (kinerjaku)

3. Aspek penguatan pengawasan, terutama dalam hal pengaduan masyarakat dan whistle-

blowing system telah ditentuk Tim Penanganan Pengaduan Balitbang KP, sosialisasi

peraturan perundang-undangan mengenai penanganan benturan kepentingan,

menindaklanjuti aduan masyarat, melakukan pembinaan dan pengusulkan satker (BPOL

dan BPPBIH) dalam zona integritas KKP.

4. Aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan beberapa perbaikan berupa :

usulan perbaikan atas PERMEN 32/2014 atas jenis pelayanan publik Balitbang KP,

membentuk tim penanganan pengaduan atas pelayanan publik, perbaikan dan

melengkapi SOP, maklumat pelayanan publik pada satker serta melakukan pengukuran

indeks kepuasan masyarakat.

5. Aspek penataan peraturan perundang-undangan, melalui perbaikan atas aturan

perundangan yang tidak sinkron diantaranya : 1. Peraturan tentang Jenis Ikan Baru yang

Dibudidayakan; 2. Rancangan Kep MKP Tentang Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim

Penilai Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan KKP serta keputusan Menteri KP tentang

Sentra HKI di lingkungan KKP; telah dilakukan proses dan pembahasan atas Rancangan

Perpres Tentang Penyelenggaraan Litbang di WP3K serta Naskah Akademik Penetapan

Kawasan Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan.

6. Aspek penataan laksana dengan perbaikan berupa peningkatan pemanfaatan sistem

informasi guna menunjang e-goverment melalui : pengembangan dan pemanfaatan

aplikasi SIP Monev untuk pemantauan pelaksanaan anggaran dan kegiatan Balitbang KP,

pengembangan aplikasi untuk kebutuhan internal organisasi (fingerprint, persuratan),

peningkatan website sebagai wahana penyebaran informasi, publikasi dan sosialisasi

serta membangun knowledge manajemen system melalui data center Balitbang KP.

Adapun aspek manajemen perubahan tidak mengalami perbaikan nilai dikarenakan

belum dilakukan penyusunan roadmap reformasi

birokrasi tahun 2015 – 2019. Roadmap tersebut



SEKRETARIAT 2016

akan didasarkan pada roadmap RB KKP yang saat ini masih dalam proses penyusunan.

Beberapa upaya perbaikan kedepan yang ditempuh, diantaranya :

1. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Balitbang KP 2015-2019

2. Menyusun tindak lanjut dari rencana aksi 2015

3. Melaksanakan Bimbingan teknis pengukuran implementasi Reforasi Birokrasi di

Satker Balitbang KP sehingga dapat melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan

RB dan melakukan perbaikan-baikan atas aspek yang belum dilaksanakan

sepenuhnya.

IKU ke -28 : NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(SAKIP) SEKRETARIAT BALITBANG KP

Tahun 2014 merupakan cikal bakal/ awal tahun yang sangat strategis bagi

pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini ditandai dengan telah

terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dan ditandatanganinya MoU (nota kesepahaman) antara Menteri

PANRB dengan Menteri PPN/BAPPENAS, yang mengatur tentang pengintegrasian/

penyelesarasan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat.

MoU tersebut mengatur arsitektur perencanaan pembangunan nasional, pengintegrasian

sistem perencanaan dan penganggaran, serta istilah-istilah yang digunakan. MoU tersebut

diharapkan memudahkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pusat Kedepan khususnya Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan sebagai salah satu unit kerja Eselon II dibawah Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala


Dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut, Instansi pemerintah khususnya

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan didorong untuk

lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai.

Akuntabilitas Kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah

orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output)

semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya,

setiap tahun Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada

masing-masing unit eselon I, II dan III Lingkup

Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan



SEKRETARIAT 2016

Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian

Pusat/ daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang

pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu

kategori "D" sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori "AA", dengan penjelasan sebagai

berikut :

Tabel 3.15. KATEGORI PENILAIAN

S ISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

NO KATEGORI NILAI

ANGKA KARAKTERISTIK

AKUNTABILITAS INSTANSI

1 AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan,

2 A > 80 - 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

3 BB > 70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal

4 B > 60 - 70

Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki

sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

5 CC > 50 - 60

Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup

baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak

mendasar

6 C > 30 - 50

Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,

memiliki sistem untuk menejemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

7 D 0 - 30

Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat

diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagaian perubahan yang sangat mendasar


Komponen penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan

capaian kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntablitas kinerjanya

baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal "CC" atau

"Cukup Baik", dengan setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai

sebagai berikut :



SEKRETARIAT 2016

Tabel 3.16. KOMPONEN DAN SUB -KOMPONEN PENILAIAN

S ISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP )

NO KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN

1 Perencanaan

Kinerja 30%

c) Rencana strategis (10%), meliputi : pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)

d) Perencanaan kinerja tahunan (20%), meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)

2 Pengukuran Kinerja

25% d) Pemenuhan pengukuran (5%) e) Kualitas pengukuran (12,5%) f) Implementasi pengukuran (7,5%)

3 Pelaporan Kinerja

15% d) Pemenuhan pelaporan (3%) e) Kualitas pelaporan (7,5%) f) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

4 Evaluasi Internal

10% d) Pemenuhan evaluasi (2%) e) Kualitas evaluasi (5%) f) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)

5 Capaian Kinerja

20% d) Kinerja yang dilaporkan (outout) (5%) e) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)

f) Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%) TOTAL 100%


Adapun capaian atas indikator kinerja nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan dideskripsikan di bawah ini.




T R %

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Balitbang KP

BB

(75)

C

(36,49) 48,65



Tahun 2016, merupakan tahun pertama implementasi

penilaian mandiri sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (SAKIP) yang dilakukan pada seluruh Satker

lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan

dan Perikanan termasuk Sekretariat Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan 7.66

5.63

7.92

5.54

9.74



SEKRETARIAT 2016

Perikanan didalamnya. Sesuai tabel 3.xxx di atas terlihat capaian indikator kinerja sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebesar 36,49 pada kategori "C - kurang" lebih

rendah dari pada target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75,00 kategori "BB - Sangat

Baik", dengan rincian nilai perencanaan kinerja sebesar 9,74; Pengukuran kinerja sebesar

7,66; Pelaporan kinerja sebesar 5,63; Evaluasi internal sebesar 7,92; dan Pencapaian

sasaran/kinerja organisasi sebesar 5,54.

Indikator kinerja nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan belum memenuhi

target disebabkan beberapa faktor diantaranya :

a . PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Sekretariat Balitbang KP belum dilakukan secara optimal, yaitu

Sekretariat Balitbang KP telah memiliki dokumen PK (Penetapan Kinerja), namun

dokumen RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Renstra belum disusun.

Evaluasi lebih lanjut terhadap Perencanaan Kinerja tidak dapat dilaksanakan

dikarenakan belum disusunnya Renstra 2015-2019 Sekretariat Balitbang KP yang

seharusnya menyajikan visi, misi program, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama

(IKU) dan target tahunan serta ditandatangani oleh Sekretaris Balitbang KP serta

dipublikasikan dalam website Balitbang KP.

Menginjak pelaksanaan tahun ke-2 pelaksanaan Renstra 2015-2019 Sekretariat

Balitbang KP yang diwajibkan untuk dilakukan reviu secara berkala untuk

memperbaharui kebijakan dari Eselon I diatasnya.

Dengan demikian Implementasi atas dokumen perencanaan belum dapat dilakukan

secara memadai, yaitu :

i. Dengan belum disusunya Renstra membuat tidak adanya acuan dalam penyusunan

dokumen perencanaan kinerja dan anggaran;

ii. Target jangka menengah belum tersedia dan belum dapat dijadikan dasar dalam

monitoring kinerja tahun berjalan untuk mengukur keberhasilan;

iii. Rencana aksi atas kinerja belum disusun dan dimonitor pencapaianya secara

berkala, serta belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian

kegiatan;



SEKRETARIAT 2016

iv. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;

v. Terlambatnya proses penyusunan dokumen penetapan kinerja di Level 2 sehingga

menyebabkan perjanjian kinerja belum dimanfaatkan untuk penyusunan

(identifikasi) kinerja sampai dengan tingkat eselon III dan IV.

b . PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Balitbang KP telah memiliki indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator

Kinerja Individu (e-SKP) sebagai ukuran kinerja secara formal, dan telah memiliki

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja melalui monitoring

pencapaian kinerja, namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu :

i. Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) Level 2 (Sekretaris Badan) sebagai

ukuran kinerja secara formal (TAPJA) namun belum dilakukan proses cascading

dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Level 3 (Kepala Bagian) dan Level

4 (Kepala Sub Bagian) secara berjenjang sebagai turunan kinerja atasannya;

ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai Level 2 (Sekretaris Badan), Level 3 (Kepala

Bagian) dan Level 4 (Kepala Sub Bagian) belum dipublikasikan ke dalam website

yang dapat diakses dengan mudah setiap saat;

iii. Indikator Kinerja Utama (IKU) Level 3 dan 4 lingkup Sekretariat Balitbang KP

dengan Pagu Awal sudah disusun namun belum selaras dengan indikator kinerja

atasannya serta belum dimonitor pencapaiannya;

iv. Pengukuran Kinerja organisasi dan individu sudah dikembangkan menggunakan TI

(teknologi informasi) namun belum pengukurannya belum dilakukan secara

berjenjang, tepat waktu dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan;

v. Hasil pengukuran (capaian) kinerja organisasi mulai dari level paling bawah sampai

dengan level paling atas belum dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian

reward and punishment dikarenakan belum adanya pedoman, berbeda dengan

pengukuran individu yang sudah jelas pemberian reward and punishment-nya serta

dijadikan dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat.

c . PELAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 telah menyajikan informasi pencapaian IKU serta

menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, telah menyajikan informasi

keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja, namun masih terdapat beberapa

kelemahan dan kekuranganya diantaranya :

i. Tidak tepat waktu disebabkan sulitnya mendapatkan data dukung capaian kinerja

dari masing-masing Penanggungjawab

indikator kinerja;



SEKRETARIAT 2016

ii. Telah terdapat saran/rekomendasi sebagai upaya perbaikan ke depan namun

belum terdapat rencana aksi penyelesaian saran/rekomendasi; dan

iii. Laporan Kinerja (LKj) belum dipublikasikan ke dalam website yang dapat diakses

dengan mudah setiap saat.

d. EVALUASI INTERNAL

Evaluasi internal telah dilakukan pada Sekretariat Balitbang KP dan disampaikan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan, namun belum memberikan rekomendasi-rekomendasi

peningkatan perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Selain itu hasil evaluasi belum

dilengkapi dokumen tindaklanjut dalam bentuk langkah-langkah nyata untuk perbaikan.

e. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015 secara umum mencapai target,

dan lebih baik dari Tahun 2014, namun untuk pengukuran triwulan I dan II Tahun 2016

terkendala terlambatnya penyusunan dokumen TAPJA lingkup Sekretariat sehingga

pengukuran dan pemantauan kinerja terlambat.

Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan capaian indikator kinerja nilai sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan akan terus dilakukan melalui beberapa hal

diantaranya :

1. Menyusun dokumen Renstra Sekretariat Balitbang KP 2015-2019 dengan melengkapi

Indikator kinerja utama dan indikator tujuan yang berorientasi hasil dan target kinerja

dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya;

2. Melengkapi target periodik dokumen rencana aksi selanjutnya dimonitor pencapaianya

secara periodik untuk dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;

3. Melengkapi indikator kinerja organisasi dan individu selanjutnya diukur realisasinya

secara berjenjang, dan melengkapi capaian kinerja organisasi pada Sekretariat Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pengendalian

dan pemantauan kinerja secara berkala;

4. Menyusun Juklak/Juknis/SOP terkait mekanisme pemberian reward and punishment

dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait;

5. menyelenggarakan sharing pencapaian evaluasi SAKIP Satker lingkup Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.



SEKRETARIAT 2016

SASARAN STRATEGIS -11 : TERKELOLANYA ANGGARAN PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT BALITBANG KP SECARA EFISIEN DAN AKUNTABEL

Nilai sasaran strategis “Terkelolanya anggaran pembangunan Sekretariat Balitbang KP

secara efisien dan akuntabel” sebesar 97,83%. Indikator kinerja utama yang ditetapkan

untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut adalah :

IKU ke -18 : NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT BALITBANG KP

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/2011 penilaian kinerja dilakukan

dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek

manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Bobot kinerja atas aspek

implementasi dan bobot kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud diatas sebagai

berikut :

a. aspek implementasi : 33.3%

b. aspek manfaat : 66.7%

Bobot masing-masing indikator pada aspek implementasi indikator nilai kinerja

anggaran Balitbang KP terdiri atas :

a. Penyerapan anggaran : 9.7%

b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi : 18.2%

c. Pencapaian keluaran : 43.5%

d. efisiensi : 28.6%

Nilai kinerja dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kinerja atas

aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat dengan masing-masing bobot. Hasil

penilaian kinerja sebagaimana diatas dikelompokan dalam kategori sebagai berikut :

Tabel 3.17. KATEGORI PENILAIAN KINERJA

NO NILAI ANGKA INTERPRESTASI

1 > 90% - 100% Sangat Baik

2 > 80% - 90% Baik 3 > 60% - 80% Cukup/Normal 4 > 50% - 60% Kurang

5 ≥ 50% Sangat Kurang

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011

Tata cara pengukuran indikator nilai kinerja anggaran Balitbang KP (%) melalui

beberapa proses tahapan diantaranya sebagai

berikut :1) Penyerapan anggaran; 2) Konsistensi



SEKRETARIAT 2016

antara perencanaan dan implementasi; 3) Pencapaian keluaran; 4) Efisiensi; 5) Aspek

manfaat; 6) Capaian hasil; 7) Nilai Efisiensi; dan 8) Nilai Kinerja.

NK = (I x WI) + (CH x WCH)

Dengan

I = (P x Wp) + (K x Wk) + (PK x WPK) + (NE x WE)

Keterangan :

NK : Nilai Kinerja I : Nilai aspek implementasi P : Penyerapan anggaran

K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi PK : Pencapaian Keluaran NE : Nilai Efisiensi

CH : Capaian Hasil WI : Bobot aspek implementasi WCH : Bobot capaian hasil

WP : Bobot penyerapan anggaran Wk : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi WPK : Bobot pencapaian keluaran

WE : Bobot efisiensi

Adapun capaian atas indikator kinerja nilai kinerja anggaran Sekretariat Balitbang KP





T R % T R %

Nilai kinerja anggaran

Sekretariat Balitbang KP 80-90 91,22 101,3 85 81,31 95,6



Capaian indicator kinerja utama nilai kinerja anggaran Sekretariat Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dipengaruhi oleh tingginya pencapaian keluaran

sebesar 98,15% dengan penyerapan anggaran senilai 55,79% sehingga memberikan nilai

efisiensi yang cukup rendah yaitu 20,00%. Dengan demikian, nilai kinerja anggaran

Sekretariat Balitbang KP sebesar 81,31% dikategorikan baik.

Jika meninjau angka realisasi Sekretariat

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan



SEKRETARIAT 2016

Perikanan, dari 44,21% sisa anggaran, terdapat sekitar Rp. 32 miliar anggaran yang tidak

terserap yang berasal dari selfblocking sebesar Rp. 22 miliar. Jika tidak memperhitungkan

pagu selfblocking maka realisasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan

dan Perikanan sudah mencapai 81,41%, anggaran untuk tambahan tunjangan kinerja tidak

dapat terserap karena Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

terkait pencairan tunjangan kinerja pembayaran tambahan tunjangan kinerja tidak terbit.

IKU ke -30 : PERSENTASE KEPATUHAN TERHADAP SAP SEKRETARIAT

BALITBANG KP

Dasar hukum pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah Pusat (SAPP) pada lingkup

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan antara lain : 1) UU

Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara; 2) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang

perbendaharaan negara; 3) PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan pemerintah pusat; 4) PMK Nomor 196/PMK.05/2008 tentang tata cara

penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain pada

bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan; 5) PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang

mekanisme pengelolaan hibah; 6) PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tentang sistem akuntansi

hibah; dan 7) PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas PMK Nomor

171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pembagian fungsi berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan

negara pasal 51 : 1) Menteri keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi atas

transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan perhitungan

(SA-BUN); 2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran menyelenggarakan

akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi

pendapatan dan belanja (SAI); dan 3) Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai

dengan standar akuntansi pemerintah.

Mulai tahun 2015, Pemerintah mengimplementasikan akuntasni berbasis akrual

sesua dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi

pemerintah. Implementasi Peraturan Presiden tersebut memberikan pengaruh pada

beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan, diantaranya : 1). Pos - pos ekuitas dana

pada neraca per-31 Desember 2014 yang berbasis cash towrd accrual direklasifikasi menjadi

ekuitas sesuai dengan akuntanis berbasi akrual; dan 2). Keterbandingan penyajian akun-

akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam laporan operasional dan laporan

perubahan ekuitas tidak dapat dipenuhi, hal ini di

akibatkan oleh penyusunan dan penyajian



SEKRETARIAT 2016

akuntansi berbasi akrual pertama kali mulai dilakaksanakan tahun 2015. Tujuan kebijakan

umum standar akuntansi pemerintah di lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

1. Akuntabilitas, sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik;

2. Manajerial, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan

pengelolaan keuangan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang dan

ekuitas dana;

3. Transparansi, dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi

keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik.

Indikator ini dilakukan berdasarkan analisis laporan hasil pemeriksaan (LHP)

keuangan tahun 2016. Indikator ini bertujuan untuk menganalisis secara spesifik peran dan

fungsi SPIP dalam meminimalasi tingkat kesalahan pencatatan akuntansi. Formulasi yang

ditetapkan untuk menghitung prosentase terhadap kepatuhan SAP lingkup Sekretariat Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan salah

satunya nilai temuan materil oleh APIP terhadap total alokasi anggaran. Berdasarkan data

sementara dari hasil pemeriksanaan APIEP TA 2016 (per-Januari 2017) terdapat proporsi

temuan materiil (terhadap total anggaran).

Adapun capaian atas indikator kinerja persentase kepatuhan terhadap SAP

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dideskripsikan

dibawah ini.




2016

T R % T R %

Persentase Kepatuhan terhadap

SAP Sekretariat Balitbang KP 100 100 100,0 100 100 100,0





SEKRETARIAT 2016

Nilai capaian indikator kinerja persentase kepatuhan terhadap SAP Sekretariat

Balitbang KP menunjukkan bahwa sudah cukup baik karena pemantauan sistem

pengendalian internal pemerintah sudah berjalan dengan baik dalam mengontrol

pelaksanaan kegiatan terutama pekerjaan fisik/belanja modal. Peran tim teknis perlu

diperkuat agar mampu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu,

beberapa upaya perbaikan kinerja kedepan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Badan

Penelitian dan Pengemabnagan Kelautan dan Perikanan berupa : 1. Melaksanakan SPIP

sesuai peraturan yang ditetapkan; 2. Membentuk tim teknis yang kompeten; dan 3.

melibatkan pihak eksternal dalam mengawasi berjalannya proses pekerjaan.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN TA 2016

Berdasarkan surat pengesahan DIPA (SP-DIPA) induk tahun anggaran 2016 dari Dirjen

Anggaran, Kementerian Keuangan dengan Nomor : SP DIPA-032.11.1.622103/2016 dan dengan

nomor digitak stamp (DS) 3897-7716-8486-8810 tertanggal 7 Desember 2015, maka alokasi

anggaran untuk Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan adalah

Rp. 229,865,176,000,-. Pagu tersebut terdiri dari Rupaih Murni Rp. 157,753,688,000,- dan

Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 72,111,488,000,-. Dalam tahun 2016, Sekretariat Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan telah terjadi 3 (tiga) kali perubahan DIPA yaitu : 1).

DIPA Buka Blokir yang terbit pada tanggal 10 Mei 2016 terkait penataan organisasi dan tata kerja

UPT di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan; 2). DIPA APBN-P

yang terbit pada tanggal 5 Agustus 2016 terkait penghematan/pemotongan anggaran belanja K/L

tahun 2016 dan 3). DIPA revisi blokir mandiri (self blocking) yang terbit pada tanggal 3 Oktober

2016 terkait langkah-langkah penghematan belanja kementerian/lembaga dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2016.

Perubahan jenis belanja sebagaiman tergambar dalam tabel berikut :

Tabel : 3.18. RINCIAN PERUBAHAN DIPA SEKRETARIAT BALITBANG KP

TAHUN 2016 (BERDASARKAN DIPA TERBIT)

PERUBAHAN

DIPA

TANGGAL

PENGESAHAN

RUPIAH

MURNI

PNBP PLN HLL TOTAL

AWAL 7 Des 2015 157,753,688 - 72,111,488 - 229,865,176

BUKA BLOKIR 10 Mei 2016 74,017,606 - - - 74,017,606

APBN-P 5 Ags 2016 72,473,306 - - - 72,473,306

SELFBLOCKING 3 Okt 2016 72,473,306 - - - 72,473,306

Sa tuan da l am (Rp .000 )

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Penelitian dan



SEKRETARIAT 2016

Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 dari total pagu sebesar Rp. 72,473,306,000,-

terealisasi sebesar Rp. 40,431,554,447,- atau 55,79%, sehingga bisa disimpulkan realisasi

anggaran tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun

2015 sesuai tabel berikut :

Tabel : 3.19. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 201 6

(PER-BELANJA)

RUPIAH MURNI

B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL

PAGU 32,904,576,00 39,370,090,000 198,640,000

REALISASI 11,174,925,552 29,058,041,895 198,587,000

33,96% 73,81% 99,97%

TOTAL PAGU 72,473,306,000

TOTAL

REALISASI

40,431,554,447

55,79%

Sumber: OMSPAN KEMENKEU, 22 Maret 2017

Sampai dengan tanggal 22 Maret 2017, realisasi anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 40,431,554,447,- atau 55,79% dari total

anggaran sebesar Rp. 72,473,306,000,-. Sesuai dengan tabel di atas maka realisasi tertinggi

menurut per-belanja adalah belanja modal sebesar 99,97%, diikuti oleh realisasi belanja barang

sebesar 73,81% dan belanja pegawai sebesar 33,96%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran

tahun 2015 sebesar 85,94, performance realisasi anggaran tahun 2016 lebih rendah dengan

persentase sebesar 55,79% (status akses OMSPAN, 22 Maret 2017).

Tabel : 3.20. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 201 6

(PER-OUTPUT)

N O P R O GR AM / K EG I A T AN P A GU R E AL I A SI %

PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN

72,473,306,000 40,431,554,447 55,79

1

Dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

1,555,986,000 1,411,284,700 90,70

2 Sarana dan Prasarana 2,510,470,000 1,594,665,800 63,52

3 Pengelolaan Keuangan dan Ketatausahaan dan Administrasi rumat tangga serta BMN

4,697,417,000 3,296,173,003 70,17

4 Fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan

6,129,242,000 3,787,524,468 61,79

5 Fasilitasi penilaian teknologi yang direkomendasikan

4,635,292,000 3,598,247,006 77,63



SEKRETARIAT 2016

N O P R O GR AM / K EG I A T AN P A GU R E AL I A SI %

6 Sarana prasarana litbang 1,666,000,000 980,030,450 58,83

7 Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran

4,972,507,000 2,963,123,926 59,59

8 Layanan Perkantoran 46,107,752,000 22,601,918,094 49,02

9 Perangkat pengolah data dan komunikasi

198,640,000 198,587,000 99,97

Dalam tabel di atas menunjukan realisasi anggaran per-output dengan realisasi tertinggi

pada output pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebesar 99,97% dan terendah

pada output layanan perkantoran yaitu sebesar 49,02%. Beberapa catatan atas anggaran yang

tidak terserap antara lain :

1. Terdapat self blocking anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 19,784,000,000,- dan Belanja

Barang sebesar Rp. 3,026,249,000,-; dan

2. Terdapat alokasi anggaran untuk kenaikan tunjangan kinerja yang tidak dapat diserap karena

Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri KP terkait pembayaran kenaikan tunjangan kinerja

tidak terbit.

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 58,927,582,000,- dan

tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 72,473,306,000,- mengalami kenaikan sebesar 18,69% dibandingkan

alokasi anggaran pada tahun 2015. Adapun ditinjau dari realisasi anggaran, performance

penyerapan anggaran tahun 2015 lebih tinggi (85,94%) dibandingkan pada tahun 2016 lebih

rendah (55,79%).

91.86

33.96

81.65

73.81

93.84

99.97

85.94

55.79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

B. Pegawai B. Barang B. Modal Total

2015

2016

Grafik 3.5. PERBANDINGAN REALIASI PER -JENIS BELANJA 2015 -2016

Secara umum penyerapan anggaran per-belanja pada Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan menunjukan

pola yang seragam pada kurun waktu tahun 2015-2016.



SEKRETARIAT 2016

Lonjakan penyerapan anggaran banyak dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang meningkat

pada triwulan IV tahun 2015. Adapun pada tahun 2016, lonjakan penyerapan anggaran juga

terdapat pada belanja modal dan terakumulasi di bulan Desember 2016. Untuk itu beberapa

rekomendasi untuk perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran tahun selanjutnya antara lain :

- Melaksanakan Proses pengadaan barang dan jasa paling lambat akhir triwulan I;

- Untuk menghindari lelang ulang, agar membentuk tim teknis yang kompeten dan

mempersiapkan dokumen HPS/spesifikasi barang dan jasa secara lengkap;

- Mempercepat proses revisi DIPA (al : blokir anggaran atau hasil kebijakan pimpinan) yang

sekiranya dapat mengganggu pelaksanaan anggaran;

- Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kelautan No..dengan menyusun ROK dan melaksanakan

kegiatan sesuai ROK yang telah ditetapkan;

- Melakukan pengelolaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku terutama terkait dengan

penyelesaian SPJ pembelanjaan anggaran;

- Meningkatkan peran SPIP dan melakukan evaluasi serta pemantauan intensif atas faktor-

faktor resiko yang dapat menganggu pelaksanaan kegiatan.

3.5. CAPAIAN DAN KEBERHASILAN LAINNYA

Di samping capaian atas indikator kinerja utama diatas, untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran strategis diatas terdapat beberapa keberhasilan kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 antara lain :

1 . PELAKSANAAN KOMISI LITBANG

Dalam rangka memantapkan arah dan prioritas kebijakan penelitian dan pengembangan

kelautan dan perikanan maka Balitbang KP membentuk Komisi Litbang yang bertugas untuk

memberikan masukan kepada Menteri KP tentang arah dan prioritas kebijakan penelitian dan

pengembangan KP. Dalam pelaksanaannya Komisi Litbang telah merekomendasikan sebanyak

28 Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang sudah dalam proses

penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 tentang Rekomendasi

Teknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 agar terus disuluhkan kepada pengguna oleh

institusi penyuluhan atas dasar kerjasama dengan Badan Litbang KP atau institusi kontributor

teknologi tersebut.



SEKRETARIAT 2016

2. PUSAT UNNGULAN IPTEK (PUI)

Salah satu kebijakan pembangunan iptek nasional adalah melalui peningkatan kapasitas

dan kapabilitas kelembagaan iptek melalui kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Iptek.

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat lembaga litbang/pengembang teknologi yang

ada di Lembaga Pemerintah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

Perguruan Tinggi, dan Badan Usaha agar mampu menghasilkan inovasi teknologi berbasis

demand driven dalam rangka mendukung peningkatan daya saing pengguna teknologi

seperti industri, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu tujuan PUI adalah peningkatan

kapasitas dan kapabilitas lembaga litbang menjadi lembaga litbang unggul bertaraf internasional

dalam bidang prioritas spesifik. Dalam masa pembinaannya, Pusat Unggulan Iptek akan

mengembangkan 4 (empat) kapasitas kelembagaan yang mencakup kapasitas lembaga

mengakses informasi (sourcing capacity), kapasitas riset (R&D capacity), kapasitas diseminasi

(disseminating capacity) dan kapasitas mendayagunakan sumber daya lokal (local resources

utilization capacity). Pola kegiatan Pusat Unggulan

Iptek ini bersifat fasilitasi instrumen kebijakan berupa

Gambar : B UK U R E K O M E N D A SI T E K N O L O GI B A D AN P E N E LI T I AN D AN P E N GE M B AN G AN KE LA UT AN D AN P E R I K AN AN T AH UN 2 0 1 3 - 2 0 1 4

Gambar : B UK U R E K O M E N D A SI T E KN O LO GI B AD AN P E N E LI T I AN D AN P E N GE M B AN GAN K E LA UT AN D AN P E R I K AN AN T AH UN 2 0 1 5 -2 0 1 6



SEKRETARIAT 2016

penyelenggaraan supervisi, monitoring dan evaluasi bagi lembaga Pusat Unggulan Iptek yang

dibina.

Manfaat yang akan diperoleh lembaga litbang kalau menjadi Pusat Unggulan Iptek di antaranya

adalah :

a) Memperoleh dana insentif operasional Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setiap tahun selama maksimum 3 (tiga) tahun.

Diharapkan lembaga litbang menyediakan dana pendampingan sebesar minimum 10% dari

total dana insentif yang diperoleh;

b) Kemudahan (prioritas) mendapatkan program insentif lain yang ada di Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

c) Mendapatkan pembinaan secara kelembagaan dengan tujuan meningkatkan kinerja (output)

lembaga litbang dari sisi akademik dan komersialisasi hasil litbang sehingga dapat

berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

2 (dua) Satker Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan telah terpilih dan

memenuhi kriteria untuk proses pembinaan menuju kompetensi kelembagaan sebagai Pusat

Unggulan IPTEK. Kedua satker tersebut adalah:

Tabel 3.21. USULAN PUSAT UNGGULAN IPTEK BALITBANG KP TAHUN 2016

LEMBAGA NAMA PUI INSTANSI

INDUK TEMA RISET

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAYA

SAING PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP

Pusat Unggulan

IPTEK Bahan Aktif Laut

Kementerian

Kelautan dan Perikanan

Kesehatan

dan Obat

BALAI BESAR

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT

Pusat Unggulan IPTEK Perbenihan

Ikan Laut

Kementerian Kelautan dan

Perikanan

Pangan dan Pertanian

BALAI PENELITIAN PEMULIAAN IKAN

Pusat Unggulan Iptek Pemuliaan

ikan


Perikanan


BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BUDIDAYA AIR PAYAU

Pusat Unggulan Iptek Udang


Perikanan




SEKRETARIAT 2016

Gambar 3.12. MASTERPLAN PENGEMBANGAN PUSAT UNGGULAN IPTEK (PUI )

Satke r P3DSBPKP, S l ip i ; BBPPBL,Gondo l; BPPI , Sukamand i; dan BPPBAP, Maros,

t ahun 2016

3. USULAN PATEN

Selama tahun 2016, Balitbang KP melalui Sentra HKI telah menerima 6 usulan paten yang akan

didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, seperti terlihat pada Tabel di atas berikut.

Tabel 3.22. PENDAFTARAN PATEN BALITBANG KP TA 2016

NO NAMA PATEN NO PENDAFTARAN SATKER

BALITBANG KP

1 Rekombinan Protein Kapsid Megalocytivirus Sebagai Bahan Vaksin

P00201600325 BBPPBL

2 Vaksin Koktail Aeromonas Hydrophila - Streptococcus Agalactiae dan Proses Pembuatannya

P00201601716 BPPBAT

3 Sediaan Probiotik Bivalen Berbasis Bakteri yang diaplikasikan melalui Air dan Proses Pembuatannya

P00201602394 BPPBAT

4 Proses Pembuatan Pupuk Organik Dari Limbah Agar Dan Pupuk Organik Yang Dihasilkan Dari Proses Tersebut

P00201604323 LPPMPHP

5 Pengaduk Statik (Static Mixer) Pada Mesin

Pembuat Adonan (Bowl Cutter) S00201605065 LPPMPHP

6 Sediaan Probiotik Dalam Pakan Ikan Untuk Meningkatkan Kecernaan Ikan Air Tawar

dan Metode Pembuatannya

P00201606722 BPPBAT



SEKRETARIAT 2016

NO NAMA PATEN NO PENDAFTARAN SATKER

6 Metode Budidaya Massal Moina sp. Dengan Media Chlorella sp.

P00201506288 BPBAT - Jambi

Selain itu telah terbit juga paten tersertifikat sebanyak 2 (dua) buah, yaitu :

a) Test Kit Residu Boraks Pada Makanan, yang telah terbit nomor sertifikat patennya

IDS000001448 pada tanggal 30 Maret 2016;

b) Alat Ukur Ikan Sidat, yang telah terbit nomor sertifikat patennya IDS000001470

pada tanggal 22 Juni 2016.

4. PENGUKUHAN PROFESOR RISET

Pada Tahun 2015, Jumlah Profesor riset yang dikukuhkan tidak terealisasi, hal ini

disebabkan naskah orasi ilmiah yang diajukan oleh kandidat profesor riset masih belum

memenuhi tata cara penulisandan gaya

selingkung naskah orasi ilmiah sesuai dengan

panduan penulisan naskah orasi profesor riset.

Sedangkan pada tahun 2016 memenuhi target

yang ditetapkan sebagai profesor riset dan

kandidat yang diajukan adalah sebagai berikut :



SEKRETARIAT 2016

a) Dr.Ir.Agus Djoko Utomo, M.Si, dengan

bidang kepakaran Sumberdaya dan Lingkungan,

dengan judul orasi "optimalisasi pengelolaan

suaka perikanan di rawa banjiran untuk

kelestarian sumber daya ikan";

b) Dr.Ir.Agus Heri Purnomo, M.Sc,

dengan bidang kepakaran Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan

judul orasi "model pengelolaan loka adaptif terpandu (PLAT) untuk

optimalisasi manfaat sumber daya hayati laut nonkonvesional";

c) Dr.Ir. Ekowati Chasanah, M.Sc, dengan

bidang kepakaran Pasca Panen dan

Bioteknologi Kelautan dan Perikanan,

dengan judul orasi "bioprospeksi

enzim mikroba laut sebagai

landasan pengembangan

bioindustri di indonesia".

Secara keseluruhan proporsi jumlah profesor riset yang

ada pada kementerian kelautan dan perikanan ada 28

orang, yang bestatus aktif sebanyak 18 orang, dan yang

bestatus wafat/pensiun/diberhentikan sebanyak 10 orang.

Sumber: PUSBINDIKLAT LIPI, 2016



SEKRETARIAT 2016

Gambar 3.30. PROSESI ORASI PROFESOR RISET, 2016

5. SERTIFIKASI LIPI AKREDITASI JURNAL ILMIAH

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian

Sosial EKonomi Kelautan dan Perikanan memperoleh pengakuan sebagai jurnal ilmiah dari

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) setelah mendapatkan sertifikat akreditasi

jurnal ilmiah yang diserahkan oleh Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI, Prof. Dr. Dwi Eny Djoko

Setyono, M.Sc,. Penyerahan Sertifikat Akreditasi Majalah Ilmiah Periode II Tahun 2016 yang

merupakan hasil sidang akreditasi majalah ilmiah periode II, tanggal 31 Agustus 2016. Sidang

Periode II 2016 telah mengimplementasikan peraturan baru yakni PerKa LIPI Nomor 3 Tahun

2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah yang telah diberlakukan secara penuh

mulai 1 April 2016. PerKa LIPI tersebut mendorong majalah ilmiah (khususnya yang diterbitkan

oleh lembaga litbang) untuk tidak lagi dikelola secara tercetak (printed), namun harus dikelola

secara elektronik (e-journal). Total 18 jurnal majalah ilmiah dari berbagai instansi dan

organisasi profesi melakukan usulan akreditasi baru dan ulang, terdiri dari 2 majalah ilmiah

usulan akreditasi baru dan 16 majalah ilmiah akreditasi ulang.

Hasil sidang diputuskan 11 majalah ilmiah terakreditasi dan 7 majalah ilmiah tidak terakreditasi.

Masa berlaku bagi jurnal terakreditasi dengan aturan baru ini adalah lima tahun, namun akan

tetap dipantau dan dievaluasi secara ketat. Sertifikat diserahkan oleh Ketua Panitia Penilai

Majalah Ilmiah (P2MI-LIPI) LIPI, Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc., didampingi Kepala Pusbindiklat

Peneliti LIPI kepada 11 redaksi Majalah Ilmiah Terakreditasi LIPI. Sebagai informasi sampai

dengan bulan Oktober 2016 terdapat 199 Majalah Ilmiah yang telah terakreditasi LIPI. Jumlah

tersebut mengalami penurunan dari jumlah periode sebelumnya yaitu 204 majalah ilmiah,

karena terdapat pengurangan sejumlah 7 jurnal yang tidak lolos akreditasi ulang, meskipun

terdapat penambahan jurnal baru yang terakreditasi sebanyak 2 majalah ilmiah.

Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelutan dan Perikanan terus mengajak para peneliti,

akademisi, dan praktisi di bidang sosial ekonomi



SEKRETARIAT 2016

kelautan dan perikanan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di Jurnal Sosial Ekonomi

Kelautan dan Perikanan. Mulai tahun 2017 Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelutan dan

Perikanan diterbitkan secara elektronik (e-journal), sehingga para penulis bisa mendaftarkan

naskahnya secara online melalui laman http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse.

Gambar 3.29. PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI JURNAL KEBI JAKAN SOSIAL

EKONOMI KP DI PUSBINDIKLAT LIPI , C IBINONG

http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse



SEKRETARIAT 2016



SEKRETARIAT 2016

PENUTUP 4.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan di atas, pada tahun 2016 Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan

Perikanan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat

peta strategi dengan 11 Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap Sasaran Strategis

(SS) yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama

(IKU). Keseluruhan IKU Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

pada tahun 2016 berjumlah 30 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Gambar 4 .1 . CAPAIAN SASARAN STRATEGIS


Sesuai dengan Gambar 4.1 diatas terlihat bahwa capaian sasaran strategis Sekretariat

Balitbang KP dengan toleransi 0% berstatus hijau sedangkan capaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan tahun 2016 adalah 2 (dua)



SEKRETARIAT 2016

sasaran strategis yang tidak sesuai dengan target, 3 (tiga) sasaran strategis yang berstatus hati-

hati dan 6 (enam) sasaran strategis yang melebihi target.

Beberapa capaian sasaran strategis Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 diantaranya sbb :

1. Terwujudnya ASN Balitbang KP yang kompeten, professional dan berkepribadian dengan

pencapaian dari nilai indeks kompetensi dan integritas Balitbang KP sebesar 62,89% dan ASN

yang yang ditingkatkan kompteneisnya sebanyak 354 orang;

2. Tersedianya manajemen pengetahuan Balitbang KP yang handal dan mudah diakses sebagai

perwujudan dari seluruh unit kerja Balitbang KP telah menerapkan sistem manajemen

pengetahuan yang terstandar sebesar 120%;

3. Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

yang pencapaiannya dari nilai kinerja RB Balitbang KP sebesar 88,31% dan nilai SAKIP

Balitbang KP sebesar 84,50;

4. Terkelolanya anggaran pembangunan Balitbang KP secara efisien dan akuntabel melalui

pencapaian nilai kinerja anggaran Balitbang KP sebesar 90,40 dan tingkat kepatuhan terhadap

SAP lingkup Balitbang KP sebesar 100%.

5. Meningkatnya hasil penyelenggaraan Litbang dan layanan Iptek yang mendukung

produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP melalui 28 buah hasil litbang KP

yang terfasilitasi dalam rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan industri dan 20 buah

rekomendasi dan inovasi litbang yang terfasilitasi untuk dijadikan bahan kebijakan;

6. Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif melalui 3

buah dokumen fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan dan 2 buah dokumen fasilitasi

penilaian teknologi yang direkomendasikan;

7. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan layanan Iptek KP

dengan pencapaian antara lain 10,10% fungsional non-litbang Sekretariat Balitbang KP

dibandingkan total pegawai Sekretariat Balitbang KP; 98,61% penetapan status penggunaan

BMN lingkup Balitbang KP dibandingkan dengan jumlah BMN; 36,84% jumlah kelembagaan

lingkup Balitbang KP yang terakreditasi dibandingkan dengan total kelembagaan Balitbang KP;

dan 17 buah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk; 3 orang Profesor riset yang

telah dikukuhkan; 100% data dan informasi Balitbang KP yang terkelola; 100% promosi dan

diseminasi hasil litbang yang terfasilitasi; 100% dokumen hasil pemantauan dan pengendalian

Balitbang KP; 85% jumlah dokumen perencanaan program yang terfasilitasi; 76,52% jumlah

dokumen perencanaan anggaran Balitbang KP yang berbasis PBK; 95% pengelolaan

adminsitrasi dan ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai ketentuan dan 1 buah sarana dan

prasarana, serta kelembagaan litbang KP yang

ditingkatkan kapasitasnya;



SEKRETARIAT 2016

8. Terwujudnya aparatur sipil negara Sekretariat Balitbang KP yang kompeten, profesional dan

berkepribadian sebanyak 25 orang dan nilai indeks kompetensi dan integritas Sekretariat

Balitbang KP sebesar 77,50%;

9. Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat Balitbang KP yang handal dan mudah

diakses sebagai perwujudan dari seluruh unit kerja Balitbang KP telah menerapkan sistem

manajemen pengetahuan yang terstandar sebesar 120%;

10. Terwujudnya birokrasi Sekretariat Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada

layanan prima yang pencapaiannya dari nilai kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Balitbang

KP sebesar 90,73% dan nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP sebesar 48,65%; dan

11. Terkelolanya anggaran pembangunan Sekretariat Balitbang KP secara efisien dan akuntabel

melalui pencapaian nilai kinerja anggaran Sekretariat Balitbang KP sebesar 95,66% dan

tingkat kepatuhan terhadap SAP lingkup Sekretariat Balitbang KP sebesar 100%.

Dari anggaran Sekretariat Balitbang KP tahun 2016 sebesar Rp. 72,473,306,000,- telah

terealisasi sebesar 55,79% dan menghasilkan luaran berupa : 28 buah hasil litbang KP yang

terfasilitasi dalam rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan industri, 20 buah rekomendasi

dan inovasi litbang yang terfasilitasi untuk dijadikan bahan kebijakan, 3 buah dokumen fasilitasi

rekomendasi dan analisis kebijakan, 2 buah dokumen fasilitasi penilaian teknologi yang

direkomendasikan, dan 17 buah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk.

4.2. PERMASALAHAN

Secara umum, dengan menggunakan batas toleransi pengukuran nilai pencapaian sasaran

stragis (NPSS) dan nilai pencapaian perspektif (NPP) dengan mengunakan batas toleransi +/- 0%

seluruh SS dan Perspektif Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

mempunyai nilai hijau (kategori baik) namun masih terdapat beberapa NPSS dengan pencapaian <

100% sebagai berikut :

1 . Perencanaan K inerja

Perencanaan kinerja Sekretariat Balitbang KP belum dilakukan secara optimal, yaitu

Sekretariat Balitbang KP telah memiliki dokumen PK (Penetapan Kinerja), namun dokumen

RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Renstra belum disusun.

Evaluasi lebih lanjut terhadap Perencanaan Kinerja tidak dapat dilaksanakan dikarenakan

belum disusunnya Renstra 2015-2019 Sekretariat Balitbang KP yang seharusnya menyajikan

visi, misi program, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan target tahunan serta

ditandatangani oleh Sekretaris Balitbang KP serta dipublikasikan dalam website Balitbang KP.



SEKRETARIAT 2016

Menginjak pelaksanaan tahun ke-2 pelaksanaan Renstra 2015-2019 Sekretariat Balitbang KP

yang diwajibkan untuk dilakukan reviu secara berkala untuk memperbaharui kebijakan dari

Eselon I diatasnya.

Dengan demikian Implementasi atas dokumen perencanaan belum dapat dilakukan secara

memadai, yaitu :

i. Dengan belum disusunya Renstra membuat tidak adanya acuan dalam penyusunan

dokumen perencanaan kinerja dan anggaran;

ii. Target jangka menengah belum tersedia dan belum dapat dijadikan dasar dalam

monitoring kinerja tahun berjalan untuk mengukur keberhasilan;

iii. Rencana aksi atas kinerja belum disusun dan dimonitor pencapaianya secara berkala,

serta belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;

iv. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;

v. Terlambatnya proses penyusunan dokumen penetapan kinerja di Level 2 sehingga

menyebabkan perjanjian kinerja belum dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi)

kinerja sampai dengan tingkat eselon III dan IV.

2 . Pengukuran K inerja

Sekretariat Balitbang KP telah memiliki indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja

Individu (e-SKP) sebagai ukuran kinerja secara formal, dan telah memiliki Petunjuk

Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja melalui monitoring pencapaian kinerja,

namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu :

i. Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) Level 2 (Sekretaris Badan) sebagai ukuran

kinerja secara formal (TAPJA) namun belum dilakukan proses cascading dan penyusunan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Level 3 (Kepala Bagian) dan Level 4 (Kepala Sub Bagian)

secara berjenjang sebagai turunan kinerja atasannya;

ii. Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai Level 2 (Sekretaris Badan), Level 3 (Kepala Bagian)

dan Level 4 (Kepala Sub Bagian) belum dipublikasikan ke dalam website yang dapat

diakses dengan mudah setiap saat;

iii. Indikator Kinerja Utama (IKU) Level 3 dan 4 lingkup Sekretariat Balitbang KP dengan

Pagu Awal sudah disusun namun belum selaras dengan indikator kinerja atasannya serta

belum dimonitor pencapaiannya;

iv. Pengukuran Kinerja organisasi dan individu sudah dikembangkan menggunakan TI

(teknologi informasi) namun belum pengukurannya belum dilakukan secara berjenjang,

tepat waktu dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan;

v. Hasil pengukuran (capaian) kinerja organisasi

mulai dari level paling bawah sampai dengan



SEKRETARIAT 2016

level paling atas belum dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and

punishment dikarenakan belum adanya pedoman, berbeda dengan pengukuran individu

yang sudah jelas pemberian reward and punishment-nya serta dijadikan dasar promosi

atau kenaikan/penurunan peringkat.

3 . Pelaporan K inerja

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 telah menyajikan informasi pencapaian IKU serta

menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, telah menyajikan informasi

keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja, namun masih terdapat beberapa

kelemahan dan kekuranganya diantaranya :

i. Tidak tepat waktu disebabkan sulitnya mendapatkan data dukung capaian kinerja dari

masing-masing Penanggungjawab indikator kinerja;

ii. Telah terdapat saran/rekomendasi sebagai upaya perbaikan ke depan namun belum

terdapat rencana aksi penyelesaian saran/rekomendasi; dan

iii. Laporan Kinerja (LKj) belum dipublikasikan ke dalam website yang dapat diakses dengan

mudah setiap saat.

4. Eva luasi Interna l

Evaluasi internal telah dilakukan pada Sekretariat Balitbang KP dan disampaikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan, namun belum memberikan rekomendasi-rekomendasi

peningkatan perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Selain itu hasil evaluasi belum dilengkapi

dokumen tindaklanjut dalam bentuk langkah-langkah nyata untuk perbaikan.

5. Pencapa ian Sasaran/Kiner ja Organ isas i

Capaian kinerja Sekretariat Balitbang KP Tahun 2015 secara umum mencapai target, dan lebih

baik dari Tahun 2014, namun untuk pengukuran triwulan I dan II Tahun 2016 terkendala

terlambatnya penyusunan dokumen TAPJA lingkup Sekretariat sehingga pengukuran dan

pemantauan kinerja terlambat.

4.3. SARAN DAN REKOMENDASI

Untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan tahun 2016 disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker Lingkup

Balitbang KP Tahun 2016 sebagaimana disajikan di atas berasal dari data template kertas

kerja evaluasi (KKE) masing-masing Satker lingkup Balitbang KP yang sudah masuk di

Sekretariat Balitbang KP. Selanjutnya akan dilakukan

uji Sampling/uji petik pada 2 Satker yang



SEKRETARIAT 2016

mempunyai nilai tertinggi dan 2 Satker yang mempunyai nilai terendah;

2. Menyusun dokumen Renstra Sekretariat Balitbang KP 2015-2019 dengan melengkapi IKU dan

indikator tujuan yang berorientasi hasil dan target kinera dengan mempertimbangkan capaian

kinerja tahun sebelumnya;

3. Melengkapi target periodik dokumen rencana aksi selanjutnya dimonitor pencapaianya secara

periodik untuk dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;

4. Melengkapi indikator kinerja organisasi dan individu selanjutnya diukur realisasinya secara

berjenjang, dan melengkapi capaian kinerja organisasi pada Sekretariat Balitbang KP

digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;

5. Menyusun Juklak/Juknis/SOP terkait mekanisme pemberian reward and punishment dengan

melibatkan pihak-pihak yang terkait;

6. menyelenggarakan sharing pencapaian evaluasi SAKIP Satker lingkup Balitbang KP.



SEKRETARIAT 2016

1 Lampi r an Lapor an K i ner j a

SEKRETARIAT 2016

1. Penetapan K iner ja Tahun 2016 (Awal)


SEKRETARIAT 2016


SEKRETARIAT 2016


SEKRETARIAT 2016

2. Penetapan K iner ja Tahun 2016 (APBN-P)


SEKRETARIAT 2016


SEKRETARIAT 2016


SEKRETARIAT 2016

3. Penetapan K iner ja Tahun 2016 (Rev is i APBN -P)


SEKRETARIAT 2016


SEKRETARIAT 2016

SEKRETARIAT - brsdm.kkp.go.idbrsdm.kkp.go.id/__pub/files723212 LKj SEKRETARIAT 2016.pdf · Pasir Putih 1 Ancol Timur Telp : (021) 64711583; Fax : (021) 64711438 ... Laporan ini masih

Documents