Home >Economy & Finance >Sekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P Ph

Sekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P Ph

Date post:21-Jun-2015
Category:
View:4,042 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
menjelaskan sekilas tentang pajak, serta beberapa perubahan PPh yang baru terkait UU no 36 tahun 2008 tentang PPh
Transcript:
  • 1.

2.

  • Pajak adalah :
  • Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • ( UU KUP No.28 Tahun 2007 )

3. FUNGSIPAJAK FUNGSI UTAMA : MENGATUR & MENGANGGARREDISTRIBUSI PENDAPATAN MENDANAI PEMBANGUNANFASILITAS UMUM MEMBIAYAI GAJI APARATURPEMERINTAH DAN NEGARA BANTUAN/SUMBANGANBAGI MEREKA YANG DITIMPA BENCANA ALAMMELALUI BANTUAN SOSIAL

  • Melalui dana perimbangan seperti DAU dan DAK
  • Melalui Subsidi BBM dan non BBM ( pendidikan, kesehatan, pertanian, dsb )

Seperti membangun jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, gedung-gedung sarana publik dan pemerintahan, dsb Seperti bantuan bagi korban bencana alam Tsunami di Aceh dan Jogjakarta, Banjir dan gempa bumi di sebagian pulau jawa dan sekitarnya PERTAHANAN & KEAMANAN 4.

  • NPWP Adalah :
  • 1.N omor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
  • 2.Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
  • terdiri dari 15 (limabelas) digit, 9 (sembilan) digit pertama merupakanKode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan
  • xx.xxx.xxx.xx-624.000

5.

  • SARANA DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
  • TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WP DLM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA.
  • MENJAGA KEERTIBAN DLM PEMBAYARAN PAJAK DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN.
  • TIDAK DIKENAI TARIF PAJAK LEBIH TINGGI DARIPADA YANG TIDAK BER-NPWP
  • BEBAS FISKAL ( MULAI 1 JANUARI 2009 )

6. SYARAT PENDAFTARAN - FOTOCOPY KTP BAGI PENDUDUK INDONESIA - SURAT KETERANGAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

  • FOTOCOPY AKTE PENDIRIAN DAN PERUBAHAN TERAKHIR ATAU SURAT
  • KETERANGAN PENUNJUKAN DARI KANTOR PUSAT BAGI BUT
  • FOTOCOPY KTP DARI SALAH SATU PENGURUS AKTIF
  • SURAT KETERANGAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

ORANG PRIBADI BADAN 7.

  • Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai P engusaha Kena Pajak (PKP).
  • Dalam rangka pengukuhan sebagai PKP tersebut maka akan dilakuan penelitian setempat mengenai keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan.
  • Dengan dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan Faktur Pajak.

8. 9.

  • Undang-Undang No 36 Tahun 2008
  • Tentang Pajak Penghasilan

10. Sumber : UU No 36 tahun 2008 tentang PPh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP Baru) Pasal 17 ayat (1) Berlakumulai1 Januari 2009 11. Aug 26, 2009 Sd Des. 2008 (lama ) (Rp) Mulai 2009( baru) (Rp) WP 13.200.000,- 15.840.000,- WP Kawin 1.200.000,- 1.320.000,- Isteri Bekerja 13.200.000,- 15.840.000,- Tanggungan 1.200.000,- 1.320.000,- Maks. Tanggungan K/3 K/3 12. Aug 26, 2009 T A R I F TARIF LAMA Berlaku sd th pajak 2008: TARIF BARUBerlaku per 1 Januari 2009 (UU PPh No 36 Tahun 2008)u/ tahun pajak 2009 13.

  • Ketentuan S.D 31 Desember 2008 ( tahun pajak 2008 ke bawah ):

Aug 26, 2009 08/26/09 T A R I F

  • Ketentuan berlaku mulai 1 januari 2009 ( tahun Pajak 2009 ):
  • Tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009.
  • Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%.
  • Alasan Perubahan:
  • Tarif tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan pajak atas WP badan.
  • Tarif diturunkan secara bertahap untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain dalam menarik investasi luar negeri

14. Aug 26, 2009 P O T / P U T 15. Aug 26, 2009 P O T / P U T

  • Peraturan Menteri Keuangan No 244/PMK.03/2008 :
  • Tarif PPh Pasal 23 yang semula hanya 15% diubah menjadi sebagai berikut:
    • 15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya;
    • 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.
  • Alasan Perubahan:
  • Memberikan kesederhanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa-jasa dengan menerapkan tarif tunggal 2%.

16. Aug 26, 2009 P A S A L 2 5

  • Fiskal Luar Negeri (FLN) hanya wajib dibayar oleh WP yang bertolak ke luar negeri yang telah berusia lebih dari 21 tahun dan belum memiliki NPWP.
  • Ketentuan ini berlaku sampai dengan tahun 2010 sehingga mulai tahun 2011seluruh WP yang bertolak ke luar negeri tidak perlu membayar FLN .
  • Alasan Perubahan:
  • Mendorong WP untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP.
  • Jangka waktu 2 tahun akan dipergunakan DJP untuk memperbaiki dan mempersiapkan sistem dan administrasi perpajakan sehingga FLN tidak diperlukan lagi.

17. Aug 26, 2009 WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp50 miliarmendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. 18. Aug 26, 2009 08/26/09

  • Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00.
  • Penghitungan pajak yang terutang:
  • Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.
  • Pajak Penghasilan yang terutang:
  • 50% x 28% x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00

19. Aug 26, 2009 08/26/09 Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00. Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang: 1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: (Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 =Rp480.000.000,00 2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: Rp3.000.000.000,00 Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00 Pajak Penghasilan yang terutang: - 50%x 28% x Rp480.000.000,00 =Rp 67.200.000,00 - 28% x Rp2.520.000.000,00 =Rp 705.600.000,00 Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp 772.800.000,00 20. Aug 26, 2009

  • Menegaskan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang selama ini tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan ini, seperti antara lain:
    • Bunga obligasi dan Surat Utang Negara
    • Hadiah undian
    • Pengalihan saham pasangan perusahaan modal ventura
    • Persewaan tanah dan bangunan
  • Memindahkanbunga simpanan koperasiyang semula dikenai PPh Pasal 23 final menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) final.
  • Menambah objek PPh Pasal 4 ayat (2) final meliputi:
    • Penghasilan dari transaksi derivatif; dan
    • Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan real estate.

21. BUNGA ATAS SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI ( PP no 15 Tahun 2009 ) 0 % UNTUK Penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp. 240.000,- per bulan 10 % UNTUK Penghasilan berupa bunga simpanan lebih dariRp. 240.000,- per bulan Dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 Final ( PP no 15 Tahun 2009 ) Berlaku mulai Februari 2009 22.

  • Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifatfinal.
  • Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah
  • ( PPh Pasal 4 (2) ) :