Sekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P Ph

Pajak adalah : Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

( UU KUP No.28 Tahun 2007 )

REDISTRIBUSI PENDAPATAN

MENDANAI PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM

MEMBIAYAI GAJI APARATUR PEMERINTAH DAN NEGARA

BANTUAN/SUMBANGAN BAGI MEREKA YANG DITIMPA

BENCANA ALAM MELALUI BANTUAN SOSIAL

-Melalui dana perimbangan seperti DAU dan DAK-Melalui Subsidi BBM dan non BBM ( pendidikan, kesehatan, pertanian, dsb )

Seperti membangun jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, gedung-gedung sarana publik dan pemerintahan, dsb

Seperti bantuan bagi korban bencana alam Tsunami di Aceh dan Jogjakarta, Banjir dan gempa bumi di sebagian pulau jawa dan sekitarnya

PERTAHANAN & KEAMANAN

FUNGSI UTAMA :MENGATUR & MENGANGGAR

NPWP Adalah :1. Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana

dalam Administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak terdiri dari 15 (limabelas) digit, 9 (sembilan) digit pertama

merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakanxx.xxx.xxx.xx-624.000

1. SARANA DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

2. TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WP DLM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA.

3. MENJAGA KEERTIBAN DLM PEMBAYARAN PAJAK DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN.

4. TIDAK DIKENAI TARIF PAJAK LEBIH TINGGI DARIPADA YANG TIDAK BER-NPWP

5. BEBAS FISKAL ( MULAI 1 JANUARI 2009 )

SYARAT PENDAFTARAN

- FOTOCOPY KTP BAGI PENDUDUK INDONESIA- SURAT KETERANGAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

- FOTOCOPY AKTE PENDIRIAN DAN PERUBAHAN TERAKHIR ATAU SURAT KETERANGAN PENUNJUKAN DARI KANTOR PUSAT BAGI BUT- FOTOCOPY KTP DARI SALAH SATU PENGURUS AKTIF- SURAT KETERANGAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

ORANG PRIBADI

BADAN

Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam rangka pengukuhan sebagai PKP tersebut maka akan dilakuan penelitian setempat mengenai keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan.

Dengan dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan Faktur Pajak.

Undang-Undang No 36 Tahun 2008Tentang Pajak Penghasilan

Sumber : UU No 36 tahun 2008 tentang PPh

Penghasilan Tidak Kena PajakPenghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP Baru)(PTKP Baru)

Pasal 17 ayat (1)Pasal 17 ayat (1)Berlaku mulai 1 Januari 2009

Apr 13, 2023 11

Sd Des. 2008 (lama )

(Rp)

Mulai 2009 ( baru)

(Rp)

WP 13.200.000,- 15.840.000,-

WP Kawin 1.200.000,- 1.320.000,-

Isteri Bekerja 13.200.000,- 15.840.000,-

Tanggungan 1.200.000,- 1.320.000,-

Maks. Tanggungan K/3 K/3

TARIF LAMA Berlaku sd th pajak 2008:

Apr 13, 2023 12

TARIF BARU Berlaku per 1 Januari 2009 (UU PPh No 36 Tahun 2008) u/ tahun pajak 2009

TARIF

Apr 13, 2023 13

Ketentuan S.D 31 Desember 2008 ( tahun pajak 2008 ke bawah ):

04/13/23 13

Ketentuan berlaku mulai 1 januari 2009 ( tahun Pajak 2009 ): Tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009. Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%.Alasan Perubahan: Tarif tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam

pengenaan pajak atas WP badan. Tarif diturunkan secara bertahap untuk meningkatkan daya

saing dengan negara-negara lain dalam menarik investasi luar negeri

TARIF

Apr 13, 2023 14

POT/PUT

Peraturan Menteri Keuangan No 244/PMK.03/2008 :

Tarif PPh Pasal 23 yang semula hanya 15% diubah menjadi sebagai berikut:15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga,

royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya;

2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

Alasan Perubahan: Memberikan kesederhanaan pemotongan PPh

Pasal 23 atas jasa-jasa dengan menerapkan tarif tunggal 2%.

Apr 13, 2023 15

POT/PUT

Fiskal Luar Negeri (FLN) hanya wajib dibayar oleh WP yang bertolak ke luar negeri yang telah berusia lebih dari 21 tahun dan belum memiliki NPWP.

Ketentuan ini berlaku sampai dengan tahun 2010 sehingga mulai tahun 2011 seluruh WP yang bertolak ke luar negeri tidak perlu membayar FLN.

Alasan Perubahan: Mendorong WP untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak dan

memiliki NPWP. Jangka waktu 2 tahun akan dipergunakan DJP untuk

memperbaiki dan mempersiapkan sistem dan administrasi perpajakan sehingga FLN tidak diperlukan lagi.

Apr 13, 2023 16

PASAL

25

Apr 13, 2023 17

WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp50 miliar

mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%

dari tarif normal

yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari

bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

Apr 13, 2023 18

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00.

Penghitungan pajak yang terutang:Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang:50% x 28% x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00

04/13/23 18

Apr 13, 2023 19

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:Rp3.000.000.000,00 – Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:- 50%x 28% x Rp480.000.000,00 = Rp 67.200.000,00- 28% x Rp2.520.000.000,00 = Rp 705.600.000,00Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp 772.800.000,00

04/13/23 19

Menegaskan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang selama ini tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan ini, seperti antara lain:

◦ Bunga obligasi dan Surat Utang Negara◦ Hadiah undian◦ Pengalihan saham pasangan perusahaan

modal ventura◦ Persewaan tanah dan bangunan

Memindahkan bunga simpanan koperasi yang semula dikenai PPh Pasal 23 final menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) final.

Menambah objek PPh Pasal 4 ayat (2) final meliputi:

◦ Penghasilan dari transaksi derivatif; dan◦ Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan

real estate.

Apr 13, 2023 20

BUNGA ATAS SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI( PP no 15 Tahun 2009 )

0 % UNTUK Penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp. 240.000,- per bulan

10 % UNTUK Penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000,- per bulan

Dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 Final( PP no 15 Tahun 2009 )

Berlaku mulai Februari 2009

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. final.

Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah

( PPh Pasal 4 (2) ) :