Sekilas Hukum Pidana

Sekilas Hukum Pidana IndonesiaSekilas Hukum Pidana Indonesia

oleh:oleh:

Sufrensi A. Manan, S,H.Sufrensi A. Manan, S,H.,MH.,MH.

(Advokat & Konsultan Hukum )(Advokat & Konsultan Hukum )

Pengertian Hukum PidanaPengertian Hukum Pidana

- Tidak ada definisi standar Hukum PidanaTidak ada definisi standar Hukum Pidana- Hukum Pidana merupakan hukum yang Hukum Pidana merupakan hukum yang

mengatur hubungan hukum antara mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dengan negaraanggota masyarakat dengan negara

- Hukum Pidana mengatur batasan perilaku Hukum Pidana mengatur batasan perilaku anggota masyarakat dalam aktivitas anggota masyarakat dalam aktivitas sehari-harisehari-hari

Tempat dan Kedudukan Hukum PidanaTempat dan Kedudukan Hukum Pidana

- Hukum Pidana berada di wilayah Hukum Pidana berada di wilayah hukum publikhukum publik

- Mengatur kepentingan umum-Mengatur kepentingan umum-masyarakat secara luas, bukan masyarakat secara luas, bukan kepentingan pribadi/perorangankepentingan pribadi/perorangan

Prinsip Dasar Hukum PidanaPrinsip Dasar Hukum Pidana

Selama tidak ada larangan, berlaku Selama tidak ada larangan, berlaku norma kebolehannorma kebolehan

Hukum Pidana berisi norma larangan Hukum Pidana berisi norma larangan dan perintahdan perintah

Prinsip Dasar Hukum PidanaPrinsip Dasar Hukum Pidana

Ultimum remediumUltimum remedium

- Hukum Pidana adalah senjata Hukum Pidana adalah senjata pamungkas, alternatif terakhir yang bisa pamungkas, alternatif terakhir yang bisa digunakan untuk ‘meluruskan’ perilaku digunakan untuk ‘meluruskan’ perilaku (anggota) masyarakat(anggota) masyarakat

- Hukum Pidana merupakan norma Hukum Pidana merupakan norma hukum yang paling kerashukum yang paling keras

Hukum Pidana tidak berdiri sendiriHukum Pidana tidak berdiri sendiri

Hukum Pidana adalah ilmu yang Hukum Pidana adalah ilmu yang membutuhkan bantuan cabang/disiplin ilmu membutuhkan bantuan cabang/disiplin ilmu yang lain:yang lain:

- SosiologiSosiologi- KriminologiKriminologi- Kedokteran KehakimanKedokteran Kehakiman- ForensikForensik- dan lain-lain…dan lain-lain…

Sumber Hukum PidanaSumber Hukum Pidana

Sumber hukum tertulis:Sumber hukum tertulis:1.1. KUHPKUHP2.2. Undang-undang pidana di luar KUHP (UU Undang-undang pidana di luar KUHP (UU

Tindak Pidana Korupsi, UU Terorisme, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Terorisme, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dll)Tindak Pidana Pencucian Uang, dll)

3.3. Undang-undang non pidana (UU Perbankan, Undang-undang non pidana (UU Perbankan, UU Kesehatan, UU Lingkungan Hidup, dll)UU Kesehatan, UU Lingkungan Hidup, dll)

4.4. Hukum agamaHukum agama

Sumber hukum tidak tertulis:Sumber hukum tidak tertulis:Hukum adatHukum adat

Sumber Hukum PidanaSumber Hukum Pidana

Sumber hukum tidak tertulisSumber hukum tidak tertulis

1.1. Hukum pidana adatHukum pidana adat

2.2. Hukum pidana agamaHukum pidana agama

Dasar-dasar Hukum Pidana IndonesiaDasar-dasar Hukum Pidana Indonesia

Asas nullum delictum nulla poena sine Asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalipraevia lege poenali

““seseorang hanya dapat dihukum seseorang hanya dapat dihukum apabila telah ada ketentuan hukum apabila telah ada ketentuan hukum yang mengatur perbuatan itu terlebih yang mengatur perbuatan itu terlebih dahulu”dahulu”

Dasar-dasar Hukum Pidana IndonesiaDasar-dasar Hukum Pidana Indonesia

Asas LegalitasAsas Legalitas

- Hukum Pidana harus tertulisHukum Pidana harus tertulis- Larangan melakukan analogismeLarangan melakukan analogisme- Larangan berlaku surut, dengan Larangan berlaku surut, dengan

pengecualianpengecualian

Dasar-dasar BerlakunyaDasar-dasar BerlakunyaHukum Pidana IndonesiaHukum Pidana Indonesia

Pasal 2-9 KUHPPasal 2-9 KUHP Asas teritorialitasAsas teritorialitas Asas Nasionalitas AktifAsas Nasionalitas Aktif Asas Nasionalitas PasifAsas Nasionalitas Pasif Asas UniversalitasAsas Universalitas

Dasar-dasar BerlakunyaDasar-dasar BerlakunyaHukum Pidana IndonesiaHukum Pidana Indonesia

Teori Teori locus delictilocus delicti dan dan tempus delictitempus delicti

1.1. Teori perbuatan materilTeori perbuatan materil

2.2. Teori timbulnya akibatTeori timbulnya akibat

3.3. Teori bekerjanya alatTeori bekerjanya alat

DelikDelik

Istilah lain: Istilah lain: peristiwa pidana, perbuatan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tndak pidana, perbuatan yang dapat pidana, tndak pidana, perbuatan yang dapat dihukumdihukum, dll, dll

Delik merupakan peristiwa yang bersifat Delik merupakan peristiwa yang bersifat melanggar hukum, peristiwa mana pelakunya melanggar hukum, peristiwa mana pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar kesalahannya dan pertanggungjawaban adalah kesalahannya dan pertanggungjawaban adalah wajar demi menjamin tertib hukumwajar demi menjamin tertib hukum

Unsur DelikUnsur Delik

1.1. Perbuatan manusia (atau subjek Perbuatan manusia (atau subjek hukum pidana lainnya)hukum pidana lainnya)

2.2. Bersifat melawan hukumBersifat melawan hukum

3.3. Ada kesalahan/Ada kesalahan/schuldschuld

4.4. Perbuatan itu diancam dengan Perbuatan itu diancam dengan sanksisanksi

Subjek Hukum PidanaSubjek Hukum Pidana

Subjek Hukum Pidana adalah setiap Subjek Hukum Pidana adalah setiap orang, yaituorang, yaitu

- pribadi kodrati (naturlijk person); danpribadi kodrati (naturlijk person); dan- pribadi hukum (recht person)pribadi hukum (recht person)

Setiap orang bertanggungjawab atas Setiap orang bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannyaperbuatan yang telah dilakukannya

KausalitasKausalitas

Teori Kausalitas digunakan untuk mencari Teori Kausalitas digunakan untuk mencari sebab terjadinya suatu peristiwa (pidana)sebab terjadinya suatu peristiwa (pidana)

- Setiap peristiwa diakibatkan oleh peristiwa Setiap peristiwa diakibatkan oleh peristiwa yang terjadi sebelumnya (?)yang terjadi sebelumnya (?)

- Penyebab suatu peristiwa adalah peristiwa Penyebab suatu peristiwa adalah peristiwa yang sungguh-sungguh menjadi penyebabnyayang sungguh-sungguh menjadi penyebabnya

- Dengan diketahuinya peristiwa penyebab, Dengan diketahuinya peristiwa penyebab, dapat diketahui pelaku peristiwa itu untuk dapat diketahui pelaku peristiwa itu untuk dimintai pertanggungjawaban hukumdimintai pertanggungjawaban hukum

KesalahanKesalahan

Kesalahan di dalam hukum meliputi Kesalahan di dalam hukum meliputi adanya:adanya:

- Kesengajaan/dolusKesengajaan/dolus, baik dalam arti , baik dalam arti sempit maupun dalam arti luassempit maupun dalam arti luas

- Kelalaian/culpaKelalaian/culpa, baik berupa kelailaian , baik berupa kelailaian berat maupun kelalaian ringanberat maupun kelalaian ringan

Dasar-dasar Penghapus PidanaDasar-dasar Penghapus Pidana

Dasar penghapus pidana merupakan Dasar penghapus pidana merupakan pembatasan terhadap pembatasan terhadap pertanggungjawaban pidana, ia menjadi pertanggungjawaban pidana, ia menjadi pengecualian, yaitu menjadikan pengecualian, yaitu menjadikan seseorang tidak dapat dimintai seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidanapertanggungjawaban pidana

Dasar-dasar Penghapus PidanaDasar-dasar Penghapus Pidana

Dasar-dasar penghapus pidana yang Dasar-dasar penghapus pidana yang menghapuskanmenghapuskan

unsur melawan hukum:unsur melawan hukum:

1.1. Keadaan darurat/Keadaan darurat/noodtoestand noodtoestand (Pasal 48)(Pasal 48)

2.2. Belapaksa/noodweer (Pasal 49 ayat (1) )Belapaksa/noodweer (Pasal 49 ayat (1) )

3.3. Menjalankan perintah undang-undang (Pasal Menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50)50)

4.4. Menjalankan perintah dari pejabat yang Menjalankan perintah dari pejabat yang berwenang (Pasal 51 ayat (1))berwenang (Pasal 51 ayat (1))

Dasar-dasar Penghapus PidanaDasar-dasar Penghapus Pidana

Dasar-dasar penghapus pidana yang menghapuskanDasar-dasar penghapus pidana yang menghapuskan

unsur kesalahan:unsur kesalahan:

1.1. Sakit jiwa (Pasal 44)Sakit jiwa (Pasal 44)

2.2. Anak kecil (UU No. 3/1997 dan UU No. 23/2002)Anak kecil (UU No. 3/1997 dan UU No. 23/2002)

3.3. Daya paksa/Daya paksa/overmachtovermacht (Pasal 48) (Pasal 48)

4.4. Belapaksa berlebihanBelapaksa berlebihan/noodweer excess/noodweer excess (Pasal 39 ayat (Pasal 39 ayat (2))(2))

5.5. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah atas Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah atas dasar itikad baik (Pasal 51 ayat (2))dasar itikad baik (Pasal 51 ayat (2))

Penyertaan/Penyertaan/deelnemingdeelneming

Penyertaan merupakan perluasan Penyertaan merupakan perluasan pertanggungjawaban pidanapertanggungjawaban pidana

Pasal 55:Pasal 55:

1.1. Orang yang menyuruhOrang yang menyuruh

2.2. Orang yang turut sertaOrang yang turut serta

3.3. Orang yang menggerakkan/membujukOrang yang menggerakkan/membujuk

Pasal 56:Pasal 56:

Orang yang membantuOrang yang membantu

Gabungan Delik/Gabungan Delik/SamenloopSamenloop

Dasar Hukum: Pasal 63-71 KUHPDasar Hukum: Pasal 63-71 KUHP

- Melakukan lebih dari satu delik, baik Melakukan lebih dari satu delik, baik dengan satu perbuatan materil ataupun dengan satu perbuatan materil ataupun lebih dari satu perbuatan materillebih dari satu perbuatan materil

- Belum ada putusan hakim atas masing-Belum ada putusan hakim atas masing-masing perbuatan itumasing perbuatan itu

- Pemidanaannya disatukan, berdasarkan Pemidanaannya disatukan, berdasarkan bentuk gabungan delikbentuk gabungan delik

Gugurnya Peristiwa PidanaGugurnya Peristiwa Pidana

1.1. Ne bis in idemNe bis in idem (Pasal 76 KUHP) (Pasal 76 KUHP)

2.2. Pelaku meninggal dunia (Pasal 77 Pelaku meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)KUHP)

3.3. Daluwarsa penuntutan (Pasal 78-Daluwarsa penuntutan (Pasal 78-79 KUHP)79 KUHP)

Terima Kasih…Terima Kasih…