Sejarah Hukum (S2).ppt

SEJARAH HUKUM

Dr. H. Abdul Rokhim, SH, MHPROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANAUNIVERSITAS ISLAM MALANG

PENGERTIAN SEJARAH HUKUMLegal HistoryLaw -- Legal = (dari ius ke lege)

History : his + story (joke: Harold J. Berman) History : fakta/peristiwa yg terjadi di masa lampau

Sejarah Hk: Hukum atau sistem hk yg ada atau berlaku di suatu masy atau negara tertentu pada masa lampau

Sejarah Hk Hk Positif (ius constitutum) ius constituendum

INTRODUKSI & PERKEMBANGAN SISTEM HK ASING KE DALAM TATA HK NASIONAL1. Sistem hk: keseluruhan aturan yang secara ajeg diterapkan oleh masy dan/atau yang secara relatif ditegakkan oleh suatu struktur otoritas tertentu dalam masy atau negara.

2. Sistem hk asing: (dhi sistem hk Eropa/ Belanda) berakar dari tradisi hk Indo-Jerman dan Romawi Kristiani

3. Tata hk nasional: bersumber/berbasis pada 3 sub sistem hk, yaitu: (1) hk adat; (2) hk Islam; dan (3) hk Barat.

4. Introduksi sistem hk asing via: kolonialisasi, hub. dagang, penyebaran agama, akulturasi, dll.

PERKEMBANGAN TATA HUKUM DI INDONESIAPeriode 1840-1890: sangat dipengaruhi kebijakan liberalisme, untuk para pemodal Eropa yg melakukan usaha perkebunan besar di daerah koloni HB;2. Periode 1890-1940: pasca cultuurstelsel, amat dipengaruhi politik etik (etische politiek) pemerintah HB, untuk kemajuan penduduk pribumi;3. Periode 1940-1950: dekolonisasi; masa transisi kekuasaan: kebijakan nasional mencoba melepaskan diri dari kebijakan kolonial dan tradisi yang feodal.

PERIODE 1840-1890a. 1840-1860: kritik thd politik eksploitasi kasar (via monopoli dagang (VOC) dan cultuurstelsel).b. 1860-1890: naiknya pengaruh partai politik berhaluan liberal di Belandac. Liberalisme berpengaruh pada kebijakan dan perkembangan praktek hk di Hindia Belanda (HB), a.l.1. Grondwet 1848 (diundangkan) 2. Regeringsreglement (RR) 1854d. kebijakan hk scr sadar (bewuste rechtspolitiek), tujuan: (1) mengontrol kekuasaan raja & aparat eksekutif di HB; (2) perlindungan hk yang lebih pasti kpd pengusaha dan penduduk di daerah jajahan.

Transplantasi sistem hk asing ke dlm tata hk masy kolonial (1890-1940)A. Politik hk (rechtspolitiek):Asas KonkordansiAsas Ketunggalan hk (eenheidsbeginsel) atau unifikasi hk (BW, WvS, WvK, HIR dll)

B. Politik etis diwujudkan dg:Menghormati hak-hak kultural pribumiMempertimbangkan eksistensi kaidah hk agama (Islam) dan hk adat.

IDE SUPREMASI HUKUM(Supremacy of Law)

Menjamin kebebasan setiap warga dan persamaan di dpn hk (equality before the law): pengaruh Revolusi Perancis (1789) dg semboyan liberte, egalite et fraterniteRR 1854: landasan konstitusional pertama yang memasukkan ide Rechtsstaat (Rule of Law), dg tujuan melindungi: (1) kepentingan penduduk negeri (asing) di daerah jajahan; (2) kepentingan swasta bebas (sesuai cita liberalisme); (3) kepentingan rakyat pribumi.Mewujudkan machtenscheiding (separation du pouvoir; separation of power) sesuai paham Trias Politica (Montesquieu), dg tujuan menghilangkan konsentrasi kekuasaan di tangan Residen (ps 79 RR).Melaksanakan asas legalitas dlm setiap proses pemidanaan (ps 88 RR; ps 1 WvS).Melarang pemidanaan yang menyebabkan hilangnya hak-hak perdata seseorang (ps 89 RR; ps 2 BW).

PERIODE 1940-1950

Realitas golongan penduduk di HB yg plural. 3 gol. Penduduk di HB: (1) Eropa/dipersamakan; (2) Timur Asing (Tionghoa & non Tionghoa); (3) Pribumi/Inlanders (ps 131 IS)Penolakan dari eksponen partikularis (C. van Vollenhoven): mengapa hk pribumi yg berlaku bagi mayoritas penduduk HB justru harus diabaikan oleh hk Eropa yg berlaku bagi penduduk HB yg minoritas?Dasawarsa 1920-an ide C. van Vollenhoven disokong oleh yuris-yuris pribumi, a.l. Supomo.

KEBIJAKAN UNIFIKASI & KODIFIKASI HK DI TENGAH PRAKTEK PLURALISME HKLangkah ganda pendukung liberalisme:1. Langkah idiil dan pragmatik diwujudkan dg: mempositifkan hk-hk materiil (hk perdata/dagang) via kodifikasi;2. Menata struktur dan prosedur organisasi peradilan yg lebih profesional dan independen (bebas dari intervensi eksekutif).Tujuan: menjamin kepastian hkKesulitan implementasi: keberagaman (pluralisme) nilai-nilai & keyakinan masy di daerah koloni HB

PERIODE 1940-1950

Masa transisi kekuasaan (dekolonisasi)Proklamasi 17-8-1945: titik kulminasi dari hk kolonial ke hk nasional.18-8-1945: UUD 1945 sbg sumber hk tertinggi disahkan, menggantikan IS (Indische Staatsregeling):Menghindari wetvacuum (ps II AP UUD 1945)Ide melepaskan hk kolonial, dan menggantinya dg hk nasional yg bersendi pd hk adat yg plural: sulit dlm realisasi (pembentukan dan penerapannya).- Ketergantungan pd hk eks kolonial: belum siap atau politik hk dari rezim yg sedang berkuasa?

DUALISME (PLURALISME) HK1. Dualisme di bid hk substantif (hk materiil):WvS (KUHP) dan Hk Pidana Adat;BWdan Hk Perdata Adat

2. Dualisme organisasi serta hk acara peradilan (hk formil):Peradilan Adat (Kadi), Mahkamah Syariah, Landraad dan Raad van Justitie;HIR/RBg dan Rv

DINAMIKA SOSIAL POLITIK DALAM PERKEMBANGAN HK DI INDONESIA

Menetapkan kaidah hk yg dinyatakan berlaku sbg hukum positif;Menetapkan lembaga pembentuk dan penegak kaidah hk; Pengadaan personil penyelenggara hk, lewat pendidikan hk dan pengembangan profesionalisme.

KARAKTER HUKUM BARAT YANG HENDAK DITRANSPLANTASIKAN KE HBHukum barat bersifat positif, yakni dinyatakan secara eksplisit dalam pasal-pasal/ayat-ayat yg tertulis (corpus iuris), demi kepastian hk;Dilandasi oleh keyakinan ideologik bahwa hukum berstatus supreme, mengatasi norma-norma sosial lain yg belum dipositifkan (ius) sebagai UU (lege);Memiliki karakter historisitas, yakni selalu berada dalam suatu proses perubahan dialektik-dialogik terus-menerus menuju kesempurnaan fungsional;Dirawat dan dikelola secara eksklusif oleh kaum profesional;Ditunjang institusi pendidikan universiter di bidang hukum.

DOKTRIN SUPREMASI HUKUM

Doktrin Supremasi hk, the supreme state of law atau the supreme law state, atau Rechtsstaat, secara salah kaprah diartikan negara hukum, mestinya status hukum tertinggi.Akhir abad 18, bersamaan dg revolusi penggulingan kekuasaan raja-raja absolut, hukum positif didudukkan pada status tertinggi, demi menjamin kepastian hukum dalam bentuk UU (lege) dan perawatan serta aplikasinya harus dikerjakan berdasarkan keahlian yang dilandasi etika. Pengaruh doktrin tersebut di hanya di Eropa, tetapi juga berimbas pada negeri-negeri jajahannya, termasuk di HB (dasawarsa ke-4 abad 19).

BEWUSTE RECHTSPOLITIEK (1840-an)Bewuste Rechtspolitiek: adalah suatu kebijakan yg memberikan arah baru dalam perkembangan hukum di HB, yakni kebijakan yg secara sadar memperhatikan penataan tertib kehidupan negeri jajahan berdasarkan hukum Barat. 2. Kontroversi: apakah tradisi hukum Barat dapat dimanfaatkan untuk menata tertib hukum di suatu negeri yang bertradisi hukum lain (hk adat)? 3. Proses tranplantasi organisasi dan institusi hukum Barat di Bumi Nusantara (HB) menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait masalah pluralisme sosio-kultural di HB (baca: Indonesia). 4. Karakteristik tradisi hukum Barat akhirnya terdistorsi sepanjang proses dalam tatanan-tatanan yang serba dualistis.

PAHAM LIBERALISME DALAM REALISASI BEWUSTE RECHTSPOLITIEK DI HB 1. Introduksi hukum Barat ke HB (pertengahan abad 18) didorong oleh kebijakan politik di Belanda yang dikuasai oleh para politisi liberal.2. Introduksi ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada penduduk gol. Eropa tetapi juga kepada seluruh anak negeri di negari jajahan.3. Ada 2 motivasi: (1) motivasi ideal, demi terjaminnya nilai-nilai kemanusiaan yang universal, bebas dari perbudakan; (2) motivasi pragmatik, demi tercapainya kemakmuran anak negeri tanpa kecuali, melalui usaha-usaha ekonomik.

MOTIVASI IDEAL BEWUSTE RECHTSPOLITIEK 1. Motivasi ideal dibangkitkan oleh para politisi liberal di Parlemen Belanda.2. Tujuannya: mendayagunakan hukum di daerah jajahan guna membebaskan anak manusia tanpa kecuali, dari segala bentuk absolutisme kekuasaan pemerintahan.3. Hukum harus difungsikan untuk memajukan perlindungan kebebasan dan hak-hak warga masyarakat.4. Hukum kebiasaan dan pranata agama orang-orang pribumi (de gewoonte en godsdienstige instellingen der inlanders) dipandang tidak berkembang, karena itu untuk memberikan perlindungan seperti itu, baru bisa dilakukan dengan menundukkan seluruh penduduk pribumi di bawah yurisdiksi hukum kodifikasi Belanda atas dasar unifikasi hukum.5. Polemik pro-kontra terjadi, keberatan tehadap kebijakan unifikasi hukum baik dilihat dari pertimbangan biaya maupun pertimbangan sosial-kultural.6. Jalan tengahnya, adalah kebijakan Vrijwillige Onderwerping dan Toepasselijke Verklaring.

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

SEKIAN

*