SATKER DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI (109002) TAHUN … · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah program pencegahan dan pengendalian penyakit (satker 05) satker dinas

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

(SATKER 05)

SATKER DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI (109002)

TAHUN 2018

ii

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Jambi disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden

RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan

LAKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN/RB no 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan

program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis

realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provonsi Jambi serta hambatan dan permasalahan

yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jambi, 21 Februari 2019

dr. SAMSIRAN HALIM

NIP. 19600517 198712 1 002

iii


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja

tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang: pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama organisasi, penjelasan

yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indicator kinerja sampai

dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Secara garis besar Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah berhasil

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang di embannya dalam pencapaian kinerja

tahun 2018 dengan capaian rata-rata sasaran strategis sebesar 83.3% persen, meskipun di satu

sisi ada yang melebihi target dan ada yang tidak mencapai target yang direncanakan.

Walau pencapaian Penetapan Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

sudah dianggap cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih dirasakan ada beberapa hal

belum sesuai dengan harapan. Perencanaan yang kurang matang dalam

mengimplementasikan rencana kerja merupakan salah satu permasalahan yang

mengakibatkan salah satu target penetapan kinerja tidak tercapai.

Pencapaian sasaran strategis Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi harus

ditingkatkan untuk tahun anggaran selanjutnya, sehingga beberapa perbaikan dan

tindaklanjut mutlak diperlukan. Keberhasilan pencapaian target sendiri disamping ditentukan

oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama

dengan unit-unit lain di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi serta institusi terkait

lainnya. Semoga kedepannya, kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang

sudah relative baik ini dapat terus dipertahankan dan dapat memberikan dampak yang

signifikan dalam rangka menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular

dan tidak menular serta meningkatkan kesehatan jiwa.

iv


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... iii

DAFTAR ISI ................................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ v

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... vi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. vii

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................... 8

1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 8

1.2 Visi dan Misi ........................................................................................................ 9

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................... 12

1.4 Sumber Daya Manusia .......................................................................................... i

1.5 Sistematika Penulisan ........................................................................................ 17

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .......................................................................... 20

2.1 Perencanaan Kinerja .......................................................................................... 20

2.2 Perjanjian Kinerja .............................................................................................. 25

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 28

3.1 Capaian kinerja .................................................................................................. 28

3.2 Realisasi Anggaran ............................................................................................ 57

BAB 4 PENUTUP ......................................................................................................... 60

4.1 Kesimpulan ........................................................................................................ 60

4.2 Tindak Lanjut ..................................................................................................... 61

v


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi

Tahun 2018………………………………………………………….. 22

Tabel. 2.2. Perjanjian Kinerja Satker Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

(109002) Tahun 2018……………………………….………………. 25

Tabel 3.1 Persentase penemuan kasus kusta tanpa cacat

tahun 2017 – 2018…………………………………………………… 39

Tabel 3.2 Persentase persentase kasus HIV yang diobati

tahun 2016 – 2018…………………………………………………… 44

Tabel. 3.3 Realiasasi anggaran masing-masing indikator tahun 2018………… 58

vi


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi……………………. 16

vii


DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja TA 2018………………………………………………….…… 63

8


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatantahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan

sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan

pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) adalah: 1)

meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2) meningkatnya pengendalian

penyakit; 3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama

di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan

kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN

Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6)

meningkatkan responsivitas system kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan

melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS.

RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015

dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan

nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)

telah menyusun Rencana Aksi Program P2P tahun 2015 – 2019 yang merupakan jabaran

kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P termasuk langkah-langkah antisipasi tantangan

program selama lima tahun mendatang. Dalam perkembangannya Renstra yang telah disusun

memerlukan penyesuaian terkait dengan GERMAS, PIS PK dan SPM sehingga pada tahun

2018 dilakukan revisi Renstra Kementerian Kesehatan dengan nomor

HK.01.07/MENKES/422/2017. Sesuai amanat Menteri Kesehatan, dengan diterbitkannya

Renstra Revisi, maka unit utama harus menjabarkan dalam Rencana Aksi Program Direktorat

Jenderal P2P. Pada revisi RAP Ditjen P2P Tahun 2018 terjadi perubahan indicator dan telah

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit.

62


Dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Jambi 2005-2025, yaitu JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN

SEJAHTERA.

Pembangunan kesehatan di Provinsi Jambi yang selama ini dilaksanakan telah cukup

berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian derajat kesehatan di

Provinsi Jambi masih terhitung rendah apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi

tetangga. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk

yang antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi, anak balita dan

ibu maternal serta tingginya proporsi balita yang menderita gizi kurang, masih tingginya

angka kematian akibat penyakit menular, kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap

pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah, belum meratanya pemenuhan tenaga

kesehatan dan terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan serta belum optimalnya alokasi

pembiayaan kesehatan

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jambi atas pelaksanaan tugas dan

fungsi selama Tahun 2018. Disamping itu, laporan kinerja ini merupakan pelaksanaan amanat

peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau

bahan evaluasi guna peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan.

1.2 Visi dan Misi

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 mengikuti Visi dan Misi

Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong - royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini

dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan

negara hukum.

10


3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin

diwujudkan yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya

seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terdapat

dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status

kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan

masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status

kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu

bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

62


Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impactatauoutcome) dalam

peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang akan dicapai yakni sebagai

berikut:

1. 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 Menurunnya angka kematian ibu

dari menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian Kesehatan

yakni menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara berhasil-guna dan

berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina kesehatan, pencegahan dan pengendalian

penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah

kesehatan jiwa dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program

P2P.

Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yaitu Terwujudnya Provinsi Jambi

yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS

2021) Upaya untuk mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui 6 misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan

partisipatif yang berorientasi pada pelayanan public

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan

berkesetaraan gender

3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran

hukum masyarakat;

4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan

yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)

berwawasan lingkungan

5. Meningkatkan aksebilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan

sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;

12


6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

1.3.1. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , serta Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tungsi, serta Tata Kerja Dinas

Kesehatan Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan,

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dinas kesehatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan,

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan,

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebagaimana yang telah ditetapkan,

dijabarkan menjadi tugas dan fungsi mulai dari eselon III sampai dengan eselon IV,

selanjutnya dijabarkan lagi menjadi uraian tugas sesuai dengan program dan kegiatan.

Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut: Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2016 – 2021 (Revisi) Halaman 8

1. Kepala Dinas,

2. Sekretariat,

3. Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas),

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P),

5. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes),

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK),

7. UPTD, dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari unsur-unsur organisasi maka tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat eselon III

adalah sbb :

62


1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan koordinasi,

pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi

dilingkungan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional tugas administrasi dilingkungan Dinas

Kesehatan Daerah,

b. Pengkoordinasian pelaksana tugas dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh

unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah,

c. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi dilingkungan Dinas Kesehatan

Daerah,

d. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan

Daerah,

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2016 – 2021 (Revisi) Halaman 9

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan

keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat

mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan olahraga,

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi


kerja dan olahraga,

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi


kerja dan olahraga,

14


d. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang kesehatan keluarga,

gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga,

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,

promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

olahraga,

f. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya, dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.


3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu dinas dalam

rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

survailance dan Imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit penular, pencegahan,

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan Imunisasi,

pencegahan, pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak

menular dan kesehatan jiwa,

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan Imunisasi,



c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan Imunisasi,



d. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang surveilans dan

Imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa,

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang survailans dan Imunisasi, pencegahan,

pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa,


f. Pelaksanaan bimbingan pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya, dan

62


g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan

kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan

mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan primer dan tradisional,

pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan,

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan primer dan

tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan,

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan primer dan tradisional,


d. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang kesehatan primer dan

tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan,

e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan tradisional,


f. Pelaksanaan bimbingan pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya, dan


g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan

mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional, dibidang kefarmasian, alat kesehatan

dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia

kesehatan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan

dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia

kesehatan;

16


c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;

d. Koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan


e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan


f. Pelaksanaan bimbingan pembinaan dan penilaian terhadap staf ;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

1.3.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 08 Tahun 2016, Tanggal 07

November 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Susunan

Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut;

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

1.3.3 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2018, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

dengan distribusi pegawai di seksi surveilans dan imunisasi 18 orang, seksi pengendalian

penyakit Menular 23 orang, dan seksi penyakit tidak menular dan keswa 16 orang.

62


Grafik.1.1 Distribusi Pegawai berdasarkan pendidikan seksi surveilans dan

imunisasi tahun 2018

Dari grafik diatas diketahui distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan di seksi

surveilans dan imunisasi yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3 (tiga) orang,

Diploma tiga (DIII) sebanyak 2 (dua) orang, Strata satu (S1) sebanyak 11 (sebelas) orang,

Strata dua (S2) sebanyak 1 (satu) orang dan Strata tiga (S3) seanyak 1 (satu) orang.

Grafik.1.2 Distribusi Pegawai berdasarkan pendidikan seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular tahun 2018

18



Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA)

sebanyak 3 (tiga) orang, Diploma tiga (DIII) sebanyak 4 (empat) orang, Strata satu (S1)

sebanyak 6 (enam) orang, Strata dua (S2) sebanyak 2 (dua) orang.

Grafik.1.3 Distribusi Pegawai berdasarkan pendidikan seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular tahun 2018


Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA)

sebanyak 1 (satu) orang, Diploma tiga (DIII) sebanyak 4 (empat) orang, Strata satu (S1)

sebanyak 13 (empat belas) orang, Strata dua (S2) sebanyak 4 (empat) orang.

62


Grafik 1.4. Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan fungsional dibidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit (P2P) tahun 2018

Dari grafik diatas diketahui distribusi pegawai berdasarkan jabatan fungsional di

Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit yaitu Fungsional Umum di seksi Surveilans

sebanyak 17 (tujuh belas) orang, seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

sebanyak 16 (enam belas) orang dan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Untuk Fungsional Epidemiologi di seksi Surveilans

sebanyak 1 (satu) orang, seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

sebanyak 1 (satu) orang dan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular belum

ada.

20


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga dokumen

Perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan,

Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan perencanaan tahunan.

Perencanaan 5 tahunan Dinas Kesehatan Provinsi khususnya dana Dekonsentrasi berasal dari

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit, Rencana Aksi Kegiatan Direktorat pada Ditjen P2P dan Rencana

Kerja (Renja) Ditjen P2P. Sasaran dan indikator kinerja sasaran kemudian dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi.

Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015-2019

adalah sebagai berikut:

1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate, sebesar 90% pada akhir

tahun 2019.

2. Prevalensi HIV, sebesar <0,5% pada akhir tahun 2019.

3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebesar 300 Kabupaten/Kota pada

akhir tahun 2019.

4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 34 Provinsi pada akhir tahun 2019.

5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebesar 35 Kabupaten Kota pada akhir

tahun 2019.

6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

tertentu, sebesar 40% pada akhir tahun 2019.

7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, sebesar 100%

pada akhir tahun 2019.

8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

minimal 50%, sebesar 50% pada akhir tahun 2019.

62


9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

dan/atau Napza, sebesar 280 Kab/Kota pada akhir tahun 2019.

Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator untuk Direktorat dan

Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai berikut

22


Tabel 2.1.

Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi

Tahun 2018

Indikator Kinerja pada RAP

Ditjen P2P

Indikator Kinerja pada RAK

Direktorat/Setditjen P2P

Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi

Dinas Kesehatan Provinsi

1. Persentase cakupan keberhasilan

pengobatan TB/Success Rate

1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana

sesuai standar

1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana

sesuai standar

2. Prevalensi HIV 2. Persentase kasus HIV yang diobati 2. Persentase kasus HIV yang diobati

3. Jumlah provinsi dengan eliminasi

kusta

3. Persentase cakupan penemuan kasus baru

kusta tanpa cacat

3. Persentase cakupan penemuan kasus baru

kusta tanpa cacat

4. Jumlah kabupaten/kota mencapai

eliminasi malaria

4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1

per 1.000 penduduk

4. Persentase kasus malaria positif yang di

obati sesuai standar

5. Jumlah kabupaten/kota dengan

eliminasi filariasis

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria

berhasil menurunkan angka Mikrofilaria

menjadi 1%

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis

yang melakukan POPM

6. Persentase Penurunan kasus

Penyakit yang Dapat Dicegah

Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu

6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan

yang mendapat imunisasi dasar lengkap

6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan


7. Persentase anak usia 12-24 bulan yang

mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib

Lanjutan

62



Ditjen P2P





7. Persentase Kab/Kota yang

melaksanakan kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%

8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan

pengendalian PTM terpadu



9. Persentase desa/kelurahan yang

melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu) PTM

8. Persentase desa/kelurahan yang




kegiatan deteksi dini kanker payudara dan

leher rahim pada perempuan usia 30-50

tahun




tahun


deteksi dini dan rujukan kasus katarak


deteksi dini dan rujukan kasus katarak

8. Persentase Kabupaten/ Kota yang

mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah

12. Persentase kab/kota yang mempunyai

kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah

11. Jumlah kab/kota yang mempunyai

kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah

13. Persentase respon penanggulangan

terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian

luar biasa (KLB) untuk mencegah

terjadinya KLB di kabupaten/kota

12. Persentase respon penanggulangan

terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian



24



Ditjen P2P





14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu

melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit infeksi emerging

13. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu

melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit infeksi emerging

9. Jumlah kab/kota yang memiliki

puskesmas yang

menyelenggarakan upaya

kesehatan jiwa dan / atau Napza

15. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas

yang menyelenggarakan upaya kesehatan

jiwa dan / atau Napza

14. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas

yang menyelenggarakan upaya kesehatan

jiwa dan / atau Napza

16. Jumlah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan

Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor

(IPWL)

15. Jumlah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan

Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor

(IPWL)

17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan

upaya pencegahan dan pengendalian

masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di

30% SMA dan yang sederajat

16. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan




- 18. Persentase Satker Program P2P yang

memperoleh nilai SAKIP dengan hasil

minimal AA

17. Persentase layanan dukungan manajemen

dan pelaporan satker dekonsentrasi

25


2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktorat Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan dan

kesepakatan kinerja antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktur Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran

Ditjen P2P pada akhir Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi

disusun berdasarkan pada indikator yang tertuang dalam RAK dan Renjaserta telah

mendapat persetujuan anggaran. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin

dicapai Dinas Kesehatan Provinsi dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018

adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2. Perjanjian Kinerja Satker Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

(109002) Tahun 2018

No Sasaran Indikator Kegiatan Target

1. Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan


95%

2. Kabupaten/Kota yang melakukan

pemantauan kasus penyakit berpotensi

kejadian luar biasa (KLB) dan

melakukan respon penanggulangan

terhadap sinyal KLB untuk mencegah

terjadinya KLB

Persentase respon penanggulangan

terhadap sinyal kewapadaan dini

kejadian luar biasa (KLB) untuk

mencegah terjadinya KLB di

kabupaten/kota

80%

3. Meningkatnya pencegahan dan

pengendalian penyakit tular vector dan

zoonotic

Persentase kasus malaria positif yang di


95%

4. Menurunnya penyakit menular

langsung

Persentase cakupan penemuan kasus

baru kusta tanpa cacat

91%


langsung

Persentase kasus TB yang ditatalaksana

sesuai standar

79%


langsung

Persentase kasus HIV yang diobati 52%

7. Menurunnya angka kesakitan dan Persentase Puskesmas yang 40%

26


kematian akibat penyakit tidak

menular; Meningkatnya pencegahan

dan penanggulangan penyakit tidak

menular

melaksanakan pengendalian PTM

terpadu

8. Menurunnya angka kesakitan dan




menular

Persentase desa/kelurahan yang



40%

9. Menurunnya angka kesakitan dan




menular

Persentase puskesmas yang

melaksanakan kegiatan deteksi dini

kanker payudara dan leher rahim pada

perempuan usia 30-50 tahun

35%

10. Meningkatnya kesehatan jiwa dan

meningkatnya pencegahan

penyalahgunaan napza

Jumlah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan upaya pencegahan

dan pengendalian masalah

penyalahgunaan Napza di lnstitusi

Penerima Wajib Lapor (IPWL)

8


meningkatnya pencegahan

penyalahgunaan napza

Jumlah Provinsi yang


dan pengendalian masalah kesehatan

jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan

yang sederajat

1 (185 SMA)

12. Meningkatnya Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Pada

Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Persentase layanan dukungan

manajemen dan pelaporan satker

dekonsentrasi

100%

62


Pada Perjanjian Kinerja Satker Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (109002) Tahun

2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3,821,092,000,- (Tiga miliar

delapan ratus dua puluh satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

28


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

per setiap indikator:

1. Indikator: Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar

lengkap

1) Definisi Operasional: Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap meliputi 1 dosis Hep B pdusia 0-7 hari, 1 dosis

BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis

campak selama kurun waktu 1 tahun.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu

dibagi jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup (surviving infant) di

suatu wilayah pada kurun waktu yang sama di kali 100%.

3) Capaian Indikator

Grafik 3.1 target dan capaian indikator Persentase anak usia 0-11 bulan

yang mendapat imunisasi dasar lengkap tahun 2018

62


Dari grafik diatas diketahui capaian indikator Persentase anak

usia 0-11 bulan yang mendapatimunisasidasarlengkap tahun 2018

sebesar 100.2%, capaian ini telah melebihi dari target yang diharapkan

yaitu 95%

Grafik 3.2 Target, Capaian dan Kinerja indikator persentase anak usia 0-

11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap tahun 2018

Dari grafik diatas diketahui capaian indikator Persentase anakusia

0-11 bulan yang mendapatimunisasidasarlengkap tahun 2018 sebesar

100.2%, capaian ini telah melebihi dari target yang diharapkan yaitu 95%

dengan kinerja 105,47%.

30


Grafik 3.3 Grafik Target dan Capaian indikator persentase anak usia 0-11

bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap tahun 2016-2018

Dari grafik diatas diketahui capaian indikator Persentase anak

usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dua tahun

terakhir telah mencapai target dimana pada tahun 2016 sama dengan

target yang diinginkan yaitu sebesar 95%, ditahun 2017 capaian sebesar

96% dan ditahun 2018 capaian sebesar 100.2% Indikator ini telah

mencapai target yang diharapkan.

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Adapun upaya-upaya lain untuk mencapai target indikator

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

antara lain yaitu:

1. Workshop petugas dalam rangka imunisasi rutin

2. Bimbingan teknis pelaksanaan imunisasi

3. Distribusi logistik untuk Imunisasi

4. Workshop petugas imunisasi dalam rangka pengenalan antigen baru

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan imunisasi dalam rangka

pengenalan antigen baru

62


5) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Ada beberapa hal yang mempengaruhi tercapainya indikator ini

antara lain ketersediaan SDM yang cukup memadai, alur pelaporan

bersifat online dan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.

6) Kendala/masalah yang dihadapi

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai

target output yang diinginkan yaitu:

a. Cakupan Tinggi namun belum merata, masih ada desa/wilayah yang

berpotensi terjadinya KLB PD3I

b. Kurangnya dukungan pemerintah daerah

c. Masih tingginya mutasi petugas pada tingkat puskesmas

7) Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi kendala yang telah diidentifikasi dilakukan

pemecahan masalah sebagai berikut:

a. Petugas kab/kota dan puskesmas diharapkan melakukan kegiatan

DOFU yang bertujuan untuk menutup wilayah/desa yang cakupannya

masih rendah,

b. Kabupaten/kota agar membuat Peraturan Bupati/Walikota sebagai

dasar untuk penguatan dukungan Pemda terhadap program imunisasi

c. Petugas yang baru dilatih diharapkan tidak dipindahkan pada

program lainnya minimal 3 tahun setelah mengikuti pelatihan

8) Efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian indikator Persentase anak usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkap adalah 100.2% (105.47%) dan

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan imunisasi

sebesar 99.18% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan

sebesar 6.29%.

2. Indikator Presentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini

kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

32


1) Definisi Operasional: Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini

pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun

waktu satu tahun.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun

waktu satu tahun dibagi Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang muncul

pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas di

kab/kotatersebut di atas di kali 100%.


Grafik 3.4 Target dan capaian indikator persentase respon

penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa

(KLB) untuk mencegah terjadinya KLB Kabupaten/ Kota

Dari grafik diatas diketahui capaian indikator persentase respon


(KLB) untuk mencegah terjadinya KLB Kabupaten/ Kota tahun 2018


yaitu 80%

62


Grafik 3.5 Target, capaian dan kinerja indikator persentase respon





(KLB) untuk mencegah terjadinya KLB Kabupaten/ Kota tahun 2018


yaitu 80% dengan kinerja 124%.

Grafik 3.6 Target dan capaian indikator persentase respon



Tahun 2016-2018

34




(KLB) untuk mencegah terjadinya KLB Kabupaten/ Kota dua tahun

terakhir telah mencapai target dimana pada tahun 2016 capaian indikator

sebesar 92%, ditahun 2017 capaian sebesar 99.6% dan ditahun 2018

capaian sebesar 99.2% Indikator ini telah mencapai target yang

diharapkan.



persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini

kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB Kabupaten/

Kota yaitu melalui kegiatan Penyelidikan Epidemiologi KLB dan Wabah

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan





Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai

target output yang diinginkan yaitu:

1. Kurangnya dukungan pemerintah daerah

2. Kurangnya Koordinasi lintas sektor dan lintas program

3. Masih tingginya mutasi petugas pada tingkat puskesmas




1. Kabupaten/kota agar membuat Peraturan Bupati/Walikota sebagai

dasar untuk penguatan dukungan Pemda terhadap program imunisasi

2. Advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kebijakan, lintas sektor

dan lintas program yang terkait

3. Petugas yang baru dilatih diharapkan tidak dipindahkan pada


62



Capaian indikator persentase respon penanggulangan terhadap

sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) adalah 99.2% (124%)

dan dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran Layanan

kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB sebesar 93.61% yang berarti

terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 30.39%.

3. Indikator: Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati sesuai standart

1) DefinisiOperasional: Persentase Pasien positif malaria yang

mendapatkan pengobatan sesuai standart tatalaksana malaria.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah pasien positif malaria yang

mendapatkan pengobatan sesuai standart tatalaksana malaria dibagi

jumlah pasien positif malaria dikali 100%


Grafik 3.7 Target, capaian dan kinerja indikator Persentase Pasien positif

malaria yang mendapatkan pengobatan sesuai standart tatalaksana

malaria.

Dari grafik diatas diketahui capaian indikator persentase malaria

yang diobati sesuai standar tahun 2018 sebesar 100%, capaian ini telah

melebihi dari target yang diharapkan yaitu 95% dengan kinerja 105%.

36


Grafik 3.8 Target dan capaian indikator persentase kasus malaria positif

yang diobati sesuai standar tahun 2016-2018

Dari grafik diatas diketahui capaian indikator persentase

kasusmalaria positif yang diobati sesuai standar dua tahun terakhir telah

mencapai target dimana pada tahun 2016 capaian indikator sebesar

100%, ditahun 2017 capaian sebesar 100% dan ditahun 2018 capaian

sebesar 100% Indikator ini telah mencapai target yang diharapkan yaitu

95%



persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar melalui

kegaiatn sebagai berikut:

1. Pre Assesment Penilaian Eliminasi Malaria

2. Post Eliminasi Malaria melalui kegiatan penemuan kasus aktif respon

1-2-5

3. Re-Orientasi Eliminasi Malaria

62


5) Analisa PenyebabKeberhasilan/Kegagalan





1. Kurangnya dukungan pemerintah daerah




1. Kabupaten/kota agar membuat Peraturan Bupati/Walikota sebagai

dasar untuk penguatan dukungan Pemda terhadap program malaria

2. Advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kebijakan, lintas sektor

dan lintas program yang terkait

3. Petugas yang baru dilatih diharapkan tidak dipindahkan pada program

lainnya minimal 3 tahun setelah mengikuti pelatihan


Capaian indikator indikator persentase kasus malaria positif yang

diobati sesuai standar adalah 100% (105%) dan dibandingkan dengan

capaian realisasi anggaran Layanan Capaian Eliminasi Malaria sebesar

93.65% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar

11.35%.

4. Indikator: Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat.

1) Definisi Operasional: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang (cacat

tingkat 0) diantara total kasus baru yang ditemukan di suatu wilayah

dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang

ditemukan (cacat tingkat 0) dibagi jumlah kasus baru yang ditemukan

dalam periode 1 tahun di kali 100%.

38



Grafik 3.9 Target, capaian dan kinerja indikator Persentase cakupan

penemuan kasus baru kusta tanpa cacat.

Dari grafik diatas diketahui capaian persentase kasus kusta tanpa

cacat belum mencapai target yaitu sebesar 80 % dan target yang

diinginkan yaitu sebesar 91%.

Berikut tabel capaian penemuan kasus kusta tanpa cacat di

Kabupaten/ Kota 2 (dua) tahun terakhir

Tabel 3.1 Persentase penemuan kasus kusta tanpa cacat tahun 2017 – 2018

NO KABUPATEN TAHUN (%)

2017 2018

1 KOTA JAMBI 100 100

2 BATANG HATI 66.67 75

3 MUARO JAMBI 100 0

4 BUNGO 33 0

5 TEBO 100 0

6 MERANGIN 67 50

7 KERINCI 100 0

8 SAROLANGUN 100 0

9 TANJAB BARAT 0 92

10 TANJAB TIMUR 87.9 94

11 SUNGAI PENUH 0 100

12 PROVINSI JAMBI 90.2 80

Target Capaian Kinerja

91

80

87.91

PERSENTASE PENEMUAN KASUS KUSTA TANPA CACAT

62




Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat melalui

kegaiatan Intensifikasi Penemuan Kasus dalam Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Kusta (Dekonsentrasi Provinsi) berupa kegiatan:

1. Pertemuan Evaluasi program dan validasi data cohort tingkat provinsi

2. Survei Desa dan atau Survei Sekolah


Ada beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan indikator ini

antara lain ketersediaan SDM yang kurang memadai, alur pelaporan

bersifat online dimana tidak semua daerah memiliki fasilitas jaringan

internet dan adanya kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah.


Adapun masalah yang dihadapi untuk mencapai output ini yaitu:

a. Penemuan kasus secara aktif oleh petugas kesehatan masih rendah.

b. Keterlibatan aktif masyarakat (kader) masih rendah.

c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda penyakit

kusta.

d. Akses ke faskes jauh (di beberapa Lokasi)

e. Adanya stigma masyarakat terhadap penyakit kusta.

f. Kurangnya dukungan pemerintah daerah

g. Kurangnya Koordinasi lintas sektor dan lintas program

h. Masih tingginya mutasi petugas pada tingkat puskesmas




a. Penemuan kasus secara aktif oleh petugas puskesmas dengan

melibatkan masyarakat (kader).

b. Perlu peningkatan kemampuan petugas puskesmas agar mampu

menegakkan diagnosa kusta secara dini.

c. Perlu upaya sosialisasi ke masyarakat tentang kusta.

40


d. Kabupaten/kota agar membuat Peraturan Bupati/Walikota sebagai

dasar untuk penguatan dukungan Pemda terhadap program kusta

e. Advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kebijakan, lintas sektor dan

lintas program yang terkait

f. Petugas yang baru dilatih diharapkan tidak dipindahkan pada program

lainnya minimal 3 tahun setelah mengikuti pelatihan


Capaian indikator indikator persentase persentase kasus kusta

tanpa cacat adalah 80% (87.91%) dan dibandingkan dengan capaian

realisasi anggaran Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta 91.20% yang

berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar -3.29%.

5. Indikator: Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar.

1) Definisi Operasional: Semua kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

(penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) diantara semua

kasus TB yang diobati dan dilaporkan.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus TB yang ditatalaksana sesuai

standar (penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) dibagi

jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati.

3) CapaianIndikator

Grafik 3.10 Target, capaian dan kinerja indikator Persentase kasus TB

yang di tata laksana sesuai standar.

0

10

20

30

40

50

60

70

80


79

52

65.82

Persentase Kasus TB yang ditatalaksana Sesuai Standar

62


Dari grafik diatas didapat data capaian persentase Kasus TB yang

ditatalaksana sesuai standar masih belum mencapai target (52%) dengan

target (79%).

Hambatan :

1. Sumber daya manusia yang ada di Dinas kesehatan Kabupaten/Kota

masih sangat terbatas, sehingga menyebabkan satu petugas bisa

merangkap sampai 3 program.

2. Seringnya terjadi mutasi/roling staff di Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota, Sehingga mempengaruhi kinerja petugas.

3. Masih Minimnya anggaran APBD untuk kegiatan program P2TB di

Dinas kesehatan Kabupaten/kota

4. Sistem pelaporan yang sudah di sepakati Antara Dinas Kesehatan

Provinsi Jambi dengan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota belum

berjalan sesuai dengan kesepakatan yang di buat

Pemecahan Masalah :

1. Melakukan Advokasi Ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Agar

Tidak memutasi tenaga potensial pengelola Program ( Wasor TB )

yang Sudah dilatih Minimal 3 Tahun

2. Melakukan On Job Training ( OJT ) Secara Berjenjang mulai dari

tingkat provinsi sampai tingkat Puskesmas

3. Meadvokasi Dinas kabupaten/Kota untuk menganggarkan Dana

untuk program TB.

6. Indikator: Persentase kasus HIV yang diobati

1) Definisi Operasional: Orang dengan positif HIV dan masih dalam terapi

pengobatan ARV.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah orang positif HIV dan masih dalam

terapi pengobatan ARV dibandingkan dengan jumlah orang positif HIV

dan memenuhi syarat untuk memulai terapi pengobatan ARV.

42



Grafik 3.11 Target, capaian dan kinerja indikator Persentase kasus HIV yang

diobati

Dari Tabel diatas diketahui capaian persentase kasus HIV yang diobati sudah

cukup baik yaitu 69, 5% karena sudah melebihi target yang ditentukan sebesar

52%.

0

20

40

60

80

100

120

140


Persentase Kasus HIV yang diobati

62


Berikut tabel capaian persentase kasus HIV yang diobati di

Kabupaten/ Kota 3 (tiga) tahun terakhir

Tabel 3.2 Persentase persentase kasus HIV yang diobati tahun 2016 – 2018

NO KAB/KOTA

PERSENTASI KASUS HIV YANG DIOBATI

2016 2017 2018

1 Kota Jambi 49,77% 85,68% 82,68%

2 Batang Hari 100% 100% 100%

3 Muaro Jambi 46,15% 100% 30%

4 Bungo 51.67% 43,97% 37,55%

5 Tebo 72,58% 37,50% 39,65%

6 Merangin 100% 97,59% 98,44%

7 Sarolangun 46,15% 14,28% 10%

8 Kerinci 42,85% 0% 56,12%

9 Sungai Penuh 0% 0% 0%

10 Tanjab Barat 30,51% 28,81% 27,50%

11 Tanjab Timur 0% 0% 0%

Provinsi Jambi 49,54% 77,14% 69,57%

- Analisis :

Di Provinsi Jambi dari tahun 2016 s/d 2018 presentase kasus HIV yang diobati

cendrung fluktuatif, pada tahun 2016 kasus HIV yang diobati sebanyak

(49,54%) kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan (77,14%) dan

pada tahun 2018 terjadi penurunan ( 69,57%). Tetapi secara umum pada tahun

2017 dan 2018 sudah mencapai hasil yang baik, karena sudah melampaui target

yang ditetapkan secara nasional yaitu sebanyak 52%.

Kepatuhan atau adheren terhadap terapi antiretroviral ( ART ) adalah kunci

keberhasilan pengobatan infeksi HIV, karena ART berkelanjutan mampu

menekan HIV hingga tak terdeteksi, mengurangi risiko resistensi obat,

44


meningkatkan kualitas dan kelangsungan hidup, meningkatkan kesehatan

secara keseluruhan serta mengurangi risiko penularan HIV. Sebaliknya, ketidak

patuhan terhadap pengobatan merupakan penyebab utama kegagalan terapi .

- Hambatan

Kendala yang dihadapi dalam mempertahan tingkat Kepatuhan terhadap terapi

antiretroviral ( ART ) adalah Kopetensi SDM belum merata baik kwantintas

dan Kwalitasnya, mutasi petugas terlatih di kabupaten/kota yang cukup tinggi

dan tidak semua kabupaten kota mempunyai layanan Perawatan Dukungan dan

Pengobatan (PDP), seperti Tanjung Jabung Timur dan Sungai Penuh, serta

belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor.

- Pemecahan Masalah

Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Test HIV dan PDP

7. Indikator: Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM

terpadu.

1) Definisi Operasional: Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan

minimal tatalaksana penyakit Hipertensi dan DM dan atau telah

melakukan pembinaan Posbindu PTM di wilayahnya.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

pengendalian PTM terpadu di bagi Jumlah seluruh Puskesmas di

Indonesia di kali 100%.

62



Grafik 3.12 Target, capaian dan kinerja indikator Persentase Puskesmas yang

melaksanakan pengendalian PTM terpadu

Dari Grafik diatas didapatkan data capaian persentase puskesmas yang

melaksanakan pengendalian PTM terpadu sudah tercapai dengan

sanagat baik mencapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 40%.

40100

250

TARGET CAPAIAN KINERJA

Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian

PTM Terpadu

46


Grafik 3.12 Target, capaian dan kinerja indikator Persentase Puskesmas yang

melaksanakan pengendalian PTM terpadu tahun 2016-2018

Dari Grafik diatas diketahui capaian indicator persentase puskesmas yang

melaksanakan pengendalian PTM terpadu selama 3 tahun terakhir telah

mencapai target yaitu Tahun 2016 (42%), Tahun 2017 (43%) dan Tahun

2018 (43%)

Hambatan/Kendala :

1. Sumber daya manusia yang ada di Dinas kesehatan Kabupaten/Kota

dan Puskesmas masih sangat terbatas, sehingga menyebabkan satu

petugas bisa merangkap sampai 3 program.

2. Seringnya terjadi mutasi/roling staff di daerah, Sehingga

mempengaruhi kinerja petugas.

3. Sampai saat ini masih banyak Petugas Puskemas yang belum dilatih

tentang Pandu PTM

4. Kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah

Pemecahan Masalah .

1. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Nakes di FKTP

2. Melakukan Bintek dan Monev ke kab/Kota

62


Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM

terpadu adalah 43% (107,5%), Anggaran untuk indicator ini pada tahun

2018 tidak ada

8. Indikator: Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM.

1) Definisi Operasional: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan

kegiatan Pos PembinaanTerpadu (Posbindu) PTM.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan

kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dibagi Jumlah

Desa/Kelurahan di Indonesia di kali 100%.


Grafik 3.13 Target, capaian dan kinerja indikator Persentase desa/kelurahan

yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM tahun

2018

Dari Grafik diatas diketahui capaian Persentase Desa/Kelurahan yang

melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM telah

tercapai dengan baik yaitu 100% dengan target 40%

0

50

100

150

200

250

300


Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan


48


Grafik 3.14 Target, capaian dan kinerja indikator Persentase desa/kelurahan

yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM tahun

2018

Dari Grafik diatas diketahui capaian indicator Persentase Desa/Kelurahan

yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

selama 3 tahun terakhir telah mencapai target yaitu Tahun 2016 (43,97%),

Tahun 2017 (47,28%) dan Tahun 2018 (100%)

Hambatan :

1. Sarana dan Prasarana yang kurang dan mudah rusak

2. Minimnya Anggaran di Kabupaten Kota

3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaukukan pemeriksaan

ke posbindu PTM

Pemecahan Masalah :

1. Perlunya dukungan sarana dan prasarana

2. Melakukan Koordinasi dengan Lintas Sektor dan Lintas Program

9. Indikator: Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini

kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

1) Definisi Operasional: Persentase perempuan usia 30 – 50 tahun yang

dideteksi dini kanker payudara dengan CBE/SADANIS dan deteksi dini

kanker leher rahim dengan metode IVA dan atau Papsmear.

0

200

400

2016 2017 2018

Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan

Pos Pembinaan terpadu (posbindu) tahun 2016 - 2018


62


2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah perempuan usia 30 - 50 tahun yang

dilakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dibagi

Jumlah perempuan usia 30 – 50 tahun di suatu wilayah dikali 100%.


Grafik 3.15 target dan capaian Persentase Puskesmas yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan

usia 30-50 tahun di tahun 2018

Dari grafik diatas diketahui capaian indikator Persentase Puskesmas yang

melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim

pada perempuan usia 30-50 tahun di tahun 2018 sebesar 100%, capaian

ini telah lebih tinggi dari target yang diharapkan yaitu 35%.

50


Grafik 3.15 target, capaian dan kinerja Persentase Puskesmas yang


pada perempuan usia 30-50 tahun di tahun 2018



pada perempuan usia 30-50 tahun di tahun 2018 telah lebih dari target

yan diharapkan yaitu sebesar sebesar 35%,sedangkan capaian yang

didapat yaitu sebesar 100% dengan kinerja 284%.

62


Grafik 3.16 target dan capaian dan kinerja indikator Persentase

Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara

dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun di tahun 2016- 2018



pada perempuan usia 30-50 tahun dua tahun terakhir telah mencapai

target dimana pada tahun 2016 capaian indikator sebesar 100%, ditahun

2017 capaian sebesar 100% dan ditahun 2018 capaian sebesar 100%

Indikator ini telah mencapai target yang diharapkan.


Ada beberapa hal yang mempengaruhi tercapainya indikator ini antara

lain ketersediaan SDM yang cukup memadai, alur pelaporan bersifat

online dan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.

5) Upaya yang dilakukanuntukmencapaiindikator

Meskipun indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada

52


perempuan usia 30-50 tahun ini terdapat pada Indikator Perjanjian

Kinerja (PK) Satker Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (109002) namun

tidak tersedia dana pada Anggaran Dekonsentrasi Satker Dinas

Kesehatan Provinsi Jambi di Tahun Anggaran 2018. Indikator ini

tercapai dikarenakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher

rahim pada perempuan usia 30-50 tahun ini dijadikan kegiatan rutin di

Puskesmas dimana setiap Perempuan usia 30-50 tahun yang pernah

berhubungan sex dan yang telah menikah, yang memeriksakan

kesehatannya akan disarankan dan dilakukan pemeriksaan deteksi dini

kanker payudara dan leher rahim.




3. Tidak semua perempuan yang berusia 30-50 tahun yang pernah

berhubungan sex dan yang telah menikah memeriksakan diri ke

puskesmas

7) PemecahanMasalah

1. Advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kebijakan, lintas

sektor dan lintas program yang terkait serta pada masyarakat.

2. Petugas yang baru dilatih diharapkan tidak dipindahkan pada



capaian indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan

deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-

50 tahun adalah 100% yang tidak mana indikator ini tidak ada

anggaran ditahun 2018 tapi kegiatan tetap berjalan yang berarti

terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 286%.

10. Indikator: Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya

pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi

Penerima Wajib Lapor (IPWL).

62


1) Definisi Operasional: Jumlah Kab/Kota dengan IPWL aktif yakni IPWL

yang melakukan upaya promotif, preventif dan rehabilitasi dalam

pencegahan penyalahgunaan Napza serta melaporkan kegiatan terkait

program wajib lapor pecandu narkotika dan penyalahguna Napza lainnya

(ada atau tidak ada pasien) setiap 6 bulan sekali.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kumulatif Kab/Kota dengan IPWL

aktif.


Grafik 3.16 Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan upaya

pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA Institusi


Dari Grafik diketahui capaian indicator Jumlah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah

penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Hambatan :

1. Kurangnya koordinasi antar program dan antar lintas sector dalam

mengatasi persoalan kesehatan , juga ada kerjasama tetapi seadanya.

2. Beberapa IPWL belum memiliki tenaga Assesment dan tenaga

verifikator

Pemecahan Masalah :

0102030405060708090

100


8 8

100

JUM LAH K ABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN UPAYA PENCEGAH AN D AN PENGEND ALIAN MASALAH

PENYALAH GUNAAN NAPZA D I INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR ( IPWL)

54


1. Perlu dilaksanakan Pelatihan Assesment dan Verifikator bagi petugas

yang ada di IPWL

2. Koordinasi antar program dan antar lintas sector

11. Indikator: Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

1) Definisi Operasional: Dokumen Dukungan Manajemen pada Program

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 4 Dokumen antara lain

RKAKL/DIPA, LaporanKeuangan, e monev DJA, e monevBappenas.

2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah dokumen dukungan manajemen dan

tugas teknis lainnya yang dihasilkan satker dalam satu tahun.

3) CapaianIndikator

Grafik 3.17 target, capaian dan kinerja indikator presentase layanan

dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi tahun 2018

Dari grafik diatas diketahui capaian indikator presentase layanan

dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi di tahun 2018

telah sama dengan target yang diharapkan yaitu sebesar sebesar

62


100%,sedangkan capaian yang didapat yaitu sebesar 100% dengan

kinerja 100%.


Ada beberapa hal yang mempengaruhi tercapainya indikator ini antara

lain ketersediaan SDM yang cukup memadai, alur pelaporan bersifat

online dan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.

5) Upaya yang dilakukanuntukmencapaiindikator

Adapun upaya-upaya lain untuk mencapai target indikator presentase

layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

antara lain yaitu:

1 Penyusunan Rencana Program

- Sinkronisasi dan harmonisasi program P2P Pusat dan Daerah

- Penyusunan E-Planning

- Penyusunan Dokumen RKAKL

- Pembahasan, Penajaman dan Penelaahan Usulan Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran

- Rapat Koordinasi Teknis Program P2P Tingkat Provinsi

2 Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi

- Penyusunan laporan pelaksanaan program

- Penyusunan laporan E Monev Pengganggaran

- Penyusunan Laporan E Monev Bappenas/ PP 39 tahun 2006

3 Penyusunan Laporan Keuangan

- Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker

- Penyusunan realisasi anggaran bulanan / triwulan / semester /

tahunan

- Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT,

Dekon Tahun 2017 dan Semseter 1 TA. 2018

4 Pengelola Perbendaharaaan

- Menyusun RPK dan RPD

5 Pengelolaan Barang Milik Negara

- Dukungan Pelaksanaan BMN

56



1. Tidak adanya anggaran untuk pembuatan LAKIP

2. Belum terbentuknya tim pembuat LAKIP di satker Dinas

Kesehatan Provinsi Jambi

3. Kurangnya petugas yang pada kegiatan Dukungan Manajemen

7) PemecahanMasalah

1. Dianggarkan kegiatan pembuatan LAKIP

2. Dibentuknya tim pembuat LAKIP di satker Dinas KESEHATAN

Provinsi Jambi

3. Penambahan staf pada kegiatan dukungan manajemen


Capaian indikator presentase layanan dukungan manajemen dan

pelaporan satker dekonsentrasi adalah 100% (100%) dan

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran layanan imunisasi

sebesar 99.28% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan

sebesar 1%.

.

62


3.2 Realisasi Anggaran

Tabel. 3.3 Realiasasi anggaran masing-masing indikator tahun 2018

No. Indikator Output

Komponen Alokasi

(Rp)

Realisasi Anggaran

Narasi Narasi Jumlah (Rp) %

PROGRAM

PENCEGAHAN

DAN

PENGENDALIAN

PENYAKIT

1 Persentase anak usia

0 sampai 11 bulan

yang mendapat

imunisasi dasar

lengkap

Layanan

Imunisasi Dasar

Workshop petugas

dalam rangka

imunisasi rutin

175,315,000

173,274,000

98.84

Bimbingan teknis

pelaksanaan

imunisasi

58,030,000

56,745,000

97.79

Distribusi logistik

untuk Imunisasi

10,320,000

10,320,000

100.00

Workshop petugas

imunisasi dalam

rangka

pengenalan

antigen baru

398,255,000

396,282,900

99.50

Monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

imunisasi dalam

rangka

pengenalan

antigen baru

94,770,000

94,000,000

99.19

2 Persentase respon

penanggulangan

terhadap sinyal

kewapadaan dini

kejadian luar biasa

(KLB) untuk

mencegah terjadinya

KLB di

kabupaten/kota

Layanan

kewaspadaan

dini penyakit

berpotensi KLB

Penemuan kasus

discarded campak

dan PD3I lainnya

24,640,000

19,700,000

79.95

Workshop petugas

dalam rangka

kewaspadaan dini

dan respon

95,375,000

92,641,000

97.13

Layanan Respon

KLB dan Wabah

Penyelidikan

Epidemiologi KLB

dan Wabah

34,880,000

32,700,000

93.75

3 Persentase kasus

malaria positif yang

di obati sesuai

standar

Layanan Capaian

Eliminasi

Malaria

Pre Assesment

Penilaian

Eliminasi Malaria

35,030,000

35,030,000

100.00

Post Eliminasi

Malaria

41,065,000

41,065,000

100.00

58


Assesment

Pengendalian

Vektor Malaria

Terpadu

49,725,000

47,346,000

95.22

Re-Orientasi

Eliminasi Malaria

75,430,000

62,245,000

82.52

Survei Darah

Massal Malaria

(Angka Parasite

Rate)

43,750,000

43,750,000

100.00

4 Persentase cakupan

penemuan kasus

baru kusta tanpa

cacat

Intensifikasi

Penemuan Kasus

Kusta

Intensifikasi

Penemuan Kasus

dalam Upaya

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit Kusta

(Dekonsentrasi

Provinsi)

250,000,000

227,994,700

91.20

5 Persentase kasus TB

yang ditatalaksana

sesuai standar

Layanan

Pengendalian

Penyakit TB

Workshop

Peningkatan

Kapasitas SDM TB

101,185,000

100,016,000

98.84

Pelaksanaan

deteksi dini TB

101,315,000

99,711,000

98.42

6 Persentase kasus

HIV yang diobati

Layanan

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit HIV

AIDS

Validasi data

181,500,000

180,257,000

99.32

7 Persentase

Puskesmas yang

melaksanakan

pengendalian PTM

terpadu

Deteksi dini

Faktor Risiko

Penyakit Tidak

Menular

Deteksi Dini

Faktor Risiko

Penyakit Tidak

Menular di

Daerah

608,765,000

599,817,000

98.53

8 Persentase

desa/kelurahan yang

melaksanakan

kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM

Deteksi dini

Faktor Risiko

Penyakit Tidak

Menular

Deteksi Dini

Faktor Risiko

Penyakit Tidak

Menular di

Daerah

608,765,000

599,817,000

98.53

9 Persentase

puskesmas yang

melaksanakan

kegiatan deteksi dini

kanker payudara dan

leher rahim pada

perempuan usia 30-

50 tahun

Deteksi dini

Faktor Risiko

Penyakit Tidak

Menular

Deteksi Dini

Faktor Risiko

Penyakit Tidak

Menular di

Daerah

608,765,000

599,817,000

98.53

62


10 Jumlah

Kabupaten/Kota

yang

menyelenggarakan

upaya pencegahan

dan pengendalian

masalah

penyalahgunaan

Napza di lnstitusi

Penerima Wajib

Lapor (IPWL)

Sumber Daya

Manusia yang

berkualitas

bidang

Pencegahan Dan

Pengendalian

Masalah

Kesehatan Jiwa

dan NAPZA

Pelatihan

peningkatan

keterampilan

sosial bagi guru

131,675,000

126,911,000

96.38

11 Jumlah Provinsi

yang

menyelenggarakan

upaya pencegahan

dan pengendalian

masalah kesehatan

jiwa dan NAPZA di

30% SMA dan yang

sederajat

Sumber Daya

Manusia yang

berkualitas

bidang

Pencegahan Dan

Pengendalian

Masalah

Kesehatan Jiwa

dan NAPZA

Pelatihan

peningkatan

keterampilan

sosial bagi guru

131,675,000

126,911,000

96.38

12 Meningkatnya

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya Pada

Program Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

Meningkatnya

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya Pada

Program Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

Layanan internal

(over head)

Penyusunan

Rencana Program

225,910,000

223,654,450

99.00

Pelaksanaan

Pemantauan dan

Informasi

7,500,000

7,500,000

100.00

Penyusunan

Laporan

Keuangan

62,080,000

62,008,548

99.88

Pengelola

Perbendaharaaan

100,850,000

100,350,000

99.50

Pengelolaan

Barang Milik

Negara

23,160,000

22,965,539

99.16

60


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2018

telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan

dengan rata –rata capaian kinerja sebesar 83.33%

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi

Jambi dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dari 12 (dua belas) Indikator

kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2018,

sebanyak 9 (sembilan) indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%),

1 (satu) indikator telah mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 2

(dua) indikator tidak mencapai target dengan pencapaian sebesar 53.25%.

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas

Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2018 diketahui bahwa kinerja anggaran

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 62.05 %, dengan

realisasi 97.7% dengan realisasi tertinggi pada Kegiatan Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit sebesar 99.28 % dan realisasi paling rendah pada

kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung yakni

sebesar 95.90%.

4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 12 (dua belas) indikator,

terdapat indikator telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat

mencapai atau melebihi target dengan anggaran yang lebih rendah dan semua

kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Mengingat penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan,

maupun negara, maka penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara

nasional dilakukan dengan prinsip konkuren, yaitu dilakukan bersama-sama

antara unsure pemerintahan di pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian,

setiap permasalahan penyakit dan factor risikonya yang timbul di suatu wilayah

perlu ditangani secara bersama antara unsure pusat dan daerah, sedangkan untuk

pintu masuk Negara dilakukan upaya khusus melalui upaya kekarantinaan

62


kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit antar Negara sebagai bentuk

komitmen kesehatan dalam menjaga kedaulatan negara..

1.4 Tindak Lanjut

1. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan,

RAP P2P, dan RAK Dinas Kesehatan Provinsi Jambi periode tahun 2015 – 2019

sehingga akan dilakukan review untuk mengevaluasi capaian target akhir tahun

perencanaan, menilai keberhasilan dan pembelajaran yang dihasilkan.

2. Akan dilakukan penyusunan dan pembahasan target RPJMN, Renstra

Kementerian Kesehatan, RAP P2P, RAK Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

periode tahun 2020 – 2024. Penetapan target indikator mengacu pada tantangan

dan capaian indikator periode sebelumnya, isu strategis dan hasil mid term

evaluation.

Demikian Laporan Kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Dinas

Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2018 disusun sebagai bahan

masukan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

62


Lampiran 1 Perjanjian Kinerja TA 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Samsiran Halim

Jabatan : Kepala Dinas Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anung Sugihantono, M. Kes

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Maret 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

dr. Anung Sugihantono, M. Kes

NIP 19600321985021002

dr. Samsiran Halim

Kepala Dinas Provinsi Jambi

63

2


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No Sasaran Indikator Kegiatan Target

1. Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan


95%

2. Kabupaten/Kota yang melakukan

pemantauan kasus penyakit berpotensi

kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan

respon penanggulangan terhadap sinyal

KLB untuk mencegah terjadinya KLB

Persentase respon penanggulangan

terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian



80%

3. Meningkatnya pencegahan dan

pengendalian penyakit tular vector dan

zoonotic

Persentase kasus malaria positif yang di


95%

4. Menurunnya penyakit menular langsung Persentase cakupan penemuan kasus baru

kusta tanpa cacat

91%

5. Menurunnya penyakit menular langsung Persentase kasus TB yang ditatalaksana

sesuai standar

79%

6. Menurunnya penyakit menular langsung Persentase kasus HIV yang diobati 52%

7. Menurunnya angka kesakitan dan kematian

akibat penyakit tidak menular;

Meningkatnya pencegahan dan

penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase Puskesmas yang melaksanakan


40%





Persentase desa/kelurahan yang



40%





Persentase puskesmas yang melaksanakan



tahun

35%


meningkatnya pencegahan penyalahgunaan

napza

Jumlah Kabupaten/Kota yang


dan pengendalian masalah

penyalahgunaan Napza di lnstitusi


8


meningkatnya pencegahan penyalahgunaan

napza

Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan




1 (185

SMA)

12. Meningkatnya Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Pada

Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Persentase layanan dukungan manajemen

dan pelaporan satker dekonsentrasi

100%

64


No Kegiatan Anggaran

1 Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp. 891.585.000

2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan

Zoonotik

Rp. 858.647.000

3 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp. 634.000.000

4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Rp. 885.685.000

5 Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan

NAPZA

Rp. 131.675.000

6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Rp. 419.500.000

TOTAL

Rp. 3.821.092.000

Jambi, Maret 2018

Direktur Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Dinas Provinsi Jambi

dr. Anung Sugihantono, M. Kes

NIP 19600321985021002

dr. Samsiran Halim

NIP 19600517 198712 1 002

SATKER DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI (109002) TAHUN … · laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah program pencegahan dan pengendalian penyakit (satker 05) satker dinas

Documents