SAMIN DAN KEHUTANAN ABAD XIX PRODI ILMU SEJARAH FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA, 7 JULI 2009 Oleh: Agus Budi Purwanto NIM 044314005 U N I V E R S I T A S SANATA DHARMA
SAMIN DAN KEHUTANAN
ABAD XIXPRODI ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SANATA DHARMAYOGYAKARTA, 7 JULI 2009
Oleh: Agus Budi Purwanto
NIM 044314005
U N I V E R S I T A S
SANATA DHARMA
LATAR BELAKANG
• Gerakan Samin merupakan fenomena pedesaan yang unik ditengah-tengah perlawanan fisik petani. Keunikan cara melawan: NON-VIOLENCE
• SAMIN MENGANUT SPIRITUALITAS ADAM. KAITAN ANTARA SPIRITUALITAS DENGAN PRAKTEK KEHIDUPAN TERMASUK PERLAWANAN, PATUT DITELITI.
• Praktek kehidupan berhutan mendapat represi dari Pemerintah kolonial. Abad XIX: Kontestasi peraturan kehutanan silih berganti.
APA SAJA NILAI-NILAI YANG DIPERJUANGKAN SAMIN DAN PENGIKUTNYA ?
APA SAJA YANG MENJADI HAMBATAN SERTA TEKANAN YANG MUNCUL ?
MENGAPA SAMIN DAN PENGIKUTNYA MELAKUKAN PERLAWANAN ?
PERMASALAHAN
Mengetahui nilai-nilai yang diperjuangkan Samin dan Pengikutnya;
Mengetahui hambatan serta tekanan yang muncul;
Mengetahui Kausalitas Determinan dari Gerakan Samin.
METODE PENELITIANKuntowijoyo (2001)
PENGUMPULAN SUMBER
BUKUHutomo, Peluso,
Warto,dll
Jur&MajKITLV:
‘69 ’73 ’76PrismaBasis
Internet
KRITIK SUMBER
INTERPRETASIAnalisis - Sintesis PENULI
SANArtikel Seminar
ARNOLD J. TOYNBEE: PERKEMBANGAN & KEHANCURAN PERADABAN
TERGANTUNG PADA TANGGAPAN ATAS TANTANGAN
::CHALLENGE – RESPONSE CIVILIZATION::
RESPON KREATIF DAN TEPAT PERADABAN BERKEMBANG
.DEMIKIAN SEBALIKNYA.
RANGKA TEORI (1)
RANGKA TEORI (2)GENE SHARP
SUBYEK NEGARA ADALAH RAKYAT(Sebagai Sumber Kekuasaan Negara)
NEGARA PUNYA ALAT PELAKSANA KEKUASAAN: BIROKRAT, POLISI, PENGADILAN
KETIKA RAKYAT MENGABAIKAN PERINTAH NEGARA: MAKA, NEGARA KEHILANGAN LEGITIMASI KEKUASAANYA.
PERLAWANAN NON-VIOLENCE MEMBUKA KESEMPATAN PERUBAHAN TATANAN
IDENTITAS SAMIN
THEIS - ILMU KETUHANAN: ”Tempat Keris yang merasuk ke dalam kerisnya” (Hutomo, 1996)
POLITIS: “Pandawa-Majapahit-Kalijaga-Samin”.
NEGARA IDEAL Kemajuan negara didasarkan pada kecendikiawanan;
Kerukunan yang disandarkan pada kesetiaan warga kepada negaranya. (Hutomo, 1996)
ETHIS: “Aja drengki srèi, tukar padu, dahpèn, kemèrèn. Aja kutil jumput, mbedhog colong “ [Jangan dengki, bertengkar, iri, mencuri]
(1) TUHAN & Etika
SAMIN MENGHARGAI PROSES MENGUBAH ALAM MENJADI PANGAN, sehingga membuat mereka setara dengan penguasa yang mengklaim memiliki hutan. (Peluso, 2006)
TANAH, AIR, & KAYU SAMA-SAMA PUNYA. Tiga unsur alam yang terdapat dalam hutan harus open acces karena ke-3nya diciptakan Tuhan. (Benda & Castles, 1969)
SAMIN & ORANG JAWA MEWARISI TANAH JAWA. Pidato Samin 7 Feb 1889: “Gur tamèh éling bilih sira kabèh horak sanès turun Pandawa” [Ingatlah bahwa kalian itu tak lain dan tak bukan adalah keturunan Pandawa] (Hutomo, 1996)
(2) Tanah & Hutan
PRA KOLONIAL
KONTINUITAS KUALITAS DAN KUANTITAS
KELOLA UU AGRARIA1870
JAWAPenduduk dan hutan jauh dari kendali Raja
VOC (Eksploitasi)(1600-1799)VOC sewa pesisir utara dari Mataram
Bengkel Kapal
Hutan Rusak
DAENDELSLandsdomein : Semua hutan adalah ranah negara
Boschwezen : Pengelolaan hutan Jawatan-petak/persil
Blandongdiensten : Buruh tebang dpt tanah & bebas pajak.
+Crime : illegal logging10 th penjara/200 rijks dollar.
RAFFLESKecuali Rembang, hutan ResidenCina & Eropa
Merujuk hutan India: mengejar Kualitas
Upah Tunai : Sesuai beban pajak.
DEN BOSCHHutan dibabat menjadi kebun kopi dan tebu.
Kayu untuk kapal, gudang pengeringan tembakau, pabrik gula, barak-barak pekerja, rumah pegawai perkebunan
Hutan semakin rusak, masyarakat sibuk menanggapi TP.
RUUMengatur Produksi, Pasar, dan Pemasaran.
Mengatur Ketentuan Hukum Pidana Kejahatan Hutan.
REGLEMEN1. Jati Konsesi
Swasta, 2. Jati Negara,3. Rimba.
Penghapusan BlandongPekerja Upah lepas.
DOMEINVERKLARINGKejelasan di mana lahan penduduk berakhir dan lahan hutan dimulai
KEHUTANAN KOLONIAL
“RUU” 1860 Reglemen 1875Membakar - (dihapus)
Mencuri kayu - (dihapus)
Menjarah hutan Idem
Merusak hutan Idem
Merumputkan ternak di tempat tanaman baru
Idem
Menyebabkan kebakaran hutan Idem
Melakukan perjalanan di hutan, di luar jalur besar, dengan kereta kuda, atau gerobak.
Membawa alat-alat penebangan di luar jalur jalan besar tanpa izin
Mengangkut kayu tanpa izin Idem
Merusak penanda batas - (di hapus)
Menebang tanpa izin Mengangkut kayu tanpa bayar di muka
Menjual kayu jati dari tanah swasta tanpa membayar pajak
- (dihapus)
Melanggar batas kawasan hutan
Tindakan Kriminal di Hutan, menurut UU Kehutanan Abad XIX
(Dephut dikutip Peluso, 2006)
Agrarische Wet (1870) Domeinverklaring : Ketetapan tentang batas-batas kawasan HUTAN NEGARA yang TERPISAH jelas dengan LAHAN
PENDUDUK.
GERAKAN SAMIN
1859 Samin LAHIR di Ploso Kediren, Kawd. Randublatung, Distrik Blora. Ayahnya bernama Raden Surowijaya, putra bupati dari Sumoroto (Tulungagung). Samin lahir sebagai Raden Kohar.
7 Feb 1889 PIDATO Bapangan: ”Ingatlah bahwa kalian itu tak lain dan tak bukan adalah keturunan Pandawa, yang sudah mengetahui kehancuran keluarga Majapahit yang disebabkan oleh serangan musuh. Maka dari itu sejak peristiwa tersebut Puntadewa menitipkan tanah Jawa pada Sunan Kalijaga. Itulah yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan”
1890an berdiri Perguruan Adam di Desa Klopoduwur, Distrik Blora yang dipimpin oleh Samin Surosentiko. Ajaran Agama Adam berkembang, banyak yang datang berguru.
1 Jan 1903, terdapat 772 pengikut Samin di 34 desa. (Laporan Residen Rembang, Warto 2001)
1906 Pengikut Samin 3.000 penduduk. 1 Mar 1907 Rumor Samin Berontak. Controuler membuat
rumor bahwa Samin dan Pengikutnya akan “memberontak”. Padahal Samin dan pngikutnya sedang menghadiri mantenan di Kedungtuban, Blora.
Feb 1907 Awal bln Suro: ZAMAN KEADILAN. Pengikut
Samin yakin bahwa awal bulan Suro akan datang zaman baru, zaman keadilan.
8 Nov 1907 PRABU PANEMBAHAN SURYANGALAM. Samin diangkat pengikutnya sebagai Ratu tanah Jawa atau Ratu Adil Heru Cakra dengan
gelar Prabu Panembahan Suryangalam.
18 Des 1907 SAMIN DITANGKAP. Setelah pengangkatan tersebut, Samin dan puluhan pengikutnya ditangkap. Samin dan 5 pengikutnya yakni Kartogolo, Renodikromo, Soerjani, Soredjo, dan Singo tirto dibuang ke Sumatra.
1914 Samin meninggal di Padang.
DIASPORA
THESIS• Benda & Castles : EKONOMIK Pajak TANAH & akses HUTAN
Sumber: UU Kehutanan 1865 & UU Agraria 1870.
• Victor King : Perongrongan Status/TRANSISI KEKUASAAN Samin (sikep tanah) ke Kepala Desa dan Petugas Hutan
• Korver : Milenarisme cita-cita zaman ke-emasan
KAUSALITAS
IMPLIKASI::AGAMA ADAM TERABAIKAN::KONSEP KETUHANAN, ETIKA, POLITIK,
PENGETAHUAN AGRARIA (PERTANIAN DAN KEHUTANAN)
ANTI TESISMANIFESTASI NILAI-NILAI LELUHUR MENDAPAT TANTANGAN DARI PENETRASI KOLONIAL SEHINGGA MEMUNCULKAN TANGGAPAN BERUPA AGAMA ADAM BESERTA PRAKTEK-PRAKTEK YANG MERUJUKNYA
SINTESAKAUSALITAS GERAKAN SAMIN ADALAH
SAMIN DAN AGAMA ADAM DALAM DIALEKTIKA PENGEMBANGAN PERADABANNYA
Tanah
Agama AdamSAMIN
Hutan
Agrarische Wet 1870
Reglement 1865
GERAKAN SAMIN
MITOLOGIWAYANG
KEKUASAAN JAWA
Skema Perkembangan
• Pertama, Nilai yang diperjuangkan Samin terhadap hutan adalah keberadaan hutan sebagai sumber kehidupan spiritualitas maupun ekonomi, di mana semua orang dapat menyentuhnya secara bebas dan tidak dibatas-batasi.
• Kedua, Daendels, Reglemen 1865, Agrarische Wet 1870 sebagai hambatan sekaligus tantangan perkembangan nilai-nilai Samin.
• Ketiga, Samin melakukan Gerakan karena nilai-nilai kehidupan terganggu, sementara itu, agama Adam menjadi referensi utama Gerakan tersebut.
KESIMPULAN
Terima Kasihselesai
[email protected]+6285296630671
Pak Sandiwan1. Hlm 104 catatan kritis yang kedua kalimat
terakhir2. Toynbee: dimensi kedua; ragam tanggapanPak Hery3. Konsistensi kapital, tdk kapital.4. “hanya”, “disingkirkan” (ix) dalem (x)5. Judul Buku; miring bold.6. Latarbelakang, ngapain, dampak.7. Hlm 5, Benda (ditulis lengkap).8. Milenarisme berbasis historis.9. Lampiran JamuskalimasadaPak Rio10.Tidak ada kata “ingin”, “akan”, “bermaksud”11.Catatan kaki rujukan buku. Ada yang salah.12.Blandongdiensten bukan institusi.13.Apa yang di dapatkan dari penelitian ini? 14.Rekomendasi: refleksi. Keterkaitan antara
hutan dan prinsip kehidupan masyarkat samin.
WAJANG PERFORMANCE IN BLORA, 19TH CENTURY
PENULISAN
Disebarkan oleh Pengikutnya: Wongsorejo (Madiun) menyebarkan agama Adam
Surohidin & Engkrak (Grobogan) menyebarkan agama Adam
Karsiyah / Pangeran Sendang Janur (Kajen, Pati): himbauan tidak bayar pajak
Samat (Pati): Ratu Adil datang jika Jawa diserahkan oleh Belanda ke orang Jawa
Jawa era sebelum kedatangan VOC, banyak pemukiman penduduk di dalam dan sekitar hutan jauh dari kendali sehari-hari yang efektif oleh istana raja mana pun.
Eksploitasi (VOC 1600-1799)• Kerjasama VOC – Mataram: Pertengahan abad XVIII pesisir utara
Jawa diserahkan ke VOC.• Kayu sbg bahan KAPAL: bengkel Kapal di Rembang 1677• Tanpa Rencana hutan Rusak, masyarakat buruh tebang.
Kontinuitas (Daendels 1808-1811)• Landsdomein : Semua hutan adalah ranah negara • Boschwezen : Pengelolaan hutan Jawatan-petak/persil• Blandongdiensten : Buruh tebang dpt tanah & bebas pajak.• +Crime : illegal logging10 th penjara/200 rijks dollar.
KEHUTANAN KOLONIAL
Kualitas (Raffles 1811-1816)• Kecuali Rembang, hutan diserahkan ke Residen• Cina & Eropa mengambil konsesi dari Residen• Merujuk hutan India: mengejar Kualitas (Rembang)• Upah Tunai : Sesuai beban pajak.
Kuantitas (den Bosch ‘TP’ 1830-1870)• Hutan dibabat menjadi kebun kopi dan tebu untuk ekspor• Kayu untuk kapal, bangun gudang pengeringan tembakau, pabrik
gula, barak-barak pekerja, serta perumahan pegawai perkebunan• Hutan semakin rusak, masyarakat sibuk menanggapi TP.
“RUU” (1860) GB membentuk Komite yang terdiri dari 3 orang:• Inspektur Perkebunan: (1)Mengembangkan sistem manajemen
bergaya perkebunan bagi tanaman perdagangan kayu, (2)Merekrut pekerja upahan dari desa-desa kawasan hutan sekitar
• Inspektur Kehutanan : (1)Memastikan bahwa pohon ditanam pada inteval yang betul, (2)Masa panen, tanam, perampingan tanaman kayu sesuai dengan hasil potensial pohon dan daur hidup pohon.
• Pegawai Departemen Kehakiman : Mengidentifikasi kejahatan terhadap properti berbasis hutan serta menghukumnya. (misalnya pencurian kayu, perumputan ilegal, dan bakar hutan)
• Reglemen (1865)• Hutan Jati yang penguasaanya diatur UU (konsesi swasta)• Hutan Jati yang belum diatur dalam UU (produksi pemerintah)• Hutan Rimba (konservasi pemerintah)• Penghapusan Blandongdiensten , mempekerjakan penebang
dengan upah lepas.