SAMBUTAN KEPALA PPATK DISEMINASI PERATURAN PELAKSANA MENGENAI PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Yang Kami Hormati, - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bpk. Prof. Yasonna H. Laoly S.H., M.Sc., Ph.D. - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/BAPPENAS, Ibu Diani Sadia Wati; - Komisaris Utama Bank Tabungan Negara, dan Mantan Pimpinan KPK, Bpk. Chandra M. Hamzah; - Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Bpk. Daulat P. Silitonga; - Digital Access and Anti-Corruption Lead British Embassy Jakarta, Mr. Christopher Agass - Ketua Umum ILUNI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Ashoya Ratam - Para Pejabat setingkat Eselon 1 dan Eselon 2 di Kementerian/Lembaga - Para Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan PPATK - Para perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Perbankan, dan Asosiasi, serta - Para Tamu Undangan yang berbahagia. Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi, salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillahi Rabbil’alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia-Nya lah kita semua masih diberi kesehatan, semangat, dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini, bersama-sama memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SAMBUTAN KEPALA PPATK
DISEMINASI PERATURAN PELAKSANA MENGENAI PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
Yang Kami Hormati,
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bpk. Prof. Yasonna H.
Laoly S.H., M.Sc., Ph.D.
- Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan
Kelembagaan Kementerian PPN/BAPPENAS, Ibu Diani Sadia Wati;
- Komisaris Utama Bank Tabungan Negara, dan Mantan Pimpinan KPK, Bpk. Chandra
M. Hamzah;
- Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham,
Bpk. Daulat P. Silitonga;
- Digital Access and Anti-Corruption Lead British Embassy Jakarta, Mr. Christopher
Agass
- Ketua Umum ILUNI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Ashoya Ratam
- Para Pejabat setingkat Eselon 1 dan Eselon 2 di Kementerian/Lembaga
- Para Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan PPATK
- Para perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Perbankan, dan Asosiasi, serta
- Para Tamu Undangan yang berbahagia.
Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi, salam sejahtera bagi kita semua
Alhamdulillahi Rabbil’alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia-Nya lah kita semua masih diberi kesehatan,
semangat, dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini, bersama-sama
memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta.
Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh
korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas
wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut, antara lain berupa tindak
pidana korupsi, penyuapan (bribery), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga
kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan
psikotropika, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme,
penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih lainnya. Kejahatan-
kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan, hasil tindak
pidana yang sangat besar jumlahnya.
Bapak dan Ibu yang saya hormati
Korporasi dalam berbagai bentuk kerap kali digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk
menyembunyikan dan menyamarkan identitas pelaku tindak Pidana dan hasil tindak
pidana. Korporasi yang seperti ini disebut dengan “corporate vehicle” atau korporasi
yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana sebagai “kendaraan atau media”
pencucian uang.
Tahun 2010, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah
menerbitkan regulasi mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun demikian,
ketentuan tersebut bersifat terbatas dan belum dapat menjelaskan secara terperinci
mengenai perlunya penerapan prinsip mengenai pemilik manfaat atau Beneficial
Ownership dari suatu korporasi. Oleh karena itulah kemudian pada bulan Maret 2018
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan
Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
atau biasa disebut regulasi mengenai BO (Beneficial Ownership).
Melalui regulasi tersebut, Pemerintah mendorong transparansi Beneficial Ownership
pada seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan penerapan prinsip mengenali
pemilik manfaat dan pengungkapan BO (Beneficial Ownership) dari suatu Korporasi yang
bertujuan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme. Bagi korporasi yang bergerak di bidang industri ekstraktif seperti
pertambangan, perkebunan, kehutanan dan lain-lain, informasi BO menjadi penting guna
mengetahui aktor intelektual atau pihak dibelakang korporasi yang bertanggung jawab
atas serangkaian kerusakan hutan dan lingkungan hidup, hilangnya pendapatan negara
dari sektor perpajakan, serta upaya penyembunyian dan penyamaran hasil tindak pidana.
Transparansi pemilik manfaat atas korporasi juga berkaitan erat juga dengan investasi.
Kepercayaan investor terhadap korporasi di Indonesia sangat bergantung pada
ketersediaan data yang akurat, terkini, dan transparan terkait pemilik manfaat atas
korporasi. Dengan adanya Perpres ini, Pemerintah berupaya untuk mendorong
kemudahan berinvestasi serta menumbuhkan kepercayaan bagi investor. Namun
demikian, kemudahan berinvestasi jangan sampai dijadikan ruang bagi pelaku kejahatan,
khususnya para koruptor untuk mengambil keuntungan pribadi. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah dengan mendorong pengungkapan siapa sebenarnya pemilik
sesungguhnya dari suatu perusahaan yang akan melakukan investasi. Pengungkapan
pemilik manfaat kelak akan menutup potensi celah tindak kejahatan, mengingat banyak
upaya dilakukan untuk menutupi informasi pemilik manfaat melalui tindakan berlapis
dengan menggunakan corporate vehicle, seperti shell companies (perusahaan cangkang),
nominees atau trustee.
Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Dalam rangka efektivitas penerapan transparansi informasi pemilik manfaat dari
korporasi, Kementerian Hukum dan HAM selaku company registry bekerja sama dengan
PPATK telah menyusun dan menetapkan 2 (dua) Peraturan Pelaksana dari PerPres
Nomor 13 Tahun 2018, yaitu:
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
Sehubungan dengan hal tersebut, PPATK selaku inisiator penyusunan PerPres Nomor 13
Tahun 2018, serta yang memberikan advokasi atas penyusunan 2 (dua) peraturan
pelaksana tersebut di atas memandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan
“Diseminasi atas Peraturan Pelaksana mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik
Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” agar para korporasi,
pemangku kepentingan, baik lembaga pengawas dan pengatur, kementerian/lembaga
terkait mengetahui adanya kerangka hukum (legal framework) baru yang bertujuan
untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.
Kegiatan diseminasi ini menghadirkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak
Prof. Yasonna H. Laoly S.H., M.Sc., Ph.D. yang secara langsung memimpin dan
mendorong penyusunan dan penetapan 2 (dua) Peraturan Pelaksana dari PerPres Nom0r
13 Tahun 2018, sehingga sangat tepat untuk menyampaikan Keynote-Speech pada event
diseminasi yang sangat penting ini. Kegiatan diseminasi ini menghadirkan juga
menghadirkan Narasumber atau Panelis yang sangat berkompeten untuk menjelaskan
secara komprehensif topik dari kegiatan diseminasi pagi hari ini.
Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan secara langsung dalam forum ini, ucapan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Bapak Prof. Yasonna H. Laoly S.H., M.Sc., Ph.D., serta seluruh
Narasumber/Panelis, serta Moderator atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan
diseminasi kali ini.
Selanjutnya, dengan mengucap “Bismillahirrahmanirrahim”, kegiatan “Diseminasi
Peraturan Pelaksana mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari
Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” ini secara resmi saya buka.
Semoga seluruh rangkaian kegiatan pagi samapai dengan siang hari ini dapat terlaksana
dengan baik dan lancar, serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam upaya
memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme di Indonesia.
Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan
perlindungan dan memberkati setiap langkah kita. Sekian, Terima kasih.
Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 04 Desember 2019
Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc Kepala PPATK
Beneficial Ownership in the UK
Chris Agass
Anti-Corruption Lead, UK Embassy Jakarta
Beneficial Ownership
Definition
“Any natural person who ultimately
owns or controls the customer
and/or person on whose behalf the
transaction/activity is conducted”
Why important?
• Tackling beneficial ownership helps law enforcement to
investigate economic crime and trace assets
• Enhances our ability to deter and fight Corruption, Money
Laundering, Terrorist Financing and Illicit Finance Flows
• Improves the business environment through creating
trust, levelling the playing field and promoting open
competition
• Addresses Tax Evasion as authorities can better
understand corporates and individuals circumstances
• Reduces risks for private sector companies involved in
AML, CFT and Sanctions screening by opening up the
bigger picture
4
UK Approach
“The UK is a global leader in promoting corporate transparency and goes beyond the FATF
Recommendations in this area in some respects. It promotes the use of public registers of beneficial ownership (BO) in a variety of fora and has led by
example in establishing a public registry of BO information and a register of trusts with tax
consequences in the UK”
FATF UK Mutual Evaluation Report- December 2018
• he UK is a global leader in promoting corporate transparency and goes beyond the FATF Recommendations in this area in some respects. It promotes the use of public registers of beneficial ownership (BO) in a variety of fora and has led by example in establishing a public registry of BO information and a register of trusts with tax consequences UK is a global leader in promoting corporate transparency and goes beyond the FATF Recommendations in this
area in some respects. It promotes the use of public registers of beneficial ownership (BO) in a variety of fora and has led by example in establishing a public registry of BO information and a register of trusts with tax consequences in the UK.
5
So, how to find beneficial owners AKA
Persons with Significant Control
(PSC)?
What methods can Law Enforcement
agencies use to identify them?
Register of Persons with
Significant Control
Who?
• Holding of more than 25% of the shares or voting rights
in the company
• Right to appoint or remove the majority of the board of
directors
• Exercises or has the right to exercise “significant
influence or control” either over the company itself or
over the activities of a trust or a firm which meets any of
the other specified conditions in relation to the company
What?
• Introduced in 2016
• Further extended in 2017 to cover wider scope including Scottish Partnerships
• Must be updated internally within 2 weeks of a change
• Must be notified to Companies House within a further 14 days
• Updated annually: The yearly confirmation statement requires companies to check and confirm that the information is accurate and up to date
• Information publically available
• Aiming for global adoption by 2023
• Importance of the verification of data
Obligations on companies and its
directorsTake reasonable steps to identify their PSCs
Confirm and record PSC details in their own register
Provide information to Companies House
Update information
• on their own register within 14 days of change
• on the central register within further 14 days
Statutory guidance on the requirements and the meaning of
‘significant influence or control’. Cross-government effort
with private sector contribution.
10
Periodic review of the operation
99.3% of companies (over 3.8 million) have filed over 4.9 million
PSCs
Guidance and ongoing Companies House support to companies
have been important in achieving compliance
Interviews with stakeholders and survey of companies
• 66% of companies collected beneficial ownership records
before the PSC requirements were introduced
• costs to smaller businesses are, on average, around 1/6th
those of larger businesses
• low rate of change in PSCs - 10% of companies changed their
PSC since their initial submission of PSC information
11
Periodic review of the operation
Free and accessible to all - viewed 500,000 times a month,
downloaded in bulk 350 times a month
Useful source of information for law enforcement, financial
institutions, civil society organisations and businesses
• used alongside basic company information and alongside
other Beneficial Ownership data sources
• supporting detection and analysis of suspected illicit
financial flows
• allows businesses to identify who they are really doing business with. Transparency promoting trust in the business environment
12
Measures to ensure accuracy
• Systematic checks – logic checks, checks for consistency,
validity, completeness and compliance with Companies
Act 2006
• Public register, free (including bulk downloads) – many
eyes viewing the data; reports of any accuracy concerns
• ‘Follow’ and receive updates
• ‘Report it Now’
• Follow up with the company
• Further improve the accuracy of information
13
What else has been done?
• A lot has been done to increase the transparency of corporate structures
• the UK was the first G20 country to establish an open beneficial ownership
register and has taken a lead in promoting corporate transparency more widely.
The UK’s register is a vital tool for law enforcement.
• The UK has also taken a lead in promoting corporate transparency more widely:
encouraged action by its Overseas Territories and Crown Dependencies in line
with evolving international norms. Under an agreement with these jurisdictions law
enforcement can gain access to company beneficial ownership information within
24 hours, or one hour if needed. A Statutory Review of these arrangements,
published in June 2019, has shown that these arrangements are operating well.
• UK Registration of Overseas Entities Bill published, in draft in July 2018
Only one of many tools…
JMLIT:
• Innovative method to combat the threat – collaborative
approach to info sharing
• Public-Private Partnership between Law Enforcement,
Government and the Financial Sector.
JMLIT Participants
Private Sector
• Barclays
• BNP Paribas
• Cifas
• Citi Group
• Deutsche Bank
• HSBC
• JP Morgan
• Lloyds Banking Group
• Metro Bank
• Monzo
• Nationwide Building Society
• Post Office
• Royal Bank of Scotland Group
• Santander
• Standard Chartered
• UBS
• Western Union
Public Sector
• City of London Police
• Financial Conduct Authority
• HMRC
• Metropolitan Police Service
• Serious Fraud Office
Only one of many tools…
Criminal Finances Act 2017:
• Unexplained wealth orders
• Account Freezing Orders and Account
Forfeiture Orders
• Extension on SAR requirements
17
Terima Kasih!
18
DISEMINASI PERATURAN BENEFICIAL OWNERSHIP
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM RI
Pelaporan dalamPencegahan dan PemberantasanTindak Pidana
Pencucian Uang
Sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor13 Tahun 2018 (“Perpres 13/2018), pelaporandalam pencegahan TPPU diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang PihakPelapor dalam Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang (”PP 43/2015”)
Pasal 3 PP 43/2015 mengatur bahwa Notaristermasuk Pihak Pelapor
Peraturan Pelaksana PP 43/2015
◦ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun
2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Bagi Notaris (Permenkumham 9/2017)
◦ Ruang lingkup pelaporan oleh Notaris meliputi:
1) Identifikasi Pengguna Jasa;
2) Verifikasi Pengguna Jasa; dan
3) Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
• Pasal 7 ayat (2) huruf e Permenkumham 9/2017:
“Pengumpulan informasi Pengguna Jasa Korporasi
memuat informasi Beneficial Owner”
Berlakunya Perpres 13/2018 Per 1 Maret 2019
“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Korporasi yang telah mendapatkan
atau masih dalam proses pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, dan
perizinan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib
mengikuti penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Presiden ini berlaku”
Pasal 18 ayat (3) Perpres 13/2018
Pihak yang dapat menyampaikan informasi Pemilik
Manfaat dari Korporasi meliputi:
a. pendiri atau pengurus Korporasi;
b. notaris; atau
c. pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau
pengurus Korporasi untuk menyampaikan
informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi
PERATURAN PELAKSANA
PERPRES 13/2018
Permenkumham Nomor15 Tahun 2019 tentangTata
Cara PelaksanaanPenerapan Prinsip
Mengenali Pemilik ManfaatDari Korporasi
Berlaku 27 Juni
2019
Pasal 4 ayat (2) Permenkumham 15/2019
Waktu PenyampaianPemilik Manfaat
PermohonanPendirian, Pendaftaran, dan/atau pengesahan
Korporasi
Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya
Penyampaianpada saat
PermohonanPendirian,
Pendaftaran, dan/atau
pengesahanKorporasi
Dalam hal Korporasi belum menetapkaninformasi Pemilik Manfaat Surat PernyataanKesediaan. Informasi pemilik manfaat nantinya
disampaikan paling lama 7 hari kerja setelahKorporasi mendapat izin usaha
Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dalam hal Korporasi sudah menetapkan Pemilik
Manfaat
Penyampaian pada saat menjalankanusaha/kegiatan
Perubahan
Penyampaian perubahan paling lama
3 hari sejak terjadinya perubahan,
yang dilakukan pada saat:
◦ Penambahan informasi; dan/atau
◦ Pencabutan informasi
Pengkinian
◦ Dilakukan melalui peninjauan
pasca informasi pemilik manfaat
yang telah disampaikan
sebelumnya
◦ Berkala setiap 1 tahun
Data Pelaporan Pemilik Manfaat(per 4 Desember 2019 pukul 15.09 WIB)
Pers
ero
an T
erb
atas
32.756
Yay
asan
3691
Perk
um
pula
n
2179
Permenkumham Nomor21 Tahun 2019 TentangTata
Cara PengawasanPenerapan Prinsip
Mengenali Pemilik ManfaatDari Korporasi
Berlaku 27
Desember 2019
Bentuk Pengawasan
1. Menetapkan regulasi atau pedoman
2. Audit Koporasi
3. Kegiatan administratif lain
• Dalam melakukan pengawasan, Ditjen AHU berkoordinasi
dengan Instansi Terkait sesuai dengan kewenangannya.
• Menteri Hukum dan HAM RI dapat membentukTim
dalam melakukan Pengawasan
PelaksanaanPengawasan Off-
Site
Pemeriksaan dokumen dan informasi
Penilaian penerapan BO
Keterangan hasil pengawasan tidak langsung
Pelaksanaan Pengawasan On-Site
1. verifikasidokumen dan
informasi
2. verifikasiinformasi
penetapan BO
3. laporan InstansiBerwenang danInstansi terkait
4. proses pemberian izin
usaha dari instansiberwenang
5. pemanggilandengan Korporasi
6. penyusunanhasil Pengawasan
langsung
Pemanggilan dalam PelaksanaanPengawasan On-Site
“Dalam Hal diperlukan, terhadap hasil pengawasan on-site, Menteri
melakukan pemanggilan kepada Korporasi yang melakukan
pelanggaran” – Pasal 11 ayat (2) Permenkumham 21/2019
Hasil Pengawasan On-Site dan Off-Site
1. Isian data dan InformasiKorporasi
2. Temuan Pengawasanberdasarkan pemeriksaan
penerapan prinsipmengenali Pemilik Manfaat
dari Korporasi
3. Rekomendasi hasilPengawasan (off-site atau
on-site)
Tindakan bagi Korporasi yang tidak menjalankan Rekomendasi
Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan rekomendasi,
Menteri dapat menjatuhkan tindakan berupa:
1) Pemblokiran akses Korporasi (SABH AHU Online)
2) Menteri menyampaikan rekomendasi kepada instansi
berwenang yang menerbitkan izin usaha, yang memuat
penundaan, pencabutan, pembatalan izin usaha
Korporasi
TERIMA KASIH
1
Keynote Speech
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PADA
DISEMINASI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
5 Desember 2019,
Hotel Sari Pacific, Jakarta
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.
1. Yth Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bapak Kiagus
Ahmad Badaruddin
2. Yang terhormat, para pembicara
3. Serta Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia,
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan
karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada hari ini dalam kegiatan Diseminasi Peraturan
Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.
Hadirin yang terhormat,
Sejumlah kasus besar pencucian uang, seperti Panama Papers dan skandal Bank Century,
menunjukkan bahwa korporasi rawan disalahgunakan untuk pencucian uang. Namun, risiko
ini dapat dikurangi secara signifikan jika informasi mengenai Legal Owner dan Beneficial
Ownership (BO), sumber aset, serta aktivitas Korporasi tersedia bagi pihak berwenang.
Informasi Legal Ownership dan BO dapat membantu penegak hukum dan otoritas berwenang
lainnya mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab atas aktivitas korporasi.
Informasi tersebut juga memungkinkan pihak berwenang untuk "mengikuti aliran uang“
(“follow the money”) dalam penyelidikan keuangan yang melibatkan rekening/aset tersangka
yang menggunakan Korporasi sebagai kendaraan pencucian uang.
Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-
batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di
luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal
itu, Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering telah mengeluarkan standar
2
internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan
40 Recommendations.
Salah satu rekomendasi dari FATF adalah Rekomendasi 24, yaitu Transparasi dan Pemilik
Manfaat dari Badan Usaha, bahwa Negara harus memiliki mekanisme yang dapat
mengidentifikasi dan menjelaskan:
1. Perbedaan macam bentuk dan ciri dasar sebuah badan usaha di negaranya
2. Negara harus memiliki rekaman dasar informasi penerima manfaat dan Informasi ini harus
tersedia untuk umum
3. Negara harus memastikan bahwa informasi penerima manfaat adalah akurat dan up to
date.
Respon Indonesia terhadap rekomendasi tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan pertimbangan:
1. bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat
mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta
membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara
2. bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku
tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme, Selama ini belum ada pengaturannya sehingga perlu mengatur
penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.
Hadirin yang terhormat,
Pada tanggal 27 Juni 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah berhasil
mengundangkan peraturan turunan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2018 tersebut, yakni Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi, dimana Permenkumham ini diundangkan agar
dapat menjadi panduan bagi korporasi untuk dapat mengidentifikasi dan memverifikasi siapa
saja pemilik manfaat yang terdapat dalam Korporasinya, serta bagaimana korporasi tersebut
dapat menyampaikan informasi tentang data pemilik manfaat kepada Instansi berwenang
yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Selanjutnya, pada tanggal 27 September 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
telah mengundangkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik
Manfaat Dari Korporasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan prinsip
mengenali pemilik manfaat dari Korporasi telah dilaksanakan oleh Korporasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
3
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sangatlah penting kegiatan diseminasi ini untuk
mendorong agar korporasi tidak dapat dijadikan kendaraan pencucian uang, sehingga pada
akhirnya Indonesia akan menjadi suatu Negara yang memiliki iklim investasi yang baik
sekaligus aman dari tindak pidana pencucian uang, dimana artinya Indonesia tidak bisa lagi
dijadikan sebagai Negara tempat pencucian uang.
Saudara saudara sekalian,
Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya, kepada PPATK yang telah mengadakan kegiatan diseminasi ini.
Kepada para peserta diseminasi, selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bermanfaat baik
untuk saudara maupun intitusi saudara.
Sekian, terimakasih.
Wassalamu’alaikum WarohmatuLohi wabarokatuh
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Yasonna H. Laoly
PAGE 1
Transparansi Beneficial Ownerantara Investment Friendly dan Pencegahan Korupsi dan TindakPidana Pencucian Uang
Chandra M. Hamzah
Kamis, 5 Desember 2019
PAGE 2
Standar Internasional(Konsideran huruf b Perpres 13 tahun 2018)
Financial Action Task Force (FATF) Guidance TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP
The FATF definition focuses on the natural (not legal) persons who actuallyown and take advantage of capital or assets of the legal person; as well ason those who really exert effective control over it (whether or not theyoccupy formal positions within that legal person), rather than just the(natural or legal) persons who are legally (on paper) entitled to do so.
PAGE 3 PAGE 3
SUMBER HUKUM PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER)
LEMBAGA KEPRESIDENAN
Perpres Nomor 13 Tahun 2018
Tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat Dari
Korporasi Dalam Rangka
Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang Dan
Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme
Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau
memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada
Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas
dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung,
merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.
PAGE 4 PAGE 4
SUMBER HUKUM PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER)
KEMENTERIAN
PERMENKUMHAM Nomor 15
Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penerapan Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat Dari KorporasiYang dimaksud dengan "beneficial owner" adalah orang perseorangan yang dapat
menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau
pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak
atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung,
merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
PERMENKUMHAM Nomor 21
Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pengawasan
Penerapan Prinsip Mjengenali
Pemilik Manfaat Dari Korporasi
PAGE 5 PAGE 5
SUMBER HUKUM PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) (lanjutan)
OTORITAS JASA KEUANGAN
POJK Nomor 12 /POJK.01/2017
sdu POJK Nomor 23/POJK.01/2019
Tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang Dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa
Keuangan
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap orang yang:
a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (ultimately own
account);
c. mengendalikan transaksi Nasabah;
d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement); dan/atau
f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan
suatu perjanjian
PAGE 6
Kr i ter ia Pemi l ik Manfaat Perseroan Terbatas
Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:
a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimanatercantum dalam anggaran dasar;
b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimanatercantum dalam anggaran dasar;
c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau labayang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatastanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.
Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e, huruf f, dan huruf g di atas merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
Di samping itu, orang perseorangan yang yang memenuhi kriteria a, b, c dan d di atas sebenarnyajuga telah tercatat dalam akta maupun laporan keuangan dari Perseroan Terbatas tersebut.
PAGE 7 PAGE 7
Penetapan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untukperseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan;
2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk koperasi;
3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdaganganuntuk persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya; dan
4. Lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usahaKorporasi.
Instansi Berwenang: Memiliki Kewenangan Menetapkan Pemilik Manfaat(Beneficial Owner) lain
Korporasi: Merupakan Kewajiban
PAGE 8 PAGE 8
Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
• Pendiri atau Pengurus Koperasi
• Notaris
• Pihak Lain Yang Diberi Kuasa
Identifikasi Pemilik Manfaat
Verifikasi Pemilik Manfaat
Penetapan Pemilik Manfaat
Mengungkapkan dan Menyampaikan
PAGE 9 PAGE 9
Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
1. Dilaksanakan oleh Notaris, pendiri atau pengurus Korporasi, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri dan/atau pengurus Korporasi
2. Dilakukan secara elektronik melalui AHU Online. (Pasal 15 ayat (2) Perpres 13/2018 jo. Pasal 8 Permenkumham 15/2019)
pada permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan Korporasi; atau
pada saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya
1. Dilaksanakan oleh Notaris
2. Dilakukan secara elektronik melalui AHU Online.
(Pasal 15 ayat (2) Perpres 13/2018 jo. Pasal 7 Permenkumham 15/2019)
PAGE 10 PAGE 10
Apabila terjadi perubahan informasi Beneficial Owner, maka penyampaiannya dilakukanpada saat:
1. penambahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan/atau
2. pencabutan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.(Pasal 20 Perpres 13/2018 jo. Pasal 9 (2) Peermenkumham 15/2019)
Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)
Perubahan Informasi Beneficial Owner
Informasi Beneficial Owner yang disampaikan wajib dilakukan pengkinian dalam system
AHU Online setiap setahun sekali sejak penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari
Korporasi atau penyampaian pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi yang
terakhir, yang dilakukan oleh Notaris, pendiri atau pengurus Korporasi, atau pihak lain
yang diberi kuasa oleh pendiri dan/atau pengurus Korporasi.(Pasal 21 Perpres 13/2018 jo. Pasal 10 (5) Peermenkumham 15/2019)
Pengkinian Informasi Beneficial Owner
PAGE 11
1.
ApakahperbedaanBO danControlling Shareholder?
PERMASALAHAN PERPRES NO. 13 TAHUN 2018
4.
Bagaimanadenganperusahaan yang sahamnyamerupakan saham“merah putih”?
2.
Bagaimana denganlender / bondholder dalam perjanjianhutang piutangyang memasukansyarat-syarattertentu?
5.
Apakah mungkinsuatu PT tanpa BO? (ex. PT dengan 99% saham public atauPT dengan 10 orang pemegang saham@ 10%)
3.
Bagaimanadengan BO padaperusahaanBUMN?
Note: Berdasarkan Pasal 29 POJK 23/2019, kewajiban penyampaian dokumen/informasi dikecualikan bagi Pemilik Manfaat berupa
(i) lembaga negara/instansi pemerintah; (ii) perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; atau (iii) perusahaan publik
atau emiten.
PAGE 12
ANALISIS KASUS
HHH Inc. III Bhd Bapak GGG
FFF Pte. Ltd. Ibu CCC
PT BBB Bapak DDD
PT AAA
PAGE 13
Pasal 13 (2) Perpres 13/2018
Instansi Berwenang dapat menetapkan Pemilik Manfaat lain dari suatu perseroan yang dilakukan atas dasar penilaian Instansi Berwenang yang salah satunya bersumber dari:
hasil audit terhadap Korporasi yang dilakukan oleh Instansi Berwenangberdasarkan Peraturan Presiden ini;
informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data dan/ atau informasi Pemilik Manfaat, dan/atau menerima laporan dari profesitertentu yang memuat informasi Pemilik Manfaat; dan/atau
informasi lain yang dapat dipertanggungiawabkan kebenarannya.
PAGE 14
Pasal 13 (2) Perpres 13/2018
Apakah kewenangan Instansi Berwenang untuk menetapkan Pemilik Manfaatlain merupakan proses administratif atau proses yudisial?
Apabila adminsitratif, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Apabila administratif, apa kepentingan Instansi Berwenang untuk menetapkanPemilik Manfaat lain mengingat hal tersebut bukan merupakan suatu bentukpenindakan?
PAGE 15
Adanya kewajiban pengungkapan Pemilik Manfaat pastimemberikan pekerjaan tambahan bagi perusahaan, namunIndonesia harus memilih apakah Indonesia mau dianggapsebagai negara yang bersahabat dengan money laundering/pendanaan terorisme.
Dengan tidak menjadi negara yang bersahabat dengan money laundering/pendanaan terorisme, maka ekonomi Indonesia dapat tumbuh.
Transparansi Pemilik Manfaat =
Investment Friendly?
PAGE 16
Penerapan Anti-Pencucian Uangdan Pencegahan
PendanaanTeorisme (APU-PPT)
di Sektor JasaKeuangan
PAGE 17
Penerapan APU-PPT di Sektor Jasa Keuangan
KYC dan
Laporan
TKM
Penyedia Jasa Keuangan
yang selanjutnya disingkat
PJK adalah penyedia jasa
keuangan di sektor
perbankan, penyedia jasa
keuangan di sektor Pasar
Modal, dan penyedia jasa
keuangan di sektor industri
keuangan nonbank
Pihak pelapor
dalam PP
43/2015
Pasal 2 PP 43/2015 : Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang salah satunya
adalah pihak penyedia jasa keuangan (i.e. Bank)
PAGE 18
PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami
risiko tindak pidanaPencucian Uang dan/atautindak pidana PendanaanTerorisme terkait dengan
nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan
distribusi (delivery channels) (Pasal 2 POJK 23/2019)
PAGE 19
Kewaj iban Customer Due D i l igence te rhadap Pemi l ik Manfaat
PJK wajib memastikan calon nasabah, nasabah, atau walk in customer yang membuka hubungan usaha ataumelakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) (Pasal 27 (1) POJK 23/2019).
Dalam hal calon nasabah, nasabah, atau walk in customer bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat(Beneficial Owner), Penyedia Jasa Keuangan wajib melakukan customer due diligence terhadap PemilikManfaat (Beneficial Owner) (Pasal 27 (2) POJK 23/2019).
Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong sebagai Politically Exposed Person (PEP) makaprosedur yang diterapkan adalah prosedur enhance due diligence (Pasal 27 (3) POJK 23/2019).
Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PenyediaJasa Keuangan wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah, nasabah, atau walk in customer (Pasal 28 (12) POJK 23/2019).
PAGE 20
ApakahPengungkapan
Pemilik Manfaatberdasarkan Perpres
No.13 tahun 2018 berkaitan dengan
kewajiban bagi PJK dalam CDD terhadap
Pemilik Manfaat?
PAGE 21
KRITERIA PEMILIK MANFAAT
Pemilik Manfaatberdasarkan
POJK 23/2019
Pemilik Manfaatberdasakan
Perpres 13/2018
PAGE 22
Perpres 13/2018 POJK 12/2017
Orang perseorangan yang memenuhi kriteria: Setiap orang yang:
• memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada
perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
• berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan
dengan rekening Nasabah
• memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada
perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
• merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang
ditempatkan pada PJK (ultimately own account)
• menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima
persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan
terbatas per tahun
• mengendalikan transaksi Nasabah
• memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau
memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
• memberikan kuasa untuk melakukan transaksi
• memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau
mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi
dari pihak manapun
• mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement)
• menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau • merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui
badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian
• merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham
perseroan terbatas
PAGE 23 PAGE 23
KAITAN BO DENGAN TINDAK PIDANA KORPORASI
Tanggung Jawab BO ≠
Tanggung Jawab Korporasi
Peraturan Mahkamah Agung No. 13/2016 tentang Tanggung Jawab Korporasi
untuk menghukum korporasi, bukan Beneficial Owner
Piercing Corporate Veil dalam UU Perseroan Terbatas
untuk meminta pertanggung jawaban pemegang saham, bukan Beneficial Owner
Seseorang dipidana karena perbuatan dan bukan status.
PAGE 24
Not to be reproduced or disseminated without permission.
Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta, 12710
T. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City
Lantai 11, Unit 08
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261
T . +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560
www.ahp.id
Thankyou
Dukungan Pemerintah Dalam Mewujudkan Iklim Investasi yang Berintegritas danMemiliki Daya Saing Tinggi Melalui Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat atas Korporasi
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan
Disampaikan pada Diseminasi Peraturan Pelaksana Mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasidalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme
Jakarta, 5 Desember 2019
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
PENDAHULUAN
REPUBLIK INDONESIA
Keterlibatan Indonesia dalam Inisiatif Internasional
dan Komitmen pada BO
G20
Anti-
Corruption
Working
Group
(ACWG)
Extractive
Industries
Transparency
Initiative
(EITI)
Financial
Action Task
Force
(FATF)
Open Government
INDONESIA
Indonesia BO developed since 1999 FATF
REPUBLIK INDONESIA
Infrastruktur:Kurang memadai, utamanya konektivitas
Sumber Daya Manusia adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang
Fiskal:Rendahnya penerimaan perpajakan
The Most Binding Constraint
Binding Constraint
Bukan Binding Constraint
Future Binding Constraint (Jika tidak diatasi, akan menghalangi Indonesia untukbersaing di era digital dan beralih ke manufaktur bertekonologi tinggi)
Regulasi dan Institusi adalah kendala
mengikat bagi pertumbuhan ekonomi
• Regulasi tidak mendukung penciptaan dan
pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi,
khususnya pada regulasi:
- Tenaga kerja
- Investasi
- Perdagangan
• Kualitas institusi rendah
- Korupsi tinggi dan birokrasi tidak efisien
- Lemahnya koordinasi antarkebijakan
Regulasi dan Institusi Merupakan Faktor Penghambat Utama Ekonomi Tumbuh Tinggi
4
Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Ilustrasi Gentong Air)
*Studi Growth Diagnostics, Bappenas 2018
REPUBLIK INDONESIA
Beneficial Ownership dalam Menunjang Penerimaan Negara (1/2)
Berdasarkan laporan Global Financial Integrity tahun 2014, Indonesia
menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram
(illicit financial flow/IFF) terbesar di dunia. IFF di Indonesia tahun 2003-2012
mencapai US$187.884 juta atau rata-rata Rp169 triliun per tahun.
Tahun 2014, IFF Indonesia diperkirakan mencapai Rp227,7 triliun atau setara
11,7 persen APBN-P pada tahun tersebut. Di sektor Pertambangan,
diperkirakan Rp23,89 triliun, sebesar Rp21,33 triliun berasal trade miss-
invoicing, dan Rp2,56 triliun dari aliran uang panas/hot money narrow.
Ketidakterbukaan informasi BO dapat menyebabkan hilangnya potensi
ekonomi dan pendapatan negara. Hal tersebut terjadi akibat dari peluang
penghindaran pajak (tax avoidance) oleh wajib pajak.
Informasi BO yang tidak terbuka juga menimbulkan persoalan di pasar modal
dan sektor keuangan. Proses jual beli surat berharga yang semu—perusahaan
penjual memiliki afiliasi kepemilikan dengan perusahaan pembeli. Bursa pasar
uang tidak berjalan sempurna karena pembeli maupun penjual bisa saja
dikendalikan oleh BO yang sama, membuat kinerja bursa tidak mencerminkan
kinerja yang sebenarnya.
Akibatnya, pergerakan indeks harga dan tingkat perubahan harga di bursa
berjalan tidak sempurna, berimbas pada indikator ekonomi yang tidak
sempurna, tidak menggambarkan situasi sesungguhnya (kamuflase), pasar
berjalan asimetris dan cenderung dikendalikan oleh segelintir kelompok yang
mengambil untung, sementara publik kembali dirugikan.
Pengungkapan BO akan menciptakan peluang bagi banyak pelaku
ekonomi untuk berbisnis secara fair, bersaing secara sehat, dan berlomba
meningkatkan kualitas bisnisnya. Mengungkap BO dapat menghindari
monopoli dan mencegah conflict of interest dalam kepemilikan sumber
daya publik, seperti dalam kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamuflase-ekonomi
REPUBLIK INDONESIA
Beneficial Ownership dalam Menunjang Penerimaan Negara (2/2)
Protokol PerjanjianPenghindaran PajakBerganda antara UKdengan USA.
1966OECD Model – Pasal 10(dividen), Pasal 11(bunga), dan Pasal 12(royalty).
1977OECD Commentary danOECD ConduitCompanies Report
1986
Lemah / tidak validnyadata dan keberadaanwajib pajak orang /perusahaan yangmemiliki bisnis danmenerimapenghasilan.
Adanya praktikpenghindaran PajakBerganda (Double TaxAvoindance) danpenggunaan skemaTreaty Shopping.
Lemahnya regulasidalam pembukaan danintegrasi data BO
Faktor Utama Hilangnya Potensi
Penerimaan Negara
Sumber:PWYP (Wiko,dkk), 2016
Sejarah Penggunaan KonsepBeneficial Ownership di
Dunia
Perusahaan tidak dikenakan double taxaxion / pajak berganda.
Mencegah aktivitas yang mengarah pada korupsi, pencucian uang, aktivitas keuangan yang mendukung terorisme, dsb.
Mencegah risiko lebih jauh tentang transfer pendanaan terorisme
Mencegah adanya conflict of interest dan larinya perusahaan-perusahaanterhadap kewajiban berbagai keuangan negara, seperti membayar pajak, dll.
Meningkatkan kepercayaan investor dari aktivitas perekonomian yang dilakukan
Memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan pencarian dan pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta memaksimalkanpemulihan aset (asset recovery) dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 13/2018 tentangPenerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dariKorporasi Dalam Rangka Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak PidanaPendanaan Terorisme, menegaskan korporasi wajibmelaporkan siapa yang bertindak sebagai pemilik manfaat.
Pemilik manfaat yang dimaksud dalam Perpres BeneficialOwnership (BO) ini adalah individu yang dapat menunjukatau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus,pembina, atau pengawas pada korporasi, serta memilikikemampuan untuk mengendalikan perusahaan. Selain itu,pemilik manfaat dari korporasi berhak atas dan/ataumenerima manfaat dari perusahaan baik secara langsungmaupun tidak langsung, dan merupakan pemilik sebenarnyadari dana atau saham perusahaan.
Keuntungan Penerapan Beneficial Ownership
REPUBLIK INDONESIA
STRATEGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
PERPRES 55/2012
RPJMN 2012 – 2014 dan
RPJPN 2012 – 2025 tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
PERPRES
54/2018
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
1. License and Business Trade
2. Government Monetary
3. Law Enforcement and Bureaucracy Reform
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Strategi dan Rencana Aksi Nasional Beneficial Ownership
• Peraturan
Presiden 13/2018tentang PenerapanPrinsip MengenaliPemilik Manfaat DariKorporasi DalamRangka PencegahanDan PemberantasanTindak PidanaPencucian Uang DanTindak PidanaPendanaan Terorisme
• Peraturan
Presiden 54/2018 mengenai Strategi
Nasional Pencegahan
Korupsi, Lisensi dan
Perdagangan Bisnis,
Moneter Pemerintah,
Penegakan Hukum, dan
Reformasi Birokrasi
• Peraturan
Presiden 26/2010 tentang Transparansi
Penerimaan Negara
dan Pendapatan
Daerah yang Diperoleh
dari Industri Ekstraktif
- Basis hukum EITI
• Salah satu Aksi
Nasionalnya adalah
FOKUS tentang
Lisensi dan
Perdagangan Bisnis,
Moneter Pemerintah,
Penegakan Hukum,
dan Reformasi
Birokrasi
• FOKUS AREA:
Peningkatan
Manajemen Data dan
Ekstraktif, Sektor
Kepatuhan Hutan dan
Perkebunan.
• Permenkumham 14/2019 tentang Pengesahan
Koperasi
• Permenkumham 15/2019 tentang Tata Cara
Penerapan BO
• Permenkumham 21/2019 tentang Pengawasan BO
• MoU dan PKS – Penguatan dan Pemanfaatan basis
data BO
• Kebijakan / Regulasi BO di pertahanan, pertanian,
koperasi
• Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi
PERATURAN PRESIDEN
BO DIDORONG OLEH RENCANA AKSI STRATEGI NASIONAL TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI -> payung hukum untuk seluruh sektor
Peraturan Turunan Perpres 13/2018 dan
lain-lain
Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data BO
REPUBLIK INDONESIA
10
BENEFICIAL OWNERSHIP DALAM RPJMN 2020 – 2024 DAN RKP 2019
PN 7 RPJMN
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Sumber: RT Draft RPJMN 2020-2024, 6 November 2019
RKP 2019
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan PEMILU
REPUBLIK INDONESIA
Beneficial Ownership dalam Meningkatkan EODB di Indonesia
Source: Summarized from Precedential Decree 13/2018 (PWYP Indonesia, 2018)
RT RPJM 2020 -2024
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
REPUBLIK INDONESIA
Data Submitted on Beneficial Ownership
(Licensing Issued by MEMR)
Type of Licensing Total Notes
Mining businesspermit in thecontext of foreigndirect investment
18 company
Has submitted (complete and correct)
7 company Submitted but not yet complete (no copy of NPWP / Tax Identity)
26 company
Submitted but Data Not in Format
7 company Not submitted yet
Coal Mining Concession Work Agreement
23 company
Complete and correct
7 company Submitted but not yet complete (no copy of NPWP / Tax Identity)
34 company
Data not in Format
4 company Not Submitted yet
Mining business permit Special Production Operations for transportation and sales
481 company
Has submitted (complete and correct)
Type of Licensing
Total Notes
Miningbusinesspermit in thecontext offoreign directinvestment
17 company
Has submitted (complete and correct)
1 company
Submitted but not yet complete (no copy of NPWP / Tax Identity)
27 company
Not submitted yet
IUPK 1company
Complete and correct
1company
Not submitted yet
Contract of Work
16company
Has submitted (complete and correct)
4 company
Not submitted yet
OP of Mining business permit special for processing and / or refining
5 company
Complete and correct
1 company
Submitted but not yet complete (no copy of NPWP / Tax Identity)
51 company
Not submitted yet
Coal Commodity Mining Commodity
Source: MEMR on beneficial ownership in licensing of extractive industry companies (mineral and coal sector) ‘’, May 14’ 2019
Terima Kasih
URGENSI MENINGKATKAN
KESADARAN KORPORASI
ATAS TRANSPARANSI
INFORMASI PEMILIK
MANFAAT ATAS KORPORASI
DISAMPAIKAN OLEH:
FITHRIADI MUSLIM
DIREKTUR HUKUM PPATK
POKOK-POKOK PEMBAHASANPA
RT 1
LATAR BELAKANG PA
RT 2 KORPORASI SEBAGAI MEDIA PENCUCIAN UANG
PART
3 KEBIJAKAN TRANSPARANSI BENEFICIAL OWNER
PART
4 TANTANGAN YANG DIHADAPI
LATAR BELAKANGPerspektif Kebutuhan Domestik dan Internasional
KEBUTUHAN DOMESTIK ATAS TRANPARANSI BENEFICIAL OWNER
4
PEMBERANTASAN
1.Mempermudah penegak
hukum dalam melakukan
penelusuran hasil tindak
pidana
2.Membantu
pengungkapan “aktor
intelektual” dari suatu
tindak pidana
3.Melindungi korporasi
yang beritikad baik
PENCEGAHAN
1.Melindungi investor dari
korporasi yang diduga
sebagai media pencucian
uang
2.Mempersulit pelaku tindak
pidana untuk melakukan
pencucian uang melalui
pendirian korporasi
3.Membantu instansi
berwenang untuk
melakukan monitoring
terhadap aktivitas korporasi
KORPORASI BERSIH DARI PENCUCIAN UANG
TERWUJUDNYA KORPORASI YANG BERINTEGRASI
MENINGKATKAN INVESTASI
5
STANDAR INTERNASIONAL
PERTUKARAN INFORMASI DENGAN NEGARA LAIN
ASSET RECOVERY
Place your screenshot here
KEBUTUHAN INTERNASIONAL
ATAS TRANPARANSI BENEFICIAL OWNER
KORPORASI SEBAGAI MEDIA PENCUCIAN UANG
TIPOLOGI PENCUCIAN UANG MELALUI KORPORASIPerusahaan Cangkang
Penggunaan Perusahaan melalui
pendirian “paper company” dalam
rangka penghindaran monitoring oleh
otoritas dan pelaporan ke PPATK
Struktur Kompleks
Pemanfaatan struktur kepemilikan
dan pengendalian korporasi yang
kompleks, termasuk lintas batas
negara yang bertujuan mempersulit
audit trail
Pemanfaatan Identitas
Close Associate
Pemanfaatan hubungan dan identitas
keluarga, kerabat, atau rekan kerja
yang tercantum dalam dokumen
hukum kepemilikan korporasi
7
Pemanfaatan Trust
Pemanfaatan foreign trust yang
memberikan fasilitas pemisahan
informasi atas kepemiliikan
(pengelolaan) aset dengan pihak
penerima manfaat dari pengelolaan
Mingling
Upaya pencampuran atas harta
kekayaan legal korporasi dengan
hasil tindak pidana
Trade-based ML
Pemanfaatan transaksi keuangan
korporasi melalui pemalsuan
dokumen yang bertujuan mempersulit
audit trail
8
STAGE 3
HASIL TINDAK PIDANA YANG TELAH “DICUCI” DITRANSFER ATAU DISERAHKAN KEMBALI KE KLIEN (PELAKU KEJAHATAN)
STAGE 2
PROFESI MELAKUKAN UPAYA MENJAUHKAN HASIL TINDAK PIDANA DARI ASALNYA
STAGE 1
HASIL TINDAK PIDANA DI TRANSFER ATAU DIKUMPULKAN OLEH KLIEN (PELAKU KEJAHATAN) KE PROFESI
MODUS OPERANDI BARU – PROFESSIONAL MONEY LAUNDERING
DALAM PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN KORPORASI
KEBIJAKAN TRANSPARANSI BENEFICIAL OWNER
DEFINISI BENEFICIAL OWNER
THE NATURAL PERSON(S)
WHO ULTIMATELY OWNS
CONTROLS A CUSTOMER
WHOSE BEHALF
A TRANSACTION
IS BEING CONDUCTED
EXERCISE ULTIMATE EFFECTIVE CONTROL
A LEGAL PERSON
A LEGAL ARRANGEMENT
REKOMENDASI 10 - CDD REKOMENDASI 24 – BO OF LEGAL PERSON
REKOMENDASI 25 – BO OF LEGAL ARRANGEMENTS
10
11
RUANG LINGKUP PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
NATURAL PERSON
OWNED LEGAL PERSON
CONTROL LEGAL PERSON
TAKE ADVANTAGES FROM LEGAL PERSON
LEGAL OWNERSHIP
ULTIMATE BENEFICIAL OWNERSHIP (NON
LEGAL OWNERSHIP)
KUALIFIKASI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
KUALIFIKASI UMUM,yaitu orang perseorangan
yang dapat:
menunjuk ataumemberhentikan
direksi, dewan komisaris, pengurus,
pembina, ataupengawas pada
Korporasi
memiliki kemampuanuntuk mengendalikan
Korporasi
berhak atas dan/ataumenerima manfaatdari Korporasi baiklangsung maupun
tidak langsung
merupakan pemiliksebenarnya dari dana atau saham Korporasi
KUALIFIKASI TERTENTU, yaituorang perseorangan yang dapatmemenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam PeraturanPresiden Nomor 13 Tahun 2018
tentang Penerapan PrinsipMengenali Pemilik Manfaat dari
Korporasi Dalam RangkaPencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uangdan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme.
12
PENGATURAN BENEFICIAL OWNER DARI KORPORASI
PERMENKUMHAM NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK
MANFAAT DARI KORPORASI
PERMENEKUMHAM NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI
KORPORASI
PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN
TERORISME
TANTANGAN
DALAM PENERAPAN
PERPRES NOMOR 13
TAHUN 2018
15
TANTANGAN PELUANG AKSI
KETERLIBATAN MULTI AGENCIES BANYAKNYA PIHAK YANG
MELAKUKAN VERIFIKASI (CROSS
CHECKING) SEHINGGA TERSEDIANYA
INFORMASI YANG AKURAT
PERLU ADANYA MEKANISME
INTEGRASI ANTARA KEMENKUMHAM
DENGAN K/L YANG MENGELUARKAN
IZIN USAHA
AKSES INFORMASI BAGI PIHAK
PELAPOR
PENCEGAHAN PENGGUNAAN
PRODUK DAN JASA PJK OLEH
KORPORASI YANG DIDUGA SEBAGAI
MEDIA PENCUCIAN UANG
PEMBERIAN AKSES LANGSUNG
KEPADA PIHAK PELAPOR DALAM
RANGKA PENERAPAN PROGRAM APU
PPT
TERBATASNYA PERSONIL YANG
MEMILIKI KOMPETENSI KHUSUS
DALAM PENGAWASAN PERPRES
NOMOR 13 TAHUN 2018
TERBENTUKNYA JABATAN
FUGSIONAL PENGAWAS PENERAPAN
PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2018
IDENTIFIKASI URAIAN TUGAS DAN
ANALISIS BEBAN KERJA ATAS
JABATAN FUGSIONAL PENGAWAS
PENERAPAN PERPRES NOMOR 13
TAHUN 2018
KETENTUAN SANKSI TIDAK DIATUR
SECARA NYATA
PENGGUNAAN KETENTUAN SANKSI
PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI
YANG DIATUR DALAM UU YANG
MEMUAT KEWENANGAN K/L
MEMBERIKAN IZIN USAHA
PERLU ADANYA PERATURAN
PELAKSANA PERPRES NOMOR 13
TAHUN 2018 PADA SELURUH K/L
YANG MENGELUARKAN IZIN USAHA
TANTANGAN DALAM PENERAPAN PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2018
DAN PERATURAN PELAKSANANYA
Related Documents
