SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/POJK.03 /2019 TENTANG PELAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa untuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, diperlukan data dan informasi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan; b. bahwa untuk memperoleh data dan informasi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah secara efektif dan efisien, laporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/POJK.03 /2019
TENTANG
PELAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MELALUI
SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa untuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
terhadap bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan
rakyat syariah, diperlukan data dan informasi bank
perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah
secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat
diperbandingkan;
b. bahwa untuk memperoleh data dan informasi bank
perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah
secara efektif dan efisien, laporan bank perkreditan rakyat
dan bank pembiayaan rakyat syariah disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas
Jasa Keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Bank
Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
-2-
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PELAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MELALUI SISTEM
PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah
bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
-3-
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat
BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem
informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan
secara daring oleh BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa
Keuangan.
4. Laporan Bulanan BPR adalah laporan keuangan dan informasi
lain yang disusun oleh BPR untuk kepentingan Otoritas Jasa
Keuangan, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan
oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam format dan definisi yang
seragam.
5. Laporan Bulanan BPRS adalah laporan keuangan dan informasi
lain yang disusun oleh BPRS untuk kepentingan Otoritas Jasa
Keuangan, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan
oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam format dan definisi yang
seragam.
BAB II
LAPORAN BPR DAN BPRS MELALUI
SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 2
(1) Laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa
Keuangan meliputi:
a. Laporan Bulanan BPR;
b. Laporan Bulanan BPRS;
c. rencana bisnis serta laporan realisasi rencana bisnis BPR
dan BPRS berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan; dan
d. laporan lain yang disampaikan oleh BPR dan BPRS secara
daring berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.
(2) BPR dan BPRS wajib menyusun dan menyampaikan laporan BPR
dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas
-4-
Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
(3) BPR dan BPRS bertanggung jawab atas kebenaran dan
kelengkapan isi serta ketepatan waktu penyampaian laporan BPR
dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 3
(1) Kewajiban penyampaian laporan BPR dan BPRS melalui Sistem
Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) dapat dikecualikan untuk:
a. BPR dan BPRS yang baru beroperasi paling lama 3 (tiga)
bulan sejak pertama kali memulai kegiatan operasional;
dan/atau
b. BPR dan BPRS yang mengalami gangguan teknis.
(2) BPR dan BPRS memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada
Otoritas Jasa Keuangan disertai alasan.
(3) BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menyampaikan laporan BPR dan BPRS secara luring.
(4) Penyampaian laporan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) wajib dilakukan paling lambat pada hari kerja
berikutnya apabila batas waktu periode penyampaian laporan
jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur.
(5) BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menyampaikan laporan BPR dan BPRS secara luring.
(6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu
penyampaian laporan BPR dan BPRS dengan surat
pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen
pendukung.
(7) Apabila gangguan teknis dapat diatasi sebelum 3 (tiga) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta BPR dan BPRS tidak
menyampaikan laporan secara luring, BPR dan BPRS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib
-5-
menyampaikan laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan
Otoritas Jasa Keuangan.
(8) Penyampaian laporan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu
penyampaian laporan, dengan surat pemberitahuan kepada
Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen pendukung.
(9) BPR dan BPRS tetap bertanggung jawab terhadap laporan BPR
dan BPRS yang disampaikan secara luring sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).
Pasal 4
Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan tanggal batas waktu
penyampaian laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan
Otoritas Jasa Keuangan yang berbeda dengan batas waktu
penyampaian laporan apabila terjadi kondisi tertentu.
Pasal 5
BPR dan BPRS yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat
menyampaikan laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan
ayat (5) sampai dengan batas waktu penyampaian laporan,
memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan
untuk memperoleh perpanjangan batas waktu penyampaian laporan
BPR dan BPRS.
Pasal 6
BPR dan BPRS dinyatakan menyampaikan laporan BPR dan BPRS
pada tanggal diterimanya laporan BPR dan BPRS oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
Pasal 7
(1) BPR dan BPRS wajib menunjuk dan menyampaikan nama
penanggung jawab laporan BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa
Keuangan.
-6-
(2) Nama penanggung jawab laporan BPR dan BPRS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali wajib disampaikan
melalui surat paling lambat pada:
a. tanggal 30 April 2019 bagi BPR; dan
b. tanggal 30 September 2019 bagi BPRS,
yang dihitung berdasarkan tanggal diterimanya surat oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
(3) BPR dan BPRS wajib melaporkan setiap perubahan nama
penanggung jawab laporan BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum perubahan
nama penanggung jawab laporan BPR dan BPRS.
(4) Dalam hal terjadi kekosongan penanggung jawab laporan BPR
dan BPRS, BPR dan BPRS wajib menunjuk pengganti penanggung
jawab laporan BPR dan BPRS.
(5) BPR dan BPRS wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
terkait penggantian penanggung jawab laporan BPR dan BPRS
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah penggantian penanggung jawab laporan BPR dan
BPRS.
BAB III
LAPORAN BULANAN BPR DAN LAPORAN BULANAN BPRS
Pasal 8
(1) Laporan Bulanan BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf a meliputi:
a. data pokok;
b. laporan posisi keuangan;
c. rekening administratif;
d. laba rugi;
e. daftar rincian dari pos tertentu laporan posisi keuangan;
f. informasi terkait pelanggaran dan pelampauan batas
maksimum pemberian kredit; dan
g. rasio keuangan triwulanan.
(2) Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b meliputi:
-7-
a. data pokok;
b. laporan posisi keuangan;
c. rekening administratif;
d. laba rugi;
e. daftar rincian dari pos tertentu laporan posisi keuangan;
f. laporan mingguan cash ratio;
g. informasi terkait pelanggaran dan pelampauan batas
maksimum penyaluran dana;
h. rasio keuangan triwulanan;
i. daftar rincian restrukturisasi pembiayaan;
j. daftar rincian sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf;
k. daftar rincian sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
l. daftar rincian distribusi bagi hasil.
(3) Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mencakup informasi
gabungan seluruh kantor dan informasi masing-masing kantor
BPR dan BPRS.
(4) Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib disusun sesuai dengan pedoman
penyusunan Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS.
(5) Dalam hal terdapat kesalahan atas Laporan Bulanan BPR dan
Laporan Bulanan BPRS yang disampaikan, BPR dan BPRS wajib
menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (4).
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Laporan
Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dimuat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan.
Pasal 9
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan
Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis dalam hal terdapat koreksi
atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS.
-8-
Pasal 10
BPR dan BPRS wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang
dituangkan dalam suatu pedoman tertulis.
Pasal 11
Jika izin usaha BPR dan BPRS dicabut akibat dari penggabungan atau
peleburan, BPR dan BPRS tetap wajib menyampaikan Laporan
Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS untuk data akhir bulan
laporan sebelum berlakunya izin penggabungan atau peleburan dari
Otoritas Jasa Keuangan dan instansi yang berwenang berdasarkan
Undang-Undang.
BAB IV
PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN BPR DAN
LAPORAN BULANAN BPRS
Pasal 12
(1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan Laporan Bulanan BPR dan
Laporan Bulanan BPRS paling lambat tanggal 10 pada bulan
berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.
(2) Apabila tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh
pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, batas waktu
penyampaian Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS
melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tetap jatuh
pada tanggal 10.
Pasal 13
(1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan koreksi atas Laporan
Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (5) paling lambat tanggal 15 pada bulan
berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.
(2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh
pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, batas waktu
penyampaian koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
tetap jatuh pada tanggal 15.
-9-
(3) BPR dan BPRS dapat menyampaikan koreksi atas Laporan
Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS setelah batas waktu
penyampaian koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan akhir bulan berikutnya setelah bulan laporan yang
bersangkutan.
(4) BPR dan BPRS dinyatakan menyampaikan koreksi atas Laporan
Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS pada tanggal
diterimanya koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 14
(1) Jika berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa
Keuangan atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS
ditemukan adanya kesalahan, BPR dan BPRS wajib
menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS untuk posisi Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS sejak ditemukannya kesalahan.
(2) Koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat
10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan oleh Otoritas Jasa
Keuangan atau sejak tanggal pertemuan akhir antara anggota
direksi dan/atau anggota dewan komisaris BPR dan BPRS dengan
Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas hasil pemeriksaan (exit
meeting).
(3) BPR dan BPRS wajib menggunakan hasil penelitian dan/atau
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
menyusun Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS.
Pasal 15
(1) Apabila BPR dan BPRS tidak menyampaikan Laporan Bulanan
BPR dan Laporan Bulanan BPRS sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (6), ayat (8),
Pasal 4, atau Pasal 12 ayat (1), BPR dan BPRS dinyatakan
terlambat menyampaikan Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS.
-10-
(2) Apabila BPR dan BPRS tidak menyampaikan koreksi atas Laporan
Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sampai dengan batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13 ayat (1),
atau Pasal 14 ayat (2), BPR dan BPRS dinyatakan terlambat
menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS.
(3) BPR dan BPRS yang tidak menyampaikan Laporan Bulanan BPR
dan Laporan Bulanan BPRS setelah batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), serta koreksi atas Laporan Bulanan BPR
dan Laporan Bulanan BPRS setelah batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tetap wajib menyampaikan Laporan
Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS serta koreksi atas
Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS.
BAB V
PENCATATAN LAPORAN BULANAN BPR DAN
LAPORAN BULANAN BPRS
Pasal 16
BPR dan BPRS wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usaha
berdasarkan standar akuntansi keuangan bagi BPR dan BPRS.
BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17
(1) BPR dan BPRS yang dinyatakan terlambat menyampaikan
Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi administratif
berupa denda sebesar:
a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan
dan paling banyak Rp3.000.0000,00 (tiga juta rupiah) bagi
BPR dan BPRS yang memiliki modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
b. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
keterlambatan dan paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh
-11-
juta lima ratus ribu rupiah) bagi BPR dan BPRS yang
memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah).
(2) BPR dan BPRS yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi
atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar:
a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan
bagi BPR dan BPRS yang memiliki modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
b. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
keterlambatan bagi BPR dan BPRS yang memiliki modal inti
paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah).
(3) Perhitungan denda per hari keterlambatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan
mengenai batas waktu keterlambatan penyampaian Laporan
Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (6), ayat (8), Pasal 4, dan Pasal 12 ayat
(1) serta ketentuan mengenai batas waktu keterlambatan
penyampaian koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13
ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2).
(4) Terhadap setiap kesalahan Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS yang ditemukan berdasarkan penelitian dan/atau
pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi denda sebesar
Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per item dan paling banyak
sebesar:
a. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagi BPR dan BPRS yang
memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah); atau
b. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi BPR dan BPRS yang
memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah).
-12-
(5) Dalam hal terdapat kesalahan Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS berdasarkan hasil penelitian dan/atau
pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), sanksi hanya dikenakan atas kesalahan untuk data
bulan laporan pada posisi penelitian dan/atau pemeriksaan.
Pasal 18
BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), ayat (4),
ayat (5), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal
15 ayat (3), dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis; dan/atau
b. penurunan tingkat kesehatan.
Pasal 19
BPR dan BPRS yang dinyatakan:
a. terlambat menyampaikan Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
b. terlambat menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan
Laporan Bulanan BPRS dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
dan/atau
c. melakukan kesalahan dalam Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1),
selain dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan pula sanksi administratif berupa
teguran tertulis dan/atau penurunan tingkat kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18.
Pasal 20
Anggota direksi, anggota dewan komisaris dan/atau pegawai BPR dan
BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 dan/atau melakukan perbuatan rekayasa transaksi yang tidak
wajar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang
mengenai perbankan dan perbankan syariah.
-13-
Pasal 21
Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2) dan ayat (4) dikecualikan untuk penyampaian koreksi atas Laporan
Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS terkait:
a. pelaksanaan audit tahunan oleh akuntan publik;
b. pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahunan kepada rapat
umum pemegang saham atau rapat anggota; dan/atau
c. pemeriksaan oleh otoritas lain yang berwenang sesuai dengan
Undang-Undang.
Pasal 22
Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Laporan Bulanan
BPR dan Laporan Bulanan BPRS serta koreksi atas Laporan Bulanan
BPR dan Laporan Bulanan BPRS sampai dengan posisi laporan bulan
November 2019 dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank
Perkreditan Rakyat dan Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
Syariah.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
BPR dan BPRS yang diberikan izin usaha setelah Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini berlaku harus mengajukan permohonan nomor
sandi BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
(1) Penyampaian Laporan Bulanan BPR dan koreksi atas Laporan
Bulanan BPR melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
dilakukan mulai posisi laporan bulan Mei 2019.
-14-
(2) Penyampaian Laporan Bulanan BPRS dan koreksi atas Laporan
Bulanan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
dilakukan mulai posisi laporan bulan Oktober 2019.
(3) Ketentuan mengenai penyampaian Laporan Bulanan BPR dan
koreksi atas Laporan Bulanan BPR sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang
Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4580), tetap berlaku sampai
dengan posisi laporan bulan November 2019.
(4) Ketentuan mengenai penyampaian Laporan Bulanan BPRS dan
koreksi atas Laporan Bulanan BPRS sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan
Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4478), tetap berlaku sampai
dengan posisi laporan bulan November 2019.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
sampai dengan Pasal 19 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
berlaku sejak posisi laporan bulan Desember 2019.
Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tetap berlaku jika
pelanggaran ditemukan berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan
Otoritas Jasa Keuangan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
-15-
Pasal 27
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku,
ketentuan:
a. Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan
Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4580); dan
b. Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20 Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank
Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4478),
dinyatakan tetap berlaku terhadap pelanggaran pada Laporan Bulanan
BPR dan Laporan Bulanan BPRS sampai dengan posisi laporan bulan
November 2019 yang ditemukan sampai dengan tanggal 31 Desember
2020.
Pasal 28
Ketentuan mengenai:
a. laporan batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan
rakyat;
b. laporan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan
rakyat syariah;
c. laporan keuangan publikasi bank perkreditan rakyat;
d. laporan keuangan publikasi triwulanan bank pembiayaan rakyat
syariah;
e. laporan restrukturisasi pembiayaan bank pembiayaan rakyat
syariah; dan
f. rencana bisnis dan laporan realisasi rencana bisnis bank
perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah,
yang disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini.
-16-
Pasal 29
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang
Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4580); dan
b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan
Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4478),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30
Ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2020.
Pasal 31
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
-17-
Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2019
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIMBOH SANTOSO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 86
-1-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/POJK.03/2019
TENTANG
PELAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MELALUI
SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN
I. UMUM
Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur bahwa BPR dan
BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan posisi
keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta
laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan peningkatan
kebutuhan terhadap sistem informasi manajemen untuk pengawasan
terhadap BPR dan BPRS, penyampaian data dan informasi dari BPR dan
BPRS perlu dilakukan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
Penyampaian laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan
serta analisis data dan informasi terkait pengambilan kebijakan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
-2-
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diatur ketentuan mengenai
Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Rencana bisnis termasuk juga penyesuaian dan perubahan
rencana bisnis.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penyampaian laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan
Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis
aplikasi laporan BPR dan BPRS pada situs web Sistem Pelaporan
Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab atas kebenaran dan
kelengkapan isi” adalah bertanggung jawab atas kelengkapan,
akurasi, kekinian, serta keutuhan data dan informasi.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan
yang disebabkan permasalahan teknis yang mengakibatkan
-3-
BPR dan BPRS tidak dapat menyampaikan laporan secara
daring, antara lain gangguan pada jaringan komunikasi data,
pemadaman listrik, atau gangguan pada penyedia aplikasi
inti perbankan dan/atau penyedia jasa teknologi informasi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi
informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank
pembiayaan rakyat syariah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menyampaikan laporan BPR dan BPRS
secara luring” adalah penyampaian laporan dalam bentuk
rekaman data, antara lain diska lepas (flashdisk), cakram digital,
atau sarana rekaman atau transfer data lainnya yang telah
divalidasi oleh sistem, kepada kantor Otoritas Jasa Keuangan
yang mewilayahi kantor pusat BPR dan BPRS.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional dan
cuti bersama.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Surat pemberitahuan disertai dokumen pendukung disampaikan
kepada pengawas BPR dan BPRS terkait.
Dokumen pendukung antara lain surat atau pengumuman dari
penyedia jaringan komunikasi data dalam hal BPR atau BPRS
mengalami gangguan komunikasi data, surat dari penyedia
jaringan listrik dalam hal BPR atau BPRS mengalami pemadaman
listrik, dan/atau dokumen yang menyatakan telah dilakukan
upaya penyampaian laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas
Jasa Keuangan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
-4-
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 4
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu”, yaitu:
a. kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data (database)
atau jaringan komunikasi di Otoritas Jasa Keuangan;
b. libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri yang memiliki jangka
waktu relatif lama dan bertepatan dengan batas waktu
penyampaian laporan BPR dan BPRS; dan/atau
c. kondisi lain yang berdampak signifikan terjadi pada periode
penyampaian laporan BPR dan BPRS.
Pasal 5
Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” (force majeure) antara lain
kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase,
serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan
oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.
Pasal 6
Apabila disampaikan secara daring, tanggal diterimanya yaitu tanggal
pada softcopy yang dapat diunduh (download) dari situs web Sistem
Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Apabila disampaikan secara luring,
tanggal diterimanya yaitu tanggal pada:
1. tanda terima Otoritas Jasa Keuangan jika disampaikan secara
langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan;
2. stempel pos jika dikirim melalui kantor pos; atau
3. tanda terima jasa ekspedisi jika dikirim melalui jasa ekspedisi.
Pasal 7
Ayat (1)
Penanggung jawab laporan BPR dan BPRS merupakan pegawai
tetap BPR dan BPRS yang diberi tugas untuk melakukan verifikasi
dan menyampaikan laporan BPR dan BPRS melalui Sistem
Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
-5-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kekosongan penanggung jawab laporan BPR dan BPRS dapat
disebabkan antara lain penanggung jawab meninggal dunia,
mengundurkan diri tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan
berhalangan tetap.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Informasi yang dilaporkan terkait pelanggaran dan
pelampauan batas maksimum pemberian kredit (BMPK)
sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas
maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat.
Penyampaian informasi terkait pelanggaran dan pelampauan
BMPK merupakan pemenuhan kewajiban pelaporan BMPK
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
perbankan.
Huruf g
Rasio keuangan triwulanan yaitu rasio yang dimuat dalam
Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi
kondisi keuangan bank perkreditan rakyat.
-6-
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Informasi yang dilaporkan terkait pelanggaran dan
pelampauan batas maksimum penyaluran dana (BMPD)
sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas
maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat
syariah.
Penyampaian informasi terkait pelanggaran dan pelampauan
BMPD merupakan pemenuhan kewajiban pelaporan BMPD
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
perbankan syariah.
Huruf h
Rasio keuangan triwulanan yaitu rasio yang dimuat dalam
laporan keuangan publikasi triwulanan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan
rakyat syariah.
Huruf i
Informasi yang dilaporkan terkait rincian restrukturisasi
pembiayaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit
usaha syariah.
-7-
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Kesalahan antara lain ketidaksesuaian antara Laporan Bulanan
BPR dan Laporan Bulanan BPRS yang disampaikan dengan
pedoman penyusunan Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 9
Mutatis mutandis yaitu ketentuan mengenai pengecualian
penyampaian laporan BPR dan BPRS, berlaku juga untuk
pengecualian penyampaian koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan
Laporan Bulanan BPRS.
Pasal 10
Prosedur konversi yaitu prosedur yang digunakan oleh BPR dan BPRS
untuk menyesuaikan penyajian data dari format pembukuan intern
BPR dan BPRS ke dalam format Laporan Bulanan BPR dan Laporan
Bulanan BPRS, dengan mengacu kepada pedoman penyusunan
Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS.
Pasal 11
Contoh:
Apabila Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan
penggabungan antara BPR X dan BPR Y pada tanggal 1 Februari 2020
yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020, yaitu sejak memperoleh
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan persetujuan perubahan
-8-
Anggaran Dasar atau Akta Pendirian BPR dari instansi yang
berwenang atau tanggal pencatatan Akta Penggabungan Usaha dan
perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila
perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan dari
instansi yang berwenang, maka masing-masing BPR X dan BPR Y tetap
menyampaikan Laporan Bulanan BPR posisi laporan bulan Februari
2020.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan Laporan Bulanan BPRS
dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan/atau hasil
pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
-9-
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahunan kepada rapat
umum pemegang saham atau rapat anggota yaitu sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Izin usaha termasuk izin usaha pendirian BPR dan BPRS baru atau
izin usaha BPR dan BPRS hasil peleburan.
Permintaan nomor sandi BPR dan BPRS diajukan kepada Departemen
Perizinan dan Informasi Perbankan.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
-10-
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6342
Related Documents
