Home >Documents >SALINAN M E M U T U S K A N : Menetapkan PERTAMA KEDUA : : : KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN...

SALINAN M E M U T U S K A N : Menetapkan PERTAMA KEDUA : : : KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN...

Date post:25-Mar-2019
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 39/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 dan pasal 83 ayat (1), pasal 85 ayat (3) dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, perlu diatur ketentuan lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.

b. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Ketentuan Lokasi

Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4801);

2. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

SALINAN

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05

Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

No. 700/-072.25 tanggal 28 Mei 2012 perihal Jawaban Penjelasan Tentang Jalan Protokol;

2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2013 perihal Penjelasan

tentang Jalan Protokol, Jalan Bebas Hambatan dan Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye;

3. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 26

September 2013;

SALINAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

:

:

:

KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran

Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2013

KETUA

ttd.

Drs. SUMARNO, M.Si.

SALINAN

LAMPIRAN 1 :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 39/Kpts/KPU-Prov-010/2013 Tanggal : 27 September 2013

KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA

KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

I. Prinsip, Fungsi dan Tujuan Kampanye

1. Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip efisien, ramah

lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan. 2. Kampanye Peserta Pemilu dilakukan sebagai sarana partisipasi

politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam

memberikan pendidikan politik. 3. Kampanye Peserta Pemilu dilakukan dalam rangka membangun

komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk

meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.

II. Penyelenggaraan Kampanye dalam Bentuk Pengumpulan Massa

Kampanye Pemilu dalam bentuk pengumpulan massa diatur sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kampanye pemilu yang dilakukan oleh peserta

Pemilu, baik di lapangan terbuka maupun lapangan tertutup

(gedung pertemuan) harus memperhatikan kepentingan umum, etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota serta dampak yang

timbul sebagai akibat penyelenggaraan kampanye.

2. Lokasi penyelenggaraan kampanye pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu dapat dilakukan di tempat-tempat yang sesuai dengan peruntukannya dan tidak diperbolehkan dilaksanakan di

lokasi yang dilarang untuk pengumpulan massa sesuai dengan peraturan Pemerintah DKI Jakarta.

3. Penyelenggaraan kampanye dalam bentuk pengumpulan massa tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan

tempat pendidikan.

III. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye di

tempat umum diatur sebagai berikut:

SALINAN

1. Penempatan dan pemasangan alat peraga kampanye di tempat

umum harus memperhatikan faktor keselamatan umum, estetika, etika, keindahan dan keserasian lingkungan;

2. Alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga

pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, taman kota, dan tempat-tempat fasilitas umum

(misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);

3. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan:

a. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya dapat dipasang oleh Partai Politik sebanyak 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan yang memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik

dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;

b. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) sebanyak 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan;

c. Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang

ditetapkan oleh KPU Provinsi bersama Pemerintah Daerah.

d. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m,

sebanyak 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi bersama Pemerintah Daerah.

e. Zona atau wilayah yang dimaksud dalam poin (c) dan (d) adalah wilayah Rukun Warga (RW).

4. Partai Politik yang memiliki kantor di jalan protokol dapat

memasang bendera atau lambang partai politik di halaman

kantornya;

5. Peserta Pemilu Perseorangan yang memiliki kantor di jalan protokol dapat memasang tanda gambar calon di halaman kantornya.

IV. Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga

Lokasi kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye

tidak boleh dilakukan atau ditempatkan di lokasi/areal sebagai berikut:

1. Kawasan Monas dan sekitarnya.

2. Kawasan Lapangan Banteng, Taman Tugu Tani, Taman Menteng,

Taman Suropati, Taman Amir Hamzah, Taman Tugu Proklamasi dan sekitarnya.

3. Kawasan Taman Fatahilah/Kota Tua dan Taman Kota Srengseng dan sekitarnya.

4. Kawasan Taman Cornelis Simanjuntak, Kawasan Taman Puring, Taman Marthatiahahu dan sekitarnya.

5. Kawasan Patung Pemuda.

6. Kawasan Taman Kelapa Gading.

SALINAN

7. Kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata dan sekitarnya.

8. Kawasan Bun

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended