Top Banner
P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh: ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Terlapor I: Sy. (Syarif) Fasha, dengan alamat kantor di Jl. Arif Rahman Hakim No. 15 Telanai Pura, Jambi;----------------------------------------------------------------------------- 2. Terlapor II: Eddy Sulaiman, dengan alamat kantor di Jl. Sultan Thaha Syaifuddin No. 2 Jambi;----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Terlapor III: Panitia Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut “Panitia Tender“), dengan alamat kantor di Jl. Sultan Thaha Syaifuddin No. 2 Jambi; ------------- 4. Terlapor IV: PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan alamat kantor di Jl. Brigjend. Katamso No. 156, Jambi; -------------------------------------------------------------------------- 5. Terlapor V: PT Buana Baru Nusantara dengan alamat kantor di Jl. Pembangunan I No. 7A, Lubuk Pakam, Sumatera Utara 25017;------------------------------------------------- 6. Terlapor VI: PT Gentraco Laksono dengan alamat kantor di Jl. R.B. Siagian No. 17A, Jambi; ------------------------------------------------------------------------------------------ 7. Terlapor VII: PT Bina Konsindo Persada dengan alamat kantor di Jl. Kol. Amir Hamzah No. 2, Jambi 36122; ---------------------------------------------------------------------- 8. Terlapor VIII: PT Surian Putra Jambi dengan alamat kantor di Jl. Pakubuwono IV No. 17 Tanjung Pinang, Jambi;---------------------------------------------------------------- 9. Terlapor IX: PT Karya Dharma Jambi Persada dengan alamat kantor di Jl. Kapten Pattimura No. 100B, Jambi; ----------------------------------------------------------------------- 10. Terlapor X: PT Pribadi Bangun Perkasa dengan alamat kantor di Jl. Sumantri Brojonegoro No. 42, Jambi; ----------------------------------------------------------------------- 11. Terlapor XI: PT Kramat Kulon dengan alamat kantor di Villa Kenali Permai Blok B2 No. 4-5, Jambi; ---------------------------------------------------------------------------------- SALINAN
35

SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

Mar 27, 2019

Download

Documents

phungtu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

P U T U S A N

Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi

yang memeriksa dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender/Pelelangan Jasa

Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007,

yang dilakukan oleh: ------------------------------------------------------------------------------------

1. Terlapor I: Sy. (Syarif) Fasha, dengan alamat kantor di Jl. Arif Rahman Hakim No.

15 Telanai Pura, Jambi;-----------------------------------------------------------------------------

2. Terlapor II: Eddy Sulaiman, dengan alamat kantor di Jl. Sultan Thaha Syaifuddin No.

2 Jambi;-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Terlapor III: Panitia Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai

Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut “Panitia

Tender“), dengan alamat kantor di Jl. Sultan Thaha Syaifuddin No. 2 Jambi; -------------

4. Terlapor IV: PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan alamat kantor di Jl. Brigjend.

Katamso No. 156, Jambi; --------------------------------------------------------------------------

5. Terlapor V: PT Buana Baru Nusantara dengan alamat kantor di Jl. Pembangunan I

No. 7A, Lubuk Pakam, Sumatera Utara 25017;-------------------------------------------------

6. Terlapor VI: PT Gentraco Laksono dengan alamat kantor di Jl. R.B. Siagian No.

17A, Jambi; ------------------------------------------------------------------------------------------

7. Terlapor VII: PT Bina Konsindo Persada dengan alamat kantor di Jl. Kol. Amir

Hamzah No. 2, Jambi 36122; ----------------------------------------------------------------------

8. Terlapor VIII: PT Surian Putra Jambi dengan alamat kantor di Jl. Pakubuwono

IV No. 17 Tanjung Pinang, Jambi;----------------------------------------------------------------

9. Terlapor IX: PT Karya Dharma Jambi Persada dengan alamat kantor di Jl. Kapten

Pattimura No. 100B, Jambi; -----------------------------------------------------------------------

10. Terlapor X: PT Pribadi Bangun Perkasa dengan alamat kantor di Jl. Sumantri

Brojonegoro No. 42, Jambi; -----------------------------------------------------------------------

11. Terlapor XI: PT Kramat Kulon dengan alamat kantor di Villa Kenali Permai Blok

B2 No. 4-5, Jambi; ----------------------------------------------------------------------------------

SALINAN

Page 2: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 2 dari 35

SALINAN

12. Terlapor XII: PT Ardikon Pratama Putra dengan alamat di Jl. Raya Musi II RT

06/RW 02 No. 34 Palembang, Sumatera Selatan 30139; --------------------------------------

13. Terlapor XIII: PT Tembesi Agung dengan alamat di Jl. Gajah Mada No. 11 Muara

Bulian, Jambi; ---------------------------------------------------------------------------------------

14. Terlapor XIV: PT Usaha Pratama Sari dengan alamat di Jl. Letkol. Slamet Riyadi

No. 48, Jambi 36121; -------------------------------------------------------------------------------

15. Terlapor XV: PT Wahyu Matra Kontraktor dengan alamat di Jl. Jend. Basuki

Rahmat No. 774, Palembang, Sumatera Selatan. -----------------------------------------------

mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------ Majelis Komisi:------------------------------------------------------------------------------------------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;---------------

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----------------------------

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;----------------------------------

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----------------------------------

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”).------------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 4 Maret 2008 tentang

adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan

dengan Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai

Sumatera VI Tahun Anggaran 2007; -------------------------------------------------------------

2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut,

maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -------------------------

3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi

menerbitkan Penetapan Nomor 192/KPPU/PEN/IX/2008 tanggal 08 September 2008

untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 terhitung

sejak tanggal 8 September 2008 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2008; (vide, Bukti

A1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa

menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap

Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor

213/KPPU/PEN/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan

SALINAN

Page 3: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 3 dari 35

SALINAN

Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak

tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 27 Januari 2009; (vide, Bukti A39)-----

5. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor:

20/ KPPU/KEP/I/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan

Lanjutan Perkara Nomor: 58/KPPU-L/2008 terhitung sejak 28 Januari 2009 sampai

dengan tanggal 11 Maret 2009; (vide, Bukti A75)----------------------------------------------

6. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar

keterangan dari para Terlapor dan keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang

telah ditandatangani oleh para Terlapor; ---------------------------------------------------------

7. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah

surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan

dan penyelidikan;-------------------------------------------------------------------------------------

8. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan

Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:-------------------

8.1 Obyek Perkara;-------------------------------------------------------------------------------

8.1.1 Bahwa Satuan Kerja (”SATKER”) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI

sebenarnya melakukan tender yang berjumlah 14 (empat belas) paket

pekerjaan namun yang menjadi obyek perkara ini adalah sebagai berikut: ----

No Nama Paket Pekerjaan Nilai Proyek (Rp)

1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) 3.017.000.000

2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I 3.140.000.000

3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II 7.965.095.000

4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) 6.500.000.000

5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha 5.000.000.000

6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha 4.500.000.000

8.2 Mengenai Fakta-Fakta; ---------------------------------------------------------------------

8.2.1 Mengenai Identitas Para Terlapor;--------------------------------------------------- 8.2.1.1 Terlapor I : Sy. (Syarif) Fasha adalah Ketua DPD Gabungan Pengusaha

Kontraktor Nasional (GAPEKNAS) Propinsi Jambi, Dalam

prakteknya juga merupakan Direktur Utama PT Bina

Konsindo Persada (vide, Bukti B6, C53);--------------------------

8.2.1.2 Terlapor II : Eddy Sulaiman adalah Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Balai

Wilayah Sungai Sumatera VI Propinsi Jambi Tahun Anggaran

2007 (vide, Bukti B18, C69);----------------------------------------

SALINAN

Page 4: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 4 dari 35

SALINAN

8.2.1.3 Terlapor III : Panitia Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan)

Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (selanjutnya disebut

Panitia Tender) merupakan penyelengara tender yang

susunan keanggotaannya terdiri dari: Bambang Hidayah, ME

(Ketua); Rukminto, BE (Sekretaris); Ir. Mulyo Harsono

(Anggota); Nur Arfah Yuhdi Pratikno, BE (Anggota); Asrul

Pramudya, ST (Anggota); dan Ir. Sahrudin (Anggota) (vide,

Bukti B18, C69);------------------------------------------------------

8.2.1.4 Terlapor IV : PT Bukit Telaga Hasta Mandiri merupakan badan usaha yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan akta nomor 5 tanggal 4 Maret 1999 yang dibuat

oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis, SH di Jambi dengan

kegiatan usaha antara lain pemborongan/kontraktor (vide,

Bukti C18, C62);------------------------------------------------------

8.2.1.5 Terlapor V : PT Buana Baru Nusantara merupakan badan usaha yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan akta nomor 36 tanggal 20 Maret 2006 yang dibuat

oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH di Medan dengan

kegiatan usaha antara lain pemborongan (vide, Bukti C26);----

8.2.1.6 Terlapor VI : PT Gentraco Laksono merupakan badan usaha yang berbentuk

badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan

akta nomor 73 tahun 2003 yang dibuat oleh Notaris

Fachruddin Lubis, SH di Jambi dengan kegiatan usaha antara

lain kontraktor (vide, Bukti C38, C75);----------------------------

8.2.1.7 Terlapor VII : PT Bina Konsindo Persada merupakan badan usaha yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan akta nomor 39 tanggal 9 Desember 2007 yang

dibuat oleh Notaris Drs. Zarkasyi Nurdin, SH di Jambi dengan

kegiatan usaha antara lain pemborongan (vide, Bukti C53);----

8.2.1.8 Terlapor VIII : PT Surian Putra Jambi merupakan badan usaha yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan akta nomor 2 tanggal 1 April 2003 yang dibuat

oleh Notaris Robert Faisal, SH di Jambi dengan kegiatan

usaha antara lain pemborongan (vide, Bukti C20);---------------

8.2.1.9 Terlapor IX : PT Karya Dharma Jambi merupakan badan usaha yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan akta nomor 36 tanggal 9 Mei 1997 yang dibuat

oleh Siholan Situmeang, SH di Jambi dengan kegiatan usaha

antara lain pemborongan (vide, Bukti C8);------------------------

8.2.1.10 Terlapor X : PT Pribadi Bangun Perkasa merupakan badan usaha yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan akta nomor 63 tahun 2003 yang dibuat oleh

Notaris Robert Faisal, SH di Jambi dengan kegiatan usaha

antara lain pemborongan (vide, Bukti C17, C61);----------------

SALINAN

Page 5: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 5 dari 35

SALINAN

8.2.1.11 Terlapor XI : PT Kramat Kulon merupakan badan usaha yang berbentuk

badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan

akta nomor 21 tanggal 9 September 2005 yang dibuat oleh

Notaris Muhammad Zen, SH di Jambi dengan kegiatan usaha

antara lain pemborongan (vide, Bukti C54);-----------------------

8.2.1.12 Terlapor XII : PT Ardikon Pratama Putra merupakan badan usaha yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan akta nomor 23 tahun 1999 yang dibuat oleh

Notaris Kemas Abdullah, SH di Palembang dengan kegiatan

usaha antara lain pemborongan/kontraktor (vide, Bukti C59);--

8.2.1.13 Terlapor XIII : PT Tembesi Agung merupakan badan usaha yang berbentuk

badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan

akta nomor 95 tanggal 25 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris

Muhammad Zen, SH di Jambi dengan kegiatan usaha antara

lain pemborongan (vide, Bukti C34);-------------------------------

8.2.1.14 Terlapor XIV : PT Usaha Pratama Sari merupakan badan usaha yang

berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan akta nomor 47 tanggal 12 Juni 1982 yang dibuat

oleh Notaris Monang Napitupulu, SH di Jambi dengan nama

PT Usaha Pratama dan kegiatan usaha antara lain

pemborongan (vide, Bukti C27);------------------------------------

8.2.1.15 Terlapor XV : PT Wahyu Matra Kontraktor merupakan badan usaha yang

beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 774

Palembang (vide, Bukti C17);---------------------------------------

8.2.2 Mengenai Kronologis Tender; -------------------------------------------------------

8.2.2.1 Tanggal 9 Februari 2007, Panitia Tender mengumumkan

pelelangan umum (tender) yang menjadi obyek perkara ini di

SKH Media Indonesia dan Jambi Independen antara lain sebagai

berikut: ---------------------------------------------------------------------- Bidang /

Sub Bidang

Kualifikasi Uraian Pekerjaan Perkiraan

Biaya (Rp)

Sipil Drainase dan Jaringan Pengairan

M-1 (B2) 1. Pemb. Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan)

2. Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I

3. Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II

4. Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)

5. Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha

6. Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3100 ha

3.017.000.000,00

3.140.000.000,00

7.965.095.000,00

6.500.000.000,00

5.000.000.000,00

4.500.000.000,00

SALINAN

Page 6: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 6 dari 35

SALINAN

Dalam pengumuman tersebut disampaikan juga hal-hal sebagai

berikut: ---------------------------------------------------------------------

1. Metode Pascakualifikasi;---------------------------------------------

2. Pendaftaran dilakukan pada tanggal 12 Februari 2007 s/d 23

Februari 2007; ---------------------------------------------------------

3. Pengambilan Dokumen dan Penandatanganan Pakta Integritas

dilakukan pada tanggal 12 Februari 2007 s/d 23 Februari

2007; --------------------------------------------------------------------

8.2.2.2 Tanggal 19 Februari 2007, Panitia Tender melakukan aanwijzing

Aula Sapta Taruna, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI secara

serentak untuk seluruh paket pekerjaan yang ditenderkan dengan

keterangan sebagai berikut: ----------------------------------------------

(1) jumlah peserta yang mengikuti aanwijzing di setiap Sub-

Bidang pekerjaan: ---------------------------------------------------- No Nama Paket Pekerjaan Jumlah

Peserta 1 Pemb. Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) 15 Peserta 2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I 14 Peserta 3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II 14 Peserta 4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) 16 Peserta 5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha 16 Peserta 6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha 13 Peserta

(2) Metode yang digunakan adalah Pascakualifikasi dan Sistem

Gugur dengan Evaluasi terhadap Dokumen Administrasi,

Teknis dan Harga;----------------------------------------------------

8.2.2.3 Tanggal 20 Februari 2007 – 01 Maret 2007, Panitia Tender

memberikan jangka waktu pemasukan dokumen penawaran para

peserta tender;--------------------------------------------------------------

8.2.2.4 Tanggal 01 Maret 2007, Panita Tender melakukan pembukaan

dokumen penawaran. Selanjutnya, Panitia Tender melakukan

koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut: -----------------------

No Nama Paket Pekerjaan Nama Perusahaan Penawaran

1. PT Irhde Jaya Nusa 2.167.000.000 2. PT Gentraco Laksono 2.866.384.000 3. PT Bina Konsindo Persada 2.878.600.000 4. PT Pribadi Bangun Perkasa 2.914.881.099 5. PT Karya Dharma Jambi Persada 2.920.305.335 6. PT Kramat Kulon 2.939.974.000

1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan)

7. PT Surian Putra Jambi 2.958.339.667 1. PT Surian Putra Jambi 1.756.585.000 2. PT Tembesi Agung 2.041.152.000 3. PT Ardikon Pratama Putra 2.126.941.201 4. PT Kramat Kulon 3.091.208.000

2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I 5. PT Karya Dharma Jambi Persada 3.100.560.000

SALINAN

Page 7: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 7 dari 35

SALINAN

6. PT Gentraco Laksono 3.113.869.000 7. PT Pribadi Bangun Perkasa 3.121.735.000 8. PT Usaha Pratama Sari 3.127.467.000

9. PT Bukit Telaga Hasta Mandiri 3.133.480.000 1. PT Buana Baru Nusantara 6.508.989.300 2. PT Pribadi Bangun Perkasa 7.543.000.000 3. PT Bukit Telaga Hasta Mandiri 7.543.881.000 4. PT Kramat Kulon 7.601.440.000 5. PT Karya Dharma Jambi Persada 7.628.350.000 6. PT Usaha Pratama Sari 7.675.091.000 7. PT Gentraco Laksono 7.678.187.000 8. PT Surian Putra Jambi 7.702.009.000

3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II

9. PT Bina Konsindo Persada 7.703.264.000 1. PT Tembesi Agung 4.514.340.000 2. PT Wahyu Matra Kontraktor 4.599.016.000 3. PT Buana Baru Nusantara 5.007.804.000 4. PT Karya Dharma Jambi Persada 6.220.200.000 5. PT Usaha Pratama Sari 6.316.844.000 6. PT Bina Konsindo Persada 6.387.216.000 7. PT Surian Putra Jambi 6.429.663.000

4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)

8. PT Kramat Kulon 6.456.455.000 1. PT Wahyu Matra Kontraktor 3.262.041.000 2. PT Buana Baru Nusantara 4.187.857.000 3. PT Bina Konsindo Persada 4.761.167.000 4. PT Gentraco Laksono 4.885.634.000 5. PT Kramat Kulon 4.895.363.000 6. PT Pribadi Bangun Perkasa 4.931.620.000

5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha

7. PT Tembesi Agung 4.932.133.000 1. PT Ardikon Pratama Putra 3.040.152.970 2. PT Bukit Telaga Hasta Mandiri 4.252.255.000 3. PT Pribadi Bangun Perkasa 4.329.899.000 4. PT Usaha Pratama Sari 4.344.427.000 5. PT Karya Dharma Jambi Persada 4.356.082.000 6. PT Kramat Kulon 4.361.572.000 7. PT Surian Putra Jambi 4.418.998.000 8. PT Bina Konsindo Persada 4.423.583.000

6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha

9. PT Gentraco Laksono 4.493.120.000

8.2.2.5 Tanggal 2 Maret 2007 – 12 Maret 2007, Panitia Tender

melakukan klarifikasi dokumen penawaran serta melakukan

evaluasi dokumen penawaran peserta dengan hasil sebagai

berikut: ----------------------------------------------------------------------

(1) Proses klarifikasi -----------------------------------------------------

No Nama Paket Pekerjaan

Peserta yang diklarifikasi Materi

PT Irhde Jaya Nusa - Kesalahan jaminan penawaran, hitungan galian dengan alat terlalu rendah, harga mobilisasi terlalu tinggi

1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) PT Kramat Kulon - Kesalahan perkalian untuk item

pekerjaan timbunan tanah, lapisan sirtu jalan inspeksi, beton kontruksi K.175 dan K 225

2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I

PT Surian Putra Jambi - Kesalahan jaminan penawaran - Tidak ada bukti sewa alat - Harga satuan pekerjaan galian

tanah type semi long arm dan

SALINAN

Page 8: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 8 dari 35

SALINAN

pekerjaan beton bertulang 1:1,5:2,5 terlalu rendah

- Penawaran secara keseluruhan

terlalu rendah (55% dari HPS) PT Tembesi Agung - Nilai jaminan tidak sesuai dan

tujuannya salah - Harga satuan pekerjaan galian

tanah type semi long arm dan pekerjaan beton bertulang 1:1,5:2,5 terlalu rendah

- Penawaran secara keseluruhan terlalu rendah (65% dari HPS)

PT Ardikon Pratama Putra

Tidak hadir

PT Buana Baru Nusantara

- Kesalahan tujuan jaminan penawaran dan tidak mencantumkan nama direktur utama

- Jenis alat excavator tidak disebutkan

- Data personil ditanda tangani tanggal 3 Juli 2006

- Sertifikat tenaga ahli sudah tidak berlaku

3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II

PT Karya Dharma Jambi Persada

- Adanya kesalahan perkalian pada item pekerjaan galian tanah

PT Tembesi Agung - Kesalahan time schedule - Harga satuan pekerjaan galian

tanah dan pintu ulir terlalu rendah

4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) PT Wahyu Matra

Kontraktor - Kesalahan format jaminan

penawaran - Harga satuan pekerjaan galian

tanah dan pintu ulir terlalu rendah

- Kesalahan volume beton bertulang 1:1,5:2,5

- Terkait Sertifikat Keahlian, Pengalaman tertinggi serta Daftar peralatan excavator

- Terkait analisa dan daftar kuantitas dan biaya (2XPPN)

- Metode pelaksanaan pekerjaan galian dengan alat tidak sinkron dengan analisa laat berat

PT Wahyu Matra Kontraktor

- Kesalahan format jaminan penawaran

- Harga satuan pekerjaan galian tanah dan pintu ulir terlalu rendah

PT Buana Baru Nusantara

- Kesalahan tujuan jaminan penawaran dan tidak mencantumkan nama direktur utama

- Jenis alat excavator tidak disebutkan

- Data personil ditanda tangani tanggal 3 Juli 2006

- Sertifikat tenaga ahli sudah tidak berlaku

5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha

PT Gentraco Laksono - Adanya kesalahan perkalian pada item pekerjaan galian tanah

SALINAN

Page 9: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 9 dari 35

SALINAN

6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha

PT Ardikon Pratama Putra

Tidak hadir

(2) Evaluasi Administrasi -----------------------------------------------

No Nama Paket Pekerjaan Nama Perusahaan Hasil Evaluasi

PT Irhde Jaya Nusa Tidak Memenuhi (karena nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan isi surat jaminan tidak sesuai)

PT Gentraco Laksono Memenuhi

1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan)

PT Bina Konsindo Persada

memenuhi

PT Surian Putra Jambi Tidak Memenuhi (karena nilai jaminan tidak sesuai, Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan paket pekerjaan yang dijamin)

PT Tembesi Agung Tidak Memenuhi (karena nilai jaminan tidak sesuai, Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan paket pekerjaan yang dijamin)

PT Ardikon Pratama Putra

memenuhi

2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I

PT Kramat Kulon memenuhi PT Buana Baru Nusantara

Tidak Memenuhi (karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama penawar dan nama pengguna jasa yang menerima jaminan)

PT Pribadi Bangun Perkasa

memenuhi

3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II

PT Bukit Telaga Hasta Mandiri

memenuhi

PT Tembesi Agung memenuhi PT Wahyu Matra Kontraktor

Tidak Memenuhi (karena karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan isi surat jaminan tidak sesuai)

PT Buana Baru Nusantara

Tidak Memenuhi (karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama penawar dan nama pengguna jasa yang menerima jaminan)

4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)

PT Karya Dharma Jambi Persada

memenuhi

PT Wahyu Matra Kontraktor

Tidak Memenuhi (karena karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan isi surat jaminan tidak sesuai)

5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha

PT Buana Baru Nusantara

Tidak Memenuhi (karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama penawar dan nama pengguna jasa yang menerima jaminan)

SALINAN

Page 10: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 10 dari 35

SALINAN

PT Bina Konsindo Persada

memenuhi

PT Ardikon Pratama Putra

memenuhi

PT Bukit Telaga Hasta Mandiri

memenuhi

6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha

PT Pribadi Bangun Perkasa

memenuhi

(3) Evaluasi Teknis;------------------------------------------------------

No Nama Paket Pekerjaan Nama Perusahaan Hasil Evaluasi

PT Gentraco Laksono memenuhi 1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) PT Bina Konsindo Persada memenuhi

PT Ardikon Pratama Putra memenuhi 2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I PT Kramat Kulon memenuhi

PT Pribadi Bangun Perkasa memenuhi 3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II PT Bukit Telaga Hasta Mandiri memenuhi

PT Tembesi Agung Tidak memenuhi 4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) PT Karya Dharma Jambi Persada memenuhi

5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha

PT Bina Konsindo Persada memenuhi

PT Bukit Telaga Hasta Mandiri memenuhi 6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha PT Pribadi Bangun Perkasa memenuhi

(4) Evaluasi Kewajaran Harga------------------------------------------

No Nama Paket Pekerjaan Nama Perusahaan Hasil Evaluasi

PT Gentraco Laksono memenuhi 1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) PT Bina Konsindo Persada memenuhi

PT Ardikon Pratama Putra Tidak memenuhi 2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I PT Kramat Kulon memenuhi

PT Pribadi Bangun Perkasa memenuhi 3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II PT Bukit Telaga Hasta Mandiri memenuhi

4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)

PT Karya Dharma Jambi Persada memenuhi

5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha

PT Bina Konsindo Persada memenuhi

PT Bukit Telaga Hasta Mandiri memenuhi 6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha PT Pribadi Bangun Perkasa memenuhi

(5) Evaluasi Penilaian Kualifikasi -------------------------------------

No Nama Paket Pekerjaan Nama Perusahaan Hasil Evaluasi

PT Gentraco Laksono memenuhi 1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) PT Bina Konsindo Persada memenuhi

2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I

PT Kramat Kulon memenuhi

SALINAN

Page 11: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 11 dari 35

SALINAN

PT Pribadi Bangun Perkasa memenuhi 3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II PT Bukit Telaga Hasta Mandiri memenuhi

4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)

PT Karya Dharma Jambi Persada memenuhi

5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha

PT Bina Konsindo Persada Memenuhi

PT Bukit Telaga Hasta Mandiri memenuhi 6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha PT Pribadi Bangun Perkasa memenuhi

8.2.2.6 Tanggal 23 Maret 2007, Pengumuman Pemenang yaitu sebagai

berikut: ----------------------------------------------------------------------

No Nama Paket Pekerjaan Pemenang Penawaran

1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan)

PT Gentraco Laksono 2.866.384.000

2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I

PT Kramat Kulon 2.939.974.000

3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II

PT Pribadi Bangun Perkasa 7.543.000.000

4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)

PT Karya Dharma Jambi Persada 6.220.200.000

5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha

PT Bina Konsindo Persada 4.761.167.000

6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha PT Bukit Telaga Hasta Mandiri 4.252.255.000

8.2.3 Mengenai Fakta Lain: -----------------------------------------------------------------

8.2.3.1 Mengenai Penyusunan HPS; (vide, Bukti B18, C25, C31.1) --------

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta dimana

dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Panitia Tender

semata-mata hanya mengacu pagu anggaran yang telah ditetapkan

untuk masing-masing paket sehingga atas pagu anggaran tersebut

Panitia Tender mem-breakdown item-item uraian pekerjaan dalam

besaran nilai dengan total penjumlahan sama dengan pagu

anggaran. Akibatnya, HPS dari semua paket tender memiliki nilai

yang sama dengan pagu anggaran; --------------------------------------

Atas fakta tersebut, Tim Pemeriksa menduga adanya dampak dari

mekanisme penyusunan HPS tersebut telah mengakibatkan

kesenjangan atau kesempatan margin keuntungan yang maksimal

yang dapat diperoleh pemenang tender. Bahkan berdasarkan hasil

Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa memperoleh

SALINAN

Page 12: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 12 dari 35

SALINAN

pengakuan bahwa terdapat kesempatan mendapatkan margin

keuntungan sekitar 1 (satu) Milyar rupiah untuk paket

tender/pengadaan pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei

Jambat 3100 ha (Lanjutan); ----------------------------------------------

8.2.3.2 Mengenai Perilaku Sy. (Syarif) Fasha dan Eddy Sulaiman; ---------

Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran Sy. Fasya dimana yang

bersangkutan diduga baik sendiri maupun bersama-sama pihak

lain antara lain termasuk dengan Eddy Sulaiman telah melakukan

koordinasi dan melakukan tindakan menghalangi pelaku usaha

tertentu untuk menjadi peserta maupun pemenang tender; ----------

Atas dugaan tersebut, Tim Pemeriksa tidak menemukan satu alat

bukti apapun yang mendukung fakta tersebut selama proses

pemeriksaan; ---------------------------------------------------------------

8.2.3.3 Mengenai Keganjilan Dalam Proses Tender; (vide, Bukti C8, C11,

C13, C14, C17, C31.1, C48, C49, C53, C54, C55, C58, C62) -----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta adanya

beberapa keganjilan yang terdapat pada dokumen penawaran para

peserta tender yaitu sebagai berikut: ------------------------------------

No Nama Paket Pekerjaan Perilaku Pelaku

• Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ’Efesiensi’ yang seharusnya ’Efisiensi’ pada lembar Analisa Harga Satuan Peralatan

1. PT Gentraco Laksono

2. PT Kramat Kulon 3. PT Pribadi Bangun

Perkasa 4. PT Karya Dharma

Jambi Persada 5. PT Bina Konsindo

Persada 6. PT Irhde Jaya Nusa 7. PT Surian Putra

Jambi

• Terdapat kesamaan kesalahan pada kalimat ’jasakonstruksi’ (tanpa spasi) yang seharusnya ’jasa konstruksi’ (dengan spasi) pada lembaran Pakta Integritas

1. PT Gentraco Laksono

2. PT Pribadi Bangun Perkasa

3. PT Surian Putra Jambi

1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan)

• Terdapat kesamaan format dan isi Metode Pelaksanaan

1. PT Gentraco Laksono

2. PT Kramat Kulon

• Adanya proses klarifikasi terhadap PT Kramat Kulon selaku peserta yang menduduki peringkat ke-6.

Panitia Tender

• Tidak ditemukan lembaran evaluasi administrasi untuk PT Bina Konsindo Persada sehingga tidak dapat diketahui hasil evaluasi admnistrasi untuk PT Bina Konsindo Persada serta

Panitia Tender

SALINAN

Page 13: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 13 dari 35

SALINAN

pertimbangan Panitia untuk meloloskan PT Bina Konsindo Persada ke tahap evaluasi administrasi

• Berdasarkan penelitian atas dokumen penawaran PT Bina Konsindo Persada tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas namun Panitia tidak menggugurkan PT Bina Konsindo Persada sebagai peserta dan Panitia menjadikan PT Bina Konsindo Persada sebagai Pemenang Cadangan I

Panitia Tender

2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I

• Kesamaan penyusunan Format Metode Pelaksanaan, dimana tidak terdapat contoh form Metode Pelaksanaan dalam RKS

1. PT Surian Putra Jambi

2. PT Kramat Kulon 3. PT Bukit Telaga

Hasta Mandiri • Tidak ditemukannya Berita Acara

Proses Klarifikasi Panitia terhadap PT Kramat Kulon padahal terdapat penawaran yang tidak wajar pada item Mobilisasi dan Demobilisasi (106,67% dari HPS), Pintu Ulir Lengkap, Tipe 2 (b = 1,50 m) (102,91% dari HPS), dan Baja U (Baja profil C 6, 5 dudukan Skot Balk) (102,04% dari HPS)

Panitia Tender

• Tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas pada penawaran PT Kramat Kulon namun Panitia tidak menggugurkan PT Kramat Kulon sebagai peserta dan Panitia Tender menjadikan PT Kramat Kulon sebagai Pemenang

PT Kramat Kulon dan Panitia Tender

• Tidak ditemukannya adanya Berita Acara Proses Klarifikasi terhadap PT Pribadi Bangun Perkasa padahal terdapat harga satuan pekerjaan yang timpang pada item Mobilisasi dan Demobilisasi (133,67% dari HPS), Dewatering (116,67% dari HPS) dan Perapihan (166,67% dari HPS)

Panitia Tender

• Terkait dengan pengguguran PT Buana Baru Nusantara, Panitia Tender menggugurkan PT Buana Baru Nusantara pada evaluasi administrasi dengan alasan isian beberapa dokumen administrasi dibuat di Jambi sedangkan perusahaan tidak mempunyai cabang di Jambi

Panitia Tender

3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II

• Tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas pada penawaran PT Pribadi Bangun Perkasa namun Panitia tidak menggugurkan PT Pribadi Bangun Perkasa sebagai peserta dan Panitia Tender menjadikan PT Pribadi Bangun Perkasa sebagai Pemenang

PT Pribadi Bangun Perkasa dan Panitia Tender

4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (L j )

• Tidak ditemukannya Berita Acara Proses Klarifikasi Panitia terhadap PT Karya Dharma Jambi Persada

Panitia Tender SALINAN

Page 14: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 14 dari 35

SALINAN

• Hubungan antara PT Tembesi Agung dengan PT Karya Dharma Jambi Persada yang merupakan satu grup sehingga melakukan kerja sama dalam mempersiapkan penawaran

PT Tembesi Agung dan PT Karya Dharma Jambi Persada

• Terdapat kesamaan kesalahan penulisan diantara ketiganya pada kata ’menggangu’ (yang seharusnya ’mengganggu’) pada Metode Pelaksanaan bagian penjelasan pekerjaan Galian Tanah pada Pekerjaan Bangunan Pintu Air

1. PT Tembesi Agung 2. PT Karya Dharma

Jambi Persada 3. PT Usaha Pratama

Sari

• Terdapat kesamaan penyusunan Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

1. PT Tembesi Agung 2. PT Karya Dharma

Jambi Persada 3. PT Usaha Pratama

Sari 5 Rehab. Jaringan

Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha

• Penawarannya sangat rendah namun tidak terpenuhinya persyaratan administrasi terkait jaminan penawaran dimana tidak sesuai deangan RKS

PT Wahyu Matra Kontraktor

• Tidak ditemukannya adanya Berita Acara Proses Klarifikasi terhadap PT Bukit Telaga Hasta Mandiri padahal terdapat harga satuan pekerjaan yang timpang pada item Pengukuran (182,03% dari HPS), dan Pekerjaan Kisdam (102,02% dari HPS)

Panitia Tender

• Tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas pada penawaran PT Bukit Telaga Hasta Mandiri namun Panitia tidak menggugurkan PT Bukit Telaga Hasta Mandiri sebagai peserta dan Panitia Tender menjadikan PT Bukit Telaga Hasta Mandiri sebagai Pemenang

PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dan Panitia Tender

• Terdapat kesamaan Format dan penulisan pada Daftar Upah dan Bahan dimana dari 27 harga item uraian hanya terdapat perbedaan 1 (satu) item uraian yaitu pada harga upah pekerja

PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Usaha Pratama Sari

6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha

• Terdapat kesamaan format dan penulisan pada Rencana Anggaran Biaya dimana terdapat 6 harga item uraian yang sama

PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Usaha Pratama Sari

8.2.3.4 Mengenai Perilaku PT Ardikon Pratama Putra; -----------------------

Bahwa selama proses tender, PT Ardikon Pratama Putra tidak

bersedia memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh

Panitia Tender padahal sangat berpotensi untuk menjadi

pemenang tender; ----------------------------------------------------------

8.3 Dugaan Pelanggaran;------------------------------------------------------------------------

Bahwa dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para

Terlapor adalah dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

yang menyatakan:------------------------------------------------------------------------------

SALINAN

Page 15: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 15 dari 35

SALINAN

”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” ----------------------

Selanjutnya, berkaitan dengan indikasi adanya persekongkolan dalam suatu tender

maka dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu: --------------------------------------------

- Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku

usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau

penyedia barang dan jasa pesaingnya; -------------------------------------------------

- Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu

atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia

tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau

pemberi pekerjaan; -----------------------------------------------------------------------

- Persekongkolan Gabungan (Horizontal dan Vertikal) adalah persekongkolan

antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau

pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia

barang dan jasa;---------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan ketiga bentuk persekongkolan tersebut, maka Tim Pemeriksa

menguraikan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada

Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai

Sumatera VI Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut: -------------------------------------

8.3.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan);

(vide, Bukti C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55) -------------------------

8.3.1.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Gentraco Laksono

dengan total penawaran sebesar Rp. 2.866.384.000 dari total HPS

sebesar Rp. 3.017.000.000, dimana bila dibandingkan terhadap

HPS maka besaran prosentase penawaran PT Gentraco Laksono

adalah 95.01 %;------------------------------------------------------------

8.3.1.2 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa

menemukan fakta adanya kesamaan format dan/atau penulisan

dokumen penawaran sebagaimana diuraikan pada butir 8.2.3.3 di

atas. Namun atas fakta tersebut Tim Pemeriksa tidak menemukan

adanya bukti lain yang terkait dengan persekongkolan horizontal

antar peserta tender, oleh karena itu, kesamaaan atau setidak-

tidaknya kemiripan format dokumen penawaran tersebut tidak

dapat serta merta membuktikan adanya unsur bersekongkol; -------

SALINAN

Page 16: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 16 dari 35

SALINAN

8.3.2 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I;

(vide, Bukti C4, C6, C10, C13) ------------------------------------------------------

8.3.2.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Kramat Kulon dengan

total penawaran sebesar Rp. 3.091.208.000 dari total HPS sebesar

Rp. 3.140.000.000, dimana bila dibandingkan terhadap HPS maka

besaran prosentase penawaran PT Kramat Kulon adalah 98,45 %;-

8.3.2.2 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa

menemukan adanya persekongkolan antara PT Kramat Kulon

dengan Panitia Tender yang terlihat dari fakta sebagai berikut: ----

8.3.2.2.1. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi

terhadap PT Kramat Kulon padahal terdapat beberapa

item penawaran PT Kramat Kulon yang jumlahnya

melebihi HPS sebagaimana diuraikan pada butir

8.2.3.3 di atas; ------------------------------------------------

8.3.2.2.2. Bahwa dalam penawarannya, PT Kramat Kulon tidak

melampirkan Pakta Integritas yang merupakan

persayaratan mutlak dalam tender sebagaimana

diuraikan pada butir 8.2.3.3 di atas; -----------------------

8.3.2.3 Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan kesamaan format penulisan

Metode Pelaksanaan sebagaimana diuaraikan pada butir 8.2.3.3 di

atas, Tim Pemeriksa menilai bahwa kesamaan tersebut masih

belum cukup membuktikan adanya persekongkolan antara

PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan PT Surian Putra Jambi

karena selain tidak memiliki persamaan secara keseluruhan dalam

uraian pekerjaan, Tim Pemeriksa juga menilai bahwa tidak

ditemukan adanya kerja sama untuk mengatur peserta tertentu

menjadi pemenang tender pada paket tersebut; -----------------------

8.3.3 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II;

(vide, Bukti C15, C16, C17) ---------------------------------------------------------

8.3.3.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Pribadi Bangun

Perkasa dengan total penawaran sebesar Rp.7.543.000.000 dari

total HPS sebesar Rp.7.965.095.000, dimana bila dibandingkan

terhadap HPS maka besaran prosentase penawaran PT Pribadi

Bangun Perkasa adalah 94,70 %; ---------------------------------------

8.3.3.2 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa

menemukan adanya persekongkolan antara PT Pribadi Bangun

Perkasa dengan Panitia Tender yang terlihat dari fakta sebagai

berikut:----------------------------------------------------------------------

SALINAN

Page 17: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 17 dari 35

SALINAN

8.3.3.2.1. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi

terhadap PT Pribadi Bangun Perkasa padahal terdapat

beberapa item penawaran PT Pribadi Bangun Perkasa

yang jumlahnya melebihi HPS sebagaimana diuraikan

pada butir 8.2.3.3 di atas; -----------------------------------

8.3.3.2.2. Bahwa Panitia Tender justru mengundang dan

melakukan klarifikasi terhadap PT Karya Dharma

Jambi Persada; -----------------------------------------------

8.3.4 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan);

(vide, Bukti B8, C25, C25.1, C31, C31.1)------------------------------------------

8.3.4.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Karya Dharma Jambi

Persada dengan total penawaran sebesar Rp. 6.220.200.000 dari

total HPS sebesar Rp. 6.500.000.000, dimana bila dibandingkan

terhadap HPS maka prosentase penawaran PT Karya Dharma

Jambi Persada besaran prosentase adalah 95,70 %; ------------------

8.3.4.2 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa

menemukan adanya indikasi adanya persekongkolan antara

PT Karya Dharma Jambi Persada dengan Panitia Tender yang

terlihat dari fakta sebagai berikut:---------------------------------------

8.3.4.2.1. Bahwa Panitia Tender (tidak) melakukan klarifikasi

terhadap PT Karya Dharma Jambi Persada padahal

PT Karya Dharma Jambi Persada sebenarnya

merupakan penawaran terendah keempat yang

seharusnya tidak diikutsertakan dalam proses

klarifikasi dan evaluasi;-------------------------------------

8.3.4.3 Bahwa selain itu, Tim Pemeriksa juga menemukan adanya

persekongkolan di antara peserta tender yaitu: ------------------------

8.3.4.3.1. PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Tembesi

Agung dimana dalam tender ini telah melakukan

strategi dan/atau perencanaan dan/atau persiapan

penawaran secara bersama-sama. Hal tersebut

diperkuat dengan pengakuan PT Karya Dharma Jambi

Persada yang menyatakan bahwa PT Karya Dharma

Jambi Persada dan PT Tembesi Agung merupakan satu

grup sehingga saling bekerja sama dalam paket tender

inidengan cara PT Karya Dharma Jambi (95,70% di

bawah HPS) menawarkan dengan harga tinggi dan

SALINAN

Page 18: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 18 dari 35

SALINAN

PT Tembesi Agung menawarkan dengan harga rendah

(69,45% di bawah HPS) (vide, Bukti B8); ---------------

8.3.5 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha; (vide,

Bukti C32, C32.1, C36)---------------------------------------------------------------

8.3.5.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Bina Konsindo

Persada dengan total penawaran sebesar Rp. 4.761.167.000 dari

total HPS sebesar Rp. 5.000.000.000, dimana bila dibandingkan

terhadap HPS maka besaran prosentase penawaran PT Bina

Konsindo Persada adalah 95,22 %; -------------------------------------

8.3.5.2 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa

menemukan penawaran PT Wahyu Matra Kontraktor yang sangat

rendah terutama untuk pintu besi ulir namun rendahnya

penawaran tersebut karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang

ditetapkan Panitia Tender. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian

dokumen penawaran PT Wahyu Matra Kontraktor terkait

persyaratan administrasi sehingga digugurkan oleh Panitia

Tender;----------------------------------------------------------------------

8.3.5.3 Bahwa atas dasar hal tersebut maka Tim Pemeriksa menilai tidak

ada persekongkolan pada paket pekerjaan dalam tender ini; --------

8.3.6 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha; (vide, Bukti

C58, C62)-------------------------------------------------------------------------------

8.3.6.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah PT Bukit Telaga Hasta

Mandiri dengan total penawaran sebesar Rp. 4.252.255.000 dari

total HPS sebesar Rp. 4.252.255.000, dimana bila dibandingkan

terhadap HPS maka besaran prosentase penawaran PT. Bukit

Telaga Hasta Mandiri adalah 94,49 %;---------------------------------

8.3.6.2 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa

menemukan adanya persekongkolan antara PT Bukit Telaga

Hasta Mandiri dengan Panitia Tender yang terlihat dari fakta

sebagai berikut: ------------------------------------------------------------

8.3.6.2.1. Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi

terhadap PT Bukit Telaga Hasta Mandiri padahal

terdapat beberapa item penawaran PT Bukit Telaga

Hasta Mandiri yang jumlahnya melebihi HPS

sebagaimana diuraikan pada butir 8.2.3.3 di atas; -------

8.3.6.2.2. Bahwa dalam penawarannya, PT Bukit Telaga Hasta

Mandiri tidak melampirkan Pakta Integritas yang

merupakan persyaratan mutlak dalam tender

sebagaimana diuraikan pada butir 8.2.3.3 di atas; -------

SALINAN

Page 19: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 19 dari 35

SALINAN

8.3.6.3 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa juga

menemukan adanya persekongkolan antara Karya Dharma Jambi

Persada dengan PT Usaha Pratama Sari dimana kedua perusahaan

tersebut diindikasikan bekerja sama dalam mempersiapkan

dokumen penawaran sebagaimana terlihat pada keganjilan pada

butir 8.2.3.3 di atas; -------------------------------------------------------

8.4 Kesimpulan; -----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: ---------

8.4.1 Bahwa terdapat indikasi kuat terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5

Tahun 1999 yang dilakukan dalam bentuk: ----------------------------------------

8.4.1.1 Persekongkolan Vertikal, dimana dilakukan oleh Panitia Tender

dengan para pemenang tender pada paket tender sebagai berikut:

8.4.1.1.1. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur

Luar 3500 ha Paket I; ---------------------------------------

8.4.1.1.2. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur

Luar 3500 ha Paket II; --------------------------------------

8.4.1.1.3. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei

Jambat 3100 ha (Lanjutan); --------------------------------

8.4.1.1.4. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara

3200 ha; -------------------------------------------------------

8.4.1.2 Persekongkolan Horizontal, dimana dilakukan oleh: ----------------

8.4.1.2.1. Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei

Jambat 3100 ha (Lanjutan); --------------------------------

yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan

pengaturan pemenang tender. --------------------------------------------------------

9. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Komisi

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 24/KPPU/PEN/III/2009 tanggal 12 Maret 2009

Tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008; (vide, Bukti A106) --

10. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah

menerima tanggapan dari para Terlapor yang pada pokoknya menyatakan: ----------------

10.1 Terlapor III: Panitia Tender; (vide, Bukti A157, A158, B40)----------------------

10.1.1 Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai HPS

sama dengan Pagu Anggaran bukan merupakan strategi atau

kesempatan untuk diperolehnya keuntungan besar bagi penyedia jasa; -

10.1.2 Bahwa besar kecilnya HPS berbanding lurus dengan jumlah

saluran/parit atau panjang pendeknya saluran/parit yang akan

direhabilitasi; --------------------------------------------------------------------

SALINAN

Page 20: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 20 dari 35

SALINAN

10.1.3 Bahwa Terlapor III menyatakan telah mengevaluasi untuk paket-paket

pekerjaan, dimana pemenang untuk masing-masing Paket tersebut

telah memenuhi syarat, baik dari segi administrasi, teknis, kewajaran

harga serta penilaian kualifikasi; ----------------------------------------------

10.1.4 Bahwa untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Rawa D.R Lambur

Luar 3.500 Ha, Paket I, tidak melakukan klarifikasi kewajaran harga

untuk item pekerjaan: Mobilisasi dan Demobilisasi, Pintu Ulir

Lengkap, Tipe 2 (b = 1,5m) dan baja U (Baja profil C 6,5 dudukan

Skot Balk) dikarenakan harga yang ditawarkan oleh PT Karmat Kulon

masih wajar dan item pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan utama

(pekerjaan minor); --------------------------------------------------------------

10.1.5 Bahwa Pakta Integritas tidak harus dilampirkan di dalam dokumen

penawaran, karena Pakta Integritas telah ditandatangani oleh penyedia

jasa pada saat pendaftaran atau sebelum pengambilan dokumen lelang,

jadi hal tersebut merupakan bagian dari proses pelelangan pada tahap

pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang (sebelum pemasukan

dokumen penawaran); ----------------------------------------------------------

10.1.6 Bahwa untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Rawa D.R Lambur

Luar 3.500 Ha Paket II, tidak melakukan klarifikasi kewajaran harga

untuk item pekerjaan: Mobilisasi dan Demobilisasi, Dewatering dan

Perapihan dikarenakan harga yang ditawarkan oleh PT Pribadi Bangun

Perkasa masih wajar dan item pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan

utama (pekerjaan minor); ------------------------------------------------------

10.1.7 Bahwa pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Rawa D.R. Sei Jambat 3.100

(lanjutan), Fakta yang ditemukan bertentangan dengan butir 6.3

point 4;----------------------------------------------------------------------------

10.1.8 Bahwa untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Rawa D.R Cemara

3.200 Ha, tidak melakukan klarifikasi kewajaran harga untuk item

pekerjaan: Pengukuran dan Kisdam dikarenakan harga yang

ditawarkan oleh PT Bukit Telaga Hasta Mandiri masih wajar dan item

pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan utama (pekerjaan minor);--------

10.2 Terlapor IV: PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri; (vide, Bukti B40) ----------------

10.2.1 Bahwa Pakta Integritas telah ditandatangani dan diserahkan kepada

Panitia Lelang pada saat pendaftaran sesuai dengan ketentuan dari

Panitia Lelang;-------------------------------------------------------------------

10.2.2 Bahwa terkait tidak dilakukannya klarifikasi oleh Panitia terhadap

PT Bukit Telaga Hasta Mandiri adalah merupakan kewenangan penuh

dari Panitia; ----------------------------------------------------------------------

SALINAN

Page 21: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 21 dari 35

SALINAN

10.3 Terlapor XIV: PT Usaha Pratama Sari; (vide, Bukti A156, B40)-----------------

10.3.1 Bahwa tidak benar telah terjadi persekongkolan sebagaimana yang

diduga di dalam LHPL; --------------------------------------------------------

10.3.2 Bahwa PT Usaha Pratama Sari dan PT Karya Darma Jambi Persada

adalah bukan merupakan satu grup dan dalam menyusun dokumen

penawaran bertindak secara independen; ------------------------------------

10.4 Terlapor IX: PT Karya Darma Jambi Persada; (vide, Bukti A161, B40) -------

10.4.1 Bahwa tuduhan Komisi Pemeriksa baik dalam Pemeriksaan

Pendahuluan dan Lanjutan berkenaan dengan Paket Pekerjaan Rehab

Jaringan Sei Jambat 3.100 Ha adalah didasari oleh hal-hal atau fakta

pemeriksaan yang merupakan assumsi dan/atau prasangka dan persepsi

yang keliru atau kurang lengkap; ---------------------------------------------

10.4.2 Bahwa selama proses pemeriksaan tidak pernah diberitahukan segala

hak-hak yang dimilikinya menurut hukum; ---------------------------------

10.4.3 Bahwa terjadi kesengajaan oleh Tim Komisi Pemeriksa untuk

membuat bingung Terlapor IX sehingga dapat diarahkan untuk

mendapat suatu pengakuan dan bukan keterangan pelaku usaha

sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 42 huruf e; ---------------------

10.4.4 Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kesengajaan tersebut adalah

Terlapor IX kehilangan hak-haknya untuk melakukan persiapan

pembelaan dirinya secara layak dan patut;-----------------------------------

10.4.5 Bahwa Terlapor IX memohon untuk dapat diperdengarkan kembali

rekaman (recording) dari proses pemeriksaan;------------------------------

10.4.6 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan mengandung cacat yuridis dan dapat

menyesatkan karenanya menurut hukum Batal demi Hukum, maka

sepatutnya Ketua Majelis Komisi dalam putusannya menetapkan,

menyatakan Sidang Komisi dalam Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008

tidak dapat dilanjutkan atau setidaknya menyatakan tidak terbukti

melakukan tindakan atau kegiatan yang dituduhkan; ----------------------

10.4.7 Bahwa Terlapor IX menyatakan permohonan agar dibedakan dan

diberikan batasan yang tegas antara indikasi, fakta, dan alat bukti

dimaksud dalam undang-undang; ---------------------------------------------

10.4.8 Bahwa proses klarifikasi dan Berita Acara Klarifikasi adalah

kewenangan Panitia Tender;---------------------------------------------------

10.4.9 Bahwa Terlapor IX menyatakan menolak terlibat karena secara hukum

sangat premature dan tidak didukung oleh bukti lain yang memiliki

nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah; -------------------------------

SALINAN

Page 22: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 22 dari 35

SALINAN

10.4.10 Bahwa sesuai dengan Akte pendirian, PT Karya Darma Jambi Persada

dengan PT Tembesi Agung, secara yuridis tidak terdapat hubungan

hukum apapun baik modal usaha maupun kepengurusan dengan kata

lain masing-masing merupakan perusahaan independen;------------------

10.4.11 Bahwa terkait penafsiran kalimat ‘satu grup’ adalah kebersamaan

dalam suatu wadah organisasi ‘GAPENSI’ di dalam satu provinsi yaitu

Jambi;-----------------------------------------------------------------------------

10.4.12 Bahwa dugaan atau fakta dimaksud dalam SALINAN LHPL Point.

6.3 angka 4 halaman 14 adalah tidak layak menurut hukum untuk

dijadikan sebagai alat bukti karena tidak ada persesuaian antara

keterangan Terlapor IX dengan bukti-bukti yaitu Akte Pendirian

PT Tembesi Agung;-------------------------------------------------------------

10.4.13 Bahwa segala pembuatan konsep atau draft surat berkenaan dengan

tender dikerjakan sepenuhnya oleh staf pada kantornya, dan kekeliruan

pengetikan tersebut terjadi di luar kontrol Terlapor IX. Terlapor IX

mengakui bahwa hal tersebut merupakan kelalaian seorang pimpinan; -

10.4.14 Bahwa Terlapor IX memohon agar fakta tersebut tidak

dipertimbangkan karena hanya bersifat indikasi dan bukan alat bukti

terlebih tidak didukung atau memiliki persesuaian dengan alat bukti

lain; -------------------------------------------------------------------------------

10.4.15 Bahwa Terlapor IX menyatakan bahwa pernyataan Tim Pemeriksa

pada point angka 10.1 [LHPL] sangat tidak relevan dan/atau keliru

sehingga perlu dikoreksi, karena semestinya atau yang benar justru

besaran prosentase penawaran 95,70% sesuai data ‘rangking Hasil

Koreksi Aritmatik’ adalah nilai atau angka yang diajukan oleh PT

Karya Darma Jambi Persada/Terlapor IX, sedangkan besaran

prosentase penawaran PT Kramat Kulon adalah 99,33%; -----------------

10.4.16 Bahwa Terlapor IX menyatakan bahwa Tim Pemeriksa telah mis-

interpretasi atau keliru menafsirkan karena tidak secara lengkap

membaca seluruh tata cara atau metode evaluasi yang digunakan

Panitia sebagaimana tertera dalam BAP Aanwijzing;----------------------

10.4.17 Bahwa Terlapor IX menyatakan bahwa terkait temuan Tim Pemeriksa

pada point angka 10.3 [LHPL], menolak dan berkeberatan dengan

indikasi yang disimpulkan sepihak oleh tim pemeriksa tanpa dukungan

alat bukti lain; -------------------------------------------------------------------

10.4.18 Bahwa Terlapor IX menyatakan bahwa perkara ini tidak terdapat

cukup alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terlapor

SALINAN

Page 23: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 23 dari 35

SALINAN

IX bersalah melakukan pelanggaran atas ketentuan undang-undang

yang dipersangkakan;-----------------------------------------------------------

10.4.19 Bahwa Terlapor IX memohon kepada Ketua Majelis Komisi agar

menyatakan bahwa tuduhan terkait perkara ini tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan karena tidak didukung dengan cukup alat bukti yang

sah dan memiliki nilai pembuktian; ------------------------------------------

10.4.20 Bahwa Terlapor IX memohon kepada Ketua Majelis Komisi agar

menyatakan bahwa Terlapor IX tidak terbukti melakukan pelanggaran

terhadap pasal dimaksud dalam tuduhan dan karenanya pula

membebakan dari segala tuduhan; --------------------------------------------

10.5 Terlapor XIII: PT Tembesi Agung; (vide, Bukti A162, B40) ---------------------

10.5.1 Bahwa Terlapor XIII menyatakan sangat berkeberatan dan menolak

segala tuduhan pelanggaran yang dituduhkan pada Terlapor XIII;-------

10.5.2 Bahwa Terlapor XIII menyatakan bahwa sampai dengan saat ini

merasa tidak pernah mendapat undangan atau panggilan yang secara

layak ataupun sepatutnya dari Tim Pemeriksa untuk memberikan

keterangan atau menggunakan kesempatan membela diri; ----------------

10.5.3 Bahwa Terlapor XIII menyatakan bahwa pemanggilan Terlapor XIII

dapat melalui kantor GAPENSI propinsi Jambi atau melalui koran;-----

10.5.4 Bahwa Terlapor XIII menyatakan menolak anggapan/tafsiran Tim

Pemeriksa KPPU yang menyatakan bahwa PT Tembesi Agung

merupakan suatu kesatuan atau satu badan hukum dengan PT Karya

Darma Jambi Persada; ----------------------------------------------------------

10.5.5 Bahwa Terlapor XIII menyampaikan bukti berupa : Foto copy akta

pendirian PT Tembesi Agung, Fotocopy berita Acara RUPS dan daftar

susunan pengurus dan pemegang saham PT Tembesi Agung; ------------

10.5.6 Bahwa Terlapor XIII menyatakan telah menegur PT Karya Darma

Jambi Persada untuk mengklarifikasi pernyataanya kepada pemeriksa

dan selanjutnya agar menyampaikan permohonan maaf karena telah

melibatkanTerlapor XIII dengan memberikan keterangan yang keliru

dan tanpa ijin atau kuasa dari PT Tembesi Agung; -------------------------

10.5.7 Bahwa Terlapor XIII menyatakan menolak anggapan/tafsiran Tim

Pemeriksa terkait adanya persekongkolan antara PT tembesi Agung

dengan PT karya Darma Jambi Persada hanya karena adanya

persamaan penulisan dalam form tertentu karena tidak dikuatkan atau

didukung dengan bukti atau keterangan lain;--------------------------------

SALINAN

Page 24: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 24 dari 35

SALINAN

10.5.8 Bahwa Terlapor XIII memohon kepada Majelis Komisi dalam perkara

ini untuk menyatakan Terlapor XIII tidak bersalah atau melakukan

pelanggaran sebagaimana di laporkan oleh Tim Pemeriksa; --------------

11. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan

penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; --------------------------------------------

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”),

Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis

Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para

Terlapor yaitu sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------

1.1 Mengenai Identitas Terlapor; (vide, Bukti B6, B18, C8, C17, C18, C26 C27,

C34, C38, C53, C54, C59, C61, C62, C69,C75)-----------------------------------------

1.1.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan dengan fakta mengenai

identitas pada Terlapor dalam LHPL dan secara mutatis mutandis menjadi

bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi; --------------------------

1.1.2 Bahwa selain itu, Majelis Komisi menegaskan fakta bahwa dalam

prakteknya PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, PT Buana Baru Nusantara,

PT Gentraco Laksono, PT Bina Konsindo Persada, PT Surian Putra

Jambi, PT Karya Dharma Jambi Persada, PT Pribadi Bangun Perkasa, PT

Kramat Kulon, PT Ardikon Pratama Putra, PT Tembesi Agung, PT Usaha

Pratama Sari, dan PT Wahyu Matra Kontraktor merupakan peserta

Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai

Sumatera VI Tahun Anggaran 2007; ---------------------------------------------

1.2 Mengenai Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) (vide, Bukti A109, B8, B36, B40, C25);-------------------------------------------------- 1.2.1 Bahwa berkaitan dengan penyusunan HPS, LHPL menyatakan pada

pokoknya bahwa Panitia Tender semata-mata hanya mengacu pada pagu

anggaran yang mengakibatkan HPS dari semua paket tender memiliki

nilai yang sama dengan pagu anggaran. Tindakan Panitia Tender telah mengakibatkan kesenjangan atau kesempatan margin keuntungan yang

maksimal yang dapat diperoleh pemenang tender. Bahkan secara faktual,

pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan), pemenang tender dapat memperoleh margin keuntungan

sekitar 1 (satu) Milyar rupiah;-----------------------------------------------------

1.2.2 Bahwa atas hal tersebut, Panitia Tender memberikan

tanggapan/pembelaan sebagai berikut:-------------------------------------------

SALINAN

Page 25: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 25 dari 35

SALINAN

1.2.2.1 Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai HPS sama dengan Pagu Anggaran bukan merupakan strategi

atau kesempatan untuk diperolehnya keuntungan besar bagi

penyedia jasa;------------------------------------------------------------ 1.2.2.2 Bahwa besar kecilnya HPS berbanding lurus dengan jumlah

saluran/parit atau panjang pendeknya saluran/parit yang akan

direhabilitasi; ------------------------------------------------------------ 1.2.3 Bahwa berkaitan dengan fakta, analisa dan pembelaan tersebut, Majelis

Komisi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: ------------------

1.2.3.1 Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (“Keppres No. 80 Tahun 2003”) menyatakan: -----

Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan.----------

1.2.3.2 Bahwa penjelasan atas ketentuan Pasal 13 ayat 1 Keppres No.

80 Tahun 2003 menyatakan: ------------------------------------------

Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;

b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan;

d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;

e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

1.2.3.3 Bahwa berkaitan dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003

tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan Panitia Tender yang

semata-mata hanya mengacu pada pagu anggaran jelas tidak sesuai dengan prosedur penyusunan HPS sebagaimana telah

diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003; --------------------------

1.2.3.4 Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta mekanisme penyusunan HPS direlevansikan potensi margin keuntungan sekitar 1 (satu)

Milyar rupiah, maka Majelis Komisi berpendapat sebagai

berikut: -------------------------------------------------------------------

a. Apabila mencermati HPS yang ditetapkan untuk Paket

Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha

SALINAN

Page 26: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 26 dari 35

SALINAN

(Lanjutan) yaitu sebesar Rp. 6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah) maka dapat diketahui prosentase

keuntungan sebesar 1 (satu) Milyar rupiah tersebut adalah

sekitar 15% (lima belas persen) dari HPS;---------------------- b. Selanjutnya apabila mencermati penawaran dari PT Karya

Dharma Jambi Persada selaku pemenang tender Paket

Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) yaitu sebesar Rp. 6.220.200.000 (enam milyar

dua ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) maka dapat

diketahui prosentase keuntungan sebesar 1 (satu) Milyar rupiah tersebut adalah sekitar 16% (enam belas persen) dari

dari penawaran;-----------------------------------------------------

Atas fakta tersebut, Majelis Komisi selanjutnya menilai bahwa untuk tipe pekerjaan pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan

Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan), margin keuntungan

tersebut merupakan keuntungan yang tidak wajar atau supernormal;-------------------------------------------------------------

1.2.3.5 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berkesimpulan bahwa

mekanisme penyusunan HPS yang dilakukan Panitia Tender merupakan tindakan yang berpotensi pada inefisiensi pada

keuangan negara, terlebih lagi berdasarkan hasil pemeriksaan

Panitia Tender tidak dapat membuktikan bahwa penyusunan

HPS tersebut tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat 1

Keppres No. 80 Tahun 2003;------------------------------------------

1.3 Mengenai Perilaku Sy. (Syarif) Fasha dan Eddy Sulaiman;-----------------------

Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran Sy. Fasya dimana yang

bersangkutan diduga baik sendiri maupun bersama-sama pihak lain antara lain

termasuk dengan Edy Sulaiman telah melakukan koordinasi dan melakukan

tindakan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk menjadi peserta maupun

pemenang tender, maka Majelis Komisi sependapat dengan dengan fakta dan

analisa dalam LHPL dan secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam

pertimbangan hukum Majelis Komisi; (vide, Bukti B6, B18) -------------------------

1.4 Mengenai Keganjilan Dalam Proses Tender;----------------------------------------- 1.4.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan);

(vide, Bukti C49, C53, C54, C55) ------------------------------------------------

1.4.1.1 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan kesalahan

pengetikan yang terjadi pada paket tender ini, maka Majelis

SALINAN

Page 27: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 27 dari 35

SALINAN

Komisi menilai bahwa fakta tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti adanya persekongkolan karena tidak didukung

alat bukti yang lain;-----------------------------------------------------

1.4.1.2 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan kesamaan format dan isi metode pelaksanaan antara PT Gentraco Laksono dengan

PT Kramat Kulon, maka Majelis Majelis Komisi menilai bahwa

fakta tersebut membuktikan adanya kerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran; -------------------------------

1.4.1.3 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia

Tender yang melakukan klarifikasi justru kepada PT Kramat Kulon selaku peserta rangking ke-6, maka Majelis Komisi

menilai bahwa klarifikasi tersebut sangat wajar mengingat

adanya perbedaan besaran penawaran PT Kramat Kulon dimana dalam penawarannya PT Kramat Kulon mengajukan penawaran

Rp. 1.948.083.000 namun setelah dilakukan koreksi aritmatik

telah terkoreksi menjadi Rp. 2.939.974.000; ------------------------ 1.4.1.4 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia

Tender atas penawaran PT Bina Konsindo Persada, maka

Majelis Komisi tidak sependapat dengan fakta dalam LHPL karena berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan atas

paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut

(Lanjutan) telah terdapat bukti adanya evaluasi administrasi dan

lembar pakta integritas PT Bina Konsindo Persada; --------------- 1.4.2 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha

Paket I; (vide, Bukti A126, B18, B35, C4, C6, C10,C13) ---------------------

1.4.2.1 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan kesamaan penyusunan format metode pelaksanaan antara PT Surian Putra

Jambi, PT Kramat Kulon dan PT Bukit Telaga Hasta Mandiri,

maka Majelis Komisi sependapat dengan analisa LHPL karena kesamaan tersebut masih dalam batas yang wajar. Selain itu,

selama proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya bukti kerja

sama di antara peserta tender tersebut, oleh karena itu Majelis Komisi menilai tidak cukup bukti adanya persekongkolan

antara PT Surian Putra Jambi, PT Kramat Kulon dan PT Bukit

Telaga Hasta Mandiri dalam penyusunan dokumen metode pelaksanaan pada paket tender tersebut; -----------------------------

1.4.2.2 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan tidak dilakukannya

klarifikasi oleh Panitia Tender terhadap PT Kramat Kulon maka Majelis Komisi sependapat dengan alasan yang disampaikan

SALINAN

Page 28: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 28 dari 35

SALINAN

oleh Panitia Tender mengingat item pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan utama (pekerjaan minor) dan kelebihan penawaran

yang disampaikan untuk item-item tersebut masih di bawah

10% dari rincian HPS. Selain itu, total keseluruhan penawaran yang disampaikan oleh PT Kramat Kulon masih di bawah HPS;

1.4.2.3 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia

Tender atas penawaran PT Kramat Kulon, maka Majelis Komisi tidak sependapat dengan fakta dalam LHPL karena berdasarkan

Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan atas paket Pekerjaan Rehab.

Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I telah terdapat bukti adanya lembar pakta integritas PT Kramat Kulon; ----------

1.4.3 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha

Paket II; (vide, Bukti A126, B18, B35, C15, C16, C17, C24) --------------- 1.4.3.1 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan tidak dilakukannya

klarifikasi oleh Panitia Tender terhadap PT Pribadi Bangun

Perkasa maka Majelis Komisi sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Panitia Tender mengingat item pekerjaan

tersebut bukanlah pekerjaan utama (pekerjaan minor). Selain

itu, total keseluruhan penawaran yang disampaikan oleh PT Pribadi Bangun Perkasa masih di bawah HPS; -----------------

1.4.3.2 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan gugurnya PT Buana

Baru Nusantara maka berdasarkan dokumen klarifikasi Majelis

Komisi menemukan fakta bahwa gugurnya PT Buana Baru Nusantara antara lain karena ketidaksesuaian jaminan

penawaran, ketidaksesuaian jenis peralatan, dan keabsahan

sertifikat tenaga ahli. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender yang menggugurkan PT Buana Baru

Nusantara pada tahap evaluasi administrasi adalah wajar; --------

1.4.3.3 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia Tender atas penawaran PT Pribadi Bangun Perkasa, maka

Majelis Komisi tidak sependapat dengan fakta dalam LHPL

karena berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan atas paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500

ha Paket II telah terdapat bukti adanya lembar pakta integritas

milik PT Pribadi Bangun Perkasa;------------------------------------ 1.4.4 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha

(Lanjutan); (vide, Bukti B8, B12, C25, C25.1, C31, C31.1) ------------------

1.4.4.1 Bahwa atas keganjilan terkait dengan kerja sama antara PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung

SALINAN

Page 29: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 29 dari 35

SALINAN

dalam proses mempersiapkan dokumen tender maka Majelis Komisi menilai bahwa fakta tersebut merupakan fakta yang

membuktikan kerja sama antar peserta tender terlebih lagi kerja

sama antara PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung dilakukan dengan membuat pengaturan

harga penawaran dengan memberi batas atas dan batas bawah,

sehingga kedua perusahaan tersebut memiliki dua posisi penawaran yang sangat signifikan untuk berpotensi menjadi

pemenang tender; -------------------------------------------------------

1.4.4.2 Bahwa atas hal tersebut, Majelis Komisi berkesimpulan bahwa PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung

telah melakukan persaingan semu yang mengakibatkan margin

keuntungan sebesar 1 (satu) Milyar rupiah bagi PT Karya Dharma Jambi Persada selaku pemenang tender dimana margin

keuntungan tersebut telah dinilai oleh Majelis Komisi sebagai

margin keuntungan yang tidak wajar atau super normal;---------- 1.4.4.3 Bahwa atas keganjilan terkait dengan penulisan Formulir Isian

Penilaian Kualifikasi maka Majelis Komisi tidak sependapat

dengan fakta LHPL karena format penulisannya telah diatur dan atau ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan Paket Pekerjaan

Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)

sehingga sangat wajar apabila terjadi kesamaan format

penulisan; ---------------------------------------------------------------- 1.4.5 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha;

(vide, Bukti A109, B18, B23, C32.1) --------------------------------------------

1.4.5.1 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan penawaran PT Wahyu Matra Kontraktor maka Majelis Komisi sependapat

dengan fakta dan alasan dalam LHPL karena gugurnya

PT Wahyu Matra Kontraktor memang dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administrasi; ---------------------------------

1.4.5.2 Bahwa selain itu, berdasarkan berita acara klarifikasi juga

ditemukan fakta adanya ketidaksesuaian penawaran PT Wahyu Matra Kontraktor terkait dengan spesifikasi pintu ulir dimana

dipersyaratkan dari bahan besi namun PT Wahyu Matra

Kontraktor menawarakan pintu air dengan bahan kayu. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender

dalam menggugurkan PT Wahyu Matra Kontraktor adalah

wajar; ---------------------------------------------------------------------

SALINAN

Page 30: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 30 dari 35

SALINAN

1.4.6 Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha; (vide, Bukti B18, C58, C62) ---------------------------------------------------------------------

1.4.6.1 Bahwa Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan tidak

dilakukannya klarifikasi oleh Panitia Tender terhadap PT Bukit Telaga Hasta Mandiri maka Majelis Komisi

sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Panitia

Tender mengingat item pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan utama (pekerjaan minor). Selain itu, total keseluruhan

penawaran yang disampaikan oleh PT Bukit Telaga Hasta

Mandiri masih di bawah HPS; ---------------------------------------- 1.4.6.2 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan perilaku Panitia

Tender atas penawaran PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, maka

Majelis Komisi tidak sependapat dengan fakta dalam LHPL karena berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan atas

paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha

telah terdapat bukti adanya lembar pakta integritas PT Bukit Telaga Hasta Mandiri;--------------------------------------------------

1.4.6.3 Bahwa atas keganjilan yang terkait dengan kesamaan item

penawaran antara PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Usaha Pratama Sari maka Majelis Komisi menilai bahwa

fakta tersebut membuktikan adanya kerja sama dalam

mempersiapkan dokumen penawaran (vide, Bukti C67);----------

1.5 Mengenai Perilaku PT Ardikon Pratama Putra; ------------------------------------ 1.5.1 Bahwa berdasarkan LHPL diperoleh fakta bahwa selama proses tender,

PT Ardikon Pratama Putra tidak bersedia memenuhi undangan klarifikasi

yang disampaikan oleh Panitia Tender padahal sangat berpotensi untuk menjadi pemenang tender;---------------------------------------------------------

1.5.2 Bahwa atas dasar fakta tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa meskipun

hal tersebut menunjukkan tidak adanya keseriusan PT Ardikon Pratama Putra dalam mengikuti tender namun fakta tersebut tidak dapat dijadikan

dasar untuk menyatakan adanya persekongkolan dalam tender karena

tidak terdapat bukti lain yang mendukung adanya persekongkolan dalam tender tersebut; ----------------------------------------------------------------------

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;---------------------

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan:

SALINAN

Page 31: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 31 dari 35

SALINAN

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----------------------------------------

2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung

unsur-unsur sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------

2.2.1 Pelaku Usaha; ----------------------------------------------------------------------- 2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1

angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang

perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan

hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ------------------------------------------------

2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah

PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, PT Buana Baru Nusantara, PT Gentraco Laksono, PT Bina Konsindo Persada, PT Surian

Putra Jambi, PT Karya Dharma Jambi, PT Pribadi Bangun

Perkasa, PT Kramat Kulon, PT Ardikon Pratama Putra, PT Tembesi Agung, PT Usaha Pratama Sari, dan PT Wahyu

Matra Kontraktor dimana dalam prakteknya telah bertindak

sebagai peserta Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun

Anggaran 2007; ---------------------------------------------------------

2.2.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah

terpenuhi; ---------------------------------------------------------------

2.2.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan

pemenang tender; -------------------------------------------------------------------

2.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan

Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain

atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya

memenangkan peserta tender tertentu; -------------------------------

2.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor

5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk

yaitu:----------------------------------------------------------------------

SALINAN

Page 32: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 32 dari 35

SALINAN

a. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang

terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa

dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa

pesaingnya;----------------------------------------------------------

b. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi

antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia

barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang

atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi

pekerjaan; -----------------------------------------------------------

c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal

adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia

lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau

pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau

penyedia barang dan jasa; -----------------------------------------

2.2.2.3 Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut,

maka Majelis Komisi menilai tidak ditemukannya

persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Sy. (Syarif)

Fasha, Eddy Sulaiman, PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, PT

Buana Baru Nusantara, PT Bina Konsindo Persada, PT Surian

Putra Jambi, PT Pribadi Bangun Perkasa, PT Ardikon Pratama

Putra, dan PT Wahyu Matra Kontraktor; ----------------------------

2.2.2.4 Bahwa berkaitan dengan tindakan Panitia Tender dalam proses

penyusunan HPS yang mengakibatkan margin keuntungan yang

tidak wajar atau super normal maka Majelis Komisi menilai

tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai

persekongkolan vertikal karena tidak ditemukan bukti adanya

interaksi atau kerja sama secara nyata yang dilakukan oleh

Panitia Tender untuk mengatur PT Karya Dharma Jambi

Persada menjadi pemenang tender; -----------------------------------

2.2.2.5 Bahwa berkaitan dengan tindakan kerja sama yang dilakukan

PT Gentraco Laksono dengan PT Kramat Kulon dalam Paket

Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut

(Lanjutan) merupakan tindakan yang dapat dikategorikan

sebagai persekongkolan horizontal meskipun secara faktual

tindakan tersebut tidak secara serta merta mengakibatkan

PT Gentraco Laksono menjadi pemenang tender; ------------------

2.2.2.6 Bahwa berkaitan dengan tindakan kerja sama yang dilakukan

PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung

SALINAN

Page 33: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 33 dari 35

SALINAN

pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat

3100 ha (Lanjutan) merupakan tindakan yang dapat

dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal, terlebih lagi

tindakan tersebut juga dilakukan pada tender Paket Pekerjaan

Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I; -------

2.2.2.7 Bahwa selanjutnya, tindakan kerja sama yang dilakukan

PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Usaha Pratama

Sari pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara

3200 ha merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai

persekongkolan horizontal meskipun secara faktual tindakan

tersebut tidak mengakibatkan pengaturan peserta tender tertentu

menjadi pemenang tender; ---------------------------------------------

2.2.2.8 Bahwa atas dasar uraian tersebut, maka Majelis Komisi menilai

persekongkolan hanya dilakukan oleh PT Gentraco Laksono,

PT Kramat Kulon, PT Karya Dharma Jambi Persada,

PT Tembesi Agung dan PT Usaha Pratama Sari untuk tindakan

pada paket-paket tender sebagaimana diuraikan 2.2.2.4 sampai

dengan 2.2.2.7 tersebut; ------------------------------------------------

2.2.2.9 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain

untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender

terpenuhi; ---------------------------------------------------------------

2.2.3 Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;----------------------

2.2.3.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat

berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan

kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa

yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum

atau menghambat persaingan usaha; ---------------------------------

2.2.3.2 Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh PT Gentraco

Laksono, PT Kramat Kulon, PT Karya Dharma Jambi Persada,

PT Tembesi Agung dan PT Usaha Pratama Sari untuk tindakan

pada paket-paket tender sebagaimana diuraikan 2.2.2.4 sampai

dengan 2.2.2.7 tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak

jujur karena tidak mengikuti tender secara independen dengan

tidak memperhatikan prinsip-prinsip persaingan sehat dalam

proses tender, terlebih lagi atas persekongkolan yang dilakukan

PT Karya Dharma Jambi Persada dengan PT Tembesi Agung

SALINAN

Page 34: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 34 dari 35

SALINAN

yang telah mengakibatkan margin keuntungan yang tidak wajar

atau super normal; ------------------------------------------------------

2.2.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; ----------------------------

3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal

di bawah ini: -----------------------------------------------------------------------------------------

3.1 Bahwa fakta dan analisa serta alat bukti yang diperoleh dalam proses

pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan adanya tindakan Panitia Tender

yang tidak sesuai dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga

mengakibatkan timbulnya potensi inefiensi pada anggaran negara. Atas dasar

fakta tersebut maka Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada atasan

langsung agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku; ----------

3.2 Bahwa fakta dan analisa serta alat bukti yang diperoleh dalam proses

pemeriksaan maka Majelis Komisi menilai bahwa keuntungan yang tidak wajar

yang diperoleh PT Karya Dharma Jambi Persada pada Paket Pekerjaan Rehab.

Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) dapat dikategorikan sebagai

keuntungan yang tidak sah karena diperoleh dari hasil tindakan yang melawan

hukum sehingga harus dikembalikan kepada negara. Selain itu, Majelis Komisi

menilai bahwa keterlibatan PT Karya Dharma Jambi Persada dalam

persekongkolan horisontal pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R

Cemara 3200 ha menjadi alasan untuk memberatkan sanksi;--------------------------

4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat

Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----------------

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: Sy. (Syarif) Fasha, Terlapor II: Eddy Sulaiman,

Terlapor III: Panitia Tender, Terlapor IV: PT Bukit Telaga Hasta Mandiri,

Terlapor V: PT Buana Baru Nusantara, Terlapor VII: PT Bina Konsindo

Persada, Terlapor VIII: PT Surian Putra Jambi, Terlapor X: PT Pribadi Bangun

Perkasa, Terlapor XII: PT Ardikon Pratama Putra, dan Terlapor XV: PT Wahyu

Matra Kontraktor secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------------------------------------------------

2. Menyatakan bahwa Terlapor VI: PT Gentraco Laksono, Terlapor IX: PT Karya

Dharma Jambi Persada, Terlapor XI: Kramat Kulon dan Terlapor XIII:

PT Tembesi Agung, Terlapor IX: PT Usaha Pratama Sari secara sah dan

meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ------------

SALINAN

Page 35: SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran

halaman 35 dari 35

SALINAN

3. Melarang Terlapor VI: PT Gentraco Laksono, Terlapor IX: PT Karya Dharma

Jambi Persada, Terlapor XI: Kramat Kulon dan Terlapor XIII: PT Tembesi

Agung untuk mengikuti tender di wilayah Propinsi Jambi selama 12 (dua belas)

bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; ------------------

4. Memerintahkan kepada Terlapor IX: PT Karya Dharma Jambi Persada untuk

membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus

disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang

Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode

penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan

Usaha); ----------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada

hari Kamis, tanggal 23 April 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan

terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 oleh Majelis Komisi yang

terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. dan Didik

Akhmadi, Ak, M.Comm, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh

Lina Rosmiati, SP dan Lantiko Hikma Suryatama, S.H. masing-masing sebagai Panitera; ---

Ketua Majelis,

t.t.d

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

t.t.d

Didik Akhmadi, Ak, M. Comm.

Anggota Majelis,

t.t.d

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Panitera,

t.t.d

Lantiko Hikma Suryatama, S.H.

t.t.d

Lina Rosmiati, S.P.

Untuk Salinan yang Sah: SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direktur Eksekutif,

Ny. R. Kurnia Sya’ranie

SALINAN