P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh: ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Terlapor I: Sy. (Syarif) Fasha, dengan alamat kantor di Jl. Arif Rahman Hakim No. 15 Telanai Pura, Jambi;----------------------------------------------------------------------------- 2. Terlapor II: Eddy Sulaiman, dengan alamat kantor di Jl. Sultan Thaha Syaifuddin No. 2 Jambi;----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Terlapor III: Panitia Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut “Panitia Tender“), dengan alamat kantor di Jl. Sultan Thaha Syaifuddin No. 2 Jambi; ------------- 4. Terlapor IV: PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan alamat kantor di Jl. Brigjend. Katamso No. 156, Jambi; -------------------------------------------------------------------------- 5. Terlapor V: PT Buana Baru Nusantara dengan alamat kantor di Jl. Pembangunan I No. 7A, Lubuk Pakam, Sumatera Utara 25017;------------------------------------------------- 6. Terlapor VI: PT Gentraco Laksono dengan alamat kantor di Jl. R.B. Siagian No. 17A, Jambi; ------------------------------------------------------------------------------------------ 7. Terlapor VII: PT Bina Konsindo Persada dengan alamat kantor di Jl. Kol. Amir Hamzah No. 2, Jambi 36122; ---------------------------------------------------------------------- 8. Terlapor VIII: PT Surian Putra Jambi dengan alamat kantor di Jl. Pakubuwono IV No. 17 Tanjung Pinang, Jambi;---------------------------------------------------------------- 9. Terlapor IX: PT Karya Dharma Jambi Persada dengan alamat kantor di Jl. Kapten Pattimura No. 100B, Jambi; ----------------------------------------------------------------------- 10. Terlapor X: PT Pribadi Bangun Perkasa dengan alamat kantor di Jl. Sumantri Brojonegoro No. 42, Jambi; ----------------------------------------------------------------------- 11. Terlapor XI: PT Kramat Kulon dengan alamat kantor di Villa Kenali Permai Blok B2 No. 4-5, Jambi; ---------------------------------------------------------------------------------- SALINAN
35
Embed
SALINAN - kppu.go.id · P U T U S A N Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik IndonesiaKomisi selanjutnya disebut yang memeriksa dugaan pelanggaran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
P U T U S A N
Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi
yang memeriksa dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender/Pelelangan Jasa
Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2007,
yang dilakukan oleh: ------------------------------------------------------------------------------------
1. Terlapor I: Sy. (Syarif) Fasha, dengan alamat kantor di Jl. Arif Rahman Hakim No.
15. Terlapor XV: PT Wahyu Matra Kontraktor dengan alamat di Jl. Jend. Basuki
Rahmat No. 774, Palembang, Sumatera Selatan. -----------------------------------------------
mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------ Majelis Komisi:------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;---------------
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----------------------------
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;----------------------------------
Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----------------------------------
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”).------------
TENTANG DUDUK PERKARA
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 4 Maret 2008 tentang
adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan
dengan Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai
Sumatera VI Tahun Anggaran 2007; -------------------------------------------------------------
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut,
maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -------------------------
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi
menerbitkan Penetapan Nomor 192/KPPU/PEN/IX/2008 tanggal 08 September 2008
untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 58/KPPU-L/2008 terhitung
sejak tanggal 8 September 2008 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2008; (vide, Bukti
8.1.1 Bahwa Satuan Kerja (”SATKER”) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI
sebenarnya melakukan tender yang berjumlah 14 (empat belas) paket
pekerjaan namun yang menjadi obyek perkara ini adalah sebagai berikut: ----
No Nama Paket Pekerjaan Nilai Proyek (Rp)
1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) 3.017.000.000
2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I 3.140.000.000
3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II 7.965.095.000
4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) 6.500.000.000
5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha 5.000.000.000
6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha 4.500.000.000
8.2 Mengenai Fakta-Fakta; ---------------------------------------------------------------------
8.2.1 Mengenai Identitas Para Terlapor;--------------------------------------------------- 8.2.1.1 Terlapor I : Sy. (Syarif) Fasha adalah Ketua DPD Gabungan Pengusaha
Kontraktor Nasional (GAPEKNAS) Propinsi Jambi, Dalam
8.2.2.2 Tanggal 19 Februari 2007, Panitia Tender melakukan aanwijzing
Aula Sapta Taruna, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI secara
serentak untuk seluruh paket pekerjaan yang ditenderkan dengan
keterangan sebagai berikut: ----------------------------------------------
(1) jumlah peserta yang mengikuti aanwijzing di setiap Sub-
Bidang pekerjaan: ---------------------------------------------------- No Nama Paket Pekerjaan Jumlah
Peserta 1 Pemb. Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan) 15 Peserta 2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I 14 Peserta 3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II 14 Peserta 4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) 16 Peserta 5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha 16 Peserta 6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha 13 Peserta
(2) Metode yang digunakan adalah Pascakualifikasi dan Sistem
Gugur dengan Evaluasi terhadap Dokumen Administrasi,
Teknis dan Harga;----------------------------------------------------
8.2.2.3 Tanggal 20 Februari 2007 – 01 Maret 2007, Panitia Tender
memberikan jangka waktu pemasukan dokumen penawaran para
No Nama Paket Pekerjaan Nama Perusahaan Hasil Evaluasi
PT Irhde Jaya Nusa Tidak Memenuhi (karena nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan isi surat jaminan tidak sesuai)
PT Gentraco Laksono Memenuhi
1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan)
PT Bina Konsindo Persada
memenuhi
PT Surian Putra Jambi Tidak Memenuhi (karena nilai jaminan tidak sesuai, Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan paket pekerjaan yang dijamin)
PT Tembesi Agung Tidak Memenuhi (karena nilai jaminan tidak sesuai, Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan paket pekerjaan yang dijamin)
PT Ardikon Pratama Putra
memenuhi
2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I
PT Kramat Kulon memenuhi PT Buana Baru Nusantara
Tidak Memenuhi (karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama penawar dan nama pengguna jasa yang menerima jaminan)
PT Pribadi Bangun Perkasa
memenuhi
3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II
PT Bukit Telaga Hasta Mandiri
memenuhi
PT Tembesi Agung memenuhi PT Wahyu Matra Kontraktor
Tidak Memenuhi (karena karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan isi surat jaminan tidak sesuai)
PT Buana Baru Nusantara
Tidak Memenuhi (karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama penawar dan nama pengguna jasa yang menerima jaminan)
4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan)
PT Karya Dharma Jambi Persada
memenuhi
PT Wahyu Matra Kontraktor
Tidak Memenuhi (karena karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama pengguna jasa yang menerima jaminan dan isi surat jaminan tidak sesuai)
5 Rehab. Jaringan Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha
PT Buana Baru Nusantara
Tidak Memenuhi (karena Surat Jaminan Penawaran tidak mencantumkan nama penawar dan nama pengguna jasa yang menerima jaminan)
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta adanya
beberapa keganjilan yang terdapat pada dokumen penawaran para
peserta tender yaitu sebagai berikut: ------------------------------------
No Nama Paket Pekerjaan Perilaku Pelaku
• Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ’Efesiensi’ yang seharusnya ’Efisiensi’ pada lembar Analisa Harga Satuan Peralatan
1. PT Gentraco Laksono
2. PT Kramat Kulon 3. PT Pribadi Bangun
Perkasa 4. PT Karya Dharma
Jambi Persada 5. PT Bina Konsindo
Persada 6. PT Irhde Jaya Nusa 7. PT Surian Putra
Jambi
• Terdapat kesamaan kesalahan pada kalimat ’jasakonstruksi’ (tanpa spasi) yang seharusnya ’jasa konstruksi’ (dengan spasi) pada lembaran Pakta Integritas
1. PT Gentraco Laksono
2. PT Pribadi Bangun Perkasa
3. PT Surian Putra Jambi
1 Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan)
• Terdapat kesamaan format dan isi Metode Pelaksanaan
1. PT Gentraco Laksono
2. PT Kramat Kulon
• Adanya proses klarifikasi terhadap PT Kramat Kulon selaku peserta yang menduduki peringkat ke-6.
Panitia Tender
• Tidak ditemukan lembaran evaluasi administrasi untuk PT Bina Konsindo Persada sehingga tidak dapat diketahui hasil evaluasi admnistrasi untuk PT Bina Konsindo Persada serta
Panitia Tender
SALINAN
halaman 13 dari 35
SALINAN
pertimbangan Panitia untuk meloloskan PT Bina Konsindo Persada ke tahap evaluasi administrasi
• Berdasarkan penelitian atas dokumen penawaran PT Bina Konsindo Persada tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas namun Panitia tidak menggugurkan PT Bina Konsindo Persada sebagai peserta dan Panitia menjadikan PT Bina Konsindo Persada sebagai Pemenang Cadangan I
Panitia Tender
2 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket I
• Kesamaan penyusunan Format Metode Pelaksanaan, dimana tidak terdapat contoh form Metode Pelaksanaan dalam RKS
1. PT Surian Putra Jambi
2. PT Kramat Kulon 3. PT Bukit Telaga
Hasta Mandiri • Tidak ditemukannya Berita Acara
Proses Klarifikasi Panitia terhadap PT Kramat Kulon padahal terdapat penawaran yang tidak wajar pada item Mobilisasi dan Demobilisasi (106,67% dari HPS), Pintu Ulir Lengkap, Tipe 2 (b = 1,50 m) (102,91% dari HPS), dan Baja U (Baja profil C 6, 5 dudukan Skot Balk) (102,04% dari HPS)
Panitia Tender
• Tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas pada penawaran PT Kramat Kulon namun Panitia tidak menggugurkan PT Kramat Kulon sebagai peserta dan Panitia Tender menjadikan PT Kramat Kulon sebagai Pemenang
PT Kramat Kulon dan Panitia Tender
• Tidak ditemukannya adanya Berita Acara Proses Klarifikasi terhadap PT Pribadi Bangun Perkasa padahal terdapat harga satuan pekerjaan yang timpang pada item Mobilisasi dan Demobilisasi (133,67% dari HPS), Dewatering (116,67% dari HPS) dan Perapihan (166,67% dari HPS)
Panitia Tender
• Terkait dengan pengguguran PT Buana Baru Nusantara, Panitia Tender menggugurkan PT Buana Baru Nusantara pada evaluasi administrasi dengan alasan isian beberapa dokumen administrasi dibuat di Jambi sedangkan perusahaan tidak mempunyai cabang di Jambi
Panitia Tender
3 Rehab. Jaringan Rawa D.R Lambur Luar 3500 ha Paket II
• Tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas pada penawaran PT Pribadi Bangun Perkasa namun Panitia tidak menggugurkan PT Pribadi Bangun Perkasa sebagai peserta dan Panitia Tender menjadikan PT Pribadi Bangun Perkasa sebagai Pemenang
PT Pribadi Bangun Perkasa dan Panitia Tender
4 Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (L j )
• Tidak ditemukannya Berita Acara Proses Klarifikasi Panitia terhadap PT Karya Dharma Jambi Persada
Panitia Tender SALINAN
halaman 14 dari 35
SALINAN
• Hubungan antara PT Tembesi Agung dengan PT Karya Dharma Jambi Persada yang merupakan satu grup sehingga melakukan kerja sama dalam mempersiapkan penawaran
PT Tembesi Agung dan PT Karya Dharma Jambi Persada
• Terdapat kesamaan kesalahan penulisan diantara ketiganya pada kata ’menggangu’ (yang seharusnya ’mengganggu’) pada Metode Pelaksanaan bagian penjelasan pekerjaan Galian Tanah pada Pekerjaan Bangunan Pintu Air
1. PT Tembesi Agung 2. PT Karya Dharma
Jambi Persada 3. PT Usaha Pratama
Sari
• Terdapat kesamaan penyusunan Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
1. PT Tembesi Agung 2. PT Karya Dharma
Jambi Persada 3. PT Usaha Pratama
Sari 5 Rehab. Jaringan
Rawa D.R Air Hitam Laut 3400 ha
• Penawarannya sangat rendah namun tidak terpenuhinya persyaratan administrasi terkait jaminan penawaran dimana tidak sesuai deangan RKS
PT Wahyu Matra Kontraktor
• Tidak ditemukannya adanya Berita Acara Proses Klarifikasi terhadap PT Bukit Telaga Hasta Mandiri padahal terdapat harga satuan pekerjaan yang timpang pada item Pengukuran (182,03% dari HPS), dan Pekerjaan Kisdam (102,02% dari HPS)
Panitia Tender
• Tidak ditemukan adanya lembar mengenai Pakta Integritas pada penawaran PT Bukit Telaga Hasta Mandiri namun Panitia tidak menggugurkan PT Bukit Telaga Hasta Mandiri sebagai peserta dan Panitia Tender menjadikan PT Bukit Telaga Hasta Mandiri sebagai Pemenang
PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dan Panitia Tender
• Terdapat kesamaan Format dan penulisan pada Daftar Upah dan Bahan dimana dari 27 harga item uraian hanya terdapat perbedaan 1 (satu) item uraian yaitu pada harga upah pekerja
PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Usaha Pratama Sari
6 Rehab. Jaringan Rawa D.R Cemara 3200 ha
• Terdapat kesamaan format dan penulisan pada Rencana Anggaran Biaya dimana terdapat 6 harga item uraian yang sama
PT Karya Dharma Jambi Persada dan PT Usaha Pratama Sari
8.2.3.4 Mengenai Perilaku PT Ardikon Pratama Putra; -----------------------
Bahwa selama proses tender, PT Ardikon Pratama Putra tidak
bersedia memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh
Panitia Tender padahal sangat berpotensi untuk menjadi
Kramat Kulon, PT Ardikon Pratama Putra, PT Tembesi Agung, PT Usaha
Pratama Sari, dan PT Wahyu Matra Kontraktor merupakan peserta
Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai
Sumatera VI Tahun Anggaran 2007; ---------------------------------------------
1.2 Mengenai Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) (vide, Bukti A109, B8, B36, B40, C25);-------------------------------------------------- 1.2.1 Bahwa berkaitan dengan penyusunan HPS, LHPL menyatakan pada
pokoknya bahwa Panitia Tender semata-mata hanya mengacu pada pagu
anggaran yang mengakibatkan HPS dari semua paket tender memiliki
nilai yang sama dengan pagu anggaran. Tindakan Panitia Tender telah mengakibatkan kesenjangan atau kesempatan margin keuntungan yang
maksimal yang dapat diperoleh pemenang tender. Bahkan secara faktual,
pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan), pemenang tender dapat memperoleh margin keuntungan
sekitar 1 (satu) Milyar rupiah;-----------------------------------------------------
1.2.2 Bahwa atas hal tersebut, Panitia Tender memberikan
tanggapan/pembelaan sebagai berikut:-------------------------------------------
SALINAN
halaman 25 dari 35
SALINAN
1.2.2.1 Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai HPS sama dengan Pagu Anggaran bukan merupakan strategi
atau kesempatan untuk diperolehnya keuntungan besar bagi
penyedia jasa;------------------------------------------------------------ 1.2.2.2 Bahwa besar kecilnya HPS berbanding lurus dengan jumlah
saluran/parit atau panjang pendeknya saluran/parit yang akan
direhabilitasi; ------------------------------------------------------------ 1.2.3 Bahwa berkaitan dengan fakta, analisa dan pembelaan tersebut, Majelis
Komisi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: ------------------
1.2.3.1 Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (“Keppres No. 80 Tahun 2003”) menyatakan: -----
Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan.----------
1.2.3.2 Bahwa penjelasan atas ketentuan Pasal 13 ayat 1 Keppres No.
80 Tahun 2003 menyatakan: ------------------------------------------
Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :
a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan;
d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
1.2.3.3 Bahwa berkaitan dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003
tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan Panitia Tender yang
semata-mata hanya mengacu pada pagu anggaran jelas tidak sesuai dengan prosedur penyusunan HPS sebagaimana telah
diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003; --------------------------
1.2.3.4 Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta mekanisme penyusunan HPS direlevansikan potensi margin keuntungan sekitar 1 (satu)
Milyar rupiah, maka Majelis Komisi berpendapat sebagai
a. Apabila mencermati HPS yang ditetapkan untuk Paket
Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha
SALINAN
halaman 26 dari 35
SALINAN
(Lanjutan) yaitu sebesar Rp. 6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah) maka dapat diketahui prosentase
keuntungan sebesar 1 (satu) Milyar rupiah tersebut adalah
sekitar 15% (lima belas persen) dari HPS;---------------------- b. Selanjutnya apabila mencermati penawaran dari PT Karya
Dharma Jambi Persada selaku pemenang tender Paket
Pekerjaan Rehab. Jaringan Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan) yaitu sebesar Rp. 6.220.200.000 (enam milyar
dua ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) maka dapat
diketahui prosentase keuntungan sebesar 1 (satu) Milyar rupiah tersebut adalah sekitar 16% (enam belas persen) dari
dari penawaran;-----------------------------------------------------
Atas fakta tersebut, Majelis Komisi selanjutnya menilai bahwa untuk tipe pekerjaan pada Paket Pekerjaan Rehab. Jaringan
Rawa D.R Sei Jambat 3100 ha (Lanjutan), margin keuntungan
tersebut merupakan keuntungan yang tidak wajar atau supernormal;-------------------------------------------------------------
1.2.3.5 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berkesimpulan bahwa
mekanisme penyusunan HPS yang dilakukan Panitia Tender merupakan tindakan yang berpotensi pada inefisiensi pada
keuangan negara, terlebih lagi berdasarkan hasil pemeriksaan
Panitia Tender tidak dapat membuktikan bahwa penyusunan
HPS tersebut tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat 1
Keppres No. 80 Tahun 2003;------------------------------------------
1.3 Mengenai Perilaku Sy. (Syarif) Fasha dan Eddy Sulaiman;-----------------------
Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran Sy. Fasya dimana yang
bersangkutan diduga baik sendiri maupun bersama-sama pihak lain antara lain
termasuk dengan Edy Sulaiman telah melakukan koordinasi dan melakukan
tindakan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk menjadi peserta maupun
pemenang tender, maka Majelis Komisi sependapat dengan dengan fakta dan
analisa dalam LHPL dan secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam
pertimbangan hukum Majelis Komisi; (vide, Bukti B6, B18) -------------------------
1.4 Mengenai Keganjilan Dalam Proses Tender;----------------------------------------- 1.4.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan D.I. Limun Singkut (Lanjutan);
1.5 Mengenai Perilaku PT Ardikon Pratama Putra; ------------------------------------ 1.5.1 Bahwa berdasarkan LHPL diperoleh fakta bahwa selama proses tender,
PT Ardikon Pratama Putra tidak bersedia memenuhi undangan klarifikasi
yang disampaikan oleh Panitia Tender padahal sangat berpotensi untuk menjadi pemenang tender;---------------------------------------------------------
1.5.2 Bahwa atas dasar fakta tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa meskipun
hal tersebut menunjukkan tidak adanya keseriusan PT Ardikon Pratama Putra dalam mengikuti tender namun fakta tersebut tidak dapat dijadikan
dasar untuk menyatakan adanya persekongkolan dalam tender karena
tidak terdapat bukti lain yang mendukung adanya persekongkolan dalam tender tersebut; ----------------------------------------------------------------------
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;---------------------
2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan:
SALINAN
halaman 31 dari 35
SALINAN
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----------------------------------------
2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung
unsur-unsur sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------
2.2.1 Pelaku Usaha; ----------------------------------------------------------------------- 2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1
angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ------------------------------------------------
2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah
PT Bukit Telaga Hasta Mandiri, PT Buana Baru Nusantara, PT Gentraco Laksono, PT Bina Konsindo Persada, PT Surian
Putra Jambi, PT Karya Dharma Jambi, PT Pribadi Bangun
Perkasa, PT Kramat Kulon, PT Ardikon Pratama Putra, PT Tembesi Agung, PT Usaha Pratama Sari, dan PT Wahyu
Matra Kontraktor dimana dalam prakteknya telah bertindak
sebagai peserta Tender/Pelelangan Jasa Konstruksi (Pemborongan) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun