Home >Documents >SALINAN...invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran...

SALINAN...invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran...

Date post:24-Dec-2019
Category:
View:33 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • Menimbang

    SALINAN

    PRESIDENREPUELIK INDONESIA

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 21 TAHUN 2019

    TENTANG

    KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    a. bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaankeanekaragaman hayati sebagai anugerah dari Tuhan yangMaha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari sehinggadapat meningkatkan taraf hidup serta kemakmurankehidupan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalamPasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik,Indonesia Tahun 1945;

    b. bahwa tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esaberbagai jenis sumber daya alam hayati yang berupa anekaragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijagadan dilindungi kelestariannya;

    c. bahwa penyelenggaraan karantina harus mengikutiperubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologidan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis,terutama laju arus perdagangan antarnegara yangmelahirkan beberapa ketentuan dan kesepakataninternasional terkait dengan standar keamanan dan mutupangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasagenetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asinginvasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwaliar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwalangka;

    d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhansudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhanhukum di masyarakat karena berlakunya beberapaundang-undang terkait pcnyclenggaraan karantina sehinggaperiu diganti;

    e.bahwa...

    SK No 019572 A

  • Mengingat

    Menetapkan

    FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    -2-e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

    dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlumembentuk Undang-Undang tentang Karantina Hewan,Ikan, dan T\rmbuhan;

    : Pasal 2O, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

    danPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    MEMUTUSKAN:

    UNDANG-UNDANG TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DANTUMBUHAN.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnyadisebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluardan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina,hama dan penyakit ikan Karantina, dan organismepengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasandan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan danmutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produkRekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati,Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, sertaT\rmbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam,tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/ataudikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

    Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan penyakit Ikan, danOrganisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnyadisebut Hama dan Penyakit adalah organisme yang dapatmerusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkankematian Hewan, Ikan, atau Tumbuhan serta yangmembahayakan kesehatan manusia dan menimbulkankerugian ekonomi.

    1

    2

    SK No 019573 A

    3. Hama

  • 3

    FRESIDENREFUELIK INDONESIA

    -3-Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnyadisebut HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, danPenyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak,mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematianhewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkankerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional danperdagangan internasional yang ditetapkan oleh PemerintahPusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya didalam, dan keluarnya dari wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia.

    Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnyadisebut HPIK adalah semua Hama dan Penyakit ikan yangbelum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Areatertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiayang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah danmerugikan sosioekonomi atau yang dapat membahayakankesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh PemerintahPusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam,dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

    Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yangselanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapatmerusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkankematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomiserta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan olehPemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dantersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

    Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolahmaupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makananatau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahantambahan pangan bahan baku pangan, dan bahan lainnyayang digunakan dalam prosei pinyiapan, pengolahan,dan/atau pembuatan makanan atau minuman.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baikyang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikankepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi,dan berkembangbiak.

    4

    5

    6

    7

    SK No 019574 A

    8. Keamanan .

  • PTTESIDENREPUEUK INDONESIA

    -4-8. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang

    diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinancemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapatmengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatanmanusia serta tidak bertentangan dengan agama,keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untukdikonsumsi.

    9. Keamanan Pakan adalah kondisi dan upaya yangdiperlukan untuk mencegah pakan dari kemungkinancemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu,merugikan, danf atau membahayakan kesehatan manusia,hewan, dan/atau ikan.

    10. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasarkriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan.

    1 1. Mutu Pakan adalah kesesuaian pakan terhadapdipenuhinya persyaratan standar nasional Indonesia ataupersyaratan teknis minimal yang ditetapkan.

    12. Produk Rekayasa Genetik atau organisme hasil modifikasiyang selanjutnya disebut PRG adalah organisme hidup,bagian-bagiannya, dan/atau hasit olahannya yangmempunyai susunan genetik baru dari penerapanbioteknologi modern.

    13. Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDGadalah genetik yang berasal dari hewan, ikan, tumbuhan,dan mikroorganisme yang mengandung unit fungsionalpembawa sifat keturunan dan yang mempunyai nilai nyataatau potensial.

    14. Agensia Hayati adalah setiap organisme yang dapatdigunakan untuk keperluan pengendalian hama penyakithewan, ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan,proses produksi, dan pengolahan hasil pertanian untukkeperluan industri, kesehatan, dan lingkungan.

    15. Jenis Asing Invasif adalah hewan, ikan, tumbuhan,mikroorganisme, dan organisme lain yang bukanmerupakan bagian dari suatu ekosistem yang dapatmenimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugianekonomi, dan/atau berdampak negatif terhadapkeanekaragaman hayati dan kesehatan manusia.

    SK No 019575 A

    16. Tumbuhan

  • FRES IDENREPUtsLIK INDONESIA

    -5-16. Tumbuhan dan Satwa Liar adalah semua tumbuhan yang

    hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang masihmempunyai kemurnian jenis, atau semua binatang yanghidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyaisifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yangdipelihara oleh manusia.

    17. Tumbuhan dan Satwa Langka adalah semua tumbuhanatau binatang yang hidup di alam bebas dan/ataudipelihara yang terancam punah, tingkatperkembangbiakannya lambat, terbatas penyebarannya,populasinya kecil, dan yang dilindungi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

    18. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK yang selanjutnyadisebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan,ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan,Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif,Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka,dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HpHK,HPIK, atau OPTK.

    19. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atausebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air,dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

    20. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dariHewan yang masih segar dan/atau telah diolah ataudiproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika,pertanian, Pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhankebutuhan dan kemaslahatan manusia.

    2L Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklus hidupnya berada di datam lingkunganperairan.

    22. Produk Ikan adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalamkeadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupunyang telah diolah.

    23. T\rmbuhan adalah sumber daya alam nabati atau bagian-bagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup.

    24. Produk Tumbuhan adalah Tumbuhan ataubagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belumdiolah maupun yang telah diolah.

    SK No 019576 A

    25. Media

  • PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

    -6-25. Media Pembawa Lain adalah Media Pembawa yang tidak

    digolongkan Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan,Tumbuhan, Produk T\rmbuhan yang dapat membawaHPHK, HPIK, atau OPTK.

    26. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalahpelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhanpenyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantorpos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempatlain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

    27. Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan,bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayahkedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yangdikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, danOPTK.

    28. Kawasan Karantina adalah suatu kawasan atau daerahyang pada awalnya diketahui bebas dari Hama dan PenyakitKarantina, tetapi berdasarkan hasil pemantauan ditemukanatau terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu Hamadan Penyakit Karantina yang masih terbataspenyebarannya sehingga harus diisolasi dari kegiatanpemasukan atau pengeluaran Media Pembawa daridan/atau ke dalam kawasan atau daerah tersebut untukmencegah penyebarannya.

    29. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikutperalatan, lahan, dan sarana pendukung lain yangdiperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakanKarantina.

    30. Ketertelusuran adalah kemampuan untuk menelusuririwayat, aplikasi, atau lokasi dari suatu produk ataukegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasimelalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.

    31. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden danmenteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    32. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberitugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkanUndang-Undang ini.

    33.Setiap...

    SK No 019577 A

  • FRESIDENREFUBLIK INDONESIA

    -7

    33. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadanhukum.

    34. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilikadalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawadan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan,pengeluaran, atau transit Media Pembawa.

    35. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawadari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan RepubtikIndonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    36. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan MediaPembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    37. Transit adalah singgah sementara alat angkut dan/atauMedia Pembawa di suatu pelabuhan laut atau bandar udaradalam perjalanan sebelum sampai di negara tujuan atauTempat Pemasukan.

    38. Pihak Lain adalah setiap orang yang telah ditetapkan untukmembantu tindakan Karantina tertentu dan/ataumenyediakan Instalasi Karantina.

    Pasal 2

    Penyelenggaraan Karantina berdasarkan asas:a. kedaulatan;b. keadilan;c. pelindungan;d. keamanan nasional;e. keilmuan;f. keperluan;g. dampak minimal;h. transparansi;i. keterpaduan;j. pengakuan;k. nondiskriminasi; dan1. kelestarian.

    SK No 019578 A

    Pasal 3

  • PRESIDENREPUEL|K INDONESIA

    -8-Pasal 3

    Ruang lingkup penyelenggaraan Karantina mengaturPemasukan, Pengeluaran, dan Transit Media Pembawa.

    Pasal 4

    Ruang lingkup pengaturan tentang Karantina meliputi:a. penyelenggaraan Karantina;b. tingkat pelindungan negara berdasarkan analisis risiko;c. jenis HPHK, HPIK, OPTK, dan Media Pembawa;d. persyaratan Karantina;e. tindakan Karantina;f. dokumen Karantina;g. pengawasan dan/atau pengendalian Keamanan Pangan dan

    Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG,SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan danSatwa Liar, serta T\rmbuhan dan Satwa Langka;

    h. Kawasan Karantina;i. ketertelusuran;j. sistem informasi Karantina;k. jasa Karantina;1. fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penyidikan;m. kerja sama perkarantinaan; dann. pendanaan.

    BAB II

    PENYELENGGARAAN KARANTINA

    Bagian KesatuUmum

    Pasal 5

    (1) Penyelenggaraan Karantina didasarkan pada tingkatpelindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, danOPTK.

    (2) Tingkat pelindungan yang layak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan analisisrisiko.

    (3) Ketentuan mengenai penetapan tingkat pelindungan yanglayak dan analisis risiko sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (21 diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah.

    SK No 019579 A

    Pasal 6

  • FRESIDENREPUBUK INDONESIA

    -9-Pasal 6

    (1) Pemasukan Media Pembawa ke dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia untuk pertama kali atauterjadi perubahan status dan situasi HPHK, HPIK, danOPTK di negara asal dilakukan analisis risiko.

    (21 Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi dasar untuk melakukan manajemen risiko.

    (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan berdasarkan kesepakatan standar sanitari danfitosanitari kedua negara.

    Pasal 7

    Penyelenggaraan Karantina ditujukan untuk:a. mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar

    negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

    b. mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatuArea ke Area lain di dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia;

    c. mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organismepengganggu tumbuhan dari wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia;

    d. mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yangtidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;

    e. mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, JenisAsing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggukesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dankelestarian lingkungan; dan

    f. mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar,T\-rmbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia atau antarArea didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yangtidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

    Pasal 8

    (1) Penyelenggaraan Karantina sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam bentuksatu badan.

    SK No 019580 A

    (2) Ketentuan

  • PRES IDENREPUtsLIK INDONESIA

    - 10-

    (21 Ketentuan mengenai integrasi dan koordinasi dalam bentuksatu badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuktugas dan fungsinya, diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah.

    Pasal 9

    (1) Penyelenggaraan Karantina sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

    (2\ Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7, dilakukan tindakan Karantina dan pengawasandan/atau pengendalian terhadap Media Pembawa yang:a. dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan

    Republik Indonesia;b. dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik

    Indonesia;c. dimasukkan atau dikeluarkan dari suatu Area ke Area

    lain di dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia; atau

    d. ditransitkan di dalam atau di luar wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.

    (3) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap MediaPembawa berupa Pangan, Pakan, PRG, SDG, AgensiaHayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar,serta Tumbuhan dan Satwa Langka.

    Pasal 10

    Untuk terselenggaranya Karantina sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9, Pemerintah Pusat berkewajiban menyediakansumber daya manusia serta prasarana dan sarana.

    Pasal 1 1

    Pemerintah Pusat menetapkan Tempat Pemasukan dan TempatPengeluaran Media Pembawa dengan mempertimbangkan:a. risiko masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK;b. risiko keluarnya HPHK, HPIK, dan organisme pengganggu

    tumbuhan;c. status dan tingkat penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK;d. kelestarian sumber daya alam hayati Hewan, Ikan, dan

    Tumbuhan; dane. kelancaran dan perkembangan sistem transportasi

    perdagangan serta perekonomian nasional.

    SK No 019581 A

    Pasal12...

  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    - 11-

    Pasal 12

    (1) Untuk melindungi kepentingan nasional, Pemerintah Fusatdapat menetapkan Tempat Pemasukan khusus untukmelaksanakan tindakan Karantina pengamanan maksimalterhadap Media Pembawa yang berisiko tinggi terhadappenularan HPHK, HPIK, dan OPTK.

    (21 Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, danpeningkatan mutu genetik.

    (3) Ketentuan mengenai Tempat Pemasukan khusussebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah

    Bagian KeduaSumber Daya Manusia

    Pasal 13

    Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10terdiri atas:a. Pejabat Karantina; danb. pejabat lainnya.

    Pasal 14

    (1) Pejabat Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13huruf a terdiri atas:a. Pejabat Karantina Hewan;b. Pejabat Karantina Ikan; danc. Pejabat Karantina Tumbuhan.

    (21 Pejabat Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya danmerupakan pejabat fungsional yang diangkat dandiberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

    Pasal 15

    (1) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13huruf b terdiri atas jabatan administrasi, fungsional, danpimpinan tinggi.

    (2) Pejabat...

    SK No 019582 A

  • PRESIDENREPUEUK INDONESIA

    -t2-(2) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 16

    (1) Pejabat Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14bertugas melakukan tindakan Karantina meliputi:a. pemeriksaan;b. pengasingan;c. pengamatan;d. perlakuan;e. penahanan;f. penolakan;g. pemusnahan; danh. pembebasan.

    (21 Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Pejabat Karantina berwenang:a. memasuki dan memeriksa alat angkut, gudang, kade,

    apron, terminal peti kemas, serta ruang keberangkatandan kedatangan penumpang di Tempat Pemasukan danTempat Pengeluaran untuk mengetahui ada tidaknyaMedia Pembawa yang dimasukkan dan dikeluarkan;

    b. membuka atau memerintahkan orang lain untukmembuka pembungkus, kemasan, paket kiriman, petikemas, bagasi, atau palka untuk mengetahui ada atautidaknya Media Pembawa yang akan atau sedangdilalulintaskan;

    c. memasuki dan memeriksa tempat penyimpanan,penimbunan, atau tempat lain yang telah ditetapkanatau tempat yang diduga terdapat Media Pembawa yangberasal dari luar negeri atau Area lain dan belumdilakukan tindakan Karantina;

    d. memeriksa seluruh Media Pembawa dan mengambilcontoh untuk pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium;

    e. melarang Setiap Orang yang tidak berkepentinganmemasuki instalasi, tempat alat angkut, dan/atautempat pelaksanaan tindakan Karantina tanpapersetujuan Pejabat Karantina;

    f. melarang Setiap Orang untuk menurunkan ataumemindahkan Media Pembawa yang sedang dikenaitindakan Karantina;

    SK No 019583 A

    g. melarang

  • trRES IDENFTEPUBLIK INDONESIA

    -13-

    g. melarang Setiap Orang untuk memelihara,menyembelih, atau membunuh Hewan di tempatPemasukan, di tempat Pengeluaran, atau di InstalasiKarantina, kecuali atas persetujuan Pejabat Karantina;

    h. melarang Setiap Orang untuk menurunkan ataumembuang bangkai Hewan dan Ikan, T\rmbuhan, sisaPakan, sampah dari alat angkut yang pernahberhubungan dengan Hewan dan Ikan;

    i. menetapkan cara perawatan dan pemeliharaan MediaPembawa yang sedang dikenai tindakan Karantina; dan

    j. membuka segel dan melakukan penyegelan terhadapMedia Pembawa, kemasan, alat angkut, dan instalasiyang sedang digunakan sebagai tempat pengasingan,pengamatan, atau penahanan.

    (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud padaayat (2), Pejabat Karantina dapat berkoordinasi denganinstansi terkait dan/atau lembaga lain.

    Pasal 17

    (1) Pejabat Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 ayat (1) huruf a, bertindak sebagai otoritasveteriner Karantina hewan di atas alat angkut, InstalasiKarantina, tempat Pemasukan, atau tempat Pengeluaran.

    (2) Bertindak sebagai otoritas veteriner Karantina Hewansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 18

    Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PejabatKarantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajibmematuhi kode etik profesi.

    Pasal 19

    Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), pejabatKarantina tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau digugatsecara perdata.

    SK No 019584 A

    Pasal 20

  • PRESIDENREPUELIK INDONESIA

    -t4-Pasal 20

    (1) Selain kewajiban menyediakan sumber daya manusiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Pusatberkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilanPejabat Karantina untuk memenuhi standar kompetensi.

    (2) Pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan/ataupelatihan secara berj enj ang.

    (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan lataupelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

    Bagian KetigaPrasarana

    Pasal 21

    (1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupatanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat untukpelaksanaan tindakan Karantina di Tempat Pemasukan danTempat Pengeluaran dan/atau di luar Tempat Pemasukandan Tempat Pengeluaran.

    (2) Dalam penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud padaayat (1), otoritas Tempat Pemasukan dan TempatPengeluaran harus berkoordinasi dengan instansi yangmenyelenggarakan urusan di bidang perkarantinaan.

    Bagian KeempatSarana

    Pasal22

    Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:a. InstalasiKarantina;b. tempat lain di luar Instalasi Karantina; danc. laboratoriumbeserta kelengkapannya.

    SK No 019585 A

    Pasal 23 . .

  • PRES IDENREPUBUK INDONESIA

    - 15-

    Pasal 23

    (1) Untuk keperluan pelaksanaan tindakan Karantina,Pemerihtah Pusat berkewajiban membangun InstalasiKarantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluarandan/atau di luar Tempat Pemasukan dan TempatPengeluaran.

    (21 Pembangunan Instalasi Karantina sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis:a. analisis risiko penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK;b. kesejahteraan Hewan dan Ikan;c. keamanan produk; dand. sosial budaya dan lingkungan.

    Pasal 24

    (1) Jika fasilitas Instalasi Karantina Pemerintah Pusat belumtersedia atau kapasitas dalam Instalasi Karantina tidakdapat menampung keseluruhan Media Pembawa,Pemerintah Fusat dapat menunjuk lnstalasi Karantina PihakLain.

    (21 Instalasi Karantina Pihak Lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus berbadan hukum dan memenuhi persyaratanteknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan InstalasiKarantina Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 25

    Untuk memenuhi kepentingan nasional, dapat dimasukkanHewan, Ikan, dan Tumbuhan dari negara yang tidak bebasHPHK, HPIK, dan OPIK dengan melaksanakan tindakanKarantina pengamanan maksimal.

    Pasal 26

    (1) Untuk keperluan pelaksanaan tindakan Karantina,Pemerintah Pusat berkewajiban membangun laboratoriumKarantina di dalam atau di luar Tempat Pemasukan danTempat Pengeluaran.

    SK No 019586 A

    (2) Laboratorium. . .

  • PRESIDENREPUELIK INDONESIA

    - 16-

    (2) Laboratorium Karantina sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dibangun sesuai dengan standar dan/atauterakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

    (3) Dalam hal laboratorium Karantina sebagaimana dimaksudpada ayat (2) kelengkapannya belum memadai untukkeperluan pelaksanaan tindakan Karantina, dapatmenggunakan laboratorium yang dimiliki perguruan tinggiatau laboratorium swasta yang terakreditasi.

    BAB III

    PENETAPAN JENIS HPHK, HPIK, OPIKDAN MEDIA PEMBAWA

    Pasal 27

    (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis:a. HPHK, HPIK, dan OPTK;b. Media Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK; danc. Media Pembawa yang dilarang untuk dilakukan

    Pemasukan, Pengeluaran, dan ditransitkan di atau kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    (21 Pemerintah Pusat dalam menetapkan jenis HPHK, HPIK,OPTK, Media Pembawa, dan Media Pembawa yang dilarangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:a. berdasarkan hasil analisis risiko serta daerah

    sebarannya; danb. memperhatikan pelindungan sumber daya alam hayati.

    (3) Untuk mengetahui potensi daerah sebaran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan kegiatanpemantauan dan/ atau surveilans.

    (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis HPHK,HPIK, OPTK, Media Pembawa, dan Media Pembawa yangdilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

    SK No 019587 A

    BAB IV

  • FRES IDENREPUELIK INDONESIA

    -17-

    BAB IV

    PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA

    Bagian KesatuUmum

    Pasal 28

    (1) Pelaksanaan tindakan Karantina dilakukan sebelumdiajukan pemberitahuan pabean impor atau ekspor.

    (21 Pelaksanaan tindakan Karantina sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan menggunakan kategori risiko.

    Pasal 29

    (1) Setiap penanggung jawab alat angkut wajib menyampaikandokumen pemberitahuan Pemasukan Media Pembawakepada Pejabat Karantina.

    (21 Penanggung jawab alat angkut yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksiadministratif.

    (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah.

    Pasal 30

    (1) Pejabat Karantina melakukan pemeriksaan dokumenpemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29ayat (1) dengan memeriksa:a. dokumen daftar muatan alat angkut; danb. isi muatan alat angkut.

    (2) Pengelola sistem yang melakukan integrasi informasipenanganan dokumen kepabeanan, dokumenkekarantinaan, dokumen perizinan, dokumenkepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lainsecara nasional, berkewajiban memberikan akses kepadaPejabat Karantina untuk melakukan tindakan pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    SK No 019588 A

    Pasal 31

  • PRESIDENREPUBLTK INDONESIA

    -18-

    Pasal 31

    Media Pembawa yang berpotensi menularkan HPHK, HPIK, atauOPTK yang mempunyai sifat penularan serta caramendeteksinya memerlukan masa pengamatan relatif lebih lamadilakukan tindakan Karantina di Instalasi Karantinapascamasuk.

    Pasal 32

    (1) Pelaksanaan Tindakan Karantina pascamasuk terhadapTumbuhan dan Satwa Liar serta T\rmbuhan dan SatwaLangka yang dipelihara atau dikembangbiakkan diIingkungan atau dalam kondisi terkontrol dilakukan secararutin dan berkelanjutan di wilayah pemeliharaan atauwilayah pengembangbiakan.

    (21 Ketentuan mengenai wilayah pemeliharaan ataupengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

    Bagian KeduaPersyaratan Tindakan Karantina

    Pasal 33

    (1) Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa ke dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:a. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi

    Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, T\rmbuhan,dan/ atau Produk Tumbuhan;

    b. memasukkan Media Pembawa melalui TempatPemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Fusat; dan

    c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepadaPejabat Karantina di Tempat Pemasukan yangditetapkan oleh Pemerintah Fusat untuk keperluantindakan Karantina dan pengawasan dan/ataupengendalian.

    (21 Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatandan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawamenyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    SK No 019589 A

    (3) Kewajiban

  • FRES IDENREPUBLIK INDONESIA

    -19-

    (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.

    (4) Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud padaayat (1) Transit di suatu negara, sertifikat kesehatan darinegara Transit wajib disertakan.

    Pasal 34

    (1) Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa dariwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:a. melengkapi sertifikat kesehatan bagi Hewan, Produk

    Hewan, Ikan, Produk Ikan, T\-rmbuhan, dan/atauProduk Tumbuhan;

    b. mengeluarkan Media Pembawa melalui TempatPengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;dan

    c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepadaPejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluantindakan Karantina dan pengawasan dan/ataupengendalian.

    (21 Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatandan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawamenyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuaidengan ketentuan peraturan perLtndang-undangan.

    Pasal 35

    (1) Setiap Orang yang memasukkan danlatau mengeluarkanMedia Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:a. melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat

    Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusatbagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan,T\rmbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;

    b. memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawamelalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pcngeluaranyang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan

    c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepadaPejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan TempatPengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusatuntuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasandan/ atau pengendalian.

    SK No 019590 A

    (2) Selain

  • FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    -20-

    (21 Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatandan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Setiap Orang yang memasukkan dan latau mengeluarkanMedia Pembawa menyerahkan dokumen lain yangdipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

    (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adikecualikan terhadap Media Pembawa Lain.

    (4) Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud padaayat (1) Transit di suatu Area, wajib dilengkapi suratketerangan Transit yang dikeluarkan oleh Pejabat Karantinadari tempat Transit.

    Bagian KetigaTindakan Karantina

    Paragraf 1Umum

    Pasal 36

    (1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1) terhadap Media Pembawa dilakukan oleh PejabatKarantina.

    (21 Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran,baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina.

    Paragraf 2Pemeriksaan

    Pasal 37

    Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf a terdiri atas:a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; danb. pemeriksaan kesehatan, uji Keamanan Pangan, uji

    Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji MutuPakan.

    SK No 019591 A

    Pasal 38. .

  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    -21 -

    Pasal 38

    (1) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumensebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukanuntuk mengetahui:a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen

    persyaratan; danb. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa dengan

    dokumen persyaratan Karantina.

    (21 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berbentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik.

    (3) Penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksudpada ayat (21 disesuaikan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang informasi dan transaksielektronik.

    Pasal 39

    Pemeriksaan dan/atau uji sebagaimana dimaksud dalamPasal 37 huruf b dilakukan secara klinis, fisik, visual, dan/ataulaboratoris untuk mendeteksi HPHK, HPIK, dan OPTK serta:a. mengetahui kondisi fisik Media Pembawa; dan/ataub. mengetahui Keamanan Pangan, Keamanan Pakan, Mutu

    Pangan, dan Mutu Pakan.

    Pasal 40

    Dalam hal pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37 huruf b dilakukan terhadap Hewan, ProdukHewan, Ikan, dan Produk Ikan ditemukan Hama dan PenyakitHewan atau Hama dan Penyakit Ikan yang bersifat zoonosis,Pejabat Karantina berkoordinasi dengan dokter kesehatanpelabuhan dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidangzoonosis.

    Paragraf 3Pengasingan dan Pengamatan

    Pasal 4 1

    (1) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukanuntuk mendeteksi HPHK, HPIK, atau OPTK tertentu yangkarena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana, dan/ataukondisi khusus.

    SK No 019592 A

    (2) Pengasingan

  • PRESIDENREPUELIK INDONESIA

    -22-

    (2) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud padaayat (1), terhadap Media Pembawa yang dapat membawaHPHK atau HPIK dilakukan berdasarkan:a. hasil analisis risiko; dan/ataub. hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan gejala klinis

    HPHK atau HPIK.(3) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada

    ayat (1) terhadap Media Pembawa yang dapat membawaOPTK dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko.

    Pasal 42

    (1) Pengamatan dilakukan di Tempat Pemasukan dan TempatPengeluaran atau di Instalasi Karantina yang ditetapkan.

    (2) Selain pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),untuk Pengeluaran ke luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, pengamatan dapat disesuaikan dengankesepakatan negara tujuan.

    Paragraf 4Perlakuan

    Pasal 43

    (1) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf d dilakukan untuk membebaskan ataumenyucihamakan Media Pembawa atau tindakan lain yangbersifat preventif, kuratif, dan/atau promotif.

    (21 Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukanapabila setelah dilakukan pemeriksaan atau pengasingandan pengamatan ternyata Media Pembawa:a. tertular atau diduga tertular HPHK atau HPIK; ataub. tidak bebas atau diduga tidak bebas dari OPTK.

    (3) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf ahanya dapat dilakukan setelah Media Pembawa diperiksaterlebih dahulu secara fisik dan dinilai tidak mengganggupengamatan dan pemeriksaan selanjutnya.

    SK No 019593 A

    Paragraf 5 . .

  • PRESIDENREPUEUK INDONESIA

    -23-

    Paragraf 5Penahanan

    Pasal 44

    (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf e dilakukan untuk mengamankan Media Pembawa dibawah pengawasan Pejabat Karantina.

    (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanapabila setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 37 huruf a, dokumen persyaratan belum seluruhnyadipenuhi dan/atau Pemilik menjamin dapat memenuhidokumen persyaratan.

    (3) Pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pemilikmenerima surat penahanan.

    Paragraf 6Penolakan

    Pasal 45

    (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf f dilakukan untuk menghindari terjadinyapenyebaran HPHK, HPIK, atau OPTK serta menghindarigangguan kesehatan manusia dan kerusakan sumber dayaalam hayati.

    (21 Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadapMedia Pembawa yang dimasukkan ke dalam, dikeluarkandari, atau dimasukkan dari suatu Area ke Area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadilakukan apabila:a. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut di

    Tempat Pemasukan:1. tertular HPHK, HPIK, atau tidak bebas dari OPTK;

    atau2. jenis yang dilarang pemasukannya.

    b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,Pasal 34, atau Pasal 35 tidak terpenuhi;

    c. setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 tidak dapat disembuhkan dan/ataudisucihamakan dari HPHK, atau HPIK, atau tidak dapatdibebaskan dari OPTK; atau

    SK No 019594 A

    d. setelah

  • FRES IDENREPUEUK INDONESIA

    -24-

    d. setelah batas waktu pemenuhan dokumen persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3)berakhir, keseluruhan persyaratan yang harusdilengkapi tidak terpenuhi.

    (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandengan cara:a, untuk Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam

    wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia segeradikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia; atau

    b. untuk Media Pembawa yang dimasukkan dari suatuArea ke Area lain di dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia segera dikeluarkan dari Area tujuan.

    (4) Pengeluaran Media Pembawa sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelahdinyatakan penolakan oleh Pejabat Karantina.

    (5) Media Pembawa yang ditolak sebagaimana dimaksud padaayat .(4), selama masa penolakan, berada di bawahpenguasaan Pej abat Karantina.

    (6) Pengeluaran Media Pembawa sebagaimana dimaksud padaayat (4) wajib dilakukan oleh Pemilik di bawah pengawasanPejabat Karantina.

    (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadapPengeluaran Media Pembawa dilakukan dengan caradikembalikan kepada Pemilik dan tidak diterbitkansertifikat kesehatan.

    Pasal 46

    (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapatdilakukan terhadap Media Pembawa yang Transit ke dalamatau antarArea ke Area lain di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia.

    (21 Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh Pejabat Karantina dan berkoordinasi denganpenanggung jawab di Tempat Pemasukan dan TempatPengeluaran.

    SK No 019595 A

    Paragraf7 ...

  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    -25-

    Paragraf 7Pemusnahan

    Pasal 47

    (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf g dilakukan dengan cara membakar,menghancurkan, mengubur, dan/atau cara pemusnahanlain yang sesuai, sehingga Media Pembawa tidak mungkinlagi menjadi sumber penyebaran Hama dan Penyakit sertatidak mengganggu kesehatan manusia dan tidakmenimbulkan kerusakan sumber daya alam hayati.

    (2) Dalam hal Media Pembawa berupa Hewan dan Ikan,pemusnahan harus memperhatikan prinsip kesejahteraanHewan dan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

    Pasal 48

    (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47terhadap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam ataudimasukkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabilasetelah Media Pembawa tersebut:a. diturunkan dari alat angkut dan dilakukan

    pemeriksaan, ternyata busuk atau rusak;b. dilakukan pengamatan dalam pengasingan, ternyata

    tertular HPHK, HPIK, atau tidak bebas dari OPTK yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

    c. dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 45, ternyata Media Pembawa tidak segera dibawake luar dari wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia atau dari Area tujuan oleh Pemilik dalambatas waktu yang ditetapkan; atau

    d. diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan,ternyata tidak dapat disembuhkan dan/ataudisucihamakan dari HPHK atau HPIK, atau tidak dapatdibebaskan dari OPTK.

    (2) Media Pembawa yang akan dimusnahkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berada di bawah penguasaanPejabat Karantina.

    SK No 019596 A

    (3) Pemilik

  • PRES IDENREPUELIK INDONESIA

    -26-

    (3) Pemilik wajib menanggung segala biaya yang timbul dalampelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan tidak berhak menuntut ganti rugi.

    (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Pejabat Karantina dan harus disaksikanoleh petugas instansi lain yang terkait.

    Pasal 49

    Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)terhadap Media Pembawa berupa Tumbuhan dan Satwa Liarserta Tumbuhan dan Satwa Langka selain disaksikan olehpetugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) harusdikoordinasikan dengan instansi yang membidangi konservasidan sumber daya alam.

    Pasal 50

    (1) Dalam hal Media Pembawa yang dimasukkan tidakditemukan pemiliknya, terhadap Media Pembawa tetapdilakukan tindakan pemeriksaan.

    (21 Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) ternyata Media Pembawa:a. tertular HPHK, HPIK, atau tidak bebas OPTK; dan/ataub. setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan

    dan/ atau disucihamakandilakukan tindakan pemusnahan.

    (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf amenjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

    Pasal 51

    Pemusnahan dapat dilakukan terhadap Media Pembawa yangditurunkan pada waktu Transit ke dalam atau dari suatu Areake Area lain di wilayah Negara Kesatuan Repubtik Indonesia.

    Pasal 52

    Pemusnahan Media Pembawa yang dilakukan di luar InstalasiKarantina di luar Tempat Pemasukan harus dikoordinasikanterlebih dahulu dengan pemerintah daerah setempat.

    SK No 019597 A

    Pasal 53

  • PRES IDENREPUELIK INDONESIA

    -27 -

    Pasal 53

    (1) Terhadap Media Pembawa yang telah dilakukan tindakanpenolakan sebagai akibat tidak dipenuhinya dokumenpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)huruf d dan Pemilik tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6), dapatdilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan.

    (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ternyata Media Pembawa:a. tertular HPHK, HPIK, atau tidak bebas OPTK, dan

    setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkandan/atau disucihamakan, dilakukan tindakanpemusnahan; atau

    b. tidak tertular HPHK, HPIK, atau bebas dari OPTK, MediaPembawa dikuasai negara.

    Pasal 54

    (1) Media Pembawa yang berupa sisa Pakan, bangkai Hewandan Ikan, barang atau bahan yang pernah berhubungandengan Hewan dan Ikan, dan sampah yang berupa sisa-sisamakanan yang mengandung bahan asal Hewan, Ikan, danTumbuhan, yang diturunkan dari alat angkut di TempatPemasukan atau tempat Transit harus dimusnahkan olehpenanggung jawab alat angkut di bawah pengawasanPejabat Karantina.

    (21 Media Pembawa berupa sisa makanan atau Produk Hewan,Ikan, dan Tumbuhan yang tidak memenuhi persyaratanKarantina yang dibawa oleh penumpang ke TempatPemasukan harus dibuang pada kotak tempat sampahKarantina.

    (3) Pemusnahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan jika diperlukan tindakan pemusnahan terhadap MediaPembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusdilakukan di Tempat Pemasukan atau tempat lain yang' ditetapkan.

    (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaksanakan melalui koordinasi dan bantuan penanggungjawab Tempat Pemasukan.

    SK No 019598 A

    Paragraf 8

  • PRESIDENREFUBLIK INDONESIA

    -28-

    Paragraf 8Pembebasan

    Pasal 55

    (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (1) huruf h dilakukan dengan menerbitkan:a. sertifikat pelepasan untuk Pemasukan; ataub. sertifikat kesehatan atau sertifikat sanitasi untuk

    Pengeluaran.

    (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadapMedia Pembawa yang dimasukkan ke dalam ataudimasukkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabilaternyata:a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

    dalam Pasal 37 huruf b, tidak tertular HPHK, HPIK, ataubebas dari OPTK;

    b. setelah dilakukan pengasingan dan pengamatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, tidak tertularHPHK, HPIK, atau bebas dari OPTK; atau

    c. setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 43, dapat disembuhkan dari HPHK, HplK,atau dapat dibebaskan dari OPTK.

    Bagian KeempatTindakan Karantina dalam Hal Tertentu

    Paragraf 1Tindakan Karantina di Luar Tempat Pemasukan

    dan Tempat Pengeluaran

    Pasal 56

    (1) Tindakan Karantina di luar Tempat Pemasukan dapatdilakukan di negara asal dan/atau negara Transit.

    (21 Tindakan Karantina dapat dilakukan di luar TempatPengeluaran.

    (3) Ketentuan mengenai tindakan Karantina sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah.

    SK No 019599 A

    Pasal 57

  • PTTESIDENREPUELIK INDONESIA

    -29-

    Pasal 57

    (1) Pemasukan Media Pembawa yang memiliki risiko tinggi bagimasuknya HPHK, HPIK, atau OPTK ke dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia wajib menyertakanpersetujuan dari otoritas Karantina di negara asal dan/ataunegara Transit dan setelah mendapat pertimbanganberdasarkan penilaian Pejabat Karantina.

    (2) Hasil Penilaian Pejabat Karantina sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus berdasarkan persyaratan teknis.

    (3) Pejabat yang berwenang di negara asal atau negara Transitdiberitahu sebelum menugasi Pejabat Karantina melakukanpenilaian.

    Paragraf 2Tindakan Karantina terhadap Hewan Organik

    atau Ikan Organik

    Pasal 58

    (1) Hewan organik atau Ikan organik merupakan Hewan atauIkan yang dilatih dan dipelihara secara intensif gunamembantu tugas kedinasan.

    (2) Hewan organik atau Ikan organik yang dimasukkan kedalam, dimasukkan dan dikeluarkan dari suatu Area keArea lain, atau dikeluarkan dari dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia mengikuti persyaratanKarantina dalam Undang-Undang ini.

    (3) Ketentuan mengenai tindakan Karantina terhadap Hewanorganik atau Ikan organik sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dengan atau berdasarkan PeraturanPemerintah.

    Paragraf 3Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Media Pembawa

    yang Ditolak Negara atau Area Tujuan

    Pasal 59

    (1) Pemasukan kembali Media Pembawa yang ditolak negaraatau Area tujuan dilakukan tindakan Karantina.

    SK No 019600 A

    (2) Pemasukan

  • PREsIDENREPUEUK INDONESIA

    -30-

    (21 Pemasukan kembali Media Pembawa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus disertai surat keteranganpenolakan dari negara atau Area tujuan.

    (3) Sertifikat kesehatan yang menyertai Media Pembawa padawaktu Pengeluaran dapat diberlakukan sebagai sertifikatkesehatan atau sertifikat sanitasi untuk Pemasukankembali.

    Paragraf 4Tindakan Karantina terhadap Barang Bawaan

    Pasal 60

    (1) Media Pembawa yang berasal dari negara, Area, atautempat yang tidak terlarang, atau bukan merupakan jenisyang dilarang dapat dibawa sebagai barang bawaan untukkeperluan sendiri.

    (2) Terhadap barang bawaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan tindakan Karantina.

    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Media Pembawa sebagaibarang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

    Paragraf 5Tindakan Karantina dalam Keadaan Darurat

    Pasal 61

    (1) Dalam hal alat angkut yang memuat Media Pembawakarena keadaan darurat diharuskan untuk merapat ataumendarat bukan di Tempat Pemasukan yang dituju,penanggung jawab alat angkut harus segera melaporkankepada Pejabat Karantina atau petugas instansi Pemerintahterdekat.

    (2) Pejabat Karantina terdekat sebagaimana dimaksud padaayat (1) melakukan tindakan Karantina dalam keadaandarurat berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

    SK No 019601 A

    Paragraf 6

  • Paragraf 7Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa yang Diperuntukkan

    sebagai Bantuan Penanggulangan Bencana

    Pasal 63

    PRESIDENREPUELIK INDONESIA

    -31 -

    Paragraf 6Tindakan Karantina oleh Pihak Lain

    Pasal 62

    (1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36dapat dilakukan dan/atau dibantu oleh Pihak Lain dibawah pengawasan Pejabat Karantina.

    (2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi pemeriksaan kesehatan, pengasingan,pengamatan, perlakuan, dan/atau pemusnahan.

    (3) Ketentuan mengenai tindakan Karantina yang dapatdilakukan dan/atau dibantu oleh Pihak Lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah.

    (1) Pemasukan Media Pembawa yang diperuntukkan sebagaibantuan penanggulangan bencana dilakukan tindakanKarantina berupa pemeriksaan kesehatan, uji KeamananPangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atauuji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37huruf b.

    (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan apabila:a. Media Pembawa HPHK dan HPIK tidak berasal dari

    negara atau Area yang terjadi wabah HPHK atau HPIK;atau

    b. Media Pembawa OPTK tidak berasal dari negara yangterjadi eksplosi OPTK dan tidak terdapat di wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.

    (3) Media Pembawa yang berasal dari negara atau Area yangterjadi wabah HPHK atau HPIK, atau terjadi eksplosi OPTKdan tidak terdapat di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia, dilarang pemasukannya.

    SK No 019602 A

    (4) Apabila .

  • PRES IDENREPUELIK INDONESIA

    -32-

    (4) Apabila Media Pembawa sebagaimana dimaksud padaayat (3) telah masuk ke dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, dilakukan tindakan penolakan.

    Paragraf 8Tindakan Karantina Terhadap Orang, Alat Angkut,

    Peralatan, Air, atau Pembungkus

    Pasal 64

    (1) Terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, ataupembungkus yang diketahui atau diduga membawa HPHK,HPIK, atau OPTK, dapat dikenakan tindakan Karantina.

    (21 Ketentuan mengenai tindakan Karantina terhadap orang,alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus sebagaimanadimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah.

    Paragraf 9Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa untuk

    Pameran, Sirkus, dan/atau Kontes

    Pasal 65

    (1) Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawayang lalu lintasnya bersifat sementara di negara atau Areatempat penyelenggaraan pameran, sirkus, dan/atau kontesdilakukan tindakan Karantina.

    (2) Ketentuan mengenai tindakan Karantina terhadap MediaPembawa yang lalu lintasnya bersifat sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah.

    Paragraf 10Tindakan Karantina di Lintas Batas Negara

    Pasal 66

    (1) Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawamelalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran dilintas batas negara oleh pelintas batas dilakukan tindakanKarantina setelah memenuhi persyaratan tertentu.

    SK No 019603 A

    (2) Ketentuan

  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    -33-

    (21 Ketentuan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran MediaPembawa oleh pelintas batas sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan atau berdasarkan PeraturanPemerintah.

    Paragraf 1 1Tindakan Karantina Terhadap Transit Media Pembawa

    dan Transit Alat Angkut

    Pasal 67

    (1) Transit Media Pembawa dan Transit alat angkut hanyadiperbolehkan apabila dilakukan melalui TempatPemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan.

    (21 Pemilik yang melakukan Transit Media Pembawasebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan danmenyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantinasetempat pada saat kedatangan untuk dilakukan tindakanKarantina.

    (3) Penanggung jawab alat angkut yang melakukan Transit alatangkut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajibmelaporkan kedatangan alat angkut kepada PejabatKarantina setempat sebelum kedatangan alat angkut untukdilakukan tindakan Karantina.

    (41 Penanggung jawab alat angkut sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dilarang menurunkan Media Pembawa darialat angkut yang sedang Transit.

    (5) Penanggung jawab alat angkut yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenaisanksi administratif.

    (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah.

    Pasal 68

    (1) Selama Transit Media Pembawa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 67 ayat (1) harus berada di bawah pengawasanPejabat Karantina.

    (2) Terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan jika negara tujuanmempersyaratkan atau atas pertimbangan PejabatKarantina.

    Paragraf12...

    SK No 019604 A

  • }IRES IDENEEPUBLIK INDONESIA

    -34-

    Paragraf 12Tindakan Karantina Terhadap Barang Yang Ditahan

    Pasal 69

    (1) Pejabat Karantina berwenang melaksanakan tindakanKarantina terhadap Media Pembawa yang berstatus sebagaibarang yang ditahan atau barang bukti dalam suatuperkara peradilan, sebelum diserahkan kepada pejabat atauinstansi yang berwenang untuk mencegah menyebarnyaHPHK, HPIK, atau OPTK.

    (21 Dalam hal tindakan Karantina sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa pemusnahan, maka berita acarapemusnahan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

    Bagian KelimaDokumen Tindakan Karantina

    Pasal 70

    (1) Setiap tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 ayat (1), diterbitkan dokumen tindakan Karantinadan apabila diperlukan dilakukan pemasangan segelKarantina oleh Pejabat Karantina sesuai dengan bidangkompetensinya.

    (21 Setiap Orang dilarang membuka, melepas, memutuskan,membuang, atau merusak segel Karantina sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tanpa izin dari Pejabat Karantinasesuai dengan bidang kompetensinya.

    (3) Dokumen tindakan Karantina sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berbentuk dokumen cetak dan/ataudokumen elektronik.

    (4) Penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksudpada ayat (3) harus memenuhi ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang informasi dan transaksielektronik.

    (5) Dokumen tindakan Karantina sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib disampaikan kepada Pemilik.

    (6) Pejabat Karantina yang tidak menyampaikan dokumentindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

    SK No 019605 A

    (7) Ketentuan . .

  • PRES IDENREPUELIK INDONESIA

    -35-

    (71 Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penerbitandokumen tindakan Karantina dan segel Karantinasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah.

    Bagian KeenamMedia Pembawa yang Dikuasai Negara

    Pasal 71

    (1) Terhadap Media Pembawa yang:a. tidak diketahui atau tidak ditemukan

    Pemilik/ kuasanya; ataub. diserahkan oleh instansi lainberdasarkan hasil pemeriksaan tidak tertular atau tidakditemukan HPHK, HPIK, atau OPTK, dikuasai oleh negara.

    (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

    BAB V

    PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN,

    KEAMANAN PAKAN DAN MUTU PAKAN, PRODUK REKAYASA GENETIK,

    SUMBER DAYA GENETIK, AGENSIA HAYATI, JENIS ASING INVASIF,

    TUMBUHAN DAN SATWA LIAR, SERTA TUMBUHAN DAN SATWA LANGKA

    Pasal72

    (1) Pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalianPemasukan dan Pengeluaran terhadap Keamanan Pangandan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG,SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan danSatwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka di TempatPemasukan dan Tempat Pengeluaran dilakukan secaraterintegrasi dengan tindakan Karantina.

    (21 Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan dan/ataupengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

    SK No 019606 A

    BAB VI

  • PRESIDENREPUBUK INDONESIA

    -36-

    BAB VI

    KAWASAN KARANTINA

    Pasal 73

    (1) Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinyawabah HPHK, HPIK, atau OPTK di suatu wilayah yangsemula diketahui bebas HPHK, HPIK, atau OPTK, dapatditetapkan sebagai Kawasan Karantina.

    (21 Penetapan Kawasan Karantina sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuksementara waktu.

    (3) Penetapan Kawasan Karantina sebagaimana dimaksudpada ayat (21 dilakukan berdasarkan :a. pengkajian atas luas serangan HPHK, HPIK, atau OPTK;b. status, situasi, dan epidemiologi HPHK, HPIK, atau

    OPTK;c. pertimbangan sosioekonomi dan budaya masyarakat

    setempat; dand. masukan dari pemerintah daerah setempat.

    Pasal 74

    Sebelum ditetapkan sebagai Kawasan Karantina, pemerintahdaerah setempat sesuai dengan kewenangannya dapatmelakukan pengendalian dan penanggulangan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 75

    Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata carapenetapan, pencabutan dan pengawasan Kawasan Karantinasebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dengan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 76

    (1) Pejabat Karantina di Kawasan Karantina wajib melakukanpengawasan lalu lintas Media Pembawa di TempatPemasukan dan Tempat Pengeluaran.

    SK No 019607 A

    (2) Dalam

  • PRES IDENREFUtsLIK INDONESIA

    -37 -

    (21 Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pejabat Karantina harus berkoordinasidengan pemerintah daerah.

    BAB VII

    KETERTELUSURAN

    Pasal 77

    (1) Pemerintah menerapkan ketertelusuran mulai daripraproduksi, produksi, distribusi, pengolahan, danpemasaran dalam rangka memberikan jaminan terhadap:a. kesehatan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; danb. Keamanan Pangan dan Mutu Pangan serta Keamanan

    Pakan dan Mutu Pakan.(2) Ketentuan mengenai ketertelusuran sebagaimana dimaksud

    pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan PeraturanPemerintah.

    BAB VIII

    SISTEM INFORMASI KARANTINA

    Pasal 78

    (1) Pemerintah Pusat berkewajiban menyelenggarakan sisteminformasi Karantina yang terintegrasi.

    (21 Sistem informasi Karantina sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, penganalisaan,penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data daninformasi Karantina untuk:a. mendukung operasional Karantina;b. meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha dan

    masyarakat; danc. mendukung perumusan kebijakan di bidang Karantina.

    (3) Sistem informasi Karantina sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat olehpelaku usaha dan masyarakat.

    Pasal 79

    (1) Dalam penyelenggaraan Karantina dapat dilakukanpertukaran data informasi elektronik dengan instansi didalam negeri ataupun dengan negara lain.

    (2) Data...

    SK No 019608 A

  • PRESIDENREPUELIK INDONESIA

    -38-

    (21 Data informasi elektronik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sahmenurut Undang-Undang ini.

    (3) Ketentuan mengenai tata cara pertukaran data informasielektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

    BAB IX

    JASA KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

    Pasal 80

    (1) Setiap Orang yang memanfaatkan jasa atau saranaKarantina yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dalampelaksanaan tindakan Karantina dikenai biaya jasaKarantina.

    (2) Biaya jasa Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan penerimaan negara bukan pajak dan harusdisetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

    BAB X

    FUNGSI INTELIJEN, KEPOLISIAN KHUSUS, DAN PENYIDIKAN

    Bagian KesatuFungsi Intelijen

    Pasal 81

    (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Karantina, PejabatKarantina dapat melakukan kegiatan intelijen.

    (2) Kegiatan intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidang intelijen negara dan/atau instansi lain yangmelakukan fungsi intelijen.

    SK No 019609 A

    Bagian

  • PRESIDENREPUELIK INDONESIA

    -39-

    Bagian KeduaFungsi Kepolisian Khusus

    Pasal 82

    Kepolisian khusus melaksanakan pengamanan, pengawalan,pencegahan, penangkalan, patroli, dan penindakan non yustisialsesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

    Bagian KetigaFungsi Penyidikan

    Pasal 83

    (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara RepublikIndonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi yang menyelenggarakan fungsiKarantina diberi wewenang khusus sebagai penyidiksebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang HukumAcara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai denganUndang-Undang ini.

    (2) Penyidik yang menyelenggarakan fungsi Karantinasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

    keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidangKarantina;

    b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untukdidengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksidalam tindak pidana di bidang Karantina;

    c. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan,dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidangKarantina;

    d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang ataubadan sehubungan dengan tindak pidana di bidangKarantina;

    e. membuat dan menandatangani berita acara; dan/atauf. menghentikan penyidikan.

    (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (21memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntutumum.

    SK No 019610 A

    (4) Dalam...

  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    -40-

    (41 Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat melakukan koordinasidengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    (5) Setelah melakukan penyidikan sebagaimana dimaksudpada ayat (3), penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) menyerahkan berkas perkara kepada penuntutumum.

    BAB XI

    KERJA SAMA PERKARANTINAAN

    Pasal 84

    (1) Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang Karantina dapat melakukan kerja sama denganinstansi yang menyelenggarakan fungsi:a. keimigrasian;b. kepabeanan; dan/atauc. pendidikan dan penelitian.

    (2) Selain kerja sama dengan instansi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), badan dapat bekerja sama dengan lembagaatau instansi lain.

    (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (21dilakukan baik nasional maupun internasional.

    BAB XII

    PENDANAAN

    Pasal 85

    Pendanaan penyelenggaraan Karantina berdasarkanUndang-Undang ini dibebankan pada anggaran pendapatan danbelanja negara.

    SK No 019611 A

    BAB XIII

  • PRES IDENREPUBUK INDONESIA

    -41 -

    BAB XIII

    KETENTUAN PIDANA

    Pasal 86

    Setiap Orang yang:a. memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi

    sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, ProdukHewan, Ikan, Produk lkan, Tumbuhan, dan/atau ProdukTumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)huruf a;

    b. memasukkan Media Pembawa tidak melalui TempatPemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b;

    c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawakepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakanKarantina dan pengawasan dan/atau pengendaliansebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c;dan/atau

    d. mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikatkesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 ayat (4)

    dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahundan pidana denda paling banyak Rp10.0O0.000.OO0,00 (sepuluhmiliar rupiah).

    Pasal 87

    Setiap Orang yang:a. mengeluarkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi

    sertifikat kesehatan bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan,Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhansebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a;

    b. mengeluarkan Media Pembawa tidak melalui TempatPengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b;dan/atau

    SK No 019612 A

    c. tidak

  • PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

    -42-

    c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawakepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakanKarantina dan pengawasan dan/atau pengendaliansebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c

    dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun danpidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,O0 (tiga miliarrupiah).

    Pasal 88

    Setiap Orang yang:a. memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu

    Area ke Area lain di dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikatkesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan olehPemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, ProdukIkan, Tumbuhan, danf atau Produk Tumbuhan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a;

    b. memasukkan dan/atau mengeluarkan tidak melalui TempatPemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan olehPemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ayat (1) huruf b;

    c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawakepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan TempatPengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untukkeperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ataupengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)huruf c; dan/atau

    d. mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan suratketerangan Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ayat (4)

    dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun danpidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliarrupiah).

    Pasal 89

    Pemilik yang tidak menanggung segala biaya yang timbul dalampelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan pidana denda paling banyakRp6.00O.00O.O00,00 (enam miliar rupiah).

    SK No 019613 A

    Pasal90...

  • PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

    -43-

    Pasal 90

    Setiap penanggung jawab alat angkut yang tidak melaksanakanpemusnahan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalamPasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan pidana denda paling banyakRp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

    Pasal 9 1

    Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, memutuskan,membuang, atau merusak segel Karantina sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana dendapaling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

    BAB XIV

    KETENTUAN PERALIHAN

    Pasal 92

    Dalam hal Instalasi Karantina milik perseorangan atau badanhukum yang telah ditetapkan sebagai Instalasi Karantinasebelum Undang-Undang ini berlaku, Instalasi Karantina tetapdapat digunakan sampai jangka waktu berakhir atau dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undangini diundangkan.

    Pasal 93

    (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, lembagaPemerintah yang menangani bidang perkarantinaan yangsudah ada, tetap menjalankan tugasnya sampai denganterbentuknya lembaga Pemerintah yang menangani bidangperkarantinaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

    (2) Urusan perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yangpada saat berlakunya Undang-Undang ini belum dapatdiselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkanketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentangKarantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta peraturanpelaksanaannya dengan prinsip yang meringankan SetiapOrang.

    SK No 019614 A

    BABXV...

  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    -44-

    BAB XV

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 94

    (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturanpelaksanaan yang telah ada di bidang Karantina Hewan,Ikan, dan Tumbuhan dinyatakan masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diaturdengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkanUndang-Undang ini.

    (21 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkandalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejakUndang-Undang ini diundangkan.

    Pasal 95

    Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini,Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang KarantinaHewan, Ikan, dan T\rmbuhan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun L992 Nomor 56, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 34821, dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

    Pasal 96

    Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

    SK No 019615 A

    Agar

  • trRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    -45-

    Agar Setiap Orang mengetahuinYa,pengundangan Undang-Undang ini dengandalam Lembaran Negara Republik Indonesia'

    memerintahkanpenempatannYa

    Disahkan di Jakartapada tanggal 18 Oktober 2Ot9

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    ttd.

    JOKO WIDODO

    Diundangkan di Jakartapada tanggal 18 Oktobet 2Ol9

    Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

    TJAHJO KUMOLO

    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 2OO

    Salinan sesuai dengan aslinYaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

    REPUBLIK INDONESIAHukum dan Perundang-undangan,

    ttd

    _l

    SK No 011647 A

    ilvanna Djaman

  • PRES IDENREPUBUK INDONESIA

    PENJELASAN

    ATAS

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 21 TAHUN 2019

    TENTANG

    KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

    I. UMUM

    Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan keanekaragamanhayati terbesar setelah negara Brazil (highest diuersityl sebagai anugerahdari T\rhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari danmenjadi modal penting bagi pembangunan nasional, yaitu untuk (1)memenuhi Pangan (food), Pakan (feed), dan energi We\, (2) meningkatkantaraf hidup, serta (3) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraanmasyarakat.

    Kekayaan sumber daya alam tersebut harus dipergunakan dengan baiksehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupanmasyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar penggunaannyadapat berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masamendatang, berbagai jenis sumber daya alam hayati berupa aneka ragamjenis Hewan, Ikan, dan Tumbuhan perlu dijaga dan dilindungikelestariannya.

    Pelindungan terhadap sumber daya alam hayati merupakanperwujudan dari tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Satah satu bentukpelindungan dilakukan melalui penyelenggaraan Karantina sebagai upayayang dilakukan negara untuk melindungi dan menciptakan lingkungan yangsehat bagi warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94s yangmenyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehatserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

    Penyelenggaraan Karantina telah banyak melalui perubahan danperkembangan lingkungan strategis yang cepat dan dinamis dalam kurunwaktu 20 (dua puluh) tahun terakhir. Hal itu berdampak signifikan dalampenyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, terutama lajuarus perdagangan antarnegara. Keterkaitan perdagangan dengan Karantina

    SK No 019617 A

    melibatkan

  • PRESIDENREFUBLIK INDONESIA

    -2-melibatkan ketentuan dan kesepakatan sanitary and phgtosanitary (SPS) dibawah perjanjian World Trade Organiz,ation (WTO). Berbagai standarKeamanan Pangan yang menyangkut Hewan, Ikan, dan T\rmbuhan, jugamanusia dirangkum dalam standar internasional. Untuk Keamanan Pangandiatur dalam Codex Alimentaius, kesehatan hewan dalam TheOlfice International des Epizooties atau The World Organizationfor AnimalHealth (OIE), dan Hama Penyakit Tumbuhan dalam International PlantProtection Conuention (IPPC). Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuandan informasi juga berdampak pada sektor Karantina yang menuntut prosescepat, efesien, efektif, dan transparan. Di era bioteknologi, Agensia Hayatitidak lagi sekedar organisme alamiah, akan tetapi juga berupa organismehasil rekayasa genetik (genetically modified organismlGMO) dankemungkinan penyalahgunaan sumber daya alam hayati tersebut menjadisenjata biologis (bioterorisml yang harus segera diantisipasi dengan tindakannyata serta bersifat preventif dan kuratif dalam mengontrol lalu lintasHewan, Ikan, dan Tumbuhan serta produk turunannya.

    Penyelenggaran Karantina di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, danTumbuhan, tetapi undang-undang tersebut tidak lagi mampu mengikutiperkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Perubahan dilingkungan strategis, baik yang berskala nasional maupun internasional,memengaruhi penyelenggaraan Karantina. Hal itu diikuti dengan berlakunyabeberapa undang-undang terkait penyelenggaraan Karantina, antara lain:1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan lJnited

    Nations Conuention on Biological Diuersity (Konvensi PerserikatanBangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) dan Undang-UndangNomor 2l Tahun 2OO4 tentang Pengesahan Cartagena Protocol onBiosafety to The Conuention of Biological Diuersity (Protokol Cartagenatentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang KeanekaragamanHayati), mengatur mengenai ketentuan konvensi keanekaragaman hayatiserta kerja sama pengembangan dan penguatan kelembagaan dansumber daya manusia secara internasional dalam hal pengelolaanbioteknologi yang tepat guna, etis, dan aman, serta pengelolaan risikountuk keamanan hayati.

    2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun L994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing The World Trade Organization (Persetujuan PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia), Karantina tidak hanya terbatas padaupaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK,tetapi juga dituntut untuk melaksanakan fungsi Karantina dankeamanan hayati dari cemaran organisme hasil rekayasa genetik(genetically modified organism/GMo), inuasiue alien species (lAS), danfood safetg.

    3.Undang-Undang...

    SK No 019618 A

  • P]TESIDENREPUELIK INDONESIA

    -3-3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan jo.

    Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan, yangmensyaratkan mutu hasil perikanan dalam pemeriksaan Karantina Ikan.

    4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan InterrtationalTreaty on Plant Genetic Resources for Food and Agrianlture (Perjanjianmengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian),mengatur mengenai terselenggaranya sistem multilateral mengenai aksesterhadap SDG tanaman pangan dan pertanian sehingga diperlukantindakan Karantina untuk mencegah masuknya organisme penggangguTumbuhan, khususnya yang eksotis, yang kemungkinan terbawa olehpemasukan SDG tanaman Pangan dan pertanian tersebut.

    5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan danKesehatan Hewan jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentangPeternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur kewenangan otoritasveteriner yang harus disinergikan dengan fungsi Karantina sertapemberlakuan pulau Karantina bagi pemasukan Hewan yang bebaspenyakit menular dari suatu zona dalam negara yang tidak bebaspenyakit.

    6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO9 tentang Pos yang mengaturbarang kiriman pos, baik berupa barang pos universal maupun barangpos lainnya dari dan ke luar negeri yang diperlakukan sebagai barangimpor dan ekspor harus diperlakukan sebagai objek Karantina.

    7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan terdapatketentuan mengenai pengawasan Keamanan Pangan berupa standar danpedoman keamanan, mutu, dan gizi pangan di Tempat Pemasukan danTempat Pengeluaran.

    Dengan demikian agar penyelenggaraan Karantina dapat optimal,keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang KarantinaHewan, Ikan, dan Tumbuhan perlu dilakukan penyesuaian mengikutiperkembangan serta kebutuhan di masyarakat. Penyesuaian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tersebut dilakukan agar penyelenggaraanKarantina mencegah masuknya HPHK, HPIK, dan OPTK dari luar negeri kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; mencegah tersebarnyaHPHK, HPIK, dan OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia; mencegah keluarnya HPHK, HPIK, danorganisme pengganggu Tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia; mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis AsingInvasif, dan PRG, yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan,Ikan, Tumbuhan dan kelestarian lingkungan; mencegah masuknya Panganatau Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;mencegah keluarnya Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan SatwaLangka dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan melindungi

    SK No 019619 A

    kelestarian

  • PFTESIDENREPUELIK INDONESIA

    -4-kelestarian SDG Indonesia yang berupa Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untukdimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

    Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan T\rmbuhan dilaksanakandalam satu sistem dengan berdasarkan asas kedaulatan, keadilan,pelindungan, keamanan nasional, keilmuan, keperluan, dampak minimal,transparansi, keterpaduan, pengakuan, nondiskriminasi, dan kelestarian.

    Penyelenggaraan Karantina mencakup pengaturan Pemasukan,Pengeluaran, dan Transit Media Pembawa, Pangan, Pakan, PRG, SDG,Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhandan Satwa Langka, serta kelembagaan yang menjamin terselenggaranyaKarantina. Lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan KarantinaHewan, Ikan, dan Tumbuhan; penetapan jenis HPHK, HPIK, dan OPTK, danMedia Pembawa; pelaksanaan tindakan Karantina Hewan, Ikan, danTumbuhan; pengawasan dan pengendalian Keamanan Pangan dan MutuPangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati,Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan SatwaLangka; Kawasan Karantina; Ketertelusuran; sistem informasi Karantina;jasa Karantina Hewan, Ikan, dan T\.rmbuhan; fungsi intelijen, kepolisiankhusus, dan penyidikan; kerja sama perkarantinaan; dan pendanaan.

    II. PASAL DEMI PASAL

    Pasal 1Cukup jelas

    Pasal 2Huruf a

    Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah dalampenyelenggaraan Karantina setiap negara memiliki hak berdaulatuntuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayatinyaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan danketentuan internasional.

    Huruf bYang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraanKarantina harus memberikan peluang dan kesempatan yang samasecara proporsional kepada semua pihak dengan berlandaskankajian ilmiah (scientific based) yang melalui proses analisis risikoterhadap Media Pembawa.

    Huruf cYang dimaksud dengan "asas pelindungan" adalahpenyelenggaraan Karantina harus mampu menjamin pelindunganterhadap sumber daya alam hayati, lingkungan, dan kesehatanmanusia.

    SK No 019638 A

    Huruf d

  • FRES I DENREFUEUK INDONESIA

    -5-Huruf d

    Yang dimaksud dengan "asas keamanan nasional" adalahpenyelenggaraan Karantina harus dapat mencegah masuk dantersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, cemaran biologis, kimia, danbenda lain yang dapat mengganggu, merugikan, danmembahayakan kepentingan nasional.

    Huruf eYang dimaksud dengan "asas keilmuan" adalah dalampenyelenggaraan Karantina harus berdasarkan pada ilmupengetahuan (scfentific basedl dan setiap tindakan yang dilakukanharus menggunakan metode ilmiah (scientific method).

    Huruf fYang dimaksud dengan "asas keperluan" adalah penyelenggaraanKarantina dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnyaHPHK, HPIK, dan OPIK, pengawasan dan/atau pengendalianterhadap Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, PRG, SDG,Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka yangdapat mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan,dan/atau lingkungan, Keamanan dan Mutu Pangan, sertaKeamanan dan Mutu Pakan yang dimasukkan dan dikeluarkandari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain serta Transit didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia.

    Huruf gYang dimaksud dengan "asas dampak minimal" adalahpenyelenggaraan Karantina memilih dan menggunakan standaryang dapat diaplikasikan sehingga memberikan dampak yangmemperkecil hambatan terhadap kelancaran arus perdagangandan lalu lintas manusia.

    Huruf hYang dimaksud dengan "asas transparansi" adalahpenyelenggaraan Karantina harus menyediakan informasi yangbenar, jujur, dan mudah diakses.

    Huruf iYang dimaksud dengan "asas keterpadrlan" adalahpenyelenggaraan Karantina harus menyerasikan berbagaikepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintaspemangku kepentingan.

    Hurufj...

    SK No 019621 A

  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

    -6-Huruf j

    Yang dimaksud dengan "asas pengakuan" adalah penyelenggaraanKarantina menerapkan standar tindakan yang berdasarkan kajianilmiah dan ketentuan Karantina yang diusulkan oleh negara mitradapat diakui setara dengan ketentuan di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia.

    Huruf kYang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalahpenyelenggaraan Karantina diterapkan berdasarkan kajian ilmiah(scientific based) melalui proses analisis risiko terhadap MediaPembawa yang diberlakukan sama/setara kepada semua pihak.

    Huruf IYang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah penyelenggaraanKarantina bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber dayaalam hayati Indonesia berupa berbagai jenis Hewan, Ikan, danTumbuhan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan danbertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masa kinidan masa mendatang.

    Pasal 3Cukup jelas.

    Pasal 4Huruf a

    Cukup jelas

    Huruf bCukup jelas

    Huruf cCukup jelas

    Huruf dCukup jelas

    Huruf eCukup jelas.

    Huruf fCukup jelas

    Huruf gCukup jelas.

    SK No 019622 A

    Huruf h. . .

  • PRESIDENREPUEL|K INDONESIA

    -7 -

    Huruf hCukup jelas.

    Huruf iCukup jelas.

    Huruf jCukup jelas.

    Huruf kCukup jelas

    Huruf IYang dimaksud dengan "fungsi intelijen" adalah semua usaha,pekerlaan, kegiatan, dan tindakan dalam rangka penyelidikan,pengamanan, dan penggalangan.

    Yang dimaksud dengan "fungsi kepolisian khusus" adalah semuausaha dan kegiatan pengamanan dalam rangka penegakanperaturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan secarapreemptif, preventif dan represif non-yustisial.Yang dimaksud dengan "fungsi penyidikan" adalah pelaksanaantugas dan tujuan dari hukum acara pidana untuk mencari danmenemukan kebenaran materiil menurut fakta yang sebenarnya.

    Huruf mCukup jelas.

    Huruf nCukup jelas.

    Pasal 5Cukup jelas.

    Pasal 6Cukup jelas.

    Pasal 7Cukup jelas

    Pasal 8Cukup jelas

    Pasal 9Cukup jelas

    SK No 019623 A

    Pasal 10. . .

  • PRESIDENREPUELIK INDONESIA

    -8-Pasal 10

    Cukup jelas.

    Pasal 1 1Cukup jelas.

    Pasal 12Ayat ( 1)

    Yang dimaksud dengan "tindakan Karantina pengamananmaksimal" adalah semua tindakan Karantina termasuk berbagaipengujian dan pengamatan dilakukan per individu dan berulang,sehingga dianggap bebas dari kausa penyebab penyakit dan tidakmembahayakan kesehatan manusia.

    Ayat (2)Cukup jelas

    Ayat (3)Cukup jelas

    Pasal 13Huruf a

    Cukup jelas

    Huruf bYang dimaksud dengan "pejabat lainnya" terdiri atas jabatanadministratif, fungsional, dan pimpinan tinggi.

    Pasal 14Cukup jelas.

    Pasal 15Ayat (1)

    Yang dimaksud dengan "jabatan administrasi" adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayananpublik, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.Yang dimaksud dengan 'Jabatan fungsional" adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayananfungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilantertentu, termasuk jabatan fungsional di bidang pengawasandan/atau pengendalian terhadap Keamanan Pangan dan MutuPangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, AgensiaHayati, Jenis Asing Invasif, T\rmbuhan dan Satwa Liar, sertaTumbuhan dan Satwa Langka.

    Yang...

    SK No 019624 A

  • PTTESIDENREPUBLIK INDONESIA

    -9 -

    Yang dimaksud dengan 'Jabatan pimpinan tinggi" adalahsekolompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

    Ayat (2)Cukup jelas.

    Pasal 16Ayat ( 1)

    Cukup jelas

    Ayat (2)Huruf a

    Yang dimaksud dengan "alat angkut" adalah semua alattransportasi darat, air, atau udara yang dipergunakan untukmelalulintaskan Media Pembawa.Yang dimaksud dengan "kade" adalah pangkalan tempatmenaikkan dan membongkar muatan kapal.

    Yang dimaksud dengan "apron" adalah tempat parkir pesawatudara.

    Huruf bYang dimaksud dengan "kemasan" adalah bahan yangdipergunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus MediaPembawa, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.

    Huruf cCukup jelas

    Huruf dCukup jelas.

    Huruf eCukup jelas.

    Huruf fCukup jelas

    Huruf gCukup jelas

    Huruf hCukup jelas.

    Huruf iCukup jelas

    SK No 019625 A

    Huruf j

  • PRESIDENREFUBLIK INBONESIA

    -10-

    Huruf jCukup jelas

    Ayat (3)Cukup jelas

    Pasal 17Cukup jelas.

    Pasal 18Cukup jelas

    Pasal 19Cukup jelas.

    Pasal 20Cukup jelas.

    Pasal 21Cukup jelas.

    Pasal 22Huruf a

    Cukup jelas

    Pasal 23Cukup jelas

    Pasal24Cukup jelas.

    Pasal 25Cukup jelas.

    Huruf bYang dimaksud dengan "tempat lain di luar Instalasi Karantinabeserta kelengkapannya" adalah bangunan besertakelengkapannya yang diperlukan untuk operasionalisasinya di luarInstalasi Karantina.

    Huruf cYang dimaksud dengan "laboratorium beserta kelengkapannya"adalah pelengkapan yang diperlukan untuk operasionalisasi,antara lain ruang pengujian, bahan pengujian, ruang sterilisasi,alat pengujian, alat pengamanan, atau alat keselamatan kerja.

    SK No 019626 A

    Pasal 26 .

  • PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

    - 11-

    Pasal 26Cukup jelas.

    Pasal 27Ayat (1)

    Huruf aCukup jelas.

    Huruf bYang dimaksud dengan "Media Pembawa HPHK" antara lain:a. Hewan (ruminansia, unggas, atau reptil); danb. Produk Hewan (daging, kulit, telur, susu, tepung daging,

    atau tepung bulu).Yang dimaksud dengan "Media Pembawa HPIK" antara lainjenis Ikan yang meliputi:a. Ikan bersirip (pisces);b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustaceal;c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya

    (molluscal;d. ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermatal;f. kodok dan sebangsanya (amphibia);g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan

    se ban gsa ny a (r e ptilial ;h. paus, lumba-lumba, pesut, du5rung, dan sebangsanya

    (mammalia);i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di

    dalam air (algael; danj. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan

    jenis-jenis tersebut di atas, termasuk Ikan yang dilindungi.Yang dimaksud dengan "Media Pembawa OPIK" antara lain:a. benih atau bibit Tumbuhan;b. hasil Tumbuhan mati yang belum diolah;c. hasil Tumbuhan mati yang sudah diolah; dand. Tumbuhan yang dilindungi.

    Huruf cCukup jelas.

    Ayat (2)Cukup jelas.

    Ayat (3)Cukup jelas.

    SK No 019627 A

    Ayat (a)

  • PRES IDENREPUELIK INDONESIA

    -12-

    Ayat (a)Cukup jelas

    Pasal 28Ayat (1)

    Cukup jelas.

    Ayat (2)Yang dimaksud dengan "kategori risiko" adalah analisis risiko yangdilakukan untuk menentukan Media Pembawa termasuk dalamkategori risiko rendah, sedang, atau tinggi.

    Pasal 29Ayat (1)

    Yang dimaksud dengan "penanggung jawab alat angkut"

of 66/66
Menimbang SALINAN PRESIDEN REPUELIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik, Indonesia Tahun 1945; b. bahwa tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumber daya alam hayati yang berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya; c. bahwa penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, terutama laju arus perdagangan antarnegara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka; d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat karena berlakunya beberapa undang-undang terkait pcnyclenggaraan karantina sehingga periu diganti; e.bahwa... SK No 019572 A
Embed Size (px)
Recommended