S U R A T E D A R A N Perihal : Warkat dan Dokumen Kliring ... · pembakuan Warkat dan Dokumen Kliring yang digunakan dalam Kliring. A. WARKAT ... nama dan logo Bank nama dan logo

No. 6/52/DASP Jakarta, 31 Desember 2004

S U R A T E D A R A N

Perihal : Warkat dan Dokumen Kliring serta Pencetakannya pada

Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan kebijakan yang terkait

dengan pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring dalam rangka mendukung

kelancaran penyelenggaraan Kliring, dipandang perlu untuk mengatur kembali

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999

tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan

Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3873) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 88), sebagai

berikut.

I. PEMBAKUAN WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keamanan, dan

kemudahan pengawasan dalam penyelenggaraan Kliring, perlu dilakukan

pembakuan Warkat dan Dokumen Kliring yang digunakan dalam Kliring.

A. WARKAT

Warkat merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan

atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau Bank yang

digunakan dalam penyelenggaraan Kliring.

1. JENIS …

2

1. JENIS WARKAT

Jenis Warkat yang dibakukan untuk diperhitungkan dalam

Kliring yaitu:

a. Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Dagang (KUHD), dan jenis-jenis Warkat

serupa cek yang penggunaannya dalam Kliring telah

disetujui oleh Bank Indonesia, antara lain cek deviden

(dividend cheque), cek perjalanan (traveller’s cheque), cek

cinderamata (gift cheque), dan cek bank (bank’s cheque).

b. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank

penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana

dari rekening yang bersangkutan kepada rekening

pemegang yang disebutkan namanya sebagaimana diatur

dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bilyet Giro,

termasuk Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI).

c. Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT) adalah wesel

sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh

Bank khusus untuk sarana transfer.

d. Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT) adalah surat bukti

penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan

kepada Bank Peserta penerima dana transfer melalui

Kliring.

e. Nota Debet adalah Warkat yang digunakan untuk menagih

dana pada Bank lain untuk untung Bank atau nasabah Bank

yang menyampaikan Warkat tersebut. Nota Debet yang

dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan

dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh Bank yang

menyampaikan …

3

menyampaikan Nota Debet kepada Bank yang akan

menerima Nota Debet tersebut.

f. Nota Kredit adalah Warkat yang digunakan untuk

menyampaikan dana pada Bank lain untuk untung Bank

atau nasabah Bank yang menerima Warkat tersebut.

2. SPESIFIKASI TEKNIS WARKAT

a. Spesifikasi Teknis yang harus dicantumkan dalam Warkat

Spesifikasi teknis Warkat yang harus dicantumkan dalam

Warkat yang akan digunakan dalam penyelenggaraan

Kliring secara Manual, Semi Otomasi, Otomasi dan

Elektronik diatur sebagai berikut:

1) Kertas

Kertas yang digunakan harus memenuhi kualitas “The

London Clearing Bank’s Paper Specification No. 1”

(kertas CBS-1), yang sekurang-kurangnya memenuhi

standar sebagai berikut:

a) berat kertas (gramatur) : 95 +/- 5 % g/M2;

b) ketebalan : 105 sampai dengan 135 micron; dan

c) memuat tanda air (watermark) berupa logo

perusahaan percetakan Warkat dan Dokumen

Kliring (PPWDK).

2) Ukuran

Ukuran Warkat yang digunakan harus merupakan

ukuran seragam, yaitu panjang 7 (tujuh) inci dan lebar

2 ¾ (dua tiga per empat) inci. Khusus untuk Nota

Kredit …

4

Kredit, dapat pula digunakan ukuran panjang

8 (delapan) inci dan ukuran lebar 3 ⅔ (tiga dua per

tiga) inci.

3) Rancang Bangun

Pembakuan Warkat tidak dimaksudkan untuk

membakukan redaksi yang tercantum dalam Warkat.

Namun demikian untuk lebih memudahkan

pengenalan dan pemeriksaan Warkat maupun sandi

atau informasi yang tercantum di dalamnya maka

rancang bangun Warkat diatur sebagai berikut:

a) nama dan logo Bank

nama dan logo Bank harus dicetak lebih jelas

dan atau lebih besar daripada cetakan lainnya

pada Warkat dimaksud dan ditempatkan pada

bagian kiri atas Warkat. Pencantuman logo

dimaksud tidak berlaku dalam hal Peserta tidak

memiliki logo;

b) penulisan jenis Warkat

jenis Warkat sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 harus ditulis dalam bahasa Indonesia

dan apabila diperlukan dapat ditambahkan

padanan katanya dalam bahasa Inggris. Tulisan

jenis Warkat tersebut harus dicetak lebih jelas

dan atau lebih besar daripada tulisan lain pada

redaksi Warkat dan ditempatkan pada bagian

atas Warkat;

c) penggunaan …

5

c) penggunaan bahasa Indonesia pada redaksi

Warkat

redaksi Warkat harus ditulis dalam bahasa

Indonesia dan apabila diperlukan, dapat

ditambahkan padanan katanya dalam bahasa

Inggris;

d) nomor seri

nomor seri yang digunakan sebagai sarana

kontrol penggunaan Warkat harus dicantumkan

pada bagian kanan atas Warkat;

e) nilai nominal

ruangan untuk menuliskan nilai nominal dalam

angka dan huruf harus cukup luas dan

ditempatkan di bagian tengah Warkat, sehingga

perbandingan tulisan nilai nominal dalam angka

dan huruf pada Warkat dapat terlihat atau

terbaca dengan jelas;

f) tempat dan tanggal penerbitan

kolom penulisan tempat dan tanggal penerbitan

Warkat harus disediakan pada Warkat;

g) ruangan tanda tangan

ruangan untuk tanda tangan dan atau

pencantuman nama jelas penerbit atau penarik

Warkat harus disediakan dengan cukup luas

serta …

6

serta ditempatkan pada bagian bawah Warkat di

atas garis batas clear band;

h) nama PPWDK

nama PPWDK harus dicantumkan secara

vertikal pada sisi sebelah kiri atau kanan

Warkat, atau secara horisontal di bagian bawah

Warkat di atas garis batas clear band;

i) penulisan Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah

Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah harus

menuliskan istilah “Peserta Kliring Warkat Luar

Wilayah”, “Dapat dikliringkan pada seluruh

cabang bank di Indonesia”, “Peserta intercity

clearing” atau istilah yang sejenis lainnya pada

bagian tengah atas Warkat atau pada bagian lain

yang masih kosong dan menurut Peserta

merupakan tempat yang paling tepat. Contoh

penulisan istilah Peserta Kliring Warkat Luar

Wilayah pada Cek dan Bilyet Giro adalah

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.a dan

Lampiran 1.b;

j) penggunaan warna yang kontras

komposisi warna antara latar belakang Warkat

dan tulisan pada Warkat yang digunakan pada

seluruh sistem penyelenggaraan Kliring harus

cukup kontras, sehingga apabila Warkat diproses

oleh mesin baca pilah (reader sorter) pada

./.

sistem …

7

sistem Otomasi atau Elektronik, tulisan pada

hasil reproduksi image Warkat atas Warkat yang

sebelumnya telah direkam gambarnya dalam

penyelenggaraan Kliring dengan menggunakan

mesin baca pilah, dapat dibaca dengan jelas.

Dengan demikian, dalam pemilihan komposisi

warna pada latar belakang Warkat, Peserta harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) menghindari penggunaan warna yang

sama atau hampir sama antara latar

belakang Warkat dengan warna tulisan

pada redaksi Warkat (tidak kontras);

(2) khusus untuk tulisan pada redaksi Warkat,

hendaknya menggunakan pilihan jenis

dan besar huruf yang memadai serta

menggunakan pilihan warna tinta yang

tegas;

4) tinta

untuk mencetak Magnetic Ink Character Recognition

E-13B (MICR) code line pada bagian clear band

Warkat, harus menggunakan tinta MICR yang

memenuhi standar ISO 1004:1995;

5) clear band

clear band adalah ruang kosong dengan ukuran

seragam yang terdapat pada bagian bawah Warkat

dengan panjang disesuaikan dengan ukuran panjang

Warkat …

8

Warkat sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan

lebar 5/8 (lima per delapan) inci diukur dari sisi

bagian paling bawah Warkat. Ruangan clear band

tersebut disediakan khusus untuk pencetakan angka

dan simbol MICR code line untuk diproses dalam

penyelenggaraan Kliring dengan menggunakan sistem

Otomasi atau Elektronik;

6) garis batas clear band

pada setiap clear band Warkat sebagaimana dimaksud

dalam angka 5) harus terdapat batas clear band

dengan bagian lain dari Warkat dimaksud yang dapat

berupa garis, huruf mikro (micro text) atau perbedaan

warna yang membentuk garis pada posisi 5/8 (lima

per delapan) inci dari bagian paling bawah Warkat;

7) pembedaan warna

untuk lebih memudahkan pengenalan dan pembedaan

Warkat Kredit (Nota Kredit) dengan Warkat Debet

(Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, WBUT dan SBPT)

dalam pemrosesan Warkat di tempat Peserta

pengirim, Penyelenggara dan Peserta penerima, maka

pada sudut kanan atas semua Nota Kredit

sebagaimana dimaksud dalam butir 1.f harus diberi

tanda dengan bentuk segitiga siku-siku berwarna

merah, dengan ukuran sisi tegak masing-masing 1½

(satu setengah) centimeter;

8) pertinggal …

9

8) pertinggal

untuk keperluan administrasi atas penarikan atau

penerbitan Cek dan Bilyet Giro, pada setiap lembar

Cek dan Bilyet Giro harus ditambahkan lembar

pertinggal yang ditempatkan pada sebelah kiri atau

sebelah atas Warkat dan diadministrasikan di bagian

depan/belakang bundel Warkat atau berupa

carbonized paper. Dalam hal diperlukan, Peserta

dapat menambahkan lembar pertinggal dimaksud

pada Warkat-Warkat selain Cek dan Bilyet Giro;

9) perforasi

untuk menghindari kerusakan pada waktu pengolahan

oleh mesin baca pilah dan atau MICR encoder/reader-

encoder, perforasi untuk memisahkan Warkat dengan

lembar pertinggal harus ditempatkan pada sebelah kiri

atau sebelah atas Warkat. Dalam hal digunakan

continuous form, perforasinya disesuaikan dengan

kebutuhan dan harus dilakukan secara deep cut.

Selain itu lem perekat tidak dapat digunakan pada

Warkat, kecuali apabila ditujukan untuk menjilid

blanko Warkat yang telah diperforasi.

b. Spesifikasi Teknis Warkat yang Dapat Ditambahkan dalam

Warkat (bersifat fakultatif)

Spesifikasi teknis Warkat yang dapat ditambahkan dalam

Warkat yang akan digunakan dalam penyelenggaraan

Kliring …

10

Kliring secara Manual, Semi Otomasi, Otomasi dan

Elektronik, diatur sebagai berikut:

1) disain sekuriti pada latar belakang

untuk meningkatkan keamanan Warkat dari

kemungkinan upaya pemalsuan, disain sekuriti latar

belakang Warkat dapat menggunakan satu atau lebih

fitur disain sekuriti seperti guillosche, roschette,

numismatic (line relief) atau raster sekuriti lain seperti

raster anti fotokopi, micro text (huruf mikro), dan atau

hidden image;

2) personalisasi nasabah

dalam hal diperlukan personalisasi nasabah pada

Warkat Cek atau Bilyet Giro, maka pencantuman

informasi personalisasi nasabah (nama, alamat, nomor

rekening dan atau identitas lainnya dari nasabah

penarik Cek atau Bilyet Giro) dimaksud dapat

ditempatkan di sebelah kiri bawah Warkat, sejajar

dengan tanda tangan atau di tempat lain yang menurut

Peserta merupakan tempat yang paling tepat. Contoh

personalisasi nasabah pada Cek dan Bilyet Giro

adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.a

dan Lampiran 2.b.

3) tinta

a) tinta sekuriti untuk latar belakang Warkat

untuk meningkatkan keamanan terhadap

kemungkinan adanya upaya pemalsuan,

./.

pencetakan …

11

pencetakan latar belakang Warkat dapat

menggunakan satu atau lebih tinta sekuriti. Tinta

sekuriti yang digunakan dapat merupakan tinta

tak tampak (invisible ink) yang akan berpendar

apabila disinari dengan cahaya ultra violet, dan

atau tinta tampak (visible ink) yang ditempatkan

pada latar belakang Warkat. Lokasi cetakan

tinta tak tampak (invisible ink) dapat meliputi:

(1) tempat penulisan tanggal penerbitan

Warkat;

(2) tempat penulisan angka nominal;

(3) tempat penulisan terbilang angka

nominal; atau

(4) tempat tanda tangan penarik atau penerbit

Warkat.

b) tinta penetrasi untuk nomor seri Warkat

untuk meningkatkan keamanan terhadap upaya

manipulasi terhadap nomor seri (nomorator)

Warkat, maka pencetakan nomor seri

(nomorator) Warkat dapat menggunakan tinta

penetrasi merah ber-fluorescent hijau atau

kuning.

c. Contoh rancang bangun Warkat adalah sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran 3.a sampai dengan Lampiran

3.e, Lampiran 3.f.1) sampai dengan Lampiran 3.f.4) dan

Lampiran 3.g.1) serta Lampiran 3.g.2).

./.

3. SARANA …

12

3. SARANA PENUNJANG WARKAT

Sarana penunjang Warkat berupa stiker hanya dapat digunakan

dalam penyelenggaraan Kliring yang menggunakan sistem

Otomasi dan Elektronik. Stiker digunakan untuk mengoreksi

kesalahan encode MICR code line pada clear band Warkat,

dengan cara menutup informasi MICR code line yang salah

secara penuh dengan stiker kosong dan meng-encode kembali

informasi MICR code line yang benar di atasnya. Adapun

penggunaan stiker harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. ukuran stiker tidak melebihi ruang clear band dan dengan

ketebalan yang memadai sehingga tidak mengganggu

pembacaan MICR code line hasil koreksi oleh mesin baca

pilah;

b. stiker tidak diperkenankan digunakan untuk mengoreksi

kesalahan encode pada Dokumen Kliring.

B. DOKUMEN KLIRING

Dokumen Kliring merupakan dokumen kontrol dan berfungsi sebagai

alat bantu dalam proses perhitungan Kliring.

1. JENIS DOKUMEN KLIRING

Jenis Dokumen Kliring yang digunakan dalam kegiatan Kliring

adalah sebagai berikut:

a. Dalam Sistem Otomasi dan Elektronik adalah :

1) Bukti Penyerahan Warkat Debet - Kliring Penyerahan

(BPWD);

2) Bukti Penyerahan Warkat Kredit - Kliring

Penyerahan (BPWK);

3) Kartu …

13

3) Kartu Batch Warkat Debet (KBWD);

4) Kartu Batch Warkat Kredit (KBWK);

5) Bukti Penyerahan Rekaman Warkat - Kliring

Pengembalian (BPRWKP); dan

6) Lembar Substitusi.

b. Dalam Sistem Semi Otomasi adalah:

1) Bukti Rekaman Warkat Penyerahan - Kliring

Penyerahan (BRWPKP);

2) Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank

Penerima;

3) Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank

Pengirim;

4) Bukti Rekaman Warkat Tolakan Kliring

Pengembalian;

5) Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank

Penerima;

6) Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank

Pengirim; dan

7) Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong.

c. Dalam Sistem Manual adalah Daftar Warkat Kliring

Penyerahan/Pengembalian.

2. SPESIFIKASI TEKNIS DOKUMEN KLIRING

Spesifikasi teknis Dokumen Kliring yang akan digunakan dalam

penyelenggaraan Kliring secara Manual, Semi Otomasi, Otomasi

dan Elektronik diatur sebagai berikut:

a. Dokumen …

14

a. Dokumen Kliring Sistem Otomasi dan Elektronik

1) Spesifikasi teknis yang harus ada pada BPWD,

BPWK, KBWD dan KBWK

a) Kertas

Kertas yang digunakan harus memenuhi kualitas

CBS-1, yang sekurang-kurangnya memenuhi

standar sebagai berikut:

(1) berat kertas (gramatur) : 95 +/- 5 %

g/M2;

(2) ketebalan : 105 sampai dengan 135

micron; dan

(3) memuat tanda air (watermark) berupa

logo PPWDK;

b) Ukuran

Ukuran BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK

yang digunakan harus merupakan ukuran

seragam, yaitu panjang 7 (tujuh) inci dan lebar

2¾ (dua tiga per empat) inci;

c) Rancang Bangun

Untuk lebih memudahkan dalam pengenalan dan

pemeriksaan sandi atau informasi di dalam

BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK, rancang

bangun BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK

diatur sebagai berikut:

(1) nama …

15

(1) nama dan logo Bank

nama dan logo Bank harus dicetak lebih

jelas dan atau lebih besar daripada

cetakan lainnya pada BPWD, BPWK,

KBWD dan KBWK dimaksud dan

ditempatkan pada bagian kiri atas BPWD,

BPWK, KBWD dan KBWK.

Pencantuman logo dimaksud tidak

berlaku dalam hal Peserta tidak memiliki

logo;

(2) penulisan BPWD, BPWK, KBWD dan

KBWK

BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK

harus ditulis dalam bahasa Indonesia.

Tulisan BPWD, BPWK, KBWD dan

KBWK tersebut harus dicetak lebih jelas

dan atau lebih besar daripada tulisan pada

redaksi Dokumen Kliring dan

ditempatkan pada bagian atas BPWD,

BPWK, KBWD dan KBWK;

(3) penggunaan bahasa Indonesia pada

redaksi BPWD, BPWK, KBWD dan

KBWK

redaksi BPWD, BPWK, KBWD dan

KBWK harus ditulis dalam bahasa

Indonesia;

(4) nomor …

16

(4) nomor seri

nomor seri yang digunakan sebagai

sarana kontrol penggunaan BPWD,

BPWK, KBWD, dan KBWK harus

dicantumkan pada bagian kanan atas

BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK

dimaksud;

(5) nilai nominal

ruangan untuk menuliskan nilai nominal

harus cukup luas yang ditempatkan di

bagian kanan BPWD dan BPWK, di atas

ruangan untuk tanda tangan dan

pencantuman nama jelas petugas yang

menyerahkan, sehingga nilai nominal

pada BPWD dan BPWK dimaksud dapat

terlihat atau terbaca dengan jelas;

(6) tempat dan tanggal penerbitan

kolom penulisan tempat dan tanggal

penerbitan BPWD dan BPWK harus

disediakan pada BPWD dan BPWK;

(7) ruangan tanda tangan

ruangan untuk tanda tangan dan

pencantuman nama jelas petugas yang

menyerahkan harus disediakan dengan

cukup luas serta ditempatkan pada bagian

sebelah …

17

sebelah kanan bawah BPWD dan BPWK

di atas garis batas clear band;

(8) tinta

untuk mencetak MICR code line pada

bagian clear band BPWD, BPWK,

KBWD, dan KBWK, harus menggunakan

tinta MICR yang memenuhi standar ISO

1004:1995;

(9) clear band

clear band adalah ruang kosong dengan

ukuran seragam yang harus terdapat pada

bagian bawah BPWD, BPWK, KBWD,

dan KBWK dengan panjang sesuai

ukuran panjang BPWD, BPWK, KBWD

dan KBWK sebagaimana dimaksud dalam

butir 1).b) dan lebar 5/8 (lima per

delapan) inci diukur dari sisi bagian

paling bawah BPWD, BPWK, KBWD,

dan KBWK. Ruangan clear band tersebut

disediakan khusus untuk pencetakan

angka dan simbol MICR code line untuk

diproses dalam penyelenggaraan Kliring

dengan menggunakan sistem Otomasi

atau Elektronik;

(10) garis …

18

(10) garis batas clear band

pada clear band BPWD, BPWK, KBWD

dan KBWK sebagaimana dimaksud dalam

angka (9), harus terdapat batas clear

band dengan bagian lain dari BPWD,

BPWK, KBWD dan KBWK dimaksud

yang dapat berupa garis, huruf mikro

(micro text) atau perbedaan warna yang

membentuk garis pada posisi 5/8 (lima

perdelapan) inci dari bagian paling bawah

BPWD, BPWK, KBWD, dan KBWK;

(11) pembedaan warna

untuk membedakan BPWD, BPWK,

KBWD, dan KBWK dalam pengolahan di

Penyelenggara, maka pada bagian paling

atas:

(a) BPWD dan KBWD harus diberi

warna hijau; dan

(b) BPWK dan KBWK harus diberi

warna merah,

dengan ukuran panjang 7 (tujuh) inci dan

lebar 1 (satu) centimeter.

2) Spesifikasi teknis yang dapat ditambahkan pada

BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK (bersifat

fakultatif)

a) nama …

19

a) nama PPWDK

nama PPWDK dapat dicantumkan secara

vertikal pada sisi sebelah kiri atau kanan BPWD,

BPWK, KBWD, dan KBWK, atau secara

horisontal di bagian bawah BPWD, BPWK,

KBWD dan KBWK di atas garis batas clear

band;

b) disain sekuriti pada latar belakang

untuk meningkatkan keamanan BPWD, BPWK,

KBWD dan KBWK dari kemungkinan upaya

pemalsuan, disain sekuriti latar belakang

BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK dapat

menggunakan satu atau lebih fitur disain sekuriti

seperti guillosche, roschette, numismatic (line

relief) atau raster sekuriti lain seperti raster anti

fotokopi, micro text (huruf mikro), dan atau

hidden image;

c) tinta

(1) tinta sekuriti untuk mencetak latar

belakang BPWD, BPWK, KBWD dan

KBWK

untuk meningkatkan keamanan terhadap

kemungkinan adanya upaya pemalsuan,

pencetakan latar belakang BPWD,

BPWK, KBWD dan KBWK dapat

menggunakan satu atau lebih tinta

sekuriti …

20

sekuriti. Penggunaan tinta sekuriti

merupakan tinta tak tampak (invisible ink)

yang akan berpendar apabila disinari

dengan cahaya ultra violet, dan atau tinta

tampak (visible ink) yang ditempatkan

pada latar belakang BPWD, BPWK,

KBWD dan KBWK. Lokasi cetakan tinta

tak tampak (invisible ink) ditempatkan di

bagian Dokumen Kliring yang menurut

Peserta paling tepat, kecuali pada bagian

clear band;

(2) tinta penetrasi untuk nomor seri BPWD,

BPWK, KBWD, dan KBWK

untuk meningkatkan keamanan terhadap

upaya menipulasi terhadap nomor seri

(nomorator) BPWD, BPWK, KBWD, dan

KBWK, maka pencetakan nomor seri

(nomorator) BPWD, BPWK, KBWD, dan

KBWK dapat menggunakan tinta

penetrasi merah ber-fluorescent hijau atau

kuning.

3) Lembar Substitusi

Lembar Substitusi harus menggunakan kertas HVS

minimal 60 g/M2 warna putih, tanpa mencantumkan

logo dan nama Bank, dengan ukuran panjang 7 (tujuh)

inci dan lebar 2 ¾ (dua tiga per empat) inci.

4) BPRWKP …

21

4) BPRWKP

BPRWKP merupakan cetakan (print out) hasil

pengolahan rekaman Warkat melalui aplikasi sistem

Semi Otomasi yang digunakan untuk

penyelenggaraan Kliring Pengembalian pada sistem

Otomasi dan Elektronik. BPRWKP tersebut harus

dicetak pada kertas continuous form yang

menggunakan printer dot matrix dengan minimal

kualitas cetak sebesar 300 cps dibuat rangkap 2 (dua),

dengan lembar kedua menggunakan carbonized

paper.

b. Dokumen Kliring sistem Semi Otomasi

Dokumen Kliring yang digunakan pada penyelenggaraan

Kliring dengan menggunakan sistem Semi Otomasi harus

merupakan cetakan (print out) hasil pengolahan rekaman

Warkat melalui aplikasi sistem Semi Otomasi. Dokumen

Kliring tersebut harus dicetak pada kertas continuous form

yang menggunakan printer dot matrix dengan minimal

kualitas cetak sebesar 300 cps.

c. Dokumen Kliring sistem Manual

Dokumen Kliring berupa Daftar Warkat Kliring Penyerahan/

Pengembalian yang digunakan pada penyelenggaraan

Kliring dengan menggunakan sistem Manual harus

memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut:

1) Kertas …

22

1) Kertas

Kertas yang digunakan untuk lembar pertama adalah

jenis kertas HVS minimal 60 g/M2 warna putih,

sedangkan untuk lembar kedua dan ketiga

menggunakan carbonized paper.

2) Ukuran

Ukuran Dokumen Kliring yang digunakan yaitu

panjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter dan lebar

8 ½ (delapan setengah) centimeter.

3) Rancang Bangun

Rancang bangun Dokumen Kliring memuat hal-hal

sebagai berikut:

a) nama Bank

pada bagian atas Dokumen Kliring dicantumkan

nama Bank penerbit yang dicetak lebih jelas

dibandingkan cetakan lainnya dan ditempatkan

pada sudut kiri atas;

b) keterangan Daftar Warkat Kliring Penyerahan/

Pengembalian

pada bagian tengah atas Dokumen Kliring

tercantum keterangan Daftar Warkat Kliring

Penyerahan/ Pengembalian;

c) keterangan …

23

c) keterangan debet/kredit

keterangan Debet/Kredit dicantumkan di bawah

keterangan Daftar Warkat Kliring Penyerahan/

Pengembalian;

d) nilai nominal

ruangan nilai nominal pada Dokumen Kliring

dibuat cukup luas sehingga nilai nominal dapat

terlihat secara jelas;

e) tanda tangan dan nama jelas

ruangan untuk tanda tangan dan pencantuman

nama jelas petugas yang menyerahkan dan yang

menerima dibuat cukup luas dan ditempatkan di

bagian bawah dan bersebelahan;

d. Contoh rancang bangun Dokumen Kliring pada huruf a dan

huruf c adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4.a

sampai dengan Lampiran 4.g.

II. PENCETAKAN DAN PERSETUJUAN PENCETAKAN WARKAT DAN

DOKUMEN KLIRING, SERTA PELAPORAN PENCETAKAN

WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING KE BANK INDONESIA

A. PENCETAKAN WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING

1. Pencetakan Warkat yang digunakan untuk seluruh sistem kliring,

yaitu Manual, Semi Otomasi, Otomasi dan Elektronik wajib

dilakukan oleh perusahaan percetakan dokumen sekuriti (PPDS)

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai PPWDK.

./.

2. Pencetakan …

24

2. Pencetakan Dokumen Kliring (BPWD, BPWK, KBWD, dan

KBWK) untuk sistem Otomasi dan Elektronik wajib dilakukan

oleh PPWDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

B. PERSETUJUAN PENCETAKAN WARKAT DAN ATAU

DOKUMEN KLIRING OLEH BANK INDONESIA

1. Peserta wajib memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih

dahulu dari Bank Indonesia apabila akan melakukan pencetakan

Warkat dan atau Dokumen Kliring (BPWD, BPWK, KBWD dan

KBWK) untuk digunakan dalam penyelenggaraan Kliring, yang

merupakan pencetakan:

a. untuk pertama kalinya;

b. untuk perubahan atas disain dan atau rancang bangun

Warkat dan Dokumen Kliring (BPWD, BPWK, KBWD

dan KBWK) yang sebelumnya telah disetujui pencetakan

dan penggunaannya oleh Bank Indonesia, antara lain yang

meliputi perubahan sebagai berikut:

1) nama Peserta;

2) logo Peserta;

3) redaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada

penambahan tulisan sebagaimana dimaksud dalam

butir I.A.2.a.3).i);

4) disain gambar latar belakang;

5) komposisi warna; dan atau

6) disain sekuriti latar belakang.

c. pemesanan baru pada PPWDK yang berbeda.

2. Pengajuan …

25

2. Pengajuan permohonan persetujuan secara tertulis sebagaimana

dimaksud dalam angka 1, dilakukan oleh:

a. Kantor Pusat Bank Konvensional;

b. Kantor Pusat Bank Syariah;

c. Kantor Cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar

negeri;

d. Kantor Cabang Peserta yang berkedudukan di Jakarta

berdasarkan surat kuasa dari Kantor Pusat Peserta yang

berkedudukan di luar Jakarta;

e. UUS atau Kantor Pusat Bank Konvensional yang

membawahi UUS tersebut;

f. UUS atau Kantor Cabang dari suatu bank yang

berkedudukan di luar negeri yang membawahi UUS

tersebut.

3. Untuk mencegah adanya duplikasi pengajuan spesimen Warkat

dan Dokumen Kliring (BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK),

maka Kantor Pusat Peserta yang berkedudukan di luar Jakarta

yang telah memberikan surat kuasa kepada Kantor Cabang

Peserta yang berkedudukan di Jakarta sebagaimana dimaksud

dalam butir 2.d, tidak dapat lagi mengajukan permohonan

pencetakan Warkat dan atau Dokumen Kliring (BPWD, BPWK,

KBWD dan KBWK) kepada Bank Indonesia yang mewilayahi

kecuali telah terdapat pencabutan surat kuasa tersebut secara

tertulis.

4. Spesimen Warkat Cek dan atau Bilyet Giro Peserta yang

sebelumnya telah disetujui pencetakan dan penggunaannya oleh

Bank …

26

Bank Indonesia dan hanya mengalami perubahan atas rancang

bangun Warkat berupa penambahan informasi personalisasi

nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2.b.2), maka

atas penambahan informasi dimaksud, Peserta yang

bersangkutan dapat langsung melakukan pemesanan dan

pencetakan Warkat Cek dan atau Bilyet Giro dimaksud pada

PPWDK sesuai dengan kebutuhannya, tanpa perlu memperoleh

persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

C. PERSYARATAN DAN TATA CARA BAGI PESERTA UNTUK

MEMPEROLEH PERSETUJUAN PENCETAKAN WARKAT DAN

ATAU DOKUMEN KLIRING

Untuk memperoleh persetujuan atas pencetakan Warkat dan atau

Dokumen Kliring (BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK) sebagaimana

dimaksud dalam butir B.1, Peserta harus melakukan hal-hal sebagai

berikut:

1. Menyampaikan surat permohonan persetujuan pencetakan

Warkat dan atau Dokumen Kliring kepada Bank Indonesia yang

mewilayahi sesuai contoh dalam Lampiran 5.a, yang sekurang-

kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

a. jenis Warkat dan atau Dokumen Kliring yang akan dicetak

pada PPWDK. Dalam hal jenis Warkat yang akan dicetak

tersebut merupakan cek yang penggunaannya dalam Kliring

belum disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam butir I.A.1.a, maka permohonan persetujuan atas

penggunaan cek dimaksud harus dinyatakan secara jelas

dalam surat permohonan;

b. nama …

./.

27

b. nama PPWDK yang akan mencetak Warkat dan atau

Dokumen Kliring; dan

c. alamat khusus Peserta untuk penyampaian surat balasan dari

Bank Indonesia yang mewilayahi mengenai persetujuan atau

penolakan atas permohonan persetujuan pencetakan Warkat

dan atau Dokumen Kliring Peserta, dalam hal alamat khusus

Peserta dimaksud berbeda dengan alamat surat-menyurat

Peserta yang tercantum dalam header atau footer surat

permohonan Peserta.

2. Menyampaikan dokumen-dokumen tertentu sebagai lampiran

surat permohonan persetujuan pencetakan Warkat dan atau

Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1, yang

terdiri atas :

a. spesimen Warkat dan atau Dokumen Kliring sebanyak 135

(seratus tiga puluh lima) lembar untuk masing-masing jenis

Warkat dan Dokumen Kliring yang akan dicetak, dengan

ketentuan sebagai berikut:

1) seluruh spesimen Warkat dan atau Dokumen Kliring

harus memenuhi ketentuan spesifikasi teknis Warkat

dan Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam

butir I.A.2 dan butir I.B.2;

2) seluruh spesimen Warkat dan atau Dokumen Kliring

harus dibubuhi tambahan tulisan “spesimen”,

”specimen”, ”speciment”, ”cetak coba” atau tulisan

lain yang sejenis, dengan ukuran tulisan yang relatif

besar dan menggunakan warna yang tegas/terang.

Tulisan tersebut ditulis pada bagian depan Warkat dan atau …

28

atau Dokumen Kliring, sehingga mudah dibedakan

dengan Warkat dan atau Dokumen Kliring yang

bukan merupakan spesimen Warkat dan Dokumen

Kliring;

3) seluruh lembar spesimen Warkat harus telah

dipisahkan dari lembar pertinggal sebagaimana

dimaksud dalam butir I.A.2.a.8);

4) khusus untuk spesimen Warkat berupa Cek dan Bilyet

Giro, spesimen Warkat dimaksud harus memenuhi

ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan Bilyet

Giro sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.1.a dan

butir I.A.1.b, khususnya terkait dengan pemenuhan

persyaratan formal atas Cek dan Bilyet Giro serta

ketentuan mengenai tata cara penulisan Warkat dan

Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam

angka III;

5) apabila spesimen Warkat dan Dokumen Kliring akan

digunakan oleh Peserta dalam sistem Kliring Otomasi

dan atau Elektronik maka :

a. khusus pada bagian depan dari 5 (lima) lembar

spesimen Warkat sebagaimana dimaksud dalam

angka 1), dapat ditambahkan informasi dummy

dalam bentuk tulisan yang antara lain mencakup

nama penerima, jumlah nominal dalam angka

dan huruf, tempat dan tanggal penerbitan/

penarikan, tanda tangan serta nama jelas

penandatangan …

29

penandatangan untuk dilakukan uji reproduksi

spesimen Warkat dalam bentuk image.

b. pada clear band spesimen Warkat dan atau

Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam

angka 1) harus dibubuhi informasi MICR code line

guna diuji dengan mesin baca pilah

Penyelenggara.

c. pencantuman informasi MICR code line

sebagaimana dimaksud dalam huruf b) harus

dilakukan sesuai dengan tata cara pencantuman

MICR code line sebagaimana diatur dalam

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai Penyelenggaraan Kliring secara

Otomasi dan Elektronik, dengan pedoman

tambahan sebagai berikut:

(1) Spesimen Warkat

(a) Kolom Nomor Seri, diisi dengan

data dummy yang bukan angka

“000000” (6 (enam) digit);

(b) Kolom Sandi Peserta untuk semua

jenis Warkat, diisi dengan sandi

khusus pengujian Warkat dan

Dokumen Kliring yaitu 888 9993

(7 (tujuh) digit);

(c) Kolom Nomor Rekening, diisi

dengan data dummy yang bukan

angka …

30

angka “0000000000” (10 (sepuluh)

digit);

(d) Kolom Sandi Transaksi, diisi dengan

sandi transaksi yang sesuai dengan

jenis Warkat, yaitu:

i. 00 sampai dengan 09 untuk

Cek (2 (dua) digit);

ii. 10 sampai dengan 19 untuk

Bilyet Giro (2 (dua) digit);

iii. 20 sampai dengan 29 untuk

WBUT (2 (dua) digit);

iv. 30 sampai dengan 39 untuk

SBPT (2 (dua) digit);

v. 40 sampai dengan 49 untuk

Nota Debet (2 (dua) digit);

vi. 50 sampai dengan 59 untuk

Nota Kredit (2 (dua) digit).

(e) Kolom Nilai Nominal, diisi dengan

data dummy yang bukan angka

“00000000000000” (14 (empat

belas) digit). Khusus untuk nilai

nominal Warkat Nota Debet diisi

data dummy dengan nilai nominal

paling banyak Rp 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah). Sedangkan

untuk nilai nominal Warkat Nota

Kredit diisi dengan data dummy

yang …

31

yang bukan angka

“00000000000000” (14 (empat

belas) digit) dengan nilai nominal

paling banyak disesuaikan dengan

ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai batasan nilai

nominal Warkat Kliring.

(2) Spesimen Dokumen Kliring

(a) Kolom Nomor Seri, diisi dengan

sandi khusus pengujian Warkat dan

Dokumen Kliring yaitu 888 9993

(7 (tujuh) digit), dengan tata cara

pengisian yang berbeda dengan tata

cara pengisian Nomor Seri pada

spesimen Warkat, yaitu 3 (tiga) digit

pertama diisi dengan angka “000”

dan 3 (tiga) digit terakhir diisi

dengan angka “888”. Dengan

demikian, kolom Nomor Seri pada

Dokumen Kliring dimaksud diisi

dengan data “000888”;

(b) Kolom Sandi Peserta, diisi dengan

tata cara yang berbeda dengan tata

cara pengisian Sandi Peserta pada

spesimen Warkat, yaitu 3 (tiga)

digit pertama diisi dengan angka

“999” dan 4 (empat) digit terakhir

diisi …

32

diisi dengan angka “9999”. Dengan

demikian, kolom Sandi Peserta pada

spesimen Dokumen Kliring

dimaksud diisi dengan data “999

9999”;

(c) Kolom Nomor Rekening, tidak

perlu dilakukan pengisian (dibiarkan

kosong);

(d) Kolom Sandi Transaksi, diisi dengan

angka “60” (2 (dua) digit) untuk

BPWD, angka “61” (2 (dua) digit)

untuk BPWK, dan angka “96” (2

(dua) digit) untuk KBWD/KBWK;

(e) Kolom Nilai Nominal Warkat, diisi

dengan data dummy yang bukan

angka “00000000000000” (14

(empat belas) digit).

b. Surat pernyataan dari PPWDK sesuai contoh dalam

Lampiran 5.b, yang menerangkan informasi sebagai berikut:

1) bahwa kertas CBS-1 yang digunakan untuk mencetak

Warkat dan Dokumen Kliring, merupakan kertas

CBS-1 yang telah diuji di Balai Besar Pulp dan

Kertas-Bandung (BBP&K) serta telah disetujui oleh

Bank Indonesia; dan atau

./.

2) penjelasan …

33

2) penjelasan atas spesifikasi fitur disain sekuriti pada

latar belakang yang digunakan dalam Warkat dan atau

Dokumen Kliring, serta lokasi penempatan fitur

disain sekuriti tersebut (bila ada).

c. Surat pemberian kuasa dari pimpinan Kantor Pusat Peserta

yang berkedudukan di luar Jakarta kepada Kantor Cabang

Peserta yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal surat

permohonan persetujuan diajukan oleh Kantor Cabang

Peserta yang berkedudukan di Jakarta sebagaimana dimaksud

dalam butir B.2.d.

3. Spesimen Warkat dan atau Dokumen Kliring sebagaimana

dimaksud dalam butir 2.a.1) yang telah diisi sandi MICR

sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a.5).c), harus memenuhi

syarat pengujian dengan mesin baca pilah, sebagai berikut:

a. tingkat penolakan Warkat dan atau Dokumen Kliring

(KBWD dan atau KBWK) paling tinggi sampai dengan 2%

(dua perseratus); dan

b. reproduksi spesimen Warkat sebagaimana dimaksud dalam

butir 2.a.5).a) yang telah diambil rekaman gambarnya

menunjukkan hasil yang baik yaitu tulisan pada reproduksi

Warkat dapat terlihat cukup jelas.

D. PERSETUJUAN PENGGUNAAN DAN PENCETAKAN WARKAT

DAN DOKUMEN KLIRING OLEH BANK INDONESIA

Hasil penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan surat

permohonan serta spesimen Warkat dan Dokumen Kliring (BPWD,

BPWK, KBWD dan KBWK) sebagaimana dimaksud dalam butir C.1,

butir …

34

butir C.2 dan butir C.3, diberitahukan kepada Peserta yang

mengajukan permohonan (Peserta pemohon) sebagaimana dimaksud

dalam butir B.2, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan mengenai hasil penelitian dan pengujian

disampaikan dengan menggunakan surat tertulis paling lambat

21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat permohonan

persetujuan pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring beserta

lampirannya sebagaimana dimaksud dalam butir C.1 dan butir

C.2 diterima secara lengkap dan benar oleh Bank Indonesia yang

mewilayahi;

2. Surat tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat

berupa:

a. Surat penolakan, dalam hal surat permohonan persetujuan

pencetakan Warkat dan atau Dokumen Kliring serta

lampirannya sebagaimana dimaksud dalam butir C.1 dan

butir C.2 yang diteliti dan diuji tersebut, tidak memenuhi

salah satu atau lebih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

butir C.1, butir C.2 dan butir C.3. Berkenaan dengan hal ini,

selanjutnya Bank Indonesia yang mewilayahi menyampaikan

surat penolakan dan mengembalikan seluruh spesimen

Warkat dan atau Dokumen Kliring dimaksud kepada Peserta

pemohon untuk diperbaiki/diperbaharui. Peserta pemohon

kemudian dapat menyampaikan kembali surat permohonan

kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dengan

melampirkan spesimen Warkat dan atau Dokumen Kliring

yang telah diperbaiki/diperbaharui;

b. Surat …

35

b. Surat persetujuan, dalam hal surat permohonan persetujuan

pencetakan Warkat dan atau Dokumen Kliring serta

lampirannya sebagaimana dimaksud dalam butir C.1 dan

butir C.2 yang diteliti dan diuji tersebut telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1, butir C.2

dan butir C.3. Berkenaan dengan hal ini, selanjutnya Bank

Indonesia yang mewilayahi menyampaikan surat

persetujuan kepada Peserta pemohon yang bersangkutan

untuk dapat melakukan pencetakan Warkat dan atau

Dokumen Kliring sesuai kebutuhan untuk dipergunakan

dalam kegiatan Kliring, dengan dilampiri sebanyak 3 (tiga)

lembar dari masing-masing spesimen Warkat dan atau

Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a

yang telah diuji dengan hasil baik. Adapun sebanyak 132

(seratus tiga puluh dua) lembar sisa masing-masing

spesimen Warkat dan atau Dokumen Kliring digunakan oleh

Bank Indonesia yang mewilayahi sebagai arsip dan

didistribusikan ke seluruh kantor Bank Indonesia (termasuk

Kantor Pusat Bank Indonesia) dan Penyelenggara di daerah

yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia lainnya untuk

digunakan sebagai arsip.

3. Dalam penyelenggaraan Kliring, Peserta wajib menggunakan

Warkat dan atau Dokumen Kliring yang dicetak pada PPWDK

berdasarkan surat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam butir 2.b.

E. PELAPORAN …

36

E. PELAPORAN PENCETAKAN WARKAT DAN DOKUMEN

KLIRING.

1. Kantor Pusat Peserta dan Kantor Cabang Peserta dari suatu Bank

yang berkedudukan di luar negeri, setiap periode 1 (satu) tahun

wajib menyampaikan laporan tahunan tertulis dengan

menggunakan surat tertulis kepada Kantor Pusat Bank Indonesia

mengenai Warkat dan atau Dokumen Kliring (BPWD, BPWK,

KBWD dan KBWK) yang telah dicetak oleh PPWDK (ditandai

dengan adanya delivery order dari PPWDK) pada periode

1 (satu) tahun sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. laporan tahunan wajib memuat :

1) nama Bank;

2) periode laporan;

3) tanggal pemesanan;

4) nama PPWDK;

5) tanggal pengiriman; dan

6) jenis dan jumlah lembar Warkat dan atau Dokumen

Kliring yang telah dicetak oleh PPWDK selama

periode 1 (satu) tahun sebelumnya, dengan contoh

format sesuai dengan Lampiran 6;

b. dalam hal pada kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana

dimaksud dalam angka 1, Kantor Pusat Peserta atau Kantor

Cabang Peserta dari suatu Bank yang berkedudukan di luar

negeri tidak melakukan pencetakan Warkat dan atau

Dokumen Kliring maka Kantor Pusat Peserta atau dan

Kantor Cabang Peserta dari suatu Bank yang berkedudukan

di luar negeri yang bersangkutan tetap diwajibkan

./.

menyampaikan …

37

menyampaikan laporan pencetakan Warkat dan atau

Dokumen Kliring dengan keterangan ‘Nihil’ pada laporan

tahunan sesuai dengan format Lampiran 7;

c. penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 dilakukan paling lambat pada tanggal 25 Januari

tahun berikutnya. Dalam hal tanggal 25 tersebut di atas

adalah hari libur maka batas waktu pelaporan tersebut

dihitung pada tanggal hari kerja berikutnya;

d. penyampaian laporan tersebut ditujukan kepada :

Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem

Pembayaran, Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran,

dengan alamat :

Bank Indonesia

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran

Gedung D, Lantai 9

Jl. MH. Thamrin No. 2

Jakarta 10110;

2. Dalam hal Kantor Pusat Peserta sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank

Indonesia, maka Kantor Pusat Peserta tersebut wajib

menyampaikan tembusan surat dan laporan tertulis sebagaimana

dimaksud dalam angka 1 kepada kantor Bank Indonesia yang

mewilayahi.

F. BANK …

./.

38

F. BANK INDONESIA YANG MEWILAYAHI

Bank Indonesia yang mewilayahi sebagaimana dimaksud dalam butir

B.3, huruf C, huruf D dan huruf E adalah :

1. Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem

Pembayaran - Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran (Bagian

PwSP), untuk Peserta yang:

a. Kantor Pusatnya berkedudukan di wilayah DKI Jakarta

Raya, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor,

Karawang dan Bekasi; atau

b. Kantor Pusatnya berkedudukan di luar wilayah Kantor Pusat

Bank Indonesia, namun telah memberikan surat kuasa kepada

Kantor cabangnya yang berkedudukan di Jakarta

sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.d;

dengan alamat surat sebagaimana dimaksud dalam butir E.1.d.

2. Kantor Bank Indonesia setempat, untuk Peserta yang Kantor

Pusatnya berkedudukan di luar wilayah Kantor Pusat Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.

G. KETENTUAN KHUSUS MENGENAI PERUBAHAN NAMA

PESERTA

Berkenaan dengan permohonan pencetakan Warkat dan Dokumen

Kliring (BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK) yang disebabkan oleh

adanya perubahan nama Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir

B.1.b.1), berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi Peserta yang berubah nama baik karena merger, konsolidasi

atau karena sebab lainnya, Peserta yang bersangkutan harus

memberitahukan …

39

memberitahukan perubahan nama tersebut dengan menggunakan

surat tertulis kepada Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat

Akunting dan Sistem Pembayaran - Bagian Pengawasan Sistem

Pembayaran dengan alamat surat sebagaimana dimaksud dalam

butir E.1.d paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung

sejak tanggal perubahan nama Peserta dimaksud disetujui oleh

Bank Indonesia. Surat pemberitahuan perubahan nama tersebut

memuat informasi sebagai berikut:

a. jumlah Warkat dan Dokumen Kliring lama yang masih

tersedia pada Peserta;

b. perkiraan lamanya waktu untuk menghabiskan persediaan

Warkat dan Dokumen Kliring lama sebagaimana dimaksud

dalam huruf a; dan

c. rencana waktu pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring

dengan nama Peserta yang baru.

2. Peserta yang berubah nama sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 harus mengajukan permohonan persetujuan pencetakan

Warkat dan Dokumen Kliring dengan nama Peserta yang baru

paling lambat sebelum Warkat dan Dokumen Kliring lama

diperkirakan habis, dengan persyaratan dan tata cara pengajuan

permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C.

3. Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak

melakukan pencetakan seluruh Warkat dan atau Dokumen

Kliring dengan nama Peserta yang baru secara sekaligus pada

saat yang sama, pengajuan surat permohonan persetujuan

pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring dimaksud dapat

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan jenis Warkat dan

atau …

40

atau Dokumen Kliring yang dicetaknya, dengan tetap

memperhatikan ketersediaan Warkat dan Dokumen Kliring

sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a).

4. Warkat dan atau Dokumen Kliring dengan nama Peserta yang

lama masih dapat dipergunakan dalam Kliring sampai persediaan

Warkat dan atau Dokumen Kliring lama tersebut habis, dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. untuk Warkat dan Dokumen Kliring Peserta lama yang

masih terdapat pada tata usaha Peserta, maka Peserta yang

bersangkutan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) memperhatikan aspek risiko keamanan dan risiko

reputasi (corporate image) serta aspek kepercayaan

nasabah, terkait dengan rencana penggunaan Warkat

dan atau Dokumen Kliring lama dimaksud;

2) mencoret nama Peserta yang lama dan menambahkan

tulisan nama Peserta yang baru dengan menggunakan

ketikan, stempel atau dengan cara-cara sejenis

lainnya;

3) khusus untuk perubahan nama Peserta yang diikuti

dengan perubahan sandi Peserta, maka:

a. dalam penyelenggaraan Kliring dengan sistem

Otomasi dan Elektronik, dalam hal terdapat

Warkat Peserta lama yang kolom sandi

Pesertanya telah terlanjur di-encode dengan

menggunakan sandi MICR code line Peserta

yang lama, maka sandi Peserta lama dalam

bentuk…

41

bentuk MICR code line dimaksud harus

disesuaikan menjadi sandi MICR code line

Peserta yang baru dengan menggunakan stiker

sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.3 paling

lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

tanggal efektif perubahan nama Peserta

dikeluarkan Penyelenggara untuk Kantor Pusat

Peserta atau atau Kantor Cabang dari suatu

Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di

luar negeri tersebut; dan

b. dalam penyelenggaraan Kliring dengan sistem

Manual dan Semi Otomasi, penyesuaian sandi

Peserta baik pada Penyelenggara maupun

seluruh Peserta Kliring dilakukan pada tanggal

yang sama dengan tanggal efektif perubahan

nama Peserta sebagai Peserta Kliring.

b. Untuk Warkat berupa Cek, Bilyet Giro, WBUT dan SBPT

dengan nama Peserta lama yang telah beredar di masyarakat

dan perubahan nama Peserta tersebut diikuti pula dengan

perubahan sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir

a.3), maka Peserta penerima yang bermaksud melakukan

penagihan Cek, Bilyet Giro, WBUT dan SBPT dimaksud

dalam penyelenggaraan Kliring, harus menyesuaikan sandi

Peserta lama menjadi sandi Peserta baru dengan

menggunakan stiker sebagaimana dimaksud dalam

butir I.A.3.

III. TATA …

42

III. TATA CARA PENULISAN WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING

Untuk memperlancar proses penyelenggaraan Kliring baik di

Penyelenggara maupun di Peserta dan menjamin pemenuhan ketentuan

hukum yang berlaku atas Warkat-Warkat yang dikliringkan khususnya

untuk Cek, Bilyet Giro dan WBUT, serta dalam rangka mengurangi risiko

pemalsuan Warkat dan Dokumen Kliring (BPWD, BPWK, KBWD dan

KBWK), maka dalam penulisan Warkat dan Dokumen Kliring tersebut

perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. WARKAT

1. Warkat dinyatakan dalam mata uang rupiah;

2. Pencantuman nilai nominal Warkat dalam mata uang rupiah

ditulis secara lengkap dengan angka dan huruf dalam bahasa

Indonesia atau bahasa Inggris.

3. Penulisan nilai nominal dalam angka dan huruf serta pengisian

redaksional Wakat dilakukan dengan menggunakan huruf latin,

kecuali untuk tanda tangan.

4. Penulisan dan atau penandatanganan Cek dan Bilyet Giro

hendaknya menggunakan alat tulis atau sarana yang:

a. tidak menyebabkan kerusakan pada Warkat tersebut dan

atau menyebabkan tulisan dalam Cek dan Bilyet Giro sulit

terbaca dengan jelas; dan atau

b. tidak mudah diubah.

5. Tambahan penulisan nilai nominal dengan peralatan apapun yang

dimaksudkan untuk memperjelas nilai nominal baik dalam angka

dan huruf misalnya dengan menggunakan peralatan tertentu

seperti cheque-writer (protectograph) dianggap tidak ada,

karena …

43

karena hasilnya dapat menimbulkan bermacam-macam

penafsiran, misalnya perbedaan penafsiran dalam hal angka dan

huruf yang ditulis oleh penarik berbeda dengan cheque-writer

(protectograph).

6. Penulisan Cek, Bilyet Giro, dan Warkat lainnya disarankan

untuk tidak diperjelas dengan menggunakan fluorescent pen

karena akan menimbulkan kesulitan untuk mendeteksi apabila

terjadi perubahan penulisan. Di samping itu, penggunaan alat

tersebut pada angka rupiah dapat menimbulkan cahaya sehingga

akan menyulitkan penelitian dalam hal terjadi perubahan nilai

nominal. Dalam hal masih terdapat Warkat yang menggunakan

fluorescent pen maka sebelum Peserta melakukan pembayaran

hendaknya terlebih dahulu menghubungi nasabah yang

bersangkutan untuk konfirmasi.

B. DOKUMEN KLIRING

1. Penulisan Dokumen Kliring pada penyelenggaraan Kliring

dengan menggunakan sistem Elektronik, Otomasi dan Manual

mengacu pada cara penulisan Warkat sebagaimana dimaksud

dalam huruf A, kecuali butir A.2 dan butir A.3 dimana dalam

Dokumen Kliring nilai nominal yang ditulis adalah hanya berupa

angka saja.

2. Penulisan Dokumen Kliring pada penyelenggaraan Kliring

dengan menggunakan sistem Semi Otomasi merupakan cetakan

(print out) hasil pengolahan rekaman Warkat melalui aplikasi

sistem Semi Otomasi.

IV. PENETAPAN …

44

IV. PENETAPAN PERUSAHAAN PERCETAKAN WARKAT DAN

DOKUMEN KLIRING

Perusahaan percetakan dokumen sekuriti (PPDS) yang bermaksud untuk

menjadi PPWDK, harus dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu

dari Bank Indonesia.

A. PERSYARATAN

PPDS yang dapat memperoleh penetapan dari Bank Indonesia untuk

melakukan pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring (BPWD,

BPWK, KBWD dan KBWK) harus memenuhi sekurang-kurangnya

persyaratan sebagai berikut:

1. mempunyai izin operasional yang masih berlaku sebagai PPDS

yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

2. mempunyai rencana kerja (business plan) terkait dengan

pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring;

3. mempunyai kertas CBS-1 dengan spesifikasi teknis kertas

sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2.a.1) dan butir

I.B.2.a.1).a);

4. mempunyai laporan hasil uji atas kertas CBS-1 sebagaimana

dimaksud dalam angka 3, dari Balai Besar Pulp dan Kertas –

Bandung (BBP&K);

5. mempunyai mesin disain sekuriti, mesin cetak sekuriti, mesin

cetak penomoran untuk mencetak MICR code line dan mesin

pembaca MICR yang dapat berfungsi dengan baik;

6. mampu mencetak seluruh jenis Warkat sebagaimana dimaksud

dalam butir I.A.1 dan Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud

dalam …

45

dalam butir I.B.1.a.1) sampai dengan butir I.B.1.a.4) dengan

kertas CBS-1 sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan

menggunakan mesin-mesin sebagaimana dimaksud dalam

angka 5.

B. TATA CARA PENETAPAN

1. Untuk memperoleh penetapan dari Bank Indonesia agar dapat

mencetak Warkat dan Dokumen Kliring (BPWD, BPWK,

KBWD dan KBWK), PPDS harus mengajukan surat

permohonan menjadi PPWDK secara tertulis kepada Kantor

Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem

Pembayaran, Jl. M.H. Thamrin No. 2 - Jakarta 10110, dengan

melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. fotokopi izin operasional sebagai PPDS yang masih berlaku

dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

butir A.1, yang telah mendapatkan pernyataan dari Notaris

bahwa fotokopi izin operasional tersebut sesuai dengan asli

dokumen yang diperlihatkan PPDS kepada Notaris;

b. fotokopi anggaran dasar PPDS beserta perubahan-

perubahannya, yang telah mendapatkan pernyataan dari

Notaris bahwa fotokopi anggaran dasar PPDS tersebut sesuai

dengan asli dokumen yang diperlihatkan PPDS kepada

Notaris;

c. rencana kerja (business plan) yang terkait dengan pencetakan

Warkat dan Dokumen Kliring;

d. daftar …

46

d. daftar mesin dan atau peralatan untuk mencetak Warkat dan

Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam butir A.5

dengan menyebutkan kapasitas mesin dimaksud;

e. fotokopi laporan hasil uji kertas CBS-1 milik PPDS dari

BBP&K sebagaimana dimaksud dalam butir A.4, yang telah

mendapatkan pernyataan fotokopi sesuai dengan aslinya dari

BBP&K atau Notaris, yang memuat informasi mengenai

spesifikasi kertas sebagaimana dimaksud dalam butir

I.A.2.a.1) atau butir I.B.2.a.1)a);

f. spesimen kertas CBS-1 milik PPDS sebagaimana dimaksud

dalam butir A.3 yang telah memiliki laporan hasil uji kertas

CBS-1 dari BBP&K sebagaimana dimaksud dalam butir A.4,

masing-masing dengan ukuran :

1) 20 cm x 20 cm sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang

pada bagian depannya harus telah diberi stempel atau

cetakan nama PPDS yang bersangkutan; dan

2) 7 (tujuh) inci x 2¾ (dua tiga per empat) inci sebanyak

135 (seratus tiga puluh lima) lembar yang pada bagian

depannya telah diberi stempel atau cetakan nama

PPDS yang bersangkutan dan MICR code line sesuai

dengan tata cara pencantuman MICR code line

sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.2.a.5).c).

Khusus untuk pengisian kolom sandi transaksi,

Peserta dapat menggunakan salah satu sandi transaksi

yang ada, yaitu 00 (Cek), 10 (Bilyet Giro), 20

(WBUT), 30 (SBPT), 40 (Nota Debet) atau 50 (nota

Kredit).

2. Setelah …

47

2. Setelah surat permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud

dalam butir 1.a sampai dengan butir 1.f diterima secara lengkap,

Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan

Sistem Pembayaran melakukan :

a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dan

kesesuaian dokumen-dokumen Peserta sebagaimana

dimaksud dalam angka 1;

b. pengujian spesimen kertas CBS-1 sebagaimana dimaksud

dalam butir 1.f.2) pada mesin baca pilah Bank Indonesia.

Spesimen kertas CBS-1 dianggap memenuhi syarat

pengujian dengan mesin baca pilah apabila tingkat

penolakan (tingkat reject) spesimen kertas CBS-1 paling

tinggi sampai dengan 2% (dua perseratus). Dalam hal

tingkat penolakan hasil pengujian spesimen kertas CBS-1

dimaksud pada mesin baca pilah menunjukkan tingkat

penolakan spesimen yang lebih tinggi dari 2% (dua per

seratus), PPDS dimaksud berdasarkan surat pemberitahuan

tertulis dari Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat

Akunting dan Sistem Pembayaran dapat diberikan

kesempatan untuk menyampaikan kembali spesimen kertas

CBS-1 yang telah diperbaiki kepada Kantor Pusat Bank

Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

untuk dilakukan pengujian kembali dengan mesin baca

pilah; dan

c. melakukan pemeriksaan langsung (on site supervision) ke

PPDS yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas

kebenaran dokumen-dokumen Peserta sebagaimana

dimaksud …

48

dimaksud dalam huruf a, apabila spesimen kertas CBS-1

yang disampaikan PPDS telah memenuhi syarat pengujian

dengan mesin baca pilah sebagaimana dimaksud dalam

huruf

3. Dalam hal kegiatan pemeriksaan administratif dokumen,

pengujian kertas CBS-1 dan pemeriksaan langsung sebagaimana

dimaksud dalam angka 2 telah dilakukan, Bank Indonesia c.q.

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran akan melakukan :

a. penolakan, apabila hasil kegiatan pemeriksaan administratif

dokumen, pengujian kertas CBS-1 dan atau pemeriksaan

langsung menunjukkan hasil yang tidak baik atau tidak

memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditetapkan

Bank Indonesia. Selanjutnya Kantor Pusat Bank Indonesia

c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan

penolakan, dengan disertai pengembalian seluruh lampiran

sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada PPDS yang

bersangkutan untuk dapat diperbaiki dan atau dilengkapi.

Terhadap penolakan dimaksud, PPDS yang bersangkutan,

dapat mengajukan kembali surat permohonan izin

operasional beserta lampirannya yang telah diperbaiki atau

dilengkapi kepada Kantor Pusat Bank Indonesia c.q.

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, dengan

mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1;

atau

b. persetujuan, apabila hasil kegiatan pemeriksaan administrasi

dokumen, pengujian kertas CBS-1 dan pemeriksaan langsung

sebagaimana …

49

sebagaimana dimaksud dalam angka 2 menunjukkan hasil

baik atau memenuhi keseluruhan persyaratan yang ditetapkan

Bank Indonesia.

4. Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 disetujui oleh Kantor Pusat Bank Indonesia c.q.

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran sebagaimana

dimaksud dalam butir 3.b, persetujuan tersebut dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran menerbitkan

Keputusan yang berisi penetapan PPDS dimaksud sebagai

PPWDK;

b. menyampaikan surat pemberitahuan penetapan sebagai

PPWDK disertai asli Keputusan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a kepada PPWDK yang bersangkutan;

c. menyampaikan surat pemberitahuan penetapan sebagai

PPWDK disertai tembusan Keputusan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a kepada instansi yang berwenang

memberikan izin operasional kepada PPDS;

d. mengumumkan penetapan PPWDK sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dengan menggunakan Pengumuman Bank

Indonesia kepada seluruh Kantor Pusat Peserta, Kantor

Cabang Peserta dari Bank yang berkedudukan di luar negeri

dan PPWDK lainnya di seluruh Indonesia.

5. Pemberian surat penolakan atau Keputusan persetujuan kepada

PPDS untuk mencetak Warkat dan Dokumen Kliring

sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a dan butir 3.b, dilakukan

Bank …

50

Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak

tanggal pemeriksaan langsung ke PPDS yang bersangkutan

sebagaimana dimaksud dalam butir 2.c.

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERCETAKAN WARKAT DAN

DOKUMEN KLIRING

Dalam melakukan pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring (BPWD,

BPWK, KBWD dan KBWK), PPWDK wajib :

1. menerima pesanan pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring hanya

dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.2;

2. melaksanakan sendiri segala pekerjaan yang berkaitan dengan

pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring (prinsip Do It

Yourself/Under One Roof) atau tidak mensubkontrakkan atau

mengalihkan pekerjaan pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring

tersebut kepada PPWDK lain, atau menerima pengalihan pekerjaan

dari PPWDK lain;

3. mencetak Warkat dan Dokumen Kliring sesuai dengan spesifikasi

teknis yang ditetapkan dalam butir I.A.2 dan butir I.B.2;

4. melakukan pengujian ke BBP&K atas setiap kertas CBS-1

sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2.a.1) dan butir I.B.2.a.1)a)

yang akan digunakan untuk mencetak Warkat dan Dokumen Kliring

Peserta yang merupakan:

a. kertas CBS-1 baru yang akan digunakan untuk mencetak Warkat

dan Dokumen Kliring Peserta untuk pertama kalinya; atau

b. kertas …

51

b. kertas CBS-1 yang telah disetujui oleh Bank Indonesia dan

mengalami perubahan atau penggantian yang berupa perubahan

atau penggantian:

1) produsen kertas CBS-1;

2) tanda air (water mark) logo PPWDK yang bersangkutan;

dan atau

3) ketentuan Bank Indonesia yang mengubah spesifikasi teknis

kertas CBS-1.

5. melaporkan hasil pengujian kertas CBS-1 sebagaimana dimaksud

dalam angka 4 yang telah memenuhi standar Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2.a.1) atau butir I.B.2.a.1)a)

kepada Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan

Sistem Pembayaran dengan menggunakan surat tertulis paling lambat

30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat BBP&K kepada

PPWDK yang bersangkutan perihal hasil pengujian kertas CBS-1,

dengan melampirkan:

a. fotokopi laporan hasil uji kertas CBS-1 baru dari BBP&K, yang

telah mendapatkan pernyataan dari Notaris bahwa fotokopi

laporan tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diperlihatkan

kepada Notaris atau yang telah mendapatkan pernyataan sesuai

aslinya oleh BBP&K, yang memuat informasi mengenai

spesifikasi kertas sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2.a.1)

atau butir I.B.2.a.1)a);

b. spesimen kertas CBS-1 yang diuji oleh BBP&K sebagaimana

dimaksud dalam angka 4 dan telah memiliki laporan hasil uji

kertas …

52

kertas CBS-1 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masing-

masing dengan ukuran :

1) 20 cm x 20 cm sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang telah

dibubuhi stempel PPWDK; dan

2) 7 (tujuh) inci x 2¾ (dua tiga per empat) inci sebanyak 135

(seratus tiga puluh lima) lembar yang telah dibubuhi stempel

PPWDK dan MICR code line sesuai dengan tata cara

pencantuman informasi MICR code line sebagaimana

dimaksud dalam butir II.C.2.a.5).c), untuk dilakukan

pengujian dengan mesin baca pilah oleh Penyelenggara.

Spesimen kertas CBS-1 dianggap memenuhi syarat

pengujian dengan mesin baca pilah apabila tingkat

penolakan (tingkat reject) spesimen kertas CBS-1 paling

tinggi sampai dengan 2% (dua perseratus). Dalam hal

tingkat penolakan hasil pengujian spesimen kertas CBS-1

dimaksud pada mesin baca pilah menunjukkan tingkat

penolakan spesimen yang lebih tinggi dari 2% (dua per

seratus), PPDS dimaksud berdasarkan surat pemberitahuan

tertulis dari Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat

Akunting dan Sistem Pembayaran dapat diberikan

kesempatan untuk menyampaikan kembali spesimen kertas

CBS-1 yang telah diperbaiki kepada Kantor Pusat Bank

Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

untuk dilakukan pengujian dengan mesin baca pilah;

6. melakukan pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring Peserta dengan

menggunakan kertas CBS-1 sebagaimana dimaksud dalam

butir …

53

butir I.A.2.a.1) dan butir I.B.2.a.1)a) yang telah disetujui oleh Bank

Indonesia;

7. setiap tahun menyampaikan laporan pencetakan Warkat dan Dokumen

Kliring dengan menggunakan surat kepada Kantor Pusat Bank

Indonesia mengenai Warkat dan Dokumen Kliring yang telah dicetak

dan dikirim oleh PPWDK tersebut kepada Peserta pada periode 1

(satu) tahun sebelumnya, yaitu periode bulan Januari sampai dengan

bulan Desember. Laporan tersebut wajib memuat:

a. nama Bank;

b. periode laporan;

c. tanggal pemesanan;

d. nama PPWDK;

e. tanggal pengiriman; dan

f. jenis dan jumlah lembar Warkat dan atau Dokumen Kliring yang

telah dicetak oleh PPWDK selama periode 1 (satu) tahun

sebelumnya;

dengan contoh format sesuai dengan Lampiran 8;

8. apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya sebagaimana

dimaksud dalam angka 7, tidak terdapat pemesanan/pencetakan

Warkat dan atau Dokumen Kliring, maka PPWDK yang bersangkutan

tetap diwajibkan menyampaikan laporan pencetakan Warkat dan

Dokumen Kliring dengan keterangan ‘Nihil’ pada laporan sesuai

dengan format dalam Lampiran 9;

./.

./.

9. menyampaikan …

54

9. menyampaikan laporan periode 1 (satu) tahun sebelumnya paling

lambat pada tanggal 25 Januari tahun berikutnya. Dalam hal tanggal

25 tersebut di atas adalah hari libur maka batas waktu pelaporan

tersebut adalah hari kerja berikutnya;

10. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan 8

yang ditujukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat

Akunting dan Sistem Pembayaran - Bagian Pengawasan Sistem

Pembayaran dengan alamat surat sebagaimana dimaksud dalam butir

II.E.1.d.

11. menyampaikan fotokopi perubahan anggaran dasar PPWDK yang

berkaitan dengan perubahan nama, kepemilikan, direksi dan atau

komisaris yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Notaris,

kepada Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan

Sistem Pembayaran - Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran, dengan

alamat surat sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1.d;

12. menyampaikan tembusan atau fotokopi ”surat permohonan

perpanjangan izin operasional PPDS kepada instansi yang berwenang”

dan atau fotokopi ”surat dalam masa proses” yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang tersebut, kepada Kantor Pusat Bank

Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran - Bagian

Pengawasan Sistem Pembayaran dengan alamat surat sebagaimana

dimaksud dalam butir II.E.1.d;

13. menyampaikan fotokopi perpanjangan izin operasional PPDS dari

instansi yang berwenang dengan menggunakan surat kepada Kantor

Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem

Pembayaran – Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran dengan alamat

surat sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1.d, paling lambat 14

(empat …

55

(empat belas) hari kerja sejak dikeluarkan perpanjangan izin

operasional dimaksud;

14. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

VI. PENCABUTAN PENETAPAN PERUSAHAAN PERCETAKAN

WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING

Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dapat

mencabut penetapan PPWDK sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.4,

apabila terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. izin operasional PPDS sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.1

tidak diperpanjang lagi dan atau telah dicabut oleh instansi yang

berwenang;

2. PPWDK dikenai suatu sanksi tertentu oleh instansi yang berwenang

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

3. PPWDK tidak lagi mempunyai mesin disain sekuriti, mesin cetak

sekuriti, mesin cetak penomoran untuk mencetak MICR code line dan

atau mesin pembaca MICR yang dapat berfungsi dengan baik

sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.5 dan sekurang-kurangnya

telah memperoleh surat teguran dari Bank Indonesia c.q. Direktorat

Akunting dan Sistem Pembayaran - Bagian Pengawasan Sistem

Pembayaran sebanyak 2 (dua) kali.

VII. PENGAWASAN …

56

VII. PENGAWASAN

Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia yang

terkait dengan pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring, Bank Indonesia

c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran - Bagian Pengawasan

Sistem Pembayaran melakukan pengawasan secara langsung dan tidak

langsung terhadap Peserta dan PPWDK.

A. Pengawasan Langsung

1. Dalam pelaksanaan pengawasan secara langsung, Bank

Indonesia dapat melakukan sendiri pengawasan secara langsung

atau meminta bantuan kepada instansi lain yang mempunyai

keahlian dan kompetensi dalam operasional pencetakan

dokumen sekuriti.

2. Pengawasan langsung terhadap Peserta, antara lain dapat

meliputi :

a. pengecekan atas kebenaran laporan yang disampaikan

Peserta;

b. penelitian terhadap keabsahan perusahaan percetakan yang

digunakan untuk mencetak Warkat dan atau Dokumen

Kliring (BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK) Peserta.

3. Pengawasan langsung terhadap PPWDK, antara lain dapat

meliputi :

a. pengecekan atas kebenaran laporan yang disampaikan

PPWDK;

b. penelitian terhadap ketersediaan dan kondisi mesin-mesin

percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (BPWD, BPWK,

KBWD dan KBWK).

B. Pengawasan …

57

B. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. menganalisis laporan-laporan yang disampaikan oleh Peserta dan

PPWDK, yang antara lain meliputi ketepatan waktu penyampaian

laporan, keakuratan isi laporan dan kesesuaian penggunaan

format laporan yang ditetapkan Bank Indonesia;

2. melakukan pengujian secara sampling terhadap Warkat dan atau

Dokumen Kliring (BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK) Peserta

yang memiliki tingkat reject relatif tinggi (di atas 2%) dan atau

memiliki indikasi ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis

Warkat dan Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam butir

I.A.2 dan butir I.B.2.

VIII. SANKSI

Apabila dalam penyelenggaraan Kliring Peserta tidak memenuhi kewajiban

penggunaan Warkat dan atau Dokumen Kliring yang dicetak pada PPWDK

berdasarkan surat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam butir II.D.3, dan PPWDK tidak mencetak Warkat dan Dokumen

Kliring (BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK) sesuai kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam angka V, berlaku ketentuan sebagai berikut:

A. Sanksi Untuk Peserta

1. Dalam hal Warkat dan atau Dokumen Kliring Peserta

menggunakan kertas CBS-1 yang tidak memenuhi persyaratan

spesifikasi teknis Warkat dan Dokumen Kliring sebagaimana

dimaksud dalam butir I.A.2.a.1) dan butir I.B.2.a.1)a) atau tidak

menggunakan …

58

menggunakan kertas CBS-1, maka berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. Peserta wajib mengganti Warkat dan atau Dokumen

Kliring tersebut dengan Warkat dan Dokumen Kliring yang

menggunakan kertas CBS-1 sebagaimana dimaksud dalam

butir I.A.2.a.1) dan butir I.B.2.a.1)a), dalam waktu paling

lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal surat

pengenaan sanksi oleh Bank Indonesia;

b. Kewajiban penggantian Warkat dan Dokumen Kliring oleh

Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi

tanggungjawab PPWDK, apabila tidak dipenuhinya

persyaratan tersebut timbul akibat adanya kelalaian atau

kesalahan PPWDK;

c. Warkat dan Dokumen Kliring yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak

diperkenankan untuk digunakan dalam penyelenggaraan

Kliring.

2. Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.2 yang

melakukan pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring selain

kepada PPWDK yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.4, berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. Kantor Pusat Peserta, Kantor cabang Peserta dari suatu

Bank yang berkedudukan di luar negeri, atau UUS

dikenakan sanksi oleh Kantor Pusat Bank Indonesia c.q.

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran - Bagian

Pengawasan …

59

Pengawasan Sistem Pembayaran berupa kewajiban

membayar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan

b. kewajiban untuk mengganti Warkat dan atau Dokumen

Kliring yang dicetak di perusahaan percetakan selain

PPWDK, dengan Warkat dan atau Dokumen Kliring yang

dicetak pada PPWDK paling lambat 60 (enam puluh) hari

kalender sejak diterbitkan surat pengenaan sanksi oleh Bank

Indonesia.

c. Warkat dan Dokumen Kliring yang dicetak di perusahaan

percetakan selain PPWDK tersebut tidak diperkenankan

untuk digunakan dalam penyelenggaraan Kliring.

2. Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.2

tidak melaksanakan penggantian Warkat dan atau Dokumen

Kliring dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

butir 1.a dan butir 2.b, Kantor Pusat Bank Indonesia c.q.

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran mengenakan sanksi

berupa kewajiban membayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta

rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum

kewajiban membayar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta

rupiah).

3. Dalam hal Peserta telah melakukan pencetakan Warkat dan atau

Dokumen Kliring dengan menggunakan kertas CBS-1 sesuai

ketentuan dalam butir I.A.2.a.1) dan atau butir I.B.2.a.1).a)

namun tidak memenuhi spesifikasi teknis Warkat sebagaimana

dimaksud dalam butir I.A.2.a.2) sampai dengan butir I.A.2.a.9)

dan atau spesifikasi teknis Dokumen Kliring sebagaimana

dimaksud dalam butir I.B.2.a.1).b) dan butir I.B.2.a.1).c), serta

tanpa …

60

tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir II.D.2.b, maka,

Kantor Pusat Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan

Sistem Pembayaran mengenakan sanksi kewajiban membayar

sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung

sejak tanggal pencetakan dimaksud sampai dengan tanggal surat

persetujuan pencetakan Warkat dan atau Dokumen Kliring

dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan maksimum sebesar

Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

4. Dalam hal Kantor Pusat Peserta atau Kantor Cabang dari suatu

Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri

terlambat atau belum menyampaikan laporan tahunan

sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1, Kantor Pusat Bank

Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

mengenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan

maksimum sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Khusus

Kantor Pusat Peserta atau Kantor Cabang dari suatu Bank yang

kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang belum

menyampaikan laporan, yang bersangkutan tetap diwajibkan

untuk menyampaikan laporan tersebut.

5. Dalam hal Kantor Pusat Peserta tidak melaporkan perubahan

nama Bank dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender

sebagaimana dimaksud dalam butir II.G.1, Kantor Pusat Bank

Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

B. Sanksi …

61

B. Sanksi Untuk PPWDK

1. Dalam hal PPWDK mencetak Warkat dan atau Dokumen Kliring

Peserta dengan menggunakan kertas CBS-1 yang tidak

memenuhi persyaratan spesifikasi teknis Warkat dan Dokumen

Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka V.6 atau tidak

menggunakan kertas CBS-1, PPWDK dikenakan sanksi berupa

kewajiban membayar sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah) dan mengganti Warkat dan Dokumen Kliring Peserta

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir

A.1.b.

2. Dalam hal PPWDK terlambat atau belum menyampaikan

laporan hasil pengujian kertas CBS-1 sebagaimana dimaksud

dalam angka V.5, Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat

Akunting dan Sistem Pembayaran mengenakan sanksi kewajiban

membayar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk

setiap hari keterlambatan dengan maksimum sebesar

Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Khusus PPWDK yang belum

menyampaikan laporan, yang bersangkutan tetap diwajibkan

untuk menyampaikan laporan tersebut.

3. Dalam hal PPWDK terlambat atau belum menyampaikan laporan

tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka V.7 atau angka

V.8, Kantor Pusat Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan

Sistem Pembayaran mengenakan sanksi kewajiban membayar

sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari

keterlambatan dengan maksimum sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga

juta rupiah). Khusus PPWDK yang belum menyampaikan

laporan …

62

laporan tersebut, PPWDK yang bersangkutan tetap diwajibkan

untuk menyampaikan laporan dimaksud.

4. Dalam hal PPWDK tidak menyampaikan tembusan atau fotokopi

”surat permohonan perpanjangan izin operasional PPDS” dan

atau fotokopi ”surat sedang dalam proses” sebagaimana

dimaksud dalam angka V.12 serta fotokopi perpanjangan izin

operasional PPDS sebagaimana dimaksud dalam angka V.13,

Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan

Sistem Pembayaran tidak memproses permohonan persetujuan

pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring Peserta yang

menggunakan PPWDK yang bersangkutan dan mengembalikan

dokumen yang disampaikan dalam permohonan tersebut.

5. Dalam hal PPWDK tidak memenuhi ketentuan atau kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam angka V.1, angka V.2, angkaV.6,

angka V.14, butir VIII.B.1, Butir VIII.B.2, dan atau butir

VIII.B.3, maka Kantor Pusat Bank Indonesia c.q Direktorat

Akunting dan Sistem Pembayaran dapat mengenakan sanksi

berupa pencabutan penetapan sebagai PPWDK.

IX. LAIN-LAIN

1. Dalam hal instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

butir IV.A.1 mencabut atau tidak memperpanjang izin operasional

perusahaan percetakan dokumen sekuriti maka surat keputusan

Bank Indonesia yang menetapkan perusahaan percetakan dokumen

sekuriti dimaksud sebagai PPWDK sebagaimana dimaksud dalam

butir IV.B.4 menjadi tidak berlaku. Kantor Pusat Bank Indonesia c.q.

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran selanjutnya menerbitkan

Keputusan …

63

Keputusan Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran mengenai

pencabutan/penghentian persetujuan PPWDK dan memberitahukannya

kepada seluruh Peserta dengan menggunakan pengumuman.

2. Pelunasan bea meterai pada Warkat Cek dan Bilyet Giro yang

diperhitungkan dalam Kliring, wajib dilakukan dengan cara sebagai

berikut :

a. untuk Peserta Kliring dengan sistem Manual dan Semi Otomasi

yang belum menjadi peserta Warkat Kliring Luar Wilayah,

dilakukan dengan menggunakan meterai tempel, menggunakan

mesin teraan meterai, atau pencantuman tanda Bea Meterai

Lunas;

b. untuk Peserta Kliring dengan sistem Otomasi dan Elektronik

dilakukan dengan pencantuman tanda Bea Meterai Lunas;

c. untuk Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah, dilakukan dengan

pencetakan tanda Bea Meterai Lunas atau menggunaan mesin

teraan meterai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

3. Untuk pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi Peserta

sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.A, Kantor Pusat Bank

Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

menghitung sanksi kewajiban membayar dimaksud pada setiap akhir

bulan dan membebankannya paling lambat minggu pertama bulan

berikutnya dengan cara mendebet rekening Kantor Pusat Peserta atau

kantor cabang bank dari suatu bank yang kantor pusatnya

berkedudukan di luar negeri yang berada di Bank Indonesia.

4. Untuk …

64

4. Untuk pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi PPWDK

sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.B, Kantor Pusat Bank

Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

menyampaikan surat pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada

PPWDK yang bersangkutan yang antara lain berisi informasi jumlah

sanksi kewajiban membayar dimaksud dan tata cara pembayarannya

kepada Bank Indonesia.

5. Bank-bank di daerah yang tidak terdapat kegiatan Kliring apabila

memberikan fasilitas Cek dan Bilyet Giro bagi nasabahnya, hendaknya

menggunakan Cek dan Bilyet Giro dengan spesifikasi teknis

berdasarkan Surat Edaran ini mengingat dengan adanya Kliring

Warkat Luar Wilayah, Cek dan Bilyet Giro dimaksud menjadi dapat

dikliringkan dalam penyelenggaraan Kliring.

6. Warkat berupa Cek dan Bilyet Giro tidak dapat digunakan untuk

sarana penarikan rekening giro dalam mata uang asing, baik dalam

mata uang asal maupun konversinya dalam mata uang rupiah.

7. Penggunaan bahan baku untuk Warkat dan Dokumen Kliring (BPWD,

BPWK, KBWD dan KBWK) diutamakan menggunakan produk dalam

negeri, sepanjang spesifikasi teknis kertasnya memenuhi spesifikasi

teknis kertas CBS-1 sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2.a.1) dan

butir I.B.2.a.1).a).

X. KETENTUAN PERALIHAN

1. Warkat dan Dokumen Kliring (BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK)

lama yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia pada

saat diberlakukannya Surat Edaran ini masih dapat dipergunakan

dalam Kliring.

2. Khusus …

65

2. Khusus untuk cek dan Bilyet Giro, Peserta masih dapat mengajukan

permohonan persetujuan pencetakan cek dan Bilyet Giro dengan

menggunakan redaksi yang lama, paling lambat sampai dengan

tanggal 31 Maret 2005.

3. Penyampaian laporan pemesanan Warkat dan Dokumen Kliring

(BPWD, BPWK, KBWD dan KBWK) periode 6 (enam) bulan untuk

periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2004, dilakukan

paling lambat pada tanggal 25 Januari 2005 atau hari kerja berikutnya

apabila tanggal 25 Januari tersebut jatuh pada hari libur.

XI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 5/15/DASP tanggal 18 Juli 2003 perihal Warkat, Dokumen Kliring

dan Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 31 Desember 2004. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MOHAMAD ISHAK

DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN