Home >Documents >S U R A T E D A R A N - ojk.go.id .No. 8/ 31 /DPBPR Jakarta,12 Desember 2006 S U R A T E D A R A

S U R A T E D A R A N - ojk.go.id .No. 8/ 31 /DPBPR Jakarta,12 Desember 2006 S U R A T E D A R A

Date post:20-Mar-2019
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

No. 8/ 31 /DPBPR Jakarta,12 Desember 2006

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Bank Perkreditan Rakyat ------------------------------

Dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006

tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4656), selanjutnya disebut PBI, perlu ditetapkan

ketentuan pelaksanaan mengenai kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat,

selanjutnya disebut BPR, dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai

berikut:

I. UMUM

1. Pengajuan permohonan izin, pengajuan rencana dan/atau

penyampaian laporan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia

dan/atau Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI menggunakan

lampiran yang ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. Dalam

2

2. Dalam hal format permohonan izin, pengajuan rencana dan/atau

penyampaian laporan tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran

ini maka format tersebut diserahkan kepada masing-masing BPR.

3. Perhitungan hari dalam rangka pengajuan permohonan izin, pengajuan

rencana dan/atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam PBI

didasarkan pada hari kalender.

II. KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL

1. Tata cara dan pelaporan perubahan Anggaran Dasar BPR karena

perubahan kepemilikan tunduk kepada ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), perubahan

Anggaran Dasar wajib dinotariilkan dan dilaporkan kepada instansi

yang berwenang. Bukti pelaporan perubahan tersebut berbentuk hasil

cetak (print out) melalui Sistem Informasi Badan Hukum

(Sisminbakum) atau tanda terima dari instansi yang berwenang.

Bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah (PD) dan Koperasi,

perubahan Anggaran Dasar dan pelaporannya dilakukan sesuai

Peraturan Daerah atau ketentuan Perkoperasian yang berlaku.

2. BPR menyampaikan laporan perubahan kepemilikan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia paling lambat 10

(sepuluh) hari setelah dipenuhinya aspek ekonomis dan aspek yuridis

atas perubahan kepemilikan dimaksud.

Yang dimaksud dengan pemenuhan aspek ekonomis dan aspek yuridis

adalah:

a. aspek

3

a. aspek ekonomis berupa setoran modal oleh pemegang saham

BPR yang telah efektif, dan

b. aspek yuridis berupa pengesahan perubahan kepemilikan oleh

Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota dan

perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilaporkan kepada

instansi yang berwenang.

III. PERSYARATAN ANGGOTA/CALON ANGGOTA DIREKSI DAN

PEMENUHAN SERTIFIKASI KELULUSAN

1. Calon anggota Direksi yang belum berpengalaman di bidang

operasional perbankan wajib mengikuti magang paling singkat selama

3 (tiga) bulan pada BPR di bidang pendanaan dan/atau perkreditan dan

memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi.

2. Pemenuhan persyaratan administratif berupa sertifikat kelulusan bagi

calon anggota Direksi dalam rangka permohonan persetujuan prinsip

pendirian BPR diatur sebagai berikut:

a. paling sedikit 1 (satu) orang calon anggota Direksi wajib

memiliki sertifikat kelulusan, bagi permohonan yang diajukan

dalam kurun waktu 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember

2008.

b. setiap calon anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan,

bagi permohonan yang diajukan sejak tanggal 1 Januari 2009.

3. Pemenuhan persyaratan administratif berupa sertifikat kelulusan bagi

calon anggota Direksi BPR di BPR yang telah melakukan kegiatan

usaha diatur sebagai berikut:

a. calon

4

a. calon anggota Direksi yang diajukan dalam kurun waktu 1

Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tidak

wajib memiliki sertifikat kelulusan dalam hal BPR telah

memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi yang

bersertifikat.

b. calon anggota Direksi yang diajukan sejak tanggal 1 Januari

2009 wajib memiliki sertifikat kelulusan.

4. Pemberitahuan hasil kelulusan ujian yang diterbitkan oleh Lembaga

Sertifikasi berlaku sebagai bukti pemenuhan kewajiban memiliki

sertifikat kelulusan.

IV. PEMBUKAAN KANTOR BPR DAN KEGIATAN DI LUAR

KANTOR

1. Kantor Cabang

Dalam rangka pembukaan Kantor Cabang, BPR wajib memiliki

teknologi informasi yang memadai. Termasuk dalam pengertian

teknologi informasi yang memadai adalah BPR memiliki aplikasi

dan/atau sarana yang dibutuhkan dalam pencatatan transaksi kegiatan

usaha BPR dan mampu menghasilkan laporan keuangan secara

gabungan pada hari yang sama.

2. Kegiatan Kas di Luar Kantor

a. Kas Mobil, Kas Terapung dan Payment Point

1) Kegiatan kas di luar kantor dengan menggunakan kas

mobil, kas terapung dan payment point adalah kegiatan

pelayanan kas meliputi:

a) menerima angsuran kredit,

b). menerima

5

b) menerima setoran dan melayani penarikan tabungan

bagi nasabah,

c) menerima titipan dana dalam rangka pembukaan

rekening tabungan atau deposito,

d) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa

pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan

listrik, telepon, air dan lainnya,

e) pencairan kredit, tidak termasuk proses persetujuan

kredit.

2) Kegiatan kas di luar kantor dengan menggunakan kas

mobil, kas terapung dan payment point tidak diperkenankan

melakukan kegiatan pelayanan kas selain yang disebut pada

angka 1.

b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

1) Kegiatan kas di luar kantor dengan menggunakan ATM

tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran

dengan menggunakan kartu (APMK) dan peraturan

pelaksanaannya.

2) Dalam hal kegiatan kas di luar kantor dilakukan dengan

menggunakan ATM yang diselenggarakan sendiri oleh

BPR maka BPR hanya dapat bertindak sebagai prinsipal,

penerbit dan technical acquirer (pihak yang menyediakan

sarana yang diperlukan dalam pemrosesan kegiatan kas di

luar kantor menggunakan ATM).

3) BPR

6

3) BPR yang akan bertindak sebagai penerbit kartu ATM

wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank

Indonesia, dengan mengajukan permohonan kepada

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP)

dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan BPR

(DPBPR) atau Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat,

mengenai rencana penyelenggaraan kegiatan kas di luar

kantor dengan menggunakan ATM dengan memenuhi

persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank

Indonesia mengenai penyelenggaraan APMK. Apabila

selain bertindak sebagai penerbit kartu ATM, BPR yang

bersangkutan sekaligus akan bertindak pula sebagai

prinsipal dan/atau technical acquirer maka kegiatan

sebagai prinsipal dan/atau technical acquirer tersebut wajib

terlebih dahulu dilaporkan kepada DASP. Penyampaian

permohonan persetujuan sebagai penerbit dan pelaporan

sebagai prinsipal dan/atau technical acquirer dimaksud

dapat dilakukan dalam satu dokumen secara bersamaan.

4) Dalam hal kegiatan kas di luar kantor dilakukan dengan

menggunakan ATM yang diselenggarakan melalui

kerjasama dengan bank umum maka BPR dapat bertindak

sebagai penerbit kartu ATM atau bukan penerbit kartu

ATM (co-branding).

5) Dalam

7

5) Dalam hal BPR akan bertindak sebagai penerbit kartu

ATM maka BPR wajib terlebih dahulu mendapat

persetujuan Bank Indonesia dengan mengajukan

permohonan kepada DASP dengan tembusan kepada

DPBPR atau KBI setempat, dengan ketentuan sebagai

berikut:

(a) Kegiatan penerbitan kartu oleh BPR tunduk kepada

ketentuan Bank Indonesia mengenai APMK

sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1).

(b) Bank umum mitra BPR bertindak sebagai technical

acquirer.

(c) BPR dapat bergabung dalam jaringan bersama ATM

(shared ATM) melalui bank umum mitra BPR atau

merupakan anggota tidak langsung shared ATM.

(d) Kerjasama antara BPR dan bank umum harus

dituangkan dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan

jaringan ATM bank umum oleh BPR.

6) Dalam hal BPR bertindak bukan sebagai penerbit kartu

ATM (co-branding) maka BPR wajib terlebih dahulu

mendapat persetujuan Bank Indonesia dengan mengajukan

permohonan kepada DPBPR atau KBI setempat dengan

ketentuan sebagai berikut:

(a) ATM merupakan produk bank umum, sementara BPR

merupakan marketing agent.

(b) Hak, kewajiban dan risiko sebagai penerbit kartu

melekat pada bank umum dan tidak dapat diserahkan

atau dialihkan kepada BPR.

(c) Penyelesaian

8

(c) Penyelesaian pengaduan nasabah (complaint

handling) merupakan kewajiban Bank Umum

penerbit kartu ATM.

(d) Perjanjian a

Embed Size (px)
Recommended