S U B . B A G . P R O G R A M

SUB.BAG.PROGRAM

renstra bpbd 2019 -2024

KABUPATEN LOMBOK BARAT

E

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami dapat

menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019– 2024, sesuai dengan

amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra ini memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Lombok Barat

, serta berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2023 menindaklanjuti revisi yang

dilakukan pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di tingkat Kabupaten

, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di

Kabupaten Lombok Barat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyusunan Renstra ini.

Gerung ,31 Oktober 2019

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lombok Barat

Kepala Pelaksana

Drs. H. Moh. Najib, MM

NIP: 19641231 199203 1 188

DAFTAR ISI

i

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistimatika Penulisan. 4

BAB II Gambaran Pelayanan PD

2.1 Tugas , Fungsi, dan Struktur 6

2.2 Sumber Daya PD 15

2.3 Kinerja Pelayanan 13

2.4 Tantangan dan Peluang dan Struktur Organisasi.. 15

BAB III Isu isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas 17

dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah 18

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra 19

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW ) dan. 21

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Isu isu Strategis 22

BAB IV Tujuan, Sasaran Strategis, dan Kebijakan 23

4.1 Tujuan dan Sasaran 23

4.2 Strategi dan Kebijakan 24

BAB V Rencana Program dan Kegiatan , Indikator Kinerja , Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Kepada Tujuan, dan Sasaran

RPJMD 25

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 25

BAB VII Penutup 25

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian

bencana cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Hal

demikian tentunya pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh

suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis,

Ekonomi bahkan politik. Hampir semua jenis bencana alam, non alam dan bencana

sosial telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta

merusak sarana dan prasarana publik yang ada, pengungsian, ketidaknormalan

kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tanggal 24

Januari 2007 meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk pengurangan Resiko

Bencana (RAN PRB). Selanjutnya pada tanggal 26 April 2007 disahkan dan

diundangkan secara resmi UU No. 24Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

yang tercantum dalam Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 66. RAN PRB dan UU

No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan dua perangkat hukum dan

kebijakan yang mencerminkan komitmen Pemerintah untuk mengurangi Resiko

Bencana dan menciptakan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tanggap

terhadap ancaman bencana.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana yang

semula bersifat responsif menjadi preventif, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) bersama Pemerintah, kemudian disusun dan ditetapkan Undang-undang Nomor

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Selanjutnya, penanggulangan

bencana diselenggarakan melalui Manajemen PenanggulanganBencana, sebagai

sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamismelaksanakan fungsi-fungsi

manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan,

mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan

seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural guna melindungi

sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat

bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman

yang menimpanya.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lombok Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam

pencapaian pembangunan Daerah yang akan berlaku untuk periode empat tahun ini

ini disusun dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Lombok Barat (RPJMD) 2019-2024, dan UU NO, 24 TAHUN

2007 tentang Penanggulangan Bencana. Renstra Badan Penanggulangan Bencana

akan menjadi landasan untuk memasukan aspek-aspek Peningkatan Pencegahan dan

Penanggulangan Resiko Bencana Alam ke dalam Rencana Kerja tahunan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lombok Barat.

2

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan penanggulangan

bencana didukung Pemerintah baik melalui dukungan kebijakan, maupun anggaran

yang terus meningkat. Dari sisi kebijakan dalam prioritas pembangunan nasional

lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dalam RPJMD 2019 - 2024,

penanggulangan bencana diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan

yang meliputi Pengurangan Resiko Bencana.

Upaya Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

merupakan salah satu prioritas Rencana Pembangunan jangka menengah

Daerah(RPJMD) 2019-2024. Hal ini merupakan langkah awal dalam

mengintegrasikan aspek-aspek Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko

Bencana Alam di Kabupaten Lombok Barat.

Keseluruhan hal tersebut tertuang dalam rencana strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 2019 – 2024 sebagai dokumen perencanaan jangka

menengah Kabupaten Lombok Barat sesuai amanat Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat

indikatif.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD ,

RPJMD dan RKPD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar

Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan

Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

3

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran

Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat

tahun 2019 – 2024;

8. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat

(Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 60).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat 2019-2024 disusun dengan

maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat

untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan resmi

penyusunanRenja SKPD tahunan dalam mencapai tujuan pembangunan.

Rencana strategis (Renstra) BPBD ini disusun dengan Tujuan sebagai

acuanpenyususunan rencana kerja tahunan dan pembiayaanya serangkain upaya

penanggulangan bencana yang diinplementasikan dalam bentuk kegiatan yang

berorientasi pada pencapaian hasil sebagai bagian dari pengukuran kinerja yang

bersifat akuntabel.Rencana Strategis BPBD bertujuan :

1. Memberi gambaran posisi strategis kelembagaan BPBD dalam mengemban misi

dan pencapaian visi pada periode pelaksanaan rencana strategis 2019-2024 ;

2. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi dasar, kebijakan, strategi dan

program serta kegiatan penanggulangan bencana pada pelaksanaan tahapan

pembangunan jangka menengah 2019-2024;

3. Sebagai pedoman pada tahapan penanggulangan bencana berdasarkan pada

skala peroritas program dan kegiatan tahunan ;

4. Mensinergikan program-program strategis pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD

sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang penanggulangan

bencana ;

5. Memberikan kemudahan bagi aparatur BPBD untuk memahami dan menilai

arah kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan bencana dalam upaya

mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan ;

6. Sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan lintas sektor

terkait dalam sistem koordinasi yang terintegrasi untuk memaksimalkan

pelayanan yang relevan kepada masyarakat pada setiap perubahan;

7. Sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan lintas sektor

terkait dalam sistem koordinasi yang terintegrasi untuk memaksimalkan

pelayanan yang relevan kepada masyarakat pada setiap perubahan.

8. Mensinergikan program-program strategis pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD

sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang penanggulangan

bencana.

1.4. SIStIMATIKA PENULISAN

4

Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 terdiri dari 7

(tujuh) bab yang disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut:;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN LOMBOK

BARAT

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan

Fungsi, Sumber Daya BPBD , Kinerja Pelayanan BPBD dan Tantangan

dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.

BAB III PERMASAHAN DAN ISU ISU STATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan

Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BPBD,Telaahan Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan

Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan,Tujuan dan Sasaran

Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten

Lombok Barat tahun 2019-2024.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DANPENDANAAN

INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD,

program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di BPBD untuk

periode tahun 2019-2024.

BABVI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU KEPADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

BABVII PENUTUP

Saran saran

Renstra 2019 – 2024 Page 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 84 Tahun

2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Lombok Barat, kedudukan Badan Penanggulangan Bencana

DaerahKabupaten Lombok Barat adalah merupakan unsur Pendukung tugas Bupati di

Bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten

Lombok Baratmenempatkan tenaga personalianyaberdasarkan pada latar belakang

pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi ke dalam 1 (satu) Sekretariat

dan 3 (tiga) Bidang. Upaya peningkatan Sumber Daya Aparatur terus digiatkan

seiring dengan tuntutan perkembangan yang terjadi, dimana kualifikasi Sumber Daya

Aparatur harus memiliki daya saing serta keunggulan kompetitif sehingga dapat

memenuhi tuntutan dinamika masyarakat di era global.

Sejalan dengan kedudukannya,Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal :

1. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah

Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha

Penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan

Darurat, Rehabilitasi serta Rekonstruksi secara adil dan setara.

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap sebulan sekali dalam

kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, maka fungsi Badan

Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan

pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan


2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu dan menyeluruh.

3. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Berikut ini adalah uraian tentang tugas dan fungsi Unit Kerja Badan

Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lombok Barat.

A. KEPALA BPBD

Kepala Pelaksana BPBDKabupaten Lombok Barat memiliki tugas pokok

memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam

penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana secara terintegrasi

meliputi Pra Bencana, saat Tanggap Darurat ,Pasca Bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala BPBD

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;

b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang

penaggulangan bencana;

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan

kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan

peralatan lingkup kabupaten;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah

tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat BPBD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBDKabupaten Lombok

Barat..

Tugas pokok SekretariatBPBDadalahmelaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariatmenjalankan fungsi

sebagai berikut :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan BPBD;

b. penyiapan koordinasi penyerasian program BPBD;

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di

lingkungan Pelaksana BPBD;

d. penyusunan rencana kerja dan program Pelaksana BPBD;

e. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

f. pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian,

perlengkapan dan kerumahtanggaan


Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub

bagian Antara lain Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris BPBD.

C. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaandipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD

Kabupaten Lombok Barat. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan memiliki tugas

pokokmelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang meliputi penyusunan,

pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan

bencana pada tahapan prabencana.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini dan

kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

b. penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini dan

kesiapsiagaan penaggulangan bencana;

c. pelaksanaan koordinasi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan

penanggulangan bencana;

d. pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;

e. pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana;

f. penyusunan prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan

bencana;

g. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan dan penguatan ketahanan sosial

masyarakat;

h. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme

tanggap darurat; dan

i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan

kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaanterdiri dari 2 (dua) Seksi yang

dipimpin oleh kepala Seksi Pencegahan dan Kepala Seksi Kesiapsiagaan, yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan.

C. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten

Lombok Barat. Bidang Kedaruratan dan Logistik memiliki tugas pokok

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang meliputi penyusunan,

pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan

bencana pada tahapan tanggap darurat.


Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Kedaruratan dan Logistik

menjalankan fungsi sebagai berikut :

1) penyusunan kebijakan dan strategi tanggap darurat dan pengerahan logistik


2) penyusunan rencana kerja dan program tanggap darurat dan pengerahan

logistik penanggulangan bencana;

3) pelaksanaan koordinasi/komando tanggap darurat dan pengerahan logistik


4) pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan

dan sumberdaya;

5) penentuan status keadaan darurat bencana;

6) Pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena

bencana; dan

7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanggap darurat dan

pengerahan logistik penanggulangan bencana.

8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 (dua) kepala seksi yang dipimpin

oleh kepala seksi Kedaruratan dan Kepala Seksi Logistik, yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik .

D. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksidipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Lombok

Barat. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki tugas pokok melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan

pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca

bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

b. penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana;

c. penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,

dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana;

d. pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihn semua aspek pelayanan

publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana dengan sasaran normalisasi

aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan kembali semua prasarana dan

sarana pada wilayah pasca bencana dengan sasaran berkembangnya kegiatan

perekonomian sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya

peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat; dan


f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 (dua) Kepala Seksi yang

dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kepala Seksi Rekonstruksi, yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi.

E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA

KABUPATEN LOMBOK BARAT ( PERDA NO.10 TAHUN 2016 )

A. STRUKTUR ORGANISASI BPBD

KEPALA BIDANG

PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

KEPALA BIDANG

KEDARURATAN DAN LOGISTIK

KEPALA BIDANG

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN

KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN

KEPALA SEKSI KEDARATAN

KEPALA SEKSI LOGISTIK

KEPALA SEKSI REHABILITASI

KEPALA

PELAKSANA BPBD

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN

PROGRAM

KEPALA SUB BAGIAN

KEUANGAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM &

KEPEGAWAIAN

KEPALA SEKSI REKONSTRUKSI

2.2. SUMBER DAYA SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah danPeraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang

Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

DaerahKabupaten Lombok Barat, maka BPBD menempatkan tenaga

Personalianyaberdasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang

bersangkutan yang terbagi ke dalam 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga ) Bidang. Upaya

peningkatan Sumber Daya Aparatur terus digiatkan seiring dengan tuntutan

perkembangan yang terjadi, dimana kualifikasi Sumber Daya Aparatur harus memiliki

daya saing serta keunggulan kompetitif sehingga dapat memenuhi tuntutan dinamika

masyarakat di era global.

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur dari segi kualitas dan

kuantitas tiap tahun terus dilakukan sesuai dengan kondisi kubutuhan dan anggaran

yang ada. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur terus dipacu

terlebih dalam era Otonomi Daerah dewasa ini. Upaya yang ditempuh guna

peningkatan kualitas diantaranya adalah dengan mengikutsertakan aparatur

BPBDpada pendidikan dan pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan non teknis, serta

diklat lainnya yang mengacu pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.


Sumber Daya Aparaturyang dimiliki BPBD Kabupaten Lombok Barat sebanyak 78

orang yangdapat dilihat pada rincian berikut ini:

Tabel 2. 1

Jumlah Pegawai BPBD PNS dan Tenaga Kontrak


NO PEGAWAI JUMLAH Keterangan ( % )

1 Pejabat Struktural 14

2 Pegawai Negeri Sipil (Staf) 22

4 Kontrak 43

Total 78

Tabel 2. 2.

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan dan Staf

NO JABATAN JUMLAH Keterangan

1 ESELON II 1

2 ESELON III 4

3 ESELON IV 9

Total 14

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk meningkatkan

kinerja BPBD Asset yang dimiliki sebagai sarana dan prasarana administrasi dan

mobilitas penanggulangan Bencana :

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana

NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN

1 Kendaraan Operasional roda empat 7 (tujuh ) unit

2 Sepeda Motor 9( sepuluh) unit

3 Tenda Penanggulangan Bencana 16 (enam belas) unit

4 Pelbed / Tempat Tidur Pengungsi 26 (dua puluh

enam)unit.

5 Perahu Karet 2 (dua) unit

6 Speedboat 1 UNIT

7 Kendaraan Operasional roda empat 11 (sebelas ) unit

8 Handy Talky sebanyak 11 unit 11 Unit

9 Komputer 4 unit

10 Laptop 4 unit

11 printer 4 unit

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.

yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun dalam

analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis. Dalam melaksanakan tugas

dan fungsi tersebut diatas selama 5 tahun terakhir, BPBD Kabupaten Lombok Barat

berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) tahun 2014-2019,


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 2014-2019, dan telah mencapai beberapa capaian

strategis

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target

dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai capaian target indikator

kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat

menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian dalam Penanggulangan Bencana

selain ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari segenap

komponen aparatur negara, juga didukung oleh segenap masyarakat dan dunia

usaha;

Dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun terakhir ,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat rata-rata

memperoleh kategori sangat baik (rentang capaian kinerja 85% - 100%).

Kinerja Pelayanan BPBD sesuai dengan Mekanisme Penanggulangan Bencana

telah mencapai target antara lain untuk kegiatan

Kinerja Pelayanan BPBD mengacu pada Mekanisme Penanggulangan Bencana yang

terdiri dari :

1. Aspek Regulasi Adanya Regulasi terkait dengan Penanggulangan Bencana di

Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

2. Aspek Kelembagaan

a. Badan Penaggulangan Bencana di bentuk Berdasarkan Perda No. 10

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

b. Terbentunya Forum Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat

Keputusan Buapati lobar no.202/48/BPBD/2016 tentang Penetapan

Dewan Kehormatan dan Dewan Pengurus PRB;

c. Terjalinnya kerjasama antar lembaga yaitu terpasangnya alat Pendeteksi

Longsor di Desa Guntur Macan kerjasama dengan BNPB;

d. Perbub No 35 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan dana siap pakai;

3. Aspek Pengurangan Resiko Bencana

a. Terpasangnya Papan peringatan daerah rawan bencana sampai tahun 2014

tersebar di 80 lokasi rawan bencana.

b. Pelatihan Penaggulangan Bencana sampai dengan tahun 2016 telah

dilaksanakan 8 kali.

c. Tersusunnya Data Base Daerah Potensi Bencana.

d. Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana 2013 -2017.

4. Dalam menunjang komunikasi data dan informasi untuk penanggulangan

bencana, BPBD kabupaten Lombok Barat telah mengoperasikan Pusat

Pengendalian Operasi (Pusdalops) PB bertempat di Kantor BPBD Kabupaten

Lombok Barat di Giri Menang Gerung. Hal ini dapat dimaknai bahwa unit ini

melakukan pemantauan secara terus menerus baik dalam tahap prabencana,

saat tanggap darurat dan pascabencana. Dalam kondisi bencana, fungsi

Pusdalops.


5. PB sangat penting sebab dari fasilitas inilah data dan informasi mengenai

kejadian diperoleh dan diolah yang kemudian menghasilkan sebuah analisis

maupun rekomendasi bagi pengambil keputusan untuk langkah penanganan

yang diperlukan.

6. Tanggap Darurat Bencana telah tercapai target antara lain Penanggulangan dan

penanganan tanggap darurat bencana berupa bantuan bahan baku non lokal dan

Penanggulangan Kekeringan dalam bentuk bantuan tandon dan droping air bersih

bagi daerah yang mengalami kekeringan. Dan terlaksananya pembuatan sumur

bor kurun waktu 5 tahun terakhir sebanyak 2 paket.

7. Pasca Bencana telah dilaksanakan kegiatan untuk Pemulihan Sarana dan Prasarana

yang rusak akibat Bencana di 25 lokasi pasca Bencana dan 3paket pekerjaan fisik

pada tahun 2016 yang berada di 16 Lokasi

Pencapaian Program/Kegiatan Prioritas BPBD yang telah dihasilkan melalui

Kegiatan Penanggulangan Bencana selama tahun 2010 sampai tahun 2014 dengan

rincian kejadian bencana :

Dari beberapa kejadian Bencana tersebut diatas yang dominan terjadi adalah

Tanah Longsor, Banjir, Banjir Rob, angin Putting beliung,kekeringan dan Kebakaran

Pemukiman. Upaya upaya yang telah dilakukan dalam rangka penanggulangan

bencana antara lain telah melakukan:

1. Penaganan pada beberapa lokasi dengan melakukan Pentaludan/penahan

longsor,penimbunan , Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang rusak akibat

bencana 5 tahun terakhir

2. Penanganan Darurat bencana yaitu memberikan bantuan stimulan bahan baku

non local (seng/asbes, semen, kayu, paku) dan Logistik (Mie Instans,Nasi

Bungkus) secara cepat ,tepat , kepada masyarakat yang terdampak.

3. Bantuan Air Bersih bagi Daerah daerah rawan kekeringan, dengan melakukan

droping air bersih bagi daerah daerah rawan kekeringan.

4. Penanganan Rehab rekon bantuan stimulant Dampak Gempak Bumi yang

melanda Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 9 Agustus 2018 sbb.

a. Rumah Rusak Berat sebanyak 13.942 unit ;

b. Rumah Rusak Sedang sebanyak 12.668 unit ;

c. Rumah Rusak Ringan sebanyak 45.612 unit

Tabel T-C . 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


No Indikator Kinerja

sesuai tugas dan

fungsinPD

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra PD

tahun ke

Realisasi capaian

Tahun ke

Rasio Capaian

tahun ke

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nilai Akip OPD 90 90 90 90 90 96 97 97 95 1.07 1.08 1.08 1.00 0

Porsentase SDM Penanggulangan Bencana yang Tangguh,berkualitas yang sadar dan tanggap bencana

85 85 85 85 85 90 90 96 90

1.06 1.06 1.13 1.06 0

Tingkat Respon kejadian bencana

85 85 85 85 85 95 95 95 90 1.12 1.12 1.12 1.07 0

Porsentase Peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

90 90 90 90 90 100 100 98 97

1.11 1.11 1.09 1.08 0

Tabel T-C . 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian Anggaran pada tahun ke Realisasi Anggaran Tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran

tahun ke

Rata rata

pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angg

aran

Realis

asi

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

809,610,000

503,812,000

485,298,512

342,621,400

310,801,400

809,000,000

476,936,499

417,559,128

315,732,398

206,098,341

1.00 0.95 0.86 0.92 0.66

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

2,860,668,500

168,311,500.00

196,239,800

108,695,000

118,240,000

2,860,600,000

168,288,834

195,433,675

108,445,000

69,644,950

1.00 1.00 1.00 1.00 5.89

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

13,500,000

32,000,000

8,500,000

13,000,000

31,680,000

8,496,900

0.96 0.99 1.00 0 0

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

77,334,000

104,145,000

140,648,700

66,384,900

58,085,075

77,300,000

103,963,100

129,579,950

66,384,000

45,363,850

1.00 1.00 0.92 1.00 0.78

Program

Pencegahan Dini

dan Penanggulangan

Korban Bencana

Alam

601,935,000

7,442,562,500

1,627,591,600

1,823,404,775

1,348,335,375

600,935,000

6,961,286,765

1,586,820,599

1,451,305,005

658,588,300

1.00 0.94 0.97 0.80 0.49

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

a. Peluang

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Penanggulangan Bencana

Daerah dalam mencapai visi dan misinya adalah sebagai berikut :

b. Peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana

c. Adanya dukungan pendanaan dari BNPB pada tahap prabencana, tanggap

darurat dan pascabencana

d. Partisipasi organisasi non- pemerintah, komunitas masyarakat dan lembaga

usaha dalam penanggulangan bencana

e. Terbentuknya forum pengurangan resiko bencana

b. Tantangan.

Selain peluang–peluang seperti yang akan diuraikan berikutnya terdapat pula Tantangan

yang harus kurangi dan dihilangkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lombok Barat

Misi BPBD Kabupaten Lombok Barat. Beberapa tantangan tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Penanggulangan bencana belum terkoordinir secara terpadu dan terencana;

2. Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana relatif rendah dan belum

tersebar merata di lokasi rawan bencana

3. Kabupaten Lombok barat memiliki potensi bencana , antara lain gempabumi,

tsunami, gelombang tinggi dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim (angin kencang,

angin puting beliung), banjir , banjir bandang,, longsor

4. Banyak daerah yang memiliki tingkat resiko tinggi

2.5. Data Bencana alam di Kabupaten Lombok Barat

Untuk melihat kondisi kebencanaan di Kabupaten Lombok Barat maka data yang digunakan

adalah data sejarah bencana yang dicatat oleh BPBD Kabupaten Lombok Barat, sebagai basis

informasi kebencanaan. Dari data yang ada, dapat dilihat sejarah kejadian bencana dalam

rentang waktu 2000– 2017 di Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

Tabel 2.4

Sejarah Kejadian Bencana 2010-2017

Kejadian Jumlah

kejadian

Meninggal Hilang Terluka Mengungsi

Banjir 71 3 0 14 847 Banjir rob, gelombang Ekstrim dan Abrasi

11 0 0 51 1.132

Gempa Bumi 2 0 0 51 3.677

Kekeringan 48 0 0 0 0

Cuaca ekstrim 32 2 0 9 50

Tanah Longsor 54 8 0 13 120

Kebakaran pemukiman 13 0 0 3 0

Epidemi dan wabah penyakit 2 2 0 87 0

Total 242 15 0 17

4

4484

Sumber : Dokumen RPB Daerah Kabupaten Lombok Barat 2013-2017 Revisi 2015

Tabel 2.5

Daftar Kejadian Bencana kurun waktu 2010 sampai dengan 2018

NO TAHUN JUMLAH KEJADIAN

1 2010 25

2 2011 35

3 2012 (sebanyak 74 kali penanggulangan

Kekeringan)

139

4 2013 (sebanyak 127 kali

penanggulangan kekeringan

173

5 2014

Sebanyak 240 kali penanggulangan

kekeringan.

320

6 2015 47

7 2016 24

8 2017 37

9 2018 61

10 2019 34

Total

Sumber :Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tabel 2.6

Dampak Gempa Bumi Yang Terjadi Pada Tahun 2018

No Kecamatan Dampak Ket

War

ga

Ter

dam

pak

Korban Jiwa

Jiw

a

Men

inggal

Luka

Ber

at

Luka

ringan

Men

gungsi

SEKOTONG 32706 0 0 2 276

LEMBAR 5093 1 23 156 67

GERUNG 7415 2 4 22 8

LINGSAR 40681 8 0 55 10743

KURIPAN 7125 0 0 13 1642

LABUAPI 9422 0 3 11 9422

KEDIRI 0 0 7 0 0

BATULAYAR 46635 19 117 97 46635

GUNUNGSARI 82965 18 73 230 82965

NARMADA 34649 2 31 115 26619

Sumber Data : Bidang Kedaruratan BPBD Lombok Barat

19

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) dimasa dating. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebi besar

atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lombok

Barat,terdapat beberapa permasalahan yang muncul antara lain

a. Nilai IKM Belum Optimal

b. Nilai Akip OPD belum Optimal

c. Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam Pengurangan Resiko

Bencana;

d. Belum optimalnya satgas / tim reaksi cepat penanggulangan bencana

e. Belum optimalnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal

Faktor faktor internal yang mempengaruhi

a. Kapasitas aparatur Penanggulangan Bencana belum memadai dalam

menyelenggarakan penanggulangan bencana ;

b. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja dan anggaran .

Faktor faktor Eksternal yang mempengaruhi

a. Penanggulangan bencana belum terkoordinir secara terpadu dan terencana ;

b. Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana relatif rendah dan belum tersebar

merata di lokasi rawan bencana ;

c. Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana relatif rendah dan belum tersebar

merata di lokasi rawan bencana.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun

2019 – 2023 yang hendak dicapai adalah

“Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera Dan

Beprestasi Dengan Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju (Lobar Mantap)”

20

Visi Kabupaten Lombok Barat merupakan kondisi yang diharapkan dapat

memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.Untuk mencapai

Visi Kabupaten Lombok Barat tahun 2019 - 2024 maka ditetapkan 6 Misi berikut :

1. Misi Pertama Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta

berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas

2. Misi Kedua Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan

pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan

3. Misi Ketiga Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan

mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada

masyarakat

4. Misi Keempat Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang

sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing

5. Misi Kelima Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan

daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan

Dalam Operasionalisasi tugas dan fungsi BPBD dalam mendukung Visi dan Misi

Pembangunan Kabupaten Lombok Barat 2019-2023 selaras dengan misi 1 dan 5 yaitu

1, Misi 1 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta

berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas.

2. Misi 5 yaitu Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan

daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut terlihat bahwa dalam RPJMD Kabupaten Lombok

Barat tahun 2019 – 2024 adanyan upaya – upaya pengelolaan bencana lebih diarahkan

untuk Menurunkan Indeks risiko bencana dengan meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah..

3.3. TELAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA BPBD Propinsi

Visi BNPB adalah sebagai berikut:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi BNPB tahun 2015 – 2019 yaitu

sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam

pembangunan nasional, serta mewujudkan budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi

bencana pemerintah, swasta dan masyarakat;

2. Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien

melalui optimalisasi dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana nasional;

3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui

rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana secara

terkoordinasi, terencana dan terkendali yang berdimensi pengurangan risiko

bencana;

21

4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan

bencana sesuai standar minimal BNPB untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat

secara optimal;

5. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya secara

transparan dengan menerapkan prinsip good governance;

Berdasarkan agenda pembangunan (Nawa Cita), arah kebijakan umum, dan

strategi pembangunan nasional pengelolaan bencana 2015-2019, maka arah kebijakan

umum penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peran Badan Nasional

Penanggulangan Bencana dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan

penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko bencana yang

terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan

2. Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan sebanyak mungkin

nyawa;

3. Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan kembali masyarakat

menjadi lebih baik dan lebih aman dibanding sebelum bencana;

4. Penyiapan sumberdaya yang memadai dalam rangka kesiapsiagaan untuk

menghadapi bencana;

5. Pembinaan dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah

sesuai dengan semangat otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan

tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan

good governance.

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun

2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah

“Menurunnya Indeks Risiko Bencana Di Pusat-Pusat Pertumbuhan Yang berisiko

tinggi”, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;

2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;

3. Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca

bencana;

4. Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan

bencana yang memadai; dan

5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Analisa :

Membaca visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis BNPB tahun 2015 – 2019 di atas

terlihat bahwa terdapat beberapa point kunci yang menjadi isu utama yaitu:

1. Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi;

2. Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;

3. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;

22

4. . Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;

5. Good governance; dan

6. Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi.

Enam point tersebut akan menjadi titik fokus dalam penyusunan program dan kegiatan

BPBD Kabupaten Lombok Barat selama periode 2019 – 2023 sesuai periode Rencana

Strategis yang disusun ini sehingga Renstra dari BPBD Kabupaten Lombok Barat dapat

selaras dengan Renstra BNPB. Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan penanggulangan

bencana antara pusat dan daerah dapat terwujud dalam satu benang merah untuk

menciptakan kesinambungan program pembangunan antara pusat dan daerah..

Renstra BPBD Propinsi NTB

Mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi NTB ”Membangun Nusa Tenggara Barat

Yang Gemilang”, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB

mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis guna mendukung pencapaian Misi

Pertama yaitu

“ NTB tangguh dan mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan

infrastruktur penunjang sektor unggulan serta konektivitas wilayah. “

Untuk mencapai misi tersebut, dibuat beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan BPBD Propinsi NTB

1. Meningkatnya kapasitas dan pengurangan kerentanan terhadap bencana

Dengan Sasaran sbb :

1. Tersusunnya Peraturan Gubernur bidang Penanggulangan Bencana;

2. Tersusunnya Peraturan Daerah bidang Penanggulangan Bencana;

3. Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang terintegrasi dengan

Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD);

4. Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;

5. Terwujudnya personil/pegawai yang profesional;

6. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel;

7. Terwujudnya administrasi pengelolaan keuangan yang efektif;

8. Terwujudnya program yang sinergis, koordinatif dan responsif;

9. Terwujudnya pelaporan yang transparan dan akuntabel;

10. Terwujudnya pemahaman dan ketrampilan masyarakat dalam penanggulangan

bencana;

11. Terwujudnya kawasan yang tangguh bencana terhadap .gempa dan tsunami;

12. Terwujudnya kawasan yang tangguh bencana terhadap bencana banjir dan longsor;

13. Terwujudnya kawasan yang tangguh terhadap bencana kekeringan;

14. Terwujudnya personil yang tanggap dan tangguh bencana;

15. Tersebarnya informasi kebencanaan;

16. Tersedianya barang dan logistik bagi korban bencana;

17. Terwujudnya penanganan siaga darurat secara maksimal;

18. Terwujudnya penanganan dan penyelamatan korban bencana secara maksimal;

19. Terwujudnya penanganan transisi ke pemulihan;

23

20. Terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana);

21. Terbentuknya Sekolah Aman Bencana (SAB);

22. Teridentifikasinya lokasi pasca bencana;

23. Terverifikasinya tingkat kerusakan pasca bencana;

24. Terlaksananya pelatihan terapi konseling/trauma psikis;

25. Tertanganinya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

Analisa

Dalam Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Propinsi NTB yang menjadi Indikator Kunci

yaitu Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan bencana.

3.4. TELAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

penataan ruang wajib memperhatikan aspek kebencanaan yang berada di dalam suatu

daerah dengan mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam rencana tata ruang nya

tersebut. Berbagai kawasan rawan bencana alam seperti kawasan rawan letusan gunung

berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor,dan lainnya diarahkan

menjadi suatu kawasan lindung. Hal tersebut berarti berbagai kawasan tersebut memiliki

batasan-batasan tertentu terkait pemanfaatan ruangnya, karena memang fungsi utama dari

kawasan tersebut adalah melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber

daya alam dan sumber daya buatan. Contoh simpel yang dapat diberikan misalnya,

pembangunan suatu permukiman tidak diarahkan di daerah yang rawan gempa bumi, rawan

longsor, dan lain-lain. Elemen-elemen tersebut menjadi suatu hal yang harus diperhatikan

menimbang adanya tahap pengendalian dalam tata ruang yang berarti apabila terdapat

pelanggaran tentu akan terdapat sanksi dalam pelaksanaannya. Terdapat pula komponen

insentif dan disinsentif dalam tahap pengendalian tersebut, sehingga pengendalian tata

ruang demi tercapainya tujuan tidak hanya bergantung kepada sanksi akibat pelanggaran.

Hingga kini terdapat berbagai kesulitan untuk mengintegrasikan aspek kebencanaan ini

didalam perencanaan tata ruang. Tanpa kita sadari permukiman sudah banyak terbangun di

perbukitan yang rawan longsor ataupun banjir. Seperti bangun dari tidur, pada akhirnya

muncul berbagai program atau kegiatan mitigasi baik struktural maupun non-struktural

untuk menghadapi permasalahan tersebut. Karena bukanlah hal yang mudah untuk

merelokasi permukiman yang sudah terbangun di suatu tempat ke area lain yang dianggap

relatif lebih aman terhadap bencana. Berbagai program atau kegiatan mitigasi bencana

tersebut menjadi suatu pengungkit tersendiri yang diharapkan mampu mengurangi

kerentanan ataupun meningkatkan kapasitas.

Perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat menuntut pemenuhan kebutuhan

yang semakin komplek baik sandang, pangan dan tempat tinggal yang tidak sedikit

mempengaruhi alih fungsi lahan, illegal loging, perusakan sempadan kali, perusakan

terumbuk karang dan pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan bencana.

24

Disamping itu telah memiliki rencana tata ruang wilayah sebagai acuan dalam pelaksanaan

pembangunan Daerah dan respon Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terpadu

dalam Penanggulangan Bencana.

Tabel 3.1.

Keterkaitan Penapisan KLHS dengan Perencanaan Penanggulangan

/Pengurangan Resiko Bencana

Isu-isu Pokok Penapisan KLHS (Permen LH

09/2011)

Perencanaan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008)

Perubahan iklim Perubahan Iklim berpotensi untuk menimbulkan

bencana “Hydrometrology” yang meliputi: banjir,

kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanah

longsor, abrasi dan cuaca ekstrim.

Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan

keanekaragaman hayati

Mempengaruhi tingkat kerentanan wilayah. Hal

tersebut juga dapat merupakan salah satu dampak

negatif kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh

bencana

Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana

banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan

dan lahan

Merupakan peningkatan ancaman bencana

banjir,longsor,kekeringan,dan/atau kebakaran hutan

dan lahan yang merupakan komponen ancaman

dalam kajian risiko bencana.

Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam Mempengaruhi tingkat kerentanan wilayah

Peningkatan alih fungsikawasan hutandan/atau lahan Peningkatan alih fungsikawasan hutandan/atau lahanPeningkatan alih fungsikawasan hutandan/atau

lahan

Peningkatan jumlah penduduk miskin atau

terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok

masyarakatPeningkatan jumlah penduduk miskin

atau terancamnya keberlanjutan penghidupan

sekelompok masyarakat

Mempengaruhi tingkat kerentanan wilayah. Hal ini

juga mengindikasikan peningkatan indeks jiwa

terpapar dan kerugian harta benda dari bencana.

Peningkatan risikoterhadap kesehatan

dankeselamatan manusia

Mempengaruhi tingkat kerentanan wilayah.

Sumber: disadur dari “Kaji Ulang Pedoman Perencanaan Tata Ruang dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia

25

Tabel 3.2 Hubungan KLHS dengan Perencanaan Pembangunan di Kab,Lombok Barat

TPB Pilar Ekonomi Target Indikator Isu strategis dan Target

TPB belum tercapai

Menjadikan Kota dan

Pemukiman kondusif,

Aman, Tangguh dan

Berkelanjutan

Target 11.b.pada tahun

2020 meningkatkan

secara substansial junlah

kota dan pemukiman yang

mengadopsi dan

mengimplimentasi

kebijakan dan

perencanaan yang

terintegrasi tentang penyertaan ,efisiensi

sumber daya,mitigasi, dan

adaptasi terhadap

perubahan

iklim,ketahanan terhadap

bencana serta

mengembangkan dan

mengimplementasikan

penanganan holistic

resiko bencana disemua

lini,. Sesuai dengan the

sendai framework for disaster risk reduction

2015-2030.

Dokumen strategi

pengurangan resiko

bencana (PRB)tingkat

daerah.

Belum adanya dokumen

strategi pengurangan

resiko bencana (PRB)

tingkat daerah tahun

2018-2030.

Dokumen KLHS RPJMD 2019 – 2023 Kabupaten Lombok Barat

3.5. ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka isu strategis yang dihadapi BPBD

Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan

penanggulangan bencana 2019-2024 antara lain adalah:

a) Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik

b) Belum optimalnya tugas pokok dan fungsi OPD

c) Belum Optimalnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam Pengurangan

Resiko Bencana

d) Belum optimalnya sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan

sumberdaya daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;

e) Kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana belum optimal

28

BAB IV

TUJUAN, SASARAN,

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan

didasarkan pada isu–isu dan analisisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan

dicapai atau dihasikan pada jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan ini tidak harus diny

dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin

dicapai dimasa mendatang.

Sasaran merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang

pasti untuk mencapai tujuan dan mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan

lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan

rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran

yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program-program.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Lombok Barat

2019-2024 berdasarkan rumusan sebagai berikut ;

Tabel T-C. 25 .Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

N

o Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun

ke

1 2 3 4 5

1

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik

IKM Lobar 90

%

90

% 90 %

90

% 90 %

Meningkatnya

kulaitas

pelayanan publik

Indeks Kepuasan

masyarakat

90

% 90

% 90 %

90

% 90 %

2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada OPD

AKIP Lobar 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %

Meningkatnya

nilai AKIP Nilai AKIP

82

%

84

% 86 %

88

% 90 %

3 Menurunnya

Resiko Bencana IRB 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Meningkatnya

Kapasitas

Daerah

Indeks Kapasitas Daerah 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65

29

BAB V .STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk dapat menetapkan stategi yang tepat yang berpijak pada kondisi realistis yang disusun secara

konseptual, analitis, rasional dan komprehensif maka dipergunakan analisis SWOT (Strength,

Weakness, Opportunity, Threat). Tabel 5.1

Penentuan Strategi BPBD Kabupaten

Analisis SWOT

Isu-Isu Strategis

Strength (S)

Weakness (W)

Terciptanya Fungsi Pelaksanaan,

Koordinasi dan Komando yang baik

anatar pemangku kepentingan

Kapasitas aparatur Penanggulangan

Bencana belum memadai dalam

menyelenggarakan penanggulangan

bencana

Adanya Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana.

Terbatasnya sarana dan prasarana

kerja dan anggaran

Strategi SO

Stregth VS Opportunity

Strategi WO

Weakness VS Oppurtunity

Op

po

rtunity

(O)

Adanya regulasi yang mendukung Menumbuhkan kesadaran terhadap

seluruh pemangku kepentingan

masyarakat dan dunia usaha) bahwa

penanggulangan bencana merupakan

urusan bersama;

Peningkatan Kinerja, Peningkatan

kualitas regulasi,Peningkatan

Kapasitas sumber daya

manusia,Peningkatan sarana dan

prasarana

Adanya dukungan pendanaan dari BNPB

pada tahap prabencana, tanggap darurat dan

pascabencana

Partisipasi organisasi non- pemerintah,

komunitas masyarakat dan lembaga usaha

dalam penanggulangan bencana

Terbentuknya forum-forum pengurangan

risiko bencana;

Strategi ST

Strength VS Threat

Strategi WT

Weakness VS Threath

Thre

at

(T)

Penanggulangan bencana belum terkoordinir

secara terpadu dan terencana;

Pemantapan Koordinasi antar

stakeholder, masyarakat dan dunia

usaha dalam penyelenggaraan

penanggulngan bencana,

Manfaatkan SDM yang ada dengan

kompetensi yang dimiliki dan

memaksimalkan sarana dan

prasarana yang ada dalam

Penanggulangan Bencana .

Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan

bencana relatif rendah dan belum tersebar

merata di lokasi rawan bencana

Kabupaten Lombok barat memiliki potensi

bencana , antara lain gempabumi, tsunami,

gelombang tinggi dan abrasi, kekeringan,

cuaca ekstrim (angin kencang, angin puting

beliung), banjir , banjir bandang,, longsor

Banyak daerah yang memiliki tingkat resiko

tinggi

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan yang di inginkan sedangkan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk

mencapai tujuan, merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

30

dalam perwujudan Strategi dan Kebijkan serta pencapaian visi dan misi SKPD.

Strategi dan Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan. Tersaji dalam Tabel T-C .26 sbb:

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera Dan Beprestasi Dengan Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju (Lobar Mantap)”

Misi 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan aparatur

Meningkatkan Pelayanan kepada masrakat sesuai dengan Standar Pelayanan

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya nilai AKIP

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur serta kualitas sarana dan prasarana publik

Misi 5 Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan

Tujuan Sasaran

Strategi Kebijakan

Menurunnya Risiko Bencana

Meningkatnya Kapasitas Daerah

Membangun sistem pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan terpadu

Menyusun RPB ,mitigasi, Sosialisasi, Diseminasi, penyebaran informasi ,pelatihan,bimtek terhadap aparatur/masyarakat serta pemberdayaan masrakat;

Pemantapan Koordinasi ,komando, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Mengembangkan system komando Koordiansi dalam kegiatan Penaggulangan Bencana,Tanggap Darurat , secara terencana ,terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;;

Membangun kerangka pemulihan pascabencana yang terencana, terkoordinasi, terkendali dan terpadu

Menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,SERTA

PENDANAAN INDIKATIF.

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan

strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan BPBD untuk dijabarkan dalam

rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari

pembiayaanAPBD,meliputi


Tabel T-C .27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat

Tujuan Sasaran

Strategis

Program dan

Kegiatan

Indikator

kinerja

Tujuan,Sasaran

,Program(outco

me)

kegiatan(output

)

Data

Capaian

Pada

Awal

Tahun

Perenca

naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi akhir

2020

2021 2022 2023 2024

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan Publik

IKM

Lobar IKM Lobar 80 90 90 90 90 90 90

Indeks

Kepuasan

masyarakat

80 90 90 90 90 90 90

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Porsentase

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

95 100% 442,700,000

100% 442,700,000

100% 442,700,000

100% 442,700,000

100% 442,700,000

100

2,213,500,000

Penyediaan jasa

surat menyurat

Jumlah Surat

Menyurat

50

surat 1000 surat

7,000,000

1000 surat

7,000,000

1000 surat

7,000,000

1000 surat

7,000,000

1000 surat

7,000,000

5000 surat

35,000,000

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya, air

dan Listrik

Jumlah Jasa

Komunikasi

,Sumber Daya

air, dan listrik

1

tahun 12 bulan

40,000,000

12 bulan

40,000,000

12 bulan

40,000,000

12 bulan

40,000,000

12 bulan

40,000,000

60 bulan

200,000,000

Penyediaan Jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

Dinas Operasional

Jumlah Jasa

Pemeliharaan

dan perijinan

kendaraan

operasional

5 unit 16 unit 84,700,000

16 unit

84,700,000

16 unit

84,700,000

16 unit 84,700,000

16 unit 84,700,000

75 unit

423,500,000

Penyediaan Jasa

administrasi

keuangan

Jumlah jasa

administrasi

Keuangan

12 orang 12 orang 90,000,000

12 orang

90,000,000

12 orang

90,000,000

12 orang

90,000,000

12 orang

90,000,000

60 orang

450,000,000

Penyediaan Jasa

kebersihan

kantor,Sopir,

Tukang Kebun.

Jumlah

Penyediaan

jasa

Kebersihan

Kantor,Sopir,T

ukang Kebun

dll

3 orang 3 org 65,000,000

5 orang

65,000,000

5 orang

65,000,000

5 orang 65,000,000

5 orang 65,000,000

25 orang

325,000,000

Jumlah 2 paket 2 paket 2 2 2 paket 2 paket 10


Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan kantor

peralatan

dan

perlengkapan

kantor

5,000,000 paket 5,000,000 paket 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Paket 25,000,000

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang

Undangan

Jumlah

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

12 bln 12 bln 15,000,000

12 bln 15,000,000

12 bln 15,000,000

12 bln 15,000,000

12 bln 15,000,000

60 bln

75,000,000

Penyediaan makan

minum

Jumlah

penyediaan

makanan dan

minuman untuk

pegawai

12 bln 12 bln 11,000,000

12 bln 11,000,000

12 bln 11,000,000

12 bln 11,000,000

12 bln 11,000,000

60 bln

55,000,000

Rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Jumlah rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

20 kali 12 org perjalanan

125,000,000

12 org perjalanan

125,000,000

12 org perjalanan

125,000,000

12 org perjalanan

125,000,000

12 org perjalanan

125,000,000

100 kali

625,000,000

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Terpenuhinya

Sarana dan

Prasarana yang

memadai

95 100% 600,000,000

100% 700.000.000

100% 900,000,000

100% 550.000.000

100% 550.000.000 100%

2,960,000,000

Pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah Gedung

Penunjang

Kantor

1 paket 1 paket 150,000,000

1 paket

150,000,000

2 paket

300,000,000

Pengadaan

Kendaraan dinas

operasional

Kendaraan R 4 1 paket I unit 150,000,000

I unit 150,000,000

I unit 150,000,000

I unit 150,000,000

I unit 150,000,000

1 paket

750,000,000

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

1.Jumlah

Perlengkapan

Gedung Kantor

2. Jumlah

Meubleir

tersedia

1 paket 1 paket 1 set

75,000,000

1

paket 1 set

175,000,000

1

paket 1 set

185,000,000

1 paket 1 set

75,000,000

1 paket 1 set

75,000,000

5 paket

585,000,000

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah

Peralatan

Gedung Kantor

yg tersdia

2 paket 2 paket 15,000,000

2 paket

15,000,000

2 paket

15,000,000

2 paket 15,000,000

2 paket 15,000,000

10 Paket

75,000,000

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas

operasional

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas

operasional

16 unit 16 unit 150,000,000

16 unit

150,000,000

16 unit

150,000,000

16 unit 150,000,000

16 unit 150,000,000

80

750,000,000


Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

12 12 bln 150,000,000

12 bln 150,000,000

12 100,000,000

12 100,000,000

48

500,000,000

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Jumlah

peralatan

gedung kantor

60.000.000 60.000.000 100.000.000 60.000.000 60.000.000

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Peningkatan

Kinerja

Aparatur

100% 120,000,000

100% 80,000,000

100% 120,000,000

100% 80,000,000

100% 80,000,000

100%

480,000,000

Pengadaan pakaian

khusus hari hari

tertentu

Jmlah

Pengadaan

pakaian khusus

hari hari

tertentu

1 pkt. 100% 90.000.000 100% 50.000.000 100% 90.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 10 330.,000,000

Pemantauan

Disiplin dan kinerja

Pegawai

Jumlah

dokumen hasil

pemantauan

1 Dok. 30,000,000

1 Dok.

30,000,000

1 Dok.

30,000,000

1 Dok. 30,000,000

1 Dok. 30,000,000

5

150,000,000

Terwujudnya Tata

Kelola

Pemerintahan

yang baik pada

OPD

Meningka

tnya

Akuntabil

itas

Kinerja

OPD

Akip Lobar 80 95 95 95 95 95 95

Nilai AKIP 80 82 % 84%%

86% 88% 90 90%

Program

Peningkatan

Pengembangan

sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan.

Porsentase

laporan

pencapaian

kinerja

100% 134,500,000

95% 134,500,000

95% 134,500,000

95% 134,500,000

95% 134,500,000

95

672,500,000

Penyusunan

Laporan Capaian

Jumlah

Laporan

Capaian

2 dok 2 Dok. 30,000,000

2 Dok.

30,000,000

2 Dok.

30,000,000

2 Dok. 30,000,000

2 Dok. 30,000,000

10

150,000,000


Kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja.

Kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja.

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester

Jumlah

Laporan

Keuangan

Semester

1 dok 2 Dok. 3,000,000

2 Dok.

3,000,000

2 Dok.

3,000,000

2 Dok. 3,000,000

2 Dok. 3,000,000

4 dok.

15,000,000

Penyusunan

Laporan Keuangan

akhir tahun

Jumlah

Laporan

Keuangan

akhir tahun

1 dok 1 Dok. 1,500,000

1 Dok.

1,500,000

1 Dok.

1,500,000

1 Dok. 1,500,000

1 Dok. 1,500,000

4. dok

7,500,000

Penyusunan Renstra

dan Renja

Perangkat Daerah

Jumlah

Dokumen

Renstra dan

Renja

1 2 Dok. 15,000,000

2 Dok.

15,000,000

2 Dok.

15,000,000

2 Dok. 15,000,000

2 Dok. 15,000,000

8 dok.

75,000,000

Penyusunan

RKA,RKAP ,DPA

dan DPPA.

Jumlah

dokumen

penganggaran

1 Dok. 4 Dok. 40,000,000

4 Dok.

40,000,000

4 Dok.

40,000,000

4 Dok. 40,000,000

4 Dok. 40,000,000

20

200,000,000

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Jumlah

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

4 Dok. 4 Dok. 20,000,000

4 Dok.

20,000,000

4 Dok.

20,000,000

4 Dok. 20,000,000

4 Dok. 20,000,000

20

100,000,000

Penyusunan Profil

/Monografi

Jumlah Buku

Profil 4 buku 4 buku

25,000,000

4 buku

25,000,000

4 buku

25,000,000

4 buku 25,000,000

4 buku 25,000,000

20

125,000,000

Menurunnya

Indeks Resiko

Bencana

Meningka

tnya

Kapasitas

Daerah

IRB 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Indeks

Kapasitas

Daerah

0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65

0,65

Program

Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

Jumlah lokasi

penguatan

pengurangan

resiko bencana

2 Lokasi

150,000,00

0

2

Lok

asi

150,000,00

0

2

Lok

asi

150,000,0

00

2

Lokas

i

150,000,00

0

2

Lokas

i

150,000,000

1000

%

750,000,000


Pengurangan Risiko

Bencana

Jumlah

kegiatan

pengurangan

resiko bencana

10 dok 2 kali

25,000,000

2

kali

25,000,000

2

kali

25,000,00

0

2 kali

25,000,000 2 kali

25,000,000

8.kal

i

125,000,000

Penyusunan

database lokasi

bencana

Jumlah

Dokumen Data

Base lokasi

Bencna

2 keg 1 dok

5,000,000

1

dok

5,000,000

1

dok

5,000,000 1 dok

5,000,000 1 dok

5,000,000

4

dok.

25,000,000

Kegiatan

Peningkatan

kemampuan dan

keterampilan

penanggulangan

bencana

Jumlah

Aparatur dan

masyarakat

yang terlatih

Dokum

en 200 org

35,000,000

200

org

35,000,000

200

org

35,000,00

0

200

org

35,000,000

200

org

35,000,000

800

org

175,000,000

Kegiatan

Pengawasan

pelaksanaan

kebijakan bidang

kebencanaan

Jumlah

Kegiatan

Pengawasan

dan kebijakan

kegiata

n 2 keg

5,000,000

2

keg

5,000,000

2

keg

5,000,000 2 keg

5,000,000 2 keg

5,000,000

8

keg.

25,000,000

Kegiatan

Pemantauan

penyebarluasan

informasi bencana

Jumlah

Pemantauan

penyebarluasan

informasi

potensi

bencana

Keg. 3 keg.

25,000,000

3

keg.

25,000,000

3

keg.

25,000,00

0

3 keg.

25,000,000 3 keg.

25,000,000

12

keg. 125,000,000

Pemberdayaan

masyarakat dalam

kesiapsiagaan

menghadapi

bencana

Jumlah

Perberdayaan

masyarakat

2 lokasi 2 Lokasi

55,000,000

2

Lok

asi

55,000,000

2

Lok

asi

55,000,00

0

2

Lokas

i

55,000,000

2

Lokas

i

55,000,000

8

loka

si

275,000,000

Program

Penanganan

Kedaruratan dan

Logistik

Porsentase

Korban

Bencana yang

mendapat

bantuan

100%

700,000,00

0

100

%

700,000,00

0

100

%

700,000,0

00

100%

700,000,00

0

100%

700,000,000

100

%

3,500,000,000

Kegiatan Pengadaan

tempat

penampungan

sementara dan

evakuasi penduduk

dari

ancaman/korban

Jumlah Lokasi

Penanganan

bencana

2 lokasi 2 lokasi

580,000,00

0

2

loka

si

580,000,00

0

2

loka

si

580,000,0

00

2

lokasi

580,000,00

0

2

lokasi

580,000,000 10

2,900,000,000


bancana alam

Kegiatan Pengadaan

sarana dan

prasarana evakuasi

penduduk dari

ancaman/korban

bencana alam

Jumlah Sarana

dan Prasarana

yang diadakan

1 lokasi 1 paket

10,000,000

1

pake

t

10,000,000

1

pake

t

10,000,00

0

1

paket

10,000,000

1

paket

10,000,000 5

50,000,000

Kegiatan Pengadaan

logistik dan obat-

obatan bagi

penduduk di tempat

penampungan

sementara

Jumlah

Logistik dan

obat obatan

yang diadakan

2 paket 2 paket

50,000,000

2

pake

t

50,000,000

2

pake

t

50,000,00

0

2

paket

50,000,000

2

paket

50,000,000 10

250,000,000

Penanganan

pengungsi

akibat bencana

Jumlah

koordinasi

penanganan

pengungsi

akibat bencana

lokasi 2 lokasi

60,000,000

2

loka

si

60,000,000

2

loka

si

60,000,00

0

2

lokasi

60,000,000

2

lokasi

60,000,000

10

Lok

asi

300,000,000

Program

Pemulihan Pasca

Bencana

Porsentase

sarana dan

prasarana yang

direhabilitasi

dan

direkonstruksi

pasca bencana

100%

650,000,00

0

100

%

650,000,00

0

100

%

650,000,0

00

100%

650,000,00

0

100%

650,000,000

100

% 3,250,000,000

Kegiatan Pemulihan

sarana dan

prasarana vital

akibat bencana

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Pemulihan

lokasi 3 paket

545,000,00

0

3

pake

t

545,000,00

0

3

pake

t

545,000,0

00

3

paket

545,000,00

0

3

paket

545,000,000 15

2,725,000,000

Kegiatan Survey

dan investigasi

lokasi pasca

bencana

Jumlah Lokasi

survey dan

Investigas

lokasi 3 lokasi

50,000,000

3

loka

si

50,000,000

3

loka

si

50,000,00

0

3

lokasi

50,000,000

3

lokasi

50,000,000

15

Lok

asi

250,000,000

Penilaian kerusakan

dan kerugian akibat

bencana

Jumlah

Dokumen

Penilaian

Kerusakan

Dokum

en 3 Dok.

25,000,000

3

Dok.

25,000,000

3

Dok.

25,000,00

0

3

Dok.

25,000,000

3

Dok.

25,000,000

15

Lok

asi

125,000,000

Rehabilitasi dan

rekonstruksi bidang

sosial ekonomi di

wilayah Pasca

bencana

Jumlah

Kegiatan

Rehab Rekon

Bidang Sosiali

dan ekonomi

kegiata

n 2 keg.

30,000,000

2

keg.

30,000,000

2

keg.

30,000,00

0

2 keg.

30,000,000 2 keg.

30,000,000

8.do

k.

150,000,000


Pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah Gedung

Penunjang

Kantor

1 paket 1 paket 150,000,000

1 paket

150,000,000

2 paket

300,000,00

0

Pengadaan

Kendaraan dinas

operasional

Kendaraan R 4 1 paket I unit 150,000,000

I unit 150,000,000

I unit 150,000,000

I unit 150,000,000

I unit 150,000,000

1 paket

750,000,00

0

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

1.Jumlah

Perlengkapan

Gedung Kantor

2. Jumlah

Meubleir

tersedia

1 paket 1 paket 1 set

75,000,000

1 paket

1 set

175,000,000

1 paket

1 set

185,000,000

1 paket 1 set

75,000,000

1 paket 1 set

75,000,000

5 paket

585,000,00

0

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah

Peralatan

Gedung Kantor

yg tersdia

2 paket 2 paket 15,000,000

2 paket

15,000,000

2 paket

15,000,000

2 paket 15,000,000

2 paket 15,000,000

10 Paket

75,000,000

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas

operasional

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas

operasional

16 unit 16 unit 150,000,000

16 unit

150,000,000

16 unit

150,000,000

16 unit 150,000,000

16 unit 150,000,000

80

750,000,00

0

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

12 12 bln 150,000,000

12 bln 150,000,000

12 100,000,000

12 100,000,000

48

500,000,00

0

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Jumlah

peralatan

gedung kantor

60.000.000 60.000.000 100.000.000 60.000.000 60.000.000

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Peningkatan

Kinerja

Aparatur

100% 120,000,000

100% 80,000,000

100% 120,000,000

100% 80,000,000

100% 80,000,000

100%

480,000,00

0

Pengadaan pakaian

khusus hari hari

tertentu

Jmlah

Pengadaan

pakaian khusus

hari hari

tertentu

1 pkt. 100% 120,000,000

100% 80,000,000

100% 120,000,000

100% 80,000,000

100% 80,000,000

10

480,000,00

0


Pemantauan

Disiplin dan kinerja

Pegawai

Jumlah

dokumen hasil

pemantauan

1 Dok. 30,000,000

1 Dok.

30,000,000

1 Dok.

30,000,000

1 Dok. 30,000,000

1 Dok. 30,000,000

5

150,000,00

0

Terwujudnya

Tata Kelola

Pemerintahan

yang baik

pada OPD

Meningka

tnya

Akuntabil

itas

Kinerja

OPD

Akip Lobar 80 95 95 95 95 95 95

Nilai AKIP 80 82 % 84%%

86% 88% 90 90%

Program

Peningkatan

Pengembangan

sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan.

Porsentase

laporan

pencapaian

kinerja

100% 134,500,000

95% 134,500,000

95% 134,500,000

95% 134,500,000

95% 134,500,000

95

672,500,00

0

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja.

Jumlah

Laporan

Capaian

Kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja.

2 dok 2 Dok. 30,000,000

2 Dok.

30,000,000

2 Dok.

30,000,000

2 Dok. 30,000,000

2 Dok. 30,000,000

10

150,000,00

0

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semester

Jumlah

Laporan

Keuangan

Semester

1 dok 2 Dok. 3,000,000

2 Dok.

3,000,000

2 Dok.

3,000,000

2 Dok. 3,000,000

2 Dok. 3,000,000

4 dok.

15,000,000

Penyusunan

Laporan Keuangan

akhir tahun

Jumlah

Laporan

Keuangan

akhir tahun

1 dok 1 Dok. 1,500,000

1 Dok.

1,500,000

1 Dok.

1,500,000

1 Dok. 1,500,000

1 Dok. 1,500,000

4. dok

7,500,000

Penyusunan Renstra

dan Renja

Perangkat Daerah

Jumlah

Dokumen

Renstra dan

Renja

1 2 Dok. 15,000,000

2 Dok.

15,000,000

2 Dok.

15,000,000

2 Dok. 15,000,000

2 Dok. 15,000,000

8 dok.

75,000,000

Penyusunan

RKA,RKAP ,DPA

dan DPPA.

Jumlah

dokumen

penganggaran

1 Dok. 4 Dok. 40,000,000

4 Dok.

40,000,000

4 Dok.

40,000,000

4 Dok. 40,000,000

4 Dok. 40,000,000

20

200,000,00

0

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

Jumlah

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

4 Dok. 4 Dok. 20,000,000

4 Dok.

20,000,000

4 Dok.

20,000,000

4 Dok. 20,000,000

4 Dok. 20,000,000

20

100,000,00

0


(LAKIP)

Penyusunan Profil

/Monografi

Jumlah Buku

Profil 4 buku 4 buku

25,000,000

4 buku

25,000,000

4 buku

25,000,000

4 buku 25,000,000

4 buku 25,000,000

20

125,000,000

Menurunnya

Indeks Resiko

Bencana

Meningka

tnya

Kapasitas

Daerah

IRB 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Indeks

Kapasitas

Daerah

0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65

0,65

Program

Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

Jumlah lokasi

penguatan

pengurangan

resiko bencana

2 Lokasi

150,000,00

0

2

Lok

asi

150,000,00

0

2

Lok

asi

150,000,0

00

2

Lokas

i

150,000,00

0

2

Lokas

i

150,000,000

1000

%

750,000,000

Pengurangan Risiko

Bencana

Jumlah

kegiatan

pengurangan

resiko bencana

10 dok 2 kali

25,000,000

2

kali

25,000,000

2

kali

25,000,00

0

2 kali

25,000,000 2 kali

25,000,000

8.kal

i

125,000,000

Penyusunan

database lokasi

bencana

Jumlah

Dokumen Data

Base lokasi

Bencna

2 keg 1 dok

5,000,000

1

dok

5,000,000

1

dok

5,000,000 1 dok

5,000,000 1 dok

5,000,000

4

dok.

25,000,000

Kegiatan

Peningkatan

kemampuan dan

keterampilan

penanggulangan

bencana

Jumlah

Aparatur dan

masyarakat

yang terlatih

Dokum

en 200 org

35,000,000

200

org

35,000,000

200

org

35,000,00

0

200

org

35,000,000

200

org

35,000,000

800

org

175,000,000

Kegiatan

Pengawasan

pelaksanaan

kebijakan bidang

kebencanaan

Jumlah

Kegiatan

Pengawasan

dan kebijakan

kegiata

n 2 keg

5,000,000

2

keg

5,000,000

2

keg

5,000,000 2 keg

5,000,000 2 keg

5,000,000

8

keg.

25,000,000

Kegiatan

Pemantauan

penyebarluasan

Jumlah

Pemantauan

penyebarluasan

Keg. 3 keg.

25,000,000

3

keg.

25,000,000

3

keg.

25,000,00

0

3 keg.

25,000,000 3 keg.

25,000,000

12

keg.

125,000,000


informasi bencana informasi

potensi

bencana

Pemberdayaan

masyarakat dalam

kesiapsiagaan

menghadapi

bencana

Jumlah

Perberdayaan

masyarakat

2 lokasi 2 Lokasi

55,000,000

2

Lok

asi

55,000,000

2

Lok

asi

55,000,00

0

2

Lokas

i

55,000,000

2

Lokas

i

55,000,000

8

loka

si

275,000,000

Program

Penanganan

Kedaruratan dan

Logistik

Porsentase

Korban

Bencana yang

mendapat

bantuan

100%

700,000,00

0

100

%

700,000,00

0

100

%

700,000,0

00

100%

700,000,00

0

100%

700,000,000

100

%

3,500,000,00

0

Kegiatan Pengadaan

tempat

penampungan

sementara dan

evakuasi penduduk

dari

ancaman/korban

bancana alam

Jumlah Lokasi

Penanganan

bencana

2 lokasi 2 lokasi

580,000,00

0

2

loka

si

580,000,00

0

2

loka

si

580,000,0

00

2

lokasi

580,000,00

0

2

lokasi

580,000,000 10

2,900,000,00

0

Kegiatan Pengadaan

sarana dan

prasarana evakuasi

penduduk dari

ancaman/korban

bencana alam

Jumlah Sarana

dan Prasarana

yang diadakan

1 lokasi 1 paket

10,000,000

1

pake

t

10,000,000

1

pake

t

10,000,00

0

1

paket

10,000,000

1

paket

10,000,000 5

50,000,000

Kegiatan Pengadaan

logistik dan obat-

obatan bagi

penduduk di tempat

penampungan

sementara

Jumlah

Logistik dan

obat obatan

yang diadakan

2 paket 2 paket

50,000,000

2

pake

t

50,000,000

2

pake

t

50,000,00

0

2

paket

50,000,000

2

paket

50,000,000 10

250,000,000

Penanganan

pengungsi

akibat bencana

Jumlah

koordinasi

penanganan

pengungsi

akibat bencana

lokasi 2 lokasi

60,000,000

2

loka

si

60,000,000

2

loka

si

60,000,00

0

2

lokasi

60,000,000

2

lokasi

60,000,000

10

Lok

asi

300,000,000

Program

Pemulihan Pasca

Bencana

Porsentase

sarana dan

prasarana yang

direhabilitasi

dan

direkonstruksi

pasca bencana

100%

650,000,00

0

100

%

650,000,00

0

100

%

650,000,0

00

100%

650,000,00

0

100%

650,000,000

100

%

3,250,000,000

Kegiatan Pemulihan

sarana dan

prasarana vital

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Pemulihan

lokasi 3 paket

545,000,00

0

3

pake

t

545,000,00

0

3

pake

t

545,000,0

00

3

paket

545,000,00

0

3

paket

545,000,000 15

2,725,000,00

0


akibat bencana

Kegiatan Survey

dan investigasi

lokasi pasca

bencana

Jumlah Lokasi

survey dan

Investigas

lokasi 3 lokasi

50,000,000

3

loka

si

50,000,000

3

loka

si

50,000,00

0

3

lokasi

50,000,000

3

lokasi

50,000,000

15

Lok

asi

250,000,000

Penilaian kerusakan

dan kerugian akibat

bencana

Jumlah

Dokumen

Penilaian

Kerusakan

Dokum

en 3 Dok.

25,000,000

3

Dok.

25,000,000

3

Dok.

25,000,00

0

3

Dok.

25,000,000

3

Dok.

25,000,000

15

Lok

asi

125,000,000

Rehabilitasi dan

rekonstruksi bidang

sosial ekonomi di

wilayah Pasca

bencana

Jumlah

Kegiatan

Rehab Rekon

Bidang Sosiali

dan ekonomi

kegiata

n 2 keg.

30,000,000

2

keg.

30,000,000

2

keg.

30,000,00

0

2 keg.

30,000,000 2 keg.

30,000,000

8.do

k.

150,000,000




BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat yang mengacu kepada Tujuan

dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut

Tabel T-C . 28

Indikator Kinerja BPBD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Kinerja Kondisi

Kinerja pada

Awal period

RPJMD

Target Capaian setiap tahun Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

2020 2021 2022 2023 2024

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat 80 90 90 90 90 90 90

2 Nilai AKIP

BPBD 80 82 % 84 % 86 % 88 % 90% 90

3 Indeks Kapasitas

Daerah 0,6 0.61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,65

47

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang urusan Ketentraman dan

Ketertiban , Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat ini disusun sebagai amanat Undang-

undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat memuat, tujuan, sasaran, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD

Kabupaten Lombok Barat serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat dan bersifat indikatif. Renstra BPBD

Kabupaten Lombok Barat ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Lombok

Barat.

Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat merupakan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja tahunan atau Renja BPBD Kabupaten Lombok Barat. Renstra BPBD

merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima)

tahunan.

Dengan telah disusunnya Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-

2024, maka telah tersusun pula salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi

perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan pencapaian visi dan misi BPBD

Kabupaten Lombok Barat sangat bergantung pada komitmen jajaran struktural dan aparatur

perencanaan BPBD Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan Rencana Strategis ini

dengan penuh tanggung jawab.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Kepala Pelaksana

Drs. H. Moh. Najib, MM

NIP: 19641231 199203 1 188

BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR : 59.B / 05 /BPBD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN 2019-2023

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana starategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat,

perlu membentuk Tim Penyusun rencana strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun

2019-2023;

b. bahwa yang jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini

dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim

Penyusun rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor

4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara

perubahan RPJPD , RPJMD dan RKPD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub

Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019

(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016

Nomor 60).

8. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018

Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :

a. Membantu penyusunan draft Rencana Strategis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023;

b. Membantu mengumpulkan data dan bahan Penyusunan Rencana Strategis

Tahun 2019 -2023 sebagai dasar pembuatan Renstra.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lombok Barat dengan Kode Rekening: 1.05 . 1.05.03 . 06 . 10 .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung

pada tanggal,


H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Gerung

2. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di

Gerung

Lampiran : Keputusan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN 2019-2023

NO JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1 Kepala Pelaksana Ketua Tim

2 Sekretaris Sekretaris Tim

3 Kasubbag Program Ketua Kelompok Kerja

4 Kasubbag Umum dan Kepegawaian Anggota

5 Kasubbag Keuangan Anggota

6 Kasi Kesiapsiagaan Anggota

7 Kasi Kedaruratan Anggota

8 Kasi Rehabilitasi Anggota

9 Pelaksana pada Subbag Keuangan Anggota

10 Pelaksana pada Subbag Program Anggota

11 Pelaksana pada Subbag Program Anggota

12 Pelaksana pada Subbag Umum Anggota


H. FAUZAN KHALID

Agenda kerja TIM Penyusunan Renstra BPBD

No Uraian Waktu

1 Persiapan Penyusunan Renstra

Januari s/d April 2019

2 Pengolahan Data dan Informasi Maret s/d April 2019

3 Tahap Perumusan Rancangan Renstra Maret s/d Juni 2019

4 Verifikasi Rancangan Renstra Juni s/d Juli 2019

5 Perumusan Rancangan Akhir Juli 2019

6 Penetapan Renja Desember 2019

Arah Kebijakan Renstra Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan Lokasi

6 7 8 9 10 11 13

Nilai IKM Belum

Optimal

Masih kurangnya

saranan dan

prasarana

pelayanan publik

Belum Optimalnya

kualitas pelayanan

Publik

Meningkatkan kualitas

pelayanan Publik

IKM Lobar Meningkatnya kualitas

pelayanan Publik

IKM Meningkatkan kualitas tata kelola

organisasi dan aparatur

Meningkatkan Pelayanan

kepada masrakat sesuai

dengan Standar Pelayanan

Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranPorsentase

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa

surat menyurat

Jumlah Surat

Menyurat

BPBD

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya, air

dan Listrik

Jumlah Jasa

Komunikasi

,Sumber Daya

air, dan listrik

Penyediaan Jasa

pemeliharaan

dan perijinan

kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah Jasa

Pemeliharaan

dan perijinan

kendaraan

operasional

Penyediaan Jasa

administrasi

keuangan

Jumlah jasa

administrasi

Keuangan

Penyediaan Jasa

kebersihan

kantor,Sopir,

Tukang Kebun.

Jumlah

Penyediaan jasa

Kebersihan

Kantor,Sopir,Tuka

ng Kebun dll Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Jumlah peralatan

dan

perlengkapan

kantor

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang

Undangan

Jumlah

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undanganPenyediaan

makan minum Jumlah

penyediaan

makanan dan

minuman untuk

pegawai

Rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Jumlah rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Porsentase

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah Gedung

Penunjang Kantor

Pengadaan

Kendaraan dinas

operasional

Jumlah

Pengadaan

kendaraan dinas

operasional

Indikator Sasaran Strategi (Cara Mencapai Sasaran)

OPD

Penanggung

Jawab

RUMUSAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Rumusan Masalah Data Akar Masalah ISU Strategis Urusan Tujuan Renstra OPD Indikator Tujuan OPD Sasaran Remstra

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Jumlah

Perlengkapan

Gedung Kantor

Pengadaan

Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah

Peralatan

Gedung Kantor

Pengadaan

Meubelair

Jumah

Pengadaan

Meubelair

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas

operasional

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas

operasional

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan kantor.

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan kantor.

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Peningkatan

Kinerja

Aparatur

Pengadaan

pakaian khusus

hari hari tertentu

Jmlah

Pengadaan

pakaian khusus

hari hari tertentu

Pemantauan

Disiplin dan

kinerja Pegawai

Jumlah dokumen

hasil pemantauan

Nilai Akip OPD belum

Optimal

belum optimal dan

Kualitas SDM masih

terbatas, Sarana

dan prasarana

masih

kurang,ketersediaan

anggaran masih

Belum optimalnya tugas

pokok dan fungsi OPD

Meningkatnya Tata

Kelola Pemerintahan

dan Akuntabilitas Kinerja

AKIP Lobar Meningkatnya Nilai Akip Nilai Akip Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik melalui

reformasi birokrasi

Meningkatkan kualitas

Sumber Daya Aparatur

serta kualitas sarana dan

prasarana publik

Program Peningkatan

Pengembangan sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

Peningkatan sisten

pelaporan capaian

kinerja

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja.

Jumlah Laporan

Capaian Kinerja

dan ikhtisar

realisasi kinerja.

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semester

Jumlah Laporan

Keuangan

Semester

Penyusunan

Laporan

Keuangan akhir

tahun

Jumlah Laporan

Keuangan akhir

tahun

Penyusunan

Renstra dan

Renja Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen

Renstra dan

Renja

Penyusunan

RKA,RKAP ,DPA

dan DPPA.

Jumlah

RKA,RKAP ,DPA

dan DPPA.

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Jumlah Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

Penyusunan

Profil /Monografi

Jumlah Buku

Profil

belum optimalnya

kerjasama dan

koordinasi lintas

sektor dalam

Pengurangan Resiko

Bencana

Jumlah Kerjasa

sama /Koordinasi

lintas sektor

masih kurangnya

kesiapsiagaan

masyarakat dalam

menghadapi

bencana ,

Penerapan PRB

masih

kurang,pemberdaya

an masyarakat

masih kurang dalam

PRB

memperkuat kerjasama

dan koordinasi lintas

sektor dalam

Pengurangan Resiko

Bencana

Menurunnya Indeks

Resiko Bencana

IRB Meningkatnya

Kapasitas

Daerah

Indeks Kapasitas

Daerah

Pemantapan Koordinasi

,komando, dan

penyelenggaraan

penanggulngan bencana

Mengembangkan system

komando Koordiansi

dalam kegiatan

Penaggulangan

Bencana,Tanggap Darurat

, secara terencana

,terpadu, terkoordinasi,

dan menyeluruh;

Program

Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

Jumlah lokasi

penguatan

Penguragan

resiko bencana

Pengurangan

Risiko Bencana

Jumlah kegiatan

pengurangan

resiko bencana

Kegiatan

Penyusunan

database lokasi

bencana

Jumlah Dokumen

Data Base lokasi

Bencna

Kegiatan

Peningkatan

kemampuan dan

keterampilan

penanggulangan

bencana

Jumlah Aparatur

dan masyarakat

yang terlatih

Kegiatan

Pengawasan

pelaksanaan

kebijakan bidang

kebencanaan

Jumlah Kegiatan

Pengawasan dan

kebijakan

Kegiatan

Pemantauan

penyebarluasan

informasi bencana

Jumlah

Pemantauan

penyebarluasan

informasi potensi

bencana

Pemberdayaan

masyarakat dalam

kesiapsiagan

menghadapi

bencana

Jumlah

Perberdayaan

masyarakat

Program

Penanganan

Kedaruratan dan

Logistik

Porsentase

Korban Bencana

Yang mendapat

bantuan

Kegiatan

Pengadaan

tempat

penampungan

sementara dan

evakuasi

penduduk dari

ancaman/korban

bancana alam

Jumlah Lokasi

Penanganan

bencana

Kegiatan

Pengadaan

sarana dan

prasarana

evakuasi

penduduk dari

ancaman/korban

bencana alam

Jumlah Sarana

dan Prasarana

yang diadakan

Kegiatan

Pengadaan

logistik dan obat-

obatan bagi

penduduk di

tempat

penampungan

sementara

Jumlah Logistik

dan obat obatan

yang diadakan

Penanganan

pengungsi

akibat bencana

Jumlah

koordinasi

penanganan

pengungsi akibat

bencana

Program

Pemulihan Pasca

Bencana

Porsentase

sarana prasarana

yang

direhabilitasi dan

direkonstruksi

pasca bencana

Kegiatan

Pemulihan

sarana dan

prasarana vital

akibat bencana

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Pemulihan

Kegiatan Survey

dan investigasi

lokasi pasca

bencana

Jumlah Lokasi

survey dan

Investigas

Penilaian kerusakan

dan kerugian akibat

bencana

Jumlah Dokumen

Penilaian

Kerusakan

Rehabilitasi dan

rekonstruksi bidang

sosial ekonomi di

wilayah Pasca

bencana

Jumlah Kegiatan

Rehab Rekon

Bidang Sosiali

dan ekonomi

S U B . B A G . P R O G R A M

Documents