Home >Documents >S U B . B A G . P R O G R A M

S U B . B A G . P R O G R A M

Date post:11-Jan-2022
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami dapat
menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019– 2024, sesuai dengan
amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Renstra ini memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Lombok Barat
, serta berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2023 menindaklanjuti revisi yang
dilakukan pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di tingkat Kabupaten
, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di
Kabupaten Lombok Barat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan Renstra ini.
Gerung ,31 Oktober 2019
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DAFTAR ISI
1.4 Sistimatika Penulisan. 4
2.1 Tugas , Fungsi, dan Struktur 6
2.2 Sumber Daya PD 15
2.3 Kinerja Pelayanan 13
BAB III Isu isu Strategis
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas 17
dan Fungsi Pelayanan SKPD
Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah 18
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW ) dan. 21
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
BAB IV Tujuan, Sasaran Strategis, dan Kebijakan 23
4.1 Tujuan dan Sasaran 23
4.2 Strategi dan Kebijakan 24
BAB V Rencana Program dan Kegiatan , Indikator Kinerja , Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Kepada Tujuan, dan Sasaran
RPJMD 25
BAB VII Penutup 25
Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian
bencana cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Hal
demikian tentunya pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh
suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis,
Ekonomi bahkan politik. Hampir semua jenis bencana alam, non alam dan bencana
sosial telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta
merusak sarana dan prasarana publik yang ada, pengungsian, ketidaknormalan
kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tanggal 24
Januari 2007 meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk pengurangan Resiko
Bencana (RAN PRB). Selanjutnya pada tanggal 26 April 2007 disahkan dan
diundangkan secara resmi UU No. 24Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
yang tercantum dalam Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 66. RAN PRB dan UU
No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan dua perangkat hukum dan
kebijakan yang mencerminkan komitmen Pemerintah untuk mengurangi Resiko
Bencana dan menciptakan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tanggap
terhadap ancaman bencana.
semula bersifat responsif menjadi preventif, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) bersama Pemerintah, kemudian disusun dan ditetapkan Undang-undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Selanjutnya, penanggulangan
bencana diselenggarakan melalui Manajemen PenanggulanganBencana, sebagai
sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamismelaksanakan fungsi-fungsi
manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan,
mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan
seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural guna melindungi
sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat
bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman
yang menimpanya.
Kabupaten Lombok Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam
pencapaian pembangunan Daerah yang akan berlaku untuk periode empat tahun ini
ini disusun dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lombok Barat (RPJMD) 2019-2024, dan UU NO, 24 TAHUN
2007 tentang Penanggulangan Bencana. Renstra Badan Penanggulangan Bencana
akan menjadi landasan untuk memasukan aspek-aspek Peningkatan Pencegahan dan
Penanggulangan Resiko Bencana Alam ke dalam Rencana Kerja tahunan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lombok Barat.
2
bencana didukung Pemerintah baik melalui dukungan kebijakan, maupun anggaran
yang terus meningkat. Dari sisi kebijakan dalam prioritas pembangunan nasional
lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dalam RPJMD 2019 - 2024,
penanggulangan bencana diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan
yang meliputi Pengurangan Resiko Bencana.
Upaya Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam
merupakan salah satu prioritas Rencana Pembangunan jangka menengah
Daerah(RPJMD) 2019-2024. Hal ini merupakan langkah awal dalam
mengintegrasikan aspek-aspek Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko
Bencana Alam di Kabupaten Lombok Barat.
Keseluruhan hal tersebut tertuang dalam rencana strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah 2019 – 2024 sebagai dokumen perencanaan jangka
menengah Kabupaten Lombok Barat sesuai amanat Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat
indikatif.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD ,
RPJMD dan RKPD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
3
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat
tahun 2019 – 2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat
(Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 60).
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan resmi
penyusunanRenja SKPD tahunan dalam mencapai tujuan pembangunan.
Rencana strategis (Renstra) BPBD ini disusun dengan Tujuan sebagai
acuanpenyususunan rencana kerja tahunan dan pembiayaanya serangkain upaya
penanggulangan bencana yang diinplementasikan dalam bentuk kegiatan yang
berorientasi pada pencapaian hasil sebagai bagian dari pengukuran kinerja yang
bersifat akuntabel.Rencana Strategis BPBD bertujuan :
1. Memberi gambaran posisi strategis kelembagaan BPBD dalam mengemban misi
dan pencapaian visi pada periode pelaksanaan rencana strategis 2019-2024 ;
2. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi dasar, kebijakan, strategi dan
program serta kegiatan penanggulangan bencana pada pelaksanaan tahapan
pembangunan jangka menengah 2019-2024;
skala peroritas program dan kegiatan tahunan ;
4. Mensinergikan program-program strategis pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD
sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang penanggulangan
bencana ;
5. Memberikan kemudahan bagi aparatur BPBD untuk memahami dan menilai
arah kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan bencana dalam upaya
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan ;
6. Sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan lintas sektor
terkait dalam sistem koordinasi yang terintegrasi untuk memaksimalkan
pelayanan yang relevan kepada masyarakat pada setiap perubahan;
7. Sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan lintas sektor
terkait dalam sistem koordinasi yang terintegrasi untuk memaksimalkan
pelayanan yang relevan kepada masyarakat pada setiap perubahan.
8. Mensinergikan program-program strategis pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD
sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang penanggulangan
bencana.
Renstra BPBD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 terdiri dari 7
(tujuh) bab yang disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut:;
BAB I PENDAHULUAN
maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN LOMBOK
BARAT
Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi, Sumber Daya BPBD , Kinerja Pelayanan BPBD dan Tantangan
dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.
BAB III PERMASAHAN DAN ISU ISU STATEGIS PERANGKAT
DAERAH
Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BPBD,Telaahan Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan
Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV Tujuan dan Sasaran
Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan,Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten
Lombok Barat tahun 2019-2024.
Menjelaskan Strategi dan Kebijakan
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DANPENDANAAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD,
program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di BPBD untuk
periode tahun 2019-2024.
DAN SASARAN RPJMD.
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
Menjelaskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan
BABVII PENUTUP
Saran saran
BAB II
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 84 Tahun
2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Lombok Barat, kedudukan Badan Penanggulangan Bencana
DaerahKabupaten Lombok Barat adalah merupakan unsur Pendukung tugas Bupati di
Bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten
Lombok Baratmenempatkan tenaga personalianyaberdasarkan pada latar belakang
pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi ke dalam 1 (satu) Sekretariat
dan 3 (tiga) Bidang. Upaya peningkatan Sumber Daya Aparatur terus digiatkan
seiring dengan tuntutan perkembangan yang terjadi, dimana kualifikasi Sumber Daya
Aparatur harus memiliki daya saing serta keunggulan kompetitif sehingga dapat
memenuhi tuntutan dinamika masyarakat di era global.
Sejalan dengan kedudukannya,Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal :
1. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah
Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha
Penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan
Darurat, Rehabilitasi serta Rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap sebulan sekali dalam
kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
Renstra 2019 – 2024 Page 2
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu dan menyeluruh.
3. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya
Berikut ini adalah uraian tentang tugas dan fungsi Unit Kerja Badan
Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Lombok Barat.
A. KEPALA BPBD
memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam
penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana secara terintegrasi
meliputi Pra Bencana, saat Tanggap Darurat ,Pasca Bencana.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala BPBD
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang
penaggulangan bencana;
c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan
peralatan lingkup kabupaten;
B. SEKRETARIAT
dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBDKabupaten Lombok
Barat..
dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariatmenjalankan fungsi
sebagai berikut :
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di
lingkungan Pelaksana BPBD;
perlengkapan dan kerumahtanggaan
Renstra 2019 – 2024 Page 3
Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub
bagian Antara lain Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris BPBD.
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaandipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD
Kabupaten Lombok Barat. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan memiliki tugas
pokokmelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang meliputi penyusunan,
pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan
bencana pada tahapan prabencana.
Kesiapsiagaan menjalankan fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
b. penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini dan
kesiapsiagaan penaggulangan bencana;
penanggulangan bencana;
e. pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana;
f. penyusunan prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan
bencana;
masyarakat;
tanggap darurat; dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
dipimpin oleh kepala Seksi Pencegahan dan Kepala Seksi Kesiapsiagaan, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan.
Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten
Lombok Barat. Bidang Kedaruratan dan Logistik memiliki tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang meliputi penyusunan,
pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan
bencana pada tahapan tanggap darurat.
Renstra 2019 – 2024 Page 4
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Kedaruratan dan Logistik
menjalankan fungsi sebagai berikut :
1) penyusunan kebijakan dan strategi tanggap darurat dan pengerahan logistik
penanggulangan bencana;
2) penyusunan rencana kerja dan program tanggap darurat dan pengerahan
logistik penanggulangan bencana;
penanggulangan bencana;
4) pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan
dan sumberdaya;
6) Pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
bencana; dan
7) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanggap darurat dan
pengerahan logistik penanggulangan bencana.
8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 (dua) kepala seksi yang dipimpin
oleh kepala seksi Kedaruratan dan Kepala Seksi Logistik, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik .
D. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksidipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Lombok
Barat. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki tugas pokok melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan
pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca
bencana.
menjalankan fungsi sebagai berikut :
b. penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana;
dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana;
d. pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihn semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana dengan sasaran normalisasi
aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan kembali semua prasarana dan
sarana pada wilayah pasca bencana dengan sasaran berkembangnya kegiatan
perekonomian sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat; dan
Renstra 2019 – 2024 Page 5
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 (dua) Kepala Seksi yang
dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kepala Seksi Rekonstruksi, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi.
A. STRUKTUR ORGANISASI BPBD
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah danPeraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
DaerahKabupaten Lombok Barat, maka BPBD menempatkan tenaga
Personalianyaberdasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang
bersangkutan yang terbagi ke dalam 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga ) Bidang. Upaya
peningkatan Sumber Daya Aparatur terus digiatkan seiring dengan tuntutan
perkembangan yang terjadi, dimana kualifikasi Sumber Daya Aparatur harus memiliki
daya saing serta keunggulan kompetitif sehingga dapat memenuhi tuntutan dinamika
masyarakat di era global.
kuantitas tiap tahun terus dilakukan sesuai dengan kondisi kubutuhan dan anggaran
yang ada. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur terus dipacu
terlebih dalam era Otonomi Daerah dewasa ini. Upaya yang ditempuh guna
peningkatan kualitas diantaranya adalah dengan mengikutsertakan aparatur
BPBDpada pendidikan dan pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan non teknis, serta
diklat lainnya yang mengacu pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Renstra 2019 – 2024 Page 6
Sumber Daya Aparaturyang dimiliki BPBD Kabupaten Lombok Barat sebanyak 78
orang yangdapat dilihat pada rincian berikut ini:
Tabel 2. 1
Kabupaten Lombok Barat
4 Kontrak 43
NO JABATAN JUMLAH Keterangan
1 ESELON II 1
2 ESELON III 4
3 ESELON IV 9
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk meningkatkan
kinerja BPBD Asset yang dimiliki sebagai sarana dan prasarana administrasi dan
mobilitas penanggulangan Bencana :
1 Kendaraan Operasional roda empat 7 (tujuh ) unit
2 Sepeda Motor 9( sepuluh) unit
3 Tenda Penanggulangan Bencana 16 (enam belas) unit
4 Pelbed / Tempat Tidur Pengungsi 26 (dua puluh
enam)unit.
6 Speedboat 1 UNIT
9 Komputer 4 unit
10 Laptop 4 unit
11 printer 4 unit
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.
yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun dalam
analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis. Dalam melaksanakan tugas
dan fungsi tersebut diatas selama 5 tahun terakhir, BPBD Kabupaten Lombok Barat
berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) tahun 2014-2019,
Renstra 2019 – 2024 Page 7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah 2014-2019, dan telah mencapai beberapa capaian
strategis
Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target
dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai capaian target indikator
kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat
menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian dalam Penanggulangan Bencana
selain ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari segenap
komponen aparatur negara, juga didukung oleh segenap masyarakat dan dunia
usaha;
Dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun terakhir ,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat rata-rata
memperoleh kategori sangat baik (rentang capaian kinerja 85% - 100%).
Kinerja Pelayanan BPBD sesuai dengan Mekanisme Penanggulangan Bencana
telah mencapai target antara lain untuk kegiatan
Kinerja Pelayanan BPBD mengacu pada Mekanisme Penanggulangan Bencana yang
terdiri dari :
1. Aspek Regulasi Adanya Regulasi terkait dengan Penanggulangan Bencana di
Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. Aspek Kelembagaan
a. Badan Penaggulangan Bencana di bentuk Berdasarkan Perda No. 10
Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
b. Terbentunya Forum Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat
Keputusan Buapati lobar no.202/48/BPBD/2016 tentang Penetapan
Dewan Kehormatan dan Dewan Pengurus PRB;
c. Terjalinnya kerjasama antar lembaga yaitu terpasangnya alat Pendeteksi
Longsor di Desa Guntur Macan kerjasama dengan BNPB;
d. Perbub No 35 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan dana siap pakai;
3. Aspek Pengurangan Resiko Bencana
a. Terpasangnya Papan peringatan daerah rawan bencana sampai tahun 2014
tersebar di 80 lokasi rawan bencana.
b. Pelatihan Penaggulangan Bencana sampai dengan tahun 2016 telah
dilaksanakan 8 kali.
4. Dalam menunjang komunikasi data dan informasi untuk penanggulangan
bencana, BPBD kabupaten Lombok Barat telah mengoperasikan Pusat
Pengendalian Operasi (Pusdalops) PB bertempat di Kantor BPBD Kabupaten
Lombok Barat di Giri Menang Gerung. Hal ini dapat dimaknai bahwa unit ini
melakukan pemantauan secara terus menerus baik dalam tahap prabencana,
saat tanggap darurat dan pascabencana. Dalam kondisi bencana, fungsi
Pusdalops.
Renstra 2019 – 2024 Page 8
5. PB sangat penting sebab dari fasilitas inilah data dan informasi mengenai
kejadian diperoleh dan diolah yang kemudian menghasilkan sebuah analisis
maupun rekomendasi bagi pengambil keputusan untuk langkah penanganan
yang diperlukan.
6. Tanggap Darurat Bencana telah tercapai target antara lain Penanggulangan dan
penanganan tanggap darurat bencana berupa bantuan bahan baku non lokal dan
Penanggulangan Kekeringan dalam bentuk bantuan tandon dan droping air bersih
bagi daerah yang mengalami kekeringan. Dan terlaksananya pembuatan sumur
bor kurun waktu 5 tahun terakhir sebanyak 2 paket.
7. Pasca Bencana telah dilaksanakan kegiatan untuk Pemulihan Sarana dan Prasarana
yang rusak akibat Bencana di 25 lokasi pasca Bencana dan 3paket pekerjaan fisik
pada tahun 2016 yang berada di 16 Lokasi
Pencapaian Program/Kegiatan Prioritas BPBD yang telah dihasilkan melalui
Kegiatan Penanggulangan Bencana selama tahun 2010 sampai tahun 2014 dengan
rincian kejadian bencana :
Dari beberapa kejadian Bencana tersebut diatas yang dominan terjadi adalah
Tanah Longsor, Banjir, Banjir Rob, angin Putting beliung,kekeringan dan Kebakaran
Pemukiman. Upaya upaya yang telah dilakukan dalam rangka penanggulangan
bencana antara lain telah melakukan:
1. Penaganan pada beberapa lokasi dengan melakukan Pentaludan/penahan
longsor,penimbunan , Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang rusak akibat
bencana 5 tahun terakhir
2. Penanganan Darurat bencana yaitu memberikan bantuan stimulan bahan baku
non local (seng/asbes, semen, kayu,…

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended