Top Banner
VOLUME NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015 www.ekon.go.id PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tinjauan Ekonomi & Keuangan S T R A T E G I http://www.philosophyofmoney.net/
28

S T R A T E G I

Jan 14, 2017

Download

Documents

voque
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: S T R A T E G I

VOLUME NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015 www.ekon.go.id

PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tinjauan Ekonomi & Keuangan

S T R A T E G I

http://www.philosophyofmoney.net/

Page 2: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

PEMBINA:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

PENGARAH:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan

Keuangan

KOORDINATOR:

Bobby Hamzar Rafinus

EDITOR:

Edi Prio Pambudi

Puji Gunawan

Ratih Purbasari Kania

ANALIS:

Puji Gunawan, Thasya Pauline, Benito Rio Avianto,

Sri Purwanti, Hesti Wahyudi Surasmono, Susiyanti,

Trias Melia, Desi Maola Ayu Saputri

KONTRIBUTOR:

Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor

DAFTAR ISI 03

02

E d i t o r i a l

Ekonomi Internasional

04 Liberalisasi Suku Bunga Tiongkok

06 Carry Trade dan Instabilitas Keuangan

Keuangan

10 Update Perkembangan Deregulasi

Masyarakat Ekonomi ASEAN

12 Menjelang Implementasi Penuh MEA

Infrastruktur

14 Membangun Dari Desa

Koordinasi Kebijakan Ekonomi

Laporan Utama

Urgensi Penambahan Jumlah TPID 21

08 Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI

18 Roadmap Pengendalian Inflasi

Fiskal dan Regulasi Ekonomi

23 APBN 2016

Ekonomi Domestik

Tol Laut 25

Page 3: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

EDITORIAL

03

The Fed terakhir kali menurunkan suku bunga sebesar 0,25 persen 7 tahun yang lalu. FOMC berpotensi

menaikan suku bunga Fed Fund pada bulan Desember 2015. Jika melihat perbaikan perekonomian

Amerika dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, maka secara teori hal ini akan berpotensi

meningkatkan ekspektasi inflasi yang pada akhirnya bisa dijadikan justifikasi utama kenaikan suku

bunga. Walaupun tingkat inflasi saat ini masih di bawah target inflasi yang ditargetkan oleh the Fed,

yaitu sebesar 2%, membaiknya kondisi perekonomian dapat mendorong terjadinya inflasi yang lebih

tinggi dengan ekspektasi melebihi 2% dalam jangka menengah.

TABEL TINGKAT INFLASI DAN TINGKAT PENGANGGURAN AS (BLOOMBERG, 2015)

-1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

Jan-14

Mar-14

May-14

Jul-14

Sep-14

Nov-14

Jan-15

Mar-15

May-15

Jul-15

Sep-15

Nov-15

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%Mar-14

Apr-14

May-14

Jun-14

Jul-1

4

Aug-14

Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

Jan-15

Feb-15

Mar-15

Apr-15

May-15

Jun-15

Jul-1

5

Aug-15

Sep-15

Membaiknya perekonomian Amerika di tahun 2015 juga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi Amerika

yang terus berkembang cukup baik dengan kecepatan yang moderat. Selain itu belanja rumah tangga

dan investasi mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir, dan sektor perumahan terus

mengalami peningkatan. Bagusnya kondisi pasar tenaga kerja AS dan rendahnya suku bunga saat ini

mendorong peningkatan permintaan perumahan di AS. Jika tidak diantisipasi dengan kenaikan suku

bunga saat ini maka tingkat inflasi ke depan yang terjadi bisa jauh lebih tinggi dari target inflasi.

Masih relatif rendahnya inflasi Amerika saat ini dipicu oleh rendahnya harga minyak mentah dunia

sehingga membuat harga bahan bakar minyak dan biaya transportasi AS turun. Namun sejak awal tahun

2015, inflasi Amerika kembali menunjukan trend peningkatan setelah mengalami trend penurunan sejak

pertengahan tahun 2014.

Dari kondisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran mengalami tren penurunan. Pengangguran pada

November 2015 sebesar 5% atau lebih rendah 0,8 persen dibandingkan November 2014. Sejak

berakhirnya krisis keuangan global, pengangguran Amerika terus mengalami penurunan mencapai 5

persen. Dalam perkembangannya, penurunan tingkat pengangguran ternyata lebih besar dibandingkan

dengan perkiraan. Penurunan tingkat pengangguran juga diikuti dengan peningkatan upah

memperlihatkan bahwa perekonomian Amerika terus mengalami perbaikan.

Page 4: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

EKONOMI INTERNASIONAL

KEBIJAKAN

LIBERALISASI

SUKU

BUNGA

DI TIONGKOK

Liberalisasi suku bunga merupakan upaya untuk

membuat pasar keuangan lebih efisien dan

berorientasi pasar. Dengan adanya liberalisasi

tingkat suku bunga menggeser paradigma

kebijakan dari sistem yang dikontrol ketat oleh

bank sentral berubah menjadi sistem pasar di

mana kebijakan suku bunga ditentukan oleh

kekuatan pasar.

Bank Sentral Tiongkok atau dikenal juga dengan

People's Bank of China (PBOC) telah melakukan

beberapa kebijakan liberalisasi suku bunga dalam

beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2013, PBOC

melakukan kebijakan liberarlisasi suku bunga

berupa penghapusan batas bawah suku bunga

pinjaman (lending interest rate floor). PBOC

berharap kebijakan ini dapat menekan beban

pengeluaran perusahaan untuk mendapatkan

pinjaman dari perbankan. Dengan adanya

kebijakan ini, bank-bank di Tiongkok memiliki

kebebasan untuk memberi pinjaman dengan suku

bunga di bawah level yang ditentukan. Walaupun

begitu dalam penerapannya hanya sedikit bank

yang melakukan hal tersebut.

Baru-baru ini di bulan Oktober tahun 2015, PBOC

kembali melakukan liberalisasi suku bunga yaitu

penghapusan aturan batas atas suku bunga

deposito (deposit interest rate ceiling) dengan

tujuan untuk mendorong perekonomian.

Penghapusan suku bunga deposito akan

mendorong kompetisi antara institusi keuangan.

Bank-Bank kecil dapat melakukan peningkatan

sumber dana dari dana pihak ketiga (DPK) dengan

cara memberikan suku bunga yang lebih tinggi.

Hal ini tidak akan diikuti oleh bank besar

dikarenakan bank besar sudah memiliki DPK

dengan jumlah yang cukup besar dan karena

menaikan suku bunga hanya akan menyebabkan

naik nya biaya untuk bank tersebut. Dengan

kebijakan ini diharapkan industri perbankan di

Tiongkok menjadi semakin kompetitif sehingga

dapat mengatasi masalah monopoli dalam industri

perbankan.

Ilwa Nuzul Rahma

04

Page 5: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

Tidak semua negara melakukan kebijakan

liberalisasi suku bunga karena dapat menimbulkan

efek negatif yaitu terjadinya persaingan suku

bunga yang membuat suku bunga menjadi sangat

tinggi dan tidak wajar. Tingginya suku bunga ini

pada gilirannya akan berdampak pada high cost

economy, perlambatan ekspansi kredit,

peningkatan risiko kredit, penurunan aktivitas

perekonomian, dan terhambatnya pertumbuhan

ekonomi. Namun ini bukan hal yang perlu

dikhawatirkan oleh PBOC karena dilihat dari Chart

1, ketika PBOC meningkatkan batas atas suku

bunga deposito, bank-bank di Tiongkok

meresponnya dengan wajar masih dibawah batas

atas yang ditetapkan. Bank-Bank kecil melakukan

peningkatan sumber dana dari dana pihak ketiga

(DPK). Sedangkan bank besar cenderung menurun

jumlah DPK dikarenakan bank besar sudah

memiliki DPK dengan jumlah cukup besar seperti

terlihat pada Chart 2.

Meskipun bank-bank di Tiongkok telah memiliki

kebebasan dalam menentukan suku bunga

pinjaman dan suku bunga tabungan, sebenarnya

masih ada kontrol tidak langsung terhadap suku

bunga yaitu masih adanya tingkat suku bunga

acuan. Salah satu alasannya dikarenakan

pemerintah China masih meminjam pada tingkat

suku bunga acuan. Pemerintah Tiongkok memiliki

komposisi terbesar dalam investasi domestik di

Tiongkok yaitu sebesar 90 persen. Jadi secara tidak

langsung walaupun dilakukan liberarlisasi suku

bunga, pemerintah sebagai investor domestik

terbesar punya peran dalam menggerakan suku

bunga kearah suku bunga acuan.

05

Page 6: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

KEUANGAN

CARRY TRADE

&

INSTABILITAS

KEUANGAN

Ilwa Nuzul Rahma

Carry trade merupakan salah satu strategi yang digunakan

oleh investor untuk menghasilkan keuntungan dari

perdagangan aset keuangan. Strategi carry trade diterapkan

dengan cara meminjam uang pada negara dengan tingkat

suku bunga yang rendah untuk kemudian diinvestasikan

pada instrumen keuangan di negara lain yang memberikan

suku bunga atau imbal hasil yang tinggi. Sehingga

keuntungan diperoleh dari perbedaan tingkat suku bunga

tersebut.

Foto: www.wsj.com

06

Page 7: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

Salah satu negara yang memiliki tingkat suku bunga yang

relatif rendah yaitu Jepang dengan suku bunga berkisar

1%, sehingga Jepang menjadi salah satu sumber dana

bagi investor untuk kemudian diinvestasikan pada

instrumen keuangan di negara berkembang termasuk di

Indonesia. Aksi ini memberikan keuntungan yang cukup

besar, investor meminjam dana dari bank di Jepang

dengan suku bunga hanya sebesar 1%, kemudian

dibelikan surat berharga yang ada di Indonesia dengan

tingkat suku bunga berkisar 8%. Selain Jepang, suku

bunga Amerika Serikat juga relatif rendah dan bisa

menjadi sumber dana bagi investor untuk melakukan

carry trade

Ada beberapa faktor yang diperhatikan oleh investor

untuk memperoleh profit maksimum dari carry trade

yaitu (1) Suku bunga rendah pada negara sumber dana;

(2) Suku bunga tinggi di negara tujuan investasi; (3)

Pertumbuhan ekonomi yang kuat di negara tujuan

investasi; dan (4) nilai tukar negara sumber dana

melemah. Jika faktor-faktor tersebut berubah menjadi

sebaliknya, maka carry trade dapat menyebabkan

kerugian pada investor sehingga mendorong adanya

instabilitas keuangan.

Resiko besar dari carry trade adalah adanya

ketidakpastian nilai tukar. Jika nilai tukar negara sumber

dana terus menguat terhadap rupiah atau dengan kata

lain nilai tukar rupiah semakin melemah maka investor

carry trade akan lari dari Indonesia karena dapat

menyebabkan kerugian dan akan membuat nilai tukar

rupiah semakin mengalami keterpurukan. Besarnya carry

trade tersebut dapat menimbulkan instabilitas keuangan

karena proses berakhirnya carry trade (exit) bisa terjadi

secara besar-besaran sehingga dapat mempengaruhi nilai

tukar rupiah. Selain pengaruh nilai tukar, berakhirnya

carry trade akan dipicu oleh kenaikan suku bunga oleh

negara sumber dana seperti rencana kenaikan suku

bunga Fed. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan harus

memperhatikan darimana sumber pendanaan berasal,

sehingga dapat mempersiapkan diri untuk proses exit

yang akan terjadi mengingat cukup besarnya investor

asing yang membeli instrumen keuangan di Indonesia.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Jan-14

Feb-14

Mar-14

Apr-14

May-14

Jun-14

Jul-14

Aug-14

Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

Jan-15

Feb-15

Mar-15

Apr-15

May-15

Jun-15

Jul-15

Aug-15

Sep-15

jibor USprimerates Japanprimerates

Sumber: Bloomberg

07

Page 8: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

KOORDINASI KEBIJAKAN EKONOMI

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID VI:

SUMBER DAYA LOKAL YANG MENARIK

Desi Maola Ayu Saputri

Dengan pengakuan masyarakat internasional adanya paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis

oleh pemerintah, maka pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi jilid VI, dimana

paket kebijakan ekonomi tersebut diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai peluang

usaha yang semakin baik. Terdapat 3 (tiga) kebijakan deregulasi yang dikeluarkan pada paket

kebijakan ekonomi jilid VI, yaitu : 1. Upaya Menggerakan Perekonomian Di Wilayah Pinggiran

Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); 2. Penyediaan Air Untuk Masyarakat

Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan; 3. Proses Cepat (paperless) Perizinan Impor Bahan Baku

Obat.

Pengembangan KEK dirasakan belum memenuhi harapan seperti yang dituangkan dalam UU

Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni menciptakan kawasan-

kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi dan sebagai penggerak perekonomian di

wilayah-wilayah yang selama ini belum berkembang. Antara lain akibat belum ditetapkannya

insentif dan kemudahan investasi di KEK. Terdapat 8 (delapan) KEK yang ditetapkan melalui

peraturan pemerintah, yaitu Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu

(Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara), Tanjung

Api-Api (Sumatera Selatan), dan Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK (Kalimantan Timur).

Pemberian insentif yang telah disampaikan oleh pemerintah diharapkan mampu mendorong

pengembangan dan pendalaman klaster industri berbasis sumber daya lokal yang dimiliki

masing-masing lokasi KEK. Selain itu peraturan pemerintah ini juga akan mendorong

keterpaduan upaya menciptakan iklim investasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Karena itu pelaksanaan peraturan pemerintah ini akan efektif apabila Pemda

setempat berkomitmen untuk memberikan fasilitas daerah yang diperlukan. Berikut fasilitas dan

kemudahan yang akan diberikan di KEK meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh);

2. PPN dan PPnBM;

3. Kepabeanan;

4. Pemilikan Properti Bagi Orang Asing;

5. Kegiatan Utama Pariwisata;

6. Ketenagakerjaan;

7. Keimigrasian;

8. Pertanahan; dan

9. Perizinan.

08

Page 9: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 85/PUU-XI/2013 memutuskan Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk

mengisi kekosongan hukum sebagai dampak pembatalan undang-undang tersebut, Undang-

Undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali. Dalam putusan MK tersebut,

ada 6 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu : 1. Setiap pengusahaan atas air tidak boleh

mengganggu, mengesampingkan, dan menghilangkan hak rakyat atas air; 2. Negara harus

memenuhi hak rakyat atas air; 3. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi

manusia; 4. Pengawasan dan pengendalian atas air sifatnya mutlak; 5. Prioritas utama

pengusahaan air diberikan kepada BUMN/BUMD sebagai kelanjutan hak menguasai dari negara;

6. Apabila semua pembatasan tersebut sudah dipenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air,

Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan

pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Pemberian izin pengusahaan SDA kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan tetap

memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam putusan MK dan sepanjang masih terdapat

ketersediaan air. Dengan tetap menghormati putusan MK, peran swasta didalam

penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diatur dengan menggunakan norma: 1.

Investasi Pengembangan SPAM oleh badan usaha swasta mencakup kegiatan di Unit Air Baku,

Unit Produksi, dan Unit Distribusi; dan 2. Pengelolaan SPAM oleh badan usaha swasta mencakup

kegiatan Unit Air Baku dan Unit Produksi.

Dalam peraturan pemerintah ini juga dimungkinkan badan usaha swasta melakukan penyediaan

air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Badan usaha swasta juga bisa bekerjasama

dengan BUMN/BUMD dengan prinsip tertentu. Misalnya Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) yang

dimiliki badan usaha swasta dipegang oleh BUMN/BUMD sebagai bukti kehadiran negara.

Kebijakan deregulasi yang terakhir adalah Proses Cepat (Paperless) Perizinan Impor Bahan Baku

Obat, dimana Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) selama ini sudah melakukan

penyederhanaan dalam proses impor bahan baku obat dan makanan. Proses penyederhanaan

perizinan ini sudah masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi JIlid I, meski prosesnya belum

sepenuhnya paperless (tanpa kertas). Tapi penyederhaan proses perizinan ini sudah berhasil

memperpendek waktu hingga 5,7 jam. Dalam waktu yang cepat, BPOM terus meningkatkan

pelayanannya secara online hingga berhasil mencapai target 100% paperless. Yang disebut

sistem online di sini adalah proses impor-ekspor melalui sistem Indonesia National Single

Window (INSW). INSW adalah loket elektronik tunggal untuk penyelesaian perizinan impor

ekspor serta pengurusan dokumen kepabeanan dan kepelabuhanan, yang merupakan wujud

reformasi birokrasi dengan sistim pelayanan publik yang cerdas. INSW memberikan efisiensi

pelayanan sekaligus efektivitas pengawasan, karena semua kegiatan dan informasi terdata secara

akurat, transparan, terpan in i m h p n murah jika dihitung per unit cost-

nya.

Sumber : ekon.go.id, 2015,

Kemenkeu, 2015

09

Page 10: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

KOORDINASI KEBIJAKAN EKONOMI

PERKEMBANGAN DEREGULASI

BIDANG PEREKONOMIAN TAH

UN

20

15

Menjelang akhir tahun 2015, telah banyak

deregulasi yang selesai prosesnya sejak paket

kebijakan ekonomi digulirkan pertama kali pada

tanggal 9 September 2015. Kebijakan deregulasi

tidak berarti menghilangkan peraturan, serta tidak

juga menghilangkan peran dari birokrasi dalam

kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat.

Regulasi dan birokrasi diperlukan dalam rangka

mengamankan kepentingan nasional dan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam era

globalisasi.

Banyaknya peraturan-peraturan yang telah

dikeluarkan oleh berbagai Kementerian /Lembaga

sehingga terjadi overlapping serta terdapat pula

yang menghambat kelancaran proses aktivitas

bisnis dimasyarakat merupakan salah satu alasan

dibuatnya deregulasi saat ini. Sementara itu, Paket

kebijakan ekonomi saat ini juga diperlukan untuk

mempersiapkan Indonesia dalam kompetisi

menghadapi perdagangan bebas baik tingkat global

maupun regional, salah satunya adalah

menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN yang

sudah didepan mata.

maupun regional, salah satunya adalah

menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN yang

sudah didepan mata.

Perkembangan dan tindak lanjut deregulasi Paket I

s.d VI sampai awal Desember senantiasa

dikoordinasikan dengan Kementerian dan Lembaga

yang terkait. Untuk deregulasi Tahap I, sudah selesai

dan sudah ditandatangani sebanyak 78 Regulasi

sedangkan 34 lainnya belum ditandatangani,

sehingga total yang sudah selesai sebanyak 112

regulasi. Sementara itu sebanyak 12 peraturan

masih dalam proses pembahasan , adapun 10

peraturan dikeluarkan. Sebanyak 29 peraturan dari

Kementerian KUKM telah selesai dan sudah

ditandatangani dari sebanyak 29 regulasi yang

direncanakan. Sementara itu, progres deregulasi

tahap II, dari sebanyak 15 regulasi, semuanya sudah

selesai dilaksanakan yang melibatkan BKPM yakni

dalam layanan cepat investasi 3(tiga) jam.

Sedangkan untuk 7(tujuh) regulasi terkait

penyederhanaan izin sektor kehutanan difasilitasi

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

Ratih Purbasari Kania

10

Page 11: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

Deregulasi tahap ketiga, berfokus pada menekan

biaya melalui kemudahan usaha jasa keuangan,

pembiayaan ekspor, dan pengurangan beban biaya.

Kebijakan yang mendukung hal tersebut

diantaranya adalah paket kebijakan OJK, penurunan

harga BBM, listrik dan gas, serta penyederhanaan

ijin pertanahan. Sampai saat ini, Dari 8 regulasi yang

dibahas, baru satu regulasi yang telah selesai yakni

terkait penyederhanaan izin pertanahan untuk

kegiatan penanaman modal, sedangkan tujuh

regulasi lainnya masih dalam tahap pembahasan.

Deregulasi tahap keempat, dalam kebijakan

penetapan UMP mempunyai tujuan utama

membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk

meningkatkan kesejahteaan buruh. Melalui

kebijakan ini, upah buruh diharapkan naik setiap

tahun dengan besaran yang terukur, hal ini juga

memberikan kepastian kepada pengusaha. Untuk

kebijakan terkait KUR, bunga KUR akan diturunkan

dari 22% menjadi 12%. Selain itu, penerima KUR

akan diperluas. Hingga saat ini, dari 10 regulasi

tinggal dua regulasi lagi yang masih dalam proses

pembahasan yakni yang terkait pengupahan.

Deregulasi tahap kelima, hingga saat ini dari tiga

regulasi, satu regulasi telah selesai terkait revaluasi

asset, dan dua lainnya masih dalam proses

pembahasan, yakni terkait perbankan syariah. Pada

paket kebijakan ekonomi tahap V, kebijakan ini

memberikan insentif keringanan pajak, revaluasi

aset yang akan meningkatkan kapasitas dan kinerja

keuangan yang akan meningkat secara signifikan.

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan

memberikan profit yang lebih besar.

Deregulasi tahap ke enam, semuanya telah selesai

dilakukan yang melibatkan Kementerian

Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian

PUPR dan BPOM. Kebijakan deregulasi ini

diharapkan dapat memberikan kepastian serta

menjadi daya tarik bagi penanam modal. Selain itu

deregulasi ini juga dapat memberikan penghasilan

bagi para pekerja diwilayah masing-masing.

Pemberian berbagai insentif ini diharapkan mampu

mendorong pengembangan dan pendalaman

klaster industri berbasis sumber daya lokal yang

dimiliki masing-masing lokasi Kawasan Ekonomi

Khusus(KEK).

Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian pada awal bulan

Desember 2015 disebutkan bahwa 11 RPP dan 2

rancangan Inpres Paket Deregulasi siap

diundangkan akhir tahun ini. Ke 11 Rancangan

Peraturan Pemerintah yang menjadi bagian dari

Paket Kebijakan Ekonomi I-VI itu adalah RPP

tentang kawasan industri RPP tentang pembiayaan

holtikultura, RPP tentang usaha wisata agro

holtikultura, RPP tentang Penyerahan Barang Kena

Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak

Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, RPP tentang

Fasilias dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi

Khusus, RPP tentang Perubahan Atas PP No.131

Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga

Deosito dan Tabungan serta Diskonto sertifikat Bank

Indonesia, RPP tentang Tata cara perubahan

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, RPP tentang

Perubahan Kedua Atas PP Nomor 24 Tahun 2010

tentang Penggunaan Kawasan Hutan, RPP tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, RPP

tentang Pelaksanaan Pembangunan dan

Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri.

Sedangkan dua Rancangan Inpres yang siap

diundangkan adalah Rancangan Inpres tentang

Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam

Negeri (Inland Free Trade Arrangement), dan

Rancangan Inpres tentang Deregulasi untuk

meningkatkan Daya Saing Industri, Kemandirian

Industri, dan Kepastian Usaha. Rancangan Inpres

tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di

Dalam Negeri (Inland Free Trade Arrangement),

sangat penting khususnya menghadapi hadirnya

Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah didepan

mata.

(Sumber: Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi,

Kemeneterian Koordinator Bidang Perekonomian RI)

11

Page 12: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

MENJELANG IMPLEMENTASI

PENUH MASYARAKAT

EKONOMI ASEAN

DAN TANTANGAN

INDONESIA UNTUK

MENJADI PEMENANGNYA

Benito Rio Avianto

Tanggal 31 Desember 2015 adalah saat Deklarasi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan pada tanggal 1

Januari 2016 merupakan tonggak implementasi penuh Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah kesepakatan para Pemimpin ASEAN yang dideklarasikan pada

saat KTT ke-9, Oktober 2003, di Bali, Indonesia, deklarasi itu dikenal dengan Bali Concord II. Bali

Concord II merupakan dasar pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang terdiri atas Pasar

Tunggal dan Basis produksi, Kawasan Berdaya-saing Tinggi, Kawasan dengan Pembangunan

Ekonomi yang Merata, dan Integrasi dengan Perekonomian Dunia

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN adalah main stream dan dominator ASEAN,

tanpa Indonesia ASEAN menjadi tidak berarti. Postur Indonesia di ASEAN adalah negara terbesar dari

sisi Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Perekonomian dan Panjang garis Pantai. Dari sisi luas wilayah,

Wilayah Indonesia mendominasi 42% wilayah ASEAN, 2600 x lebih besar dari Singapura, 6x lebih

besar dari Malaysia dan 4x lebih luas dari Thailand. Dari sisi jumlah penduduk, Indonesia

mendominasi 40% jumlah penduduk ASEAN, 46x lebih banyak dari Singapura, 8x lebih banyak dari

Malaysia dan 4x lebih banyak dibandingkan Thailand.

Dari sisi GDP, Indonesia mendominasi 36% GDP ASEAN, 3x lebih besar di bandingkan Singapura dan

Malaysia, dan 2x lebih besar dibandingkan Thailand. Dari sisi panjang garis pantai, dengan memiliki

garis pantai 81.497 Km2, Indonesia bukan hanya menjadi negara yang memiliki garis pantai terpanjang

di ASEAN, tetapi juga di dunia, yang menguasai 14% dari garis pantai dunia

12

Page 13: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

Posisi Indonesia di ASEAN, the biggest and the Largest

Fakta Postur Indonesia terbesar di ASEAN

(data 2014):

42% Wilayah ASEAN

40% Jumlah Penduduk ASEAN

37% GDP ASEAN;

Pemilik garis pantai terpanjang ASEAN

ASEAN, 58%

Luas Wilayah

Indonesia hendaklah menjadikan ASEAN sebagai prioritas utama memposisikan dirinya menjadi pemain

global sekaligus untuk meningkatkan daya saingnya sebagai bagian dari perekonomian dunia. Indonesia

tidak perlu takut menghadapi pasar bebas ASEAN, karena Indonesia memiliki begitu banyak potensi barang

dan jasa yang siap menyerbu pasar ASEAN. Ada 376 juta penduduk ASEAN yang dapat menjadi sasaran

produk Indonesia. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, maka kebutuhan sektor jasa di

ASEAN dapat menjadi pasar yang sangat besar bagi para sarjana/tenaga profesional Indonesia untuk go

internasional.

Beberapa Universitas di Indonesia yang masuk dalam katagori universitas berkelas dunia seperti Universitas

Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI) dan Insititut Teknologi Bandung (ITB) memiliki jumlah

mahasiswa sebanyak 163.946 (data tahun 2013), merupakan tenaga profesional potensial yang siap

memasuki pasar ASEAN, disamping tentu saja para sarjana universitas lainnya. Hal ini tentu saja menjadi

penyemangat bagi kita untuk memasuki implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Berdasarkan hasil sosialisasi MEA ke beberapa daerah, kita dapat menangkap bahwa sesungguhnya

daerahpun sangat bergairah untuk menjadi bagian dari MEA tersebut. Daerah juga ingin wilayah dan

potensinya ikut mengglobal dengan semakin dikenal, produknya dapat diekspor serta makin banyaknya

wisatawan asing yang datang.

Dari data dan informasi di atas, Indonesia seyogyanya menjadi dominator di ASEAN. Indonesia harus menjadi

pemain utama atas integrasi ekonomi ASEAN yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kesepakatan-kesepakatan dalam MEA 2015, hendaklah disikapi dengan positif dan menjadikannya sebagai

suatu peluang dan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Peluang untuk mencari akses pasar yang lebih

besar bagi produk Indonesia sekaligus tantangan untuk memperbaiki performance perekonomian Indonesia

mempunyai standard kualitas ASEAN.

Jadi mari kita masuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dengan rasa optimisme dan kegembiraan. Optimis

untuk menjadi pemain utama di ASEAN, optimis dengan melihat ASEAN sebagai ujian menuju pemain global

dalam skala lebih luas. Perlu kita ketahui, tujuan pembentukan MEA 2015 adalah untuk menciptakan

kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif, dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan

mengurangi kemiskinan di kawasan. Jadi harus kita pahami bahwa tujuan pembentukan MEA bukan untuk

menyengsarakan para anggotanya. Kita (Indonesia) adalah bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN dan

sebagai bagian dari MEA, kita siap untuk berkompetisi maupun bekerjasama dengan Negara Anggota ASEAN

lainnya. Karena ASEAN memiliki spirit one vision, one identity, one community, yang tentunya menjadi spirit

kita juga.

13

Page 14: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

INFRASTRUKTUR

Membangun

dari Desa Susiyanti

Kehadiran dana desa diharapkan menjadi penggerak perekonomian desa. Salah satunya melalui

pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa, saluran irigrasi, dan lain sebagainya. Singkatnya, inilah

momentum bagi desa untuk membangun dan mensejahterakan desanya. Kini setelah hampir setahun

dana desa bergurlir, seperti apakah wajah-wajah desa-desa di Indonesia ?

Tak bisa dipungkiri, infrastruktur menjadi salah satu katalisator dalam pertumbuhan ekonomi. Sayangnya,

pengembangan infrastruktur terutama di daerah pedesaan justru menjadi persoalan klasik yang

berkontribusi pada disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota menjadi sangat besar. Padahal

pengembangan perekonomian desa merupakan pondasi kuat bagi perkembangan atau pertumbuhan

perekonomian nasional serta menjadi salah satu solusi persoalan urbanisasi.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri nomor 5 Tahun 2015 secara jelas telah mengatur prioritas

penggunaan dana desa yang ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke kas desa

melalui rekening Kas umum Daerah (RKUD). Pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu prioritas

selain pemberdayaan masyarakat dan juga pembiayaan pemerintahaan desa.

Di banyak kesempatan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar

juga menekankan para kepala desa memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam pengelolaan

dana desa yang ditransfer secara bertahap tersebut. Terutama menyangkut pada inftrastruktur padat

karya sehingga mampu menampung banyak tenaga kerja serta infrastruktur lain yang mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Adapun infrastruktur yang dimaksudkan antara lain pembangunan jalan desa, jalan pemukiman maupun

pembangunan sarana kesehatan seperti penyediaan air bersih, sarana pendidikan ataupun sarana

ekonomi seperti membangun lumbung padi ataupun pembukaan lahan pertanian dan pengembangan

usaha ternak dan lain sebagainya

14

Page 15: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

Salah satunya seperti yang dilakukan desa-desa di kecamatan Cangkringan, kabupaten Sleman,

Yogyakarta. Sejumlah desa di wilayah tersebut dinilai berhasil dalam mengelola dana desa untuk

meningkatkan kesejahteraan warganya. Kemampuan sumber daya manusia sebagai kota pelajar dan

partsisipaai masyarakat yang aktif membuat program-program yang dirancang bisa terlaksana sesuai

sasaran yang diinginkan.

Desa Wukirsari salah satunya. Desa Wukirsari berhasil mengelola dana desa untuk berbagai kegiatan

produktif. Mulai dari membangun jalan tembus antar desa, membangun irigasi serta memperkuat Badan

Usaha Milik Desa (BUMdes) serta pemberdayaan masyarakat di bidang peternakan.

Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Desa Wukirsari ini justru mendapatkan apresiasi dari Mentri

Marwan Jafar saat melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta Oktober lalu. "Budaya gotong royong

sangat kuat sehingga penyerapan dana desa lebih mudah dan warga juga sangat antusias dengan

program-p og m y ng ij l nk n ” k k p l W ki i sebagaimana dikutip dari portal berita

lokal (www.jogjadaily.com)

Tahun ini, kabupaten Sleman memperoleh anggaran sebesar 28 milyar untuk program dana desa. Dana

desa tersebut diperuntukan untuk 86 desa. Rata-rata setiap desa mendapatkan jatah sekitar 300 juta.

Pemerintah sendiri berencana untuk menaikkan besaran alokasi dana desa kabupaten Sleman menjadi

63,1 milyar atau meningkat 225 persen pada tahun 2016 mendatang. (republika.com)

Desa lain yang dinilai berhasil dalam mengelola dana desa adalah Nagari Pakandangan di kabupaten

Padang Parimanan, Sumatra Barat. Alokasi dana desa di Kabupaten Padang Pariaman tahun ini mencapai

46 milyar, dimana 18 milyar berasal dari pusat dan sisanya merupakan dana pendampingan dari APBD.

Desa atau Nagari Pakandangan mengelola dana desa sebayak 756 juta rupiah. Dana tersebut digunakan

untuk membiayai sejumlah program-program desa termasuk pembangunan akses jalan desa ke sawah-

sawah penduduk. Setidaknya ada 80 hektar sawah di desa tersebut dan rata-rata menghasilkan tujuh ton

padi kering. Pembangunan akses jalan desa ke sawah-sawah dan perkembunan ini diharapkan mampu

memobilisasi produk-produk hasil pertanian warga.

Baik desa Wukirsari maupun Nagari Pakandangan, tidak hanya dinilai berhasil dalam mengalokasikan

dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Desa-desa ini juga dinilai baik dalam pola

pertanggung jawaban atau pelaporan alokasi dana desa.

Mekanisme pertanggung jawabannya dalam penggunaan dana desa sendiri telah diatur sedemikian rupa

dimana Tata cara pelaporan penggunaan dana diatur sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan

daerah dan keuangan desa. Khusus pelaporan Dana Desa untuk semester I dilakukan paling lambat

minggu keempat bulan Juli, Sedangkan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari

tahun berikutnya. Adapun Kepala daerah menyampaikan laporan konsolidasi penyaluran Dana Desa

dengan tembusan ke kementerian paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran

berikutnya. Keterlambatan penyampaian laporan akan mengakibatkan penundaan penyaluran Dana Desa

ke RKUD

15

Page 16: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

Menilik Dampak

Program pemerintah berbasis desa memang bukan kali pertama ini dilakukan. Sebelumnya pemerintah

telah menggulirkan program pengembangan kecamatan (PPK) ataupun program nasional pemberdayaan

masyarakat mandiri (PNPM mandiri). Secara umum, roh dari program tersebut adalah pelibatan aktif

masyarakat dalam merancang persoalan kebutuhan desa dan menyelesaikan persoalan mereka sendiri.

Dalam hal ekonomi sejatinya desa memiliki posisi strategis sebagai penyanggah ekonomi nasional. Hal

tersebut setidaknya dibuktikan dari ketahanan desa dalam menghadapi tekanan krisis ekonomi. Misalnya

saat kisis ekonomi 97-98, dimana ekonomi makro mengalami perlambatan, namun ekonomi desa yang

digerakan masyarakat justru tetap berdiri.

Meskipun porsi alokasi penggunaan dana desa dibatasi oleh peraturan perundang-perundangan, namun

desa dan warganya diberikan kewenangan dalam mengelola dan membelanjakan dana desa untuk

mengatasi persoalan desa selama ini. Sehingga keberadaan dana desa yang mengalir secara langsung

dinyakini mampu menimbulkan geliat perekonomian di desa-desa.

Menteri Marwan menyatakan optimis dana desa berperan strategis dalam

pemulihan kondisi perekonominan nasional. Dana desa yang sudah diterima desa langsung digunakan

untuk membangun berbagai infrastruktur desa seperti jalan desa, irigasi, jalan usaha tani, sanitasi,

embung, dan lainnya, hal ini besar sekali dampaknya terhadap pemulihan ekonomi desa yang tadinya ikut

terkena imbas melambatnya perekonomian nasional.

Pembangunan proyek-proyek infrastruktur desa langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Berbagai

aktifitas perekonomian di desapun muncul dan berkembang seperti usaha kuliner, jasa transportasi,

usaha material dan lain sebagainya. Pada akhirnya, perekonomian desapun langsung pulih dan bergerak

cepat.

Tahun 2015 sendiri secara keseluruhan alokasi dana desa mencapai 20.7 triliun rupiah yang disebar untuk

74.093 desa di seluruh Indonesia. Penyalurannya dilakukan secara bertahap. Yakni tahap pertama 40

persen pada minggu ke 2 April, tahap ke dua, sebayak 40 persen yang diberikan pada minggu ke dua

Agustus dan terakhir, sebayak 20 persen, ditransfer pada mingu ke 2 di bulan Oktober lalu. Diharapkan

hingga tutup tahun, penyerapan dana desa bisa mencapai 100 persen.

Meski diyakini akan berhasil mengembalikan perekonomian nasional, namun Apung Widadi dari forum

transparansi Indonesia Untuk Anggaran (FITRA) mencatat adanya potensi-potensi kecurangan yang

harus diwaspadai dan menjadi bahan kajian untuk penyaluran, pengelolaan dana desa di tahun

mendatang. Yakni mulai penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukan, aset desa yang tidak

terinvetarisir dengan baik serta peyalahgunaan wewenang hingga minimnya pola pengawasan dari

masyarakat dan pendamping.

16

Page 17: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

L A P O R A N U T A M A

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI

URGENSI PENAMBAHAN JUMLAH TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH

(TPID)

Page 18: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

LAPORAN UTAMA

ROADMAP PENGENDALIAN

INFLASI

Susiyanti

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang menjadi pembahasan krusial karena mempunyai dampak yang amat luas

dalam perekonomian makro. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan memburuknya distribusi pendapatan,

menambah angka kemiskinan, mengurangi tabungan domestik, menyebabkan defisit neraca perdagangan,

menggelembungkan besaran utang luar negeri serta menimbulkan ketidakstabilan politik.

Secara umum disagregasi inflasi mengalami trend menurun namun masih tinggi, rata-rata historis nasional (2010-

2012) inflasi IHK sebesar 4,9%, inflasi inti sebesar 4,3%, Volatile food sebesar 8,6%, dan administered prices sebesar

3,6%. Sementara secara spasial tanpa shock BBM inflasi masih tinggi terutama wilayah-wilayah di luar Jawa.

Pemerintah telah menetapkan target inflasi yang cukup rendah dan menurun (challenging), yaitu pada kisaran

4%±1% untuk tahun 2016 dan 2017 dan ke level 3,5± 1% tahun 2018. Untuk mencapai target inflasi rendah tersebut

maka perlu extra effort dari semua pihak.

18

Page 19: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

Pencapaian sasaran inflasi ini penting untuk kredibilitas kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah. Kenyataan di

lapangan menunjukan bahwa kewenangan dan pengendalian inflasi nasional berada di beberapa instansi baik pusat

maupun daerah, maka diperlukan suatu acuan berupa roadmap dalam upaya pencapaian sasaran inflasi nasional.

Roadmap pengendalian inflasi nasional diperlukan sebagai guideline dalam program pengendalian inflasi secara

terstruktur dan terintegrasi baik antara pusat dan daerah. Hal ini mengingat, daerah juga mengambil peran penting

dalam pengendalin inflasi secara nasional. Terlebih target inflasi yang ditetapkan pemerintah cukup rendah

dengan waktu pencapaian yang cukup singkat.

Meredam gejolak

Seperti halnya negara berkembang lainnya, inflasi di Indonesia tak semata fenomena moneter, inflasi di Indonesia

juga merupakan fenomena struktural atau cost push inflation. Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi

sejumlah tantangan struktural di antaranya terbatasnya peningkatan kapasitas perekonomian domestik,

ketergantungan yang tinggi pada ekspor berbasis sumber daya alam dan bahan baku impor, produksi pangan yang

rentan terhadap gangguan pasokan (Cuaca, El nino, musim dan lain sebagainya). Belum lagi persoalan terkait

inefisiensi struktur mikro pasar dan pemenuhan kebutuhan energi nasional yang tergantung dari impor BBM dan

LPG, masih lemahnya koneksitas antar daerah dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Sebagai contoh adalah penyediaan beras mapun produk holtikultura (Cabai dan bawang merah). Selama ini kedua

komoditas tersebut merupakan faktor pemicu inflasi yang terjadi di banyak daerah dan juga dalam skala nasional.

Namun, komoditas tersebut juga menghadapi banyak rentanan gejolak harga akibat el nino serta biaya transportasi

yang tinggi karena faktor infrastruktur .

Secara umum, gelojak inflasi di Indonesia dipicu oleh tekanan dari tiga kelompok komoditas dengan berbagai

persoalan yang meliputinya. Yakni kelompok bahan makanan (volatile food), komoditas yang harganya diatur oleh

pemerintah (administered priced) seperti BBM, tarif listrik dan elpiji serta inflasi inti yakni komponen inflasi yang

cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, antara

lain interaksi permintaan-penawaran.

Ketiga komponen tersebut di atas memiliki karakter persoalan masing-masing yang sangat khas. Misalnya saja

permasalahan pada komoditas volatile food, dimana komponen ini menhadapi persoalan terkait dengan

produktifitas yang rendah, rantai distribusi yang panjang, struktur pasar yang terkonsentarsi pada sejumlah pelaku,

asimetri informasi, akurasi data produksi hingga persoalan konsumsi dan stok.

Sementara pada administered prices, persoalan yang dihadapi lebih pada ketergantungan pada impor,

ketergantungan tranportasi darat pada BBM, usaha angkutan darat yang belum tertata dengan baik, terbatasnya

transportasi publik yang disubsidi pemerintah. Sementara inflasi inti, pemerintah menghadapi persoalan

pertumbuhan ekonomi yang melambat, terjadinya deindustrialisasi di berbagai sektor dan juga konversi lahan

pertanian menjadi lahan komersil, terkanan depresiasi rupiah yang cukup besar, struktur ekpor yang berbasis

sumber daya alam dan impor content tinggi dan lain sebagainya.

19

Page 20: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

Jangka pendek vs jangka menengah

Pengendalian inflasi nasional akan diarahkan pada tiga faktor yang selama ini menjadi tekanan pada gejolak inflasi

di Indonesia yakni berupa roadmap pengendalian inflasi volatile food, inflasi inti dan administered prices. Roadmap

pengendalian inflasi nasional mengagendakan sejumlah program termasuk kebijakan-kebijakan strategis baik

dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah untuk bisa mencapai target inflasi yang telah ditetapkan

dalam periode 2016, 2017 dan 2018. Termasuk pelibatan daerah dalam pengendalian inflasi secara nasional.

Dalam jangka pendek, secara umum Tim Pengendalian Inflasi Nasional akan memastikan kelanjutan reformasi

subsidi energi untuk LPG 3 kg,TTL golongan 450 dan 900 volt, memperkuat kesepahaman tentang roadmap dengan

kementrian maupun lembaga dan pemerintah daerah serta komitmen stakeholders sehinga roadmap masuk dalam

pembahasan RAPBN, RAPBD dan memperkuat koordinasi antar lembaga terkait untuk mewujudkan target inflasi.

Sebagai contoh langkah nyata misalnya dalam pengendalian gejolak harga beras pada kelompok inflasi volatile

food jangka pendek. Yakni dengan operasi pasar, penyelengaraan pasar murah/penyeimbang dan lain sebagainya.

Pemerintah juga memastikan berbagai progam infrastruktur selesai sesuai dengan tenggat waktu serta mendorong

kebijakan yang lebih ekpansif melalui penyederhaan perizinan dan memberikan insentif untuk mendorong investasi

khususnya terkait dengan infrastruktur sebagai roadmap jangka pendek terkait dengan pengendalian inflasi inti.

Dalam jangka menengah, langkah strategis yang akan dilakukan secara umum adalah dengan mengendalikan

inflasi inti dengan membangun kredibilitas moneter dengan peningkatan efektivitas pengendalian permintaan

agregat dan strategi komunikasi efektif, memastikan program infrastruktur berjalan sesuai jadwal agar peningkatan

kapasitas perekonomian domestik dapat mengimbangi peningkatan permintaan, mendorong kelancaran distribusi

dan konektivitas antar daerah serta meningkatkan efisiensi perekonomian.

Sementara menurunkan inflasi volatile food secara bertahap pada level 2-3% di 2018 dilakukan dengan mendorong

produksi agar tersedia setiap saat dan diseluruh daerah dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah misalnya

melalui perbaikan infrastruktur ataupun teknologi pertanian, mengefisiensikan struktur pasar dan distribusi

termasuk rencana program penyaluran beras untuk rakyat miskin dengan melibatkan kementrian atau lembaga

terkait serta meningkatkan akurasi data dan informasi pangan.

Sedangkan terkait dengan pengendalian inflasi administered prices akan dilakukan dengan mendorong

implementasi program diversifikasi energi dan secara bertahap mengurangi impor minyak mentah BBM dan LPG

serta memastikan berlanjutnya program reformasi subsidi energi yang dilakukan secara terencana.

Roadmap pengendalian inflasi ini difokuskan untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengendalian inflasi. Di

dalam roadmap pengendalian inflasi ini juga telah mencakup langkah-langkah spesifik terkait koordinasi dalam

pengendalian inflasi oleh pihak-pihak yang terlibat. Roadmap juga telah disusun berdasarkan kewilayahan (pulau)

sesuai karakteristik masing-masing dan mencakup langkah-langkah identifikasi, rekomendasi (jangka pendek dan

menengah) serta dukungan dari Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai agenda tindak lanjut, TPI dan pokjanas TPID mengagendakan penyusunan konsep pedoman standar terkait

pelaksanaan operasi pasar dimana pembiayaanya bersumber dari APBD dan APBN, menyusun roadmap revitaliasi

peran bulog sehingga lebih optimal serta melengkapi konsep padoman pengembangan pasar komoditas pangan di

berbagai daerah.

20

Page 21: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

LAPORAN UTAMA

URGENSI PENAMBAHAN

JUMLAH TPID

Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan

ekonomi yang berkesinambungan yang memberikan

manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya pengendalian inflasi berdasarkan pertimbangan

bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan

dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat

(Bank Indonesia). Inflasi yang tinggi akan menyebabkan

pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga

standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya

menjadikan semua orang, terutama orang miskin,

bertambah miskin. Inflasi yang tidak stabil akan

menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku

ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris

menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan

menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan

konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan

menurunkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi

domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi

di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil

menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan

tekanan pada nilai rupiah

Bronson Marpaung

21

Page 22: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

Inisiatif pembentukan TPID dimulai sejak 2008 dengan

dukungan dari berbagai kalangan, khususnya di daerah.

Keberadaan TPID menekankan pentingnya kerangka

kerjasama yang lebih bersinergi antar daerah sejalan dengan

implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2010-2014. Besarnya komitmen daerah

untuk turut berpartisipasi menjaga stabilitas harga tertuang

dalam Agenda Jakarta 2011 yang merupakan hasil Rapat

Koordinasi Nasional (Rakornas) II TPID yang diselenggarakan

pada 16 April 2011. Pada Rakornas II TPID juga disepakati

pembentukan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID

yang beranggotakan Bank Indonesia (BI), Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), dan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pokjanas TPID

berperan dalam mengkoordinasikan sekaligus mengarahkan

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID dalam menjaga

stabilitas harga di daerah. Selain itu, Pokjanas TPID dibangun

sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah

dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang

memerlukan kebijakan pemerintah pusat.

Inflasi di sebagian besar daerah berada pada level yang

cukup rendah. Upaya TPID dalam menjaga stabilitas harga di

daerah antara lain untuk mendorong peningkatan produksi;

pertanian; intervensi pasar berbasis komoditi daerah;

pemberian subsidi biaya angkutan distribusi; penindakan

praktek penimbunan dan mengoptimalkan komunikasi

dengan masyarakat. Peran TPID untuk menjaga stabilitas di

perlukan penguatan koordinasi dan kerja sama. Penguatan

TPID melibatkan aparat penegak hukum dalam melakukan

pengawasan di lapangan, menjaga kerja sama perdagangan

antar daerah dan memperkuat koordinasi antar TPID se-

wilayah. Capaian yang telah dilakukan oleh TPID untuk

melakukan penguatan diantara lain dengan mendorong

pembentukan TPID di daerah, saat ini telah terbenttuk 442

TPID per Desember 2015 dan memperkuat sekretariat TPID.

Ada beberapa tantangan yang harus di perhatikan dalam

stabilisasi harga diantaranya perlu adanya penjabaran

roadmap pengendalian inflasi agar dapat diimplementasikan

dan intergrasi dengan RKP dan RKPD. TPID telah

mengintegrasikan data harga konsumen daerah di tingkat

pasar, dan sedang dalam penyiapan feature SMS dan mobile

application. Pada Rakornas VI TPID 2015 Presiden

memberikan arahan agar setiap daerah wajib membentuk

TPID.

Walaupun jumlah TPID yang telah terbentuk cukup

signifikan, masih terdapat daerah-daerah yang belum

membentuk TPID. Dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah

TPID yang dilaksanakan di wilayah Sumatera, Jawa,

Kalimantan

Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia pada bulan

November 2015, terungkap beberapa tantangan dalam

pembentukan TPID. Pertama, masih perlunya sosialisasi serta

capacity building mengenai pentingnya pembentukan TPID

kepada kepala daerah. Hal ini penting agar terdapat

pemahaman mengenai pentingnya koordinasi pengendalian

inflasi melalui forum TPID di daerah. Kedua,walaupun sudah

ada inisiatif untuk membentuk TPID, namun beberapa

daerah masih belum memahami mekanisme kerja TPID

dalam menjaga stabilitas harga. Terkait hal ini, Kelompok

Kerja Nasional (Pokjanas) TPID telah memiliki buku petunjuk

TPID yang dapat digunakan daerah sebagai acuan

mekanisme koordinasi pengendalian inflasi di daerah. Selain

itu, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan studi banding

ke daerah-daerah yang sudah memiliki koordinasi

pengendalian inflasi yang baik melalui forum TPID.

Tantangan pengendalian inflasi masih cukup berat pada

masa mendatang. Dalam kaitan ini, tersedianya pedoman

pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi

sangat penting. Pedoman ini antara lain akan memberikan

gambaran tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan

dalam pembentukan TPID; tugas, fungsi, dan mekanisme

kerja TPID; dan koordinasi antara TPI dan TPID atau antar

TPID. Dengan demikian, TPID diharapkan akan dapat

meningkatkan kemampuannya dalam membantu

pencapaian sasaran inflasi nasional. Dalam rangka

mengakomodasi kebutuhan tersebut, maka pada tanggal 2

April 2013, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor

027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan

Jasa Di Daerah sebagai pedoman bagi daerah dalam

pelaksanaan koordinasi TPID dalam menjaga stabilitas harga,

serta untuk penyeragaman struktur organisasi/kelembagaan

TPID.

Kebijakan yang lebih tepat untuk ditempuh adalah melalui

kebijakan di sektor riil yang berada dalam kewenangan

pemerintahan daerah, sehingga diperlukan koordinasi dan

kerjasama yang erat antara Satuan SKPD atau lembaga

terkait lainnya (termasuk Bank Indonesia di daerah

setempat). Hal ini mengingat permasalahan inflasi yang

terjadi umumnya bersifat multi sektor dan lintas lembaga,

misalnya terkait dengan aspek perhubungan/distribusi

(Dinas Perhubungan), perdagangan/tata niaga (Dinas

Perdagangan), produksi/pasokan barang-barang manufaktur

(Dinas Perindustrian) dan pertanian (Dinas Pertanian dan

Badan Ketahanan Pangan) serta praktek spekulasi

penimbunan komoditas strategis (aparat penegak hukum).

22

Page 23: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

FISKAL & REGULASI EKONOMI

HARAPAN APBN 2016 YANG LEBIH PRODUKTIF

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok

kebijakan fiskal. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis yang ditempuh antara lain : 1. Memperkuat stimulus yang

diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing; 2. Meningkatkan ketahanan fiskal dan

menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global; dan 3. Mengendalikan

risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan World Economic Outlook Juli 2015 yang dikelurakan oleh IMF, perekonomian global tahun 2015

diperkirakan tumbuh 3,3 persen, sedikit lebih rendah dari tahun 2014. Pertumbuhan tersebut lebih ditopang oleh

perbaikan kinerja perekonomian negara maju, sedangkan perekonomian negara berkembang masih mengalami

perlambatan. Perbaikan kinerja negara maju tersebut, antara lain, ditopang oleh kebijakan dalam memicu konsumsi dan

investasi yang menopang pertumbuhan di Jepang. Perlambatan ekonomi di negara berkembang sebagai dampak dari

lebih rendahnya harga komoditas dan kondisi keuangan eksternal yang mengalami pengetatan.

Di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menguat menjadi 3,8 persen, sedangkan pertumbuhan

ekonomi di negara berkembang diharapkan meningkat menjadi 4,7 persen. Peningkatan ini bergantung dari perbaikan

kondisi ekonomi di sejumlah negara yang tengah mengalami krisis. Kinerja perekonomian dunia tersebut diperkirakan

masih akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang di tahun 2016, termasuk

Indonesia.

Indikator Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2016 :

Indikator Asumsi Dasar

RAPBN

Pertumbuhan ekonomi (yoy) 5,5

Inflasi (%, yoy) 4,7

Rupiah (Rp/US$) 13.400

Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%) 5,5

Harga minyak mentah Indonesia

( US$/barel) 60

Lifting minyak (barel/hari) 830

Lifting gas (ribu barel setara

minyak per hari) 1.155

Desi Maola Ayu Saputri

23

Page 24: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

Postur RAPBN tahun 2016 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara,

belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja pemerintah pusat

menurut klasifikasi fungsi dikelompokkan menjadi 11 fungsi. Dalam RAPBN 2016 tahun 2016, belanja pemerintah pusat

masih didominasi oleh pelayanan umum.

Ringkasan Postur APBN 2016 (dalam triliun)

Uraian RAPBN

Pendapatan Negara 1.848,1

- Penerimaan Perpajakan 1.565,1

- Penerimaan Negara Bukan

Pajak

280,3

- Penerimaan Hibah 2,0

Belanja negara 2.121,3

- Belanja Pemerintah Pusat 1.339,1

- Transfer ke Daerah dan Dana

Desa

782,2

Keseimbangan Primer (89,8)

Surplus/Defisit (273,2)

- % defisit terhadap PDB 2,1%

Pembiayaan Neto 273,2 Sumber : kemenkeu, 2015

Alokasi anggaran untuk transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari K/L sebagai bentuk komitmen pemerintah

dalam kerangka desentralisasi fiskal. Penyumbang presentase kenaikan terbesar dalam transfer ke daerah dan dana desa

adalah alokasi anggaran untuk transfer khusus dan dana desa, antara lain dengan dialokasikannya Dana Alokasi Khusus

(DAK) infrastruktur publik daerah, realokasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan ke DAK, dan pemenuhan roadmap

dana desa yang dalam tahun 2016 dialokasikan paling sedikit 6 persen. Anggaran dana desa dihitung berdasarkan

jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat

kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, RAPBN 2016 mengalami defisit anggaran sebesar Rp273,2

triliun atau 2,1 persen terhadap PDB, yang berarti naik dari defisit pada APBNP tahun 2015 sebesar 1,9 persen. Defisit

RAPBN tahun 2016 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri dan

pembiayaan yang bersumber dari luar negeri (neto).

Pada RAPBN tahun 2016, Pemerintah diharapkan dapat menghemat anggaran dari perubahan nomenklatur mata

anggaran yang dilakukan seluruh kementerian dan lembaga tinggi negara. Dengan adanya APBN 2016 bisa menjadi

motivasi lebih baik dengan ruang fiskal yang lebih besar, sehingga pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi salah

satu yang dapat menciptakan perbaikan APBN sekaligus dapat mencapai tujuan pemerintah yaitu salah satunya dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Kementerian Keuangan, 2015

24

Page 25: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

EKONOMI DOMESTIK

TOL LAUT

dan

POTENSI MARITIM INDONESIA

Desi Maola Ayu Saputri

Indonesia merupakan Negara maritim atau kepulauan terbesar di dunia, antara pulau satu dengan pulau

lainnya dipisahkan oleh laut, Hal tersebut bukanlah penghalang bagi setiap masyarakat di Indonesia untuk

saling berhubungan diberbagai pulau. Melihat kejayaan maritim masa lampau diperoleh karena

mengoptimalkan potensi laut sebagai sarana dalam suksesnya perekonomian dan ketahanan politik suatu

negara.

25

Page 26: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

Tol laut merupakan program nasional yang dilatarbelakangi karena adanya disparitas harga yang cukup

tinggi antara wilayah barat dan timur. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan

transportasi laut di Indonesia tidak efisien dan mahal karena tidak adanya muatan balik dari wilayah-

wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Pada prinsipnya tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang

menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari Sumatera hingga Papua dengan

menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya.

Kerangka regulasi Tol laut antara lain, (1) penyediaan fasilitas kredit lunak untuk pengadaan kapal

nasional, (2) pembiayaan melalui DAK untuk pengadaan kapal pelayaran rakyat, (3) penyesuaian peraturan

bebas bea masuk, PPN, PPh industri galangan kapal dan industri penunjangnya, (4) aturan yang lebih

fleksibel tentang jaminan penjaminan bank dengan menggunakan kapal, (5) penyesuaian Permenhub

7/2013 tentang kewajiban klasifikasi untuk menekan biaya pembangunan kapal, dan (6) peningkatan

tingkat kandungan dalam negara (TKDN) industri kapal nasional sebesar (kapal baru) 40%.

Pembangunan TOL LAUT

Sumber : Kemenhub, 2015

Salah satu strategi membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan

adalah mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk

mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung

kerjasama regional dan global, dan untuk menunjang pengembangan sistem logistik nasional dibutuhkan

strategi penguatan infrastruktur logistik salah satunya adalah rencana pengembangan konsep Tol laut

dimana penempatan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem logistik nasional.

Kebijakan pemerintah di bidang maritim terkait Tol laut termasuk penghapusan pajak pertambahan nilai

(PPN) atas impor komponen kapal menyebabkan industri galangan kapal nasional mengalami

peningkatan order hingga Rp17,7 triliun, stimulus tersebut juga memangkas biaya produksi kapal hingga

6% sehingga diharapkan mampu mendongkrak daya saing industri kapal nasional. Untuk menjamin

keberlangsungan pengoperasian kapal-kapal tersebut, pemerintah telah memberikan dana bantuan

kewajiban pelayanan publik (PSO) kepada operator tol laut, yakni PT Pelni sebesar Rp257.907.959.000

dengan enam unit kapal.

26

Page 27: S T R A T E G I

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

VOLUME V NOMOR 12 EDISI DESEMBER 2015

Strategi dan upaya implementasi pengembangan tol laut antara lain :

a. Mendorong para operator kapal untuk mengoperasikan kapal-kapal yang lebih besar kapasitasnya

melalui penyederhanaan regulasi dan penyediaan fasilitas kredit lunak;

b. Penggunaan kontainer untuk mengangkut pasar angkutan petikemas pada pelayaran domestik di

sepanjang lintas utama;

c. Revitalisasi infrastruktur pelabuhan untuk pengembangan sistem packaging dan canal-way serta

menjamin kelancaran pengangkutan barang keluar masuk pelabuhan;

d. Pengembangan dry port atau pelabuhan darat sebagai buffer atau penyangga logistik dari pelabuhan

laut (sea-port);

e. Pembangunan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan terutama wilayah timur

Indonesia;

f. Subsidi Angkutan Laut Tetap dan teratur untuk kapal barang dalam rangka menunjang Tol Laut.

Pada tahun 2015 ini telah ditetapkan 6 (enam) trayek yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban

Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015.

Besaran Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut tersebut

sebesar Rp. 257,907,959,000,- (Dua ratus lima puluh tujuh milyar Sembilan ratus tujuh juta Sembilan ratus

lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan 6 unit kapal. Namun sehubungan dengan keterbatasan waktu

yang tinggal 2 (dua) bulan dan ketersediaan armada PT. Pelni, maka untuk hal ini baru dioperasikan 3

(tiga) unit kapal untuk 3 (tiga) ruas trayek dengan nilai subsidi sebesar 30 Milyar.

Ketiga susunan jaringan trayek tersebut, adalah:

1. Kode Trayek T–1 : Tg. Perak – Tual – Fak fak – Kaimana – Timika – Kaimana – Fak fak – Tual –Tg Perak.

(Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III - 32);

2. Kode Trayek T–4 : Tg. Priok – Biak – Serui – Nabire –Wasior – Manokwari – Wasior- Nabire – Serui –

Biak – Tg Priok. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya Niaga III – 22);

3. Kode Trayek T–6 : Tg. Priok – Kijang – Natuna – Kijang – Tg Priok. (Dioperasikan oleh KM. Caraka Jaya

Niaga III - 4).

Apabila rute tersebut telah dilalui oleh kapal swasta, maka pemerintah akan mengalihkan kapal perintis ke

l in y ng b l m il l i n k n il k k n v i n k m ng k f k ivi p ngop i n “freight-

liner” b n k n il k k n v l i.

Sumber : Kementerian Perhubungan, 2015

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

PT Pelni, 2015

27

Page 28: S T R A T E G I

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

REDAKSI TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Gd. PAIK II) Lantai 4

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta, 10710

Telp. 021-3521843, Fax. 021-3521836

Email: [email protected]

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat diunduh pada website www.ekon.go.id