Home >Documents >s i n o p s i s

s i n o p s i s

Date post:23-Jun-2015
Category:
View:396 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Transcript:

SINOPSIS 2.2Perumahan 2.2.1Pengertian Rumah a.Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman pasal 1 ayat (1), rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. b.Menurut Siswono Yudohusodo, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Jadi, selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, rumah juga merupakan tempat awal pengembangan kehidupan. (Siswono Yudohusodo, Searti Salim, dkk, Rumah Untuk Seluruh Rakyat, 1991: 432) 2.2.2Pengertian Perumahan dan Permukiman a.Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman pasal 1 ayat (2&3), perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman. "Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan" (pasal 1 ayat 2). "Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan" (pasal 1 ayat 3). b.Perumahan adalah salah satu sarana hunian yang erat kaitannya dengan tata cara kehidupan masyarakat. Kawasan perumahan merupakan suatu lingkungan hunian yang perlu dilindungi dari gangguan-gangguan seperti: gangguan suara, kotoran, bau, dan lainlain. Dengan demikian, dalam kawasan perumahan harus disediakan sarana maupun prasarana lingkungan yang mendukung aktivitas penduduk. Permukiman adalah kelompok rumah yang dilengkapi dengan kegiatan fisik maupun non fisik. (Dep. PU, 1987) c.Menurut UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, kawasan permukiman merupakan bagian dari kawasan perkotaan dan pedesaan. "Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi" (pasal 1 ayat 9). "Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi" (pasal 1 ayat 10). 2.2.3Kebijakan Perumahan dan Permukiman Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi masalah permukiman dengan program penataan permukiman, yang bertujuan untuk: a.Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka pemerataan dan kesejahteraan rakyat. b.Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

c.Memberi arah panduan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. d.Mewujudkan rumah yang layak dalam lingkungan yang aman, sehat, dan teratur. e.Memberi arah panduan untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang merupakan kebutuhan dasar manusia dalam rangka pemerataan permukiman dan sarana umum, yang ditinjau pula dari beberapa hal antara lain, hanya beberapa rumah yang terletak di gang-gang dan sepanjang aliran sungai pola rumahnya tidak teratur. 2.2.4Persyaratan Suatu Perumahan dan Permukiman 2.2.4.1Persyaratan dasar perumahan Kawasan perumahan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut : a.Aksesibilitas Yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan. Aksesibilitas dalam kenyataannya berwujud jalan dan transportasi. b.Kompatibilitas Yaitu keserasian dan keterpaduan antar kawasan yang menjadi lingkungannya. c.Fleksibilitas Yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran kawasan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana. d.Ekologi Yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahinya. (Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota, Dept. PU 1987) 2.2.4.2Persyaratan dasar permukiman Suatu bentuk permukiman yang ideal di kota merupakan pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bersifat komprehensif, sebab Perumahan dan Permukiman menyangkut kehidupan manusia termasuk kebutuhan manusia yang terdiri dari berbagai aspek. Sehingga dapat dirumuskan secara sederhana tentang ketentuan yang baik untuk suatu permukiman yaitu harus memenuhi sebagai berikut: a.Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya. b.Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain. c.Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat sekalipun. d.Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah. e.Dilengkapi dengan fasilitas air kotor / tinja yang dapat dibuat dengan sistem individual yaitu tanki septik dan lapangan rembesan, ataupun tanki septik komunal. f.Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman. g.Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan atau taman, tempat beribadat, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala besarnya permukiman itu. h.Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon. (Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal -Ir. Budi Sinulingga, MSi, 2005- hal 187-189)

2.2.5Pembangunan Perumahan dan Permukiman Ada berbagai cara untuk pembangunan pemukiman, antara lain pembangunan secara individual dan tidak terorganisir, pembangunan oleh pengembang pembangunan, dan pembangunan permukiman oleh Perum Perumnas. 2.2.5.1Pembangunan perumahan secara individual yang tidak terorganisasi Apabila seseorang memiliki sebuah lahan di kota, maka ia akan membangun rumah. Peminat pembangunan rumah ini akan mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan kepada Pemkot, yang harus dilengkapi dengan advis planning. Pada advis planning itu akan tergambar letak bangunan dan letak rencana jalan yang ada di depan bangunan. Dalam hal ini, yang sering terjadi adalah jalan tersebut belum dibuka oleh pemerintah, sehingga pemilik bangunan menggunakan jalan kecil yang ada di lapangan yang tidak sesuai dengan rencana kota. Lambat laun jalan yang ada tadi akan dikembangkan oleh penduduk sekitar atau oleh lurah melalui proyek bantuan pembangunan desa. Dan kemudian akan terus bertambah bangunan-bangunan lain pada jalan yang tidak mengikuti rencana kota itu sehingga pada akhirnya rencana kota yang akan menyesuaikan dengan keadaan yang sudah terjadi. Kemungkinan jangkauan pengawasan pembangunan kota belum sampai ke seluruh penjuru kota sehingga banyak menimbulkan munculnya bangunan yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan rencana kota. Selain itu biasanya para pemilik tanah tidak mau menyisihkan sebagian dari tanahnya untuk rencana jalan. Lambat laun kawasan kota yang dibangun secara individual akan menjadi kawasan kota yang tidak teratur perencanaannya. (Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal -Ir. Budi Sinulingga, MSi, 2005- hal 209) 2.2.5.2Pembangunan oleh pengembang Istilah lainnya adalah real estate yang dilaksanakan dengan cara membeli sejumlah lahan dan direncanakan untuk pembangunan pemukiman dan setelah selesai dibangun lalu dijual kepada masyarakat. Pembangunan seperti ini memiliki beberapa keuntungan: a.Rencana tapak disesuaikan dengan rencana kota dan standar yang ada karena rencana ini telah dibuat secara keseluruhan dan diperiksa serta diarahkan terlebih dahulu oleh aparat pemerintah dan setelah memperoleh persetujuan baru dilaksanakan. b.Lahan untuk fasilitas umum dan sosial dapat sekaligus disediakan oleh pengembang. c.Lingkungan pemukiman ini di samping tertata baik juga memperhatikan estetika lingkungan dan bangunan. d.Semua bangunan pasti memiliki izin bangunan. Tapi pembangunan seperti ini juga memiliki faktor negatif seperti: a.Harga rumah lebih mahal karena pengembang mengejar keuntungan. b.Kualitas rumah tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan karena pelaksanaan pembangunan rumah dalam jumlah besar maka pengawasannya menjadi berkurang. c.Para pengembang hanya memfokuskan prasarana pada lokasi pemukiman, padahal prasarana seperti drainase berkaitan dengan sistem pemukiman. Sekeliling kawasan pemukiman yang baru dibangun sering terkena genangan air karena pengembang tidak membangun drainase pembuang air keluar dari kawasan pemukiman, melainkan menaikkan elevasi kawasan yang dibangunnya. Hasilnya adalah kawasan pembangunan itu tidak terjadi banjir, melainkan memindahkan banjirnya ke kawasan sekelilingnya yang sebelumnya tidak terjadi banjir. Karena hanya mengejar keuntungan maka para pengembang cenderung hanya

membangun rumah menengah dan rumah mewah, dan enggan membangun rumah sederhana dan sangat sederhana. (Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal -Ir. Budi Sinulingga, Msi, 2005- hal 209-211) 2.2.5.3Pembangunan permukiman oleh perum perumnas Perum perumnas juga bersifat pengembang tapi perusahaan ini lebih memfokuskan kegiatannya pada pemukiman dan rumah-rumah tingkat menengah ke bawah. Agar dapat bersaing maka prasarana ke lokasi perum perumnas sering kali dibangun oleh pemerintah (Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal -Ir. Budi Sinulingga, Msi, 2005- hal 211). 2.2.6Kepadatan Penduduk dan Bangunan Pada dasarnya kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dibagi luas daerah. Kepadatan Bruto = Melihat kondisi rata-rata di Indonesia, diusulkan untuk menggunakan kepadatan rumah per Ha (untuk daerah-daerah permukiman/residensial area), dimana: Kepadatan rumah Per Ha = Untuk kavling 90 m2, kepadatan rumah per Ha maksimumnya 85 rumah per Ha. Untuk daerah yang bangunannya k

Embed Size (px)
Recommended