Home >Documents >S E K R E T A R I A T J E N D E R A L - ksdae. No 11 standar biaya...  Peraturan Presiden Nomor...

S E K R E T A R I A T J E N D E R A L - ksdae. No 11 standar biaya...  Peraturan Presiden Nomor...

Date post:09-Jun-2018
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

    KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

    NOMOR P.11/Setjen/Rokum/KKL.1/9/2016

    TENTANG

    STANDAR BIAYA PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN/PERAWATAN

    PESAWAT TERBANG MICROLIGHT TRIKE

    LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    SEKRETARIS JENDERAL

    KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

    Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

    P.5/Menhut-II/2014 telah ditetapkan Pedoman

    Pengoperasian, Perawatan, dan Pemeliharaan Pesawat

    Terbang Microlight Trike di Lingkungan Kementerian

    Kehutanan;

    b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

    P.10/Setjen/Rokum/Kum.1/8/2016 telah ditetapkan

    Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan/Perawatan

    Pesawat Terbang Microlight Trike lingkup Kementerian

    Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    c. bahwa dalam rangka efesiensi dan efektivitas

    pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan/

    perawatan pesawat terbang Microlight Trike lingkup

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu

    ditetapkan Standar Biaya Pengoperasian dan

    Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang Microlight

    Trike;

    KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

    S E K R E T A R I A T J E N D E R A L

    PusarlatRectangle

    PusarlatLOGO

  • - 2 -

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

    ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang

    Standar Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan/

    Perawatan Pesawat Terbang Microlight Trike lingkup

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

    Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia

    Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

    Republik lndonesia Nomor 4286);

    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

    Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

    3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

    Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

    Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

    Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5423);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

    Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5533);

    6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang

    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah

    beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

    Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

    Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

  • - 3 -

    Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

    7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

    Nomor 17);

    8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012

    tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

    Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

    9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

    Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

    Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

    1191);

    10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-

    II/2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Peralatan

    Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

    2013 Nomor 924);

    11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-

    II/2014 tentang Pedoman Pengoperasian, Perawatan dan

    Pemeliharaan Pesawat Terbang Microlight Trike di

    Lingkungan Kementerian Kehutanan (Berita Negara

    Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 55);

    12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    Nomor 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata

    Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

    713);

    13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan

    Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Setjen/Rokum/

    Kum.1/8/2016 tentang Prosedur Pengoperasian dan

    Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang Microlight

    Trike lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

    Kehutanan;

  • - 4 -

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN

    LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR

    BIAYA PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN/PERAWATAN

    PESAWAT TERBANG MICROLIGHT TRIKE LINGKUP

    KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

    Pasal 1

    Standar biaya ini merupakan acuan dalam pembiayaan

    pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan Pesawat Terbang

    Microlight Trike Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

    Kehutanan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan batas

    estimasi yang digunakan sebagai pedoman Satuan Kerja

    untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran

    Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan sebagai dasar

    pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan

    Pesawat Terbang Microlight Trike Lingkup Kementerian

    Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    Pasal 2

    Standar biaya pengoperasian dan Pemeliharaan/Perawatan

    Pesawat Terbang Microlight Trike Lingkup Kementerian

    Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:

    1. Satuan Biaya Pembentukan/Pelatihan Personel

    Penerbangan, meliputi:

    a. Biaya Pengujian Kesehatan Kelas 2 (yang berfungsi

    sebagai batas tertinggi);

    b. Biaya Kegiatan Pembentukan/Pelatihan dan

    Peningkatan Kapasitas Personel Penerbangan (yang

    berfungsi sebagai batas tertinggi); dan

    c. Biaya Sertifikasi Personel Penerbangan (yang

    berfungsi sebagai batas tertinggi);

    sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

    merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

  • - 5 -

    2. Satuan Biaya Pengoperasian, meliputi :

    a. Insentif Personel Penerbangan (yang berfungsi

    sebagai batas tertinggi) sebagaimana tercantum

    dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

    terpisahkan dari Peraturan ini;

    b. Biaya penggunaan bandar udara komersil dan/atau

    bandar udara khusus lainnya; dan

    c. Biaya asuransi.

    3. Satuan Biaya Ekploitasi (yang berfungsi sebagai batas

    estimasi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

    yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

    ini.

    4. Biaya Pemeliharaan/Perawatan.

    Pasal 3

    Biaya Pengujian Kesehatan Kelas 2 sebagaimana dimaksud

    dalam Pasal 2 angka 1 huruf a, bagi Pilot mengacu pada

    Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis

    dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

    Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

    Pasal 4

    (1) Biaya Kegiatan Pembentukan/Pelatihan dan Peningkatan

    Kapasitas Personel Penerbangan sebagaimana dimaksud

    dalam Pasal 2 angka 1 huruf b, bagi Pelatih/Instruktur,

    Asisten Pelatih, Checker dan Petugas Lainnya selain

    diberikan honorarium, dapat diberikan akomodasi dan

    transportasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

    tentang Perjalanan Dinas Jabatan.

    (2) Checker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

    diberikan honorarium dengan satuan per orang peserta

    uji terbang/check ride.

    Pasal 5

    Biaya sertifikasi personel penerbangan sebagaimana

    dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf c, mengacu pada

    Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis

    dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

    Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

  • - 6 -

    Pasal 6

    Kegiatan penerbangan yang melibatkan penggunaan fasilitas

    bandar udara komersil dan/atau bandar udara khusus

    lainnya diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan.

    Pasal 7

    (1) Pelaksanaan pengoperasian Pesawat Terbang Microlight

    Trike Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

    Kehutanan, bagi pesawat terbang microlight trike,

    personel penerbangan dan pihak ketiga dapat

    diasuransikan sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan dan disesuaikan dengan alokasi

    anggaran.

    (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

    orang atau badan hukum yang tidak mempunyai

    hubungan langsung dengan kegiatan pengoperasian

    pesawat terbang microlight trike dengan suatu ikatan

    hukum, tetapi mendapat akibat dari pengoperasian

    tersebut.

    Pasal 8

    Satuan Biaya Eksplotasi Pesawat terbang microlight trike

    sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) angka 3 meliputi

    biaya eksploitasi untuk bahan bakar, bahan pelumas dan

    spare-part.

    Pasal 9

    Pemeliharaan/Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

    2 angka 4 dilakukan secara berkala berdasarkan jenis mesin

    dan jam terbang sesuai pedoman pengoperasian dan

    Pemeliharaan/Perawatan pesawat terbang

Embed Size (px)
Recommended