S A L I N A N NOMOR 5/E, 2008 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat melalui jasa perbankan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan; b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa- Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
36
Embed
S A L I N A N NOMOR 5/E, 2008 NOMOR 13 TAHUN 2008 … · 2019. 11. 9. · 11. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak. 12. Penghasilan adalah gaji ditambah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
S A L I N A NNOMOR 5/E, 2008
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah
dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
melalui jasa perbankan serta sebagai salah satu sumber
pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan
perbankan;
b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan
Rakyat Milik Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1998
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1998
Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sudah tidak sesuai
sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-
Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);
2
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dangan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 385);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan
Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank
Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3504);
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 4 Tahun 1993 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah
Daerah;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993
tentang Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank
Perkreditan Rakyat;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT.
4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Malang.
3. Walikota Walikota Malang.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR
adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Malang yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
6. Direksi adalah Direksi PD. BPR.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR.
8. Pejabat Eksekutif adalah Pejabat yang betanggung jawab langsung kepada Direksi
PD. BPR atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PD. BPR.
9. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR.
10. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji
pegawai PD. BPR.
11. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan tunjangan yang sah.
15. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh
Direksi.
16. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang
disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam
rangkaian susunan kepegawaian.
5
BAB II
BENTUK BADAN HUKUM DAN PENDIRIAN
Pasal 2
(1) PD. BPR didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA.
(2) Penetapan logo PD. BPR akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 3
(1) PD. BPR berkedudukan di wilayah Kota Malang
(2) PD. BPR dapat membuka Kantor Cabang di Daerah.
(3) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh
Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan usul dari Direksi yang
selanjutnya untuk dimintakan ijin ke Bank Indonesia.
BAB III
MODAL
Pasal 4
(1) Modal Dasar PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar
rupiah).
(2) Modal disetor PD. BPR minimal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah
yang dipisahkan.
(4) Kekayaan Daerah yang dipisahkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
(5) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari modal
dasar.
(6) Perubahan modal dasar PD. BPR akan diatur dengan Peraturan Daerah.
(7) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan
dengan Peraturan Walikota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
(8) Bagian modal disetor sabagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk
modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen).
6
BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 5
Kegiatan usaha PD. BPR meliputi :
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha
mikro kecil;
c. melakukan kerjasama di bidang keuangan dan perbankan dengan lembaga
keuangan/lembaga lainnya;
d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka
dan/atau tabungan bank lainnya;
e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
ORGAN PD. BPR
Pasal 6
Organ PD. BPR terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.
Pasal 7
(1) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian, tugas dan wewenang
Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi
dengan persetujuan Dewan Pengawas.
BAB VI
KEWENANGAN WALIKOTA
Pasal 8
Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan
kepada Direksi atau Pengawas.
7
Pasal 9
(1) Walikota mewakili Daerah selaku Pemilik Modal.
(2) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada pejabat Pemerintah
Daerah yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai Pemilik Modal.
(3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak subtitusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil keputusan
mengenai :
a. perubahan Peraturan Daerah;
b. perubahan jumlah modal;
c. pengalihan asset tetap;
d. penggunaan laba;
e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
f. kerjasama BPR dengan Bank Umum, BPR atau lembaga keuangan lainnya;
g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
h. penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran PD. BPR.
BAB VII
DEWAN PENGAWAS
Bagian KesatuTugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab
Pasal 10
Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR.
Pasal 11
(1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan
terhadap penyelenggaraan tugas Direksi.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawasan
kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di
luar PD. BPR.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara :
a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk
petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
8
(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk
meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPR.
Pasal 12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas
mempunyai fungsi :
a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR;
c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR;
d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR.
Pasal 13
Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR kepada Walikota untuk
mendapatkan pengesahan;
b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat
pengesahan Walikota;
c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota
untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR;
d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan
dan pengelolaan PD. BPR;
e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Walikota;
f. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk
melaksanakan tugas tertentu atas pertimbangan Direksi dan Persetujuan Walikota.
Pasal 14
(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung
jawab kepada Walikota.
(2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.
Pasal 15
(1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan
yang telah ditetapkan oleh Walikota;
c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
d. membina dan meningkatkan tugas pada Anggota Dewan Pengawas.
9
(2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut
bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
Pasal 16
(1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-
waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas
atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila
dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari ½ (setengah) anggota Dewan Pengawas.
Pasal 17
(1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, untuk memperoleh keputusan
dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
(3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan paling
banyak 2 (dua) kali.
(4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua
Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan
pendapat para Anggota Dewan Pengawas.
Pasal 18
(1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua)
kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
(2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan
sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan
Direksi.
Pasal 19
(1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada
Walikota dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling
sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
10
(2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta
Bank Indonesia.
Pasal 20
(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, apabila dipandang perlu
dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR yang
beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
(2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
boleh berasal dari pegawai PD. BPR.
(3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD. BPR.
Bagian KeduaPengangkatan
Pasal 21
(1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak
3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan
oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali.
(3) Anggota Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas pada
2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
(4) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.
Pasal 22
(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu
untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
a. integritas;
b. kompetensi;
c. reputasi keuangan;
d. persyaratan lainnya yang dianggap perlu.
(2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah
kerja PD. BPR.
(3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia
sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
11
Pasal 23
(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a,
meliputi :
a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR
yang sehat;
d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b,
meliputi :
a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan