RPJM Transisi Jabar

ZâuxÜÇâÜ ]tãt UtÜtà

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 31 Tahun 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI TAHUN 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1

Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008 sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, akan habis bersamaan dengan akhir masa jabatan Gubernur Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;

c. bahwa dalam masa transisi sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ditetapkan oleh Gubernur terpilih, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon (022) 4232448 – 4233347 -4230963 Faks (022) 420 3450 BANDUNG - 40115

25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

316. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2003 Seri E);

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 31 Seri E);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No. 0259/M.PPN/I/2005-050/166/SJ, tanggal 20 Januari 2005 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

3. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 0044/M.PPN/03/2008 tanggal 6 Maret 2008 Perihal Penjelasan Acuan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2009;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/456/II/Bangda tanggal 16 April 2008 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Penjelasan Acuan Penyusunan RKPD 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

46. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.

9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.

11. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.

12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

13. Kegiatan adalah bagian dari progam yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah, yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

5

(2) Tujuan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk dijadikan pedoman dalam :

a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009 yang prosesnya dimulai pada bulan Januari tahun 2008;

b. penyusunan Renja SKPD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :

a. Tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, yang akan ditetapkan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik, dengan mempertimbangkan hasil kajian konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

b. Pelaksanaan kegiatan oleh SKPD dan seluruh komponen pelaku pembangunan daerah secara berkesinambungan.

BAB IV

SISTEMATIKA Pasal 4

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2009 meliputi :

a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan program indikatif dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi geografis, kondisi umum demografis dan potensi unggulan daerah Jawa Barat.

c. BAB III : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Memuat Arah Kebijakan Nasional dan Daerah, kondisi ekonomi, arah kebijakan ekonomi, kebijakan anggaran dan Program Pembangunan Daerah tahun 2009.

d. BAB IV : PENUTUP

Memuat penegasan posisi dokumen Program Indikatif Jawa Barat Tahun 2009 dan kaidah pelaksanaannya.

6 BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi tahun 2009 yaitu sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembanunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 8 Mei 2008

Diundangkan di Bandung pada tanggal 8 Mei 2008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 31 SERI E

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Landasan Hukum 2

1.4 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen 5

Perencanaan Lainnya

1.5 Sistematika Penuliasan 6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 7 2.1 Kondisi Umum 7

2.2 Potensi Unggulan Daerah 8

2.3 Tantangan Pembangunan Daerah 9

BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 12 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional 12

3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 14

3.3 Arah Kebijakan Penganggaran Tahun 2009 14

3.4 Isu Strategis 18

3.5 Prioritas Pembangunan Daerah 18

3.6 Program Pembangunan Daerah 21

BAB IV PENUTUP 22

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan

termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai

alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan

keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu

keadaan yang baik di masa datang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah

mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Nasional meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Perencanaan

pembangunan Daerah meliputi RPJP Daerah, RPJM Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKP Daerah merupakan penjabaran dari

RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP, yang memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun

2003 – 2008 (Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004) akan berakhir

masa berlakunya seiiring dengan dilaksanakannya pelantikan Gubernur dan

Wakil Gubernur terpilih ada bulan Juni 2008. Selanjutnya Gubernur dan Wakil

Gubernur terpilih akan menyusun rencana pembangunan jangka menengah

berupa RPJMD dengan kurun waktu 2008 – 2013 yang penetapannya paling

lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15

ayat (2) PP 8 tahun 2008. Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum

berkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir

jabatan kepala daerah, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Transisi untuk kurun waktu1(satu) tahun kedepan setelah

periode RPJMD berakhir sesuai SE Mendagri No. 050/2020/SJ tentang

Petunjuk Penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Surat

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 31 TANGGAL 8 Mei 2008: TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI TAHUN 2009.

2

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 0044/M.PPN/03/2008 tanggal 6

Maret 2008 Perihal Penjelasan Acuan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2009 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/456/II/Bangda tanggal

16 April 2008 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Penjelasan Acuan

Penyusunan RKPD 2009.

RPJMD Transisi tersebut berisikan program indikatif sebagai acuan bagi

seluruh komponen pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia

usaha) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan,

serta sebagai landasan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2009, ditetapkan

dengan maksud untuk menghindari kekosongan hukum berkaitan dengan

dokumen perencanaan jangka menengah guna memberikan arah sekaligus

sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah

(pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan pembangunan

daerah yang berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 adalah sebagai

landasan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) tahun 2009 yang prosesnya dimulai pada bulan Januari tahun 2008,

dan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Program Indikatif sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi

Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);

3

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang


Nomor 4725);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 19);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48);

16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 11);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2003 Seri E);

19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Lembaran

Daerah Tahun 2005 Nomor 31 Seri E);

20. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No.

0259/M.PPN/I/2005-050/166/SJ, tanggal 20 Januari 2005 Perihal Petunjuk

Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005;

5

21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11

Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan

RPJM Daerah;

22. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas Nomor 0044/M.PPN/03/2008 tanggal 6 Maret 2008 Perihal

Penjelasan Acuan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2009;

23. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/456/II/Bangda tanggal 16 April

2008 perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Penjelasan Acuan

Penyusunan RKPD 2009.

1.4 KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009

DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA


Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 memiliki keterkaitan dengan dokumen

perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. RPJMD Transisi Tahun 2009, berpedoman pada RPJM Nasional Tahun

2004-2009.

2. RPJMD Transisi Tahun 2009, mempertimbangkan asas keberlanjutan

dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam

Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008 (Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2004).

3. RPJMD Transisi Tahun 2009 mempertimbangkan arah pembangunan

kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Jawa Barat (Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003) dan Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008)

4. RPJMD Transisi Tahun 2009 yang merupakan tahun pertama RPJMD

Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2013, yang akan ditetapkan paling

lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

6

5. RPJMD Transisi Tahun 2009 sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD

Provinsi Jawa Barat 2009 dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

tahun 2009, serta seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum,

keterkaitan RPJMD Transisi dengan dokumen perencanaan lainnya

serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum, potensi unggulan daerah dan tantangan

pembangunan daerah.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Memuat Arah Kebijakan Nasional dan Daerah, kondisi ekonomi,

arah kebijakan ekonomi, kebijakan anggaran dan Program

Pembangunan Daerah tahun 2009.

BAB IV. PENUTUP

Memuat penegasan posisi RPJMD Transisi Tahun 2009 dan kaidah

pelaksanaannya.

7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM

Luas wilayah Provinsi Jawa Barat mencapai 3.584.644,92 hektar,

dengan kondisi topografisnya beragam mulai dari dataran rendah hingga tinggi,

yaitu seluas 330.946,92 hektar berada pada ketinggian 0-25 meter di atas

permukaan laut (dpl), 312.037,34 hektar berada pada ketinggian 25-100 meter

dpl, 650.086,65 hektar berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 585.348,37

hektar berada pada ketinggian 500-1000 meter dpl dan 284.022,53 hektar

berada pada ketinggian 1000 meter lebih dpl.

Secara administratif pemerintahan terbagi ke dalam 26 kabupaten/kota,

terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota, yaitu : Kabupaten Bogor, Sukabumi,

Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan,

Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang,

Bekasi, Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi,

Tasikmalaya dan Banjar.

Gambaran umum demografis wilayah Provinsi Jawa Barat, tercermin

dari jumlah penduduk Jawa Barat yang hingga akhir tahun 2007 mencapai

41.483.729 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,83 persen dan tingkat

kepadatan rata-rata 1.157 jiwa. Pada periode 2003-2007, Laju Pertumbuhan

Penduduk Jawa Barat relatif dapat dikendalikan, yaitu dari sebesar 2,25

persen Tahun 2003 menjadi 1,83 persen pada Tahun 2007.

Berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2007, penduduk laki-laki

sebanyak 20.919.807 jiwa dan perempuan sebanyak 20.563.922 jiwa.

Sedangkan menurut kelompok umur, untuk kurun tahun 2003 hingga 2007

masih membentuk piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif

yang besar. Gambaran penduduk Jawa Barat berdasarkan jenis pekerjaan

dapat ditunjukkan dari sebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan

usaha, masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

Stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan nasional yang tetap

terjaga hingga triwulan III tahun 2007, menunjukkan ketahanan fundamental

ekonomi nasional yang semakin membaik dalam menghadapi meningkatnya

tekanan eksternal dan internal. Terjaganya stabilitas nasional tersebut

berimplikasi positif bagi kelanjutan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Secara umum, perekonomian Jawa Barat tahun 2007 mengalami

8

pertumbuhan, diperkirakan tumbuh 6,41%, lebih tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6.2%. Inflasi tahun 2007 tercatat

sebesar 5,10% lebih rendah dari tahun 2006 sebesar 6.15%. penurunan laju

inflasi ini didukung dari sisi penawaran antara lain oleh cukupnya pasokan

bahan makanan terutama beras.

Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-

LIPI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 akan

mencapai kisaran 6 - 6,5 persen dibawah prediksi pemerintah sebesar 6,8

persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi global dan tingginya harga minyak di

pasar internasional, menyebabkan pertumbuhan ekonomi 2008 tidak setinggi

target pemerintah. Penurunan pertumbuhan ekonomi global itu akan

mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2008. Untuk Jawa Barat,

proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2008 diperkirakan antara 5,5 - 6,2

persen. Pertumbuhan ini masih didominasi oleh sektor industri pengolahan,

perdagangan-hotel-restoran (PHR) dan pertanian.

2.2 POTENSI UNGGULAN DAERAH

Potensi unggulan daerah Jawa Barat berdasarkan masing-masing

kawasan andalan adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Andalan Bodebek (Kabupaten/Kota Bogor, Bekasi dan Kota Depok), difokuskan pada pengembangan industri, pariwisata, perdagangan

dan jasa serta sumberdaya manusia yang mempunyai keterkaitan dengan

sumberdaya lokal, berdaya saing, berorientasi eksport dan ramah

lingkungan;

2. Kawasan Andalan Bopunjur (Sebagian Kab Cianjur dan Kab Bogor),

difokuskan pada pengembangan agribisnis dan pariwisata dengan

memberdayakan masyarakat setempat dan tetap mempertahankan fungsi

konservasi;

3. Kawasan Andalan Sukabumi (Kabupaten/Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur), difokuskan pada pengembangan agribisnis,

peternakan, pariwisata dan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan

dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing

global;

9

4. Kawasan Andalan Ciayumajakuning (Kabupaten/ Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Sumedang), difokuskan pada

pengembangan agribisnis yang didukung sektor industri, perdagangan dan

jasa, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan,

perkebunan dan peternakan dengan meningkatkan fungsi pelabuhan.

5. Kawasan Andalan Cekungan Bandung (Kabupaten/ Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian Kabupaten Sumedang), difokuskan pada pengembangan sumberdaya manusia dalam

rangka mendukung industri, perdagangan dan jasa, pertanian hortikultura,

pariwisata, perkebunan, perikanan, peternakan, pendidikan dan

pengetahuan.

6. Kawasan Andalan Priangan Timur (Kota Banjar, Kabupaten/Kota

Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Garut), difokuskan

untuk mewujudkan kawasan priangan timur menjadi sentra bisnis dengan

memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pada sektor

agribisnis, industri, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat,

kehutanan dan pariwisata.

7. Kawasan Andalan Pangandaran (sebagian Kabupaten Ciamis),

difokuskan sebagai tujuan wisata utama yang mempunyai daya saing dan

berbasis masyarakat yang mampu mengoptimalkan sumberdaya alam

dengan menerapkan iptek untuk menjamin peningkatan kesejahteraan

pelaku ekonomi dengan tanpa merusak lingkungan dan nilai-nilai budaya

setempat.

8. Kawasan Andalan Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Subang dan Karawang), difokuskan sebagai kawasan unggulan industri pengolahan,

pariwisata, perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan darat,

peternakan dan bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi

ekspor.

2.3 TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kondisi ekonomi nasional tahun 2009 akan dipengaruhi oleh lingkungan

eksternal yang diperkirakan lebih baik dari tahun 2008. Pertama, harga

komoditi dunia termasuk minyak mentah diperkirakan akan melunak. Pada

tahun 2009 harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) diperkirakan

10

akan menurun dibawah USD 90 per barel (Energy Information Administration,

EIA, Dedt, Energi AS, Februari 2008), meskipun pada saat ini harga minyak

mentah dunia mencapai USD 120 per barel. Kedua, gejolak keuangan global

diperkirakan mereda. Langkah-langkah yang ditempuh oleh negara-negara

maju diperkirakan mampu memulihkan kembali sektor keuangan global yang

pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas moneter internasionalyang lebih

baik dan menggerakkan kembali bursa saham global. Ketiga, perekonomian

AS diperkirakan mulai meningkat secara bertahap. Dengan perekonomian Asia

yang diperkirakan tetap tumbuh tinggi, perekonomian dunia pada tahun 2009

diperkirakan tumbuh lebih tinggi yang pada gilirannya akan meningkatkan

perdagangan dunia.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif

terhadap perekonomian Indonesia tahun 2009 adalah sebagai berikut.

Pertama, stabilitas keamanan dan politik yang dijaga akan memberikan

ekspektasi yang positif bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi yang lebih baik.

Kedua, langkah-langkah perbaikan investasi dan percepatan sektor riil yang

terus dilanjutkan akan memberi dorongan lebih kuat bagi meningkatnya

investasi, ekspor nonmigas dan kegiatan sektor riil.

Perekonomian Jawa Barat baik secara langsung maupun tidak

langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dan

yang akan datang, baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal

maupun internal. Perkembangan lingkungan eksternal perekonomian Jawa

Barat sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian nasional dan

internasional (global). Berdasarkan kondisi tersebut, faktor eksternal yang

mempengaruhi perekonomian Jawa Barat pada tahun 2009 diperkirakan

adalah: Pertama, ketahanan pangan; fenomena ini akan mengakibatkan

ketersediaan produk pangan terganggu, sehingga terjadi ketidak stabilan harga

di pasaran. Untuk itu perlu dilakukan penyediaan distribusi dan kualitas pangan

yang memadai. Kedua, terjadinya krisis energi yang disebabkan oleh kenaikan

harga minyak dunia yang berpotensi terhadap meningkatnya tekanan inflasi

dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, sementara perlambatan pertumbuhan

ekonomi dunia berpotensi menurunkan kinerja ekspor sehingga perlu upaya

pengembangan energi alternatif dan substitusi energi; Ketiga, Investasi, baik

jumlah dan penyebarannya. Hal ini akan mempengaruhi aktivitas sektor riil,

sehingga perlu ada suatu kebijakan khusus dari pemerintah Provinsi Jawa

Barat terhadap perkembangan sektor riil sersebut, antara lain melalui

optimalisasi Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Provinsi Jawa

11

Barat serta mendorong dan memfasilitasi terbentuknya PPTSP di Kabupaten

Kota dan kerjasama yang lebih intensif dengan pihak swasta; Keempat, Regulasi perekonomian nasional dan advokasi alokasi anggaran Pusat

disesuaikan dengan peran dan kontribusi Provinsi Jawa Barat terhadap

perekonomian nasional.

Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian

Jawa Barat untuk tahun 2009 diperkirakan adalah: Pertama, jumlah penduduk;

kondisi ini di satu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa, namun disisi

lain merupakan beban pembangunan ekonomi. Kedua, ketersediaan

infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik

akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik

bagi para investor. Ketiga, penurunan kontribusi sektor primer yang

mengakibatkan terjadinya pengangguran kentara dan urbanisasi. Keempat, iklim ketentraman dan ketertiban yang kondusif; kondisi ini sangat

mempengaruhi kelancaran usaha dan aktivitas ekonomi. Kelima, penguatan

kelembagaan pemerintahan yang menuntut peningkatan layanan publik seperti

pendidikan dan kesehatan “Murah/Gratis”, penciptaan 1(satu) juta kesempatan

kerja baru, rasionalisasi birokrasi serta transparansi dan akuntabilitas

pemerintahan

Tantangan-tantangan tersebut di atas akan mempengaruhi

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Oleh karena itu,

tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan

prioritas pembangunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya,

serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya, sehingga

terjadinya sinkronisasi, sinergitas dan integrasi dari semua stakeholders dalam

pembangunan di Jawa Barat.

12

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Arah Kebijakan Nasional ditekankan pada upaya memberikan perlindungan

sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin serta meningkatkan akses

dan mutu pelayanan dasar (SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri

Keuangan Nomor 0081/M.PPN/04/2008 dan Nomor SE 357/MK/2008 tentang pagu

Indikatif RKP Tahun 2009). Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang

nasional meliputi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan

ekonomi wilayah serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan

prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air. Sedangkan

kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang nasional meliputi pengembangan

kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis nasional.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah ditujukan untuk meningkatkan

aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan

infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri

pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan koservasi lingkungan serta

penataan struktur pemerintahan daerah untuk menyiapkan kemandirian masyarakat

Jawa Barat. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Jawa Barat

meliputi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi

wilayah serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air. Sedangkan kebijakan dan

strategi pengembangan pola ruang Jawa Barat meliputi pengembangan kawasan

lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis regional. Kedepan, diharapkan

akan dapat dibentuk perencanaan ruang yang bukan hanya menata ruang namun

secara konstruktif dapat membangun ruang yang ada di Jawa Barat.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO NASIONAL

Kebijakan ekonomi makro Nasional tahun 2009 diarahkan untuk

peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas diupayakan dengan memperkuat daya tahan

ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi

serta terjaganya stabilitas ekonomi. Peningkatan investasi, ekspor, dan

pengeluaran pemerintah serta mendorong peningkatan sektor industri

pengolahan, revitalisasi pertanian dan menggerakkan UKM faktor utama dalam

13

pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi dan ekspor disorong dengan

meningkatkan daya tarik investasi baik di dalam maupun luar negeri;

mengurangi hambatan prosedur perijinan, administrasi perpajakan dan

kepabeanan; meningkatkan kepastian hukum termasuk terhadap peraturan-

peraturan daerah yang menghambat; serta meningktakan diversifikasi pasar

ekspor, mendorong komoditi nonmigas yang bernilai tambah tinggi, dan

penerimaan devisa dari pariwisata dan TKI. Perhatian juga diberikan pada

upaya untuk meningktakna investasi dalam kegiatan eksploitasi dan eksploitasi

pertambangan. Daya saing industri manufaktur ditingkatkan antara lain dengan

pengembangan kawasan industri khusus, fasilitasi industri hilir komoditi primer,

restrukturisasi permesinan, serta penggunaan produksi dalam negeri. Investasi

juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada

sumberdaya produktivitas. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga

diberikan dengan mempercepat pembangunan infrasrtuktur dan penyediaan

energi termasuk listrik.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan

mengurangi kemiskinan terus didorong. Perbaikan iklim ketenagakerjaan akan

ditingkatkan dengan menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan, mendorong

pelaksanaan negoisasi bipatrit, serta penyusunan standar kompetensi.

Perhatian juga diberikan pada penempatan, perlindungan dan pembiayaan

tenaga kerja ke luar negeri. Pembangunan pertanian dan pembangunan

perdesaan disorong melalui peningkatan produksi pangan, produktivitas

pertanian secara luas, diversifikasi ekonomi perdesaan, pembaharuan agraria

nasional, serta pengembangan kota kecil dan menengah pendukung ekonomi

perdesaan. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan

didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan

ekonomi mayarakat serta peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.

Sasaran ekonomi makro nasional tahun 2009 adalah pertumbuhan

ekonomi sebesar 6,6 persen dan laju inflasi 6,0 persen. Dengan pertumbuhan

ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonmi yang terjaga tersebut,

pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin akan menurun.

Pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 6,5 – 7,5 persen dari

angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 10 – 11

persen pada tahun 2009. investasi berupa pembentukan modal tetap bruto

serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sebesar

13,1 persen dan 11,7 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang

14

dan jasa diperkirakan tumbuh 15,0 persen. Dalam keseluruhan tahun 2009,

dengan terjaganya stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat membaik dengan

konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 5,6 persen, seangkan pengeluaran

pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 6,1 persen.

Pendanaan pembangunan melalui trasfer ke daerah diarahkan untuk

mendukung program/kegiatan prioritas nasional dan menjaga konsistensi dan

keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang

penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

3.2 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan

utama (core business) berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas

kesejahteraan antar wilayah serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam

rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan

ekonomi daerah Jawa Barat diarahkan pada peningkatan nilai tambah segenap

sumber daya ekonomi melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan,

industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengambangan

dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah.

Proyeksi kondisi perekonomian regional makro Tahun 2009 dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Proyeksi Kondisi Perekonomian Regional Makro Tahun 2009

No INDIKATOR Target Tahun 2008 Rencana Tahun 2009

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,5% 5,5% -6,5% 3. LP Pertanian 5,29% 7,61%-8,73% 4. LP Industri 6,35% 6,40%-6,52% 5. LP Perdagangan 7,47% 7,36%-7,53%

Sumber : Hasil Analisis Bapeda Provinsi Jawa Barat 2007 Catatan : Proyeksi tersebut akan terus dievaluasi disesuaikan dengan perkembangan ekonomi Nasional dan

Internasional

3.4 ARAH KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2009

Arah kebijakan pengaanggaran Tahun 2009 terdiri dari arah Kebijakan

Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan

sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

15

a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;

b. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar

perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;

c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Bila memperhatikan kecenderungan pendapatan daerah sejak

tahun 2003-2006 terlihat bahwa dari tahun 2003 terjadi peningkatan yang

berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pertumbuhannya hingga

tahun 2006. Peningkatan pendapatan pada tahun 2007 yang semula

diperkirakan dibawah 10% dibandingkan tahun 2006 ternyata melampaui

di atas 19%. Capaian peningkatan pendapatan pada tahun 2007 ini

didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan

dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan

pendapatan daerah. Namun demikian, dengan mempertimbangkan

kondisi ekonomi makro dan regional untuk ke depan yang penuh dengan

ketidakpastian, diproyeksikan bahwa rata-rata kenaikan pendapatan

daerah pada tahun 2009-2011 berkisar antara 7-9%. Untuk tahun 2009

diproyeksikan peningkatan pendapatan sebesar 9,08% dibanding tahun

2008 atau sebesar Rp. 6,213 trilyun. Sementara itu untuk alokasi belanja

daerah diproyeksikan pada tahun 2009 sebesar Rp. 6,477 trilyun.

3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah tahun 2009 diupayakan dengan

pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif,

dengan berprinsip keberpihakan pada pro growth, pro poor, pro job, pro

environment, pro public, upaya tersebut antara lain adalah:

a. Penggunaan anggaran untuk pendidikan adalah 20% dari APBD

2009.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan

dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk

pelayanan dasar kesehatan serta memperbanyak tenaga medis

terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau.

c. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran

belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja

16

langsung dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Daerah Jawa

Barat, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap

pengguna anggaran tetap terukur;

d. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap penanggulangan

bencana, anggaran belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis

Kinerja, mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan

Korupsi (RADPK), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan

komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years) antara lain

Jalan TOL CISUMDAWU, jalan tol SOROJA, Bandung West Java

Stadium, Kawasan Ekonomi Khusus, pembangunan Waduk Jatigede,

pembangunan bandara internasional Jawa Barat, Pelabuhan Cirebon,

Cilamaya, pemenuhan dan kemandirian energi serta penanganan

persampahan di perkotaan;

e. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil

kepada kabupaten/kota dengan pola :

1) Alokasi yang bersifat block grant dari Pos Bagi Hasil secara

proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota

dalam melaksanakan otonomi daerah;

2) Alokasi yang bersifat spesific grant dari pos bantuan kepada

kabupaten/kota yang diarahkan:

a) berdasarkan pola penyaluran yang bersifat kompetisi melalui

Program Pendanaan Kompetisi (PPK) dan 8(delapan) Common

Goals.

b) membagi alokasi menjadi tiga bagian yaitu dana pemerataan,

dana proporsional dan dana penyeimbang. Dana pemerataan

dialokasikan sama untuk setiap kabupaten/kota, dana

proporsional dihitung berdasarkan indeks Kabupaten/Kota, dan

dana penyeimbang ditentukan berdasarkan variabel kualitatif

seperti Ibu Kota Provinsi, Kabupaten/Kota perbatasan dengan

Provinsi lain serta Kabupaten/Kota yang akan

menyelenggarakan even khusus yang berskala regional atau

nasional. Variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung

indeks kabupaten/kota adalah : Indeks Pendidikan, Indeks

Kesehatan, Indeks Daya Beli, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk,

Jumlah Penduduk Miskin, PDRB/Kapita, Pendapatan Asli

Daerah, Proporsi Pengangguran, dan Proporsi Kawasan

17

Lindung. Adapun kriteria kegiatan yang mendapatkan alokasi

bantuan keuangan Kabupaten/Kota adalah mendukung secara

signifikan upaya peningkatan IPM Jawa Barat; menanggulangi

masalah kemiskinan; menanggulangi masalah pengangguran

dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan khususnya

kawasan lindung.

3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran

daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran

lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber

penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun

lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran

hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran

tahun berjalan. Untuk tahun 2009, struktur pembiayaan daerah untuk

sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan

anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan

sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk

pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari

pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal, dan

kebutuhan pengeluaran penting lainnya.

3.4.4 Arah Kebijakan Dana Masyarakat dan Mitra

Kebijakan Tahun 2009 untuk dana masyarakat dan mitra yang

merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong

untuk mendukung proses pembangunan Jawa Barat diarahkan melalui

upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi

swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Jawa

Barat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah

adalah:

1. Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan

pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dengan perjanjian

kerjasama;

2. Kerjasama dengan dan pihak swasta dan BUMN termasuk dalam

memberdayakan Corporate Social Responsibility;

18

3. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang

dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian,

sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, dan industri

manufaktur;

4. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat secara

langsung.

3.5 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan

fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya

dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan

pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis

pembangunan daerah :

1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat

2. Pelayanan Kesehatan masyarakat

3. Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur

4. Penanganan kemiskinan dan pengangguran

5. Penanganan bencana alam

6. Pengendalian lingkungan hidup

7. Penanganan Ketenagakerjaan

8. Pemerintahan dan politik

9. Pengendalian kependudukan

10. Pemberdayaan ekonomi

11. Apresiasi budaya daerah

12. Pemekaran pemerintahan daerah

3.6 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2009 ditetapkan dengan

memperhatikan isu strategis dan ditindaklanjuti oleh kegiatan-kegiatan yang

yang dapat menjawab tantangan kedepan dalam rangka kesinambungan

pembangunan dan upaya meraih kondisi masyarakat Jawa Barat yang mandiri,

dinamis dan sejahtera tahun 2013, melalui prioritas pembangunan tahun 2009

sebagai berikut :

19

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia, yang

difokuskan untuk menciptakan sumberdaya manusia Jawa Barat yang

unggul dan berdaya saing.

Sasaran:

a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;

b. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat;

c. Meningkatnya kompetensi keterampilan dan kewirausahaan tenagakerja

melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja di sektor formal.

2. Ketahanan Pangan, yang difokuskan pada komoditas beras, jagung, kedelai dan ketersediaan protein hewani. Sasaran :

a. Meningkatnya produksi beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan;

b. Meningkatnya stok beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan;

c. Tertatanya agroindustri dan perdagangan beras, jagung, kedelai, ternak

dan ikan

d. Meningkatnya ketersediaan input produksi pertanian;

e. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumber daya air

dan irigasi di sentra produksi pertanian.

3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat, yang difokuskan pada penciptaan

lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa

enterpreneur untuk kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.

Sasaran :

a. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas SDM tenaga kerja Jawa Barat

dengan berbasis standar tenaga kerja ASEAN;

b. Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan

padat karya;

c. Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, buruh, dan KUMKM;

d. Terwujudnya Kemitraan Strategis antara KUMKM, IKM, BUMD,

Pengusaha Besar dan lembaga keuangan;

e. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumber daya air

dan irigasi di kawasan industri.

4. Peningkatan Kinerja Aparatur, yang difokuskan pada peningkatan

pelayanan publik dan penerapan insentif berbasis kinerja.

Sasaran :

a. Meningkatnya Fungsi Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Desa;

20

b. Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

dan Desa;

c. Menurunnya Tingkat KKN untuk Menciptakan Pemerintahan Yang

Bersih;

d. Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

5. Penanganan Pengelolaan Bencana, yang difokuskan pada upaya

pengurangan resiko bencana terutama banjir dan longsor.

Sasaran :

a. Berkurangnya Resiko Kejadian Bencana di Jawa Barat;

b. Tertanganinya Bencana/Wabah Secara Cepat dan Akurat;

c. Meningkatnya Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana;

d. Meningkatnya Pemahaman dan Kesiapan Masyarakat dalam

menghadapi Bencana.

6. Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, yang difokuskan

pada pelestarian dan peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung.

Sasaran :

a. Meningkatnya Luas dan Fungsi Kawasan Lindung;

b. Berkurangnya Lahan Kritis di Kawasan Lindung;

c. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Air.

7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang difokuskan pada

pengembangan jalan tol, jalan lintas Jabar Selatan, prasarana

perhubungan, waduk, serta persampahan dan sarana olah raga.

Sasaran :

a. Persiapan Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan

(Cisumdawu) dan Soreang-Pasirkoja (Soroja);

b. Penyelesaian Pembangunan Jalan dan Jembatan di Jabar Selatan;

c. Pengembangan Angkutan Massal di Metropolitan Bandung dan

Bodebek;

d. Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati

Kabupaten Majalengka, Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon dan

Persiapan Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten

Karawang;

e. Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang,

Pengembangan Pengelolaan Persampahan di Wilayah Perkotaan,

Pembangunan Sarana Olahraga Gedebage.

21

8. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku, yang difokuskan pada

energi perdesaan, penyediaan air baku dan air bersih.

Sasaran :

a. Meningkatnya Cakupan Elektrifikasi Perdesaan;

b. Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif;

c. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Baku dan air Bersih.

3.7 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

merupakan kumpulan kegiatan dalam rangka melasanakan prioritas

pembangbunan sebagai landasan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009, terdiri dari 95 program yang dapat

dijelaskan sebagai berikut :

22

BAB IV PENUTUP


Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 ini merupakan dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah untuk menghindari terjadinya kekosongan

hukum berkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah.

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Jawa Barat

Tahun 2009 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun

2009 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) serta sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku

pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam

mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Masa berlaku RPJMD

Transisi Jawa Barat Tahun 2009 yaitu sampai dengan ditetapkannya RPJMD Kepala

daerah terpilih yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program, maka

dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 perlu penguatan peran (partisipasi) dan

komitmen seluruh stakeholder. Masing-masing pelaku pembangunan diharapkan

mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta

tanggung jawab dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1URUSAN WAJIB

PENDIDIKAN 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar a. Meningkatnya angka partisipasi murni SD/MI menjadi 98,57% dan angka partisipasi kasar (APK) menjadi 112,80%

b. Meningkatnya angka partisipasi murni SLTP/MTs menjadi 74,01% dan angka partisipasi kasar (APK) menjadi 92,62%

c. Meningkatnya kualitas program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

d. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar

e. Meningkatnya tata kelola pelayanan pendidikan yang berpihak padamasyarakat

f. Meningkatnya kualitas jaringan/sistem informasi data base

2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi a. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan menengah b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan sekolah berstandar

nasional dan bertaraf internasionalc. Meningkatnyan kualitas lulusan pendidikan menengah d. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja

3. Program Pendidikan Non Formal a. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif Jawa Barat yang memiliki keterampilan dan kecakapan hidup

b. Meningkatnya penerapan layanan pendidikan alternatifc. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD)

4. Program Pendidikan Luar Biasa a. Meningkatnya kualitas sarana prasarana SLBb. Meningkatnya kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaranc. Meningkatnya kualitas guru SLB

Tabel 3.2

PROGRAM

2

BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM

3

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009

22

1

PROGRAM

2


3 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a. Meningkatnya kualitas atau mutu lembaga, pendidik dan tenaga kependidikan

yang profesional dan produktifb. Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan Guruc. Meningkatnya kualitas/mutu lembaga, pendidik dan tenaga kependidikan yang

profesional dan produktifd. Terwujudnya sistem pendidikan yang mengarah pada pembangunan manusia

Jawa barat yang utuhe. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar

f. Meningkatnya tata kelola pelayanan pendidikan yang berpihak padamasyarakat

g. Meningkatnya kualitas jaringan/sistem ionformasi data base pendidikan

KESEHATAN 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat a. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar, rujukan, perbaikan gizimasayarakat dan imunisasi.

7. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan a. Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan dalam mendukung pembangunan Kesehatan

8. Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular a. Terputusnya mata rantai penyebaran penyakit dan menurunnya kejadian luar biasa

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

a. Meningkatnya kuaitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanankesehatan serta terpenuhinya kebutuhan obat baik generik maupun esensialserta makanan pasien.

10. Program Sumber Daya Kesehatan a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta berfungsinyapelayanan keseshatan baik dasar maupun rujukan.

23

1

PROGRAM

2


3LINGKUNGAN HIDUP 11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan di Jawa Barat

b. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di perkotaanc. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

d. Tersedianya Pengelolaan Sampah melalui Teknologi Ramah Lingkungan

e. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahanf. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan melalui 3R (Reuse ,Reduce,

Recycle) g. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan peran

masyarakat dalam pengelolaan persampahan

12. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

a. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Air

b. Tersusunnya dan tersosialisasikannya aturan hukum maupun aturan teknispengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

c. Tersedianya sistem pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan

d. Terbangunnya sinergitas kegiatan pengelolaan lingkungan antar stakeholders

e. Terfasilitasinya Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan melalui ProgramKemitraan

f. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

13. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Menurunnya Kerusakan Lingkungan Terbangunnya Sinergitas Rehabilitasidan Konservasi SDA-LH

b. Tersedianya Sistem Pemantauan dan Pengendalian Kualitas LingkunganMeningkatnya Daya Dukung Lingkungan Pesisir dan Laut.

c. Pengembangan Fungsi Kawasan Pesisir dan Laut d. Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Pesisir dan Laut

14. Program Pengelolaan Kawasan Lindung a. Meningkatnya Luas dan Fungsi Kawasan Lindungb. Berkurangnya Lahan Kritis di Kawasan Lindungc. Meningkatnya Fungsi dan Kualitas Kawasan Lindung d. Terfasilitasinya Sinergitas Pengelolaan Kawasan Lindunge. Pengembangan Pemanfaatan Kawasan Lindungf. Terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan di Jawa Baratg. Terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan di Jawa Barat

24

1

PROGRAM

2


315. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut a. Meningkatnya daya dukung lingkungan pesisir laut

b. Pengembangan fungsi kawasan pesisir dan lautc. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan pesisir

PEKERJAAN UMUM 16. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan dari dan ke sentra produksipertanian

b. Terbangunnya jalan dan meningkatnya kondisi jalan dan jembatan dari danke kawasan industri

c. Terlaksananya persiapan pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan(Cisumdawu), dan Soreang-Pasirkoja (Soroja)

d. Terlaksananya penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan di JabarSelatan

e. Meningkatnya kondisi jalan provinsi dengan target kemantapan jalanmencapai 94%

f. Meningkatnya kondisi jembatan di ruas-ruas jalan provinsig. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas jalan dan jembatan di ruas-ruas

jalan non statush. Tersedianya perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan

jembatan di provinsi Jawa Barat

17. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan dari dan ke sentra produksipertanian

b. Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan nasional dan provinsi sesuai denganumur rencana

c. Meningkatnya kondisi jalan pada ruas-ruas jalan di Jawa Barat Selatan

d. Terpeliharanya kondisi jalan pada ruas-ruas jalan di Jawa Barat Selatan

e. Meningkatnya kondisi jalan provinsi dengan target kemantapan jalanmencapai 94%

f. Meningkatnya kondisi jembatan di ruas-ruas jalan provinsig. Mengembalikan kondisi jalan provinsi dan non status sesuai dengan rencana

h. Terpeliharanya kondisi ruas-ruas jalan provinsi dan non status di wilayahjawa barat sesuai dengan umur rencana

18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

a. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaanjalan dan jembatan

25

1

PROGRAM

2


3 19. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan a. Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan masukan dalam

proses sistem manajemen jaringan jalan (IRMS) dan Sistem ManajemenJembatan (BMS)

b. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan program 2009 serta optimalisasi rencana usulan program tahun 2010

a. Meningkatnya kondisi jaringan irigasi di sentra produksi pertanianb. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasaraa pendukung pengelolaan

jaringan irigasic. Meningkatnya intensitas tanam padi pada daerah irigasi teknis yang dikelola

oleh pemerintah provinsi dari 192 % menjadi 194 %.d. Meningkatnya kondisi jaringan irigasi yang dikelola oleh pemerintahe. Tersedianya perencanaan teknis pengembangan dan pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnyaf. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan

jaringan irigasig. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

21. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

a. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung dan pantaidalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air,pengendalian daya rusak air dan pengamanan pantai di sentra produksipertanian

b. Tersedianya perencanaan teknis pengembangan,pengelolaan, dankonservasi sungai, dana, dan sumber air lainnya

c. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaansumber daya air

d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan, pengelolaan, dankonservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya

e. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung dan pantai dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pengamanan pantai di kawasan industri

f. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sumber daya air

g. Terlaksananya pembangunan Waduk Jatigede h. Terwujudnya penyelesaian permasalahan sosial bagi pembangunan Waduk

Jatigede

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

20.

26

1

PROGRAM

2


3i. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung dan pantai

dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air,pengendalian daya rusak air dan pengamanan pantai

j. Tersedianya perencanaan teknis pengembangan, pengelolaan dankonservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

k. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaansumber daya air

l. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan, pengelolaan dankonservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

22. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai a. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai dan pantai dalam rangkapengendalian daya rusak air dan pengamanan pantai di sentra produksipertanian

b. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai dan pantai dalam rangkapengendalian daya rusak air dan pengamanan pantai

23. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah

a. Tersedianya prasarana air bersih dalam rangka penanganan darurat bencana

b. Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih di Jawa Barat

c. Terfasilitasinya kapasitas teknis pengelolaan air minum dan air limbah di kabupaten/kota

d. Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih di Jawa Barat

e. Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air limbah di Jawa Barat

24. Program Pembinaan Jasa Kontruksi a. Terlaksananya sosialiasi dan diseminasi peraturan jasa konstruksib. Meningkatnya pengawasan jasa konstruksic. Meningkatnya pengaturan jasa konstruksid. Meningkatnya pemberdayaan jasa konstruksi

27

1

PROGRAM

2


3PENATAAN RUANG 25. Program Perencanaan Ruang a. Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan terbaru mengenai

penataan ruangb. Tersusunnya petunjuk pelaksanaan produk-produk perencanaan ruang

c. Terencananya kawasan strategis, kawasan khusus, dan kawasan cepat tumbuh di Jawa Barat

d. Meningkatnya koordinasi penataan ruang di Jawa Barate. Terfasilitasinya penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kotaf. Meningkatnya pemanfaatan data spasial dalam menunjang perencanaan

ruang

26. Program Pemanfaatan Ruang a. Terkendalinya pemanfaatan ruang kawasan di kabupaten-kabupaten dengan dominasi berfungsi lindung

b. Meningkatnya sinkronisasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan perdesaan

c. Terencananya pemanfaatan ruang di kawasan pengembangan ilmu dan teknologi

d. Terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan di Jawa Barat

27. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Terkendalinya pemanfaatan ruang di kawasan resapan airb. Terkendalinya pemanfaatan ruang di kawasan hulu sungaic. Terkendalinya pemanfaatan ruang kawasan strategis, kawasan khusus, dan

kawasan cepat tumbuh di Jawa Baratd. Tersedianya perangkat penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan

ruang

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

28. Program Kerjasama Pembangunan a. Terwujudnya kerjasama antara daerah, kabupaten/kota, antar provinsi danluar negeri.

b. Terjalinnya kerjasama pembangunan dengan swasta/mitra. c. Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengembangan dan pengelolaan

infrastruktur kebinamargaand. Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengembangan dan pengelolaan

infrastruktur sumber daya air dan irigasie. Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengembangan dan pengelolaan

infrastruktur perhubungan

29. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

a. Terpadunya rencana dan kegiatan sektoral secara sinergis

28

1

PROGRAM

2


3PERUMAHAN 30. Program Pengembangan Permukiman a. Terfasilitasinya pembangunan sarana olah raga Bandung West Java Stadium

di Kota Bandungb. Terfasilitasinya koordinasi pengembangan perumahan di Jawa Barat

c. Terfasilitasinya pengembangan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan

d. Terkoordinasinya dan tersosialisasikannya aturan dalam perencanaan dan pengelolaan perumahan dan permukiman di Jawa Barat

e. Terfasilitasinya pembangunan perumahan sederhana di Jawa Barat

f. Terfasilitasinya penyediaan PSDPU untuk translok dan pengungsi, serta desa terpencil dan terisolir

31. Program Lingkungan Permukiman Sehat a. Terehabilitasinya permukiman akibat bencana alamb. Terhindarnya permukiman dari dampak degradasi lingkunganc. Terfasilitasinya pengembangan sarana prasarana sanitasi lingkungan

permukimand. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat permukiman di Jawa Barate. Terehabilitasinya permukiman akibat bencana alam

32. Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman

b. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengembangan sanitasi lingkungan

33. Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara a. Meningkatnya tertib pengelolaan dan kemampuan teknis pembangunan gedung/rumah negara

b. Teridentifikasikannya aset gedung/rumah negara

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

34. Program Pembinaan dan peningkatan peran serta kepemudaan

a. Meningkatnya aktivitas dan kreativitas kepemudaan di berbagai bidangpembangunan

b. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

35. Program Pembinaan, pemasyarakatan dan pengembangan olahraga

a. Meningkatnya prestasi olahraga dalam event nasional

b. Meningkatnya usaha pengembangan olahraga tradisional, rekreasi dan olahraga masyarakat

c. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat

29

1

PROGRAM

2


3PENANAMAN MODAL 36. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi

b. Meningkatnya sistem pengawasan dan pendataan investasic. Meningkatnya daya tarik investasi dalam peningkatan daya saing d. Mendorong kesempatan dan partisipasi usaha kecil dan menengah

37. Program Peningkatan Iklim Investasi a. Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasib. Terwujudnya harmonisasi peraturan daerah dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggic. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan kompetitifd. Terwujudnya promosi satu pintu secara efektif dan efisiene. Terwujudnya forum koordinasi pengembangan investasif. Meningkatnya kualitas pelayanan kelembagaan investasi

a. Mendorong penumbuhan wirausaha serta peningkatan kesempatan kerja

b. Meningkatnya kemampuan wirausaha yang berdaya saingc. Meningkatnya peran kelembagaan, sarana dan prasarana lembaga KUMKM

d. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasie. Mendorong penumbuhan wirausaha serta peningkatan kesempatan kerja

f. Meningkatnya kemampuan wirausaha yang berdaya saingg. Meningkatnya peran kelembagaan, sarana dan prasarana lembaga KUMKM

h. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

39. Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM

b. Meningkatnya akses teknologi bagi KUMKMc. Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankand. Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keungulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

38.

30

1

PROGRAM

2


3 40. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan

Lembaga Keuangan Non Perbankana. Pengembangan Kelembagaan BUMD

b. Meningkatnya peran BUMDc. Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankand. Revitalisasi Kredit Program Dakabalareae. Pengembangan Kelembagaan BUMDf. Meningkatnya peran BUMD

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

41. Program Penataan Administrasi Kependudukan a. Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Jawa Barat

TENAGA KERJA 42. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

a. Meningkatnya jumlah Sertifikasi uji kompetensi tenaga kerja pada sektorformal & meningkatnya kompetensi tenaga kerja di Jawa Barat melaluipelatihan dan bimbingan teknis

43. Program Peningkatan Kesempatan Kerja a. Meningkatnya cakupan layanan informasi pasar kerja dan meningkatnyapenempatan tenaga kerja melalui pola magang serta AKAD dan AKAN diJawa Barat

44. Program Perlidungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

a. Meningkatnya pengawasan & perlindungan serta meningkatnya peran & fungsi lembaga ketenagakerjaan

KETAHANAN PANGAN 45. Program Peningkatan Ketahanan Pangan a. Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok beras, jagung,kedelai, ternak dan ikan

b. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat terhadap berasc. Tertatanya distribusi dan perdagangan berasd. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, kualitas dan menurunnya

ketergantungan pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjangtahun sampai tingkat rumah tangga

e. Meningkatnya pengendalian keamanan panganf. Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen

46. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Meningkatnya pemahaman dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

47. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

a. Mendorong pengarusutamaan gender pada setiap aspek kehidupan.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

31

1

PROGRAM

2


3 48. Program Keluarga Berencana a. Tercapainya peserta KB baru sebanyak 1.423.000 orang

b. Terbinanya peserta KB aktif sebanyak 5.864.383 orang atau 72,62% dariPasangan Usia Subur (PUS) 8.075.970 orang

c. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama wanita di Jawa Barat.d. Menurunnya Age Specific Fertirity Rate kelompok umur 15-19 tahun.

PERHUBUNGAN 49. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Terlaksananya pengembangan angkutan massal di Metropolitan Bandung danBodebek

b. Terlaksananya persiapan pembangunan Bandara Internasional Kertajati

c. Terlaksananya pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon dan Cilamaya

d. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

e. Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan PerhubunganDarat

f. Meningkatnya fungsi lembaga pos dan telekomunikasig. Tersedianya perencanaan teknis pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubunganh. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan

50. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

a. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan(LLAJ)

51. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum

b. Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umumc. Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpangd. Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoserie. Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor

52. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a. Tertibnya penyelenggaraan LLAJ lebaran, natal dan tahun barub. Meningkatnya keselamatan di perlintasan sebidang antara KA dengan jalan

c. Meningkatnya keselamatan pelayarand. Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan umum dan angkutan barang

di Jawa Barat

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

32

1

PROGRAM

2


3a. Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat.b. Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara

obyektif dan bertanggungjawab.c. Terwujudnya pelayanan data dan informasi yang didukung Teknologi

Informasi (TI).d. Terwujudnya integrasi Jaringan sistem informasi daerah guna mendukung

Jabar Cyber Province Tahun 2012.

PERTANAHAN 54. Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

a. Tersedianya pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

b. Tertatanya administrasi pertanahan.c. Terwujudnya penanganan masalah pertanahan.

55. Program Pendidikan Politik Masyarakat a. Berkurangnya Resiko Kejadian Bencana di Jawa Barat b. Tertanganinya Bencana / Wabah Secara Cepat dan Akuratc. Meningkatnya Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencanad. Meningkatnya Pemahaman dan Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi

Bencanae. Menurunnya konflik antar kelompok.f. Meningkatnya apresiasi terhadap pemilu.

56. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat

a. Meningkatnya kemampuan personil dalam pencegahan dini danpenanggulangan bencana.

b. Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap bencanadan dampaknya.

c. Meningkatnya kapasitas dan kinerja institusi penanggulangan bencana alam.

a. Menurunnya angka kriminalitas.b. Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

57. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

53.

33

1

PROGRAM

2


3 58. Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daeraha. Terpenuhinya legalisasi perda yang aspiratif.

b. Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel.

59. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah a. Meningkatnya tertib administrasi keuangan daerahb. Terwujudnya penataan aset daerahc. Tersedianya dokumen pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan

daerah

60. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM

a. Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraanpemerintahan.

b. Terwujudnya sinergitas produk hukum provinsi dengan kabupaten/kota danpemerintah pusat.

c. Terwujudnya sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya.

61. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

a. Meningkatnya kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

b. Terwujudnya administrasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien.c. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria pemerintahan daerah

62. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Terpenuhinya kebutuhan operasional aparatur unit kerjaSKPD/Balai/UPT/UPTD untuk mendukung kinerja pegawai.

b. Terwujudnya kesejahteraan pegawai untuk mendukung pelayanan kepadamasyarakat.

c. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

63. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Meningkatnya disiplin aparaturb. Meningkatnya jumlah aparatur yamg mengikuti pelatihan struktural, fungsional

dan teknis substantif.c. Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal ke jenjang

lebih tinggi.

64. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTDdalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

b. Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

34

1

PROGRAM

2


3 65. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan untuk mendukung pelayanan

kepada masyarakat.b. Tersedianya sarana mobilitas dan peralatan kerja untuk mendukung

aksesibilitas kinerja aparatur.

66. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerjaSKPD/Balai/UPT/UPTD.

b. Tersedianya dokumen operasional SKPD/Balai/UPTD/UPTD yangmendukung capaian kinerja organisasi.

67. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD/Balai/UPT/UPTD.

b. Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat.

68. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat a. Terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalampembangunan.

b. Meningkatnya peran organisasi kemasyarakat dalam pembangunan.c. Meningkatnya jaringan sosial ekonomi masyarakat.

a. Meningkatnya kinerja dan kapasitas aparat desa.b. Meningkatnya kinerja pemerintah desa yang mandiri.c. Meningkatnya pelayanan aparat desa kepada masyarakat.

SOSIAL 70. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

a. Mendorong peningkatan pembinaan dan bantuan sosial bagi penyandangmasalah kesejahteraan sosial dalam meningkatkan keterampilan dankemampuan berusaha sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnyakembali secara wajar sebagai SDM yang berkualit

71. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

a. Menggerakkan peranserta masyarakat dan mengali sumber-sumber potensimasyarakat dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial

KEBUDAYAAN 72. Program Pengembangan Nilai Budaya a. Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan,kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah

b. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah

Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

69.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

35

1

PROGRAM

2


3 73. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya a. Meningkatnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat

b. Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak atas kekayaanintelektual

c. Meningkatnya frekuensi apresiasi seni dan budaya daerah dikalanganpemerintah, masyarakat dan swasta

STATISTIK 74. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah a. Tersedianya data/informasi aspasial yang mutakhir dan akurat. b. Tersedianya data/informasi spasial yang mutakhir dan akurat

KEARSIPAN 75. Program Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan a. Tersedianya data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintah daerah.

b. Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna.

PERPUSTAKAAN 76. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

a. Meningkatnya Apresiasi Masyarakat terhadap Perpustakaan

b. Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat

URUSAN PILIHAN 77. Program Pengembangan Budidaya Perikanan a. Meningkatnya produksi perikanan

b. Meningkatnya ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang berkualitas

c. Meningkatnya ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang berkualitas

d. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan

e. Meningkatnya pendapatan usaha perikananf. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perikanang. Meningkatnya teknologi budidaya perikanan air laut, air payau dan air tawar

h. Terlaksananya pengembangan pemanfaatan dan pengendalian budidayaperikanan

78. Program Pengembangan Perikanan Tangkap a. Meningkatnya pendapatan nelayanb. Meningkatnya kualitas sarana dan prasaran aperikanan tangkapc. Terlaksananya akses petani/nelayan terhadap teknologi dan factor produksi

KELAUTAN DAN PERIKANAN

36

1

PROGRAM

2


3PERTANIAN 79. Program Peningkatan Produksi Pertanian a. Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian

b. Meningkatnya pendapatan usahatani komoditi pertanian, perkebunan, danpeternakan

c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian

d. Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertaniane. Meningkatnya pendapatan usaha tani pertanian, perkebunan, dan peternakan

f. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan, danpeternakan

g. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian

h. Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertaniani. Tersedianya fasilitas penunjang kawasan agropolitanj. Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian serta penerapan teknologi

pengelolaan sumber daya pertanian.

80. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian a. Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Baratb. Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air serta terkendalinya konversi

lahan pertanian

81. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan

a. Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan

82. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

a. Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan,perikanan dan kehutanan

b. Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan,perikanan dan kehutanan

c. Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan,perikanan dan kehutanan

d. Meningkatnya margin pemasaran pertanian, perkebunan, peternakan,perikanan, dan kehutanan

e. Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan,peternakan, perikanan dan kehutanan

KEHUTANAN 83. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan a. Terlaksananya pengembangan usaha dan pengelolaan kehutananb. Terbina dan terkendalinya usaha-usaha bidang kehutananc. Berkembangnya lembaga penyuluhan swakarsa mandiri

37

1

PROGRAM

2


3ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

84. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan energi

a. Meningkatnya cakupan elektrifikasi perdesaan

b. Berkembangnya penciptaan dan pemanfaatan energi terbarukanc. Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengembangan dan pengelolaand. Terpantaunya operasi, distribusi dan niaga BBM infrastruktur listrik dan energi

e. Tersedianya pengembangan sumur migasf. Terfasilitasinya kegiatan hemat energi

85. Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi

a. Meningkatnya pengusahaan dan nilai tambah produksi sumberdaya mineralMeningkatnya pemanfaatan panas bumi

PARIWISATA 86. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

87. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidangpariwisata

b. Meningkatnya Destinasi Pariwisata melalui Penataan Objek dan daya TarikWisata di KWU Jawa Barat, dan pengelolaan event-event pariwisata

c. Meningkatnya sinergitas pembangunan kepariwisataan Jawa barat

INDUSTRI 88. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a. Meningkatnya nilai tambah produk olahan pangan berasb. Meningkatnya kemitraan dan kerjasama IKM dan Industri Besar di Kawasan

Industric. Meningkatnya Kualitas produk IKMd. Meningkatnya pelayanan instalasi IKM terhadap pelaku usahae. Meningkatnya inovasi produk IKM

89. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

a. Meningkatkan penguasaan teknologi Industri

b. Meningkatnya kualitas, mutu dan inovasi produk industric. Meningkatnya Keterkaitan Industri dengan sektor ekonomi lainnyad. Meningkatnya Sinergitas Pengembangan Industri

38

1

PROGRAM

2


3PERDAGANGAN 90. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangana. Meningkatnya perlindungan konsumen melalui pengawasan barang dan

metrologi legal

91. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a. Meningkatnya pemasaran produk unggulan Jawa Barat di Internasional

b. Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Jawa Barat

92. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

a. Meningkatnya sistem distribusi pangan di Kawasan Pantura

b. Meningkatnya Transaksi Perdagangan Produk Jawa Baratc. Berkembangnya sistem pola resi gudang untuk komoditi agrod. Meningkatnya mekanisme, sarana dan prasarana perdagangane. Terwujudnya sinergitas pembangunan di bidang perdagangan

KETRANSMIGRASIAN 93. Program Pengembangan Transmigrasi a. Terselenggaranya kerjasama bidang transmigrasi antar provinsi penempatan di luar Pulau Jawa dengan kab/kota di Jawa Barat

94. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama a. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupanbermasyarakat

b. Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat

95. Program Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan a. Meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembagapendidikan keagamaan dalam pembangunan

PENINGKATAN PEMAHANAN DAN PENGAMALAN AGAMA

39

RPJM Transisi Jabar

Documents