RP3KP KAB. SERANG 2013 EKSPOSE 1

1. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan mobilitas perekonomian di Kabupaten Serang perlu diimbangi dengan perencanaan tata ruang baik yang sifatnya keseluruhan maupun parsial.

2. Dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka guna menunjang pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, setiap kota/kabupaten diharapkan memiliki Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

3. RP3KP merupakan penjabaran dari rencana kawasan permukiman yang tertuang dalam RTRW kota/kabupaten. Sebagai rencana yang mengarahkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di suatu kota/kabupaten, maka RP3KP ini juga perlu disinergikan dengan SPPIP

4. SPPIP merupakan kebijakan makro untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Induk Sistem (RIS) dimana hasilnya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang cipta karya, dan diterjemahkan ke dalam RPKPP.

PERUMAHAN dan

KAWASAN PERMUKIMAN

UU 1/2011

PERENCANAAN

SPASIAL

1.RTRWN (PP 26/2008) 2.RTRW Provinsi 3.RTRW Kab/Kota

UU 26/2007

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

1.RPJPN (UU 17/2007) 2.RPJP Provinsi 3.RPJP Kab/Kota

UU 25/2004

RP3KP 1.Provinsi 2.Kab/Kota

Rencana Sektoral Lainnya

RPJMD

RPKPP

RPIJM

Renstra

SKPD

R K P

UU Sektor

UU Sektor

UU Sektor

UU Sektoral lainnya

1. Pasal 14 2. Pasal 15

Permen PU 15/2009 : Pedoman Penyus RTRW Provinsi

Permen PU 16/2009 : Pedoman Penyus RTRW Kabupaten

Permen PU 17/2009 : Pedoman Penyus RTRW Kota

Kepmen Perkim 09/1999 : Pedoman Penyus RP4D (Dalam proses Revisi)

3

4. Dokumen RP3KP merupakan hasil perencanaan yang mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stake-holder terkait dan dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman

5. RP3KP mencakup rencana penanganan sektor perumahan dan permukiman, mencakup peningkatan kualitas lingkungan,revitalisasi/optimalisasi kawasan,pengembangan kawasan baru (dilengkapi dengan prasarana/sarana dasar), termasuk prioritas implementasi dan rencana kebutuhan investasinyadan merefleksikan/mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman

6. RP3KP juga mengakomodir pemenuhan kebutuhan rumah bagi keluarga baru dan bagi pengganti rumah yang musnah/rusak karena bencana atau rendahnya kualitas bangunan rumah, dan masalah kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya MBR dalam memenuhi kebutuhan perumahannya;

- HARAPANISU STRATEGIS:

- POTENSI

- PERMASALAHAN

KONDISI DAN

KECENDERUNGAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN SAAT INI

(EKSISTING)

PAYUNG HUKUM

(DASAR HUKUM)

PROSES PENCAPAIAN

KONDISI IDEAL PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMANYANG DIHARAPKAN DI MASA

DEPAN

PEDOMAN

PENYUSUNAN

RP3KP

(dalam proses)

RENCANA PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(RP3KP)

PROVINSI, KAB/KOTA

ADANYA KEWAJIBAN

PEMERINTAH DAERAH UNTUK

MENYUSUN RP3KP

berdasarkan UU No.1/ 2011

IMP

LEM

EN

TAS

I

PAYUNG HUKUM

(DASAR HUKUM)

- Perencanaan

- Pengaturan

- Pelaksanaan

- Pengendalian

ProsesInput Outcome (Output)

ME

ME

RLU

KA

N

Membuat skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan permukiman yang harus disusun oleh pemerintah daerah yang digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan pengembangan perumahan.

dokumen pengaturan perumahan dan kawasan permukiman yang sangat strategis

Membuat pedoman bagi seluruh instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Serang

Terdokumentasinya data dan informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Serang.

Tersusunnya analisis potensi, proyeksi, dan kebutuhan penyediaan dan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Serang.

Tersusunnya arah kebijakan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Serang.

Tersusunnya prioritas penanganan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Serang yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas kabupaten.

Buku laporan pendahuluan, Buku Laporan Antara, Buku Rencana

RP3KP dan Album Peta.

1. Inventarisasi data perumahan dan kawasan permukiman :

Identifikasi pokok permasalahan pengembangan dan pembangunan PKP;

Identifikasi kebijakan, program, dan isu strategis sektor PKP, dan kesesuaian dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman

Identifikasi kondisi PKP dan PSU perumahan dan kawasan permukiman;

Identifikasi kondisi sosial, kependudukan, ekonomi dan budaya daerah;

Identifikasi kelembagaan dan pembiayaan PKP;

2. Analisis Perumahan dan Kawasan Perumahan, antara lain melakukan:

Perumusan konsepsi pembangunan dan pengembangan PKP;

Perumusan arahan pembangunan dan pengembangan PKP;

Perumusan indikasi program

wilayah administratif Kabupaten Serang dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan daerah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Banten.

RUANG LINGKUP LOKASI KEGIATAN

RUANG LINGKUP PEKERJAAN (1)

3. Cakupan materi RP3KP ::

Visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Arahan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan muatan pokok RP3KP kabupaten mencakup;

Lingkup Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman ( perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pengendalian, pengembangan kelembagaan, pendanaan, pembiayaan, peran serta masyarakat)

Jenis Rumah (komersial, umum, swadaya, khusus, Negara)

Bentuk Rumah (tunggal, deret, rusun).

Pembangunan Perumahan (pembangunan rumah & prasarana, sarana, utilitas umumnya dan peningkatan kualitas perumahan).

Konsep teknologi dan rancang bangun ramah lingkungan, bahan bangunan mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal.

Penetapan Komposisi skala besar dengan hunian berimbang (Rumah Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Mewah).

Syarat Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU) perumahan : (Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah; Keterpaduan antara prasarana, sarana, utilitas umum dan lingkungan hunian; dan Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, utilitas umum).

Ketentuan pengendalian pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN (1)

9

10

11

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

13. Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

14. Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;

15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

16. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 09/KNTS/MIX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D)

17. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031

ADMINISTASI KABUPATEN SERANG Dalam wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Serang yang merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan yaitu berupa daratan, daratan kepulauan, lautan dan udara. Secara administratif Kabupaten Serang terbagi kedalam 28 Kecamatan, 305 Desa dengan batas wilayah sebagai berikut

Sebelah Utara: dibatasi oleh Kota Serang dan Laut Jawa

Sebelah Barat : dibatasi Kota Cilegon dan Selat Sunda

Sebelah Selatan : dibatasi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak

Sebelah Timur : dibatasi Kabupaten Tangerang

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDY

Persentase Rumah Tangga Menurut

Kepemilikan dan Kondisi Perumahan

di Kabupaten Serang 2011

Status 2010 2011

Milik Sendiri 83,9 84,6

Sewa/Kontrak 6,1 5,21

Lainnya 10 10,19

Kondisi Perumahan 2010 2011

Luas lantai <20 m2 5,2 4,16

Lantai tanah 9,7 9,08

Atap genteng/beton 85,5 94,38

Dinding tembok 84,2 83,88

Memiliki sumber air minum bersih

- 82,16

TABEL ADMINISTRASI KABUPATEN SERANG TAHUN 2011

No. Kecamatan Pusat Luas Jumlah

Desa Kecamatan Km2 %

1. Anyar Anyar 56,81 3,28 10 2. Bandung Bandung 25,18 1,45 8 3. Baros Baros 44,07 2,54 14 4. Binuang Binuang 26,17 1,51 7

5. Bojonegara Bojonegara 30,3 1,75 10

6. Carenang Panenjoan 36,4 2,1 10

7. Cikande Cikande 50,53 2,91 12 8. Cikeusal Cikeusal 88,25 5,09 15

9. Cinangka Cinangka 111,47 6,43 13

10. Ciomas Sukadana 48,53 2,8 11

11. Ciruas Citerep 40,61 2,34 17

12. Gunungsari Gunungsari 48,6 2,8 7

13. Jawilan Jawilan 38,95 2,25 9 14. Kibin Ciagel 33,51 1,93 9 15. Kragilan Kragilan 51,56 2,97 14

16. Kramatwatu Kramatwatu 48,59 2,8 15

17. Kopo Kopo 44,69 2,58 10 18. Mancak Labuan 74,03 4,27 13 19. Pabuaran Pabuaran 79,14 4,57 7

20. Padarincang Padarincang 99,12 5,71 14

21. Pamarayan Pamarayan 41,92 2,42 9

22. Petir Mekar Baru 46,94 2,71 13

23. Pontang Pontang 64,85 3,74 15

24. Pulo Ampel Sumuranja 32,56 1,88 9

25. Tanara Cerucuk 49,3 2,84 9 26. Tirtayasa Tirtayasa 64,46 3,72 14

27. Tunjung Teja Tunjung Teja 39,52 2,28 9

28. Waringinkurung Waringinkurung

51,29 2,96 11

Kabupaten Serang 1.467,3

5 100 314

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDY

◦ METODA PENDEKATAN STUDY 1. TAHAPAN PERSIAPAN

Program Kerja keseluruhan

Mobilisasi TA, tools.

Penyiapan Peta Dasar

Metode Pelaksanaan

Kebutuhan data & Survey

Studi dokumen dan Riview kebijakan yang terkait

2. TAHAPAN PENGUMPULAN DAN KOMPILASI DATA

Mengkaji potensi, permasalahan, tantangan, dan peluang struktur tata ruang Wilayah perencanaan

Menelaah pola tata ruang dan zonasi wilayah di bidang permukiman dan perumahan guna mengevaluasi kesesuaian peruntukan lahannya

Mengkaji pola permukiman dan Perumahan berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman

3. TAHAPAN ANALISIS a. ANALISIS MAKRO

Merupakan analisis yang pendukung dalam pekerjaan penyusunan RP3KP kabupaten serangini, beberapa kegiatan analisis makro yang dilakukan antara lain sebagai berikut : Analisis kebijakan perumahan dan permukiman Kabupaten Serang Analisis rencana peruntukan perumahan dan permukiman Kabupaten

Serang Analisis struktur dan pola ruang perumahan dan permukiman

Kabupaten Serang eksisting Analisis sistem pelayanan (pusat-pusat kegiatan) Analsis kependudukan (sebaran dan proyeksi) Analisis sistem pergerakan Analsis kebutuhan dan pelayanan sarana dan prasarana

b. Analisis Mikro : Merupakan Kegiatan Analsis Yang Terkait Langsung Dalam Pekerjaan Penyusunan RP3KP Ini, Beberapa Analsis Mikro Terkait Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Serang Secara Langsung Antara Lain Sebagai Berikut : Analisis Karakteristik Perumahan Dan Permukiman Eksisting Analisis Proyeksi Dan Sebaran Perumahan Dan Permukiman Kabupaten

Serang Analisis Kebijakan Strategi Dan Program Perumahan Dan Permukiman

Wilayah Perencanaan

1. Arahan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan muatan pokok RP3KP kabupaten mencakup:

• Lingkup Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman ( perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pengendalian, pengembangan kelembagaan, pendanaan, pembiayaan, peran serta masyarakat)

• Jenis Rumah ( komersial, umum, swadaya, khusus, Negara)

• Bentuk Rumah (tunggal, deret, rusun).

• Pembangunan Perumahan (pembangunan rumah & prasarana, sarana, utilitas umumnya dan peningkatan kualitas perumahan).

• Konsep teknologi dan rancang bangun ramah lingkungan, bahan bangunan mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal.

• Penetapan Komposisi skala besar dengan hunian berimbang (Rumah Sederhana, Rumah Menengah, Rumah Mewah).

• Syarat Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU) perumahan : (Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah; Keterpaduan antara prasarana, sarana, utilitas umum dan lingkungan hunian; dan Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, utilitas umum).

2. Ketentuan pengendalian pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

LINGKUP MATERI LAPORAN AKHIR RP3KP

3. PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR

A. Tenaga Ahli

1. Team Leader/Ahli Planologi : Ahmad Trias

1. Ahli Teknik Sipil : Zulkifli

1. Ahli Teknik Lingkungan : Oon Suyono

1. Ahli Pemberdayaan Masyarakat : Wahid Sulaiman

1. Ahli Ekonomi Pembangunan : Totok Teguh Prasetyo

B. Tenaga Pendukung

1. Surveyor : Hendi Supriatna

1. Surveyor : Andri Nurmawan

1. Surveyor : Heri Lesmana

1. Surveyor : Sodikin

1. Operator Komputer : Richad Kustoyo

1. Operator Komputer : Atin Rostiani

Susunan Struktur Organisasi CV. KREASI TEKNIKTAMA MANDIRI dalam pelaksanaan Pekerjaan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Serang Tahun 2013 sebagai berikut :

•Direktur : ADIN SAEPUDIN, ST

NO URAIAN

BULAN (B) / MINGGU (M)

B1 B2 B3 B4 B5

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4

1. Penyusunan Laporan Pendahuluan, meliputi tahapan sebagai berikut:

Persiapan awal dan penyusunan rencana kerja

Kajian (studi) awal literatur dan kebijakan

Penyusunan Draft Laporan Pendahuluan

Pembahasan Draft Laporan Pendahuluan

Perbaikan Draft Laporan Pendahuluan

Pengumpulan Laporan Pendahuluan

2. Penyusunan Laporan Antara, meliputi tahapan sebagai berikut:

Penyusunan instrumen penelitian

Survei sekunder (instansional)

Survei primer (lapangan)

Kompilasi data survei

Analisis data

Penyusunan Draft Laporan Antara

Pembahasan Draft Laporan Antara

Perbaikan Draft Laporan Antara

Pengumpulan Laporan Antara

3. Penyusunan Laporan Akhir, meliputi tahapan sebagai berikut:

Penyusunan Draft Laporan Akhir

Pembahasan Draft Laporan Akhir

Perbaikan Draft Laporan Akhir

Pengumpulan Laporan Akhir