Road Map PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF dan INDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014

�PETA PANDUAN (Road Map)

PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF dan INDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014

PETA PANDUAN

(Road Map)

PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF dan

INDUSTRI KREATIF TERTENTUTahun 2010 - 2014

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN2009

Buku V

��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF danINDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014

��KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014 di bidang perekonomian menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 %, tingkat pengangguran menjadi berkisar 5 - 6%, tingkat kemiskinan diharapkan menjadi 8 -10%, dan diperlukan investasi sekitar Rp. 2.000 triliun tiap tahun. Untuk itu, sektor industri diharapkan menjadi penggerak utama (prime mover) mampu berkontribusi lebih dari 26% terhadap PDB pada tahun 2014, dan mampu tumbuh minimal 1,5% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh pada tahun 2025, menghadapi tantangan dan kendala yang ada, serta merevitalisasi industri nasional, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT telah tersusun 35 Road Map (peta panduan) pengembangan klaster industri prioritas untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2010-2014) sebagai penjabaran Perpres 28/2008, yang disajikan dalam 6 (enam) buku, yaitu:

1. Buku I, Kelompok Klaster Industri Basis Industri Manufaktur (8 Klaster indutri), yaitu: 1) Klaster Industri Baja, 2) Klaster Industri Semen, 3) Klaster Industri Petrokimia, 4) Klaster Industri Keramik, 5) Klaster Industri Mesin Listrik & Peralatan Listrik, 6) Klaster Industri Mesin Peralatan Umum, 7) Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil, 8) Klaster Industri Alas Kaki.

�vPETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF danINDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014

2. Buku II, Kelompok Klaster Industri Berbasis Agro (12 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Pengolahan Kelapa Sawit, 2) Klaster Industri Karet dan Barang Karet, 3) Klaster Industri Kakao, 4) Klaster Industri Pengolahan Kelapa, 5) Klaster Industri Pengolahan Kopi, 6) Klaster Industri Gula, 7) Klaster Industri Hasil Tembakau, 8) Klaster Industri Pengolahan Buah, 9) Klaster Industri Furniture, 10) Klaster Industri Pengolahan Ikan, 11) Klaster Industri Kertas, 12) Klaster Industri Pengolahan Susu.

3. Buku III, Kelompok Klaster Industri Alat Angkut (4 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Kendaraan Bermotor, 2) Klaster Industri Perkapalan, 3) Klaster Industri Kedirgantaraan, 4) Klaster Industri Perkeretaapian.

4. Buku IV, Kelompok Klaster Industri Elektronika dan Telematika (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Elektronika, 2) Klaster Industri Telekomunikasi, 3) Klaster Industri Komputer dan Peralatannya.

5. Buku V, Kelompok Klaster Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia, 2) Klaster Industri Fashion, 3) Klaster Industri Kerajinan dan Barang seni.

6. Buku VI, Kelompok Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu (5 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Batu Mulia dan Perhiasan, 2) Klaster Industri Garam, 3) Klaster Industri Gerabah dan Keramik Hias, 4) Klaster Industri Minyak Atsiri, 5) Klaster Industri Makanan Ringan.

Diharapkan dengan telah terbitnya 35 Road Map tersebut pengembangan industri ke depan dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan dapat menjadi:

vKATA PENGANTAR

1. Pedoman operasional Pelaku klaster industri, dan aparatur Pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

3. Informasi dalam menggalang partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.

Kepada semua pihak yang berkepentingan dan ikut bertanggung-jawab terhadap kemajuan industri diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peta panduan (Road Map) ini secara konsekuen dan konsisten, sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Semoga Allah SWT meridhoi dan mengabulkan cita-cita luhur kita bersama menuju Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, November 2009

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

v�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF danINDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014

v��DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................. iii

DAFTAR ISI ........................................................ vii

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERANGKAT LUNAK DAN KONTEN MULTIMEDIA ..................................................... 1

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI ELEKTRONIKA .......................... 9

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 131/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FASHION ................................. 35

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 131/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FASHION ............................................... 43

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 132/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAJINAN DAN BARANG SENI ... 55

v��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF danINDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIANRI NOMOR : 132/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI KERAJINAN DAN BARANG SENI ... 63

�PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009

TENTANG

PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERANGKAT LUNAK DAN

KONTEN MULTIMEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;

�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF danINDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014

b. Bahwa industri perangkat lunak dan konten multimedia merupakan bagian dari industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri perangkat lunak dan konten multimedia;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se-bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984

tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem-bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

�PERATURAN


Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Ber-satu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kemen-terian Negara Republik Indonesia sebagai-mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga-nisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

�PERATURAN


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERANGKAT LUNAK DAN KONTEN MULTI-MEDIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri perangkat lunak dan konten multimedia untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Konten Perangkat Lunak dan Multi-media adalah industri yang terdiri dari:

a. Reproduksi Media Rekaman (KBLI 22301);

b. Reproduksi Film dan Video (KBLI 22302);

c. Industri Teropong dan Alat Optik (KBLI 33202);

d. Industri Kamera CinematografiProyektor dan Perlengkapannya (KBLI 33204);


e. Jasa Konsultasi Piranti Lunak (KBLI 72200);

f. Jasa Kegiatan Data Base (KBLI 72400).

g. Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Komputer (KBLI 72900);

3. Pemangku Kepentingan adalah Pe-merintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

4. Menteri adalah Menteri yang melaksana-kan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. Pedoman operasional Aparatur Pe-merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri perangkat lunak dan Konten Multimedia, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya

�PERATURAN


yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri perangkat lunak dan Konten Multimedia ataupun sektor lain yang terkait;

c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan

d. Informasi untuk menggalang duku-ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijak-an klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.

Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri perangkat lunak dan Konten Multimedia dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.

Pasal 4

(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).


(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 Oktober 2009


ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden RI;2. Wakil Presiden RI;3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;4. Gubernur seluruh Indonesia;5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.

�LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009

PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI

ELEKTRONIKA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II SASARAN

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI


ttd

FAHMI IDRIS



PRAYONO

�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF danINDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014

��LAMPIRAN


BAB IPENDAHULUAN

A. Ruang Lingkup Industri Perangkat Lunak dan Konten MultimediaHasil studi dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia (Studi Industri Kreatif 2007), teknologi informasi (Telematika) dalam hal ini dikelompokkan menjadi bidang Layanan Komputer dan Peranti lunak (LKPL) merupakan salah satu industri kreatif yang menjadi andalan dan harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia.

Lapangan usaha yang merupakan bagian dari kelompok industri LKPL:

1. Jasa portal yang mecakup usaha jasa pelayanan yang menyediakan akses ke gerbang utama dari pusat enterprise knowledge yang merupakan hasil dari pengolahan data dan informasi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Fasilitas yang disediakan misal: fasilitas untuk melakukan email, searching, chatting, akses ke berbagai sumber daya (resources);

2. Jasa multimedia lainnya;

3. Jasa konsultasi perangkat keras (hardware consulting) yang mencakup usaha jasa konsultasi tentang tipedankonfigurasidariperangkatkeraskomputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi peranti lunak. Konsultasi biasanya me-nyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahnnya serta memberikan jalan keluar yang terbaik;


4. Jasa konsultasi peranti lunak yang mencakup usaha jasa konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain, dan pemrograman dari sistem yang siap pakai. Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan masalah, dan membuat peranti lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut, serta penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer;

5. Pengolahan data yang mencakup jasa untuk pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan;

6. Jasa kegiatan database yang mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database, penyimpanan data, dan penyediaan database dari berbagai jenis data (seperti: data keuangan, statistik, ekonomi, atau teknis). Data dapat diakses oleh setiap orang yang memerlukan atau oleh sekelompok pengguna data;

7. Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi, dan komputer yang mencakup jasa perawatan dan reparasi, mesin kantor, mesin akuntansi, komputer, mesin ketik, dan perlengkapan;

8. Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer.

Sedangkan struktur industri multimedia dapat digambar-kan sebagai berikut:

��LAMPIRAN


Gambar I.1. Struktur industri konten multimedia

B. Pengelompokan Industri Perangkat Lunak dan Konten MultimediaKode industri dari industri kreatif kelompok Layanan Komputer dan Peranti lunak termasuk ke dalam kategori Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dan kategori Real Estate, usaha persewaan, dan Jasa Perusahaan (mengacu kepada KBLI 2005). Secara rinci kode industri dari kelompok Layanan Komputer dan Peranti lunak adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kode Industri Kelompok Layanan Komputer dan Peranti lunak

KodeIndustri(3 digit)

Deskripsi Kode Industri Kategori Industri Keterangan

643 Jasa telekomunikasi

Transportasi, pergudangan, dan komunikasi

64323 dan 64329

721

Jasa konsultasi perangkat keras (hardware consulting)

Real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan

72100


KodeIndustri(3 digit)

Deskripsi Kode Industri Kategori Industri Keterangan

722 Jasa konsultasi peranti lunak


72200

723 Pengolahan dataReal estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan

72300

724 Jasa kegiatan database


72400

725

Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi, dan komputer


72500

729Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer


72900

Sedangkan untuk industri konten multimedia, secara garis besar dapat kita rangkum bahwa terdapat 2 (dua) format digital dan sumber konten, yaitu:

• Digitized Contents: Konten yang ada sebelum era digital yang kemudian diformat ulang ke dalam bentuk digital, dan

• Born-Digital Contents: Konten yang dari awal penciptaannya langsung dalam format digital.

��LAMPIRAN


BAB IISASARAN

Arah dan sasaran yang ingin dicapai industri Peranti lunak adalah:

1. Menyediakan peranti lunak mobile dengan Embedded Content dalam bentuk Service sebagai jasa telekomunikasi baru, terutama menyambut era Broadband Wireless Access (BWA).

2. Memenuhi peluang pasar domestik yang besar setelah AS, China dan India untuk produk - produk telematika. Karena saat ini faktual yang ada bahwa belanja produk domestik telekomunikasi baru dimanfaatkan hanya sebesar < 5%

3. Memanfaatkan pasar bebas AFTA, APEC dan WTO secara optimal sebagai kendaraan untuk memasuki pasar internasional.

Arah dan sasaran yang ingin dicapai industri Konten Multimedia adalah:

Tahun 2010 – 2011

a. Fasilitasi Pendirian Pusat Desain Multimedia

b. Fasilitasi ”Market Access” untuk pengembang konten lokal di pasar regional dan internasional

c. Penerapan Standar Nasional untuk kemampuan perusahaan konten multimedia

Tahun 2012 – 2014

Penyelenggaraan lomba dan kompetisi nasional dan internasional untuk pengembang konten multimedia.


a. Fasilitasi peluang ekspor produk konten multimedia baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

b. Terbangunnya jaringan informasi.

c. Terciptanya iklim usaha yang kondusif.

d. Pameran dan sosialisasi produk konten multimedia Indonesia ke pasar ASEAN khususnya dan Asia pada umumnya.

e. Pameran dan sosialisasi produk konten multi media ke pasar Asia, Eropa dan Amerika.

f. Terwujudnya industri konten mulitmedia yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.

��LAMPIRAN



A. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

a. Industri Perangkat Lunak

Dalam siklus pengembangan industri peranti lunak nasional, akan menempuh strategi (a) Memberikan dukungan penuh pada industri peranti lunak lokal, dimana saat ini secara umum masih berklala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); (b) Membangun kemampuan industri peranti lunak dengan memberikan dorongan untuk menetapkan fokus pada produk tertentu dengan memperhatikan perkembangan produk global, sebagai acuan untuk menetapkan fokus; (c) Mendaya-gunakan kemampuan ini untuk menciptakan dan memenuhi pasar lokal.

Dari ketiga strategi besar ini, diharapkan industri piranti lunak nasional dapat bersaing di pasar global. Berikut ini disampaikan model strategi pengembangan tersebut yang terdiri atas dua lingkaran, lingkaran dalam dan lingkaran luar. Inisiasi dimulai dari lingkaran dalam dengan membangun kemampuan technopreneuring, berbasis pada teknologi, menciptakan produk inovatif baru. Langkah yang perlu diambil penyatuan kekuatan Triple-Helix (Akademisi, Usahawan, dan Pemerintah). Kehadiran Technopark akan mempercepat konvergensi dari ketiga helix tersebut. Berbagai modus pembiayaan dapat diupayakan, temasuk mencari hibah


penelitian guna menciptakan produk awal (Prototip). Dalam hal ini pemerintah akan memainkan peran sebagai lokomotif penggerak, melalui kebijakan yang diturunkan, guna membukakan pasar lokal dan memberikan insentif finansial terbatas, baikdalam bentuk hibah ataupun bantuan natura. Termasuk fasilitasi kepada instrumen pembiayaan. Diharapkan industri di penghujung lingkaran dalam telah mampu untuk mulai masuk ke pasar global.

Mencapai skalaekonomis untuk membangun

produk global sendiri

Aliansi dengan Industri TIK globaluntuk pengembangan produk global

Mencari PendanaanPengembangan Bisnis,(Venture Capital, Bank,

Pemerintah, Pengusaha)

MembangunStart-up Baru,

krn memiliki lebih banyakKemampuan TIK2

Pembiayaan

STRATEGI INDUSTRI PERANTI LUNAK1.MENDUKUNG INDUSTRI LOKAL2.MEMBANGUN KEMAMPUAN ATAS

PRODUK-PRODUK GLOBAL TERTENTU3.MENDAYAGUNAKAN KEMAMPUAN INI

UNTUK PASAR LOKAL DAN GLOBAL

Mulai di sini

Memilih & fokusterhadap peranti lunak

andalan

Memilih tempat utk Technopreneuring

(Keahlian & Wirausaha)Membawa lebih

banyak pekerjaan pengembanganuntuk industri SW lokal

Memperluas kemampuanproduk berdasarkan keterampilan

atas Peranti lunak

Kerangka Pikir Pengembangan Industri Peranti lunak

MeningkatkanKeterampilan sbg Industri

Lokal ke Pasar Global

Menjalin Kerjasama dgnPerguruan Tinggi untuk Riset dan Mendapatkan

SDM Handal

Mencapai skalaekonomis untuk membangun

produk global sendiri

Aliansi dengan Industri TIK globaluntuk pengembangan produk global

Mencari PendanaanPengembangan Bisnis,(Venture Capital, Bank,

Pemerintah, Pengusaha)

MembangunStart-up Baru,

krn memiliki lebih banyakKemampuan TIK2

Pembiayaan

STRATEGI INDUSTRI PERANTI LUNAK1.MENDUKUNG INDUSTRI LOKAL2.MEMBANGUN KEMAMPUAN ATAS

PRODUK-PRODUK GLOBAL TERTENTU3.MENDAYAGUNAKAN KEMAMPUAN INI

UNTUK PASAR LOKAL DAN GLOBAL

Mulai di sini

Memilih & fokusterhadap peranti lunak

andalan

Memilih tempat utk Technopreneuring

(Keahlian & Wirausaha)Membawa lebih

banyak pekerjaan pengembanganuntuk industri SW lokal

Memperluas kemampuanproduk berdasarkan keterampilan

atas Peranti lunak

Kerangka Pikir Pengembangan Industri Peranti lunak

MeningkatkanKeterampilan sbg Industri

Lokal ke Pasar Global

Menjalin Kerjasama dgnPerguruan Tinggi untuk Riset dan Mendapatkan

SDM Handal

Gambar III.1. Kerangka Pikir Pengembangan Industri Peranti Lunak

Lompatan besar terjadi pada industri peranti lunak yang telah mampu masuk ke lingkaran luar, sebagai pemain global, yang dimulai dengan menciptakan kemampuan dan cara berfikir sertacara bertindak sebagai layaknya pemain global yang telah matang. Sebagai strategi awal adalah membawa pekerjaan untuk industri peranti lunak lokal. Penerapan bakuan, seperti ISO-9001 dan/

��LAMPIRAN


atau CMMI, merupakan ukuran global untuk dapat menerima pekerjaan dari pasar global. Setelah terbukti mampu untuk mendapatkan pasar global, beberapa langkah untuk menciptakkan start-up dimungkinkan. Di penghujung lingkaran luar, industri peranti lunak telah memiliki produk sendiri untuk pasar global.

b. Industri Konten Multimedia

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka diperlukan strategi yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pasar

Mendorong penggunaan konten lokal terutama kepada seluruh lembaga pemerintah dengan merujuk kepada KepMen tentang TKDN

2. Infrastruktur

• Memfasilitasi pembangunan baru studio multimedia

• Memperluas dan mempermudah akses internet & broadband

3. Sumber Daya Manusia

• Pembangunan Pusdiklat Multimedia

• FasilitasiSertifikasiKeahlian

A. Teknologi

• Pembangunan PUSLITBANG Multimedia

• Mendorong para peneliti mendaftarkan karyanya ke kantor paten


B. Pendanaan

• Pengembangan skema pembiayaan modal yang lebih “bersahabat” dengan model UKM dan start-up company

• Menjajaki kerjasama dengan pemodal ventura dari luar negeri untuk pendanaan modal awal (start-up capital)

C. Hukum

• Peningkatan Law Enforcement anti-pem-bajakan

2. Kebijakan

a. Industri Perangkat Lunak

Kebijakan nasional untuk Industri Peranti Lunak akan meliputi:

1. Melahirkan kebijakan baru sebagai landasan untuk pengembangan usaha dan produksi, mencakup (a) kebijakan ekonomi, industri, dan telematika nasional, yang mencakup aspek Hukum, Peraturan Nasional, Peraturan Daerah, Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); (b) Kebijakan implementasi, yang mencakup aspek proteksi terhadap industri peranti lunak nasional; Aspek sinergi internal antar Triple-Helix.

2. Mengarahkan belanja pemerintah dalam bidang TIK sebagai motor pengerak pasar bagi industri nasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk Insentif yang diberikan pemerintah. Pemberian dilakukan dengan prasyarat kemapuan dengan cara mengukur kemampuan dan / atau mem-berikan ukuran industri peranti lunak yang layak menerima insentif tersebut.

��LAMPIRAN


Kebijakan bagi internal industri peranti lunak adalah:

1. Pembakuan dan sertifikasi – untuk jaminanmutu produk / jasa yang dihasilkan, mencakup: (a) Profesionalisme sebagai jaminan pengerjaan dilakukan oleh yang ahli dan pengalaman, serta memenuhi standar profesional tertentu; (b) Industri dapat memberikan jaminan atas produk/ jasa yang diberikan, sesuai dengan bakumutu/spesifikasi;(c)Hadirnyalembaga/ manajemen penjamin proses pengerjaan oleh industri dilakukan secara bertanggung-jawab dengan mekanisme / prosedur baku, sehingga mudah untuk memantau pemenuhan baku mutu produk / jasa.

2. Pemberian akses informasi yang mencakup (a) Sarana dan prasarana telekomunikasi; (b) Informasi pasar dan sentra produksi; serta (c) Informasi perkembangan industri telematika.

3. Pemberian kemudahan infrastruktur berusaha yang mencakup (a) Prasarana dan sarana produksi; (b) Prasarana dan sarana usaha / business; (c) Prasarana dan sarana peningkatan kemampuan, Riset, Pendidikan dan pelatihan

b. Industri Konten MultimediaKonten digital bersifat intangible, dalam arti tidak memerlukan dimensi fisik; tidak pernah lapuk,keasliannya dapat tetap lestari tanpa tergantung frekuensi pemakaian serta dapat digandakan secara sempurna tanpa batas jumlah dengan biaya sangat minimal. Sebagai konsekuensinya, konten digital memerlukan pendekatan yang sangat berbeda dari segi penciptaan, organisasi, distribusi, dan pelestariannya.


Dalam memahami konten digital dan menyusun kebijakan yang sesuai, pemerintah Selandia Baru merangkum lima elemen pokok yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kebijakan dan strategi di bidang konten digital ini.

Penciptaan dan perlindungan konten:

Born-digital content adalah informasi dalam fomat baru yang membutuhkan keterampilan baru untuk menciptakan dan menggunakannya, menyediakan peluang yang unik untuk inovasi dan kreativitas serta memerlukan suatu sarana baru untuk melindunginya dari pencurian dan penyalahgunaan.

Akses dan pencarian konten:

Konten dalam format digital, apakah born-digital, digitized atau hanya sekedar didata secara digital, bersaing dengan bermiliar-miliar konten lainnya dalam merebut perhatian pengguna potensial. Untuk itu, tersedianya mekanisme akses dan pencarian konten yang handal sangat penting (misal: design standards, metadata, search engine optimization, dll).

Berbagi dan memakai konten:

Dua dari karakterisitk konten digital adalah kemampuannya untuk diproduksi ulang dan didistribusikan tanpa biaya dan dengan resiko minimal, serta dapat digunakan berulang tanpa menjadi usang. Kemampuan bagi pengguna untuk dapat mencari konten yang relevan yang siap untuk digunakan, digunakan ulang, berbagi, penggunaan lain,sertapenambahandimensibaruadalahfitur-fiturpokokyangharustersedadalameradigital.

��LAMPIRAN


Mengelola dan melestarikan konten:

Konten digital membuka kemungkinan untuk disimpan dalam pengelompokan dan volume yang jauh lebih besar dari kemungkinan yang terbatas jika kita menggunakan sarana fisik. Namun,sebagaimana sarana-sarana fisik yang akanmenjadi usang, konten digital juga memiliki resiko hilang atau rusak dengan mudah. Oleh karena itu, mengelola dan melestarikan konten dibutuhkan untuk penggunaan berkelanjutan.

Pemahaman dan kepedulian terhadap konten digital:

Konten digital mengubah cara pandang kita terhadap informasi, pengetahuan, dan nilai material. Dalam transisi ke era digital ini, kita perlu memahami dan peduli akan lingkungan, peluang, dan tantangan konten digital agar dapat membuat pilihan, keputusan, dan investasi yang bijaksana.

Jadi meskipun pasar yang menciptakan dan me-ngembangkan konten digital, pemerintahlah yang mempunyai peran dalam mengembangkan enabling factors sehingga kelima elemen ter-sebut dapat tertata dengan baik, misalnya pemerintah perlu mengambil insiatif untuk mendukung keanekaragaman budaya, mendorong wirausahawan konten lokal , dan bertindak sebagai fasilitator dengan meningkatkan kapabilitas dan menghilangkan segala hambatan regulasi yang tidak perlu dan hambatan-hambatan lainnya sebagai akibat regulasi lintas sektoral. Kebijakan yang juga memegang peranan penting antara lain eliminasi hambatan untuk bersaing sehat di bidang jasa jaringan, kebijakan yang mempromosikan investasi


di infrastruktur broadband, serta pengembangan konten dan kapabilitas di area pedesaan dan daerah terpencil.

Kebijakan yang tepat dan ‘pro-digital content’ dapat dikembangkan dengan selalu mengacu kepada hal-hal sebagai berikut:

• Mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang memacu peningkatan penciptaan serta diseminasi konten-konten digital buatan lokal

• Menarik investor swasta asing maupun lokal untuk terjun ke bisnis konten multimedia

• Mendorong terciptanya model-model bisnis yang inovatif dan berhasil mengembangkan pasar konten multimedia

• Meningkatkan daya saing industri konten multimedia lokal

• Meningkatkan ketrampilan dan kualitas para pekerja di industri konten multimedia

• Mempromosikan kemampuan dan karya industri konten multimedia lokal dalam setiap kesempatan baik di dalam maupun di luar negeri.

��LAMPIRAN


Lamp�ran Peraturan Menter� Per�ndustr�an RI Nomor : ��00/M-IND/PER/�0/�00�

12

Mempromos�kan kemampuan dan karya �ndustr� konten mult�med�a

lokal dalam set�ap kesempatan ba�k d� dalam maupun d� luar neger�.

Gambar III.2 Digital Content

Gambar III.2 Digital Content


��LAMPIRAN


BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI

Tahap pengembangan ini merupakan kegiatan pengembangan jangka menengah yang berkesinambungan, di mana seluruh outputnya memiliki karakter yang menghasilkan aplikasi-aplikasi peranti lunak yang merupakan keluaran industri kreatif, berbasis kebutuhan pasar, melalui sejumlah rencana aksi.

A. Industri Perangkat Lunak

1. Rencana Aksi 2010

Fasilitasi Kompetisi Karya Cipta Peranti Lunak bekerja sama dengan komunitas TIK, KNRT, Depkominfo a.l. INAICTA, APICTA,

Fasilitasi inisiatif pembangunan RICE, IBC, Teknopark

Mendirikan instansi pengelola dan Penilai KIPI

Melakukan penyesuaian perhitungan TKDN untuk Industri Peranti Lunak.

Menetapkan standar kompetensi SDM TIK untuk Industri peranti lunak

Mendirikan Pusat Pengembangan peranti lunak komputer untuk Teknologi kreatif digital pada aplikasiIklan,Film,Video,Photografi,Spatial,Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, & Media

Mengusulkan perubahan Perubahan atas Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,


untuk pengadaan jasa pengembangan peranti lunak, berdasarkan Kompetensi SDM TIK, KIPI dan TKDN.



Fasilitasi inisiatif pembangunan RICE, IBC, Teknopark

Fasilitasi tumbuhnya industri peranti lunak yang mampu mendukung akselerasi industri perangkat keras embeded systems

Fasilitasi Pengembangan peranti lunak komputer untuk Teknologi kreatif digital pada aplikasi Iklan, Film, Video, Photografi, Spatial, Game,Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, & Media

Mendirikan Badan Pengembangan Wirausaha Baru dan Pemasaran Ekspor produk dan jasa Peranti Lunak.



Fasilitasi inisiatif pembangunan Teknopark yang merupakan kelanjutan dari RICE dan IBC.

Fasilitasi tumbuhnya industri peranti lunak yang mampu mendukung akselerasi industri perangkat keras embeded systems

��LAMPIRAN


Fasilitasi Pusat Desain produk kreatif digital a.l. Film,Video,Photografi,Spatial,Game,Fashion,Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, & Media

Fasilitasi ”Market Access” pengembang peranti lunak lokal di pasar regional dan Internasional.

Difusi dan Sosialisasi Kompetensi SDM TIK, KIPI dan TKDN sebagai pilar kekuatan Industri Piranti Lunak


Fasilitasi Kompetisi Karya Cipta Peranti Lunak bekerja sama dengan komunitas TIK, KNRT, Depkominfo.

Fasilitasi pengembangan Teknopark Peranti Lunak.

Fasilitasi ”Market Access” pengembang peranti lunak lokal di pasar reginal dan Internasional.

Penyusun sistem “Countertrade” Peranti Lunak dan merumuskan kebijakannya.



Fasilitasi Kompetisi Karya Cipta Peranti Lunak bekerja sama dengan komunitas TIK, KNRT, Depkominfo.

Fasilitasi pengembangan Teknopark Peranti Lunak.

Fasilitasi ”Market Access” pengembang software lokal di pasar reginal dan Internasional.


Fasilitasi “Countertrade” Peranti Lunak


B. Industri Konten Multimedia1. Melakukan promosi dan introduksi mengenai

potensi dan peluang game dan animasi pada masyarakat luas

Kegiatan ini sangat penting mengingat persepsi negatif yang masih banyak beredar di kalangan masyarakat terhadap kedua bidang ini, khususnya pada bidang game teknologi mengingat bagaimana game dan animasi dapat menarik perhatian anak-anak sehingga membuat mereka melupakan tanggung jawab dalam belajar, padahal game dan animasi juga memiliki potensi sebagai media edukasi jika dikembangkan secara tepat dan terencana. Adapun langkah-langkah promosi dan edukasi masyarakat ini perlu dilakukan misalnya melalui pameran-pameran yang diselenggarakan dalam ruang publik sehingga tidak menciptakan jarak dan kesan eksklusif.

2. Melakukan pengembangan game dan animasi berbasis mobile content untuk teknologi telepon seluler

Penggunaan telepon seluler di Indonesia sendiri terlihat cukup tinggi sehingga menjadikan target pasar yang sangat menarik karena pemanfaatan teknologi game untuk ponsel tampaknya bisa dijadikan alternatif karena belum menjadi area yang banyak disentuh.

��LAMPIRAN


3. Melakukan penyelenggaraan kompetisi tahunan untuk mendorong peningkatan kualitas karya anak bangsa

Kegiatan ini bisa diusahakan dengan adanya forum interaksi dan tatap muka antara para pembuat game dan animasi lokal yang berbakat (khususnya yang memiliki keterbatasan modal) dengan para pemberi modal/investor.

4. Membangun pusat data dan pengembangan produk game teknologi dan animasi

Dengan adanya pusat data dan pengembangan dari hasil-hasil produk game teknologi dan animasi menjadi penting karena bisa berperan sebagai centre of excellence sekaligus research centre di Indonesia.

Para pembuat game dan animasi yang potensial akan terdata dengan baik dan memudahkan kontak dengan pihak investor, serta yang paling penting adalah Indonesia memiliki database yang lengkap mengenai hasil karya anak bangsa dalam bidang game dan animasi ini.

5. Membangun pusat pelatihan animasi dalam negeri

Kondisi praktisi animasi/industri Indonesia yang sangat sporadis dan belum terstandar akan menimbulkan masalah pada waktu harus bersama-sama mengerjakan suatu proyek besar, baik untuk pasar lokal maupun kebutuhan outsorcing. Output yang dihasilkan bisa menjadi tidak sama satu sama lain karena prinsip-prinsip dasar animasi yang


digunakan tidak sama, cara membaca prosedur dan teknis dokumen belum tentu sama dan ini akan menghasilkan keluaran yang tidak akurat dan konsisten sehingga memungkinkan untuk ditolak oleh pemberi pekerjaan. Untuk membangun suatu persepsi yang sama, dibutuhkan satu pusat pelatihan dengan satu standar tertentu baik software, hardware, dan materi pelatihan sehingga dapat dihasilkan suatu kesamaan persepsi tentang animasi dan prosedur produksi animasi.

6. Melakukan pembuatan studio animasi

Dengan tersebarnya praktisi animasi di seluruh Indonesia, baik yang bekerja di studio swasta maupun yang sifatnya part-timer. Studio animasi yang dikelola pihak swasta belum dapat mencukupi kebutuhan produksi animasi untuk pasar lokal dan belum dapat menampung kebutuhan kerja para animator. Pada kenyataannya, para animator banyak yang hijrah mencari pekerjaan di jakarta, padahal sifat pekerjaan ini dapat dilakukan dengan metode pantau dan supervisi dari tempat lain. Untuk menumbuhkan industri animasi menurut data dari AINAKI, diperlukan sekurangnyanya 50 (lima puluh) studio yang tersebar sehingga jika berproduksi akan dapat menghasilkan 50 (lima puluh)filmanimasidalam1bulan.

��LAMPIRAN


Lam

pira

nPe

ratu

ran

Men

teri

Perin

dust

rian

RI

Nom

or :

1 3300/

M-IN

D/P

ER/1

0/20

09

18

Tab

el 1

. M

atr

iks

Pro

gra

m d

an

Ren

can

a A

ksi

Pen

gem

ban

gan

In

du

stri

Pir

an

ti L

un

ak


Tab

el 1

. M

atr

iks

Pro

gra

m d

an

Ren

can

a A

ksi

Pen

gem

ban

gan

In

du

stri

Ko

nte

nt

Mu

ltim

ed

ia

Lam

pira

nPe

ratu

ran

Men

teri

Perin

dust

rian

RINo

mor

: 1 33

00/M

-IND/

PER/

10/2

009

19

2010

2011

2012

2013

2014

11

Peny

usun

anPe

ratu

ran

Pend

ayag

unaa

npr

oduk

gam

eda

nan

imas

idal

amne

geri

√D

eppe

rin,

Dep

kom

info

,KN

RT,

Dep

kum

ham

,Per

guru

antin

ggi,

Pela

kuus

aha

2Pe

laks

anaa

nFo

rum

tahu

nan

kont

enm

obile

√√

Dep

perin

,D

epko

min

fo,

KNRT

,Pe

mda

,Pe

laku

usah

a3

Sosia

lisas

iHAK

Ikar

yakr

eatif

gam

eda

nko

nten

√√

Dep

perin

,Pe

mda

,D

epko

min

fo,

Dep

kum

ham

,KN

RT,P

elak

uus

aha

4St

udi

kela

yaka

nPu

sat

Des

ain

Kont

enM

ultim

edia

√√

Dep

perin

,D

epko

min

fo,

KNRT

,Pe

mda

,Pe

laku

usah

a2

1Fa

silit

asik

ompe

tisit

ahun

anga

me

dan

anim

asi

√√

Dep

perin

,D

epko

min

fo,

KNRT

,Pe

mda

,Ko

mun

itas

TIK

2Fa

silit

asip

amer

anda

lam

nege

rida

nlu

arne

geri

√√

Dep

perin

,D

epda

g,Pe

mda

,D

epko

min

fo,

Perg

urua

ntin

ggi,

kom

unita

sTIK

3Pe

mbu

atan

film

seria

lan

imas

ika

rakt

erIn

done

sia

√D

eppe

rin,

Dep

kom

info

,ko

mun

itas

krea

tif3

Tekn

olog

idan

stan

dard

isas

i1

Peny

usun

antim

Pend

ayag

unaa

npr

oduk

gam

esda

nan

imas

ilok

al√

Dep

perin

,D

epko

min

fo,

Perg

urua

ntin

ggi,P

elak

uus

aha

2M

enyu

sun

kom

pete

nsiS

DM

TIK

untu

kin

dust

riga

me

dan

kont

enm

ultim

edia

√D

eppe

rin,

KNRT

,D

epna

ker,

pela

kuus

aha,

Depk

omin

fo,P

ergu

ruan

tingg

i

4Pe

ngua

tan

stru

ktur

usah

a1

Inve

ntar

isas

ipot

ensi

indu

stri

gam

eda

nko

nten

mul

timed

iada

lam

nege

ri√

√D

eppe

rin,

Pem

da,

Dep

kom

info

,As

osia

si,Pe

laku

usah

a2

Pene

tapa

nkr

iteria

mod

elbi

snis

gam

eda

nko

nten

√D

eppe

rin,

Dep

kom

info

,D

epdi

knas

,pe

rgur

uan

tingg

i,as

osia

si5

Sum

berd

aya

man

usia

1M

emba

ngun

pusa

tpe

latih

anan

imas

ida

lam

nege

ri√

√D

eppe

rin,

Pem

da,

Perg

urua

ntin

ggi,

asos

iasi

,pel

aku

usah

a2

Men

etap

kan

stan

dar

kom

pete

nsi

SDM

TIK

untu

kin

dust

riga

me

dan

kont

enm

ultim

edia

√D

eppe

rin,

KNRT

,BN

SP,

Dep

nake

r,pe

laku

usah

a,De

pkom

info

,Per

guru

antin

ggi

6Pe

ngem

bang

ansa

rana

dan

pras

aran

a1

Mem

bang

unpu

sat

data

dan

peng

emba

ngan

prod

ukga

me

dan

anim

asi

√√

Dep

perin

,D

epko

min

fo,

KNRT

,pe

rgur

uan

tingg

i,pe

laku

usah

a,pe

mda

2Pe

mbu

atan

stud

ioan

imas

i√

√D

eppe

rin,

Dep

kom

info

,KN

RT,

perg

urua

ntin

ggi,

kom

unita

skr

eatif

,pe

mda

3Fa

silit

asiP

usat

Des

ain

Kont

enM

ultim

edia

√√

Dep

perin

,D

epko

min

fo,

KNRT

,pe

rgur

uan

tingg

i,ko

mun

itas

krea

tif,

pem

da

Men

cipt

akan

iklim

usah

aya

ngko

ndus

if

Mel

akuk

anke

giat

anpr

omos

ida

npe

mas

aran

dala

mda

nlu

arne

geri

Dae

rah

Tahu

nPe

man

gku

Kepe

ntin

gan

Tabe

l2M

atrik

sPr

ogra

mda

nRe

ncan

aAk

siPe

ngem

bang

anIn

dust

riKo

nten

Mul

timed

ia

No.

Prog

ram

Renc

ana

Aks

iPu

sat

��PERATURAN




TENTANG

PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FASHION





b. Bahwa industri fashion merupakan bagian dari kelompok industri pe-nunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri fashion;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se-bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Fashion;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem-bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

��PERATURAN


Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);





8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;


11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;


13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga-nisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

��PERATURAN


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FASHION.

Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Fashion Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri fashion untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Fashion adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Bordir/Sulaman (KBLI 17293);

b. Industri Pakaian Jadi Rajutan (KBLI 17302);

c. Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya (KBLI 18101);

d. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dan Perlengkapannya dari Kulit (KBLI 18102);

e. Industri Bulu Tiruan (KBLI 18201); f. Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi

dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris (KBLI 18202);


g. Industri Pencelupan Bulu (18203); h. Industri Barang dari Kulit dan Kulit

Buatan untuk Keperluan Pribadi (KBLI 19121);

i. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri (KBLI 19122);

j. Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari (KBLI 19201).



Pasal 2



a. Pedoman operasional Aparatur Pe-merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Fashion, baik pengusaha maupun

��PERATURAN


institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Fashion ataupun sektor lain yang terkait;


d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.

Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Fashion dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.

Pasal 4

(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).


(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.

Pasal 5


Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 Oktober 2009


ttd

FAHMI IDRIS



PRAYONO


1. Presiden RI;2. Wakil Presiden RI;3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;4. Gubernur seluruh Indonesia;5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.

��LAMPIRAN




FASHION

BAB I PENDAHULUAN

BAB II SASARAN




ttd

FAHMI IDRIS



PRAYONO


��LAMPIRAN


BAB IPENDAHULUAN

A. Ruang Lingkup Industri FashionFashion sendiri didefinisikan sebagai kegiatan kreatifyang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesories mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fashion serta distribusi produk fashion (Dep.Perdagangan/Indonesia Design Power). Pelaku inti dari industri fashion meliputi pemasok bahan baku, produsen eksportir maupun importir yang didukung oleh: (a) Unit Pelayanan Teknis, (b) Balai Besar Tekstil maupun Balai Besar Batik, (c) Akademisi/Perguruan Tinggi di bidang desain dan Teknologi Tekstil, (d) Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Pusat maupun Daerah, (d) Para desainer dan Perancang busana/perancang tekstil, (e) Asosiasi, (f) Lembaga Keuangan dan Perbankan serta instansi terkait lainnya.

B. Pengelompokan Industri FashionBila diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi BakuLapangan Usaha Indonesia (KBLI), seluruhnya ada 19 KBLI dimana 10 KBLI termasuk dalam sektor industri. Dari sepuluh yang masuk di sektor industri, untuk industri fashion lebih terfokus pada 3 (tiga) jenis industri yaitu: industri pakaian, industri alas kaki, dan industri aksesoris (tas, dompet, dll). Mata rantai industri fashion memiliki cakupan yang sangat luas, khususnya produk fashion berbasis tekstil yang didukung oleh pemasok bahan baku maupun bahan penolong yang banyak


terdapat di Indonesia. Bahan baku yang digunakan untuk produksi fashion dapat berupa kain tenun lembaran baik yang warna polos maupun bermotif, yang bersumber dari industri pertenunan dan perajutan. Di Indonesia terdaftar 1.044 perusahaan pertenunan/perajutan yang mempekerjakan hampir 345.000 orang dan kebanyakan berlokasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

��LAMPIRAN


BAB IISASARAN

Untuk pengembangan jangka menengah (2010-2014), sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Melanjutkan pemahaman mengenai trend dan desain produk fashion.

Meningkatnya produk fashion yang menerapkan standardisasi dan pelindungan HKI.

Memperkuat brand dan komersialisasi produk fashion Indonesia.

Meningkatkan kemampuan dasainer fashion lokal mendunia ke pusat-pusat desain kelas internasional (mengikuti fashion week)

Menguatnya peran akademisi dalam memperkuat struktur pendidikan berbasis fashion melalui studio.

Menyebar luasnya pelatihan desain busana fashion di sentra-sentra potensial basis produksi fashion.

Meningkatnya nilai tambah rata-rata sebesar 12 %


��LAMPIRAN



A. StrategiStrategi pembinaan dan pengembangan industri fashion dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain:

Penguatan kelembagaan

Perbaikan kinerja pada setiap rantai nilai industri fashion yaitu pemasok bahan baku, produsen, dan konsumen. Tiap rantai nilai memiliki saling ketergantungan yang tinggi dengan rantai nilai lainnya sehingga pengembangan pemasaran produk juga sangat tergantung pada kelancaran hubungan atau kinerja masing-masing rantai nilai tersebut.

Penetapan rencana induk pengembangan ekspor produk fashion

Mewujudkan kesamaan fokus pengembangan ekspor pada komoditi atau jenis produk yang disepakati secara nasional. Rencana induk pe-ngembangan ekspor produk fashion bagi produk ekspor dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat yang terdiri dari segmenting (segmen pasar yang dipilih), targetting (pasar sasaran untuk setiap produk), dan positioning (memposisikan produk apakah sebagai market leader atau market follower), dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif yang dimiliki dan keuntungan kompetitif yang akan diperoleh.


Memfasilitasi program kerjasama pengem-bangan antarlembaga pemerintah atau non-pemerintah melalui pembentukan asosiasi

Fasilitas tersebut terutama di bidang pengembangan produk, perbaikan mutu produk, pengusahaan banding hak paten sesuai dengan tuntutan konsumen, pemasaran, perijinan, dan lain-lain dimana asosiasi diharapkan dapat menjadi media untuk mempertemukan seluruh stakeholder untuk bersinergi.

Menciptakan atau merevitalisasi berbagai macam regulasi pemerintah yang mendukung ekspor

Di antaranya adalah kebijakan yang terkait dengan bidang pemasaran antara lain tata cara atau prosedurperizinanekspor/impor,kebijakanfiskal,pajak dan pungutan serta kebijakan pendukung pemasaran lainnya.

Pengumpulan informasi dan perkiraan (forecasting) tren

Pemerintah akan mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai tren lokal dan tren internasional. Pemerintah akan mendapatkan informasi tentang tren internasional ini dari agensi tren luar negeri.

Perkawinan antara tren lokal dan tren internasional ini akan melahirkan produk lokal yang memiliki jiwa modern. Bila hal ini dilakukan secara berkelanjutan, antisipasi tren setiap musim akan dapat dilakukan. Dengan demikian hal ini akan melahirkan statement of trend.

��LAMPIRAN


Interpretasi tren

Tren internasional ini akan memerlukan interpretasi, interpretasi tren ini akan dilakukan oleh beberapa ahli tren yang memiliki kemampuan untuk me-nerjemahkan tren. Dalam interpretasi tren, tren internasional akan dipadukan dengan tren lokal. Kemudian interpretasi tren tersebut akan dituangkan dalam sebuah buku. Buku tersebut akan dijadikan pedoman/acuan dalam setiap pelatihan di daerah-daerah basis potensi industri fashion.

Pelatihan pengembangan SDM kreatif

Pelatihan pengembangan SDM kreatif dapat dilakukan melalui pusat maupun daerah dengan berbagai metode diantaranya in house training, setelah diadakan perpaduan antara tren produk lokal dan tren modern, pemerintah berkewajiban untuk menyebarluaskan informasi tren tersebut ke daerah-daerah. Pelatihan tren ini dibuat berdasarkan tren yang berubah setiap musim.

Peragaan busana (Fashion show)

Setelah diadakan pelatihan ke daerah-daerah, pemerintah mengadakan pameran/peragaan busana agar hasil/produk fashion dapat di expose diketahui oleh khalayak luas. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan tren internasional yang menandakan adanya kemajuan di bidang industri fashion.


B. KebijakanDalam kebijakan pengembangan industri fashion mengacu kepada kebijakan industri nasional yang berinduk kepada arahan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan industri fashion diarahkan agarmamputumbuhsecaraefisien,produktif,berdayasaing kuat, mandiri dan modern untuk mengantisipasi peluang dan tantangan di masa depan. Sehubungan hal tersebut diatas, pengembangan industri fashion ditujukan untuk:

1) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada potensi sumber daya nasional, bertumpu kepada mekanisme pasar yang berkeadilan dan persaingan yang sehat.

2) Meningkatkan kontribusi industri fashion pada sektor industri dan ekonomi nasional, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

3) Mewujudkan struktur industri fashion yang kuat dan tangguh dengan persebaran yang lebih merata.

4) Meningkatkan ragam, volume, dan nilai ekspor produk-produk industri fashion sehingga kontribusi-nya terhadap nilai ekspor nasional makin besar.

5) Mewujudkan struktur ekonomi nasional yang lebih merata, meningkatkan kontribusi, dan peran industri fashion dalam sektor Industri dan ekonomi nasional serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

6) Mewujudkan pelestarian dan pengembangan produk-produk seni budaya yang berbasis kekhasan budaya etnik lokal dan nasional.

��LAMPIRAN



Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran jangka menengah di atas adalah sebagai berikut:

Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pe-nyampaian informasi material,desain dan tren

Membantu pendaftaran dan perlindungan HKI

Pemberian insentif bagi penyelenggara event-event

Mengadakan survey kualitas bahan baku dan kualitas produk

Mendorong pemilihan produk desain dan perusahaan desain terbaik

Memfasilitasi lomba-lomba/ kompetisi secara periodik untuk memilih produk terbaik

Melanjutkan informasi tentang trend global.

Mengumpulkan desainer untuk interpretasi trend global dengan desain etnik.

Mengadakan pelatihan/training tentang trend.

Mensosialisasikan cara dan peraturan pemasaran internasional produk busana fashion.

Trend dan Teknis Produksi Fashion

Mendorong industry dan desainer untuk turut dalam pameran-pameran produk fashion domestic dan internasional

Mengiklankan iklan layanan masyarakat “cintailah produk fashion dalam negeri”


Tab

el 1

. P

rog

ram

Dan

Ren

can

a A

ksi

Pen

gem

ban

gan

In

du

stri

Fash

ion

Lam

p�ra

n Pe

ratu

ran

Men

ter�

Per�n

dust

r�an

RI

Nom

or :

� ��/

M-IN

D/P

ER/�

0/�0

0�

7

No.

Pr

ogra

m

Renc

ana

Aks

i Pu

sat

Dae

rah

Tahu

n Pe

man

gku

Kepe

ntin

gan

2010

20

11

2012

20

13

2014

1

Men

gum

pulk

an in

form

asi

tren

d (r

egul

er)

1 M

enca

ri in

form

asi t

rend

fash

ion

inte

rnas

iona

l dan

tren

d fe

nom

ena

loka

l

√

D

eppe

rin, D

epda

g, K

UKM

2 M

emad

ukan

tren

d in

tern

asio

nal

deng

an i

nspi

rasi

etn

ik lo

kal

√ √

D

eppe

rin, D

epda

g, K

UKM

, As

osia

si D

esai

ner,

Pe

rgur

uan

Ting

gi

3 M

embu

at tr

end

stat

emen

t dal

am

bent

uk b

uku.

√

Dep

perin

, Dep

dag,

KU

KM

2 M

enin

gkat

kan

Aw

arne

ss

prod

uk fa

shio

n be

rbas

is

Bran

d (r

egul

er)

1 M

enin

gkat

kan

prod

uk fa

shio

n ya

ng

men

erap

kan

logo

dan

mer

ek

(bra

ndin

g)

√ √

Dep

perin

, Dep

dag,

Din

as,

Bala

i, H

KI,D

epbu

dpar

2 M

embu

ka ja

ringa

n in

form

asi p

asar

pr

oduk

fash

ion

√ √

Dep

perin

, Dep

dag

(BPE

N),

Din

as, D

epbu

dpar

3

Men

cipt

akan

iklim

usa

ha

yang

kon

dusi

f (re

gule

r)

1 Ba

ntua

n ko

nsul

tasi

dan

kem

udah

an

pros

es u

tk m

empe

role

h H

KI.

√ √

D

eppe

rin, P

ergu

ruan

Ti

nggi

,HKI

4

Peng

emba

ngan

/

deve

lopm

ent (

regu

ler)

1 Pe

latih

an/ P

embi

naan

sum

ber d

aya

man

usia

UKM

- Pr

odus

en,

Pela

tihan

/Pem

bina

an k

eter

ampi

lan

tekn

is p

rodu

ksi,

Pela

tihan

/Pem

bina

an

man

ajem

en u

saha

dan

pro

duks

i.

√ √

D

eppe

rin, P

ergu

ruan

Ti

nggi

, Bal

ai

2 M

enin

gkat

kan

pera

n de

sain

er d

alam

m

enge

mba

ngka

n pr

oduk

fash

ion

yang

m

emili

ki k

ekua

tan

padu

insp

irasi

loka

l , b

erda

sark

an tr

end

inte

rnat

iona

l

√ √

D

eppe

rin, P

ergu

ruan

Ti

nggi

, Bal

ai, K

elom

pok

Des

aine

r

3 Pe

latih

an /

kem

ampu

an d

asar

Pe

mas

aran

. √

√

Dep

perin

, Per

guru

an

Ting

gi, B

alai

5

Peng

emba

ngan

tekn

olog

i pr

oses

, bah

an b

aku

(reg

uler

) 1

Peng

emba

han

baha

n ba

ku d

asar

/ m

ater

ial

√ √

D

eppe

rin, P

ergu

ruan

Ti

nggi

, Aso

sias

i Des

aine

r, Ba

lai,

Men

Rist

ek

2

Pem

anfa

atan

mat

eria

l bar

u da

n m

ater

ial a

ltern

atif

√ √

D

eppe

rin, P

ergu

ruan

Ti

nggi

, Aso

sias

i Des

aine

r, Ba

lai,

Men

Rist

ek

��PERATURAN




TENTANG

PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAJINAN DAN BARANG SENI





b. Bahwa industri kerajinan dan barang seni merupakan bagian dari kelompok industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri kerajinan dan barang seni;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kerajinan dan Barang Seni;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

��PERATURAN


Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);






8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Ber-satu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;


11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Orga-nisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;


13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga-nisasi dan Tata Kerja Departemen Per-industrian;

��PERATURAN


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAJINAN DAN BARANG SENI.

Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kerajinan dan Barang Seni Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri kerajinan dan barang seni untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Kerajinan dan Barang Seni adalah industri yang terdiri dari :

a. Industri Bordir / Sulaman (KBLI 17293);

b. Industri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu (KBLI 20291);

c. Industri Anyam-anyaman dari Tanaman selain Rotan dan Bambu (KBLI 20292);

d. Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Mebeller (KBLI 20293).




Pasal 2



a. Pedoman operasional Aparatur Pe-merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan pro-gram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Kerajinan dan Barang Seni, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Kerajinan dan Barang Seni ataupun sektor lain yang terkait;


��PERATURAN


d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.

Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Kerajinan dan Barang Seni dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.

Pasal 4

(1) Kementerian Negara/Lembaga mem-buat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-


lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.

Pasal 5


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2009


ttd

FAHMI IDRIS



PRAYONO


1. Presiden RI;2. Wakil Presiden RI;3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;4. Gubernur seluruh Indonesia;5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.

��LAMPIRAN




KERAJINAN DAN BARANG SENI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II SASARAN




ttd

FAHMI IDRIS



PRAYONO


��LAMPIRAN


BAB IPENDAHULUAN

A. Ruang Lingkup Industri Kerajinan dan Barang SeniBerdasarkan nomor HS, ruang lingkup industri kerajinan dan barang seni mencakup Nomor HS 44, 46, 58, 65, 67, 71 dan 95.

Berdasarkan kriteria nilainya, industri ini dapat di-kelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu:

1) Industri Kerajinan Anyaman

Adalah industri yang berbahan baku serat-serat, baik serat alam maupun serat buatan untuk menjadi produk anyaman. Berdasarkan jenis bahan bakunya maka industri anyaman ada anyaman rotan, anyaman bambu (KBLI 20291), anyaman mendong, anyaman pandan, anyaman purun, anyaman ketak, anyaman jangan, anyaman lidi, anyaman lontar, anyaman agel dan anyaman eceng gondok serta anyaman keladi air dan anyaman plastik/nilon (KBLI 20292).

2) Industri Kerajinan Bordir dan Sulaman

Adalah industri yang berbahan baku benang dan kain/tekstil dengan proses produksi menjadi bordir dan sulaman. Berdasarkan jenis kegunaannya maka industri bordir/sulaman ada bordir busana/gaun/asesorisnya serta bordir untuk perlengkapan rumah tangga : sprei, sarung bantal, taplak meja, tutup televisi/dispenser/audivisual (KBLI 17293).


3) Industri Kerajinan Kayu

Adalah industri yang berbahan baku kayu dengan proses produksinya menjadi kerajinan kayu. Berdasarkan jenis kegunaannya maka industri kerajinan kayu ada, pigura, ukiran kayu, kerajinan kayu, sarung golok (KBLI 2093), talenan kayu, perabot dari kayu (KBLI 2094).

4) Industri Kerajinan Mainan Anak-anak

Adalah industri yang berbahan baku kayu/kain dengan proses produksi menjadi mainan anak-anak. Berdasarkan jenis bahan baku dan kegunaannya ada produk boneka, mainan anak dan education toys (KBLI 36943).

5) Industri Kerajinan Alat Musik

Adalah industri yang berbahan baku kayu/kulit dengan proses produksi menjadi alat-alat musik. Berdasarkan jenis bahan baku dan kegunaannya ada produk gitar, gamelan, sasando, angklung, seruling dan sebagainya (KBLI 36942).

B. Pengelompokan Industri Kerajinan dan Barang Seni

Pengelompokkan industri kerajinan dan barang seni seperti industri kerajinan anyaman, kerajinan kayu, kerajinan mainan anak-anak dan kerajinan alat-alat musik ke dalam kelompok industri hulu, industri antara dan industri hilir tidak dapat dilakukan karena memang pohon industri (proses produksinya) pendek. Sedangkan untuk industri bordir/sulaman dapat dikelompokkan atau dikategorikan dalam kelompok indusri tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan rincian sebagai berikut:

��LAMPIRAN


a. Kelompok Industri Hulu

Termasuk dalam Industri Hulu adalah industri serat dan benang di dalamnya adalah:

• Industri Serat Alam yang memproduksi serat alam seperti kapas, sutera, rami, wol dan lain sebagainya.

• Industri Serat Buatan Staple yang mengolah PX, PTA, MED dan Pulp kayu menjadi serat pendek seperti polyester, nylon, rayon dan lain sebagainya.

• Industri Benang Filamen yang mengolah PX, PTA, MEG dan pulp kayu menjadi benang filamentsepertipolyester,nylon,rayondanlainsebagainya.

• Industri Pemintalan yang memproduksi benang dari bahan baku berupa serat buatan maupun serat alam atau campuran keduanya.

• Industri Pencelupan Benang untuk memberikan efek warna pada benang.

b. Kelompok Industri Antara

• Industri Pertenunan (Weaving) yang mengolah benang menjadi kain tenun mentah (grey fabric).

• Industri Perajutan (Knitting) yang mengolah benang menjadi kain rajut mentah (grey fabric).

• Industri Pencelupan (Dyeing) yang mengolah kain mentah menjadi kain setengah jadi dengan memberikan efek warna pada kain.

• Industri Pencapan (Printing) yang mengolah kain mentah menjadi kain setengah jadi dengan memberikan efek motif warna pada kain.


• Industri Penyempurnaan (Finishing) yang mengolah kain setengah jadi menjadi kain jadi (finishfabric).

• Industri Non Woven yang mengolah serat atau benang menjadi kain selain melalui proses tenun atau rajut.

c. Kelompok Industri Hilir

Termasuk dalam Industri Hilir adalah industri yang memproduksi barang-barang jadi tekstil konsumsi masyarakat, diantaranya adalah:

• Industri Pakaian Jadi (Garmen) yang mengolah kain jadi menjadi pakaian jadi baik kain rajut maupun kain tenun.

• Industri Embroideri yang memberikan efek motif atau corak pada kain jadi ataupun barang jadi tekstil.

• Industri Produk Tekstil lainnya yang mengolah kain jadi menjadi produk tekstil lainnya selain pakaian jadi.

��LAMPIRAN


BAB IISASARAN

A. Jangka Menengah (2010 - 2014)

- Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri kerajinan dan barang seni melalui pendekatan klaster IKM yang lebih bersinergi kepada setiap pemangku kepentingan, dan pendekatan OVOP (One Village One Product) yang berbasis kompetensi inti industri daerah Kabupaten/Kota.

- Terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui sitem perpajakan dan pelarangan ekspor bahan mentah non-olahan guna melindungi kebutuhan bahan baku industri kerajinan dan barang seni.

- Terbentuknya basis usaha industri kerajinan dan barang seni yang tangguh didukung SDA yang baik dan SDM kreatif, terampil yang mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi.

- Peningkatan produktivitas, effisiensi, mutu dandesain yang inovatif dengan kreasi menarik bagi produk industri kerajinan dan barang seni pada sentra-sentra potensial.

- Terwujudnya industri kerajinan dan barang seni nasional yang mampu bersaing dipasar dalam dan luar negeri.


Tolok ukur sasaran pengembangan:

Tolok Ukur 2009 2014

Unit Usaha 815.705 Unit 1.108.543 Unit

Tenaga Kerja 1.901.705 Orang 2.671.195 Orang

Nilai Produksi (Rp.) 13.200.835 Juta 18.542.310 Juta

Nilai Ekspor (US$) 134.088.300 172.236.427

- Berkembangnya jumlah unit usaha industri kerajinan dan barang seni mencapai sebesar 7,18% rata-rata per tahun, tenaga kerja 8,10% per tahun.

- Peningkatan ekspor produk kerajinan dan barang seni rata-rata per tahun 5,69% atau senilai US$ 17.629.624 dengan mutu produk diakui dalam pasar internasional.

B. Jangka Panjang (2010 – 2025)

- Terbentuknya basis kompetensi inti industri kerajin-an dan barang seni dalam rangka pengembangan OVOP dan terciptanya produk-produk unggulan daerah yang dan bermutu dan berdesain menarik didukung sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, terampil dan ahli dibidang desain produk.

- Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan bersinergi pada instansi/lembaga yang terkait dalam rangka pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni dan meningkatnya rantai nilai kerajinan dan barang seni.

- Terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas atas kinerja pembinaan yang dilakukan dan kinerja champion dari klaster industri kerajinan dan barang

��LAMPIRAN


seni secara profesional dalam aspek-aspek sebagai berikut:

Pemasaran

• Memperkuat peran pasar spesifik produkindustri kerajinan dan barang seni di dalam negeri.

• Pemantapkan kemampuan market intelegen dalan perannya dalam penetrasi pasar lokal dan global.

• Memperbanyak jumlah showroom/counter/outlet produk industri kerajinan dan barang seni di pasar modern dan pariwisata di dalam negeri diberbagai corner store/mini-market di stasiun KA, Bandara, POM Bensin, serta ruang pamer di Kedubes RI di berbagai negara.

• Peningkatan pemanfaatan website portal IKM di internet.

Teknologi proses dan standardisasi;

• Pengembangan peran mesin dan peralatan untuk peningkatan mutu dan desain produk kerajinan dan barang seni.

• Peningkatan upaya mendorong dan fasilitasi HaKI, Standardisasi mutu dan sertifikasiCE-Mark bagi produk-produk kerajinan dan barang seni.

• Optimalisasi peranan teknologi proses dan pewarnaan produk kerajinan dan barang seni.

Pengembangan desain dan kreasi inovasi produk sistim komputerisasi;


• Sentra Produksi; melakukan optimalisasi sistim jejaring bisnis dan pemasaran (Network Technology System) bagi industri kerajinan dan barang seni.

• Stakeholder; pemantapan perluasan jaringan kerjasama (networking) industri kerajinan dan barang seni pada lembaga perguruan tinggi, lembaga NGO lokal dan asing. Lembaga perdagangan serta lembaga-lembaga penelitian untuk peningkatan mutu dan desain produk.

��LAMPIRAN



A. Visi dan Arah Pengembangan

Visi pengembangan industri kerajinan dan barang seni adalah “Menjadikan produk kerajinan dan barang seni sebagai basis produk kerajinan dunia”. Untuk mencapai visi tersebut, maka kebijakan pengembangan industri kerajinan dan barang seni diarahkan untuk menjawab tantangan era globalisasi perdagangan, mampu meng-antisipasi perkembangan perubahan selera pasar dan pesan yang cepat. Persaingan internasional merupakan perspektif baru semua negara, maka strategi pengem-bangan IKM ke depan harus mengembangkan ke-mampuan daya saing produk kerajinan dan barang seni yang tangguh di pasar internasional.

Dengan memperhatikan rencana dan arah Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dibidang industri, maka pengembangan industri kerajinan dan barang seni harus ada dukungan dari sektor-sektor terkait, secara garis besar meliputi kebijakan;

a) Pengembangan inovasi dan kreasi desain produk kerajinan dan barang seni berbasis budaya daerah.

b) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkat dan rantai nilai dalam klaster.

c) Peningkatan kemampuan SDM, pengembangan kompetensi inti industri unggulan daerah, OVOP dan klaster industri.


d) Penetapan prioritas persebaran industri kerajinan dan barang seni mengacu pada kompetensi inti dan unggulan daerah.

e) Peningkatan mutu, kreasi dan inovasi desain kerajinan dan barang seni.

f) Penerapan HaKI, standardisasi kerajinan dan barang seni.

g) Memperkuat jejaring pemasaran kerajinan dan barang seni.

Kebijakan yang sifatnya fasilitasi dan mengatasi masalah aktual akan diprioritaskan untuk dilakukan bersama pemerintah daerah, dan dunia usaha serta dikembangkan pada pihak-pihak yang terkait, atau melalui keterkaitan dengan usaha besar dalam pengambangan industri kerajinan dan barang seni.

B. Strategi Strategi Pokok

a. Pengembangan klaster kerajinan dan barang seni; melalui pengembangan beberapa tahapan, yaitu; (1) diagnosis; (2) sosialisasi dan mobilisasi; (3) kolaborasi; (4) implementasi, (5) monitoring dan evaluasi. Pada tahapan kolaborasi klaster industri kerajinan dan barang seni ditetapkan Champion, pemasok dan pembinaan dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinerji.

b. Pengembangan sentra dan revitalisasi UPT IKM kerajinan dan barang seni; pada sentra/UPT dapat difungsikan dan dilakukan kegiatan pelayanan penyediaan bahan baku, pelayanan teknologi proses/produksi dan desain, dukungan

��LAMPIRAN


sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan SDM industri kerajinan dan barang seni.

c. Pengembangan industri kerajinan dan barang seni melalui OVOP; pengembangkan kompetensi inti yang berbasiskan unggulan daerah apada sentra-sentra potensial dan dukungan ketersediaan bahan baku, teknologi dan keterampilan perajin, serta nilai seni budaya, etnis dan nialai tradisional setempat.

d. Prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri kerajinan barang seni agar selalu berusaha secaraeffisiendanprofesional.

e. Kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha; dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinerji dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan.

f. Mendorong tumbuhnya iklim usaha yang lebih kondusif untuk mendorong meningkatkan gairah usaha industri kerajinan dan barang seni dengan program yang sesuai arah kebijakan pengembangan IKM kerajinan.

Strategi Operasional:

a. Peningkatan Kapabilitas SDM;

Pengetahuan keterampilan teknis desain, manajemen produksi, terutama kemampuan menghasilkan produk berkualitas dan desain yang menarik melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis produksi dan desain melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.


b. Modernisasi Mesin dan Peralatan;

Sebagian besar perajin industri kerajinan barang seni masih menggunakan peralatan yang sederhana. Demikian pula UPT secara operasional menjadi ujung tombak pengem-bangan teknologi perlu direvitalisasi dan sehingga perlu dilakukan revitalisasi lebih lanjut melalui bantuan mesin/peralatan lebih modern untuk modernisasi/ revitalisasi UPT serta fungsionalisasi peran KUB.

c. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan;

Perajin industri kerajinan dan barang seni umumnya mempunyai posisi tawar yang rendah pada berbagai pihak. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan KUB, Assosiasi atau bentuk lain yang dapat memperkuat akses permodalan dan pemasaran produk industri kerajinan dan barang seni.

d. Pengembangan dan Perluasan Jejaring Pemasaran;

Kerjasama antar pemangku kepentingan melalui pembentukan sistim yang sinkron dan harmonis pada kebijakan dan program lintas sektoral pendukung industri kerajinan dan barang seni yang akan menghasilkan kinerja dengan sinerji yang kuat.

C. Indikator Pencapaian Indikator pencapaian visi yang telah ditetapkan dapat diketahui dari pencapaian sasaran/target ekspor yang telah ditetapkan yaitu meningkat setiap tahunnya sebesar 5,69%. Disamping itu semakin meluasnya negara tujuan ekspor dapat dipakai sebagai indikator capaian.

��LAMPIRAN



Berdasarkan arah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dibidang industri maka arah dan rencana pengembangan industri kerajinan dan barang seni yang perlu dilakukan atas dukungan sektor-sektor terkait, rencana aksi pengembangan yang akan dilaksanakan untuk jangka pendek dan jangka menengah, sebagai berikut :

A. Jangka Menengah (2010 - 2014):Tahap pengembangan dalam jangka menengah yang akan dilakukan dengan kegiatan program, sebagai berikut:

1) Menciptakan iklim usaha yang konsusif.

2) Mengoptimalkan kegiatan promosi dan pemasaran dalam dan luar negeri.

3) Meningkatkan teknologi dan standardisasi.

4) Memperkuat struktur usaha.

5) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

6) Memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana.

B. Jangka Panjang (2015 – 2025):

Tahap pengembangan dalam jangka panjang yang akan dilakukan dengan kegiatan program, sebagai berikut:

1) Perkuatan iklim usaha yang kondusif

2) Perkuatan program promosi dan pemasaran melalui berbagai metode, media dan sasaran yang lebih


terarah kepada segmen pasar potensial, baik pasar dalam maupun luar negeri.

3). Pengembangan teknologi proses, mutu dan desain produk serta penerapan standardisasi.

4). Peningkatan kemampuan SDM perajin di bidang pengetahuan membaca gambar desain dan mendesain produk melalui sistem komputerisasi ataudesaingrafisbagiparapelakuusahakerajinandan barang seni di sentra-sentra produksi yang berorientasi ekspor.

5). Penggalakkan penerapan sistem standar ISO 9001, ISO 14000 dan yang sangat urgen standardisasi CE-Mark berupa tanda CE yang akan diberlakukan secara penuh oleh Uni Eropa pada tahun 2012.

Program pengembangan dengan pendekatan klaster menjadi sasaran dan rencana aksi dalam pengembangan industri kerajinan dan barang seni untuk memantapkan kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJP) yang secara terus menerus dikembangkan pada tiga pola program kerjasama, yaitu : 1) Kerjasama antara perusahaan; 2) Kerjasama antara perusahaan dengan lembaga pendukung; 3) Kerjasama antara perusahaan dan pemerintah.

Wilayah pengembangan klaster kerajinan dan barang seni, diarahkan pada wilayah dan sentra potensial dengan ketersediaan bahan baku secara baik, dan perusahaan inti selaku produsen, dan adanya eksportir yang berorientasi di wilayah tersebut.

Wilayah yang menjadi lokus dan fokus pengembangan klaster dilakukan adalah : di daerah kabupaten/kota yang potensial, lintas kabupaten/kota dalam provinsi, dan tidak menutup

��LAMPIRAN


kemungkinan lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi. Sedang pemangku kepentingan pada industri kerajinan dan barang seni, terdiri dari : Pelaku inti, meliputi perajin kerajinan dan barang seni. Pelaku pendukung, merupakan anggota klaster lainnya yang bersifat mendukung kegiatan inti, seperti : a) Industri mesin dan peralatan; b) Industri penghasil bahan pewarnaan; c) Pusat pelatihan desain dan pewarnaan; d) Sentra/UPT kerajinan dan barang seni; e) Balai Besar kerajinan dan Batik Yogyakarta; f) Lembaga/perusahaan yang mempunyai kompetensi dalam melakukan standardisasi dan sertifikasi produk, serta intansi terkaitlainnya di tingkat Pusat dan Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah, bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank, serta Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi.


Tabel 1. Program dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Kerajinan & Barang Seni

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RINomor : 132/M-IND/PER/10/2009

13

Tabel 1 Program dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Kerajinan & Barang Seni

2010 2011 2012 2013 2014

1 Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif 1 Memberikan bimbingan dan kemudahan Depperin, Pemda Prov,

dalam pengurusan perijinan usaha dan Pemda Kab/Kota

kepastian tempat usaha bagi industri

kreatif.

2 Memberikan dukungan insentif fiskal bagi Depperin, Dep. Keu

industri kreatif.

3 Memberikan bimbingan dan kemudahan Depperin, Depkumham

untuk pengurusan HaKI.

4 Memberikan keberpihakan akses Depperin, BAPPENAS,

pemasaran dalam negeri khususnya untuk Meneg BUMN, Dep.

pembelian pemerintah dan pengamanan Perdagangan, Meneg Kop

pasar dalam negeri bagi industri kreatif. & UKM

5 Memberikan keberpihakan dalam Depperin, BAPPENAS,

penyediaan scheme kredit pembiayaan Meneg BUMN, Dep.Keu,

yang mudah dan murah bagi industri Meneg Kop & UKM, BI,

kreatif. Perbankan/Non Bank

6 Memberikan keberpihakan penyediaan Depperin, Dep.

bahan baku dalam negeri bagi industri Perdagangan, Dep. ESDM,

kreatif. Dep. Hut, DKP

7 Memberikan keberpihakan dukungan Depperin, Depnaker,

pengembangan institusi/lembaga Depdiknas, Meneg BUMN,

pendukung untuk peningkatan kompetensi Pemda Prov, Pemda

SDM bagi industri kreatif. Kab/Kota

8 Memberikan keberpihakan dukungan Depperin, Meneg Ristek,

research & development dibidang BPPT, LIPI, Depdiknas,

pengembangan bahan baku/penolong, Dunia Pendidikan

teknologi, pasar dan desain bagi industri

kreatif.

2 Pengembangan Promosi dan Pemasaran 1 Memfasilitasi penyelenggaraan dan atau Depperin, Dep.

partisipasi pameran murni (exhibition) atau Perdagangan, Meneg

pameran dagang (trade fair) tingkat BUMN, Pemda Prov,

internasional di dalam dan di luar negeri. Pemda Kab/Kota

2 Memfasilitasi positioning dan branding Depperin, Depdag, Dunia

produk industri kreatif. Pendidikan, Dunia Usaha

3 Memfasilitasi temu usaha (business Depperin, Dunia Usaha,

matching) dan atau kemitraan dengan Pemda Prov, Pemda

prospectif buyer di dalam maupun di luar Kab/Kota, Lembaga

negeri. Terkait

4 Memfasilitasi perluasan pasar melalui Depperin, Depdag

kerjasama bilateral, regional dan

multilateral dengan negara yang menjadi

target strategis ekspor bagi industri kreatif.

5 Memfasilitasi promosi yang intensif untuk Depperin, Depdag, Meneg

produk industri kreatif melalui media BUMN, Pemda Prov,

elektronik, CD, katalog dan brosur. Pemda Kab/Kota

DaerahTahun

Pemangku Kepentingan

√ √

No Program Rencana Aksi Pusat

√

√ √

√

√

√

√

√

√ √

√

√ √

√

√ √

��LAMPIRAN



14

3 Pengembangan Standar Teknologi dan Mutu 1 Memfasilitasi pengiriman tenaga ahli untuk Depperin, Dunia

Produk pendampingan penerapan desain produk Pendidikan, Dunia Usaha,

dan atau desain kemasan sesuai potensi Lembaga Terkait

pasar bagi industri kreatif.

2 Memfasilitasi pengiriman tenaga ahli untuk Depperin, Dunia

pendampingan penerapan sistem Pendidikan, Dunia Usaha,

manajemen mutu (TQM, SNI 19000 dan Lembaga Terkait

ISO 9000) bagi industri kreatif.


pendampingan penerapan standar produk Pendidikan, Dunia Usaha,

dan standar proses produksi bagi industri Lembaga Terkait

kreatif.


pendampingan penggunaan dan perawatan Pendidikan, Dunia Usaha,

teknologi produksi tepat guna, termasuk Lembaga Terkait

ICT, bagi industri kreatif.


pendampingan pemilihan dan penyimpanan Pendidikan, Dunia Usaha,

bahan baku dan bahan penolong bagi Lembaga Terkait

industri kreatif.

4 Pengembangan Kompetensi SDM 1 Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan Depperin, Depdag, Meneg

TOT maupun pelatihan biasa bidang teknik, BUMN, Pemda Prov,

bisnis, kewiraswastaan dan manajemen, Pemda Kab/Kota, Dunia

bekerjasama dengan lembaga pendidikan, Usaha, Dunia Pendidikan,

dunia usaha dan institusi terkait di dalam Depdiknas, Depnaker,

dan luar negeri. Lembaga Terkait

2 Memfasilitasi pemagangan dan studi Depperin, Dunia

banding bekerjasama dengan dunia usaha, Pendidikan, Dunia Usaha,

lembaga pendidikan dan institusi terkait, di Lembaga Terkait

dalam maupun di luar negeri.

3 Memfasilitasi pengembangan inkubator Depperin, Dunia

bekerjasama dengan lembaga pendidikan, Pendidikan, Dunia Usaha,

dunia usaha dan institusi terkait di dalam Lembaga Terkait, Meneg

negeri. BUMN

5 Pengembangan Akses Bahan Baku 1 Memfasilitasi pengamanan pasokan bahan Depperin, Depdag, Meneg

baku melalui pengembangan terminal BUMN, Pemda Prov,

bahan baku yang berkualitas dan harga Pemda Kab/Kota

yang kompetitif bagi industri kreatif.

2 Memfasilitasi dan mendorong penggunaan Depperin, Meneg Ristek,

bahan baku dan bahan penolong alternatif BPPT, LIPI, Pemda

yang ramah lingkungan bagi industri kreatif. Kab/Kota

√

√

√

√

√

√ √

√

√ √

√

√ √



15

6 Pengembangan Akses Pembiayaan 1 Memfasilitasi peningkatan kemampuan Depperin, Depkeu, BI,

untuk mengakses ke lembaga Perbankan/Non Bank,

keuangan/perbankan melalui Dunia Pendidikan, Meneg

supervisi/advokasi dalam penyusunan Kop & UKM, Pemda Prov,

proposal dan perbaikan pembukuan Pemda Kab/Kota

perusahaan.

2 Memfasilitasi temu usaha dengan lembaga Depperin, Depkeu, BI,

keuangan perbankan dan non bank bagi Perbankan/Non Bank,

industri kreatif. Meneg Kop & UKM, Dunia

Pendidikan, Pemda Prov,

Pemda Kab/Kota

3 Memfasilitasi pembuatan profil usaha bagi Depperin, BI, Perbankan/

industri kreatif untuk kemudahan Non Bank, Meneg Kop &

mendapatkan akses pembiayaan dari UKM, Dunia Pendidikan,

lembaga keuangan perbankan dan non Pemda Prov, Pemda

bank. Kab/Kota

7 Pengembangan Kelembagaan Bisnis/Usaha 1 Memfasilitasi pengembangan dan perkuatan Depperin, Dunia Usaha,

Asosiasi, KUB, Koperasi bagi industri kreatif. Meneg Kop & UKM,

Pemda Prov, Pemda

Kab/Kota

2 Memfasilitasi pengembangan dan Depperin, Dunia Usaha,

penguatan institusi pendukung UPT dan BDS Meneg BUMN, BPPT,

untuk lebih berperan menjadi Center of Dunia Pendidikan, Pemda

Excellence sebagai sarana kemandirian dan Prov, Pemda Kab/Kota

inovasi bagi industri kreatif.

3 Memfasilitasi pengembangan Showvase Depperin, Depdag, Meneg

Center sebagai sarana uji coba pasar dan Kop & UKM, Meneg BUMN,

pembelajaran perilaku customer secara Dunia Usaha, Dunia

langsung (outlet) maupun tidak langsung Pendidikan, Pemda Prov

(online).

4 Meningkatkan kerjasama dengan perguruan Depperin, Dunia Usaha,

tinggi, dunia usaha dan praktisi serta Dunia Pendidikan, BI,

pemerintah daerah dalam rangka BAPPENAS, BPPT, Meneg

pemberdayaan industri kreatif kerajinan BUMN, Pemda Prov,

barang seni unggulan daerah dengan Pemda Kab/Kota, Depdag.

pendekatan OVOP.

8 Pengembangan Research and Development 1 Memfasilitasi pengembangan bahan baku Depperin, Meneg Ristek,

(R&D) alternatif yang ramah lingkungan untuk BPPT, LIPI, Dunia

industri kreatif. Pendidikan, Dekdiknas

2 Memfasilitasi pengembangan inovasi Depperin, Meneg Ristek,

teknologi tepat guna, termasuk ICT yang BPPT, LIPI, Dunia

lebih efisien, efektif dan produktif bagi Pendidikan, Depdiknas.

industri kreatif.

3 Memfasilitasi pengembangan inovasi desain Depperin, Depdag, Dunia

untuk mengantisipasi perkembangan tren Pendidikan, Dunia Usaha

pasar bagi industri kreatif.

4 Memfasilitasi pengembangan standar Depperin, BSN, Depdag,

produk/standar proses produksi bagi Dunia Pendidikan, Dunia

industri kreatif. Usaha

5 Memfasilitasi benchmarking produk, tren Depperin, Depdag, Dunia

dan peluang pasar bagi industri kreatif. Usaha, Dunia Pendidikan

6 Memfasilitasi eksplorasi potensi industri Depperin, Dunia Usaha,

kreatif kerajinan dan barang seni unggulan Dunia Pendidikan, Pemda

daerah. Prov, Pemda Kab/Kota

√

√

√

√ √

√ √

√

√ √

√ √

√ √

√ √

√

√

√

√

√

Road Map PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF dan INDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014

Small Business & Entrepreneurship