RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DEWAN PERWAKILAN … filenomor : dpd.220/sp/8/2012 dewan perwakilan daerah republik indonesia----- risalah sidang paripurna ke-8 dewan perwakilan daerah

Nomor : DPD.220/SP/8/2012

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

-----------

RISALAH

SIDANG PARIPURNA KE-8

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2011-2012

I. KETERANGAN

1. Hari : Kamis

2. Tanggal : 12 Januari 2012

3. Waktu : 10.10 WIB – Selesai

4. Tempat : GEDUNG NUSANTARA V

5. Pimpinan Sidang : Pimpinan DPD

1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua)

2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua)

3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6. Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7. Panitera : Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8. Acara :

1. Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012.

2. Pidato Pengantar Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang

2011-2012.

3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.

9. Hadir : 105 Orang

10. Tidak hadir : 27 Orang

II. JALANNYA SIDANG :

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI, KAMIS 12-01-2012

1

1. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastyastu.

Dan selamat pagi buat kita semua.

Sebagaimana biasanya sebelum memasuki sidang paripurna ini, pada kita diwajibkan

untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada tim paduan suara

untuk dapat memandu untuk menyanyikan lagu. Dan kepada kita semua anggota yang

terhormat untuk dapat berdiri. Dan juga seluruh hadirin yang hadir untuk dapat menyanyikan

lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

2. PEMBICARA : PADUAN SUARA

Hiduplah Indonesia raya…

Indonesia tanah airku.

Tanah tumpah darahku.

Disanalah aku berdiri.

Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku.

Bangsa dan Tanah Airku.

Marilah kita berseru.

Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku.

Hiduplah negriku.

Bangsaku Rakyatku semuanya.

Bangunlah jiwanya.

Bangunlah badannya.

Untuk Indonesia Raya.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB


2


Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan sekretariat jenderal, sampai saat

ini telah hadir 69 orang anggota DPD RI yang telah juga menandatangani daftar kehadiran

ini. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 149 Ayat 1 dan Pasal 182 Ayat 1 Peraturan Tatib

DPD siding telah memenuhi syarat untuk dibuka Dengan mengucapkan

bismillahirrohmanirrohim, Sidang Paripurna ke-8 Tahun Sidang 2011-2012, Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Agenda pokok Sidang Paripurna ke-8 DPD Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012,

sesuai dengan jadwal acara sidang paripurna ini mempunyai 3 agenda pokok ;

1. Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012.

2. Pidato Pengantar Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012.

3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.

Dan kemarin kami rapat Panitia Musyawarah, dan kami anggap perlu dibawa kepada

rapat ini, yaitu laporan khusus dari PURT (Panitia Urusan Rumah Tangga). Dan ini karena

menyangkut intern kita tentu nanti akan kita mintakan untuk ini kita lakukan secara tertutup.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati. Sebelum kita memasuki agenda

pokok, kami pada kesempatan ini pertama-tama ingin mengucapkan selamat tahun baru dan

juga selamat natal bagi yang merayakan. Dan selamat tahun baru buat kita semua, semoga

tahun baru tahun 2012 ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan untuk itu di awal tahun baru

ini, demi menjaga kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas konstitusi kita, di awal masa

sidang di 2012 ini marilah kita bersama-sama untuk berdoa, semoga apa yang kita cita-

citakan bangsa Indonesia, apa yang daerah yang harapkan, dan seluruh rakyat Indonesia

untuk bisa dipenuhi oleh Tuhan yang maha kuasa. Makanya untuk itu kita mohon kepada

saudara H. Lalu Abdul Muhyi Abidin., MA., wakil kita dari Provinsi Nusa Tenggara Barat

untuk dapat memimpin doa. Waktu dan Tempat kami persilakan.

4. PEMBICARA : H. LL. ABDUL MUHYI ABIDIN, MA. (NTB)


Untuk lebih baik dan suksesnya masa sidang kita kini dan mendatang, mari kita sama-

sama memulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa dengan agama kita masing-masing, dan

ijinkan saya memimpin doa dengan cara Islam.

Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin, washolatu wassalamu 'ala

asrofil ambiya iwal mursalin wa'ala alihi wasohbihi aj ma'in. ……… [Bahasa Arab]

Ya Allah Tuhan Yang Maha Agung. Segala puji bagi-Mu, Engkaulah Tuhan yang

telah menciptakan kami beserta nikmat yang kami rasakan dan nikmat yang diterima oleh

orang tua dan pendahulu kami. Engkau jadikan kami orang-orang yang mengabdi kepada-

Mu. Karena itu ya Allah, masukkanlah kami ke golongan orang-orang dan hamba-Mu yang

soleh.

Ya Allah, ya hafidz Tuhan yang maha melindungi. Kami telah melintasi tahun 2011

dibawah lindungan-Mu. Kini kami memasuki tahun 2012 atas karunia-Mu. Bimbinglah kami

KETOK 1X


3

dalam melangkahinya. Berkahilah setiap jejak dalam melaluinya. Mudahkanlah dalam

menggapai tujuan kami.

Ya Allah yang maha rahim. Jadikanlah awal tahun ini sebagai momen yang terbaik.

Mengarungi sebagai proses yang menyenangkan. dan mengakhirinya nanti dengan sukses

dan gemilang.

Ya robbibil mustofa baligh maqo sidana waghfirlana mamadho ya wasialkaromi…

[Bahasa Arab]

Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hassanah wa qina adza bannar.

Walhamdulillahi robbil alamin.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Terima kasih kepada Pak H. Lalu Muhyi Abidin, yang telah membawakan doa di

awal masa sidang di tahun 2012 ini.

Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia.

Pada sidang paripurna kali ini kita juga kedatangan para pewaris generasi penerus

bangsa kita, anak-anak kita, yang nanti akan melanjutkan perjuangan-perjuangan kita sebagai

anggota dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Delegasi dari Sekolah Dasar 02

Lebak Bulus Jakarta Selatan. Ini konstituennya, ini Pak Dani ini, Pak Fatwa, Ibu Vivi sama

Pak Pardi ini. Silakan berdiri anak-anak sekalian bersama ibu gurunya.

Terima kasih. Inilah anak-anak kita yang ingin melihat langsung.

Silakan duduk kembali.

Bagaimana proses dalam sistim kenegaraan kita. Delegasi ini berjumlah 51 orang,

didampingi oleh seorang perwakilan orang tua murid dan 6 orang guru pendamping.

Sidang dewan yang mulia.

Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan beberapa hal untuk mendapat perhatian

kita bersama pada masa sidang III DPD RI tahun sidang 2011-2012. Pada tahun 2012 DPR

RI dan Pemerintah telah menetapkan prolegnas sebanyak 64 buah RUU. Sehubungan dengan

hal tersebut kami harapkan agar komite dan PPUU mempersiapkan dengan baik untuk

melakukan pembahasan RUU yang terkait dengan bidang tugasnya.

Pada sidang ini DPD RI telah menerima beberapa RUU dari DPR RI dan Presiden

Republik Indonesia, untuk dimana dimintakan kepada kita pandangan dan pendapat DPD RI.

Dalam sidang Panmus tanggal 11 Januari kemarin telah ditetapkan untuk RUU tentang

Percepatan Daerah Tertinggal akan ditangani oleh Komite II. Sedangkan untuk RUU tentang

Desa, yang ini masih banyak sekali kontroversi dan harapan dari berbagai desa di penjuru

tanah air. Dan kedua RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan, akan ditangani oleh

Komite I.

Terkait dengan mekanisme legislasi, bersama DPR RI, DPD RI saat ini PPUU dan

BK tengah membahas mekanisme legislasi DPR RI dan DPD RI untuk menghasilkan

formulasi yang disepakati bersama. Yang tentu nanti kemudian akan kita elaborasi dalam

peraturan tatib masing-masing lembaga. Jadi kemarin pimpinan, pimpinan PPUU dan

pimpinan BK sudah mengadakan rapat, dan nanti akan dilanjutkan pada hari Jumat untuk

supaya peraturan tatib legislasi ini bisa disegerakan untuk bisa kita hasilkan menjadi sebuah

peraturan tatib bersama. Dan tentu kalau ini bisa terjadi, akan terjadi perubahan yang sangat

signifikan dalam hubungan antara DPR dan DPD RI, khususnya di bidang legislasi. Karena

kita harapkan kita akan mampu antara DPR dan DPD akan mampu secara sinergi untuk

menghasilkan berbagai produk-produk legislasi yang bermutu dan sesuai kebutuhan

masyarakat dan juga kebutuhan daerah.


4

Disamping itu kita telah mensepakati untuk mengefektifkan cara kerja alat-alat

kelengkapan, jadwal, agenda, dan lain-lain. Dan Panmus tentu akan membahasnya lebih

lanjut dan secara mendetail. Dan mudah-mudahan melalui alat kelengkapannya bisa

dikomunikasikan hal-hal yang telah kami sepakati kemarin sore, supaya itu menjadi catatan

dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dewan pada tahun-tahun 2012. Dimana tahun-

tahun ini adalah masa-masa yang paling maksimum untuk kita berbuat yang terbaik. Dan

tentu agenda ini waktunya sangat relatif terbatas. Seperti sidangnya akan berlangsung sampai

15 Februari dan harapan terhadap kita sangatlah tinggi. Mudah-mudahan dengan rapat yang

nanti Panmus akan dilanjutkan nanti pada 19 Januari, tentu nanti akan membuat kinerja

dewan ini akan lebih efektif lagi.


Kita mengikuti perkembangan nasional, yang terakhir tentang meninggalnya 5 orang

tenaga kerja Indonesia di Yordania, yang sampai saat ini kita belum tahu persis apa yang

menyebabkan kematiannya. Tentu hal ini menjadi berita duka buat kita. Dan tentu ini harus

menjadi keprihatinan kita bersama, sebagaimana usul inisiatif DPD yang telah disahkan pada

sidang paripurna tanggal 16 Desember 2011, itu adanya usul RUU perubahan Undang-

Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, yang

masih lebih menempatkan pada aspek manajemen penempatan. Namun belum sepenuhnya

menjamin perlindungan tenaga kerja tersebut. Mohon nanti Komite III untuk bisa lebih

mengawasi hal-hal apa yang terjadi terhadap tenaga kerja kita, yang selalu kita menganggap

sebagai pahlawan devisa. Kita berharap dengan revisi undang-undang ini kami minta dapat

didorong secara maksimal untuk menyumbangkan pola perlindungan pola perlindungan

terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri.

Dan juga kita mengikuti adanya kasus hukum yang memutuskan bersalah anak

dibawah umur. Kami mengikuti kejadiannya, karena adanya pencurian sandal jepit. Tentu

kasus tersebut mengingatkan akan kasus-kasus serupa yang melibatkan masyarakat kecil

tanpa mempertimbangkan keadilan hukum yang layak. Apalagi masyarakat juga

membandingkan dengan sanksi yang bagi yang terlibat dalam kejahatan korupsi yang nyata

tidak seimbang dengan apa yang terjadi pada kasus anak dibawah umur.

Tentu ini juga menjadi perhatian dewan. Dengan situasi itu tentu kepercayaan

masyarakat terhadap penegakan hukum dikhawatirkan akan melemah karena kurangnya

jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil. Padahal demokrasi menjamin kepada

setiap warga negara sama perlakuannya di depan hukum. Dan ini tentu harus menjadi

perhatian kepada kita sebagai anggota dewan.

Di penghujung atau di akhir tahun 2011 kemarin, kita juga cukup dikagetkan dengan

berbagai konflik yang menimbulkan masalah yang berat di berbagai daerah. Baik juga di

Aceh, di Papua, di Sampang, di Tiaka, di Meranti Kepulauan Riau, maaf di Provinsi Riau

maksud kami, di Mesuji dan Bima. Dan sebagian dari itu kami pada masa reses mencoba

merespon berbagai kejadian yang ada di Bima, dan DPD menugaskan anggota DPD untuk

langsung terjun untuk melihat persoalan yang ada di Bima. Dan juga di Mesuji, kami minta

langsung untuk sebagian anggota untuk bisa menghadirkan. Dan dimana juga kita langsung

merespon itu pada di awal rapat pada tanggal 4 Januari. Kemudian dilanjutkan pertemuan

hari Senin kemarin dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari pihak ESDM dan juga dari

pihak departemen kehutanan. Sebagai bentuk respon dari dewan DPD yang terhormat.

Konflik yang terjadi di akhir tahun 2011 rata-rata timbul akibat persoalan konflik

sumber daya alam dan agraria yang melibatkan perusahaan dan masyarakat, serta akar

masalahnya terkait erat dengan aspek hukum di bidang pertambangan dan lahan. Konflik

juga muncul akibat juga ketidakpuasan masyarakat terhadap tanggung jawab perusahaan

dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat, dan juga dalam menjaga kelestarian

lingkungannya. Kita perlu memberi perhatian agar potensi konflik tersebut tidak meluas.


5

DPD RI harus segera mendorong pemerintah mengkaji ulang kontrak karya pengelolaan

tambang tersebut. Sehingga potensi konflik tersebut dapat diatasi dengan baik.

Khusus untuk kasus di Bima NTB, seperti yang telah saya sampaikan tadi, dimana

kami dewan telah bersama-sama dengan Bupati Bima, DPRD Bima, dan Kapolres Bima,

serta Kementerian ESDM pada tanggal 27 tersebut telah membuat kesepakatan supaya

perusahaan PT. Sumber Mineral Nusantara untuk dilakukan penghentian daripada

operasinya.

Kemudian, seperti yang tadi telah dijelaskan juga, kasus Mesuji DPD juga telah

melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan, dengan Bupati Mesuji, Ketua DPRD, dan

juga teman-teman dari anggota DPD Provinsi Lampung, dan juga pimpinan Komite I dan

pimpinan Komite II. Tentu kita harapkan dengan mediasi yang kita lakukan akan bisa

mengurangi tensi daripada kondisi yang terjadi. Dan kami dari pimpinan mengajak juga

anggota dewan yang sesuai bidangnya untuk kita berkunjung langsung ke Lampung, yang

kita rencanakan pada tanggal 26 Januari mendatang.

DPD RI juga akan menindaklanjuti hasil pendalaman kerja PAP tentang pengawasan

dan akuntabilitas penyelenggaraan, khususnya di jajaran daerah. Begitu pula tindak lanjut

kerja forum konstitusi yang kita tugaskan kepada PPUU untuk dapat dilaksanakan dengan

segera. Dan juga saya ingin menjelaskan bahwa tidak benar ada pandangan mengenai adanya

usul amandemen DPD yang dinilai akan mengganggu NKRI. Untuk itu Kelompok DPD di

MPR perlu mengintensifkan komunikasi politik dengan berbagai kelompok masyarakat,

khususnya dengan partai politik.


Ditengah isu konflik dan bencana yang terjadi, kita mendapatkan suntikan semangat

dan optimisme dari karya anak bangsa yang mendorong pemerintah untuk mengembangkan

industri otomotif nasional dan memproduksi mobil nasional yang telah lama dicita-citakan.

Jadi kepada teman-teman DPD Jawa Tengah, supaya kita harus memberikan dorongan penuh

kepada anak-anak bangsa kita, kepada siswa-siswa SMK, yang telah mengingatkan kita

untuk lebih mempercayai produksi dalam negeri. Dan bahwasanya kita mampu untuk

menghasilkan sebuah industri mobil nasional yang dicita-citakan. Tentu DPD juga

mendorong kemandirian melalui upaya-upaya untuk dapat menumbuhkan jiwa

entrepreneurship anak bangsa untuk menjadi negara yang maju dan sejajar dengan negara-

negara lain.

Terhadap persoalan-persoalan semua yang telah kami sampaikan, termasuk juga

mengenai pembatasan BBM, kami harapkan nanti di Komite II di elaborasi apakah kebijakan

pembatasan itu tepat atau ada kebijakan-kebijakan lain yang lebih efektif dalam rangka

mengurangi kemiskinan dan juga tanpa menghambat pembangunan ekonomi. Dan juga

mengenai pemilukada Aceh supaya ini menjadi perhatian kita semua. Saya kebetulan juga

baru pulang dari Aceh dari hari Selasa yang lalu sama Pak Farhan. Kita baru pulang dari

Aceh, tentu kita juga saya berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, sama Ibu Aida Ismeth

juga, Pak Rhamat Shah mana? Kita juga mendapatkan titipan untuk DPD yang memberikan

responnya terhadap masalah Aceh. Karena kita percaya bahwasa pemilukada itu adalah

supaya semua masyarakat bisa terlibat. Jadi saya harapkan Komite I untuk bisa mendorong

supaya memberikan kesempatan kepada semua elemen-elemen bangsa yang ada di Aceh

untuk dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Yang penting bukan proseduralnya tapi

substansinya yang lebih harus kita utamakan. Dan keikutsertaan semua elemen perlu menjadi

catatan buat kita. Ini pandangan kami, supaya nanti di Komite I supaya lebih didalami,

sebagai dukungan kepada pemerintah kalau ini adalah baik buat Aceh adalah baik juga buat

Indonesia.

DPD juga akan mengagendakan untuk dilaksanakan konsultasi kepada pemerintah.

Dalam hal ini kita akan mengadakan konsultasi dengan Presiden Republik Indonesia. Yang


6

periode yang lalu kita adakan di istana, dan insya Allah nanti dalam waktu dekat dengan

berbagai persoalan-persoalan yang kita nanti akan bahas melalui komitenya, melalui Panmus

tentu nantinya kita akan mengundang Presiden untuk memberikan masukan untuk kita

berkonsultasi. Dan juga dalam berbagai persoalan yang ada di daerah seperti di Kalimantan

Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah dimana duduknya? Disini ada Pak Hamdani putra dari

Kota Waringin. Dimana salah satu keputusan MK, dimana putusan tersebut barangkali tidak

diharapkan oleh masyarakat Kalteng atau Kota Waringin Barat yang melebihi daripada yang

diminta. Sehingga memenangkan pasangan lain yang mengakibatkan terjadinya pembakaran

terhadap rumah dinas bupati, dan DPD telah menyampaikan responnya. Dan untuk itu kita

akan mengundang pimpinan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Januari besok. Pada hari

apa itu? Hari selasa, pukul 12.00 WIB. Saya sudah bicara langsung dengan Ketua Mahkamah

Konstitusi. Mohon melalui alat-alat kelengkapannya untuk disampaikan hal-hal yang

berkaitan dengan daerah-daerah masing-masing supaya kita bisa antisipasi persoalannya. Dan

ini akan dilaksanakan bersama pimpinan DPD dan pimpinan alat kelengkapan. Mohon

dukungan oleh semua anggota dan daerah untuk bisa disampaikan hal-hal, supaya kita

mengantisipasi ini tidak akan terjadi lagi.

Sidang dewan yang kami muliakan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 huruf j dan pasal 158 ayat 2 peraturan tata tertib

DPD RI; kegiatan anggota DPD di daerah yang di wakilinya dilakukan dalam rangka

memenuhi kewajiban anggota DPD untuk menyerap, menghimpun, menampung dan

tindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah untuk selanjutnya dilaporkan dalam sidang

paripurna di setiap awal masa sidang. Sesuai jadwal agenda pada hari ini adalah

penyampaian hasil kegiatan di daerah. Untuk itu saya mohon semua kita untuk menghadiri

acara ini karena ini penting, karena laporan-laporan daerah ini akan menjadi pandangan kita

bersama persoalan-persoalan yang terjadi di daerah lain. Sehingga ini akan diangkat menjadi

prioritas yang kita akan bahas, yang kita akan respon dalam masa sidang ini. Untuk itu

kehadiran daripada kita secara penuh kami mohonkan. Karena apapun yang terjadi di Mesuji,

ya barangkali juga ada potensi juga terjadi di daerah lain seperti Sumatera Utara. Kami

dilaporkan dari anggota DPD RI bagaimana ribuan masyarakat disana, hampir semua koran

mengkabarkan terjadinya demo besar-besaran karena konflik mengenai tidak jelasnya status

tanah sebagai tempat. Ini barangkali juga akan menjadi juga fenomena di tempat lain. Untuk

itulah kita mengantisipasi dan untuk itu kita mohon masing-masing kita untuk bisa hadir

secara maksimal dan memberikan pandangannya terhadap apa yang terjadi di berbagai

daerah tersebut. Berhubung karena waktu kita terbatas, tentu kami harapkan masing-masing

dari anggota DPD yang mewakili provinsinya untuk bisa menyampaikan pokok-pokok yang

menjadi isu-isu hangat yang menjadi catatan kita. Dan tentu tidak terlepas dari laporan

tertulisnya yang menjadi bagian yang nanti kita akan olah bersama melalui seketariat jenderal

yang akan kita bagikan melalui alat-alat kelengkapan yang menjadi agenda kerja kita pada

masa sidang ini.

Untuk itu Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan, biasanya kita akan memulai dulu

apakah dari.

6. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA)

Saudara Ketua, boleh saya.


Baik, sebentar. Kami persilakan dulu Pak A.M. Fatwa untuk menyampaikan hal-

halnya.


7


Terima kasih Saudara Ketua.


Selamat pagi, salam sejahtera.

Saudara Ketua, pimpinan dan anggota dewan yang terhormat.

Dalam laporan Ketua tadi sudah disinggung juga mengenai adanya semacam salah

paham terhadap tuntutan kita untuk perubahan Undang-Undang Dasar '45. Hemat saya

tentunya tidak bisa kita sekedar membantah, menjawab bahwa tidak demikian. Tetapi kita

harus melihat latar belakangnya, filosofinya dan realitas politiknya. Seperti kita ketahui

bahwa harian Suara Pembaharuan tanggal 6 Januari 2012 dengan kepala berita PDIP tolak

perubahan ke-5 Undang-Undang Dasar '45. Tapi lebih jelas lagi Suara Pembaruan internet

tanggal 5 Januari yang menjelaskan secara rinci alasannya. Dan ini pernyataan resmi yang

pertama sekali terbuka kepada umum Fraksi PDIP mengenai soal ini. Selama ini hanya

tertutup didalam perdebatan-perdebatan. Karena itu hemat saya sikap resmi PDIP ini harus

kita cermati dan kemudian kita berkaca diri, apa sebaiknya dengan kemampuan yang ada

pada kita didalam mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Maka perlu, mohon waktu 2-3 menit, maka perlu kiranya kita flashback ke belakang.

Bahwa seperti dijanjikan oleh Bung Karno sendiri tentang Undang-Undang Dasar 1945 agar

nanti dirubah setelah terbentuk konstituante. Dan kita ketahui bahwa konstituante hasil

pemilu tahun '55, saya sudah ikut kampanye pemilu '55 cuma belum bisa ikut pemilu.

Konstituante itu telah berhasil membuat konsep perubahan secara menyeluruh Undang-

Undang Dasar '45, tapi sampai pembahasan dasar negara menjadi mandeg. Dan disitulah

kesempatan TNI Angkatan Darat yang memang banyak sekali pemikir-pemikir politiknya,

khususnya dipelopori oleh Jenderal Nasution mempengaruhi Presiden Soekarno untuk

bersama-sama memikirkan itu. Dan kita ketahui akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan

dekrit 5 Juli '59 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar '45.

Jadi itu artinya sudah gagal total pada waktu itu, padahal itu hasil pilihan rakyat yang

mau mengadakan perubahan. Dan saat itu sebenarnya antara Wilopo dan Prawoto, kelompok

nasionalis dan kelompok Islam yang diketuai oleh KH. Masykur Prawoto Mangkusasmito ini

telah terjadi perundingan, ini sebenarnya sudah hampir selesai, yang akhirnya juga itu

menerima Pancasila dengan beberapa catatan-catatan minus dari pandangan-pandangan PKI.

Tapi toh ambisi politik angkatan darat pada waktu itu dan juga ditambah ambisi Soekarno

untuk bisa lebih berperan eksekutif, karena kalau Undang-Undang Dasar yang akan disahkan

itu Presiden hanya sebagai simbol, ya kembali kepada Undang-Undang Dasar '45.

Nah, kemudian begitulah sampai kita masuk kepada orde baru dan Undang-Undang

Dasar '45 malah dikeramatkan. Saudara-saudara tentu tahu pidato Soeharto yang sampai

mengatakan di Pekan Baru bahwa dihadapan Rapim ABRI, bahwa untuk menggagalkan niat

orang-orang untuk merubah Undang-Undang Dasar '45 Pancasila ini kalau perlu kita culik

satu anggota MPR sehingga tidak memenuhi kuorum untuk bisa merubah ini. Itulah pemicu

lahirnya petisi 50 yang menentang Soeharto itu, yang saya terlibat di dalamnya. Dan

kemudian ini tidak ada kesempatan untuk saya, bagi saya menjelaskan sedikit latar belakang

selain pada forum seperti ini. Kemudian tibalah kita kepada reformasi, dan kita ketahui

semua berhasil kita merubah Undang-Undang Dasar '45 dan itu merupakan loncatan jauh

kedepan didalam perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia. Dan tuntutan amandemen itu

merupakan agenda pertama dari reformasi, dan itu memang yang pertama sekali. Kita

berdebat 4 tahun dan berhasillah kita merubah Undang-Undang Dasar '45. Terbentuknya

DPD ini, ini kan kita ketahui semua adalah hasil suatu kompromi perjuangan peningkatan

dari utusan daerah. Jadi memang ada maju satu tahap, tapi itu memang sudah maksimal yang

bisa dicapai pada waktu itu.


8

Jadi kita ini sebenarnya bayi yang lahir kurang sempurna, tapi itulah realitas

politiknya pada waktu itu. Nah, sekarang itu hak kita untuk berjuang melakukan perubahan.

Cuma caranya yang saya sarankan bahwa peta politik kita itu harus dilihat. Waktu DPD

mulai gencar memperjuangkan ini khususnya pada tahun 2007, 2008 sampai 2009, ini fraksi

yang memang mati-matian menolak itu PDIP, kemudian Golkar, yang ketiga PPP. Fraksi-

fraksi yang lain itu ambivalen, termasuk fraksi saya pada waktu itu. Nah, saya ditugasi oleh

pimpinan MPR pada waktu itu untuk selalu menghadiri, menghadiri pertemuan itu. Jadi

disitu kita mengukur tidak mungkin terjadi perubahan itu.


Mohon waktunya.


Dan maka sekarang hemat saya cara kita ialah, saran saya memakai kita politik garam

seperti kata Bung Karno. Kita lebih banyak bekerja secara substansi, substansial, apa yang

mungkin kita kerjakan menurut takdir kelahiran kita sebagai bayi yang kurang sempurna, tapi

kita maksimalkan kerja kita. Saya mendukung misalnya statement Saudara Ketua tadi sudah

dilaporkan ke Bima, ke masalah Mesuji dan lain-lain. Advokasi kepada rakyat, yang kita

utamakan advokasi kepada daerah. Dan saya ingin menyarankan agar kita turunkan tensi,

tensi politik gincu, karena wanita cantikpun kalau gincunya terlalu tebal menjadi norak. Jadi,

dan kita janganlah terlalu tinggi nafsu kita kelihatan memperdebatkan soal ini dianggap kita

tidak tahu diri. Psikologi politik, realitas politik, real politik yang ada di depan kita. Sebab

tempo hari TNI itu memang mau menggagalkan perubahan Undang-Undang Dasar '45,

tempo hari. Itu sampai dini hari 2002 saat terakhir itu ketua sidang sudah memberi sinyal ini

MPR gagal, deadlock. Tapi akhirnya Panglima TNI turun tangan, dan saya memang bersama

Fraksi PDI dengan Fraksi PPP pada waktu itu, Fraksi Golkar, itu turut menjembatani, bisa

menyelamatkan keadaan pada waktu itu dini hari. Jadi, itulah saya kira yang ingin saya

sampaikan agar nanti jangan sampai arang habis besi binasa didalam kita bekerja ini

memperjuangkan perubahan Undang-Undang Dasar '45. Terima kasih.


Baik, terima kasih. Kita telah mendengar awal dari sidang ini dari Pak Fatwa. Tentu

ini menjadi perhatian kita bersama dan kita minta nanti pimpinan Kelompok untuk lebih

mengintensifkan lagi bagaimana strategi kita kedepan mendapat simpati publik, simpati

masyarakat melalui peningkatan kinerja kita di daerah dan juga peningkatan kita pada rakyat

yang mewakili kita semua.

Baik Bapak-Ibu sekalian, mari kita mulai dari sebelah kiri, dari Lampung untuk

menyampaikan. Silakan.

12. PEMBICARA : Ir. ANANG PRIHANTORO (LAMPUNG)


Selamat siang.

Syalom.

Om Swastyastu.

Pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan anggota yang terhormat.


9

Baiklah, saya ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran yang kita dapat dari hasil

reses pada tanggal 17 Desember - 10 Januari di Provinsi Lampung. Dimulai dengan yang

diperoleh dari Komite I. Yang pertama soal kurangnya sosialisasi pembuatan sertipikat yang

dipandang oleh rakyat lalu berbelit-belit lama dan mahal. Yang berikut terkait dengan

sengketa rakyat di Dusun Anglu di Gunung Rejo Pesawaran, yang belum tuntas adalah tanah

rakyat yang kemudian di pakai Angkatan Laut dan sampai sekarang belum tuntas. Kemudian

yang paling populer tentu konflik Mesuji. Perlu saya sampaikan kepada anggota sekalian,

bahwa terkait dengan konflik Mesuji, saya pertama sekali menyampaikan bahwa Mesuji itu

nama kecamatan di Kabupaten OKI Sumatera Selatan, Mesuji juga nama kabupaten di

Lampung, OKU. Bahwa konflik yang kemudian sampai menelan korban meskipun tidak

sebanyak yang Saurif tadi sampaikan. Jadi korbannya 9 orang itu, maaf yang untuk Mesuji di

Sumsel itu yang 7 orang, kemudian 2 yang di Lampung. Jadi Lampung hanya 2, tapi

suaranya lebih ramai yang di Lampung.

Terkait dengan Lampung saya kira konflik yang paling menonjol adalah konflik

antara warga dan PT. Silva Inhutani Lampung, terkait dengan perluasan lahan yang kemarin

sampai-sampai kita, pimpinan mengundang Menteri Kehutanan, Bupati Mesuji dan Ketua

DPRD Mesuji. Terkait dengan konflik agraria ini tampaknya kalau sikap pemerintah pusat

menyerahkan sejumlah konflik agraria kepada daerah, tanda-tandanya ini alamat buruk untuk

rakyat, tanda-tanda ini bakal terjadi lebih ramai lagi korban terkait dengan konflik agraria.

Oleh karena itu secara khusus Lampung mengusulkan DPD RI segera membentuk Pansus

konflik agraria untuk seluruh Indonesia. Karena konflik agraria tidak hanya ada di Lampung,

saya membaca tidak satupun provinsi di Indonesia yang terbebas dari konflik agraria yang

serius.

Yang berikut terkait dengan tenaga PPL yang kurang, kelangkaan pupuk, subsidi

urea, terutama pada musim menjelang musim tanam. Kemudian masih terbatasnya sarana

listrik dan air bersih di daerah-daerah sekitar kawasan pegunungan. Kemudian juga tenaga

honor yang sudah lama bersyarat, tapi juga belum diangkat menjadi PNS.

Kemudian terkait dengan Komite II. Yang pertama terkait dengan pekerja sosial

masyarakat. Pendamping di level pedesaan yang perlu mendapat bimbingan dan pelatihan

secara khusus terkait dengan pengetahuan kebutuhan masyarakat di pedesaan. Kemudian

terkait dengan RUU tentang Pangan, RUU tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani dan

Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Sumber Daya Ekonomi lainnya. Kemudian pemerintah diharapkan memperhatikan betul

jumlah dan alokasi pupuk subsidi, masih terkait dengan pupuk, yang sesuai dengan

kebutuhan dan juga mengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi terutama urea.

Kemudian terkait dengan Komite III. Masalah pendidikan. Bahwa saat ini pelajar di

Indonesia juga di Lampung membutuhkan pembangunan karakter bangsa untuk

mengembalikan identitas dan kepribadian bangsa yang semakin luntur karena unsur atau

faktor globalisasi. Terkait dengan kesejahteraan sosial, bahwa masyarakat banyak mengeluh

tentang bantuan dari pemerintah tetapi penyalurannya tidak optimal dan tidak tetap sasaran.

Kemudian, saya mengambil yang pokok-pokok saja, terlalu banyak. Terkait dengan anggaran

Kementerian Agama di Lampung tahun 2011 sebesar 711 miliar. Kemudian tahun 2012

berjumlah 890 miliar. Jumlah ini belum memadai dalam memberikan pelayanan pendidikan

keagamaan di Provinsi Lampung. Sementara untuk program pendidikan islam dapat alokasi

sebesar 720 miliar pada tahun 2012.

Kemudian terkait dengan kesehatan. Masih banyak masyarakat miskin yang dipersulit

berobat di rumah sakit. Kemudian pelayanan yang berbelit-belit dalam pengurusan

jamkesmas yang membuat masyarakat miskin semakin sengsara. Terkait dengan tenaga

kerja, bahwa masyarat memohon DPD RI bisa mengawasi permainan uang atau money

politic ketika ingin menjadi PNS. Ini seperti yang ditemukan di Kabupaten Tanggamus dan


10

mulai sekarang sudah menjadi calon PNS dan dimintai uang yang beragam jumlahnya,

money politic dalam penerimaan pegawai negeri sipil. Kemudian semua elemen di Provinsi

Lampung siap mendukung penuh program kerja DPD RI dalam rangka meningkatkan

pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Lampung.

Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Dan sekali lagi kami menyampaikan bahwa

terkait dengan polemik konflik agraria di sejumlah daerah terutama juga di Lampung, kami

mengusulkan agar DPD RI juga segera membentuk Pansus konflik agraria. Sekian, terima

kasih.


Terima kasih kepada wakil dari Provinsi Lampung yang telah menyampaikan laporan

dan juga aspirasinya. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Bengkulu.

14. PEMBICARA : Dra. ENI KHAIRANI, M.Si. (BENGKULU)


Saya mewakili Provinsi Bengkulu untuk melaporkan hasil penyerapan aspirasi

masyarakat di Provinsi Bengkulu. Saya ambil point-pointnya, untuk aspirasi untuk Komite I

mengenai otonomi daerah. Yang pertama soal hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif

di daerah sering kali menunjukan ketidakharmonisan. Masing-masing saling menunjukkan

kuasanya sehingga kebijakan yang seharusnya diputuskan untuk kesejahteraan rakyat

menjadi terabaikan. Lalu ada tuntutan agar segera dilakukan pembahasan dan pengesahan

Undang-Undang tentang Desa. Yang dimaksudkan untuk menempatkan desa tidak hanya

untuk kepentingan strukturalisasi pemerintahan semata tetapi juga dalam penganggarannya.

Lalu permasalahan hukum dan pendataan KTP elektronik. Persoalan hukum yang

banyak muncul di lapangan adalah persoalan pertanahan. Berbagai persoalan sengketa tanah

di Bengkulu masih terus mengemuka seperti antara pihak perkebunan dengan masyarakat.

Maka harus dilakukan pendekatan secara persuasif untuk menghindari terjadinya konflik

terbuka ditengah masyarakat sebagaimana banyak terjadi juga di provinsi lainnya.

Kemudian pelaksanaan e-KTP, ini juga banyak menimbulkan banyak persoalan di

lapangan. Masih banyaknya data masyarakat yang belum memiliki KK, NIK, dan ini

mengganggu proses. Lalu yang kedua petugas-petugas juga menjadi persoalan, anggaran juga

menjadi persoalan dalam pelaksanaan e-KTP. Kemudian soal jadwal dari Bengkulu

mengusulkan agar ada perpanjangan jadwal finalisasi program KTP elektronik ini.

Kemudian persoalan pilkada di Provinsi Bengkulu. Ada persiapan pemilukada kota.

Dalam tahun 2012 ini akan terselenggara dan saat ini sedang dalam proses. Lalu kemudian

ada muncul persoalan klasik yang sering juga terjadi di daerah lain, yaitu alokasi anggaran

yang tidak memadai, bahkan realisasinya yang belum ada kepastian. Nah, munculnya peserta

pemilukada incumbent ini juga menjadi sebuah persoalan, anggaran menjadi terbengkalai

hanya ada kepentingan-kepentingan sang calon.

Kemudian pada tanggal 14 Februari 2012, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah akan

kembali mengelar pemilukada putaran kedua untuk menyelesaikan rangkaian pilkada yang

sudah terselenggara pada bulan September 2011.

Lalu aspirasi untuk Komite II. Soal percepatan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana sebesar 2,11 triliun bagi pemeliharaan jalan di

Sumatera. Meliputi 4 Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Provinsi

Lampung. Dana yang dialokasikan tersebut berupa pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala,

rekonstruksi jalan dan jembatan. Pemeliharaan jalan merupakan perioritas tertinggi dari

alokasi anggaran tersebut, tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan kondisi ideal. Secara teknis


11

tidak ada yang sulit dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur di Sumatera.

Namun ada hal khusus yang berkaitan dengan lingkungan eksternal di luar kontrol terkait

dengan regulasi instansi atau departemen lain, misalkan masalah wilayah kawasan hutan.

Kemudian persoalan lain perbaikan jalan rusak yang luar biasa hampir disemua kabupaten.

Kemudian masalah ketenagalistrikan. Bengkulu dipastikan akan defisit listrik karena

banyaknya permintaan pemasangan listrik baru yang tidak sebanding dengan fasilitas yang

tersedia untuk melayani pelanggan baru. Daya listrik yang dimiliki hanya 110 megawatt yang

dipastikan tidak akan mencukupi untuk memberikan 7000 aliran listrik terhadap pelanggan.

Untuk mengantisipasinya maka diharapkan agar gardu induk Manna dan gardu induk di Air

Sebakul bisa segera berfungsi mengatasi krisis listrik di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sebelum jaringan interkoneksi Pagar Alam Manna beroperasi, PLN Ranting Manna akan

mendatangkan 4 unit mesin berkekuatan 5 megawatt.

Lalu masalah perekonomian dan pertanian. Penyaluran KUR atau Kredit Usaha

Rakyat di Provinsi Bengkulu mencapai 425,9 miliar yang disalurkan lewat 5 bank.

Perkembangan KUR ini baik jika dibandingkan pada September 2010 yang hanya 230 miliar.

Sejak awal 2011 perbankan meningkatkan penyaluran KUR khususnya untuk sektor

pertanian, karena selama ini di Provinsi Bengkulu masih di dominasi sektor perdagangan

yang mencapai 80%.

Aspirasi yang masuk untuk Komite III, soal kerukunan umat beragama. Kehidupan

antar umat beragama di dalam wilayah Provinsi Bengkulu cukup baik. Namun dalam minggu

ini muncul pemberitaan kelompok aliran AKI atau Amanat Keagungan Ilahi yang berpusat

sebagai pos pengayom AKI Provinsi Bengkulu di Jalan Gunung Bungkuk Kota Bengkulu.

Saat ini masih ditangani oleh pihak pemda provinsi, kabupaten, polda, kemenag dan MUI.

Lalu persoalan agama. Pendidikan agama belum optimal dan peran pemerintah daerah dalam

pembinaan kerukunan umat beragama masih bersifat insidentil dan responsif bila ada gejala

keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Soal pendidikan. Masalah ujian nasional juga masih, yang menjadi persoalan

ditingkat bawah ada usulan agar modal formulasi kelulusan UN dapat menekan tingkat

kecurangan penyelenggaraan Ujian Nasional. Karena dapat melihat korelasi antara nilai ukur

dan nilai Ujian Nasional. Lalu BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Bengkulu tahun 2012 ini

mendapat jatah 40 miliar yang sudah di transfer ke bank daerah. Dana BOS sangat

mendukung, selama ini yang ditangkap oleh masyarakat mendukung pembiayaan sekolah,

menyebut bahwa dana BOS adalah urat nadi pembiayaan pendidikan. Persoalan kesehatan ini

ada tuntutan agar RUU tentang Keperawatan segera untuk dibahas dan disahkan.

Aspirasi untuk Komite IV. Masalah APBD dan minimnya kemampuan PAD dan dana

pembangunan. Ini stressing yang diusulkan dari Provinsi Bengkulu untuk bisa dibahas di

Komite IV. Dan yang lain soal DIPA dan penyerapan APBN untuk Provinsi Bengkulu.

Secara lengkap laporan akan kami sampaikan pimpinan untuk nanti bisa didistribusikan ke

komite yang ada di DPD RI. Demikian.



Terima kasih kepada Ibu Hj. Eni Khairani yang telah menyampaikan persoalan apa

yang terjadi di daerah Bengkulu. Mohon sekali lagi kita harus agak disiplin, karena masih

banyak agenda kita, waktu digunakan sebaik-baiknya dan yang pokok-pokok, dan nanti akan

kita bagikan melalui Pimpinan masing-masing alat kelengkapan. Kami persilakan,

selanjutnya dari mewakili Provinsi Sumantera Selatan.


12

16. PEMBICARA : Drs. H. AIDIL FITRISYAH, MM. (SUMSEL)


Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita sekalian.

Bapak pimpinan sidang yang kami hormati.

Ibu Sesjen dan staf.

Para anggota DPD yang kami muliakan.

Perkenankanlah Pak Ketua, kami hanya membacakan pointers saja terhadap

permasalahan ini yang terjadi di Sumatera Selatan. Terhadap hal-hal yang sama dengan

Lampung dan Bengkulu kami tidak baca. Untuk itu beberapa permasalahan yang

menyangkut komite akan dilangsungkasihkan kepada komite untuk dapat dibahas bersama

komite yang bersangkutan.

Dalam kesempatan ini pada saat reses baru-baru ini kami tetap melakukan peresapan,

menyerap aspirasi masyarakat. Terdapat beberapa hal, pertama kami mencoba melakukan

penyerapan aspirasi rakyat terhadap transportasi. Pertama transportasi Sumatera Selatan ini

menyangkut kereta api yang merupakan peranannya yang sangat penting bagi Sumatera

Selatan. Dan sampai saat ini terganggu oleh adanya angkutan batu bara yang mengakibat

disamping kecelakaan juga timbulnya permasalahan-permasalahan lain. Oleh karena itu kami

menyarankan dalam kesempatan ini melalui pimpinan agar angkutan batu bara ini dapat

tersendiri dilakukan oleh pihak PJKA.

Kedua, masih belum maksimalnya PJKA untuk melakukan pelayanan terhadap

transportasi masalah di daerah ini. Terlihat indikasinya masih kurangnya gerbong-gerbong

untuk menampung kepentingan rakyat.

Berikutnya adalah dengan PT. PLN, yang kami anggap sampai saat ini masih

mengganggu pelaksanaan pertumbuhan ekonomi industri di daerah yang kadang-kadang

hidup kadang-kadang mati Pak. Ini mengakibatkan merusaknya alat-alat elektronik. Untuk

itu kami pembangunan listrik baru di Sumatera Selatan ini kami sarankan kiranya dapat

diikutsertakan pihak swasta. Sehingga dengan demikian nanti PLN hanya menjual listriknya,

tetapi yang pembangkit listrik oleh pihak swasta.

Bapak Ketua yang terhormat.

Sedangkan pelaksanaan e-KTP seperti Bengkulu sama, sebab tidak terlatihnya atau

kurangnya terlatihnya pelaksanaan-pelaksanaannya, kemudian alat-alatnya hanya tidak ada

reserve, kalau alat-alat satunya rusak kembali ke Jakarta, Jakarta mungkin ke Singapore dulu,

jadi akibatnya sangat-sangat lama sekali.

Berikutnya Pak Ketua, mengenai keormasan juga minta, sudah kami sebutkan sini,

demikian juga mengenai pariwisata. Terakhir ingin kami sampaikan kepada Bapak pimpinan,

Bapak dan Ibu sekalian. Sumatera Selatan sekarang ini terhambat pertumbuhan ekonominya

karena terganggungnya transportasi. Pak Ketua, barangkali antara Indralaya ke Palembang

itu jaraknya 32 km, ditempuh dalam waktu 5 jam. Oleh karena itu timbul anarki masyarakat

menyetop truk-truk yang mengangkut batu bara. Dan bahkan terakhir truknyapun didorong

masuk sungai Pak, jadi ini perlu penertiban. Disamping itu Pak Ketua dan Bapak dan Ibu

sekalian, Sumatera Selatan ini tidak pantas lagi seperti ruas jalan sekarang. Kalau Pak Ketua

nanti ke Sumatera Selatan dari Palembang ke Banyuasin itu sekitar 20 km, jangan diharap

bisa selesai 4 jam. Jadi ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Demikian juga jembatan Pak,

Jembatan Sungai Musi sekarang ini ada dua Pak, satu Ampera, satu Sungai Musi dua. Sungai

Musi dua ini tidak mampu lagi menampung. Ini kita khawatir sungai Musi dua ini akan

timbul seperti Kaltim Pak kalau dibiarkan atau tidak dilakukan sekarang ini langkah-langkah

penyelamatan. Sebab tidak ada jalan lain, sedangkan Ampera tidak boleh truk masuk. Oleh

sebab itu Sumatera Selatan menyarankan dan sudah dimulai oleh pemerintah provinsi

kiranya sudah pada saatnya Sumatera Selatan membangun jalan tol antara Kayu Agung


13

dengan Banyuasin melalui Palembang. Sehingga dengan demikian akan terjawab kendala-

kendala pertumbuhan ekonomi sekarang ini. Kalau hal ini diteruskan kami khawatir Pak ada

dua kemungkinan, jembatannya yang rubuh sebab volumenya sudah begitu ketat, kemudian

rakyat sulit melakukan kegiatan pembangunan daerah.

Terakhir, semua jalan-jalan negara sekarang Pak dalam keadaan susah untuk

dilewati. Jadi sekarang banyak rakyat yang memelihara ikan ditengah jalan, sebagai sindiran

kepada pemerintah ini ketidaksanggupan untuk itu. Ini kalau biar lagi Pak, dibiar sebentar

lagi kemarin Prabumulih, jalan negara itu tidak bisa dilewati, jalan provinsi ditutup, jalan

kabupaten oleh walikotanya, supaya jalan negara ini diperbaiki. Nah, kalau ini lambat diatasi

kami khawatir akan stagnasi di daerah Sumatera Selatan khususnya dan Sumatera pada

umumnya.

Dan inilah beberapa hal-hal yang ingin disampaikan. Terhadap menyangkut masalah

Mesuji dan sebagainya, bukan Mesuji saja Pak, Mesuji, Linggau, kemudian Sekayu dan

semuanya ada di sini yang kami teruskan kepada komite yang bersangkutan untuk bisa

membahaskannya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas dorongannya.

Bilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Baik, terima kasih kepada Aidil yang telah menyampaikan persoalan-persoalan dan

agenda-agenda yang menjadi bagian daripada nanti tugas kita pada masa sidang ini.

Selanjutnya kami persilakan dari mewakili dari Provinsi Jawa Barat.

18. PEMBICARA : KH. SOFYAN YAHYA, MA. (JAWA BARAT)


Pimpinan, para anggota dewan yang terhormat.

Hasil kegiatan di daerah anggota DPD provinsi, anggota DPD RI yang berasal dari

Provinsi Jawa Barat. Mulai tanggal 17 Desember sampai tanggal 11 Januari dapat

menghimpun 56 aspirasi, dan dibagi dua 9 aspirasi dari pemerintah daerah, 37 aspirasi dari

kelompok masyarakat. Dari 56 aspirasi ini kami instruksikan kepada pimpinan supaya

disposisikan kepada seluruh alat kelengkapan. Dan ini dari 56 aspirasi, 7 aspirasi untuk

Komite I, 15 aspirasi untuk Komite II, 24 aspirasi untuk Komite III, 9 aspirasi untuk Komite

IV dan 1 aspirasi untuk PPUU. Terima kasih



Terima kasih Pak Kyai Sofyan Yahya yang dengan apa cerdasnya menginstruksikan

kepada pimpinan untuk langsung dibagikan kepada alat kelengkapan yang nanti yang

mengeksekusi daripada apa aspirasi yang ada di Jawa Barat. Nanti akan kami teruskan.

Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan dari Provinsi Jawa Tengah untuk

menyampaikan laporannya.

20. PEMBICARA : DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE. (JAWA TENGAH)


Pimpinan dan anggota DPD RI yang saya hormati.

Kami akan melaporkan hasil kunjungan kita ke daerah untuk Provinsi Jawa Tengah.

Dalam memasuki musim penghujan pemerintah diminta untuk lebih siap untuk


14

mengantisipasi terjadinya beberapa bencana yang banyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah

seperti banjir dan tanah longsor. Terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, berbagai

aspirasi juga kita akomodir. Kita patut berbangga hati sebagai khususnya warga dan

masyarakat Jawa Tengah dengan adanya produk kreasi pelajar dari SMK di bidang otomotif

berupa mobil kiat esemka, serta pengembangan di bidang IT seperti perangkitan komputer

dan lain sebagainya. Untuk itu pemerintah tentunya diharapkan dapat mengeluarkan berbagai

kebijakan tentang mobil nasional, yang sebenarnya sudah menjadi program nasional itu

sendiri. Serta berbagai kebijakan dalam mendorong pengunaan dan mencintai produksi

dalam negeri. Serta pengembangan dan peningkatan mutu esemka itu sendiri agar menarik

minat peserta didik lebih banyak. Sehingga juga DPD diharapkan dapat memberikan

dukungan dalam upaya penggunaan produksi dalam negeri dalam hal ini adalah mobil

nasional.

Bapak-Ibu sekalian anggota DPD yang terhormat.

Dalam aspirasi yang terkait Komite I. Dalam hal ini kami laporkan bahwa yang

pertama di bidang kepegawaian. Sistim remunerasi hanya diberlakukan untuk PNS pada

kementerian dan lembaga negara yang tertentu. Sehingga PNS pada pemerintahan daerah

belum menikmati sistim remunerasi tersebut, padahal mereka juga sangat berharap

pemberlakuan remunerasi itu juga untuk perbaikan penghasilan secara keseluruhan.

Dan juga beberapa aspirasi dari beberapa penjaga sekolah, terutama penjaga sekolah

SD yang menjadi permasalahan bagi sekolah-sekolah di daerah dan pedesaan. Karena

formasi CPNS untuk penjaga sekolah pada tahun-tahun sebelumnya dan sampai sekarang

tidak dapat terpenuhi akibat tidak adanya peminat yang mendaftar pada formasi tersebut,

serta tidak diadakannya formasi untuk penjaga sekolah. Untuk itu perlu adanya upaya

percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya dengan percepatan remunerasi bagi

PNS seperti yang pertama kami sampaikan. Juga pemerintah hendaknya segera memenuhi

kebutuhan tentang formasi penjaga SD untuk sekolah-sekolah terutama di daerah-daerah

pedesaan.

Mengenai pemerintahan di desa, menyangkut pengaturan tentang desa, beberapa

paguyuban kepala desa serta perangkat desa masih terus untuk mendorong disahkannya

Undang-Undang tentang Desa. Karena beberapa hal, persoalan yang dirasakan terkait

masalah pembebanan anggaran kepada daerah, sehingga pemerintah daerah perlu untuk

memberikan bantuan keuangan kepada desa yang pengaturannya melalui peraturan

pemerintah. Akan tetapi bagi daerah-daerah yang mungkin APBD-nya minim akan terasa

berat. Dan juga pemerintah desa cenderung dianggap sebagai lembaga stempel yang

diperlukan manakala instansi daerah maupun instansi vertikal mempunyai keperluan ataupun

kepentingan di desa. Dan juga aspirasi lain mengenai beberapa hal terutama peningkatan

kesejahteraan daripada kepala desa dan perangkatnya.

Terkait masalah kependudukan dan pemukiman, beberapa kabupaten, keinginan

beberapa kabupaten untuk melakukan pemugaran rumah yang tidak layak huni, yang

terkendala dengan minimnya anggaran yang dimiliki.

Mengenai e-KTP, dalam hal ini kami laporkan merupakan salah satu kebijakan

pemerintah dibidang kependudukan, kami juga menjumpai berbagai permasalahan teknis

yang selama ini belum diantisipasi oleh pemerintah. Beberapa keterbatasan personil

pelaksanaan tenaga operasional ataupun operator pelayanan e-KTP, serta lambatnya proses

pengiriman dan instalasi peralatan, serta berubahnya database kependudukan menjadi salah

satu faktor penghambat kelancaran pelaksanaan e-KTP. Kendala-kendala seperti ini harus

cepat diantisipasi agar program e-KTP bisa berhasil sesuai dengan target yang ditentukan

oleh pemerintah. Dan juga beberapa trouble jaringan masih banyak dijumpai, juga

ketersediannya perangkat keras maupun perangkat lunak.


15

Kemudian aspirasi mengenai yang termasuk Komite II. Dalam hal ini kami

sampaikan adalah beberapa hal dalam mendengarkan aspirasi masyarakat tentunya banyak

didengungkan terkait masalah petani tembakau, yang beberapa waktu yang lalu unjuk rasa

menentang dikeluarkannya RPP tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif

sebagai kesehatan. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan pengesahan daripada

RPP tersebut, dengan alasan RPP itu tidak akan, maaf, RPP tersebut akan merugikan

masyarakat terutama para petani tembakau. Menurut mereka pembatasan penggunaan dan

distribusi pokok tembakau sangat diskriminatif. Seharusnya pemerintah justru mengeluarkan

kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi petani tembakau. Untuk itu, khususnya kami

tujukan ke Komite II untuk dapat mengadakan pembahasan-pembahasan ataupun audiensi

dengan para petani tembakau khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Terkait aspirasi Komite III. Dapat kami sampaikan bahwasanya guru adalah

merupakan komponen utama dan penting dalam pendidikan. Persoalan guru sangat banyak

sekali, beberapa hal kami sampaikan;

1. Lembaga pendidikan guru yang perlu terus diperbaiki.

2. Kebutuhan guru di sekolah dasar tidak ada tanda-tanda untuk dipenuhi, sehingga

terlalu banyak guru yang honorer yang berada di situ.

3. Kemampuan profesionalitas guru yang masih jauh dari yang kita harapkan.

4. Pembinaan guru yang nyaris tidak terlihat selama otonomi, bahkan sebaliknya

persoalan birokrasi dan politik yang di dominasi, sehingga mengakibatkan guru

banyak yang tertekan dan stress.

5. Perlindungan guru sangat jauh dari ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Guru

dan Dosen.

6. Kesejahteraan guru non PNS kurang memadai. Maka DPD perlu kiranya untuk

mendorong penghasilan minimal guru bagi guru non PNS yang disubsidi oleh APBN.

Sehingga DPD juga harus dapat mendorong dapat menyelesaikan berbagai masalah

yang ada pada guru. Sehingga DPD juga dihimbau juga untuk membentuk Pansus

Guru.

Kemudian mengenai Ujian Nasional. Terutama ternyata banyak berdampak yang

kurang baik pada persoalan pendidikan karakter peserta didik, karena dianggap rendah dalam

pendidikan, nilai dan keterampilan karena mengutamakan kognitif saja. Jenis soal pilihan

ganda yang menghilangkan kreatifitas itu melemahkan kemampuan Ujian Nasional anak.

Sehingga anak dalam menghadapi berbagai macam problem solving kurang begitu dapat

cermat. Sehingga sikap DPD seharusnya kembali kepada sikap DPD sebelumnya pada waktu

itu yaitu menolak adanya Ujian Nasional.

Aspirasi yang kami dapatkan untuk Komite VI terkait dengan berbagai permasalahan;

Yang pertama, mengenai pajak dan retribusi daerah. Lahirnya Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengakibatkan bertambahnya

belanja pemerintah daerah dan berkurangnya pendapatan daerah. Untuk itu DPD RI melalui

Komite IV agar dapat membaca dan mengevaluasi dampak lahirnya Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tersebut bersama pemerintah melalui kementerian terkait. Agar tujuan dari

pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat sama-sama kita wujudkan.

Yang kedua, mengenai pembayaran dana BOS, dana sertifikasi guru dan dana yang

timbul akibat kebijakan pemerintah pusat lainnya. Beberapa kebijakan pemerintah dengan

memberikan dana BOS, dana sertifikasi guru dan dana yang timbul akibat kebijakan

pemerintah pusat lainnya merupakan kebijakan yang sangat baik dalam mendorong

pembangunan di bidang pendidikan yang menyangkut kesejahteraan guru. Namun dalam

mekanisme dan pelaksanaan pembayaran yang pada saat ini dilakukan dengan mekanisme


16

APBD menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah. Untuk itu diharapkan pemerintah

dapat mengevaluasi hal tersebut. DPD RI melalui Komite IV agar dapat mengevaluasi

mekanisme kebijaksanaan pemerintah pusat tersebut agar tidak menjadikan beban

pemerintah daerah. Namun tujuan mulia dari kebijakan pemerintah dapat kita capai bersama.

Yang terakhir, mengenai APBN. Provinsi Jawa Tengah dalam Musrenbangnas

mengajukan beberapa usulan kegiatan yang dibiayai oleh APBN 2012 dalam kategori

dekonsentrasi. Untuk itu DPD RI melalui Komite IV dapat melakukan evaluasi dengan cara

dengar pendapat umum atau rapat kerja dengan pemerintah melalui kementerian terkait guna

mengevaluasi mekanisme perencanaan pembangunan dalam mengukur efektifitas

Musrembangnas itu sendiri agar hasil yang dicapai dalam proses perencanaan pembangunan

secara nasional di daerah dapat tercapai semaksimal mungkin.

Demikian ringkasan laporan hasil kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah kami sampaikan. Secara lengkap kami sampaikan

secara tertulis. Terima kasih.

Bilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Terima kasih kepada Ibu Denty yang telah menyampaikan berbagai aspirasi dari

Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kami persilakan kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat,

kami persilakan.

22. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)


Selamat pagi.

Salam sejahtera.

Om Swastyastu.

Pimpinan dan forum yang kami hormati. Hal yang perlu kami laporkan disini

sebagaimana telah disinggung oleh pimpinan, bahwa masalah yang menonjol di NTB terkait

dengan kasus di Kecamatan Sape kampung halamannya pelapor. Dan untuk ini kami atas

nama anggota DPD Provinsi NTB mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh pimpinan

DPD, termasuk keikutsertaan pimpinan Komite I dan Komite II serta Sesjen DPD yang

dengan cepat merespons insiden Sape melalui kunjungan kerja dan rapat kerja. Kejadian

pada tanggal 24 Desember, tanggal 27 rombongan DPD berhasil masuk membelah,

mencairkan barikade-barikade yang dipasang. Tengah malam Kapolri sudah masuk melepas,

Kapolri menyampaikan kepada saya, "saya sudah masuk, saya sudah bersihkan". Terima

kasih Pak Kapolri, kami masuk sudah tutup lagi. Jadi kita masuk baru disusul oleh Komnas

HAM dan kita membuka, kemudian rombongan-rombongan lain.

Dan pada tanggal 27 kita telah berhasil melakukan rapat bersama sebagai wujud dari

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bersama DPRD, bupati, kapolres, juga ikut

mendampingi kami Dirjen Minerba beserta rombongan dan para pejabat lain dan dihasilkan

kesepakatan pada saat itu.

Pertama, terkait dengan dugaan pelanggaran HAM. Kita memang menghargai dapat

memahami tindakan kepolisian mengambil tindakan dan upaya paksa, tapi penilaian soal

Komnas HAM, soal pelanggaran HAM diserahkan kepada Mabes Polri dan Komnas HAM.

Sedangkan masalah terkait dengan aspirasi mencabut SK Bupati Nomor 357188 kita carikan

formulanya, karena memang dari segi yuridis cukup sulit mengatasi, memenuhi aspirasi

masyarakat untuk mencabut ini. Tetapi, terus kita lakukan termasuk apa yang disampaikan

oleh pimpinan rapat di DPD pada masa reses.


17

Yang berikut, kami sampaikan kepada forum dari Komite I terkait dengan usul

pembentukan Kabupaten Lombok Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Lombok

Timur, dan usul pembentukan Kota Samawa Rea sebagai pemekaran di Kabupaten Sumbawa

telah memenuhi syarat. Dan untuk ini kami mengharapkan Komite I dapat

mengagendakannya untuk melakukan pemeriksaan dan kalau perlu peninjauan lapangan

untuk proses lebih lanjut. Sementara usul pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai

pemekaran dari Provinsi NTB masih terdapat dokuken-dokumen yang kurang. Mudah-

mudahan nanti akan bisa disusulkan.

Berikut, terkait Komite II. Sebagaimana tadi kami sampaikan kiranya bersama

Komite II kiranya bisa membantu kami nanti pada pertemuan lebih lanjut yang kita harapkan

tetap akan dilakukan bersama Menteri ESDM dan gubernur beserta bupati, dan bersama

perusahaan yang bersangkutan untuk lebih teknis lagi mencari jalan keluar solusi

permasalahannya.

Yang ketiga, terkait Komite III. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan tetap

menjadi masalah, mungkin daerah kami ini daerah yang cukup rawan dan sensitif dengan

konflik. Bahkan kita melihat konflik-konflik bukan saja antar agama, tetapi intern agama

juga terjadi di tempat kami. Dan ini akan menjadi bagian dari pemikiran kita dalam rangka

perumusan-perumusan kebijakan kita pada tingkat pusat.

Terkait bidang pendidikan. Ada aspirasi berhubungan dengan pembentukan kampus

atau IPDN yang baru. Mungkin perlu diikuti dengan kebijakan untuk memprioritaskan

tenaga-tenaga local boy for local job. Bantuan siswa miskin kiranya mendapat perhatian

pemerintah pusat untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelayanannya. Kemudian perlu

dilaporkan pencairan insentif dari pusat, seperti tunjangan fungsional, sertifikasi, NUPTK, ini

masih sering tertunda dan terlambat pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah kurang berpihak

pada lembaga pendidikan swasta, terutama di Pulau Lombok ini sebenarnya yang paling

dominan swasta ini. Tetapi justru pemerintah kurang memberi perhatian di situ sehingga

lebih kepada lembaga pendidikan negeri. Terkait pemuda dan olahraga, seperti biasa.

Ruang lingkup Komite IV, program-program UMKM, koperasi dan usaha mikro itu

sudah bagus, tetapi KUR yang masih belum. Jadi, tampaknya tidak sejalan antara kebijakan

yang dipublikasikan oleh pemerintah dengan realitanya di lapangan. Kebijakan yang

dipublikasikan itu sangat-sangat bagus sekali, tetapi realitanya tidak demikian soal KUR ini.

Kemudian juga, kami mengharapkan dukungan-dukungan terkait dengan pengembangan

usaha wirausahawan baru dan koperasi.

Kemudian, sejalan tadi dengan Jawa Tengah juga soal isu dana bagi hasil dan

khususnya cukai tembakau yang masih dipandang kurang transparan dan belum dirasakan

manfaatnya secara langung oleh masyarakat. Sehingga, mudah-mudahan nanti pansus akan

bisa menyelesaikan.

Sekian dan terima kasih.

Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syalom.

Om Shanty Shanty Shanty Om.


Terima kasih kepada Prof. Farouk yang telah menyampaikan berbagai persoalan dan

aspirasi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, kami persilakan yang mewakili

Provinsi DKI Jakarta.


18

24. PEMBICARA : H. PARDI, SH. (DKI JAKARTA)


Selamat siang.

Salam sejahtera buat kita semua.

Om Swastyastu.

Yang terhormat pimpinan DPD RI dan anggota DPD RI.

Yang saya hormati Sesjen serta jajarannya.

Saya mewakili dari Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil reses dari tanggal 17

Desember sampai dengan tanggal 10 Januari. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan Selamat

Tahun Baru. Semoga di tahun baru ini dapat membawa semangat baru bagi Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan bagi kita semua.

Kegiatan di daerah pemilihan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusi, kami

telah melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan DKI Jakarta. Bertemu secara langsung

dengan masyarakat dan pimpinan pemerintah daerah. Sebagai wakil dari ibukota negara,

maka kami memiliki optimisme bahwa apabila anggaran pendapatan belanja daerah DKI

Jakarta yang telah mencapai 36,2 triliun dapat mendorong pembangunan dan kesejahteraan

apabila dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jaawab, akuntabel, dengan

penyerapan yang maksimal. Sebagai provinsi yang mnemiliki kekhususan dan sebagai

kawasan strategis nasional, kami berkewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan di

daerah DKI Jakarta juga memiliki dampak positif dalam konteks nasional.

Beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah:

1. menurut Pasal 33 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

sebagai ibukota negara kesatuan RI, pemerintah daerah memperoleh anggaran yang

bersifat khusus, antara lain pada bidang tata ruang, sumber daya alam, lingkungan

hidup, pengendalian penduduk dan permukiman, transportasi industri dan

perdagangan, pariwisata perlindungan budaya betawi, dan budaya lainnya. Namun

dalam realitasnya, UU tersebut tidak dijabarkan dalam bentuk peraturan pemerintah

sehingga ketentuan pasal-pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tidak

ada usulan dari pemerintah daerah. Kami mendorong Kementerian Dalam Negeri dan

Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa ketentuan pasal ini dapat

diterapkan segera mungkin.

2. Berkaitan dengan masalah kependudukan bagi warga menetap di kawasan Tanah

Merah Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara, kami meminta kepada PT Pertamina sebagai

operator kilang minyak Plumpang agar segera membangun daerah penyangga dengan

kawasan yang ditempati oleh warga. Apabila batas wilayah antara objek vital negara

tersebut dengan permukiman penduduk dapat diperjelas, maka kami berkeyakinan

akan ada terobosan dari Pemprov DKI Jakarta terhadap pemenuhan hak warga negara

untuk memiliki dokumen kependudukan, seperti KTP.

3. Sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 3 UUD 1945

bahwa rakyat berhak atas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang layak, minimnya

ketersediaan tenaga kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, khususnya jumlah bidan di

puskesmas dapat menghambat pelayanan jaminan persalinan (Jampersal) di DKI

Jakarta. Minimnya ketersediaan tersebut merupakan akibat dari moratorium

pengangkatan PNS pemerintah pusat. Sehingga, kami memandang perlu pengecualian

kebijakan untuk tenaga kesehatan tertentu dan langsung menyentuh kepentingan

rakyat.


19

4. Kami memberikan perhatian atas pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan.

Kami menemukan dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kesejahteraan guru

madrasah perlu ditingkatkan. Namun, hal tersebut tidak dapat diwujudkan karena

pengelolaan guru madrasah berada di bawah Kementerian Agama sehingga tunjangan

tenaga kerja daerah (TKD) Provinsi DKI Jakarta tidak dapat diberikan kepada

mereka. Yang kedua, partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah perlu diatur

lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar asas good

government, tata kelola prima dapat diterapkan di mana partisipasi orang tua siswa

dalam pembiayaan sekolah tidak berdampak buruk kepada orang tua siswa tidak

mampu atau bahkan kepada sekolah menggunakan legitimasi komite sekolah untuk

membuat program dam meminta dana kepada orang tua secara tidak demokratis,

transparan, dan bertanggung jawab.

5. Berkaitan dengan ketersediaan air bersih di Provinsi DKI Jakarta, pemerintah pusat

perlu untuk mendukung posisi pemerintah daerah dalam negosiasi penyediaan air

bersih yang kini dikelola bersama dengan operator swasta. Penting mengingat tarif air

yang terlampau mahal dapat menambah beban ekonomi masyarakat dan mendorong

industri dan perusahaan menggunakan air tanah secara berlebihan. Salah satu strategi

yang dapat dilakukan adalah membuat bahan baku air sendiri di kawasan Jatiluhur

dan kemudian dialirkan melalui pipa-pipa sepanjang 70 km ke Jakarta dan kemudian

dialirkan melalui rumah tangga dan industri dan perusahaaan dengan biaya yang

relatif lebih murah melalui pipa milik PDAM provinsi DKI Jakarta.

Penutup, demikianlah laporan kegiatan di daerah pemilihan kami di Provinsi DKI

Jakarta yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Desember 2011 dan berakhir pada tanggal 10

Januari 2012 berdasarkan interaksi kami dengan masyarakat maupun pemerintah daerah.

Maka, harapan kepada peran anggota DPD RI sangat diharapkan karena dapat melakukan

komunikasi lintas sektoral, partai, dan latar belakang sosial lainnya. Marilah kita semua,

Saudara Ketua, para Wakil Ketua Anggota DPD RI yang terhormat untuk bersama-sama

Sekretaris Jenderal, media, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama

bersinergi meningkatkan kinerja kita dalam memberikan pertimbangan RUU serta

pengawasan UU di tahun 2012. Sehingga, kerja nyata kita akan menjadi posisi tawar yang

kuat dalam usaha kita untuk tetap istikomah melakukan amandemen kelima UUD 1945 demi

terwujudnya sistem presidensial yang kuat serta terciptanya sistem bikameral yang utuh.

Demikian harapan kami ridho Allah SWT, mari kita awali tahun 2012 ini, kami

mengajak seluruh penyelenggara dan rakyat untuk terus bekerja untuk Indonesia dan

memastikan bangsa, negara, dan rakyat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pendiri bangsa dan UUD negara RI.



Baik, terima kasih kepada Saudara Pardi yang mewakili Provinsi DKI Jakarta.

Saudara-saudara sekalian, kita juga kedatangan adik-adik, tamu yang datang jauh dari

Sulawesi Selatan, yaitu para mahasiswa dari Fisip dari Universitas Hasanuddin dari Provinsi

Sulawesi Selatan. Betul, ya? Mudah-mudahan inilah calon-calon pengganti Pak Azis Qahhar

Mudzakkar, mana dia? Atau Pak Litha Brent, atau Pak Bahar Ngitung, dan juga Pak Aksa

Mahmud.

Baik, selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Jatim.


20

26. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)


Salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastyastu.

Bapak-Ibu pimpinan yang kami hormati serta Bapak-Ibu anggota DPD RI yang saya

hormati. Dan yang saya hormati pula adalah Ibu Sesjen beserta jajarannya, dan mungkin ada

wartawan, serta hadirin-hadirat terutama dari mahasiswa Universitas Hasanuddin, Sulawesi

Selatan yang saya hormati.

Kami dari Jawa Timur akan menyampaikan beberapa hal. Kalau masalah BOS dan

masalah sertifikasi guru tidak akan saya sampaikan Pak pimpinan, karena sudah ada dalam

laporan lengkapnya. Saya menyampaikan ada beberapa permasalahan.

Pertama adalah permasalahan konflik tanah di kabupaten Jember. Konflik tanah

akhir-akhir ini kembali di beberapa tempat. Konflik tanah yang juga terjadi di Kabupaten

Jember Timur antara perkebunan PT Taspen dan PTPN XII yang sekitar 40 hektar sudah

ditebang. Kemudian, sudah terjadi penangkapan terhadap sembilan warga oleh aparat

kepolisian, juga sudah terjadi protes dari masyarakat. Untuk itu, DPD RI perlu mengawasi

kinerja Badan Pertanahan Nasional agar terjadi proses percepatan penyelesaian persoalan

tanah di beberapa daerah yang berpotensi konflik.

Permasalahan yang kedua adalah keterlambatan pedoman umum dan petunjuk teknis

dana alokasi khusus (DAK) sangat penting bagi daerah. Karena itu, kemampuan menyerap

DAK mempengaruhi keberhasilan pembangunan di daerah. Persoalannya pemerintah masih

terlambat menyerahkan pedoman umum berupa petunjuk pelaksanaan atau juklak dan

petunjuk teknis atau juknis.

Kemudian yang ketiga, membuka akses dareh terpencil. Pemerintah Provinsi Jawa

Timur saat ini memprioritaskan pembangunan jalan tembus untuk membuka akses

Kabupaten Bondowoso dengan mengandalkan 4,8 miliar. DPD RI diminta untuk ikut

mendorong realisasi proyek ini agar Kabupaten Bondowoso dan daerah lain yang mengalami

kondisi yang sama dapat mempercepat proses pembangunan.

Kemudian yang keempat, masalah perekonomian rakyat kecil. Terkait dengan

relokasi pedagang di Pasar Babat Kabupaten Lamongan hingga kini belum ada penyelesaian

dari dinas terkait. Sekitar dua bulan yang lalu pasar tersebut sudah diratakan dengan tanah

karena pemerintah kabupaten setempat berencana untuk membangun kembali dengan

bangunan pasar yang baru. Permasalahan yang ditemui, daya tampung pasar sementara yang

ada sekarang hanya sekitar 500 pedagang. Padahal, pedagang yang lama ada 2.389 pedagang.

Kemudian, yang sudah disiapkan sekarang lokasinya kurang strategis. Harga per kios yang

ditawarkan tersebut bermacam-macam sehingga pedagang tidak mampu untuk membelinya

pada pasar yang diletakkan yang baru ini. Pedagang yang tidak tertampung juga yang merasa

keberatan untuk menempati pasar yang baru tersebut kini mulai berdagang di jalan kecil, di

gang kecil sekitar permukiman warga sehingga menambah persoalan tersendiri dan terkesan

kumuh serta lingkungan tersebut menjadi tidak tertata dengan baik. Terkait dengan itu,

pedagang di Kabupaten Lamongan diharapkan SKPD terkait, yakni dinas koperasi, industri,

dan perdagangan, perusahaan daerah, PD Pasar, asosiasi pedagang dan stakeholder lainnya

duduk bersama dan bersinergi agar mendapatkan jalan keluar terbaik.

Kemudian, selanjutnya adalah masalah jumlah perawat yang sangat banyak sekali.

Kalau di Kabupaten Situbondo jumlahnya adalah 513 orang, kemudian belum ada tempat

khusus untuk training keperawatan. Juga, di Kabupaten Jember hingga saat ini belum ada

fasilitas khusus untuk training keperawatan. Kemudian, saran komunikasi intensif DPD RI

dengan pemerintah daerah idealnya memberikan perubahan signifikan di daerah menjadi

lebih baik. Karena itu, DPD RI perlu asegera menginventarisasi semua persolan yang ada


21

pada masa reses ini dan reses-reses sebelumnya untuk ditindaklanjuti dengan

memaksimalkan berbagai kewenangan, tugas, dan kewajiban DPD sebagaimana yang diatur

oleh undang-undang.

Penutup mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan harapan semoga hasil kegiatan

anggota DPD RI di daerah dapat ditindaklanjuti secepatnya sehingga memberikan kapasitas

kepada daerah dan masyarakat atas persoalan yang sedang dihadapi. Kami atas nama anggota

DPD RI mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membacakan

beberapa point penting hasil kegiatan kami di daerah. Demikian laporan dari kami, dari

Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya juga tidak lupa menyampaikan Selamat

Tahun Baru dan Selamat Natal bagi yang merayakannya.

Akhirnya, ‘alallah tawakkalna, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Baik, tadi ada usul ya dari Provinsi Papua, kita beri kesempatan kepada anggota DPD

Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan laporan kegiatan resesnya. Kami persilakan

atas izin semua.

28. PEMBICARA : LITHA BRENT, SE. (SULSEL)

Terima kasih atas kesempatan ini mendahului saudara-saudara dari Papua. Dan

kehormatan diberikan kepada kami dari Sulawesi Selatan karena adanya baju merah yang

masuk di ruangan ini, dalam hal ini teman-teman dari Unhas Fisipol.

Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Bapak Ketua DPD RI yang saya hormati, Ibu Wakil Ketua yang saya hormati, seluruh

Anggota DPD RI yang saya hormati, beserta Sesjen dan stafnya. Saya mendapat kesempatan

yang cukup baik untuk menyampaikan, mendahului yang lain karena adanya undangan. Dan

selamat datang di paripurna ini.

Dari Sulawesi Selatan, kami berempat menyampaikan beberapa laporan hasil reses

yang kami alami atau lakukan dalam masa yang baru lalu. Dan, sebelum saya melaporkan

ini, saya pula menyampaikan selamat memasuki Tahun Baru 2012.

Pertama yang saya sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Jalan dari Pare-pare dan Makassar yang pernah Bapak mungkin sudah lalui sampai

sekarang belum selesai. Itu menjadi masalah besar, penyelesaiannya sudah cukup

lama dan sudah cukup mengganggu. Beberapa kendala yang terjadi dalam hal ini

mungkin dari pelaksanaannya yang tidak bertanggung jawab dengan baik dan juga

mungkin beberapa pendukungnya dari pelaksananya yang tidak baik.

2. KUR tidak tersosialisasi dengan baik, sama juga mungkin dengan yang dilaporkan

NTB tadi.

3. Masalah rotan. Ini masalah yang cukup banyak, masalah kebijakan dalam hal ini

ekspor apakah bisa dikirim ke Cirebon dan apakah kebijakan itu bisa diekspor. Dan

juga masalah tentang gerakan nasional kakao, itu tetap masalah. Sudah ditangani oleh

kejaksaan juga, tetapi perlu didorong supaya tuntas karena Sulawesi Selatan adalah

pengekspor kakao yang cukup besar. 70% ekspor dari Indonesia adalah dari Sulawesi.

4. Sekolah swasta, saya kira sudah banyak juga yang menyampaikan ini. Perhatian

terhadap sekolah swasta dan juga sekolah-sekolah teologi yang tidak didukung

sepenuhnya atau dapat perhatian dari pemerintah.

5. Perbatasan antara provinsi, dalam hal ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Tenggara. Ini ada kaitannya dengan area tambang yang konkretnya adalah


22

area tambang PT Inco, ini bermasalah. Terlalu luas areanya, tetapi terlalu sedikit yang

dikerjakan. Selama tiga puluh tahun Inco melakukan pertambangan di Sulawesi

Selatan, tidak lebih dari 10.000 hektar yang dikerjakan atau dipakai, padahal

dikuasainya 18.000 hektar, cukup besar.

6. Selanjutnya dalam hal ini nomor enam adalah tujuan swasta. Lagi asyik-asyiknya di

Sulawesi Selatan dikumandangkan Lovely December. Dalam hal ini, tujuan wisata ke

Toraja dan area sekitarnya. Ini perlu mendapat dukungan untuk lebih menarik

pengunjung. Jadi, artinya lebih diperhatikan kunjungan untuk daerah-daerah wisata.

7. Dana BOS. Banyak juga permasalahan perumahan rakyat yang tidak dicermati atau

didukung dengan baik. Kira-kira demikianlah kesimpulan yang nanti lebih jelasnya

akan kami sampaikan melalui draf yang akan kami sampaikan. Dan, terima kasih atas

seluruh perhatiannya.

Salam, syalom.


Terima kasih.


Terima kasih kita ucapkan kepada Senator Litha Brent. Terima kasih juga kepada

semua yang telah memberikan pengecualiannya untuk Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita

kembali ke rule-nya, kami persilakan kepada yang mewakili Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

30. PEMBICARA : MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (DI YOGYAKARTA)


Selamat siang.

Salam sejahtera.

Om Swastyastu.

Yang kami hormati pimpinan DPD RI.

Yang kami hormati anggota DPD RI.

Yang kami hormati Sekretariat Jenderal dan Wasekjen DPD RI.

Serta rekan-rekan wartawan, hadirin dan hadirat dari mahasiswa Sulawesi Selatan.

Karena tadi disampaikan supaya cepat dari teman-teman Jawa Timur. Maka ini saya

percepat. Persoalannya hanya satu, tentang kesejahteraan rakyat. Tapi a, b, c sampai dengan

g.

Pertama sekali kami ucapkan selamat tahun baru kepada semua kolega anggota DPD

RI. Semoga dalam memasuki usianya yang ke-8 DPD RI akan semakin tajam daya kritisnya

terhadap pemerintah dan semakin beragam sumbangsihnya dalam memperjuangkan aspirasi

masyarakat daerah.

Dalam kesempatan ini kami wakil dari DIY sebagai provinsi terkecil dalam wilayah,

tertua dalam sejarah. Rekan-rekan dari Papua biasanya memanggil DIY sebagai kakak

kandung, yang dari Aceh sebagai saudara kandung dan dari provinsi lain sebagai teman-

teman sejawat. Tapi masyarakat DIY lebih senang menjadi provinsi yang sesuai jati diri

daerah, mewujudkan amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa Indonesia mencakup

daerah-daerah istimewa, salah satunya adalah DIY. Dari hasil kegiatan anggota di daerah

selama akhir bulan lalu dan awal bulan ini diperoleh ratusan aspirasi beragam dan mencakup

4 komite yang ada. Tetapi dalam kesempatan ini hanya akan kami sampaikan point-point saja

sebanyak 6 point.


23

Yang pertama tentang aspirasi isu RUU Keistimewaan. Meskipun dukungan dari

DPD RI sangat baik, sangat progresif, tetapi sampai pada pemerintah dan teman-teman DPR

RI masih kurang menggembirakan. Jadi sebenarnya persoalan tentang RUUK sederhana,

tinggal masalah pengisian jabatan kepala daerah. Tetapi mungkin pemerintah punya prinsip

kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Kan begitu. Nah ini menjadi persoalan yang

sebenarnya sederhana. Dan kita harapkan Pemerintah dan DPR segera bisa menyelesaikan

persoalan tentang keistimewaan DIY ini.

Kemudian yang kedua tentang aspirasi kredit macet UMKM pasca gempa bumi

Yogyakarta. Gempa bumi itu berlangsung pada tahun 2006, sekarang sudah 2011. Banyak

masyarakat di Bantul terutama, kemudian di kota juga itu yang mengalami kredit macet

karena rumah dan usahanya itu hancur akibat gempa kemarin. Dan mereka menunggak kredit

di beberapa bank dan tidak bisa membayar. Kita sudah memperjuangkan, DPD RI sudah

memperjuangkan agar dilakukan pemutihan oleh pemerintah. Tetapi sampai detik ini

pemerintah masih belum memberikan perhatian yang serius pada persoalan kredit macet

UMKM pasca gempa di Yogya.

Yang ketiga, aspirasi mengenai data kemiskinan. Ada perbedaan antara data

kemiskinan di BPS Yogyakarta (Provinsi DIY) dengan data yang dihimpun oleh BPS Pusat.

Angka kemiskinan versi pemerintah pusat, versi BPS Pusat itu ternyata lebih tinggi

dibandingkan dengan BPS Provinsi sehingga ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah

masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam daftar angka kemiskinan itu kemudian susah

mendapatkan jaminan-jaminan baik kesehatan maupun jaminan untuk masyarakat miskin.

Oleh karena itu harapan kita pemerintah pusat bisa menyesuaikan datanya dengan data riil

yang ada di daerah.

Kemudian yang keempat, aspirasi tentang kebijakan penambangan karst. Di Gunung

Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu ada wilayah karst atau batu kapur yang itu

khas Indonesia dan bahkan langka di dunia. Yang itu kemudian ditambang oleh masyarakat

di Gunung Kidul tetapi mereka terhambat oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintah

yang melarang terjadinya penambangan karst. Akibatnya adalah masyarakat di Gunung

Kidul kesulitan untuk menambang karst itu. Sementara ketika pemerintah provinsi dan

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ingin mengalihkan mereka menjadi petani di

persawahan itu juga mengalami kesulitan karena di Gunung Kidul adalah daerah yang sulit

air. Meskipun sulit air itu ada di Palembang tetapi di Gunung Kidul juga ada sulit air. Di

Padang ya sulit air. Nah yang kita harapkan, masyarakat sangat berharap, DPD juga sangat

mengharapkan agar pemerintah itu bisa mencarikan jalan keluarnya. Kalau mereka tidak

boleh menambang karst diharapkan mereka juga diberi kesempatan untuk mendapatkan mata

pencaharian lain yang sesuai dengan keterampilan mereka.

Yang kelima, aspirasi tentang otonomi perguruan tinggi. Kita tahu bahwa undang-

undang tentang otonomi perguruan tinggi sudah lama disahkan. Akan tetapi efeknya

sekarang adalah bahwa di perguruan tinggi ini terjadi kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian

dengan alasan otonomi kampus tersebut biaya kuliah menjadi sangat tinggi sehingga tidak

terjangkau oleh keluarga yang miskin. Oleh karena itu, masukan dari masyarakat

Kementerian Pendidikan Nasional segera mengambil langka-langkah konkrit agar biaya di

perguruan tinggi dapat lebih rendah dan terjangkau oleh masyarakat yang kurang mampu.

Yang keenam, yang terakhir. Aspirasi terkait dengan perlindugan terhadap petani.

Meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan sudah diberlakukan, tetapi

disinyalir disitu ada kepentingan-kepentingan asing yang masuk sehingga memungkinkan

Indonesia itu untuk selalu mengimpor bahan pangan, sehingga terjadi ketergantungan bahan

pangan. Kita mengimpor menurut informasi data yang kita peroleh, kita itu mengimpor

ternak sejak dari sapi kemudian kambing. Kemudian kita juga mengimpor bahan-bahan

makanan yang lain dari beras sampai dengan jeruk. Bahkan ikan, garam juga mengimpor


24

sehingga merugikan petani. Oleh karena itu dalam konteks revisi Undang-Undang Pangan

dan Undang-Undang tentang Perlindungan Petani kita dari DIY sangat berharap agar disitu

nanti juga diatur tentang pengurangan ketergantungan kita para petani dalam hal memperoleh

benih, pupuk, pestisida, kemudian sekaligus hak dasar untuk melindungi petani dan membuat

petani menjadi berdaulat akan hak atas pangan, benih, modal dan juga terbebas dari

kriminalisasi. Harus benar-benar diakomodir dalam revisi undang-undang sebagaimana yang

sudah saya sampaikan tadi.

Demikian laporan dari Provinsi DIY. Kurang lebihnya mohon maaf.




Terima kasih kepada Provinsi DIY yang diwakili oleh Senator Afnan.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Bali untuk menyampaikan

laporannya.

32. PEMBICARA : I KADEK ARIMBAWA (BALI)



Om Swastyastu.

Yang terhormat Saudara pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Yang terhormat Saudara-saudara anggota DPD Republik Indonesia.

Para hadirin yang berbahagia. Laporan reses dari Provinsi Bali ada beberapa. Empat

point.

Yang pertama tentang pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara. Rencana

pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Buleleng ini disebutkan dalam Peraturan

Daserah No. 16 Tahun 2009 dirasakan tidak disosialisasikan secara transparan oleh

pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Menindaklanjuti aspirasi berbagai eksponen masyarakat Bali yang diantaranya menghimpun

diri dalam Tim Pemerhati bandara baru Provinsi Bali dimana diharapkan agar pembangunan

Bandara Internasional itu benar-benar dilakuan kajian secara sosial, busaya maupun teknis

seperti diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2001 tentang Penerbangan. Jangan sampai

lokasi bandara ditentukan berdasarkan kepentingan makelar tanah dan kepentingan

sekelompok kecil pengusaha, penguasa yang ingin mengeruk keuntungan pribadi. Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia diharapkan ikut memantau pelaksanaan

pembangunan Badara Internasional di Bali agar benar-benar sesuai dengan Undang-undang

No. 3 Tahun 2001 tentang penerbangan yang memperhatikan hal-hal antara lain pemerataan,

perkembangan pariwisata, wilayah-wilayah pinggiran tertinggal dan menjangkau sebanyak-

banyaknya wilayah kabupaten sekitarnya. Oleh karenanya selain wilayah Buleleng, lokasinya

harus dipilih yang paling dekat dengan Kabupaten Bangli, Karangasem, Kungkung, Badung

dan Gianyar. Selain keselamatan aspek penerbangan.

Dari Komite IV diharapkan untuk segera melaksanakan Pansus Dana Bagi Hasil

karena Bali mengharapkan sekali tentang dana bagi hasil khusus pariwisata. Itu laporan kami

hasil reses dari Provinsi Bali. Dan yang paling penting kami harapkan di tahun 2012 ini

kepada Pimpinan-pimpinan komite dan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia untuk intensif mengundang menteri-menteri terkait dalam hal penyampaian

program-program kementerian untuk mengikutsertakan lembaga daripada lembaga Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan kami sangat mengharapkan peran dari Pimpinan


25

Bapak Irman berserta Ibu Ratu pada saat komite mengundang menteri kami harapkan

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk bisa mendampingi. Karena

biar bisa ada suatu ikatan politik dengan menteri-menteri terkait.

Terima kasih.


Om Shanty Shanty Om.


Baik. Terima kasih kepada Provinsi Bali, Senator Kadek.

Selanjutnya kami persilakan dari Provinsi Sulawesi Utara

34. PEMBICARA : Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SULUT)



Om Swastyastu.

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pak Ketua dan Ibu Ketua

yang saya hormati. Para anggota DPD Republik Indonesia yang saya hormati. Ibu Sesjen,

Pak Wakil Sekjen dan jajarannya dan hadirin yang saya muliakan. Termasuk Saudara-

saudara kita, adik-adik mahasiswa dan para dosen dari Universitas Hasanuddin yang hadir

bersama saat ini.

Mengawali laporan ini kami sampaikan Selamat Natal bagi yang merayakannya dan

Selamat Tahun Baru 2012 bagi kita semua. Beberapa hal yang perlu kami informasikan

terkait dengan aspirasi masyarakat pada reses baru-baru ini. Pertama untuk Komite I ada 15

aspirasi. Tapi diantaranya adalah masalah yang terkait dengan pertanahan. Ini konflik

pertanahan di Sulawesi Utara cukup marak. Dan bahkan akhir-akhir ini ada perlawanan

masyarakat di Kelurahan Tituwungen terhadap keputusan Mahkamah Agung terkait dengan

masalah tanah. Diduga ada mafia tanah yang ikut bermain dalam persoalan-persoalan

pertanahan ini. Karena itu ada ide untuk meninjau kembali status Badan Pertanahan Nasional

untuk dikelola oleh daerah, tidak lagi nasional. Ini masih perlu dikaji lebih lanjut khususnya

oleh Komite I yang kami dengar punya Panitia Khusus Bidang Pertanahan. Kalau tidak salah

diketuai oleh Pak Rahmat Shah. Itu yang Komite I. Dari 15 kami 1 saja yang kami

sampaikan.

Lalu Komite II paling banyak, ada 26 aspirasi. Tapi satu hal yang penting adalah

persoalan konversi minyak tanah ke gas. Ini problem yang sangat serius di hampir semua

kelurahan dan desa di Sulawesi Utara. Terjadi antrian panjang dengan dirijen-dirijen minyak

tanah untuk mendapatkan minyak tanah. Meskipun kantong-kantong gas juga sebenarnya

sudah tersedia. Tapi masyarakat masih trauma terhadap pemberitaan ketidaknyamanan dalam

penggunaan gas. Oleh karena itu usulan masyarakat supaya minyak tanah supaya harus tetap

tersedia. Bahkan ada ide meskipun harga minyak tanah dapat dinaikan tetapi tetap tersedia

untuk menjadi konsumsi masyarakat dan untuk memenuhi rasa aman masyarakat. Meskipun

demikian, gas juga tentu diharapkan untuk dapat terus disosialisasi. Dan kualitas tabung serta

kompor gas itu mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintahan. Termasuk sosialisasi

pemanfaatan gas supaya lebih diintensifkan. Hal lain saya kira sudah ada dalam dokumen

laporan ini.

Komite III ada 18 asprirasi yang disampaikan. Tapi yang paling menonjol adalah

politisasi di bidang pendidikan di Kabupaten di Minahasa Selatan. Ratusan kepala sekolah

dimutasi dan bahkan dibehentikan. Diduga karena tidak mendukung Bupati pada pemiliham

kepala daerah. Nah ini menjadi problem tersendiri dan oleh karena itu Komite III diharapkan


26

untuk dapat mencari solusi terhadap problem supaya pendidikan tidak disentuh atau tidak

menjadi alat politik khususnya dalam pemilihan kepala daerah.

Komite IV mengusulkan 10 aspirasi. Tapi pada umumnya adalah usulan untuk

infrastruktur daerah supaya mendapat perhatian. Jalan, jembatan dan rumah sakit umum di

daerah. Kemudian tindak lanjut termuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Teristimewa tidak lanjut terhadap hal-hal yang sudah terindikasi adanya masalah korupsi.

Nah karena itu diharapkan untuk dapat DPD memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal

yang terkait dengan indikasi adanya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah

tapi juga di perguruan tinggi-perguruan tinggi dan beberapa lembaga pendidikan yang

dilaporkan dalam dokumen laporan kami. Ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan ini.



Om Shanty Shanty Om.

Terima kasih.


Terima kasih kepada perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Marhani Pua.

Selanjutnya kita persilakan kepada yang mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ini

yang terakhir karena kita harus istirahat shalat dan makan siang. Kita akan melanjutkan nanti

jam 13.30 WIB. Saya mohon bisa menyesuaikan.

36. PEMBICARA : Pdt. DR. SILVIANA HENDRIETE PANDEGIROT, M.Th

(SUTENG)

Yang kami hormati pimpinan bersama Ibu wakil pimpinan.

Bu Sesjen bersama stafnya dan juga buat para mahasiswa Universitas Hasanuddin

yang sudah bersama-sama hadir dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia serta saudara-saudaraku yang sangat saya kasihi dan saya cintai. Mohon maaf

suara saya agak terganggu. Karena tiga rekan saya informasi masih dalam perjalanan, mau

tidak mau Pak Ketua, saya harus membacakan beberapa hal saja yang menonjol di daerah

Sulawesi Tengah.


Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Om Swastyastu.

Hal yang sangat prinsipil yang perlu saya sampaikan pada Sidang Paripurna saat ini

mengenai e-KTP yang sampai dengan saat ini dari 1.8 juta wajib e-KTP di Sulawesi Tengah

baru 360. Jadi masih dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Buol dan Kotamadya

Palu.Sementara 8 kabupaten/kota sampai saat ini belum ada kegiatan secara khusus alat yang

harus dikirim ke kabupaten-kabupaten.

Yang kedua, masih banyak dana BOS yang masih disalahguankan oleh mereka yang

seharusnya dialokasikan dana kepada anak-anak dan juga kesejahteraan yang menjadi

perhatian khusus bagi pemerintah setempat yaitu Sulawesi Tengah.

Yang ketiga mengenai kesejahteraan kepala desa. Kami kemarin dari tanggal 17

sampai dengan 30 dan lanjut tanggal 2, itu banyak kepala-kepala desa yang mengeluh untuk

segera menindaklanjuti apa yang menjadi harapan mereka yaitu dana yang sampai saat ini

diberikan hanya Rp.500.000 per bulan, itupun diberikan tiap 6 bulan sekali. Jadi

kesejahteraan itu yang masih sangat-sangat mereka meminta perhatian dari pemerintah.

Yang keempat yaitu saya tidak usah lagi untuk menyampaikan kepada Pimpinan dan

rekan-rekan mengenai sandal jepit karena itu sudah terselesaikan dengan, ya bersyukur


27

segala sesuatu dibukakan mata hati orang-orang yang selalu merendahkan orang kecil. Salah

harus dihukum tapi kita harus melihat siapa yang harus dihukum di sini. Masih mau

dibutuhkan pembinaan yang baik secara mental dan pergaulan kepada mereka yang

seharusnya diberikan pembinaan. Yang sangat krusial pada tanggal 23 Desember kemarin

perlu saya sampaikan adalah ada titipan bom skala 50 kilogram ya. Itu diletakan di salah satu

gereja di Kota Palu. Dan itu diletakan tanggal 23 dengan skala 24/25 akan meledak. Itu kalau

meledak Bapak-Ibu, itu satu daerah Maesa memang mayoritas Nasrani itu akan hancur dan

mati mereka. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa tidak selamanya orang yang licik

yang hatinya jahat itu bisa mengacaukan segala sesuatu apalagi ini berhubungan dengan

keagamaan. Pada bersamaan kemudian, satpam tersebut melapor bahwa ada titipan dan

ternyata setelah dilakukan pengecekan benar dan sudah diledakan di Kantor Polda Sulawesi

Tengah.

Dan yang selanjutnya masih susahnya mendirikan rumah ibadah secara khusus di

Kabupaten Banggai dan juga Bangkep. Aspirasi selanjutnya mengenai ada koordinasi

instansi atau satuan perangkat kerja daerah dengan anggota DPD sendiri yang sampai saat ini

kami perlu informasikan kepada Ketua dan juga Ibu Wakil Ketua, kami masih melobi-lobi

tentang lahan yang harus ditempatkan sebagai pembangunan kantor DPD. Karena tidak

mungkin saya berjalan sendiri Pak. Teman-teman juga harus menjadi satu kesatuan dari

utusan Sulawesi Tengah. Dan untuk pulau-pulau yang ada di Kabupaten Tojo Una-una

sampai yang sekarang ini berjumlah 31 pulau kecil belum mendapatkan SK baik dari daerah

kabupaten, provinsi dan juga dari pusat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada

Bapak Ketua dan juga Ibu Wakil Ketua bersama kita sekalian kiranya ditahun 2012 ini

daerah yang menjadi tanggungjawab kita menjadi tanggungjawab yang murni, jujur, tulus

sekian





Baik, terima kasih kepada Ibu Silviana yang telah menyampaikan laporan dari

Sulawesi Tengah. Dan seperti yang saya sampaikan bahwasanya kita akan menskors sidang

ini dan kita akan lanjutkan jam 13.30


Sekalian saya akan melanjutkan sidang paripurna dan mendengarkan laporan kegiatan

anggota DPD di daerah pemilihan masing-masing dan ini adalah bagian dari pada tugas

konstitusional kita. Tadi kita sudah menskors sidang paripurna ini dan tentu tanpa perlu kita

sampai kuorum dan kita akan lanjutkan sidang ini. Dan kita harapkan melalui sekretariat

KETOK 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 12.25

SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 14.05


28

jenderal bagian protokol untuk mengundang teman-teman yang ada masih ada diluar.

Sekarang wakil ketua DPD masih ada acara dengan 2 anggota DPD dari NTT. Kemudian

juga ada sebagian teman lagi ada aspirasi dari beberapa masyarakat yang ada di depan, tadi

telah melapor ke saya. Tapi tanpa mengurangi hikmah dari pada sidang paripurna ini kita

akan melanjutkan sidang ini. Untuk itu ijinkan saya mencabut sidang ini

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Tadi kita telah mendengar laporan kegiatan anggota DPD RI yang diawali dari

Lampung kemudian yang terakhir dari Sulawesi Tengah. Tentu kita akan melanjutkan proses

ini, saya melihat sudah berjalan. Untuk itu mari kita undang rekan-rekan dari yang mewakili

dari Provinsi Banten untuk menyampaikan laporan kegiatannya, yang mana kami atas nama

teman-teman semua kemarin bersama juga sebagaian anggota DPD RI telah menghadiri

pelantikan Gubernur Banten Ibu Ratu Atut dan Bapak Rano Karno yang berlangsung sangat

meriah. Tepuk tangan buat Banten. Pak Pardi juga saya lihat kemarin, banyak kemarin itu,

dan mudah-mudahan Banten sebagai penyanggah ibukota, mudah-mudahan dibawah

kepemimpinan duet ini bisa membawa Banten lebih maju lagi kedepan. Untuk itu kita ingin

mendengar bagaimana laporan dari Provinsi Banten, aspirasi apa atau hal-hal apa yang ingin

kita bisa perjuangkan pada tingkat nasional ini melalui alat-alat kelengkapan yang nanti akan

memulai bersidang setelah rapat paripurna ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan

untuk bisa menyampaikannya.

38. PEMBICARA : ANDIKA HAZRUMY (BANTEN)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang.


Om Swastyastu

Yang kami hormati pimpinan DPD RI dan juga yang kami hormati anggota DPD RI.

Yang kami hormati Ibu Sekjen beserta jajaran.

Dan Bapak-Ibu hadirin sekalian.

Langsung saja laporan kegiatan dari para anggota DPD RI dari Provinsi Banten.

Yang pertama yang berkaitan dengan Komite I. Yaitu pengawasan kependudukan

atau e-KTP, khususnya pengawasan di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Serang.

Pelaksanaan e-KTP di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang telah dilaksanakan di 13

kecamatan namun masih banyak menyisakan berbagai macam permasalahan. Diantaranya

keterlambatan pengiriman perangkat pendukung e-KTP dan juga kurangnya sosialisasi e-

KTP di masyarakat. Dan rekomendasinya adalah yang pertama pemerintah pusat dan

pemerintah daerah harus bersinergi secara maksimal terhadap sosialisasi program e-KTP ini.

Dikarenakan ditingkatan lapisan masyarakat bawah khususnya masih belum memahami

tujuan dari e-KTP tersebut. Yang kedua DPD RI juga diharapkan dapat terus mendorong

pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan.

Selanjutnya, alhamdulillah kemarin pada tanggal 11 Januari 2012, Bapak Mendagri

khususnya melantik Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur baru definitif Provinsi Banten

periode 2012-2017, yaitu pasangan Ibu Hj. Atut Chosiyah dengan Bapak H Rano Karno. Dan

alhamdulillah pada kesempatan pelantikan ini juga dihadiri oleh yang terhormat Bapak

KETOK 1X


29

Ketua DPD RI beserta perwakilan anggota DPD RI yang hadir. Dan kami ucapakan

khususnya meawakili anggota DPD RI asal Banten mengucapkan terima kasih atas

kedatangan, kehadiran Bapak-bapak, khususnya Bapak Ketua DPD RI membuat spirit

semangat kami untuk terus bersemangat mengawal pembangunan Banten dan juga khususnya

daerah 5 tahun ke depan.

Selanjutnya Komite II. Yang pertama adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman

masyarakat terhadap Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Dan juga point kedua adalah eksistensi

DPD RI khususnya di daerah masih belum dikenal dan perlu diperkuat wewenangnya.

Selanjutnya dari Komite II khususnya ada pengaturan otoritas pemerintahan desa. Dimana

didalamnya dalam perjalananya belum banyak pemerintahan desa yang mampu menjalankan

Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang penataan infrastruktur lokal. Mulai dibenahi

walaupun banyak diwarnai permasalahn-permasalahan sebagai akibat dari cengkraman rezim

otoriter.

Dan juga ada beberapa point khususnya dari penyerapan khususnya kepada Komite

II. Yang pertama, point pertama perlu adanya penekanan kepada Pemkab Tangerang agar

mendesak para pengusaha yang membuat pabrik khususnya diwilayah tersebut untuk dapat

berkomitmen menampung warga yang direkrut sebagai pekerja. Mengingat 90% industri di

Banten itu berada di wilayah Tangerang atau di Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya yang berkaitan dengan Komite III.

Yang pertama perlunya pengembangan program solutif dalam peningkatan

pengelolaan PAUD, khususnya lebih ringkas dan tepat sasaran selain pemberian bantuan alat

peraga edukatif yang merata.

Yang kedua adalah mengkaji kemungkinan ujian akhir sekolah menjadi satu-satunya

penentu kelulusan bagi siswa.

Yang ketiga perlunya mendorong program pemerintah dalam memberikan pelatihan

bagi para guru dalam menunjang sisi profesionalitas sebagai pendidik.

Yang keempat adalah perlunya penambahan mobil pintar khususnya di wilayah-

wilayah pelosok.

Yang kelima pengawasi pemerintah untuk berlaku adil dalam hal pendidikan

warganya, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang

layak baik di negeri maupun di swasta.

Selanjutnya yang terkait dengan Komite IV. Dimana banyak juga aspirasi yang

masuk khususnya untuk digali di Komite IV.

Yang pertama adalah terkait dengan tengah berlangsungnya pengkajian identifikasi

potensi Banten sebagai salah satu calon pusat pemerintahan baru republik Indonesia. Maka

kiranya pemerintah pusat juga hartus lebih bersungguh-sungguh dalam merealisasikan

rencana tersebut bukan hanya sekedar wacana saja untuk memindahkannya.

Yang kedua mengingat pemberlakuan PBB bagi daerah-daerah akan diberlakukan

pada 2012 termasuk sensus pajak nasional. Maka diharapkan pemerintah pusat untuk secara

intensif lebih dapat memberikan dukungan sosialisasi atas hal tersebut.

Yang ketiga adalah banyaknya sekali infrastruktur di Banten yang perlu mendapatkan

dukungan percepatan pembangunan. Seperti rencana pembanguan jembatan selat sunda,

tindak lanjut pelabuhan internasional Bojonegara, pembangunan Waduk Sindangheula,

pembangunan Waduk Karian, kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, KEK di Cilegon.

Dan juga bandara Banten Selatan di daerah Pandeglang yaitu di daerah Panimbang.

Revitalitas jalur kereta api double track Serpong-Rangkas bitung, serta beberapa ruas jalan

diantara Serang-Panimbang. Dan aspirasi ini sudah kami sampaikan juga kepada pimpinan

dan anggota Komite IV DPD RI pada saat kunjungan dan konsinyering RAPBN 2012 di

Serang pada Juli 2011 yang lalu. Karena itu dukungan anggaran khususnya dalam RAPBN


30

2012 bagi Provinsi Banten sangat penting dalam merealisasikan beberapa programnya

kedepan.

Demikian laporan kegiatan penyerapan aspirasi ini dibuat dan disampaikan sesuai

dengan amanat konstitusi yang diberikan kepada anggota DPD RI untuk menjadi acuan dan

pertimbangan mendasar sebagai pelaksanaan tugas DPD kedepan. Semoga bermanfaat bagi

masyarakat daerah dan pembangunan kapasitas serta pencitraan DPD sebagai lembaga yang

mewakili aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih




Terima kasih Saudara Andika yang telah menyampaikan laporan kegiatan di daerah

dan juga aspirasi yang diperjuangkan yang nanti akan dielaborasi di masing-masing alat

kelengkapan. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Kalimantan Barat untuk

menyampaikan laporannya

40. PEMBICARA : Hj. SRI KADARWATI (KALBAR)

Bismillahirrohmanirrohim.


Selamat siang.

Salam sejahtera.

Om Swastyastu.

Pertama-tama terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan lebih-lebih pada

rekan-rekan anggota yang masih bersedia untuk hadir pada sesi kedua ini setelah kita skors,

karena biasanya memang setelah skors itu tinggal ini. Dan alhamdulillah masih ada satu

orang dari Kalbar yang bisa menyampaikan laporan ini. Secara singkat kami ingin

menyampaikan beberapa pokok-pokok hasil penyerapan aspirasi pada waktu kegiatan di

daerah dari masing-masing komite. Tetapi selengkapnya nanti akan kami sampaikan kepada

pimpinan untuk diteruskan kepada alat kelengkapan yang terkait.

Pertama yang terkait dengan Komite I, masalah e-KTP. Ini jelas bahwa mungkin

hampir seluruh Indonesia yang memperoleh prioritas pertama untuk menyelesaikan e-KTP

tidak mencapai target, dan di Kalimantan Barat secara umum hanya 55%. Kemudian terkait

dengan statement Mendagri bahwa untuk penyelesaian sisa wajib KTP itu yang periode

pertama itu ditargetkan ditambah 4 bulan ditahun 2012. Tetapi ada hal yang merisaukan dari

pemerintah daerah yaitu Mendagri memberikan semacam statement tapi apakah ini sudah

resmi atau belum, bahwa itu perpanjangan itu ditetapkan melalui perda. Ini artinya anggaran

untuk mendukung penyelesaian e-KTP itu harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini yang

memberatkan mungkin, karena seharusnya itu masuk pada anggaran 2011 dari APBN

ditambah APBD harus sudah selesai tanggal 31 Desember 2011.

Kemudian yang kedua, ini ada masukan dari suara perempuan, karena tidak beberapa

lama lagi Kalbar juga akan melaksanakan pilkada gubernur. Maka aspirasinya adalah bahwa

syarat untuk menjadi kepala dearah semestinya harus lebih diperketat dari aspek moral

maupun dari aspek persyaratan lain. Sehingga betul-betul mampu melahirkan seorang

pemimpin yang benar-benar memiliki integritas dan kapabilitas tinggi. Serta mampu

mewujudkan prilaku yang adil tidak berpihak kepada golongan etnis maupun agama. Jadi

mereka bukan hanya menginginkan adanya kepala daerah, tapi lebih cenderung untuk

merindukan seorang pemimpin.


31

Yang ketiga dari Komite I, yaitu tentang moratorium pemekaran daerah yang sampai

saat ini tidak jelas kapan batas waktunya. Mengingat bahwa dari aspek peraturan perundang-

undangan tidak ada yang dicabut. Jadi tidak ada peraturan perundang-undangan yang

dibatalkan dalam hal ini. Sedangkan untuk daerah yang berbatasan dengan negara lain,

pembentukan daerah otonomi baru itu sangat diperlukan agar dapat lebih mengefektifkan

pengelolaan wilayah negara dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat di wilayah perbatasan negara.

Bidang Komite II. Saya kira hampir sama dengan sebahagian provinsi atau hampir

seluruh provinsi masalah yang dihadapi, yaitu terbatasnya infrastruktur dasar, termasuk

diantaranya jalan, jalan negara itu yang menuju wilayah perbatasan sudah hancur kembali.

Kemudian air bersih dan listrik, bahkan ada desa yang sudah 14 tahun itu mengusulkan untuk

dapat dialiri listrik, padahal jarak dengan jaringan yang terakhir itu hanya 7 km, di wilayah

Ketapang, satu desa, padahal itu sangat diperlukan untuk pemberdayakan ekonomi.

Masalahnya itu memang harus sharing antara PLN dengan pemerintah daerah. PLN sudah

bersedia tapi pemerintah daerah harus menganggarkan untuk tiang-tiang. Kami sedang

memediasi juga ke PLN wilayah.

Kemudian yang lain dari Komite II masalah pertanian dan perkebunan. Ini terkait

dengan aspek tata ruang yang perlu diatur secara efektif, menyeimbangkan antara keperluan

untuk perkebunan skala besar dan mempertahankan wilayah pertahanan secara proporsional.

Kemudian juga perlu dilakukan kiranya investigasi bagi perusahaan perkebunan yang

telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Dimana bila ada proses selanjutnya

perlu dilakukan apakah sanksi pencabutan ijin usaha ataukah melakukan perubahan dan

pembatasan terhadap ijin usaha perkebunan dimaksud.

Yang terkait dengan Komite III. Untuk para pengawas sekolah kiranya perlu

diberikan pelatihan atau kursus-kursus yang semacam itu untuk menggunakan alat-alat

teknologi yang berbasis komputer, karena pada umumnya para pengawas ini gaptek (gagap

teknologi). Kemudian para guru dan juga para petugas medis, paramedis, di daerah-daerah

terpencil sepanjang tahun 2011 itu belum pernah menerima tunjangan daerah terpencil. Jadi

ini terlambat sekali. Sebagai contoh misalnya di Kapuas Hulu di Nanga Bungan Tanjung

Lokang Uncak Kapuas, kemudian di Kayong, itu mereka tidak menerima tunjangan daerah

terpencil. Sebagai contoh di Tanjung Lokang, itu jarak dari ibukota kabupaten harus

menggunakan speed yang menghabiskan 2 drum minyak untuk speed-nya, kemudian speed-

nya berganti-ganti. Padahal di Tanjung Lokang ini merupakan sebuah, sebetulnya merupakan

sebuah destinasi wisata ekosistem yang sangat cantik sekali. Tetapi guru yang bertugas

disanapun tidak memperoleh tunjangan daerah terpencil.

Kemudian untuk Komite IV. Ada keinginan dari masyarakat bahwa pada proses

musrenbang, munas mungkin ditingkat nasional, DPD dapat terlibat aktif dalam perencanaan

dan mendorong agar APBN itu dapat membiayai pembangunan ditingkat desa, terutama dapil

anggota DPD agar dapat memfasilitasi permohonan bantuan dalam bentuk proposal fisik.

Biasanya itu usulan-usulan dari desa ini kalau sampai ke tingkat nasional ini sering hilang.

Ini indikasi yang sering disampaikan oleh masyarakat.

Kemudian yang kedua terkait dengan surat edaran Menteri Keuangan Tahun 2011,

yang menetapkan persyaratan untuk memperoleh dana perimbangan dari dana tugas

pembantuan dan dana dekonsentrasi itu menempatkan Kabupaten Kayong Utara untuk tidak

memperoleh prioritas bantuan. Padahal dari kemampuan fiskal daerah itu meningkat, IPM

juga meningkat walaupun kecil, kemudian diposisikan itu tidak, sama sekali tidak

diprioritaskan. Sedangkan daerah Kabupaten Kayong itu adalah daerah otonom baru yang

relatif masih sangat muda, masih berusia 5 tahun. Artinya untuk beberapa aspek infrastruktur

juga masih diperlukan dukungan dan pembinaan dari anggaran dari pusat.


32

Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan secara singkat pokok-pokok aspirasi

dari masyarakat hasil kegiatan kita di daerah. Selebihnya kami serahkan kepada Bapak

pimpinan untuk diteruskan kepada alat kelengkapan masing-masing. Terima kasih



Terima kasih kepada Ibu Sri Kadarwati.

42. PEMBICARA : ISHAK MANDACAN, SH. (PAPUA BARAT)

Interupsi Ketua, Papua Barat, B-121, Ishak Mandacan. Ini usul Pak Ketua, ada hal

yang sangat penting untuk pada sidang paripurna ini untuk tidak mengambil keputusan untuk

disetujui semua anggota, karena saya melihat ini meja-meja, kursi-kursi ini semakin kosong.

Dan kita berikan kesempatan untuk Ketua PURT menyampaikan sesuatu yang berhubungan

dengan kepentingan anggota sebelum melanjutkan sidang untuk laporan provinsi. Sekian,

terima kasih.


Baik, kita sudah atur ini agendanya

44. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR)

Ini agenda daerah, saya sepakat bahwa PURT menyampaikan hal yang penting,

tetapi, paling di belakang Ketua, jangan sekarang, paling belakang, setelah provinsi semua.


Sudah, jadi kita mohon, jadi begini saudara-saudara sekalian, yang penting itu harus

disimpan di belakang, jadi tidak didepan. Jadi kita harapkan nanti semuanya harus hadir

malam. Kalau yang tidak hadir tidak ikut bagian. Jadi mohon Badan Kehormatan untuk

mencatat ini, siapa yang tidak hadir ya tidak ikutlah PURT. Mudah-mudahan ini bisa kita

segerakan. Kita harapkan nanti yang disampaikan itu, makanya kita harus hadir semua,

barangkali yang sudah menjadi isu nasional tidak perlu diulang lagi, tinggal hal-hal yang

strategis saja yang di daerahnya barangkali yang harus disampaikan. Itulah gunanya kita

hadir semuanya disini. Jadi boleh kita mengurus daerah kita tapi dalam wawasan nasional,

sehingga kita tahu nanti agenda-agenda mana yang bisa kita bawa secara bersama melalui

alat kelengkapan. Itu strategi kenapa acara ini selalu diadakan. Selanjutnya kami persilakan

dari NTT (Nanti Tuhan Tolong), silakan.

46. PEMBICARA : CAROLINA NUBATONIS KONDO (NTT)


Salam sejahtera.

Om Swastyastu.

Laporan anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 17 Desember 2011

sampai dengan 10 Januari 2012.

Yang terhormat Bapak pimpinan DPD RI dan wakil pimpinan.


33

Yang terhormat pimpinan alat kelengkapan DPD RI dan pimpinan Kelompok DPD

RI di MPR.

Yang terhormat Bapak-Ibu anggota DPD RI.

Yang terhormat Ibu Sekjen dan jajarannya, singkatnya hadirin yang berbahagia.

Pimpinan dan anggota DPD RI yang saya hormati. Pertama-tama patutlah kita

panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkenannya kita bersama dapat

menghadiri sidang paripurna ke-8 masa sidang III tahun sidang 2011-2012 ini. Di tempat ini

pula teristimewa kami juga menyampaikan selamat memasuki tahun baru 2012, semoga

Tuhan selalu menyertai kita dalam tugas dan pekerjaan kita.

Bapak pimpinan, anggota DPD RI, hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah kami, maka patutlah kami menyampaikan

hal-hal sebagai berikut. Sembah sujud saya yang pertama tadi buat kita semua, semoga

mendengarkan berita tentang NTT yang mempunyai niat tiada tara.

1. Permasalah kami yaitu e-KTP, yang tentunya sama dengan saudara-saudara kita dari

daerah yang lain.

2. Infrastruktur di segala bidang. Jadi saya singkat saja, mengenai jalan, jembatan,

tanggul, pengairan, air bersih, listrik, telekomunikasi, kesehatan, dimana kita tahu

bersama seperti yang diutarakan oleh saudara-saudara kita yang lain, yang tidak

memadai pelayanannya sampai persediaan obat. Pendidikan, yaitu tenaga guru yang

tidak cukup dan tidak memadai, tata ruang, pertambangan dan lain-lain.

3. Gaung pemilu. Jadi gaung pemilukada gubernur NTT sudah mulai tersiar di mana-

mana, apalagi gubernur NTT saat ini sudah mengumumkan pada hari Natal tanggal

25 Desember 2011 dan hari-hari sebelumnya di acara keagamaan bahwa fren jilid II

yaitu pasangan gubernur yang sekarang masih tetap berlanjut. Jadi lanjutkan dan siap

bertarung di 2013. Masyarakat mempertanyakan etiskah pernyataan politik seperti itu

diumumkan pada hari raya keagamaan. Perilaku kepala daerah yang demikian

sepertinya harus diatur dalam undang-undang pemerintah daerah, sehingga kepala

daerah tidak arogan menggunakan setiap momen untuk aktifitas politiknya.

4. Tentang janji-janji politik waktu kampanye pemilukada yang tidak pernah ditepati.

Saya kira sama semua, jadi akhirnya setelah terpilih lupa isinya. Jadi kacang lupa

kulit.

5. Mutasi kepegawaian juga pada saat pemilukada. Dimana mendapatkan jabatan

strategis untuk memenangkan pemilukada yaitu sebagai tim sukses. Itu juga tolong

DPD memberikan penekanan apa sebenarnya aturan-aturan yang harus diatur di

dalamnya. Pertanyaannya adalah apakah hal-hal seperti ini yang sudah terjadi di

daerah yang tidak ada keseimbangan, apakah pemerintah pusat cuma menonton saja

tapi tidak pernah melihat, jadi buta. Menonton tapi matanya tidak melihat. Itu

pertanyaan orang NTT. Jadi bukan nanti Tuhan tolong, tapi memang betul-betul dia

minta untuk di tolong.

Demikianlah laporan kami, karena laporan kami di sini berjumlah 1001 macam, 1001

butir. Ini baru tahap awal, masih ada 1001 yang lainnya. Tolong ditindaklanjuti dari

sekretariat atau kita semua sesuai dengan fungsi tugas kita. Demikianlah laporan kami

selama melaksanakan tugas di NTT. Terima kasih.



Syalom.


34


Terima kasih kepada Ibu Carolina yang telah menyampaikan niat tiada taranya untuk

memperjuangkan provinsi NTT supaya lebih maju lagi ke depan. Terima kasih.

Baik, selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan.

48. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)



Yang terhormat pimpinan DPD RI dan rekan-rekan anggota DPD.

Singkat saja, kami laporkan bahwa kegiatan di daerah 4 anggota DPD Kalsel,

mengingat adanya peristiwa di Mesuji dan di Sape Bima NTB. Maka kami berempat bersama

mengadakan pertemuan dengan gubernur, Kapolda Kalsel dan Komandan Korem Kalimantan

Selatan untuk mencegah jangan sampai terjadi di Kalimantan Selatan. Karena masalah tanah

lahan di Kalimantan Selatan ini sangat potensial akan terjadinya konflik atau sengketa

masalah tanah atau lahan. Karena di Kalimantan Selatan sekarang ini sedang besar-besaran

membuka usaha pertambangan batubara, usaha kelapa sawit, usaha karet yang hak guna

usahanya banyak tumpang tindih dengan kehutanan. Bahkan di kawasan hutan sekarang ada

kantor koramil, kantor polsek, puskesmas, sekolahan. Jadi ini akan menimbulkan rawan,

apalagi masyarakat banyak yang sudah berpuluh-puluh tahun tetapi kemudian lahannya

masuk di dalam HGO kelapa sawit.

Kedua, juga potensial konflik antar perbatasan, antar kabupaten dan antar desa karena

adanya pemekaran-pemekaran kabupaten.

Ketiga, pertemuan kami dengan kepala dinas pendidikan Kalimantan Selatan.

Menemukan bahwa dana sertifikasi guru tahun 2010 hanya 11 bulan yang dibayarkan dan

2011 hanya dibayarkan 10 bulan. Kemudian ujian nasional ada usul supaya dilaksanakan

pada bulan Mei, karena pada umumnya di Kalimantan Selatan bulan April belum seluruhnya

selesai pemberian materi pelajaran. Sehingga diusulkan untuk dilaksanakan bulan Mei

supaya semua materi pelajaran selesai pada bulan April itu tidak menimbulkan murid-murid

ada materi yang belum diajarkan. Sedangkan soal ujian nasional semua kepala diknas se-

kabupaten dan kota Kalimantan Selatan mendukung adanya ujian nasional. Hanya memang

perilaku guru-guru supaya di awasi dan diperbaiki. Jadi bukan sistem ujian nasionalnya,

bukan maksud tujuan ujian nasionalnya yang salah, tapi perilaku guru-gurunya yang salah

yang harus diperbaiki.

Kemudian mengenai keagamaan. Di Kalimantan Selatan diusahakan supaya tidak ada

konflik karena masalah agama seperti yang terjadi di Madura. Laporan terakhir bahwa DAK

pendidikan misalnya renovasi sekolah-sekolah dikembalikan lagi pimpronya kepada kelapa-

kepala sekolahan. Ini supaya diperhatikan, jangan sampai kepala-kepala sekolah ini

berurusan dengan KPK. Tapi memang kemungkinan kebijakan pemerintah diserahkan lagi

kepada kepala-kepala sekolah karena pengalaman beberapa tahun dana untuk pendidikan ini

tidak terserap, ada sisa anggaran. Kalau diserahkan kepada PU, pimpronya, seperti kita

ketahui bahwa kementerian pertanian membangun waduk, bendungan, irigasi, itu yang

melaksanakan PU, jalan yang melaksanakan PU, proyek transmigrasi yang melaksanakan

PU. Kemungkinan PU terlalu banyak volume pekerjaannya sehingga DAK dinas pendidikan

kembali lagi kepada kepala-kepala sekolah.

Kemudian dari komandan korem ada informasi bahwa akan dilaksanakan program

bedah sekolah. Jadi program TNI masuk desa, operasi bakti manunggal TNI sekarang

memperbaiki sekolah-sekolah. Bahkan saya mendapat informasi sudah ada MoU antara

panglima TNIdengan Menteri Pendidikan Nasional. Ini sebagai informasi saja, karena kalau


35

disatukan dengan program tentara masuk desa saya yakin akan lebih baik dan nanti akan over

prestasi. Kami mendukung supaya perbaikan pembangunan ratusan ribu sekolah-sekolah

khususnya SD, SMP di desa-desa dan di kecamatan melibatkan operasi bakti manunggal

TNI.

Demikianlah laporan kami, lengkapnya akan kami sampaikan. Berhubung tanda

tanganya cuma saya sendiri. Terima kasih.



Baik, terima kasih kepada Pak Sofwat Hadi yang telah menyampaikan laporan

kegiatan di daerahnya. Selanjutnya kami persilakan anggota DPD yang mewakili Provinsi

Kalteng.

50. PEMBICARA : Dr. Pdt. RUGAS BINTI, BD., M.Div., D.Min. (KALTENG)


Salam sejahtera.

Om Swastyastu.

Saya tidak membacakan semua, hanya ada dua hal penting merupakan jeritan

masyarakat dan daerah kami yang kiranya nanti dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan

bersama-sama dengan pihak-pihak terkait di sini agar ada jalan keluarnya.

Yang pertama menyangkut pemilukada di Kota Waringin Barat, sudah berlangsung 2

tahun, hasilnya baru disahkan pada bulan desember tahun yang lalu 2011 dengan

mengabaikan keadilan yang dirasakan masyarakat, karena KPUD, DPRD-nya mengesahkan

pasangan yang lainnya, yang disahkan ini adalah pasangan yang kalah. Oleh MK diputuskan

jadi pemenang dan dilantik. Akibatnya ada gejolak yang kami khawatirkan kalau tidak

ditangani cepat. Ini seperti api dalam sekam atau bom waktu yang bisa meledak setiap saat.

Sebelum pelantikan sudah ada pembakaran Tugu Adipura. Kemudian pada waktu pelantikan

ada pembakaran rumah jabatan bupati. Beberapa hari kemudian ada koran menerbitkan foto

dua warga yang hilang kepalanya dipenggal oleh pihak lain. Dicurigai ini ada kaitannya

dengan pelantikan yang dipaksakan ini. Dicurigai ini ya karena belum dibuktikan. Tetapi

yang meninggal menurut desas-desus di masyarakat lebih dari dua orang. Dari pihak sebelah

melakukan pembalasan. Ini sudah menjadi konflik horizontal antara pendukung dengan

pendukung. Nah ini yang sekali lagi kalau tidak ditangani dengan bijaksana bisa menjadi

konflik yang berkepanjangan.

Lalu beberapa hari kemudian setelah pelantikan DPRD Kota Waringin Barat menolak

pelantikan yang dilakukan oleh Mendagri atas nama pemerintah. Ini bisa kita bayangkan

bagaimana pemerintah bisa beroperasi dengan normal kalau pemerintah tidak bisa

bekerjasama dengan DPRD setempat. Jadi ini mohon perhatiannya nanti kepada pimpinan

DPD kita. Kami dari Kalimantan Tengah dan siapa saja yang terkait nanti dengan komite

berapa, bisa kita menemui pemerintah, meminta perhatian agar ini tidak berkepanjangan.

Yang kedua, menyangkut jeritan daripada petani rotan. Saya tidak berkepanjangan,

saya ingin bacakan saja penolakan petani rotan Kalimantan Tengah, seperti tadi saya dengar

dari Sulawesi Selatan kalau tidak salah, masalah juga rotan. Ini saya baca lengkap, suratnya

begini:


36

Kepada

Bapak Gita Irawan Wirjawan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Menanggapi peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor sekian

tentang ketentuan ekspor rotan dan produk rotan, pengangkutan rotan antar pulau, barang

yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang. Dengan ini kami

selaku petani rotan Kalimantan Tengah dengan tegas menolak peraturan tersebut. Sebab :

1. Larangan ekspor rotan berdampak sangat negatif pada tatanan kehidupan kami,

karena rotan yang selama ini tempat kami bergantung dalam menghidupi keluarga

tidak bernilai lagi.

2. Kami petani rotan bukan mencari kekayaan dari rotan tetapi semata-mata untuk

memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari.

3. Walapun kondisi geografis kami, daerah kami sepanjang aliran sungai Barito

termasuk daerah yang subur, tetapi untuk menanam tumbuhan lain seperti jagung,

padi, kakao, lada dan lain-lain mengalami kendala karena daerah rawan banjir. Kalau

kemarau kekeringan, kalau musim hujan kebanjiran. Tanaman yang hanya bisa

tumbuh disana dengan kondisi seperti ini adalah karet dan rotan. Jadi tidak ada

pilihan lain mereka ini.

4. Larangan ekspor rotan akan menyengsarakan berjuta rakyat Kalimantan selaku

petani. Sementara way out atau jalan keluarnya berharap larangan tersebut tidak

pernah ada.

5. Daya serap industri meubel dan kerajinan dalam negeri tidak mampu atau belum siap

untuk menampung seluruh produksi rotan Kalimantan. Kabarnya Cirebon yang

mengolah hasil rotan ini memilih produk rotan kelas 2, tidak yang kelas 1 padahal di

Kalimantan banyak rotan kelas satunya.

6. Dengan larangan ekspor maka denyut nadi ekonomi kami akan berhenti, sebab secara

turun menurun sejak 200 tahun yang lalu kami gantungkan kebutuhan hidup pada

rotan. Jadi sudah 200 tahun mereka hidup. Dan ini akan berdampak pada tingginya

angka pengangguran, rawan terjadinya kejahatan sebab kebutuhan perut kami tidak

bisa menunggu evaluasi secara periodik.

7. Masalah perut adalah masalah yang wajib dipenuhi. Ketika perut sedang lapar,

apapun bisa terjadi dan ini akan menciptakan situasi yang tidak kondusif.

8. Larangan ekspor adalah pembunuhan secara perlahan bagi kami petani rotan

Kalimantan. Sementara bagi pengusaha meubel rotan di Cirebon atau daerah lain itu

adalah berkah.

9. Sikap tidak adil sudah ditunjukkan kepada kami petani rotan Kalimantan dengan

larangan ekspor dan hanya memperhatikan kepentingan kelompok tertentu saja tanpa

memperhatikan dampak negatif yang akan dialami oleh petani.

10. Petani rotan tidak pernah merusak hutan, sebab hutan mutlak dibutuhkan untuk

tambatan rotan, baik untuk masa penanaman, pemeliharan dan masa panen.

Kelestarian hutan masih tetap utuh. Karena itu suatu kesalahan besar Menteri

Kehutanan menyatakan yang dimuat dalam Kompas tanggal 29 Oktober 2011

halaman 18, yang mengatakan kespor rotan telah merusak kelestarian hutan. Ini sama

sekali tidak benar, karena 200 tahun turun temurun hutan terjaga.

11. Rotan adalah tamanan budi daya secara turun temurun sejak 200 tahun yang lalu dan

ramah lingkungan. Tidak seperti kelapa sawit dan tambang batubara yang jelas-jelas

membuat hutan menjadi gundul.


37

12. Peredaran uang di setiap bulannya dari harga rotan mentah khusus untuk Kabupaten

Barito Selatan kurang lebih 10 miliar sejak ekspor diperbolehkan. Ini angka yang

cukup besar bagi kami para petani, tetapi dengan larangan ekspor maka uang yang

beredar drastis akan menurun dan mungkin tidak beredar lagi.

Atas dasar latar belakang seperti tersebut yang dikemukakan tadi, kami mendesak

pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35, 36, 37 tahun 2011 dan

menerbitkan tata niaga rotan yang memperhatikan kepentingan industri hulu sampai hilir

produk rotan. Serta memperhatikan kesejahteraan petani atau pemungut, pengumpul, pekerja,

pengrajin serta pengusaha rotan. Dengan memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri dan

produk rotan selebihnya maupun yang tidak dipakai di dalam negeri bisa dioptimalkan

melalui ekspor. Kami memohon dengan sangat dan hormat agar Menteri Perdagangan,

Menteri Perindustrian dan Menteri Kehutanan agar bisa datang ke Kalimantan Tengah untuk

melihat dan bertemu serta mendengar aspirasi kami selaku petani rotan. Demikian penolakan

yang kami buat dengan keadaan yang sesungguhnya. Atas berkenannya kami ucapkan terima

kasih.

Petani Rotan Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Selatan

Tanda tangan terlampir banyak. Tembusan disampaikan kepada Menko

Perekonomian RI di Jakarta, Menteri Perindustrian di Jakarta, Menteri Kehutanan di Jakarta,

Gubernur Kalimantan Tengah, Palangkaraya dan seterusnya, sampai 11 pihak penerima

tembusan.

Demikian pimpinan dan hadirin yang terhormat saya sampaikan ini. Kiranya ini

sekali lagi mendapat perhatian dari kita semua khususnya pimpinan bersama-sama dengan

kami dari Kalimantan Tengah. Dan nanti pihak-pihak yang terkait di komite supaya kita bisa

menjembatani keadaan seperti ini agar hal ini tidak berlanjut dan menjadikan sengsara bagi

rakyat disana dan bagi kita semua.


Salam sejahtera,



Baik, terima kasih kepada Bapak Rugas. Selanjutnya kami persilakan Maluku Utara.

52. PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA)


Selamat sore.

Salam sejahtera.

Om Swastyastu.

Bapak Ketua DPD RI yang saya hormati.

Ibu wakil ketua DPD RI yang saya hormati.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota DPD RI yang sama berbahagia.

Ibu Sekjen dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan selamat

tahun baru 2012, semoga tahun yang baru mengantar kita untuk mempercepat produktifitas

kita untuk kepentingan daerah. Saya tidak membacakan seluruhnya tetapi ada beberapa hal

yang ingin saya ingin sampaikan pada forum paripurna yang terhormat ini dengan harapan


38

bisa mendapat perhatian kita bersama, karena yang kami pahami berempat dari Provinsi

Maluku Utara, forum inilah yang diharapkan bisa membawa kepentingan daerah.

Yang pertama, data terakhir BPS 2011 menyebutkan bahwa beberapa provinsi yang

mengalami inflasi tertinggi termasuk diantaranya adalah Provinsi Maluku Utara. Ini

disebabkan oleh infrastruktur ekonomi yang masih sangat jauh tertinggal dibandingkan

dengan beberapa daerah di Indonesia. Karena itu harapan daerah Maluku Utara dalam

paripurna ini bisa mendorong percepatan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara agar

memperkecil inflasi tahun-tahun mendatang.

Kemudian yang kedua adalah masalah instruksi Presiden pada Agustus 2010 lalu

menetapkan bahwa Morotai adalah termasuk salah satu program sail Indonesia setelah sail

Indonesia di Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara. Akan tetapi sampai saat ini

pemerintah daerah masih gamang melaksanakan tahapan-tahapan persiapan sementara sail

Morotai itu direncanakan pada bulan Agustus. Dan karena kesiapannya sangat masih

dianggap belum cukup untuk menyebut kegiatan nasional itu maka ditunda sampai dengan

bulan September. Kegamangan pemerintah daerah ini disebabkan oleh keppres tentang sail

Morotai itu sampai saat ini belum keluar dari Presiden RI. Karena itu kami berharap komite

terkait dalam rapat-rapat kerja dengan kementerian terkait untuk menyampaiakan aspirasi

dari Provinsi Maluku Utara.

Kemudian yang berikut adalah erupsi gunung Gamalama yang sempat menelan

korban 3 orang. Kami berharap komite yang terkait mendorong kementerian terkait untuk

membenahi wilayah-wilayah yang kena erupsi gunung Gamalama yang kemudian merusak

sekian banyak rumah penduduk dan lahan pertanian warga kota Ternate. Itulah beberapa hal

yang bagi kami sangat penting kami sampaikan dalam forum paripurna yang sangat

terhormat ini, disamping sekian banyak hal-hal yang terkait erat dengan komite masing-

masing, baik Komite I, II, III dan IV. Terima kasih.


Selamat sore.

Salam sejahtera.



Terima kasih kepada Provinsi Maluku Utara, telah disampaikan tadi oleh Pak

Lahabato. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili provinsi Kalimantan Timur.

54. PEMBICARA : KH. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pdi. (KALTIM)


Yang terhormat pimpinan dan wakil pimpinan DPD RI.

Para anggota DPD RI yang saya hormati dan juga Sekjen dan stafnya.

Pada saat kesempatan hari ini kami dari anggota DPD RI dari wilayah Kalimantan

Timur akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mungkin dari Komite I yang

berhubungan dengan masalah perbatasan. Yang ini merupakan daerah yang berulang-ulang

kami ungkap, karena di Kalimantan Timur ada 3 kabupaten/kota, diantaranya Kutai Barat,

Malinau dan Nunukan. Yang menjadi masalah di perbatasan yang pertama masalah

kesejahteraan dari masyarakat setempat. Dimana masyarakat setempat itu banyak tergantung

perekonomiannya dengan negara-negara tetangga. Mereka pagi keluar dan sore hari kembali

ke negara Indonesia. Yang kedua, wilayah mereka cukup jauh dan sulit untuk dijangkau,

sehingga perlu barangkali pembuatan jalan atau mungkin transportasi ke arah tersebut.


39

Nah kemudian masalah yang kedua, yaitu masalah pembentukan provinsi Kaltara.

Dimana sampai saat ini cukup lama terbengkalai dikarenakan moratorium dari Presiden yang

sampai saat ini belum dicabut. Oleh karena itu kami mengharapkan segera untuk pencabutan

moratorium dari Presiden untuk pemekaran.

Kemudian yang berhubungan dengan Komite II. Itu berhubungan dengan masalah

aktifitas pertambangan, sama mungkin dengan Kalimantan Selatan dan daerah-daerah yang

lain. Dimana tidak singkronnya antara dinas pertambangan atau kementerian pertambangan

dengan badan lingkungan hidup. Sehingga ya barusan kemarin di Kalimantan Timur di

Samarinda terjadi meninggalnya 3 orang yang masuk ke kolam-kolam bekas pertambangan

batu bara. Dan sampai saat ini masih belum ada jalan keluar untuk itu. Oleh karena itu kami

mengharapkan adanya sinkronisasi antara dinas pertambangan dengan badan lingkungan

hidup. Kemudian masalah lahan sama mungkin dengan di Lampung dan NTB. Adapun

masalah pendidikan, ini di perbatasan terutama sekali di daerah-daerah perbatasan memang

sebagian daripada guru-guru yang ada di perbatasan itu mendapat tunjangan perbatasan.

Hanya tidak merata ya, karena ada SD dan SMP saja yang dapat sementara SMA tidak

mendapatkannya, begitu. Oleh karena itu ini perlu barangkali kita menyampaikan kepada

menteri yang terkait untuk meninjau kembali guru-guru yang layak untuk menerima

tunjangan tersebut. Sehingga ketika membagi tunjangan sesuai dengan jumlah yang ada di

tempat tersebut.

Kemudian di Kalimantan Timur terjadi bahwa kalender pendidikan itu berbeda-beda

sehingga menjadi masalah buat kami. Ada yang libur, bahkan ada yang belum libur, baru

tanggal 16 nanti baru libur di salah satu kabupaten, sehingga terjadi barangkali masalah

karena liburnya berbeda gitu, karena kalender. Oleh karena itu kami mengharapkan juga ini

diangkat untuk dijadikan kebijakan dari menteri agar libur itu sama, sehingga tidak menjadi

masalah bagi peserta didik dan guru-guru juga. Kemudian ketika ada bantuan-bantuan itu

sering terutama sekali masalah teknologi itu tidak diimbangi dengan pelatihan para penerima

bantuan sehingga bantuan itu tertahan tidak bisa digunakan. Kemudian berikutnya guru-guru

di perbatasan dalam rangka peningkatan kemampuan guru-guru tersebut ini masih belum

mendapatkan bimbingan secara baik. Sehingga kami juga menginginkan untuk guru-guru di

perbatasan itu mendapat porsi pembinaan yang lebih dibanding dengan yang sudah ada di

kota. Adapun masalah kesehatan, terutama sekali perbatasan, mungkin sama dengan daerah

perbatasan yang lain. Dimana penduduk-penduduk yang ada di Indonesia, yang ada di

perbatasan mereka-mereka ya berobat ke negara tetangga, karena mungkin kurang dokternya,

fasilitasnya, sehingga mereka ketika melakukan perobatan atau berobat selalu berobat di

sebelah atau di negara tetangga.

Kemudian yang berikutnya masalah porsi bagi hasil minyak dan gas bumi yang

sekarang sedang di JR-kan oleh wilayah Kalimantan Timur dan daerah-daerah yang lain.

Dimana Kalimantan Timur mendapat bagian yang sangat sedikit sekali. Kalau kita melihat

dari sistim bagi hasil yang ada untuk minyak bumi 84,5% pemerintah pusat memperolehnya,

sementara di daerah hanya 15,5%. Begitu juga gas bumi itu kalau di pusat itu mendapat

69,5% sementara di daerah hanya 30,5%. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan

sementara dan yang lain mungkin akan di sampaikan dalam bentuk tulisan. Dan moga-moga

apa yang telah di sampaikan tadi bisa dibawa di alat-alat kelengkapan dan menjadi bahasan

untuk ke menteri-menteri yang terkait. Saya kira demikian. Terima kasih.



40


Terima kasih kepada Bapak Muslihuddin yang telah menyampaikan aspirasi dan

beberapa catatan dari Provinsi Kalimantan Timur. Yang selanjutnya kami persilakan dari

Provinsi Gorontalo, dan siap-siap Sultra.

56. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. ST., M.Si. (GORONTALO)


Semoga kesejahteraan untuk bangsa ini dan bagi kita semua.

Om Swastyastu.

Innal hamdalillah washolatu wassalamu ala asrofil anbiya 'iwal mursalin, wa ala

alihi washohbihi ajma'in, amma ba'du.

Pimpinan DPD RI yang kami hormati.

Seluruh anggota DPD RI yang hadir yang kami hormati.

Ibu Sekjen dan juga jajarannya.

Rekan-rekan wartawan yang hadir.

Dari Gorontalo kami membawa salam cinta dan salam kebanggaan rakyat Gorontalo

bagi kita semua yang ada di DPD RI. Sekaligus menyampaikan keprihatinan dari rakyat

disana atas kondisi bangsa ini yang semakin banyak di lilit persoalan. Sebelumnya kami

ingin menyampaikan aspirasi dari wilayah sini agar nanti mungkin abis ini ada perkenalan

anggota baru dari DKI yang belum dikenal oleh teman-teman ini Pak, karena mereka mau

nanya nomer hp-nya ya, Ibu selamat datang.

Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati.

Kami datang berdiri lagi disini menyoalkan usul dan tuntutan Gorontalo yang

mungkin dapat di akomodir oleh DPD RI secara konkrit, Pak Ketua. Pertama-tama Gorontalo

menyampaikan rasa terima kasih dan rasa bangga kepada DPD RI, kepada PGRI dan juga

pemerintah yang kini sedang membahas tentang resentralisai pendidikan. Karena akibat

otonomi daerah nasib guru-guru itu menjadi mainan politik dari bupati, walikota dan

gubernur. Dan karenanya mereka terjebak oleh tugas-tugas birokrasi daripada tugas-tugas

sebagai pengajar, sebagai pendidik, dan karenanya mereka tidak konsentrasi belajar dan

seterusnya sampai mengakibatkan nilai ujian nasional bagi anak-anak murid itu anjlok.

Dari tahun 2009 kami tahu persis sejak dilantik sampai hari ini di setiap paripurna

pasca reses seperti ini kami dari Gorontalo juga Jawa Tengah, Profesor Sulistiyo dan juga

dari beberapa provinsi lain meminta hal ini, resentralisasi pendidikan. Itu satu hal. Dan

meminta hal yang kedua adalah otonomisasi hal lain yang selain pendidikan, selain hukum,

agama, moneter, TNI/ Polri, pertanahan dan lain-lain. Selebihnya itu mestinya di otonomikan

bukan di sentralisasi seperti sekarang ini yang kata orang itu otonomi setengah hati. Hari ini

kami menyampaikan harapan besar dari Gorontalo agar sentralisasi pendidikan dapat

terwujud pada tahun ini juga, serta otonomisasi bidang yang lainnya terjadi paling lambat

2014 ketika pengabdian kita DPD RI pada peroide ini berakhir.

Hal yang kedua saudara-saudara sekalian. Dalam reses barusan konstituen kami

konstituen DPD RI yang ada di Gorontalo membahas tentang rekening gendut dari para

pejabat politik, pejabat di lembaga-lembaga negara dan rekening gendut PNS. Satu usulan

dari rakyat di Gorontalo konstituen DPD RI disana adalah, bisa dibilang ini sebenarnya

bukan aspirasi tapi tuntutan, kira-kira bunyinya begini saudara-saudara, mengapa DPD RI

tidak memulai dari dirinya sendiri untuk mengumumkan rekening atau kekayaan seluruh

anggota dan PNS yang ada di DPD RI. Bukankah dengan begitu maka DPD RI bisa disebut

oleh orang lain sebagai lembaga yang relatif lebih berhasrat untuk bebas dari permainan uang

rakyat. Kami sudah pernah menjawab ini bahwa kita sudah mengumumkan, anggota sudah


41

mengumumkan pada masa awal periode kita di sini mulai. Tapi mereka ingin semuanya di

update tiap tahun, tuntutannya itu ternyata lebih besar, tuntutannya itu lebih, mereka bilang

kalau perlu harus di audit tiap tahun Pak kalau perlu. Kita hanya menyuarakan dan ini adalah

konsen kita. Tapi yang bisa kita baca dari sini adalah betapa besar harapan rakyat terhadap

DPD RI. Betapa diantara lembaga negara hanya DPD RI yang mereka harapkan untuk bisa

begitu. Ketika lembaga-lembaga negara hampir semuanya sudah tidak bisa dipercaya lagi

karena pemberitaan media. Mereka berharap DPD RI bisa menjadi contoh, bisa menjadi

teladan bagi bangsa ini. Mereka hanya menginginkan di Indonesia ada lembaga negara yang

fit and proper untuk diteladani dan lembaga itu adalah DPD RI. Ini yang mesti kita beri

respon positif Pimpinan.

Hal ketiga yang perlu disampaikan disini adalah rasa bangga sekaligus rasa iri orang

Gorontalo terhadap saudara-saudara kita sebangsa yang telah menciptakan mobil rakitan

Esemka, bahkan ada STM atau SMK di Jawa Barat yang mampu merakit pesawat. Karena itu

saudara-saudaraku rakyat Gorontalo menuntut DPD RI untuk dengan lantang

memperjuangkan peningkatan secara signifikan anggaran pendidikan, khususnya anggaran

untuk research and development di bidang tehnologi. Yang anggaran itu wajib dikucurkan

kepada SMK dan juga universitas teknik yang ada di tiap ibukota provinsi. Logika dari

orang-orang yang ada di Gorontalo adalah ini aspirasi dari kampus-kampus, bahwa inovasi

teknologi research and development itu dilakukan oleh Jepang sejak restorasi Meiji,

dilakukan oleh cina, juga Malaysia melakukannya, India melakukannya, Korea

melakukannya, mengapa Indonesia tidak melakukannya? Apakah Indonesia tidak mampu?

Kita mampu. Apakah karena orang Indonesia tidak mau? Kita mau. Cuma kemampuan kita

dan kemauan kita selama ini hanya sebatas diujung bibir saja. Kita mesti kongket ini. DPD

RI mesti bersuara terus soal ini. Menurut rakyat Gorontalo DPD RI harus meneriakkan ini

kuat-kuat sampai memekakkan telinga presiden dan wakil presiden pun tidak apa-apa.

Sampai dimusuhi oleh DPR pun tidak apa-apa. Toh kita semua yakin selama kita berjuang

untuk kepentingan bangsa ini untuk kepentingan masa depan bangsa ini, maka Presiden dan

DPR pasti mau mendengarkan apa yang kita perjuangkan. Sekali lagi dari Gorontalo

menginginkan saint dan technologiuntuk diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

daerah tentunya. Karena sains dan teknologi adalah kunci bagi bangsa manapun untuk

berkuasa diatas muka bumi ini.

Pimpinan dan anggota DPD yang terhormat, Ibu Sekjen, rekan-rekan wartawan yang

hadir. Terakhir, aspirasi Gorontalo yang terhimpun dari reses barusan adalah mengenai

penciptaan rasa adil dan rasa aman oleh rekan-rekan kita yang ada di pengadilan, kejaksaan,

TNI dan Polri. Ibu dan Bapak senator tentu memahami berbagai persoalan daerah masing-

masing seperti kita sudah dengar tadi laporan dari berbagai daerah. Dan dalam konteks ini

kami dari Gorontalo mengusulkan agar ada agenda khusus DPD RI, khususnya Komite I

untuk mengundang pimpinan lembaga hukum, lembaga pertahanan, lembaga keamanan

untuk membahas kondisi didaerah, terutama yang berkaitan dengan prilaku aparatur mereka

masing-masing. Di Gorontalo salah satu kasus terakhir ini dua hari yang lalu jam 01.00, dua

malam yang lalu itu ada warga seorang buruh keluarganya dari Dokter Budi Doku ini

ditembak kepalanya tepat dijidat di sini oleh seorang Polisi yang mabuk. Jadi sepertinya

memah harus ada perhatian kita untuk ini, karena itu kasus kecil tapi kalau banyak itu akan

mengancam peradaban sebenarnya, akan mengancam peradaban kita sebagai bangsa. Kalau

Budi Doku bilang tadi itu karena polisinya yang pegang pistol coba kalau pegang pistol dua-

duanya belum tentu yang bolong kepalanya itu si buruh katanya, yah kak Budi yah.

Sebelum menutup penyampaian aspirasi ini kami menyampaikan harapan kepada

PURT dan kesekjenan DPD RI untuk kembali mengumpulkan staf ahli kita ataupun staf-staf

kita di daerah agar di traning khusus mengenai pelaporan administrasi dan lain-lain termasuk


42

reses. Supaya mereka mereka tidak banyak bingungnya, karena ada beberapa ….. yang

membingungkan daerah dari pusat. Saya kira ini terakhir.

Demikianlah peserta sidang yang terhormat aspirasi dari Gorontalo, provinsi yang

penduduknya kecil tetapi tetap bersemangat dan ingin berkontribusi bagi kemajuan Indonesia

di masa depan. Aspirasi lainya masih banyak dan kami telah himpun secara tertulis di sini

tidak lagi kami bacakan. Dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas

perhatianya.


Syalom.



Baik, terima kasih Pak Elnino. Jadi tolong sampaikan ke masyarakat Gorontalo,

mungkin satu-satunya lembaga yang semua anggotanya 100% menyerahkan laporan

kekayaannya dan bersama serkretariat jenderal juga eselon I dan II. Tepuk tangan buat kita

semua.

Baik, selanjutnya kami persilakan Sulawesi Tenggara. Ini sekedar info sambil di

depan, sekarang ada demo di depan, pertama kali berhasil apa merobohkan itu pintu pagar.

Tapi itu biasa saja namanya apa di dewan ini, jadi kita tetap saja rapat seperti mana biasanya,

ini info saja. Silakan.

58. PEMBICARA : Ir. H. ABD. JABBAR TOBA (SULTRA)


Pimpinan DPD yang saya hormati.

Bapak dan Ibu anggota DPD yang saya hormati.

Ibu Sekjen beserta jajarannya yang saya hormati.

Hadirin yang berbahagia.

Saya mengajak mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan

rahmat-Nya sehingga kita semua berkumpul di sidang dalam keadaan sehat. Alhamdulillah

dalam melaksanakan reser dari tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan 10 Januari. Maka

kami ketemukan beberapa permaslahan. Ada 43 permasalahan yang kami ketemukan. Dan

saya kira tidak mungkin saya baca semua, akan saya baca hanya 6.

Pertama Komite I. Ada dua yang ingin saya kemukakan, yang pertama bahwa masih

terdapat beberapa daerah pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara belum memiliki kantor

pengadilan negeri, kantor pengadilan agama, serta kantor kejaksaan negeri. Sehingga

masyarakat yang akan menyelesaikan sengketa hukum baik sengketa perdata maupun pidana

harus ke kabupaten induk yang jaraknya sangat jauh dari tempat mereka.

Yang kedua. Masalah masih banyaknya tanah masyarakat yang utamanya daerah

pemekaran belum memiliki sertifikat hak atas tanah. Kemudian pengurusan sertifikat hak

atas tanah tersebut biayanya cukup dirasakan sangat mahal. Itu yang untuk masalah Komite I.

Untuk Komite II ada 18 masalah dan saya akan kemukakan hanya dua. Yang pertama

masalah pertambangan di Sulawesi Tenggara sering terjadi polemik dengan tumpang tindih

ijin usaha pertambangan, di klaim oleh masyarakat. Dan ada juga menimbulkan kerusakan

lingkungan hidup. Disamping itu kontribusi ekonomi terhadap masyarakat sangat rendah.

Tidak ada kejelasan tentang tenaga kerja yang digunakan pada daerah sekitarnya dan tidak

berpihak kepada masyarakatnya.


43

Dan yang kedua adalah sebahagian besar pemegang ijin usaha pertambangan tidak

melaksanakan kewajiban keuangan kepada Negara, seperti pembayaran iuran tetap, royalti,

tepat waktunya, CSR tidak dapat di kena sasaran.

Kemudian Komite III. Enam permasalahan hanya saya kemukakan satu. Pada

umumnya wanita pesisir tergantung hidupnya kepada suaminya, apabila suaminya pergi

mencari ikan istri hanya tinggal di rumah. Masyarakat mengharapkan diberi bantuan

pemberdayaan perempuan seperti pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha.

Kemudian untuk Komite IV ada empat permasalahan dan hanya saya kemukakan

satu. Dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara diketahui bahwa

masih ada beberapa pemerintah kabupaten/kota yang belum melaporkan laporan keuangan

daerah atas penggunaan anggaran di daearah pada tahun 2010.

Demikianlah laporan singkat kami dan mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti. Terima

kasih.



Baik terma kasih kepada Pak Jabbar yang mewakili provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya kami persilakan mewakili provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kami

persilakan.

60. PEMBICARA : Ir. MURSYID (NAD)



Yang terhormat Ketua DPD RI.

Para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Ibu Sekjen beserta jajarannya dan hadirin yang kami muliakan.

Pada kesempatan hari ini kami ingin melaporkan situasi Aceh khusunya menjelang

pilkada. Sehingga kita sarankan, karena konflik internal partai Aceh dengan gubernur sebagai

kadernya kita berusaha agar mereka rekonsiliasi agar berbicara bagaimana menyelesaikan

Aceh agar tragedi yang terjadi akhir-akhir ini tidak semakin parah. Rakyat Aceh khawatir

kalau ini terus berlangsung maka akan terganggu kedamainan yang sudah dirasakan lebih

kurang 5 tahun belakangan ini.

Bapak-Ibu para hadirin dirahmati Allah SWT.

Kami harapkan dukungan moral dari teman-teman se-Indonesia karena kalau

pertikaian-pertikaian pemilukada di daerah lain biasanya hanya terjadi kebakaran-kebakaran.

Tapi kalau di Aceh ini kalau sudah terjadi kalau tidak bisa dikendalikan nyawa manusia itu

bahkan lebih rendah dari pada nyawa ayam.

Dan kemudian kami pada kesempatan hari ini hanya membacakan kesimpulan untuk

mempersingkat laporan ini.

Kunjungan reses anggota DPD RI provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pertama,

saran dan tindak lanjut hendaknya dapat sama-sama ditindaklanjuti pada masing-masing

sidang komite dalam bentuk kegiatan yang konkrit dengan melibatkan dan kerja sama dengan

mitra terkait untuk dapat dilakukan secara bertahap. Untuk itu kami merekomendasikan

beberapa hal sebagai berikut.

1. Menghimbau kepada Gubernur dan DPR Aceh agar dana BOS yang akan disalurkan

pada bulan Januari dapat disalurkan ke sekolah penerima.


44

2. Meminta pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan agar

mengevaluasi kembali pengrekrutan tenaga guru kontrak yang ditempatkan di daerah.

3. Meminta pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan agar

mempertimbangkan kenaikkan terhadap kesejahteraan guru honor daerah.

4. Meminta pemerintah dalam hal ini Bappenas agar mempercepat pembahasan RT/RW

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

5. Meminta pemerintah dalam hal ini kementerian kehutanan agar mengevaluasi

kembali ijin HPH yang berlokasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

6. Meminta pemerintah agar mengambil kebijakan yang tepat terhadap penyelesaian

konflik yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.

7. Meminta pemerintah agar dapat memberikan keterangan terhadap berbagai kasus di

di Nanggroe Aceh Darussalam.

8. Meminta pemerintah dalam hal ini kementerian koperasi dan UKM agar dalam

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 secara bertahap memberikan dukungan

penguatan SDM bagi lembaga terkait.

9. Meminta pemerintah dalam hal ini kementerian koperasi dan UKM agar dalam

implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 secara bertahap memberikan dukungan dana

yang memadai kepada koperasi dan UMKM.

10. Meminta pemerintah dalam hal ini kementerian koperasi dan UKM perlu

memperhatikan, perlu perhatian khusus terhadap pendirian lembaga penjamin kredit

dan lembaga pembiayaan kredit di daerah.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam sidang paripurna DPD

RI ke-8 ini sebagai bahan masukkan dan pertimbangan oleh semua pihak. Kiranya laporan

yang telah kami sampaikan dapat sama-sama kita perjuangkan untuk kepentingan

kemaslahatan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tgk. Abdurrahman BTM.,

H.T. Bachrum Manyak, Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S. dan Murysid.


61. PEMBICARA : Dr. BUDI DOKU (GORONTALO)

Interupsi Bu.

62. PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)

Ya, terima kasih tadi dari Nanggroe Aceh Darussalam sudah menyampaikan. Kita

lanjutkan, kalau mungkin boleh interupsi kami persilakan.

63. PEMBICARA : Dr. BUDI DOKU (GORONTALO)

Terima kasih.


Agar tidak terjadi di Aceh seperti manusia jadi ayam pembakaran, bulan depan kita

ada pilkada lagi di Aceh, di Aceh tengah yang Insya Allah juga teman kita Pak Mursyid

sudah lolos, ada 11 calon, kalau bisa kita juga bisa meninjau di sana biar aman dan tertib.

Terima kasih. Bulan depan.

http://dpd.go.id/2010/06/tgk-abdurrahman-btm/

http://dpd.go.id/2010/06/h-t-bachrum-manyak/

http://dpd.go.id/2010/06/dr-ahmad-farhan-hamid-m-s/


45

64. PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)

Terima kasih usulannya. Oke, kita lanjutkan ke provinsi Sumatera Utara, mungkin

kosong tidak ada.

65. PEMBICARA : Prof. Dr. Ir. Hj. DARMAYANTI LUBIS (SUMUT)



Om Swastyastu.

Yang kami hormati pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Yang kami hormati saudara-saudari anggota DPD RI.

Yang kami hormati jajaran setjen DPD RI, para hadirin yang kami muliakan.

Saya akan mencoba menyampaikan hasil kunjungan kerja dari Provinsi Sumatera

Utara. Cukup banyak yang masuk, tapi kami akan bacakan beberapa yang penting. Pertama,

bahwa hasil dari reses yang kami lakukan ternyata masyarakat sekarang sangat berubah,

masyarakat semakin cerdas tidak dapat dibohongi, dibodohi atau ditakut-takuti. Karenanya

kita harus berhati-hati dalam menentukan sikap sebagai pemegang amanah.

Pertama, bahwa sebagaimana dengan provinsi lainnya permasalahan pertanahan di

Sumatera Utara ini tetap merupakan kasus yang terbesar. Bisa dilihat bahwa ada 20 kasus

agraria di 5 kabupaten, kemudian ini disebabkan oleh dari berbagai kasus kekerasan yang

dilakukan pemilik modal baik BUMN, swasta nasional maupun asing, selalu saja aparat

keamanan polisi dan tentara bertindak tidak netral dengan memihak kepada pemodal. Yang

menjadi masalah adalah bahwa kasus-kasus tanah ini berakibat kepada korban jiwa,

kemiskinan dan kemelaratan serta perpecahan di antara masyarakat. Karenanya

direkomendasikan bahwa segera dibentuk Pansus pertanahan di DPD RI. Kemudian

reformasi agraria juga harus diletakan pada esensi sebenar-benarnya walaupun di Sumatera

Utara gubernur telah mengeluarkan, mengorbitkan panitia, telah menyusun panitia untuk

masalah tanah ini, tapi tetap saja di dalam kepanitiaan malah justru dikenal beberapa mafia-

mafia tanah yang terlibat didalamnya. Itu pertama dari Komite I.

Kemudian dari Komite II. Yang paling urgent adalah, ternyata perlu perhatian bahwa

dalam impor jagung ternyata ijin impor tidak ada koordinasi dengan menteri pertanian

dmaupun dinas pertanian di daerah, walaupun boleh impor pada saat kurang stok. Ini yang

menjadi permasalahan dari masyarakat penanam jagung.

Kemudian dari Komite III, maaf dari Komite II. Bahwa masalah gas di Sumatera

Utara perlu ada task force, karena ini dapat mengganggu produksi dan pengolahan migas

tersebut. Yang ketiga adalah masalah nelayan Sumut yang ditahan di Malaysia ini tetap

menjadi persoalan. Walaupun telah dijemput 6 nelayan yang telah ditahan di imigrasi

Malaysia, namun masih banyak lagi ada 50 orang lagi yang perlu mendapat perhatian. Hal

lain adalah bahwa di bidang pendidikan, walaupun dana BOS sudah dirubah metode

penyalurannya dengan langsung ke sekolah-sekolah, namun hasil pengamatan kami bahwa

persiapan perencanaan di sekolah ini belum memadai. Kemudian ini harus diikuti lagi

dengan pengawasan-pengawasan yang belum jelas yang seperti apa mekanismenya. Saya

kira ini harus menjadi perhatian DPD untuk bagaimana mendorong kementerian agar

memperhatikan hal-hal tersebut.

Kemudian dalam hal kesehatan dikaitkan dengan RUU Tenaga Keperawatan yang

sebenarnya diusulkan menjadi inisiatif DPD, perlu, bahwa perawat dipandang tidak hanya

sebagai profesional, tidak sebatas profesional, tapi perlu dipandang sebagai sebuah profesi.

Karena pada sekarang ini perawat belum mempunyai sebuah perlindungan andainya perawat

utamanya di daerah-daerah terpencil dituntut harus memberi tindakan terapi dan pengobatan


46

untuk lifesaving, terutama dimana pada kondisi di daerah tidak ada dokter atau tenaga

kesehatan lainnya. Kemudian belum adanya juga etika keperawatan maupun sistim yang

mengatut dan yang membuat yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan

oleh tenaga perawat. Sehingga sangat terasa bahwa perawat membutuhkan perlindungan

disamping mereka juga harus melakukan revitalisasi perannya untuk membenahi diri dengan

meningkatkan ilmu pengetahuan serta pengetahuan-pengetahuan dasar daripada klinik itu

sendiri.

Hal lain yang selalu menjadi konvensional adalah kontribusi jamkesmas ini belum

dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat miskin masih sangat bingung bagaimana

menggunakan jamkesmas, karena sosialisasi tentang jamkesmas ini masih sangat minim.

Sehingga tidak dipahami bahwa mereka harus melakukan pemeriksaan sejak awal

kehamilannya. Dan umumnya datang di akhir sehingga ni selalu tidak terpenuhi.

Kemudian yang lain adalah, Kementerian Kesehatan diharapkan membantu fasilitas,

memberi bantuan khususnya bagi rumah sakit-rumah sakit di daerah, karena di Sumatera

Utara baru pada bulan lalu punya rumah sakit. Sebenarnya agak membingungkan Bu, rumah

sakit, di Sumatera Utara cukup kaya tapi baru punya rumah sakit. Kemudian inipun datang

pengelolaannya diserahkan dari rumah sakit haji, sehingga sangat minim fasilitasnya, masih

sangat minim fasilitasnya, bangunannya, SDM-nya, maupun peralatannya. Sehingga kami

sangat mengharapkan DPD dapat mendorong Kemenkes melalui alat kelengkapan nantinya

untuk dapat memberikan bantuan rumah sakit Provinsi Sumatera Utara yang baru tersebut.

Hal lain yang menjadi perhatian dari teman-teman kami berempat ini bahwa masalah

forum komunikasi umat beragama, karena Sumatera Utara adalah masyarakat heterogen yang

tinggi potensi konfliknya. Namun kemarin masyarakat kelihatannya sudah lumayan dewasa,

sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang menonjol. Namun demikian jelas

yang diharapkan adalah peran pemerintah di daerah ataupun pusat, karena selama hari ini

yang dirasakan walalupun sudah dibentuk sampai ke kabupaten/kota FKUG, namun tetap

saja masih melakukan kegiatan bila ada hal-hal insidentil. Dan tidak terlalu responsif dengan

hal-hal yang terjadi sebenarnya sehari-hari di masyarakat.

Kemudian lain, sebenarnya tidak hanya satu forum, banyak inisiatif-inisiatif forum

dari masyarakat sehingga seharusnya pemda secara adil dapat memfasilitasi dalam

menciptakan kerukunan umat di daerah untuk dapat ditingkatkan. Khusus ormas diharapkan

kedepan bahwa harus jelas beda yayasan dengan ormas. Dan banyak dari yayasan yang

sangat menuntut kalau dituntut kepada ormas atau yayasan untuk mengembangkan sebuah

informasi teknologi, maka seharusnya pusat dalam hal ini untuk yayasan-yayasan ini

memberi kelapangan atau memberi kemudahan kepada yayasan di daerah. Karena selama

hari ini setiap yayasan apakah pendidikan, rumah sakit ataupun yayasan kesejahteraan sosial

lainnya dalam mendapatkan sebuah pengesahan itu harus datang ke Jakarta dan sangat lama

memakan waktu. Sehingga sebaiknya di Kehumkan yang harus lebih aktif dalam hal ini

untuk meringankan beban di daerah.

Yang terakhir adalah dari Komite IV. Bahwa di Komite IV sebenarnya yang

diharapkan adalah diharapkan BPK RI dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

atau PDTT terhadap laporan keuangan PT. Inalum. Ini sudah disampaikan pada paripurna

yang lalu. Otorita Asahan. Dan diharapkan DPD dapat mendorong ini, termasuk pemenuhan

kewajibannya sesuai yang tercantum dalam master agreement maupun kesepakatan lainnya.

kinerja di pemerintahan daerah dimana hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan

masih menghadapi permasalahan klasik dalam pengelolaan aset dan penyusunan laporan.

Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini semua dapat ditindaklanjuti. Saya tidak bisa

membaca Bu, lebih mending ngomong. Mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti sehingga, ada

main mata dengan Pak Rahmat Shah saya hampir lupa, bahwa tetap kami berempat dalam

setiap kunjungan kerja kemarin, dalam setiap reses kemarin menyampaikan pesan-pesan dari


47

Kelompok untuk sebuah amandemen dari Undang-Undang Dasar ’45 yang ke-5. Karena kita

sangat berharap kedepan ditangan kitalah bahwa peran DPD akan menjadi lebih baik.

Sehingga masyarakt yang menanti-nantikan kemana aspirasi DPD disampaikan ini dapat

lebih direalisasi.

Bilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.




Terima kasih.


Terima kasih Ibu Darmayanti yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya

kami persilakan dari Provinsi Maluku.

67. PEMBICARA : ANNA LATUCONSINA (MALUKU)

Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh anggota DPD RI.



Om Swastyastu.

Pimpinan, anggota dan sidang yang terhormat.

Saya akan membacakan laporan dari Provinsi Maluku. Yang kami bacakan hanyalah

hal-hal yang menurut kami sangat penting dan sebagian besar ada didalam laporan kami

tertulis.

Dari Komite I, yaitu masalah pertanahan. Sebagaimana terjadi yang lain, di kami di

Provinsi Malukupun terjadi masalah-masalah keagrariaan, yang mana melibatkan masalah

tanah dengan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Maluku Tengah di Seram

Utara. Untuk itu kami dari Provinsi Maluku mengusulkan dibentuk Pansus Pertanahan untuk

lebih fokus lagi menyelesaikan masalah pertanahan yang kelihatannya hampir berada di

seluruh 33 provinsi ini. Kemudian masalah yang kedua dari Komite I yaitu masalah

penegakan hukum dah HAM. Kami juga mendengar tadi dari provinsi lain hampir sama,

yaitu masalah tentang penanganan kasus di kepolisian. Yang mana terjadi pelaku kekerasan

itu sampai dengan meninggal ditempat atau di tahanan kepolisian. Dan ini sangat meresahkan

sekali, bukan saja di satu kabupaten tapi ada di beberapa kabupaten di Provinsi Maluku.

Kemudian untuk Komite II. Masalah kehutanan. Hutan di Maluku perlu diselamatkan

dengan menghentikan pemberian ijin penambangan baru. Dan perlu untuk mungkin perlu

untuk melakukan moratorium pemberian ijin ini dengan, dan saat ini di Kabupaten Buru

pengiriman kayu bulat atau gelondongan itu masih berjalan. Dan kita berharap ini perhatian

pemerintah pusat sangat serius, karena hutan-hutan di Maluku nyaris habis dan diperlukan

reboisasi besar-besaran dengan melibatkan masyarakat adat di pedalaman Maluku.

Komite III. Masalah pendidikan, mungkin terjadi di seluruh Indonesia, yaitu politisasi

guru. Masyarakat mengeluh adanya praktek-praktek intimidasi terhadap guru dalam masa

pilkada dan ini sangat meresahkan dan merugikan peserta didik.

Kemudian masalah kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas serta posko yang

dibangun di beberapa daerah kami dapati itu sudah dibangun kurang lebih 1 sampai dengan 3

tahun tidak pernah ditempati, karena tidak diikuti dengan fasilitas yang lain seperti air, listrik,

maupun peralatan medis. Sehingga bangunan-bangunan itu terbengkalai dan rusak.

Kemudian di bidang sosial, kesejahteraan sosial. Provinsi Maluku sebagai daerah

termiskin ketiga di Indonesia belum menikmati program keluarga harapan yang dikucurkan


48

oleh pemerintah pusat sejak 2007 sampai dengan saat ini. Hambatan birokrasi berupa

kelengkapan data masyarakat miskin yang selama ini di klaim pemerintah pusat agar tidak

menghambat akses masyarakat atas kebijakan ini. Perlu cara lain untuk menyiasati

kelemahan data dari daerah. Sehingga kami berharap program keluarga harapan untuk tahun

2012 masyarakat Maluku bisa menikmatinya.

Kemudian masalah keagamaan. Kami telah mengusulkan dua tahun yang lalu tentang

embarkasi antara kepada pemerintah pusat dan berharap untuk 2012 embarkasi antara bisa

terwujud di Provinsi Maluku. Sehingga kami tidak lagi transit di Makasar dan itu

memperkecil biaya ONH maupun energi dari peserta haji kita di Maluku.

Kemudian bidang pariwisata. Mengenai cagar budaya dan situs sejarah yang tidak

terawat di Provinsi Maluku. Kita tahu bersama bahwa di Pulau Banda terdapat banyak sekali

situs sejarah dan saat ini tidak terurus. Dan ini semua pemeliharaannya, domain anggaran dan

kewenangan berada di pemerintah pusat. Ini juga untuk dipertimbangkan agar bisa

diserahkan kepada daerah.

Komite IV. Yaitu tentang sistim dana bagi hasil perikanan. Sumber daya perikanan

Maluku sangat besar dan telah memberikan kontribusi bagi negara. Dimana produksi yang

dihasilkan yakni 1,7 juta ton ikan setiap tahun. Komoditas unggul Maluku adalah sektor

perikanan, tapi sayangnya sampai saat ini pembagian hasil dirasakan oleh masyarakat

Maluku belum memadai dan belum dirasakan manfaat dari sektor unggulan ini untuk

kesetaraan rakyat.

Oleh karena revisi Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang kewenangan pemerintah

pusat dan daerah, serta Undang-Undang 33 Tahun 2004, khususnya pasal 18 tentang

perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi sangat penting. Kami juga mengusulkan

agar DPD RI memperjuangkan pembagian dana bagi hasil perikanan sebesar 20% menjadi

bagian bagi hasil terhadap daerah penghasil.

Demikian yang dapat kami sampaikan secara tertulis dan terinci masalah-masalah

banyak sekali. Tapi tentunya tidak bisa kami sampaikan dalam forum yang mulia ini. Untuk

itu nanti akan kami serahkan dan kami berharap bisa ditindaklanjuti di dalam alat

kelengkapan ataupun komite-komite yang bersangkutan. Demikian.



Terima kasih kepada Provinsi Maluku, Ibu Anna Latuconsina yang telah

menyampaikan laporan kegiatan di daerahnya selama reses. Baik, untuk selanjutnya kami

persilakan yang mewakili Provinsi Sumatera Barat.

69. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, S.H., M.Hum., M.M. (SUMBAR)


Selamat sore.


Om Swastyastu.

Yang saya hormati pimpinan DPD, Ketua dan Wakil Ketua.

Yang saya hormati para anggota DPD.

Yang saya hormati Ibu Sekjen, Wasesjen, beserta jajarannya, dan hadirin yang saya

muliakan.

Ijinkan kami menyampaikan laporan kegiatan anggota DPD RI asal Provinsi

Sumatera Barat. Secara lengkap dan tertulis laporannya akan kami serahkan kepada pimpinan

untuk Komite I, II, II, dan IV. Pada kesempatan yang baik ini, melalui pimpinan kami


49

sampaikan kepada kita semua apa yang sudah disampaikan rekan-rekan provinsi-provinsi

lain terutama terkait langsung dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh

aparat keamanan. Kasus yang menonjol saat ini di Sumatera Barat di Kabupaten Sijunjung.

Ada dua orang beradik-kakak meninggal dunia di tahanan sel Polres Sijunjung. Kematian

mereka itu disangsikan apakah mereka benar-benar bunuh diri atau disiksa baru digantung,

dibunuh. Karena memang dari hasil secara fisik disaksikan banyak luka-luka lebam yang

terjadi di tubuh korban. Tentu kami berharap dari Provinsi Sumatera Barat, kasus ini juga

menjadi perhatian kita secara sungguh-sungguh.

Di Kabupaten Solok Selatan juga begitu. Orang ditangkap, TKP-nya di daerah lain,

ditarik ke Polda, tetapi dia bukan ditahan di Polda, ditahan di Polresta Kota Padang. Banyak

kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh kepolisian yang memancing reaksi di tengah-

tengah masyarakat. Di Pasaman Barat juga seperti itu, bentrokan fisik terjadi antara kaum ibu

dengan polisi, juga persoalan. Melalui pimpinan kami berharap kiranya harus ada tim khusus

yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM seperti ini yang harus ditangani secara

komprehensif. Karena hampir setiap provinsi di 33 provinsi di Indonesia terjadi kejahatan

seperti itu.

Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Konflik agraria juga seperti itu. Di Solok

Selatan itu juga saat ini khusus kepada PAP dan juga Komite II, mohon ijin Pak Ketua,

daerah ini adalah daerah baru yang berusia lebih kurang enam tahun. Laporan kinerja

pemerintahan secara berturut-turut lima tahun disclaimer. Saya kira DPD harus mengambil

bagian dalam rangka memberikan penguatan serta advokasi terhadap daerah baru ini

sehingga kinerja pemerintahannya kedepan akan lebih baik.

Saya kira demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan, sebagaimana yang

saya sampaikan tadi untuk Komite I sama IV sudah ada secara tertulis akan kami sampaikan

kepada pimpinan.

Banyak maaf, bilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi

wabarakatuh.

Selamat sore.



Baik, terima kasih kepada Pak Alirman Sori. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita

nanti, saya minta pimpinan Komite I dan beberapa untuk ada pertemuan dengan Komnas

HAM dan Pansel, Komnas HAM Pak Jimly Asshiddiqie. Saya minta juga Bu Aida untuk bisa

menghadiri, untuk bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Sumatera Barat tadi.

Selanjutnya, kami persilakan untuk yang mewakili Kepulauan Bangka Belitung,

kepulauan Laskar Pelangi.

71. PEMBICARA : TELLIE GOZELIE (KEPULAUAN BABEL)


Selamat sore.


Om Swastyastu.

Yang terhormat pimpinan DPD RI.

Yang terhormat rekan-rekan anggota DPD RI.

Yang kami hormati juga Sekjen beserta jajarannya, serta hadirin yang berbahagia.

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa

melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, kita semua dapat hadir di sini dan turut


50

berpartisipasi dalam melaksanakan rangkaian kegiatan DPD RI. Pada kesempatan yang baik

ini, perkenankan kami melaporkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan selama kunjungan

kerja di daerah, baik formal maupun kunjungan non formal untuk dapat menyaring dan

menyerap berbagai aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung melalui

proses dialog maupun yang berhasil diidentifikasi dan dikompilasi melalui berbagai media

yang ada. Namun karena faktor waktu, maka laporan tersebut tidak akan kami bacakan di sini

sesuai dengan harapan kawan-kawan sekalian. Tetapi secara spesifik dan mendalam

terangkum dalam lampiran secara tertulis yang akan kami serahkan sebentar ini. Namun

demikian, sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemilukada Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 23 Februari 2012, kami

mengharapkan kepada DPD RI secara kelembagaan agar dapat berpartisipasi dan

mensukseskan pesta demokrasi masyarakat Bangka Belitung.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, demikian pengantar laporan kegiatan anggota

DPD RI dari perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





Terima kasih kepada Provinsi Bangka Belitung yang disampaikan oleh Pak Tellie

Gozelie. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Papua untuk bisa

menyampaikan laporannya.

73. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA)

Aassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.


Om Swastyastu.

Saudara pimpinan DPD, Ketua dan Ibu Wakil, saudara-saudara para anggota DPD,

Ibu Sekjen dengan seluruh jajarannya dan para hadirin yang kami hormati.

Masalah Papua memang masalah yang sangat banyak, dan karena ada perhatian

daripada dunia luar, maka perlu saya sampaikan beberapa hal saja yang kita anggap penting.

Syukurlah bahwa kita semua bisa menutup tahun dan kita kembali ke dalam ruang sidang ini

untuk kita bisa memulai pekerjaan-pekerjaan kenegaraan kita pada tahun 2012.

Sidang yang kami hormati, Papua sekarang ini sedang berada pada tahapan

pemilukada gubernur yang pada saat ini sampai pada tahap proses pengesahan perdasus. Ini

hanya ada di Papua kiranya. Terdapat pasal yang masih menimbulkan masalah, ialah tentang

perumusan orang asli Papua. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus disebutkan orang asli

Papua itu adalah yang Bapak-Ibunya orang asli Papua, yang salah satu orang tuanya adalah

orang Papua dan yang dari luar, yang ketiga adalah orang yang diangkat dan diakui sebagai

orang asli Papua. Sekarang ada masalah bahwa gubernur incumbent mempunyai calon wakil

adalah yang bapaknya orang dari luar, ibunya orang asli Papua. Yang berikut bahwa ada

calon dari PDIP yang diajukan, bahwa dia orang dari luar tetapi diangkat oleh masyarakat

adat di sana. Tetapi dalam perdasus yang melewati MRP dan DPRP yang sekarang pada

Mendagri yang diakui, yang boleh diijinkan untuk masuk menjadi calon gubernur dan wakil

gubernur adalah yang orang Bapak-Ibunya orang asli Papua.

Sikap kita dari DPD, wakil-wakil DPD, karena ini sudah menjadi ranah hukum maka

sebaiknya tidak dicampuri masalah politik, biarkan saja secara hukum nanti dapat


51

diselesaikan. Bagi yang tidak puas kita anjurkan bahwa sampaikan kepada aparat-aparat

hukum atau lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili itu.

Yang kedua pemilukada di kabupaten pada dewasa ini sedang berjalan. Ada ketidak

dewasaan partai politik dalam memberikan rekomendasinya, rekomendasinya bisa double

dan ini telah menimbulkan korban jiwa dan perang suku disana. Karena itu ini masalah yang

perlu kita cermati, tapi barangkali sulit untuk menjadi mencari solusinya. Masalah juga

masalah KPU yang menjadi masalah, masalah KPU menjadi masalah, masalah KPU

berpihak, ini soal juga. Inilah kejadian-kejadian yang membuat pemilukada di kabupaten

Papua banyak yang tidak bisa dijalankan sampai saat ini. Ada yang sudah 2 tahun tidak bisa

dijalankan, ini persoalannya. Kita masih sedang juga mencarikan pendekatan-pendekatan

untuk dapat. Ada keputusan MK yang nyata-nyata juga tidak bisa dilaksanakan di daerah. Ini

fenomena yang harus kita cermati. Ketika MK mengadili tahapan pemilukada, bukan

mengadili perolehan suara, tapi mengadili tahapan pemilukada, sedangkan pemilunya sudah

selesai. Salah satu yang menjadi korban adalah Pak Tonny Tesar, pemilu harus di ulang

karena tahapan pemilukada ada keputusan dari Mahkamah Pengadilan Tata Usaha Negara

yang membatalkan itu. Ini masalah yang perlu kita cermati juga.

Yang ketiga, masyarakat ditingkat bawah, pemerintah kabupaten dan pemerintah

provinsi mendukung P4B. Namun dalam kalangan masyarakat tertentu seperti misalnya

organisasi KNPP dan beberapa tokoh Papua menolak atau menunda, bahkan menyampaikan

kepada Presiden pelaksana daripada P4B itu. Kami berpendapat bahwa political will Presiden

ini sangat baik dan perlu didukung pelaksanaanya. Tapi perlu mendapatkan saran, kami

menyarankan supaya dalam pelaksanaannya organisasi baru tidak perlu dibentuk baru lagi

yang terlalu lebar, sehingga tidak menimbulkan beban administrasi. Yang kedua dalam

pelaksanaan P4B supaya menyertakan partisipasi daripada tokoh-tokoh agama dan tokoh-

tokoh adat, karena otonomi khusus dinilai gagal pelaksanaanya melewati jaringan pemerintah

saja. Nah, karena itu P4B ini seyogyanya pelaksanaannya menyertakan jaringan daripada

masyarakat adat dan tokoh-tokoh agama. Kami sampaikan bahwa pada saat ini wacana

dialog telah tersosialiasikan dengan semakin luas. Dan kami DPD, anggota-anggota DPD

bekerjasama dengan jaringan Papua Damai telah mendapat masukan untuk dapat menyusun

skenario building bagaimana dialog Papua itu dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan DPD RI

pada masa sidang ini telah dapat menyusun rekomendasi tentang skenario dialog Papua.

Kiranya perlu diteruskan kepada Menteri Pendidikan oleh Komite III nanti, bahwa perlu

diajarkan sejarah perjuangan tentang integritas Papua di dalam NKRI.

Saudara-saudara sekalian, di daerah lain tentu tidak mengalami seperti di Papua,

tetapi wawasan kebangsaan ini menurut kami, pengamatan kami, adalah memang sangat

memperihatinkan. Kalau kita mau menjaga NKRI satu-satunya cara melewati pendidikan

supaya generasi muda paham tentang kesejarahan kita. Oleh karena itu saya sedikit laporkan

bahwa dalam paket kegiatan MPR yang sebenarnya sosialisasi 4 pilar itu dengan satu kali

ceramah, satu kali pertemuan selesai, saya pribadi melakukannya dalam 3 hari dengan

kelompok-kelompok terpilih dalam rangka melakukan kaderisasi. Karena tanpa kaderisasi

yang intensif kita, saya sendiri khawatir bahwa akan terjadi satu tingkat zero terhadap

wawasan kebangsaan kita di Papua ini.

Ada beberapa catatan penting untuk nanti dapat menjadi bahasan komite. Perlu

dilakukan audit BPK lebih luas tentang dana otonomi khusus ini kepada seluruh

kabupaten/kota. Perlu kejelasan tugas daripada P4B supaya tidak membentuk organisasi

tambahan baru lagi, tapi pekerjaanya yang diutamakan. Perlu perhatian khusus terhadap

kesediaan kapal laut, dukungan kelancaran transportasi laut dan kali, juga perlu pengawasan

terhadap peningkatan melonjaknya harga-harga tiket pada saat-saat tertentu, justru pada saat

dipentingkan oleh rakyat. Ini lonjakan tiket luar biasa, luar biasa bisa 2 kali lipat. Nah, kalau

dari Jayapura ke Wamena itu 1 juta pada hari-hari tertentu bisa menjadi 2 juta. Dan kemudian


52

belum dari Jayapura ke pedalaman-pedalaman charter pesawat ini menjadi sangat mahal, ini

menyeluruh seluruh Papua. Terus terang kami dari DPD, anggota DPD dari Papua maupun

dari Papua Barat kiranya belum mampu menjangkau dengan fasilitas yang disediakan oleh

DPD ke daerah-daerah pedalaman, belum mampu, karena mahalnya. Dan kalau kami ajukan

kepada Ketua barangkali menjadi beban yang terlalu berat. Inilah yang menjadi keprihatinan

daripada kita. Tapi mau tidak mau harus kita jangkau. Saya khawatir kalau nanti

menimbulkan satu angka yang jauh, antara teman-teman di Indonesia Barat dengan di Papua

kalau itu kita, tapi ini adalah masalah kebangsaan kita yang kita lihat.

Yang berikutnya perlu tindak lanjut terhadap kasus-kasus korupsi di Papua. Terhadap

persoalan pemilukada di kabupaten dan provinsi perlu kejelasan perdasus. Memang tindakan

hukum terhadap penyimpangan ini perlu kita dukung. Sekarang ada arus balik bahwa

siapapun juga termasuk orang Papua kalau korupsi harus ditindak. Kalau dulu banyak sekali

menimbulkan, satu, salah paham, bahwa ada ketakutan. Tetapi sekarang karena rakyat

ternyata dirugikan oleh karena tindakan-tindakan koruptor ini maka perlu ada tindakan-

tindakan tegas.

Menyambut tawaran daripada Menteri Perumahan Rakyat kami telah mengawali

sosialisasi dan mendapat respon yang sangat positif. Saya mendapat, sudah membawa data

2500 untuk dapat. Masalahnya sekarang ini kita ajukan sendiri-sendiri kah ataukah kita

secara kolektif mengajukan kepada Menteri Perumahan Rakyat ini? Sebagai test case kami

baru menbawa dari salah satu kabupaten. Karena sudah diketok saya serahkan. Terima kasih

Pak Ketua.


Terima kasih Pak Sumino. Beliau dari Papua tapi bahasa Indonesianya lebih baik

daripada orang Melayu ini, sangat jelas dan clear message-nya. Selanjutnya kami persilakan

dari Provinsi Sulawesi Barat.



Selamat sore.


Yang saya hormati pimpinan DPD RI serta anggota Dewan perwakilan Daerah yang

kami hormati, sekjen dan seluruh jajarannya.

Pada kesempatan ini kami dari Provinsi Sulawesi Barat tidak akan menguraikan satu

persatu beberapa hal yang menjadi aspirasi keluhan sekaligus masukan dari daerah dan

pemerintah daerah. Sebagai pengantar pimpinan yang kami hormati, tentu pemerintah daerah

dan masyarakat ikut berbangga dan berterima kasih kepada kita semua, terutama kepada alat

kelengkapan bahwa ada beberapa kontribusi yang telah diberikan oleh DPD dalam hal

percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi ke-33. Salah satunya

adalah Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2011 adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi

tertinggi 15,4%. Kkemudian yang kedua, di tahun 2012 kami tentu berbangga dan berterima

kasih dengan anggaran PU, infrastruktur, khususnya perhubungan dengan bandar udara

perintis baru, kemudian infrastruktur jalan. Insya Allah pada tahun 2012 Provinsi Sulawesi

Barat adalah provinsi dengan jalan negara terbaik dan selesai 100% di sekitar Trans

Sulawesi. Tentu ini menjadi kebanggaan buat kita semua dan saya pikir ini kontribusi dari

teman-teman dalam memberikan masukan dan mengingatkan senantiasa kepada eksekutif

kita untuk membantu.


53

Pimpinan yang kami hormati.

Beberapa hal yang kami kelompokkan dalam hal aspirasi masyarakat; yang pertama

adalah bahwa kelihatannya masyarakat kita pemerintah daerah membutuhkan secara serius

keterlibatan DPD untuk ikut membahas, ikut menentukan, sekaligus ikut melakukan monitor

terhadap 4 kebijakan program, 4 kluster penanganan kemiskinan nasional kita yang impact-

nya tentu berdampak kepada daerah. Yang pertama adalah program bantuan dan

perlindungan sosial. Saya pikir seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi dan juga

kami ungkapkan dalam temuan kami dan masukan. Kedua adalah program PNPM, PNPM

adalah satu-satunya program yang menurut masyarakat bisa menjawab kebutuhan

Musrenbang mulai tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Dan kami mengharapkan dan

mengusulkan agar PNPM tahun 2013 kiranya bisa dinaikkan hingga 20% dengan anggaran

yang ada sekarang. Kemudian yang kluster yang ketiga adalah KUR. Kemudian yang

keempat adalah rumah murah, air bersih dan angkutan murah untuk masyarakat. Salah satu

kabupaten kami Kabupaten Mamasa adalah kabupaten dengan masuk dalam 50 kategori

kabupaten termiskin di Indonesia dengan angka perumahan yang tidak layak huni sekitar

8000, sangat tinggi. Dan menurut kami kebijakan terhadap persoalan rumah murah masih

belum berjalan dengan efektif di Indonesia. Yang berjalan adalah perumahan untuk para

PNS, rumah susun untuk universitas, bukan rumah murah untuk rakyat. Ini menjadi keluhan

dan saya berharap kluster penanganan kemiskinan ini menjadi bahagian dimana DPD ikut

bertanggung jawab menyelesaikan.

Kemudian yang kedua, masukan dari masyarakat Provinsi Sulawesi Barat agar DPD

ikut secara serius menata pemerintahan khususnya di era otonomi daerah agar pemerintahan

bersih bebas dari KKN benar-benar tercipta di daerah. Masyarakat kita mungkin susah

membuktikan tetapi bisa merasakan bahwa budaya, kolusi, korupsi, itu hampir pasti lebih

banyak menjalar kedaerah saat ini dan dibutuhkan upaya-upaya konkrit dari DPD untuk

membantu menata sistim pemerintahan yang ada di daerah. Bentuk modelnya ada dalam

usulan-usulan yang kami sampaikan.

Kemudian yang ketiga, DPD perlu membicarakan tentang kebijakan afirmatif

terhadap terhadap distribusi DAU. Dirasakan bahwa daerah-daerah dengan tingkat kepadatan

penduduk yang kecil seperti kami di Sulawesi Barat pengiriman DAU sangat rendah apalagi

dengan jumlah PNS yang kecil. Teman-teman di Komite IV perlu memperjuangkan ini

secara serius, ada afirmatif, ada policy, ada kebijakan khusus untuk menyelesaikan persoalan

ini.

Kemudian yang keempat adalah konflik agrarian. Kami tidak mengusulkan untuk

membentuk Pansus. Pansus yang dibentuk di DPD dalam analisa kami tidak memberikan

kontribusi yang cukup jelas terhadap sekian banyak Pansus yang telah dibentuk. Yang kami

usulkan adalah DPD melakukan mapping secara serius analisa terhadap konflik agrarian.

Kemudian kita angkat itu menjadi kasus-kasus yang saya pikir perlu diselesaikan secara

nasional.

Kemudian yang kelima adalah subsidi pupuk penting untuk dinaikkan, Sulawesi

Barat sebagai salah satu penghasil pangan merasakan kelangkaan pupuk yang saat ini dengan

kebijakan nasional 16 triliun untuk subsidi pupuk kita dirasakan masih sangat kurang.

Kebijakan politik pertanian kita tidak memihak kepada petani. DPD harus serius

memperjuangkan ini, apa masalahnya, apa kasusnya kami ungkapkan dalam point-point yang

kami uraikan.

Kemudian yang terakhir adalah kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke

Sulawesi Barat menjanjikan pembentukkan Universitas Sulawesi Barat yang sudah berjalan 3

tahun untuk dijadikan universitas negeri. Sampai sekarang janji itu belum terjawab sama

sekali. Kami meminta kepada Komite III untuk membantu ini, karena sampai sekarang sudah

7 hari penyegelan kampus dilakukan karena janji ini tidak berjalan sama sekali. Tentu kami


54

juga meminta pertanggungjawaban politik terhadap eksekutif yang menjanjikan ini secara

serius.

Itu beberapa masukan yang pokok pimpinan yang perlu kami sampaikan, termasuk

mohon maaf pendirian polda, saya pikir DPD meminta dan pemerintah daerah mengharapkan

kiranya teman-teman atau DPD membantu realisasi lebih cepat.

Kemudian terakhir pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati. Sebagai

masukan kepada institusi DPD kami berharap bahwa DPD aktif melakukan mediasi dalam

bentuk rapat koordinasi atau rapat kerja antar pemerintah daerah dengan DPD. Kenapa?

Pengalaman tumpang tindih program, program nasional, program provinsi dan program

kabupaten itu senantiasa berjalan, sehingga dibutuhkan sebelum pembahasan atau tahun

anggaran berjalan. Rapat koordinasi antar eksekutif atau antar legislatif yang diprakarsai oleh

DPD harus bisa di wujudkan dan kami berharap bahwa institusi DPD mengambil peran itu

lebih jauh dan itu menurut kami tidak berjalan selama ini.

Kemudian yang kedua, ini untuk masukan lembaga. Kemudian yang kedua adalah

kami berharap bahwa ada pembicaraan yang serius antar lembaga DPD dengan pemerintah,

khususnya departemen keuangan dalam hal program-program politik yang senantiasa

mengganggu perasaan, yang senantiasa mengganggu posisi kita sebagai anggota DPD.

Diantaranya program PIP. Program PIP, PPIP (Program Pengembangan Infrastruktur

Pedesaan) yang otorisasinya hanya di jalankan oleh anggota DPR. Coba bayangkan teman-

teman anggota DPR turun dan memberikan kepada setiap kepala desa program

Rp.250.000.000 kepada setiap kepala desa, itu mengganggu. Dirasakan oleh para bupati

bahwa itu menurunkan program itu dengan tanpa koordinasi itu menjadi bahagian yang

membuat program itu menjadi tumpang tindih. Dan itu kami rasakan anggota dewan turut

membawa kepada 20 desa diberikan bantuan 250 per desa. Program itu dibutuhkan tetapi

sistim koordinasinya yang harus ditata dengan baik dan menurut kami ini perlu. Bukan hanya

program itu, ada program PUMP, ada program PUAP, semua itu perlu dikoordinasikan

dengan baik. Tidak boleh karena lembaga politik secara automatically mempunyai otoritas

untuk hal-hal yang berhubungan dengan anggaran seperti ini. Menurut kami ini penting dan

sangat-sangat penting. Para bupati mengusulkan kepada kami itu perlu dikoordinasikan

dengan baik. Dan kami berharap terutama kepada Komite IV dan pimpinan untuk

membicarakan ini secara serius.

Saya pikir ini pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati yang bisa kami

sampaikan. Dan kami berharap bahwa melalui paripurna ini pimpinan dengan seluruh alat-

alat kelengkapan melakukan klaster kasus dari setiap provinsi sehingga kita merasa

berbangga dan berterima kasih bahwa forum reses, forum paripurna memiliki arti yang luar

biasa buat kita semua untuk pembangunan daerah. Verifikasi kasus, penyelesaian kasus

terhadap kasus-kasus di daerah dibutuhkan. Kemudian yang lain kami juga berharap bahwa

DPD sebagai institusi formal lembaga negara, sebagai institusi politik juga tidak senantiasa

terlambat menanggapi persoalan-persoalan kebangsaan kita. Masyarakat di Sulawesi Barat

selalu menganggap DPD selalu berada di jalur terbelakang ketika membahas persoalan-

persoalan daerah yang menasional saat ini. Ini menjadi masukan kita semua, masukan kepada

pimpinan dan masukan kepada anggota DPD RI yang terhormat. Terima kasih.



Baik, terima kasih. Tadi di awal kami dari pimpinan telah menyampaikan apa yang

telah direspon cepat persoalan kasus di setiap daerah. Mungkin Pak Asri lambat, maklum

dari jauh dari Sulbar. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Papua Barat.


55

77. PEMBICARA : Drs. H. WAHIDIN ISMAIL (PAPUA BARAT)


Selamat sore.

Salam sejahtera untuk kita semua tentunya.

Ketua DPD, Ibu Wakil Ketua, para anggota DPD yang terhormat, Bu Sekjen dan para

staf. Sebelum saya menyampaikan secara singkat laporan kegiatan anggota DPD Provinsi

Papua Barat di daerah, saya ingin merespon sedikit terhadap apa yang disampaikan oleh Pak

A.M Fatwa tadi terkait dengan masalah semangat kita untuk mengamandemen konstitusi

yang tadi disampaikan. Sekilas mungkin sebagian Bapak-Ibu menangkap ada sebuah

penurunan semangat dari Pak Fatwa untuk memperjuangkan hal tersebut. Tapi secara

informal saya mau konfirmasi sama beliau, ternyata beliau punya pandangan bahwa kita

memaksimalkan kekuatan kita dalam kewenangan yang terbatas saat ini, hasil kompromi

politik pada saat itu, sekaligus mencermati realitas politik yang ada dan kita tetap berjuang

untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tujuan kita bersama. Saya kira

besok forum pimpinan Kelompok DPD bersama Pak Fatwa akan memberikan secara lebih

jernih apa yang akan disampaikan dalam kita membuat strategi baru untuk melakukan

pendekatan kepada semua fraksi di MPR. Dan kami sangat berterima kasih terhadap apa

yang disampaikan Pak Fatwa tadi pagi. Terima kasih.

Pimpinan dan anggota yang saya hormati.

Sedikit saya menyampaikan kondisi terakhir di Papua Barat, seperti masalah pilkada.

Saya kira Bapak-Ibu mengikuti di mess media pembakaran rumah gubernur Papua Barat

incumbent Pak Bram Atururi. Dan ini adalah sebuah realita yang terjadi, dimana di satu sisi

kita menghadapi sebuah era demokrasi, tapi disisi lain ada hal-hal yang terkait dengan

penyelenggaraan pilkada dan ada anggapan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan

kekuasaan. Sehingga ini semua saya kira dari Komite I nanti akan mencoba melihat lebih

jernih. Dan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi maka gubernur telah ditetapkan

dan rekonsiliasi yang diharapkan antara 3 kandidat lain yang tidak memenangkan pilkada

tersebut masih terus di upayakan agar kondisi di Papua Barat lebih kondusif dan pelantikan

dapat dilaksanakan. Kami berterima kasih kepada Pak Irman karena besok menerima 3

kandidat tersebut. Dan saya kira Pak Irman dengan kearifannya akan memberikan sebuah

jalan keluar yang baik terhadap kondisi tersebut. Biarlah administrasi pemilihan berjalan

sampai pelantikan, tapi saya kira masalah-masalah pidana penyalahgunaan kewenangan saya

kira bisa kita letakkan dalam ranah hukum. Saya kira itu sebuah apa jalan keluar yang

terbaik. Jangan lah proses pelantikan ini tersandera oleh ketidakrelaan 3 kandidat. Dan saya

kira nanti Pak Ketua akan memberikan wejangannya, advice-nya agar pemerintahan di Papua

Barat, baik juga masalah terkait dengan citra yang dibangun, yang dipersepsikan akan

merusak NKRI oleh ketiga kandidat yang lain itu dapat kita luruskan.

Yang kedua masalah e-KTP. Kami informasikan di Papua Barat sampai akhir

Desember kemarin baru mencapai 31,28% di Kabupaten Sorong dan 38,98% di Kota Sorong.

Saya kira ini perlu ditindaklanjuti oleh Komite I, karena database yang digunakan data siap

masih diragukan akurasinya. Kemudian konsorsium juga itu tidak memperlihatkan sebuah

keseriusan dalam mendistribusikan perangkatnya, ditambah lagi geografinya sulit. Meskipun

oleh Kementerian Dalam Negeri telah diperpanjang menjadi 31 April, kami melihat bila ini

tidak dibenahi maka target e-KTP di Papua Barat tidak tercapai empat bulan yang

mendatang.

Bapak-Ibu sekalian, masalah lain adalah aspirasi pemekaran. Pada tanggal 5 Januari

yang lalu telah diadakan acara yang dihadiri cukup ramai dari 5 kabupaten 1 kota. Acaranya

adalah pembukaan selubung papan nama sekretariat Provinsi Papua Barat Daya. Komite I

telah kesana dan untuk melihat kesiapan Kota Sorong sebagai ibukota provinsi. Dan saya kira


56

nanti Komite I akan mengkaji aspirasi tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Apalagi ada sebuah wacana dari pemerintah masalah moratorium dan bagaimana kita

mengkompromikan antara moratorium dengan aspirasi yang berkembang dan persyaratan-

persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon ibukota provinsi tersebut. Demikian juga

dengan ada di Teluk Kondama.

Dan untuk Komite II masalah tanah. Pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan

lingkungan juga menjadi perhatian terkait dengan hak ulayat sesuai dengan otonomi khusus.

Kemudian masalah trebentuknya balai-balai di wilayah Papua Barat oleh PU, Kementerian

PU, juga harus memprioritaskan pemberdayaan dari putra daerah. Kemudian pembangunan

pabrik semen juga kita harus melihat kelestarian hutan lindung dan pasokan listrik Oransbari.

Serta terakhir saya kira kita sepakat tadi saya mendukung untuk dana otsus agar lebih

transparan. Kemudian UP4B itu harus kita kawal agar benar-benar niat baik pemerintah

dalam membangun Papua kedepan sabagai bagian integral dari NKRI ini benar-benar dapat

mensejahterakan masyarakat Papua. Demikian, terima kasih.



Terima kasih Pak Wahidin yang telah menyampaikan aspirasi dan laporan dari

kunjungan kerja di provinsinya. Dan selanjutnya kita masih ada tiga lagi, mohon waktunya

agak cepat karena masih ada lagi acara yang kita tunggu-tunggu rapat PURT, mana Ketua

PURT? dia bilang, "Pak Ketua kalau lebih lambat lagi nanti tidak diumumkan sekarang",

tidak ditunda lagi nanti rugi anggota, iya. Silakan Provinsi Riau.

79. PEMBICARA : Dra. Hj. MAIMANAH UMAR, MA. (RIAU)



Om Swastyastu.

Yang terhormat Ketua, Ibu Wakil Ketua, beserta rekan-rekan anggota DPD, Ibu

Sesjen, Wakil Sesjen beserta jajaran. Hadirin sekalian yang saya hormati.

Saya akan menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja waktu reses di Provinsi Riau.

Dan yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang penting saja dan yang diharapkan

konstribusi dari kita DPD, dari pimpinan sampai anggota DPD secara positif. Karena

menurut hemat kami dari institusi yang ada di tanah air kita sekarang ini memang sudah

terjadi krisis kepercayaan. Tetapi menurut hemat kami pandangan masyarakat kita terhadap

DPD tetap baik. Inilah yang perlu barangkali kita jaga bersama jangan sampai luntur

kepercayaan masyarakat itu. Maka yang saya sampaikan hal-hal yang mengharapkan

konstribusi tersebut.

Dari Komite I. Pertama tentang PSU. Kondisi di Kota Pekanbaru Riau umumnya

pada saat ini sedang memanas. Masalahnya pada tanggal 21 Desember 2011 telah

dilaksanakan pungutan suara ulang. Jadi pemilukada sudah ada yang menang lalu diadakan

lagi pungutan suara ulang dengan keputusan MK. Dan dengan keputusan KPU Kota

Pekanbaru dilaksanakanlah pungutan ulang itu pada tanggal 21 Desember. Yang menang

pada pungutan suara ulang tadi tetap yang memang pada pemilukada. Tiba-tiba KPU Kota

Pekanbaru membuat satu keputusan menggugurkan yang sudah menang. Maka terjadilah

kericuhan, ada yang membakar, ada yang melemparkan bom molotov, demo dan lain

sebagainya.

Oleh sebab itu hal ini kalau berlarut-larut terjadi di tanah air kita tentu merupakan

benih terjadinya konflik yang lebih besar yang berkepanjangan. Dalam hal inilah kami dari


57

DPD asal Riau mengharapkan kepada pimpinan DPD supaya dapat memfasilitasi dan

menyampaikan hal ini dengan terbuka, jujur kepada MK yang akan memutuskan. Kabarnya

Pak, besok akan diputuskan oleh MK. Tadi kami sudah menyampaikan dan sudah direspon

oleh Ketua, mudah-mudahan hari ini dapat disampaikan kepada MK. Ini harapan kami Pak

ya. Kepercayaan masyarakat kepada DPD bagus, ini menurut pengamatan kami. Di Riau juga

demikian. Kepada DPD Riau, kalau bicara DPD Riau itu didengar oleh masyarakat, ada yang

mengatakan berubah kondisi daerah kalau anggota DPD bicara, begitu Pak. Mudah-mudahan

kita semua saya yakin demikian.

Kemudian yang kedua, masalah otonomi daerah. Memang kegalauan masyarakat kita

tentang pelaksanaan otonomi daerah ini belum hilang, karena kewenangan yang seharusnya

sudah menjadi kewenangan daerah masih umpamanya masih dipegang pemerintah pusat.

Umpama, masalah pertanahan, masalah pertambangan dan banyak hal lainnya. Dalam hal ini

diharapkan pemerintah kita konsisten untuk melaksanakan otonomi daerah itu. Dan ada suatu

keanehan lagi yang terjadi di Provinsi kami. Provinsi Riau itu memang sama dengan

beberapa provinsi lain juga kami ketahui mempunyai sumber daya alam yang besar dan

memberikan devisa yang sudah sejak lama ke tanah air kita, ini sangat kita syukuri. Namun

disisi lain rakyat daerah Riau itu banyak dalam kemiskinan, rasanya tidak wajar. Dan ada

beberapa kabupaten di Riau masih merupakan daerah tertinggal. Tidak wajar di Riau. Oleh

sebab itu pada tanggal 11 Januari Tahun 2007 masyarakat Riau itu membuat suatu deklarasi,

tapi deklarasinya tenang. Yaitu Riau itu perlu dirubah statusnya, kalau ditanah air kita ini

sekarang yang sudah berubah status menjadi otonomi khusus, kan baru dua ya, Yogya itu

dalam proses, Papua dan Aceh. Maka rakyat Riau itu menginginkan supaya Riau itu berstatus

otonomi khusus. Kami mengharapkan dalam hal ini tujuan kita adalah mensejahterakan

rakyat. Dan barangkali karena Riau ini berhadapan langsung dengan Singapura dan

Malaysia, apabila sejahtera dengan otsus itu Riau maka dengan sendirinya Indonesia akan

terangkat. Tidak timpang, terjadi apabila Singapura dan Malaysia demikian majunya lalu

pergi ke Riau Indonesia demikian jeleknya.

Oleh sebab itu kami dari Provinsi Riau mengharapkan, dan hal ini sudah disampaikan

oleh tokoh-tokoh masyarakat Riau kepada Ketua DPD RI diwaktu Pak Irman Gusman

berkunjung ke Riau pada suatu restoran, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh

wanita, seluruhnya komponen menyampaikan naskah akademik kepada Bapak Ketua. Waktu

itu dijawab oleh Pak Ketua dan saya masih ingat, barangkali ada 3 lagi yang kita

pertimbangkanlah untuk mendapatkan otonomi khusus kata Pak Irman. Yaitu katanya kalau

tidak salah saya waktu itu Bali, Riau dan Sumbar, iya Pak iya? itu ada di koran juga, ada

klipingnya. Mudah-mudahan. Dan hal ini kalau bagi kami di Riau kami akan mendukung

daerah-daerah saudara-saudara kami yang menginginkan hal itu, tentu dengan argumen dan

alasannya yang tepat.

Selanjutnya untuk Komite II. Mengenai masalah pertanahan. Memang masalah

pertanahan ini nampaknya di tanah air kita ini tak kunjung selesai. Banyak sengketa tanah

antara perusahaan dengan masyarakat juga terjadi di Riau. Umpamanya terjadi di Sungai

Paku Pangaian Kabupaten Kuansing dan Pulau Padang Kabupaten Meranti, yang menjahit

mulut sampai saat ini belum selesai. Dan kami mengharapkan dalam hal ini supaya dapat

membentuk Pansus Pertanahan sebagaimana tadi yang sudah diusulkan oleh rekan-rekan

yang lain.

Komite III, masalah pendidikan. Memang masalah pendidikan di tanah air kita ini

kelihatannya masih suram. Menurut hemat kami kita harus merubah paradigma pendidikan

kita. Paradigma pendidikan kita untuk segera menciptakan anak didik yang berkualitas dan

berkarakter. Memang masih banyak faktor penentu dalam masalah keterbelakangan sistim

pendidikan kita. Antaranya kita tidak menempatkan pendidikan sebagai bagian yang esensial

dalam kehidupan. Tapi pendidikan hanya diberlakukan sebagai alat atau instrumen untuk


58

mendapatkan keterampilan kerja atau menopang hidup. Karenanya jika telah selesai belajar

melalui proses presekolahan, perkuliahan, maka mesin pembelajaran dalam diripun terhenti,

semangat belajarpun berhenti dengan sendirinya. Hal ini perlu kita rubah.

Selanjutnya, bangsa kita saat ini seolah-olah kehilangan jati diri. Maka membangun

karakter merupakan hal yang sangat serius dan diharapkan oleh masyarakat menjadi

domainnya DPD RI dan hal ini merupakan faidah yang besar. Seperti juga seminar-seminar

yang sudah kita lakukan itu sangat dihargai oleh masyarakat daerah. Seperti oleh PAP

tentang pengawasan itu dan oleh Kelompok DPD di MPR, ini sangat dihargakan oleh

masyarakat, itu merupakan langkah maju dari DPD RI.

Kemudian kami mengharapkan untuk yang akan datang, barangkali seminar ini perlu

kita kembangkan. Seperti hal ini kita dibidang pendidikan belum mempunyai pedoman

penyusunan anggaran pendidikan yang 20% itu. Kita sudah sekali-kali menyampaikan

kepada departemen yang bersangkutan.


Mohon waktunya Ibu .

81. PEMBICARA : Dra. Hj. MAIMANAH UMAR, MA. (RIAU)

Tetapi belum terealisasi pada saat ini dan lain sebagainya. Barangkali karena ini

waktu, dan memang ini penyampaiannya aspirasi ini merupakan amanah, kita perlu

menyampaikan pada saat ini lah amanah itu kita sampaikan dan forum seperti inilah.

Demikian saja ini secara tertulis, karena ada 53 aspirasi yang terbagi pada 4 Komite

itu, maka kami akan sampaikan secara tertulis. Supaya kita tidak mengantuk saya akan

menyampaikan sebuah pantun "Nelayan dilaut memasang pukat, menanti ikan untuk

kerambah, sekarang DPD RI harapan rakyat, untuk kita angkat dan jaga bersama". Terima

kasih.


Untuk direnungkan.


Terima kasih Ibu Maimanah Umar yang telah menyampaikan aspirasi dan laporan

dari kegiatan di daerahnya. Selanjutnya kita masih ada dua lagi, mohon diatur waktunya,

bahwasa laporan yang dikirim tertulis ini adalah bagian yang nanti akan dibagikan sesuai

dengan alat kelengkapan. Kami persilakan yang mewakili Provinsi Jambi.

83. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI)



Salam sejahtera.

Tidak ada yang dari Bali, mohon maaf.

Yang kami Hormati Bapak-Ibu pimpinan DPD dan seluruh anggota DPD yang saya

hormati, Ibu Sekjen dan seluruh jajarannya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji

syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya pada hari ini

kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal a'fiat.

Selanjutnya saya ingin menyampaikan selamat tahun baru 2012 semoga di tahun ini

kita akan bisa menjalankan tugas. Sebagai anggota DPD dengan lebih baik lagi, dengan lebih


59

amanah sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan bagi daerah. Amin. Ijinkan saya

melaporkan hasil penyerapan terhadap aspirasi masyarakat, tapi karena keterbatasan waktu

saya tahu diri, maka saya hanya akan melaporkan secara garis besarnya saja, jadi hal-hal

yang krusial saja.

Pertama tentang pengawasan e-KTP. Ini sangat penting, karena ini merupakan suatu

mega proyek yang memakan, yang senilai 5 koma, hampir 5,8 triliun. Di Provinsi Jambi

kendala secara umum yang dihadapi adalah pendistribusian perangkat e-KTP yang tidak

merata bagi penduduk yang wajib KTP. Jadi ada per kecamatan yang seharusnya

mendapatkan dua set tetapi hanya mendapatkan satu set. Banyak alat yang rusak, dan bila

rusah harus diperbaiki di Jakarta.

Kendala kedua, ini juga kami ketemukan adanya kuota yang ditentukan oleh pusat

jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan e-KTP untuk setiap daerah. Hal ini menjadi

tanda tanya bagi pemerintah daerah, dasar apa tentang penentuan kota tersebut? Apakah sisa

daripada kuota tersebut dilaksanakan secara gratis atau nantinya secara reguler. Artinya

masyarakat harus membayar.

Kendala ketiga yang merupakan kendala klasik adalah masalah listrik, karena masih

banyak daerah yang mengalami pemadaman listrik secara rutin dan ini tentu saja akan

menghambat pelaksanaan e-KTP. Kemudian juga yang penting adalah pihak konsorsium

seperti Sucofindo, Quadra Solution, PNRI, Sandipala Artha Putra, Land Industri yang kurang

bertanggung jawab terhadap pengadaan peralatan maupun pendampingan yang minim.

Selanjutnya masalah krusial yang sedang dihadapi Jambi. Sebagaimana juga

probleman yang terjadi di Mesuji, kemudian di Bima dan lain sebagainya adalah

permasalahan sengketa tanah. Ratusan warga desa Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung

Barat telah menduduki lahan perkebunan PT. Wira Karya Sakti. Pendudukan lahan oleh

warga desa Senyerang ini dilakukan karena PT. WKS telah mengambil tanah adat mereka

seluas 7.240 hektar dan mengingkari kesepakatan pola kemitraan yang pernah disepakati.

Kasus ini kalau tidak segera ditangani maka akan meluas sebagaimana kasus-kasus tanah

lainnya.

Yang kedua, adalah juga sengketa lahan yang melibatkan gabungan kelompok tani

Simpang Merati Desa Baru di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarulangun, antara PT.

Jambi Agro Wijaya yang bermula dari perampasan lahan yang telah ditanami petani dengan

sawit, sehingga hal ini akan merugikan masyarakat. Sebetulnya masalah ini sudah dilaporkan

ke DPD dan sudah tindaklanjuti dengan mengunjungi pihak-pihak yang terlibat dan

melakukan rapat di BPN. Yang memutuskan bahwa permasalahan ini tinggal ditindaklanjuti

diselesaikan di Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Sarulangun. Namun sampai saat ini

tidak tindaklanjuti. Kasus yang terbaru adalah sengketa lahan antara warga dengan PT.

Lestari Asri Jaya Barito Group di Kecamatan Tujuh Koto. Saya baru dapat kabar tentang ini,

hal ini baru terjadi kemarin, terjadi pembakaran, kemudian juga pembakaran kantor mess dan

terdapat 4 korban jiwa.

Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya merekomendasi disini, jadi maaf tidak setuju dengan

kawan kami dari Sulawesi Barat yang mengatakan tidak perlu membentuk Pansus. Menurut

hemat kami sangat perlu Pansus dibuat, mungkin namanya adalah Pansus Sengketa

Pertanahan. Walaupun memang mapping tentang permasalahan pertanahan juga harus kita

buat.

Kemudian yang lainnya masalah jalan. Sepanjang 320 km jalan di Kabupaten Kerinci

Provinsi Jambi dalam keadaan rusak parah tidak bisa dilewati. Di musim hujan mengalami

kelongsoran. Dan jalan antara Kabupaten Merangin Kerinci adalah jalan yang

menghubungkan antara Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Oleh karena itu agar jalan

tersebut dijadikan jalan negara.


60

Saya kira itu saja yang bisa kami laporkan nanti secara tertulis dan secara lengkap

akan kami sampaikan melalui pimpinan. Sekian dan terima kasih.



Terima kasih kepada Ibu Juniwati. Terakhir, kami persilakan yang mewakili Provinsi

Kepulauan Riau. Jadi kita kasih penghargaan kepada Kepri hari ini penuh semuanya.

85. PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KEPULAUAN RIAU)

Karena lengkap saya baca pantun dulu Pak Ketua. "Anak gadis menaiki tikap, terkena

matahari terasa hangat. Kami Kepri berempat tetap lengkap, mengikuti paripurna dengan

semangat". Karena ditepuk satu lagi. "Sungguh cantik si anak desa, berbaju hijau bergincu

merah. Sungguh senang kembali bersama, mari teruskan bangun daerah".


Selamat sore.


Pak Ketua yang kami hormati, Ibu Wakil Ketua. Pertama tentu puji syukur kepada

Allah SWT siang ini masih diberi kesempatan walaupun Kerpri giliran terakhir pada saat ini

membacakan laporan. Ijinkan kami juga dari Kepri berempat menyampaikan Selamat Tahun

Baru, semoga ada perubahan di tahun 2012 ini. Amin.

Selanjutnya, penyerapan aspirasi masyarakat dan beberapa informasi sesuai dengan

bidang tugas masing-masing akan kami sampaikan sebagai berikut. Permasalahan-

permasalahan dan aspirasi yang ada yang menyangkut dengan Komite I adalah tentang isu

pemekaran dan pembentukan serta penggabungan daerah. Di Kepri ada beberapa daerah

tuntutan masyarakat untuk dimekarkan. Antara lain adalah pemekaran Kota Bintan bagian

utara di Kabupaten Bintan, Kabupaten Kundur di Kabupaten Karimun, Kabupaten Sarasan,

Ngidai dan Sadanang di Kabupaten Natuna. Dimana kalau Kabupaten Sarasan, Sedanau di

Natuna ini dengan Kabupaten Anambas adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan

Thailand dan Vietnam. Walaupun penduduknya sedikit tetapi rentang kendali dengan

kabupaten induk sangat jauh. Dengan kebijakan moratorium dan penggantian sementara

pemekaran baik kabupaten/kota maupun provinsi, sepertinya DPD RI harus

mempertimbangkan kembali secara matang kebijakan moratorium itu.

Yang kedua adalah tentang pertanahan dan tata ruang. Tidak kalah penting sesuai

dengan provinsi-provinsi yang lain bahwa di Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten

Bintan telah terjadi sengketa lahan antara warga dengan TNI Angkatan Laut. Dan ini juga

sudah beberapa kali disampaikan di dalam Sidang Paripurna ini sampai saat ini belum ada

penyelesaiannya. Dan kita mengharapkan ada komitmen dari Komite I untuk menyelesaikan

agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di daerah lain di Mesuji dan di Bima

dan lain-lain sebagainya.

Kemudian hal yang menyangkut dengan Komite II adalah sektor kelautan. Karena

daerahnya adalah daerah kepulauan dengan 2400 pulau, ini perlu mendapat perhatian dari

pemerintah pusat. Kemudian yang kedua adalah masalah transportasi laut. Ini perlu tambahan

kapal di Kepulauan Riau. Beberapa hari yang lalu telah ditambah kapal oleh Menteri

Perhubungan 1 buah kapal perintis tapi ini belum mencukupi. Yang soal sektor kehutanan,

ini juga menjadi masalah besar karena sudah ada lahan yang belum dialihfungsikan dari

hutan ke penduduk sehingga ada 10.000 rumah yang sudah dibangun di Batam itu yang tidak

bisa digunakan sertifikat hak guna bangunannya. Yang selanjutnya juga masalah

perhubungan laut dan yang selanjutnya Komite II adalah masalah banjir. Masalah banjir itu


61

adalah di Kabupaten Karimun sudah 30 tahun banjir belum tertangani oleh pemerintah

daerah. Untuk itu perlu adanya penanganan dari pemerintah pusat dengan pembuatan tanggul

sepanjang 16 km dengan anggaran lebih kurang 80 miliar.

Kemudian tentang Komite III seperti biasa itu masalah Ujian Nasional. Kemudian

yang kedua penyerapan Dana BOS masih ada beberapa sekolah di 3 kabupaten yang belum

menerima BOS saat ini. Kemudian tentang kesehatan, tenaga dokter dan tenaga perawat di

daerah-daerah terpencil masih kurang dan perlu mendapat insentif tambahan dari pemerintah.

Kemudian dengan Komite IV yaitu masalah usaha kecil dan menengah juga masalah

PNPM Mandiri sangat diperlukan oleh masyarakat dan perlu penambahan dana karena

PNPM pedesaan di Kepulauan Riau hanya 47 miliar. Kemudian di ibukota provinsi di

Tanjung Pinang air bersih belum mencukupi. Perlu bantuan pemerintah pusat untuk

membangun penyediaan air bersih yang membutuhkan anggaran sekitar 165 milyar. Yang

ketiga adalah tentang ditetapkannya Batam dan Karimun sebagai Free Trade Zone. Ini belum

membawa hasil yang lebih baik dan berdampak positif pada masyarakat. Karena itu

diperlukan revisi PP No. 2 Tahun 2009 karena ini memberatkan bagi para importir dan

eksportir di daerah Batam, Bintan dan Karimun itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah

pajak tenaga kerja asing. Di Provinsi Kepulauan Riau itu ada 6.000 lebih tenaga kerja asing.

Itu setiap tahun dipungut US $1.200 dikali Rp.7.000 berarti sekitar Rp. 8.000.000 setiap

tahun tidak dikembalikan kepada daerah. Hanya diberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan

mengenai tenaga kerja. BLK kita saja menyedihkan, tidak terawat. Karena tidak ada dana

bagi hasil dari tenaga kerja asing ini yang dikembalikan ke daerah kami di Provinsi

Kepulauan Riau. Kemudian mengenai tentang pertanahan tadi kami sangat mendukung

usulan teman-teman tadi dibentuknya Pansus mengenai sengketa lahan atau sengketa tanah.

Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Dan untuk tindak lanjut berupa

pembahasan konfrehensif di internal komite bersama mitra kerja terkait sangatlah

diharapkan. Mengingat solusi tersebutlah yang dapat memperkuat keberadaan DPD RI.

Tanpa komite mengajak dengan mitranya para kementerian maka DPD kurang berarti di

mata masyarakat khususnya kita turun ke daerah di dalam rangka menjaring aspirasi.

Demikian Pak Ketua dan Ibu Wakil Ketua beserta sidang dewan yang kami hormati

laporan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.



Terima kasih Pak Zulbahri yang telah menyampaikan. Kita akan masuk ke acara

ketiga.


Pak Ketua, mohon sedikit soal Pansus. Saya ini banyak bicara dari daerah-daerah tadi

telah mengusulkan Pansus Sengketa Tanah atau Sengketa Agraria sekarang ini. Jadi saya

usul kita konkritkan saja di paripurna ini untuk ditindaklanjuti. Jadi sudah putusan paripurna,

perintah paripurna, ya bagaimana prosedur di proses pada proses berikutnya.

Terima kasih.


Baik. Jadi nanti apa yang aspirasi ini kita akan disampaikan nanti pada Panmus kita

pada tanggal 19 besok. Terima kasih Pak. Silakan tadi, silakan. Mohon waktunya Pak

Rahmat.


62

89. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)

Terima kasih.

Sebenarnya kalau ijin kedepan kedua. Saya mau membacakan hasil pertemuan kami

tadi dengan beberapa teman kepada para demonstran. Saya ingin membacakan sebenarnya

apa yang disampaikan teman-teman derita kita di berbagai daerah menyangkut tanah,

menyangkut bagi hasil, menyangkut kezaliman yang dilakukan oleh aparat pengaman dan

sebagainya saya ingin membacakan. Kalau diijinkan saya ke depan, hanya tiga menit Pak

Ketua.


Tidak apa-apa di sana saja. Sampaikan saja Pak.


Terima kasih.


Saya sampaikan apa yang tadi hasil pertemuan kami. Diantaranya tuntutan

demonstran di luar yang berjumlah lebih kurang 5.000 orang. Saya singkatkan.

1. Menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan mengembalikan tanah-

tanah rakyat yang dirampas.

2. Laksanakan pembaruan agraria sejati sesuai dengan konstitusi 1945 dan UU PA

1960.

3. Tarik TNI dan POLRI dari konflik agraria. Membebaskan para pejuang rakyat

yang ditahan dalam melawan perampasan tanah.

4. Melakukan audit legal dan sosial ekonomi terhadap segala Hak Guna Usaha

(HGU) Perkebunan, Hak Guna Bangunan, SK Hutan Tanaman Industri (HTI) dan

Hak Pengusaha Hutan (HTH), ijin usaha petambangan baik kepada swasta dan

BUMN yang telah diberikan dan segera mencabut untuk kepentingan rakyat. Jadi

artinya mereka minta review kembali.

5. Pembubaran Perhutani dan memberi hak yang lebih luas kepada rakyat, penduduk

desa, masyarakat adat dan pengelola hutan.

6. Pengelola pengelolaan sumber-sumber alam yang sebenar-benarnya bagi

kemakmuran rakyat dengan mensegerakan undang-undang PAPSDA sesuai

amanat TAP MPR Nomor IX/2001 tentang pembaharuan agararia dan

pengelolaan sumber daya alam.

7. Penegakan hak azasi petani dengan cara pengesahan rancangan undang-undang

perlindungan hak azasi petani dan RUU kedaulatan pangan sesuai tuntutan rakyat

tani.

8. Penegakkan hak masyarakat adat melalui pengesahan RUU pengakuan dan

perlindungan hak masyarakat adat.

9. Pemulihan hak dan wewenang desa dengan segera menyusun RUU desa yang

bertujuan memulihkan hak dan wewenang desa atau nama lain yang sejenis dalam

bidang ekonomi, politik, hukum dan budaya.

10. Penegakan hak azasi buruh dengan menghentikan politik upah murah dan sistim

kerja kontrak outsourcing dan membangun industri realisasi nasional. Bentuk

undang-undang yang menjamin hak-hak buruh migran indonesia dan keluarganya.


63

11. Penegakan hak azasi nelayan tradisional melalui perlindungan wilayah tangkap

nelayan tradisional dengan mengesahkan RUU perlindungan nelayan,

menghentikan kebijakan impor ikan dan privatisasi perairan pesisir dan pulau-

pulau kecil.

12. Pencabutan sejumlah undang-undang yang telah mengakibatkan perampasan

tanah yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Penanaman Modal, Undang-

Undang No.41/1999 Kehutanan, Undang-Undang 18/2004 Perkebunan, Undang-

Undang No.7/2004 Sumber Daya Air dan Undang-Undang No. 27/2007

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Undang-Undang No.

4/2009 Minerba dan Undang-Undang pengadaan tanah untuk pembangunan.

Jadi nanti saya akan kirimkan ini akan ke teman-teman, ke ruangan, dan juga ada CD

atau DVD kami waktu debat soal agraria ini di Metro beberapa waktu yang lalu. Dan saya

laporkan khususnya Sumut saya tunjukkan bahwasanya juga akan meledak besar-besaran

karena demo sudah ribuan hampir tiap hari dan banyak korban jiwa yang tidak di ekspose.

Dan insya Allah Senin kami, saya pikir ini juga pesan kesemua daerah untuk melakukan,

DPD untuk memfasilitasi atau menjembatani dengan Muspida, karena rakyat sekarang

masyarakat seperti kata Ibu senior kita tadi banyak percaya dengan DPD. Kami akan

melakukan itu senin. Dan sekali terima kasih kepada ketua yang kemarin menyempatkan ke

Sumatera Utara berjumpa dengan 2 orang, satu sudah 50 tahun lebih tinggal ditanah tidak

pernah dikasih hak miliknya, kira-kira 50 ribu warga. Satu lagi punya hak milik, punya ijin

bangunan, punya surat bersih, bayar pajak, tidak berpekara tiba-tiba digusur dengan

mengedepankan aparat dan preman. Ini terima kasih ketua atas nama masyarakat Sumatera

Utara.

Mungkin demikian kami sampaikan sekali mereka appreciate dengan DPD, tadi

utusan demonstran dan yang mewakilim serta kami berlima telah tanda tangan mendukung

kegerakan yang baik untuk masyarakat seluruh Indonesia ini. Terima kasih, mohon maaf.



Baik.


Pimpinan, 125 pimpinan.


Iya, sebentar, jadi tadi saya bilang, sebentar dulu.


Interupsi pimpinan, 125.


Sebentar dulu saya mau komentar, sebentar.

Jadi, teman-teman sekalian, kenapa saya beri waktu tadi, memang Pak Rahmat dan

Pak Anang, beberapa orang tadi minta saya untuk mereka menemui atas nama kita semua.


64

Silakan. Jadi sebelum masa istirahat tadi, jadi saya minta mereka kita mewakili kita tadi

kesana, makanya saya berikan waktu ya, karena mereka ingin bertemu dengan delegasi DPD.

Kebetulan saya kan tidak bisa menemui karena saya tetap memimpin rapat ini. Dan mereka

juga mendukung harapan kita untuk segera kita bentuk pansus mengenai konflik agraria.

Nanti minggu depan kitakan bahas lebih detail apa yang berkembang tadi di Panmus.

Silakan.


Iya, pimpinan, kita juga sudah membaca 12 tuntunan yang dihadiri lebih 60 lembaga

yang ada diluar. Menurut saya bukan karena kita ikut sama, tapi apa yang mereka ungkapkan

itu adalah jadi kegelisahan kita. Saya tadi di pandangan Sulawesi barat tidak sepakat selalu

membuat pansus dalam kategori yang makro. Saya mungkin sepakat, kami sepakat kalau

misalnya bahwa nama pansus itu kalau mengusulkan, ya mohon maaf ya, misalnya pansus

pertambangan kemarin, saya ga lihat ada substansi dan gerakan politik dari output dari

pansus-pansus yang kita bentuk. Jadi, misalnya kalau mau tegas pansus terhadap perampasan

hak-hak tanah rakyat, kan gitu. Jangan disebut pansus agraria, karena itu yang terjadi kan.

Pimpinan, saya sepakat, saya mendukung Pak A.M Fatwa paripurna ini berhak untuk

memberikan rekomendasi untuk menyepakati pansus itu. Nanti secara teknis mekanisme

dikembalikan untuk diusulkan oleh alat-alat kelengkapan. Tetapi, ya mohon maaf pimpinan,

itulah kelemahan kita di DPD, terlalu panjang kita mengambil keputusan yang menjadi

tuntutan luar bisa masyarakat. Suara daerah tadi hampir semua mengatakan konflik

pertanahan itu ada di 33 provinsi. Saya mendukung Pak A.M Fatwa, paripurna ini walaupun

sifatnya mendengarkan aspirasi daerah tetapi menurut saya itu bisa disikapi dengan bijak. Itu

saja pimpinan. Terima kasih.


Baik, silakan Bu.

99. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) :

Mendengar tadi apa yang disampaikan kawan kita Pak Rahmat, begitu besar harapan

dari pada masyarakat terhadap DPD. Jadi saya mohon dalam rapat paripurna ini kita

langsung ketok bahwa akan dibentuk pansus konflik pertanahan. Jadi harus ada kata-kata

konflik pertahanan. Sekian, terima kasih.

100. PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT) :

Pimpinan, interupsi, B-76. Saya Pak.


Bu Lery silakan.

102. PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT) :

Yang pertama pada prinsipnya saya setuju untuk pansus tetapi jangan kita batasi

hanya pada pansus tanah. Karena bicara tentang agraria itu bicara tentang laut, udara dan

lain-lain termasuk tanah. Persoalan masyarakat tidak hanya persoalan tanah, tapi persoalan


65

lingkungan hidup, persoalan laut dan lain-lain. Sehingga saya tidak mau dibatasi hanya pada

pansus pertanahan tetapi konflik sunber daya alam dan agraria. Terima kasih.


Baik saudara-saudara sekalian, saya rasa sudah memahami apa yang tadi ya. Berikan

kepercayaan kepada Panmus nanti untuk mengagendakan. Minggu depan, kalau perlu habis

ini kita rapat lagi Panmus.


Ijin ketua, ketua interupsi ketua, satu kata. Saya lupa tadi, ada mereka titip pesan,

harapan mereka besar kepada DPD, karena tadi saya karena ramainya saya tak dengar apakah

itu Faisal Basi atau Faisal Basri digebuki tadi sama demonstran karena penyampaian itu agak

bagaimana gitu. Tetapi saya tidak dengar langsung nama yang benar. Jadi harapan mereka,

kepercayaan besarnya kepada DPD untuk rakyat indonesia ini jangan dikhianati. Itu pesan

mereka dan mereka setuju kita membentuk pansus agraria, jadi luas, bukan hanya tanah

ataupun hal-hal tertentu. Terima kasih.


Baik, Ini semua nanti pansus konflik agraria atau apa biar nanti perdebatannya lebih

dalam, jadi ada di Panmus. Pokoknya kita setuju. Ya, kita sepakati ya?

Baik, tepuk tangan buat kita semua.

Baik Bapak-Ibu sekalian, seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita ini kan harus

taat agenda. Jadi ada agenda yang telah saya bacakan tadi yang kita sudah sepakat, yang

terkahir ini laporan khusus dari BURT. Tetapi saya mau minta dulu kepada forum ini supaya

pertemuan ini kita lakukan secara tertutup. Saya mau minta melalui majelis ini untuk bisa

kita sepakat untuk laporan ini kita lakukan secara tertutup. Apakah kita bisa sepakati?

KETOK 1X

KETOK 2X


66

Baik, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas kesepakatannya. Mohon bagi yang tidak

berhubungan untuk bisa meninggalkan tempat, karena ini adalah intern daripada DPD. Dan

ini adalah amanat Panmus yang harus kita putuskan pada sidang Paripurna ini.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, kita pada acara yang terkahir ini akan mendengarkan

laporan dari PURT untuk dapat kita menyetujui rancangan peraturan DPD RI tentang

petunjuk operasional kegiatan rapat, pertemuan diluar kantor, biaya paket perkegiatan pada

masa kegiatan di daerah dan diluar kantor, biaya paket perkegiatan pada masa kegiatan di

daerah pemilihan dan mengenai perjalanan dinas anggota DPD RI. Yang tentu akan

disampaikan oleh pimpinan PURT buat kita semua. Dan ini untuk tidak di publikasikan ke

luar. Kami persilakan dari pimpinan PURT atau yang mewakili untuk bisa menyampaikan

pada forum yang terhormat ini. Silakan, ini menyangkut masalah kesejahteraan dan lain-lain

sebagainya. Dr. Budi Doku.

106. PEMBICARA : Dr. BUDI DOKU (KETUA PURT)



Saya rasa masih banyak disini, saya ulangi lagi.



Om Swastyastu.

Pimpinan DPD RI yang terhormat, anggota DPD RI yang terhormat, jajaran

sekretariat jenderal yang saya hormati.

Sebelumnya kami mengucap selamat tahun baru 2012 semoga tahun ini DPD RI bisa

lebih optimal dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional untuk membela kepentingan

masyarakat dan daerah dengan moto baru PURT berkarya nyata bukan berkarya kata.

Sesuai dengan kewenangan PURT yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 27

Tahun 2009 tentang MD3, dan peraturan DPD tentang tata tertib PURT DPD, perlu

melaporkan mengenai Pagu Anggaran DPD RI Tahun Anggaran 2012. Pemerintah melalui

surat edaran menteri keuangan No. SE01/MK2/2011 tanggal 1 November 2011 telah

menetapkan Pagu definitif DPD RI tahun 2012 sebesar Rp.604.098.382.000. Berdasarkan

pagu anggaran yang telah ditetapkan tersebut, maka sesuai usulan alat kelengkapan DPD,

Kelompok DPD di MPR, anggota DPD dan unit kerja sekjen, rancangan program dan

kegiatan DPD RI tahun 2012 disusun dengan besaran alokasi program sebagai berikut :

Pertama, program penguatan kelembagaan DPD dalam sistim demokrasi Pagu

206.557 juta. (Rp.206.557.000.000).

Dua, miliar juta itu. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lain DPD

RI, Rp.340.388.382.000. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI,

Rp.57.153.000.000. Jumlah, ada sendiri disitu 604 sekian.

Bapak-Ibu yang saya hormati, jika dibandingkan dengan Pagu definitif DPD RI

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.1.154.200.000.000, maka penurunan anggaran DPD RI

sebesar Rp. 550.101.618.000, atau sebesar 47,66% Ini yang perlu menjadi PR bagi pimpinan.

Bapak-Ibu yang saya hormati, karena Pagu anggaran DPD Tahun 2012 belum dapat

mendukung secara optimal agenda kerja DPD, khususnya tentang pembentukan,

pembangunan kantor DPD di ibukota provinsi. Oleh karena itu pimpinan DPD bersama

SIDANG TERTUTUP


67

dengan PURT DPD telah melakukan rapat bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri

PPN Bappenas untuk membahas tindak lanjut pembangunan kantor DPD di ibukota provinsi

pada tanggal 12 Desember 2011. Dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa alokasi

anggaran pembangunan gedung kantor DPD di ibukota provinsi akan diusulkan dialokasikan

pada APBNP DPD Tahun 2012 dan anggaran DPD Tahun 2013.

Berkenaan dengan tindak lanjut pembangunan gedung kantor DPD di ibukota

provinsi, pimpinan DPD akan menyampaikan surat kepada pemerintah provinsi khususnya

provinsi yang telah menyatakan hibah kepada DPD yang secara garis besar akan memberikan

informasi mengenai progress dan tindak lanjut pembangunan gedung kantor DPD di ibukota

provinsi pada tahun 2012.

Selanjutnya kami perlu juga menyampaikan dalam sidang paripurna pada hari ini

mengenai kesepakatan pada sidang Panitia Musyawarah pada tanggal 11 Januari 2012 yang

terkait dengan tugas dan wewenang PURT DPD, yaitu :

1. Perlu ada pengaturan secara efektif jadwal kegiatan di masing-masing alat

kelengkapan dan Kelompok DPD di MPR, agar tidak terjadi bentrok jadwal alat

kelengkapan dan Kelompok DPD di MPR yang berimplikasi pada penggunaan

anggaran yang tidak efisien.

2. Perjalanan dinas luar negeri DPD terbatas pada kegiatan kunjungan kerja dalam

rangka studi banding referensi RUU inisiatif DPD, dan kegiatan berhubungan antar

lembaga, parlemen serta event atau pertemuan parlemen internasional.

3. Kegiatan konsinyering atau rapat atau pertemuan di luar kantor hanya untuk

kegiatan yang sifatnya finalisasi.

Pimpinan DPD yang terhormat, anggota DPD yang terhormat. Sidang Paripurna ke-8

Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012 pada tanggal 12 Januari 2012 yang lalu telah

diputuskan Peraturan DPD Nomor 01/DPDRI/3/2010/2011 tentang petunjuk operasional

kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, biaya per paket kegiatan pada masa kegiatan di

daerah pemilihan dan perjalanan dinas anggota DPD RI. Peraturan DPD tersebut menjadi

dasar pelaksanaan kegiatan DPD khususnya yang berkenaan dengan perjalanan dinas di

dalam negeri DPD, perjalanan dinas luar negeri DPD, sidang serta rapat di luar kantor dan

kegiatan pada masa rapat di daerah pemilihan pada tahun 2011. Dalam perkembangannya

pada tanggal 27 Desember 2011 melalui surat No. S863/MK02/2011 Kementerian Keuangan

telah menerbitkan surat persetujuan Menteri Keuangan atas satuan biaya perjalanan dinas

dalam negeri. Satuan biaya per paket kegiatan bagi DPD RI dan mekanisme

pertanggungjawabannya. Surat Menteri Keuangan tersebut menegaskan pengaturan kembali

mengenai satuan biaya perjalanan dinas yang harus mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan tentang standar biaya yang berlaku. Sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat

perubahan satuan biaya tersebut, antara lain :

1. Uang harian. Yang semula antara Rp.300.000 sampai Rp.450.000 menjadi Rp.

355.000 sampai Rp.575.000, disesuaikan dengan standar biaya di masing-masing

provinsi.

2. Uang representasi. Yang semula Rp.200.000 menjadi Rp.250.000.

3. Uang transportasi dari provinsi kabupaten/kota. Yang semula Rp.520.000 (disamakan

untuk seluruh provinsi) sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan tersebut diubah

disesuaikan dengan standar biaya sewa kendaraan di masing-masing provinsi antara

Rp. 420.000 sampai Rp. 800.000.


68

4. Uang transport, tiket dan airport tax perjalanan dinas (.....) oleh kuasa pengguna

anggaran berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan dan

pengelola bandara.

Bapak-Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan satuan biaya perjalanan dinas yang

diatur oleh Peraturan DPD No. 01/DPDRI/3/2010/2011 telah mengalami perubahan pada

tahun 2012. Maka Peraturan DPD dimaksud harus diubah. Dalam Sidang Pleno Ke-1 PURT

DPD Tanggal 11 Januari 2012 telah diputuskan mengenai rancangan peraturan DPD RI

tentang petunjuk operasional kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, biaya per paket

kegiatan pada masa kegiatan di daerah pemilihan dan perjalanan dinas anggota DPD RI yang

secara garis besar memuat 6 Bab dan 37 pasal, yaitu :

1. Bab I. Ketentuan Umum. Bab ini berisi tentang definisi dan pengertian yang

dimaksud dalam peraturan DPD.

2. Bab II. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor. Dalam Bab ini dijelaskan tentang

kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor meliputi

a. Finalisasi materi DPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPD

b. Kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan intensitas pembahasan dalam rangka

melaksanakan tugas dan wewenang DPD.

c. Pemberian uang pembahasan berdasarkan banyaknya hari kehadiran anggota DPD

dalam kegiatan yang dimaksud.

3. Bab III. Kegiatan di daerah pemilihan. Kegiatan di daerah pemilihan sebagimana

yang dimaksud dalam peraturan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan

atau anggota DPD di daerah pemilihannya atau daerah lain sesuai dengan penugasan

dalam rangka menyerap aspirasi di daerah.

4. Bab IV. Perjalanan dinas dalam negeri pada masa sidang. Dalam peraturan ini

perjalanan dinas pada masa sidang terdiri atas dua jenis.

a. Perjalanan dinas dalam negeri anggota DPD perseorangan pada masa sidang

selain dalam rangka pelaksanaaan tugas alat kelengkapan DPD dan Kelompok

DPD di MPR dilaksanakan atas penugasan pimpinan DPD atau undangan dari

lembaga, institusi, kelompok masyarakat di daerah/provinsi anggota DPD.

b. Perjalanan dinas dalam negeri pada masa sidang yang dilaksanakan oleh anggota

DPD, alat kelengkapan DPD, Kelompok DPD di MPR, dilaksanakan berdasarkan

keputusan sidang pleno alat kelengkapan dan Kelompok DPD di MPR.

c. Pemberian uang perjalanan dinas alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD di

MPR berdasarkan banyaknya hari kehadiran anggota DPD dalam kegiatan yang

dimaksud.

5. Bab V. Perjalanan dinas tugas mendesak. Perjalanan dinas dalam negeri yang

dilaksanakan atas penugasan oleh Pimpinan DPD dan diajukan oleh anggota DPD,

alat kelengkapan DPD dan atau Kelompok DPD di MPR kepada pimpinan DPD

dalam rangka pelaksanaan tugas mendesak atas alasan :

a. Bencana alam.

b. Kejadian luar biasa.

c. Melaksanakan tugas kelembagaan dewan dalam merespon maslah-masalah daerah

berskala nasional dan signifikan secara konstitusional lembaga DPD.

d. Menghadiri sidang peaipurna khusus atau sidang pleno, atau rapat lainnya sesuai

dengan target kerja kelembagaan DPD pada saat masa kegiatan di daerah

pemilihan.

6. Bab VI. Perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan

berdasarkan persetujuan pimpinan DPD yang diajukan oleh alat kelengkapan dan


69

Kelompok DPD di MPR melalui putusan sidang pleno alat kelengkapan atau

Kelompok DPD di MPR. Mekanisme perjalanan dinas luar negeri DPD mengacu

pada Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B418/MSesneg/Setmen/04/2010

Tanggal 26 April 2010 tentang perjalanan dinas ke luar negeri.

Pimpinan DPD yang terhormat, saudara-saudara Anggota DPD yang terhormat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami atas nama seluruh anggota PURT

mengharapkan persetujuan dari sidang paripurna ke-8 DPD pada hari ini untuk mengesahkan

rancangan peraturan DPD tentang petunjuk operasional kegiatan rapat, pertemuan di luar

kantor, biaya per paket kegiatan pada masa kegiatan di daerah pemilihan, dan perjalanan

dinas anggota DPD RI.

Dengan ditetapkannya peraturan DPD dimaksud, diharapkan dapat menjadi pedoman

pelaksanaan perjalanan dinas DPD dan kegiatan DPD di daerah dengan tetap

mengedepankan akuntabilitas pelaksanaan anggarannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang

Maha Kuasa akan selalu meridhoi segenap langkah perjuangan kita. Amin.


107. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA)

Pak Ketua, satu. Papua.


Baik. Terima kasih kepada pimpinan PURT yang telah menyampaikan draft-nya.

Barangkali ada pertanyaan dari anggota. Silakan. Dari Papua? Silakan Papua.


Terima kasih pimpinan, Bapak-Ibu yang kami hormati.

Cukup jelas disampaikan oleh Ketua PURT. Kami hanya ingin memperbaiki,

memberikan informasi tentang biaya transportasi perjalanan dinas ke daerah. Untuk ke Papua

sekarang ini tiket PP sudah Rp.18.000.000, sedangkan yang diberikan oleh standart keuangan

yang diberikan itu hanya Rp.13.000.000 lebih. Sehingga kemarin untuk di MPR

pertanggungjawaban sama dengan di DPD, yang dipertanggungjawabkan hanya Rp.

13.000.000 lebih. Kalau di sini dimasukan di point 4, uang pasport, tiket, airport tax

perjalanan dinas ini ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran ini berdasarkan harga.

Mestinya kan bisa juga diubah standart untuk yang ke Papuanya. Harga standart harga

Garuda sekarang, begitu. Karena kita kemarin kunker, teman-teman kita yang pas dari

Komite IV ke Papua kita kesulitan mengenai harga bisnis ini. Saya kira itu sekedar informasi

saja untuk teman-terman. Terima kasih.


Baik. Coba dicatat dan direspon nanti oleh pimpinan PURT. Silakan.

111. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM.

(KEPULAUAN RIAU)

Terima kasih pimpinan. Kami ingin menanyakan mengenai bilamana, sering kejadian,

kami misalnya kita semua terjadi pada kita-kita, ada undangan, dimana misalnya kita


70

dimintakan untuk menjadi narasumber tapi bukan di daerah pemilihan kita. Tapi karena kita

anggota DPD kita diminta ditempat daerah lain. Nah apakah itu tidak bisa kita dibiayai juga,

karena itu juga menguatkan lembaga dan menjadikan kita lebih dikenal, begitu. Jadi itu

mohon, misalnya untuk seminar, sebagai narasumber dan lain-lain. Bukan untuk perkawinan

ya. Jadi itu yang mohon diperhatikan dan kami ingin penjelasan.


Terima kasih. Silakan. Ada lagi untuk bisa menyempurnakan? Silakan Pak Paulus.

Tapi jangan hal yang sama ya.

113. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA)

Saya mau sampaikan bahwa yang dibaca oleh Pak Ketua PURT tadi dengan surat dari

Menteri Keuangan kok ada beda? Apakah memang dicabut atau bagaimana, tentang

penggunaan konsinyering? Kemarin saya mendengar ada dua item, tapi hanya satu item saja.

Terima kasih Pak Ketua.


Baik, sebelum direspon oleh pimpinan PURT, cukup ya? Ada lagi? Bu Lery, silakan

kalau ada.

115. PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT)

Saya hanya ingin menambahkan soal apa yang disampaikan teman-teman dalam

konteks perjalanan di daerah. Kami perjalanan dari satu kabupaten ke kabupaten itu harus

dari laut ke laut, dari pulau ke pulau. Saya pikir ini juga perlu dipertimbangkan. Kami lihat

kami lebih rendah dari NTB. Dan coba dilihat kembali sistim itu.


Silakan.

117. PEMBICARA : AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, SP. (SULTENG)

Terima kasih Pak Ketua.

Ada beberapa hal yang, ada 3 hal sebenarnya yang ingin kami ungkapkan disini.

Yang pertama sama dengan Pak Tonny. Terus yang kedua itu masalah dana pada waktu kita

mendapatkan musibah, seperti yang terjadi di daerah kami di Kabupaten Sigi dan Kabupaten

Donggala. Itu bagaimana mekanismenya Pak, kalau misalnya kita mengajukan perjalanan ke

daerah kami, apakah menggunakan dana yang sudah ada dengan kami selama 8 kali itu atau

menggunakan dana-dana tertentu yang sudah disiapkan oleh sekretariat. Terus yang ketiga

Pak.


Baik, nanti kalau kurang nanti kita tambah lagi Pak Malonda, ya.


71


Sebentar, sebentar Pak. Yang pertama itu tadi, yang pertama ya sudah jelas tiket itu,

kami terus terang PP-nya itu Rp.5.500.000, terus terang VIP-nya, tapi yang ada sama kami

itu baru 10. Jadi kami mohon tambahan itu. Yang kedua masalah yang tadi. Terus yang

ketiga masalah apa tadi saya lupa. terima kasih Pak. Assalamu'alaikum.


Baik, tidak apa, sekaligus dijawabnya Pak Ketua.


Satu-satu Pak, terlalu banyak susah saya jawab.


Tidak, nanti kan ada wakilnya itu ada Ibu Darmayanti. catat dong. Ini pimpinan

PURT kan hadir semua ini, Ibu Lubis, ini kan hadir semua. Tolong dicatat ya. Silakan duduk

Pak Dani. oiya, nanti boleh. Pak Jhon ada? di list dulu biar sekaligus, biar kita bisa putuskan

ini. Pak Jhon dulu sebentar.

123. PEMBICARA : Prof. Dr. JHON PIERIS, SH., MS. (MALUKU)

Yang dikatakan Tonny Tesar betul, tapi saya kira bukan saja Papua, semua daerah

sebetulnya. Penyesuaian-penyesuaian itu perlu Pak Ketua, NTT sama dengan Maluku juga

dari pulau ke pulau, bahkan khusus di daerah …….. dia harus naek pesawat ya. Kalau naik

kapal tidak mungkin karena ombak dan seterusnya. Nah ini harus disesuaikan supaya kita

tidak mengalami kerugian, dan kadang-kadang kita nombok sendiri Pak Ketua. Terima kasih.


Baik, Pak Sofwat Hadi silakan.

125. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)

Mungkin saya akan meninjau dari segi administrasi Pak. Kalau DPR memang

keputusan Badan Urusan Rumah Tangga, karena ketua Badan Urusan Rumah Tangga itu

adalah pimpinan DPD. Ini kan masalah anggaran, masalah mengatur kita semua, kenapa

hanya diatur oleh satu alat kelengkapan. Saran saya, sesuai juga dengan tatib, PURT itu

membantu pimpinan DPD dalam kebijakan keuangan. Jadi saya lebih mengusulkan ini

adalah keputusan pimpinan DPD tentang anggaran. Supaya masalah anggaran ini adalah

pimpinan DPD yang bertanggungjawab, bukan pimpinan PURT, itu saja. Kemungkinan

kalau perlu kita dikaji ulang. Terima kasih.


Baik, usul, nanti kita perbaiki tatibnya. Silakan.


72

127. PEMBICARA : MATHEUS S. PASIMANJEKU, SH. (MALUKU UTARA)

Terima kasih pimpinan.

Saya kira mungkin, kami juga dari Maluku Utara hampir mirip dengan beberapa

provinsi yang lain. Kalau dilihat dari biaya perjalanan juga kami juga merupakan daerah

1000 pulau yang memang dari pulau ke pulau bukan menggunakan tarnsportasi darat, tetapi

melainkan transportasi laut, yang mana lebih membutuhkan biaya yang lebih besar.

Kemudian dari standar biaya harian, Maluku Utara juga termasuk salah satu provinsi yang

mengalami inflasi. Sudah jelas pasti mengalami tingkat kemahalan yang pasti lebih tinggi

dibandingkan daerah-daerah yang lain. Sehingga itu juga perlu mungkin kita bisa bicarakan

bersama untuk dilakukan penyesuaian. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih.


Baik. Iya, Pak Kadek ya, terakhir ya.

129. PEMBICARA : I KADEK ARIMBAWA (BALI)


Saya ingin menyampaikan kepada pimpinan, bahwasanya dari tahun 2010-2011 gaji

untuk staf daerah sudah didapat, tetapi dia mendapatkan gaji tetapi tidak ngantor, karena

kantor sementaranya sampai saat ini belum selesai. Sekarang saya mau tanyakan kepada

seluruh, kepada pimpinan, kapan sebenarnya target kantor sementara seluruh Indonesia itu

diselesaikan pimpinan? Karena sangat malu sekali staf sudah digaji tetapi dia tidak ngantor

itu. Terima kasih pimpinan.


Baik, saya rasa cukup ya, biar dijawab oleh pimpinan PURT. Silakan pimpinan

PURT, silakan, salah satu yang bisa menjawabnya.

131. PEMBICARA : Dr. BUDI DOKU (KETUA PURT)


Di rapat kemarin juga kami sudah setujui, bahwa saya PURT yang membacakan di

depan, dan yang akan menjawab ada Pak Dani, Ibu Ayu yang perancang mobil esemka ini,

kalau yang ada berat-berat baru ke saya. Silakan Pak Dani atau Ibu Ayu. Terima kasih.


Silakan Pak Dani.

133. PEMBICARA : H. DANI ANWAR (DKI JAKARTA)

Atas perintah Ketua PURT. Jadi begini Bapak-Ibu sekalian, saya coba menjelaskan

lebih detail agar kemudian kita bisa memahami secara bersama. Yang pertama, Bapak-Ibu

sekalian, kalau kita lihat kalau kita lihat bab 2, pasal 2, itu adalah kegiatan konsinyering.

Satu-satu kita lihatnya, maksud saya biar kita bisa memahami. Jadi bab 2, pasal 2, itu

konsinyering. Kalau kita konsinyering di Jakarta maka kita tidak dapat uang transport. Kalau

kita konsinyer di Jawa Barat atau Banten, dia dapat transport sebesar Rp.4000 per kilo meter


73

dan uang Rp.1500. Bab 3 itu adalah reses. Begitu bacanya. Jadi, maksud saya ini kita agar

paham. Bab 3 reses. Dan yang ditanyakan Ibu Lery serta Bapak-bapak sekalian tentang

kemungkinan penggunaan biaya melebihi apa yang sudah dianggarkan itu dimungkinkan

sepanjang Bapak-Ibu bisa membuktikannya dengan kuitansi, ad cost, tiket, tiket. Jadi

memungkinkan Bu, jadi Ibu tidak usah khawatir yang teman-teman di provinsi kepulauan

untuk reses itu dimungkinkan. Clear ya Bapak-Ibu sekalian?

Kemudian bab 4, ini adalah perjalanan dinas dalam negeri pada masa sidang, yang

setiap anggota itu dapat 8 kali. Sekaligus menjawab Ibu Aida, apakah boleh digunakan di

provinsi lain? Silakan. Disana ada ketentuannya bagaimana kaitannya dengan juga bisa

memanfaatkan tugas mendesak. Itu bisa komite atau pimpinan DPD, itu bisa menugaskan

anggota DPD. Misalnya tadi yang dicontohkan oleh Ibu Aida, Ibu Aida mendapatkan

undangan dari provinsi lain. Undangannya itu bisa disampaikan kepada komite atau

pimpinan DPD untuk kemudian pimpinan DPD menugaskan anggota yang bersangkutan

untuk berangkat memenuhi undangan dimaksud. Jadi bab 4 itu yang 8 kali itu.

Kemudian perjalanan dinas alat kelengkapan DPD dan Kelompk DPD, pasal 18, itu

adalan kunker. Jadi 18 itu khusus tentang kunker. Kalau kunker itulah hak yang didapat oleh

Bapak-Ibu anggota DPD.

Kemudian berikutnya itu bab 5. Itu perjalanan dinas tugas mendesak. Ini ada

prosedurnya disitu tentang tugas mendesak. Kemudian bab 6 tentang perjalanan dinas luar

negeri. Yang Bapak-Ibu tadi tanyakan mengenai biaya perjalanan darat yang ada dalam

lampiran, yang tentang misalnya Nanggroe Aceh Darussalam uang harian Rp.355.000 dan

seterusnya itu, itu adalah given dari Menteri Keuangan dan tidak bisa di ganggu gugat oleh

kita sebagai DPD RI. Ini keputusan given tentang jumlah uangnya. Misalnya, dan uang ini

berlaku saat Bapak-Ibu reses. Jadi ini sudah berubah, ada yang berubah, memang disini tidak

ditampilkan, ada provinsi yang meningkat ada provinsi yang turun. Hanya yang turun itu 4

provinsi kalau tidak salah, sesuai dengan standar kehidupan di provinsi itu menurut

departemen keuangan. Sementara untuk DKI dia tidak dapat uang harian, tidak dapat uang

representasi, tidak dapat penginapan, tidak dapat uang apa-apa, ditetapkan Rp. 1.100.000.

cukup tidak cukup, cukup, kata Menteri Keuangan. Jadi ini given, kalau yang kaitannya

dengan lampiran ini, dan ini hitungannya untuk kepentingan reses. Begitu Bapak-Ibu

sekalian.

Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Dan ada peningkatan, yaitu kita akan

mendapatkan uang untuk kepentingan konsinyer, dari tahun 2011 Rp.1000.000, sekarang kita

naikan menjadi Rp.1.500.000 per harinya. Uang transport yang tadinya Rp.2.500 per kilo

meter kita tingkatkan menjadi Rp.4000.0000 per kilo meter. Itu yang bisa di ikhtiarkan secara

maksimal oleh teman-teman di PURT untuk kesejahteraan kita semua. Saya kira demikian,

saya kembalikan kepada pimpinan.



Baik, saya rasa sudah cukup jelas, karena waktu juga sudah pukul 17.30. Mudah-

mudahan.


Ijin, menyampaikan dari MPR, tadi belum disampaikan. Dari MPR teman-teman akan

menerima Rp.5000.000 per bulan. Tadi belum disampaikan. Jadi ada tambahan juga

Rp.5.000.000 per bulan dari MPR untuk perjuangan amandemen. Terima kasih.


74


Baik, tambah lagi itu dari MPR, tapi nanti kita akan rapat sendiri dengan pimpinan

Kelompok.

137. PEMBICARA : Prof. Dr. JHON PIERIS, SH., MS. (MALUKU)

Interupsi Pak Ketua.

Saya harus meluruskan, bukan perjuangan amandemen, itu tunjangan uang

kehormatan anggota MPR. Terima kasih.


Baiklah Bapak-Ibu bersama.


Sedikir pimpinan, B-69.


Silakan.


Ini kepada ketuanya saja yang jawab. Untuk menganggarkan kegiatan Kelompok

DPD di MPR itu apa sudah oke sudah tidak ada permasalahan lagi? Sudah boleh tidak? Oh

belum. Cuma untuk intern kita saja ya? Terima kasih.


Baiklah Bapak-Ibu sekalian, karena waktu juga, baiklah kita harus memutuskan

rancangan peraturan ini untuk menjadi sebuah keputusan petunjuk operasional kegiatan rapat

pertemuan diluar kantor, biaya paket per kegiatan pada masa kegaitan di daerah pemilihan

dan perjalanan dinas anggota DPD. Dapatkah kita setujui bersama?


Pak Ketua, saya interupsi dulu Pak Ketua. Pak Ketua, maaf, tadi kan yang saya

tanyakan yang lumpsum Pak, bukan yang adcost-nya. Lumpsum itu kan kita langsung terima

saja kan, tidak langsung pertanggungjawaban. Itu maksud kami Pak. Kalau saya sebut disini

pointnya di Bab I Pasal 7 kan, lumpsum diterima langsung. Untuk perjalanan kita setiap kali

perorangan ke daerah yang 8 kali atau yang masa reses, itu, ya semua karena 8 kali juga

dihitung, sama lumpsum Pak, pertanggungjawaban tiket. Pertanggungjawaban tiket itu tidak

lagi dimintakan tiket tapi diberikan lumpsum langsung Pak. Tidak lagi diminta adcost, tidak

diminta pertanggungjawaban tiket. Jadi baik reses maupun 8 kali perjalanan kembali ke

daerah maupun kunker itu kita tidak perlu meminta tiket lagi, kita lumpsum. Lumpsum itu

biayanya tidak sebesar, tidak mencukupi dengan tiket Garuda saat ini.


75


Jadi Pak Tonny ya, artinya sepanjang itu bisa dibuktikan dengan tiket maskapai,

katakan kalau itu Rp.18.000.000 ya tentu itu menurut saya itu bisa di.


Pak Ketua, maaf. Itu keputusan yang dilampiran ada, jadi dari keuangan kan tidak

bisa memberikan lebih. Karena untuk tiket ke Papua sudah dialokasikan PP Rp.13.000.000

sekian, titik. Jadi itu juga harus direvisi, Pak. Terima kasih.


Baik, jadi ini menjadi catatan buat PURT untuk kedepan supaya nanti bicara lagi

dengan Departemen Keuangan. Tolong ya, jadi ini sebagai catatan untuk kedepannya.


Sekali lagi Pak insterupsi Pak, Malonda, satu lagi Pak.

Tadi dijelaskan oleh Pak Dani Anwar bahwa ada 4 daerah yang turun, apakah

Sulawesi Tengah itu masuk juga, karena dalam lampiran satu ini sudah jelas Sulawesi

Tengah turun. Apakah Sulawesi Tengah juga turun Pak Dani? Terus ada satu permasalahan,

sebenarnya di Sulawesi Tengah itu ada satu kabupaten yang kita harus masuk naik kapal laut

dulu baru sampai di kabupaten itu. Tetapi kenapa dalam hal ini kita di lampiran satu, satuan

biaya perjalanan dinas kita turun malah, ini ada ketidakadilan ini. Jangan sampai karena Pak

Dani itu orang Jakarta yang tidak ada transport kesana kemari ya, begitu. Terima kasih Pak,

mohon dipertimbangkan ini.

148. PEMBICARA : H. DANI ANWAR (DKI JAKARTA)

Ini bukan, tidak ada urusannya dengan yang saya di DKI, bukan. Tapi tadi saya sudah

jelaskan kalau dia melebihi sesuatu yang sudah ditentukan silakan selama bisa dibuktikan

dengan, disitu dengan tiket, begitu. Disitu ada di dalam, petunjuk operasionalnya ada Pak.


Baik, saya rasa sudah clear ya. Jadi kita harus mengikuti juga peraturan Menteri

Keuangan yang dinamis yang harus kita perbaiki untuk lebih menguatkan. Baiklah bisa kita

setujui Bapak-Ibu sekalian?

Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua.

Baiklah sebelum saya menutup sidang paripurna ke-8 ini ada beberapa informasi

yang penting yang perlu kami sampaikan kepada sidang yang mulia ini. Pertama tanggal 25

Januari 2012 akan diadakan workshop forest carbon market yang melibatkan 10 negara

Asian sebagai lanjutan kerjasama kita dengan Seoul National University.

Kemudian selama bulan Januari sampai dengan Februari 2012 beberapa alat

kelengkapan DPD akan mengadakan rangkaian diskusi terkait dengan tugas kerja DPD RI.

KETOK 2X


76

Antara lain diskusi terkait dengan pekan konstitusi di PBNU pada tanggal 30 Januari sampai

4 Februari 2012. Kemudian ada diskusi tentang pemilu dan efektifitas pemerintahan sistim

presidensial di bulan Februari 2012. Kemudian ada diskusi tentang pemilu bersama KPP

(Kaukus Perempuan Parlemen) yang pelaksanaannya direncanakan setelah diskusi pemilu.

Ya mohon nanti para aktivis parlemen perempuan. Kemudian kita mengharapkan dengan

pelaksanaan diskusi tersebut akan semakin tersosialisasinya tugas dan fungsi DPD dalam

sistim ketatanegaraan kita.

Selain itu, kemudian juga mengenai perbatasan, ya seminar perbatasan ya, kami ingin

menyampaikan, nanti waktunya sudah 24 itu berapa ya, mundur pada bulan Februari.

Kemudian juga untuk pada bulan Februari direncanakan ada peluncuran buku Ketua DPD

dengan konteks kesejarahan DPD dan kontribusi kepemimpinan. Kemudian di bulan

Februari-Maret 2012 juga akan dilakukan seminar mengenai MP3E (Master Plan Percepatan

dan Perluasan Pmbangunan Ekonomi) yang memiliki ikatan erat dengan daerah. Dan kami

juga perlu mengingatkan bahwa sidang paripurna ke-9 masa sidang III DPD akan

berlangsung pada tanggal 16 Februari 2012. Oleh karena itu kami menghimbau agar waktu

yang singkat ini agar dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin untuk menghasilkan

kerja-kerja politik yang bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan di daerah yang

kita wakili.

Akhirnya ijinkan saya dengan mengucapkan alhamdulillah sidang paripurna ke-8

kami tutup.

Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


SIDANG DITUTUP PUKUL 17.50 WIB

KETOK 3X

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DEWAN PERWAKILAN … filenomor : dpd.220/sp/8/2012 dewan perwakilan daerah republik indonesia----- risalah sidang paripurna ke-8 dewan perwakilan daerah

Documents