Top Banner
Nomor : DPD.220/SP/4/2011 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------- RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2011-2012 I. KETERANGAN 1. Hari : Kamis 2. Tanggal : 6 Oktober 2011 3. Waktu : 10.30 WIB Selesai 4. Tempat : GEDUNG NUSANTARA V 5. Pimpinan Sidang : Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua) 6. Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat) 7. Panitera : Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.) 8. Acara : 1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan. 2. Pengesahan Putusan DPD RI. 9. Hadir : 95 Orang 10. Tidak hadir : 37 Orang II. JALANNYA SIDANG :
35

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

Mar 21, 2019

Download

Documents

trankhuong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

Nomor : DPD.220/SP/4/2011

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

-----------

RISALAH

SIDANG PARIPURNA KE-4

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2011-2012

I. KETERANGAN

1. Hari : Kamis

2. Tanggal : 6 Oktober 2011

3. Waktu : 10.30 WIB – Selesai

4. Tempat : GEDUNG NUSANTARA V

5. Pimpinan Sidang : Pimpinan DPD

1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua)

2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua)

3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6. Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7. Panitera : Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8. Acara :

1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun

2011 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.

2. Pengesahan Putusan DPD RI.

9. Hadir : 95 Orang

10. Tidak hadir : 37 Orang

II. JALANNYA SIDANG :

Page 2: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

1

1. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastyastu.

Sebelum kita memasuki sidang paripurna ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan

Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon kepada tim paduan suara untuk memandu. Dan

kepada para anggota DPD serta seluruh hadirin dan tamu undangan dimohon untuk berdiri

dan bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan.

2. PEMBICARA : PADUAN SUARA

Hiduplah Indonesia raya…

Indonesia tanah airku.

Tanah tumpah darahku.

Disanalah aku berdiri.

Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku.

Bangsa dan Tanah Airku.

Marilah kita berseru.

Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku.

Hiduplah negriku.

Bangsaku Rakyatku semuanya.

Bangunlah jiwanya.

Bangunlah badannya.

Untuk Indonesia Raya.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB

Page 3: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

2

3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali.

Sidang dewan yang mulia,

Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal, sampai

saat ini telah hadir 69 orang anggota DPD yang telah menandatangani daftar hadir. Dengan

demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 dan Pasal 182 Ayat 1 Peraturan Tatib DPD

kuorum telah tercapai dan sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan

bismillahirrohmanirrohim Sidang Paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka

dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Agenda pokok Sidang Paripurna ke-4 DPD Tahun Sidang 2011-2012, sesuai dengan

jadwal acara sidang paripurna ke-4 DPD ini mempunyai 2 agenda pokok, yaitu :

1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011 dan penyerahan

laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia.

2. Pengesahan putusan DPD RI.

Yang terhormat saudara ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan,

anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta hadirin yang berbahagia.

Sebelum kita memulai acara ini, kami dari meja pimpinan dan seluruh anggota DPD

RI mengucapkan selamat kepada Bapak hasan Bisri, SE., MM, yang telah dilantik sebagai

wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sekali lagi selamat kita

ucapkan, mudah-mudahan dengan duet Pak ketua-wakil ketua bersama anggota akan lebih

meningkatkan kinerja BPK, dan menjadi mitra strategis bersama kita sebagai anggota Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Sidang dewan yang mulia,

Sidang paripurna ke-4 DPD hari ini yang salah satu agendanya penyampaian laporan

hasil pemeriksaan semester tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan ini diselenggarakan

dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Yang menyatakan hasil pemeriksaan keuangan negara

negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, hasil pemeriksaan

tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-

undang.

Selanjutnya, didalam Pasal 224 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 27 tahun

2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah

menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai

bahan untuk membuat pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kepada tentang

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selanjutnya, marilah kita memasuki agenda pertama penyempaian ikhtisar hasil

pemeriksaan semester I tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan. Namun sebelum itu kami

mempersilakan saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyampaikan sambutan

atau penjelasan atas hasil pemeriksaan semester I tahun 2011 yang telah dilakukan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan.

KETOK 1X

Page 4: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

3

4. PEMBICARA : Drs. HADI POERNOMO, Ak (KETUA BPK)

Sebelum kami mengucapkan pidato, kami sebagai Ketua BPK, Bapak wakil ketua

BPK dan seluruh angggota BPK dan seluruh jajaran BPK mengucapkan selamat hari ulang

tahun ke-7 DPD RI. Semoga makin jaya dan makin sukses. Amin.

Bismillahirrohmanirrohim.

Yang terhormat Ketua DPD.

Yang terhormat para wakil ketua DPD.

Yang terhormat para anggota DPD.

Yang terhormat wakil ketua dan para anggota BPK.

Dan hadirin yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastyastu.

Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya

sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna DPD RI yang mulia ini, dalam

rangka penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester I Tahun

2011.

Memenuhi mandat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, hari ini

BPK menyerahkan IHPS dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) periode 1 Januari sampai

dengan 30 Juni 2011 kepada DPD RI.Penyerahan IHPS dan LHP kepada rakyat melalui

wakil-wakilnya di DPD RI bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai

hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun

waktu satu semester.

Pimpinan dan anggota DPD, serta hadirin yang saya muliakan.

Pada semester I tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara di lingkunga pemerintah pusat, pemerintah daerah,

badan usaha milik negara (BUMN) badan usaha milik daerah (BUMD), serta lembaga atau

badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK diprioritaskan pada

pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010, pemeriksaan

atas Laporan Keuangan Pemerintah /Lembaga (LKPD) Tahun 2010 dan pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010 dan LK badan lainnya

(termasuk BHMN). Selain prioritas pemeriksaan pada laporan keuangan, BPK juga

melakukan pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Total objek pemriksaan BPK dalam Semester I Tahun 2011 sebanyak 682 objek

pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan sebanyak 460 objek pmeriksaan, pemeriksaan

kinerja sebanyak 14 objek pemeriksaan, dan PDTT sebanyak 208 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2011 menemukan

sebanyak 11.430 kasus senilai Rp.26,68 triliun. Dari total temuan pemeriksaan BPK tersebut,

sebanyak 3.463 kasus senilai Rp.7,71 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang

mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Dari temuan

kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp.7,71 triliun, selama proses

pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas

negara/daerah/perusahaan senilai Rp.136,77 miliar. (1,77%)

Adapun temuan pemeriksaan berupa temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan

ketidakefektifan tercatat sebanyak 7.967 kasus senilai Rp.18,96 triliun. Selain itu BPK juga

banyak menemukan berbagai kelemahan administrasi dan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Page 5: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

4

Pimpinan dan anggota DPD, serta hadirin yang saya muliakan.

Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 1

LKPP Tahun 2010, 83 LKKL Tahun 2010, dan 63 LKPD yang meliputi 358 LKPD Tahun

2010 dan 5 LKPD Tahun 2009, serta 8 laporan keuangan BHMN/badan lainnya.

BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2010.

Selain itu, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 52 LKKL, opini

wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKKL, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP)

pada 2 LKKL tahun 2010.

Pada Semester I Tahun 2011, BPK telah memeriksa LKPD Tahun 2010 pada 358 atau

69% dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan LKPD Tahun 2009 pada lima

pemerintah daerah. BPK memberikan opini WTP atas 32 LKPD, opini WDP atas 271 LKPD,

opini tidak wajar (TW) atas 12 LKPD, dan opini TMP atas 43 LKPD. Sedangkan terhadap

lima LKPD Tahun 2009 BPK memberikan opini TMP. Hasil pemeriksaan atas LKPP,

LKKL, LKPD menunjukkan adanya perbaikan opini dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya. namun demikian, untuk pemerintah daerah meskipun sudah ada kemajuan,

masih harus lebih didorong untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jumlah LKPD Tahun 2010

yang memperoleh opini WTP baru sebanyak 32 atau 9% dari 358 LKPD yang diperiksa pada

semester I tahun 2011. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding LKPD Tahun 2009 yang

memperoleh opini WTP, yaitu sebanyak 15 atau 3% dari 504 LKPD yang diperiksa.

Masih banyak pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP disebabkan

pada umumnya efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) belum optimal. Kelemahan SPI

tersebut antara lain masih banyak kasus pencatatan keuangan tidak/belum dilakukan, atau

dilakukan namun tidak akurat, perencanaan dan penganggaran tidak memadai, dan

pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan mekanisme APBD sebagaimana diatur dalam

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap 358 LKPD juga menemukan 3.397 kasus kelemahan SPI. Hasil

pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan

sebanyak 4.551 kasus senilai Rp.5,28 triliun. Dari temuan ketidakpatuhan tersebut, temuan

yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, telah

ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan senilai

Rp.73,81 miliar.

Pimpinan sidang serta hadirin yang saya muliakan.

Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas 14

objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, dan 2 objek di BUMN.

Hasil pemeriksaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah antara lain, pelayanan

kesehatan pada RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh

Barat, Provinsi Aceh belum mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sementara itu,

RSUD Kabupaten Buru, Provinsi Maluku belum efektif dalam merancang, melaksanakan dan

mempertanggungjawabkan sumber daya yang ada dalam mencapai SPM dan memenuhi

ketentuan yang berlaku.

Pada pemeriksaan lain, RSUD Langsa, Provinsi Aceh belum efektif dalam

merencakan, memenuhi kebutuhan infrastruktur, menetapkan prosedur dan standar

pelayanan, serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelayanan rawat inap.

Selain pemeriksaan kinerja atas rumah sakit, hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan

pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah Kota Ambon belum efektif dalam

merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan

pelayanan pendidikan.

Pimpinan dan anggota DPD, serta hadirin yang saya muliakan.

Dalam Semester I Tahun 2011, BPK telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan

Tertentu (PDTT) atas 208 objek pemeriksaan, terdiri atas 61 objek pemeriksaan di lingkunga

Page 6: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

5

pemerintah pusat, 92 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 44 objek

pemeriksaan di lingkungan BUMN, 9 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan 2 objek

pemeriksaan di lingkungan BHMN/BLU/badan lainnya.

Hasil PDTT mengungkapkan 899 kasus kelemahan SPI dan 1.251 kasus

ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp.5,89 triliun. Nilai temuan

tersebut merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan,

ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Selama proses PDTT tersebut,

temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan

penerimaan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp.27,43

miliar.

Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya kerugian daerah

sebanyak 155 kasus senilai Rp.52,24 miliar, terdiri atas kasus belanja atau pengadaan

barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan,

kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan

volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga (mark up), penggunaan uang/barang

untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan/atau biaya berjalan dinas ganda

dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai

dengan kontrak, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

BPK melakukan PDTT atas pengelolaan dan pertanggungjawaban DAK Bidang

Pendidikan TA 2007, 2008, 2009, dan Triwulan III 2010. Pemeriksaan dilakukan pada

Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, dan 39 pemerintahan

kabupaten/kota pada 32 provinsi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sistem

pengendalian intern belum dirancang dan dilaksanakan secara memadai sehingga kebijakan

DAK Bidang Pendidikan belum sepenuhnya dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan. Penetapan alokasi DAK Bidang Pendidikan TA 2007 s.d 2009 tidak didukung

data teknis yang valid dan muakhir, serta tidak menerapkan kriteria umum, khusus, dan

teknis secara konsisten sehingga alokasi DAK ke masing-masing daerah tepat sasaran.

Selain itu, dalam TA 2010, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010

tanggal 25 Mei 2010 tentang APBN-P, terjadi perubahan kebijakan atas pelaksanaan DAK

dari yang sebelumnya menggunakan metode swakelola menjadi metode pengadaan yang

berpedoman pada ketentuan pengadaan barang dan jasa. Perubahan metode tersebut tidak

segora diikuti dengan penetapan juknis. DAK yang telah disalurkan pada akhir Tahun 2010

sebagian besar tidak digunakan dan measih mengendap di kas daerah sehingga berpotensi

digunakan untuk keperluan lain di luar DAK Bidang Pendidikan. Dengan demikian sebagian

besar program DAK Bidang Pendidikan TA 2010 tidak tercapai.

Pimpinan sidang serta hadirin yang saya muliakan.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK diberi mandat untuk memantau

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasilpemantauan tersebut

kepada lembaga perwakilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2005 sampai dengan

Semester I Tahun 2011, BPK telah memberikan 191.757 rekomendasi senilai Rp.103,19

triliun. Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa antara lain dengan

melakukan SPI, tindakan administrative, dan/atau penyetoran kas/penyerahan aset ke

negara/daerah/perusahaan.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut menunjukkan sebanyak

106.058 rekomendasi senilai Rp.37,87 triliun (55,30%) telah ditindaklanjuti sesuai dengan

rekomendasi. Sebanyak 40.841 rekomendasi senilai Rp.40,41 triliun (21,29%) ditindaklanjuti

belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut, dansebanyak 44.858

rekomendasi senilai Rp.24,91 triliun (23,39%) belum ditindaklanjuti. Entitas telah

menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2005 sampai dengan Semester I Tahun 2011

Page 7: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

6

berupa penyetoran kas/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan senilai Rp.25,57 triliun,

termasuk diantaranya sebesar Rp.9,00 triliun merupakan penyetoran ke kas negara/daerah

atas tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2011

menunjukkan bahwa kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2004 sampai dengan

Semester I Tahun 2011 adalah sebanyak 85.139 kasus senilai Rp.17,93 triliun. Penyelesaian

berupa angsuran terpantau sebanyak 18.297 kasus senilai Rp.1,81 triliun. Pelunasan sebanyak

22.992 kasus senilai Rp.4,84 triliun. Penghapusan kerugian negara/daerah telah dilakukan

atas 117 kasus senilai Rp.10,20 miliar.

Perlu kami sampaikan bahwa laporan yang berindikasi tindak pidana yang telah

disampaikan kepada penegak hukum dari Tahun 2003 – semester I 2011 adalah sebanyak

305 kasus senilai Rp.33,66 triliun. Dari 305 kasus yang diserahkan tersebut, instansi yang

berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

telah menindaklanjuti 166 kasus yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik sebanyak 41

kasus, telaahan, gelar perkara dan penelitian sebanyak 21 kasus, penyelidikan sebanyak 24

kasus, penyidikan sebanyak 10 kasus, proses sidang 1 kasus, penuntutan sebanyak 11 kasus,

vonis/banding sebanyak 47 kasus, dan SP3/dihentikan sebanyak 11 kasus. Sisa kasus yang

belum ditindaklanjuti atau tidak ada data tindak lanjutnya yaitu sebanyak 139 kasus.

Pimpinan dan anggota DPD, serta hadirin yang saya muliakan.

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai dalam pengelolaan keuangan negara oleh

pemerintah, namun hasil pemeriksaan BPK dalam semester I tahun 2011 menggambarkan

masih terdapat berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara yang memerlukan

upaya perbaikan. BPK senantiasa akan terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki

kualitas keuangan negara. BPK juga terus bekerja sama dengan Pemerintah dan DPD RI

dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Dalam upaya untuk meningkatkan kerja sama antara BPK dan DPD RI tersebut, BPK setiap

saat membuka diri untuk melakukan dialog dan pertemuan-pertemuan konsultasi.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada sidang paripurna DPD RI yang

terhormat ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dalam Ikhtisar Hasil

Pemeriksaan dan Laporan hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011 dapat mendukung

tugas dan wewenang DPD sesuai peraturan perundang-undangan. Sekali lagi kami

mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan perhatian pimpinan dan anggota DPD yang

terhormat.

Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5. PEMBICARA : PROTOKOL

Penyerahan hasil pemeriksaan BPK yang terhormat ketua DPD RI dan wakil ketua,

dan yang terhormat Ketua BPK RI untuk mengambil tempat.

Penyerahan hasil pemeriksaan BPK.

Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

Terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat.

6. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Terima kasih kami haturkan kepada saudara ketua Badan Pemeriksan Keuangan,

yang tadi telah menyampaikan pidatonya dan telah menyerahkan hasil pemeriksaan BPK

untuk semester I tahun 2011. Yang mana ini merupakan suatu masukan yang sangat berharga

dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Page 8: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

7

1945, kami akan segera mempelajari dan menindaklanjuti dalam rapat-rapat DPD yang akan

datang. Serta menjadi bahan dalam menyusun pertimbangan DPD atas rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Saudara-saudara anggota DPD yang terhormat,

Sebagai catatan bagi kita, penting untuk memperhatikan beberapa hal dari apa yang

disampaikan tadi oleh ketua BPK tadi.

Pertama, dalam hasil pemeriksaan ini BPK RI memprioritaskan kepada laporan

keuangan tahun 2010. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui masih terdapatnya sejumlah

kasus yang berdampak kepada kerugian negara yang memiliki potensi kerugian dalam

jumlah yang besar. Untuk itu DPD sebagai salah satu lembaga negara akan terus

berkomitmen bersama BPK untuk berupaya meminimalisir kegiatan atau program yang

berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Yang kedua, terdapat peningkatan proporsi opini laporan keuangan pemerintah

daerah LKPD tahun 2010 untuk opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan

pengecualian (WDP), dibandingkan opini LKPD tahun-tahun sebelumnya kecuali tahun

2005. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah

daerah. Namun terhadap beberapa LKPD BPK RI masih memberikan opini yang tidak

memberikan pendapat atau TMP dan yang tidak wajar. Hal ini menunjukkan efektifitas

sistem pengendalian intern yang dikenal dengan SPI pemerintah daerah masih perlu

dioptimalkan. Kelemahan tersebut sebagian besar karena belum memadainya unsur

lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan kegiatan pengendalian.

Yang ketiga, pemeriksaan BPK terhadap LKPD tahun 2010 menemukan 3.397 kasus

kelemahan SPI dan 4.551 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

senilai Rp.5,28 triliun. Dari temuan ketidakpatuhan, temuan yang mengakibatkan kerugian,

potensi kerugian dan kekurangan penerimaan daerah yang telah ditindaklanjuti dengan

penyetoran ke kas daerah selama proses pemeriksaan senilai Rp.73,81 miliar.

Yang keempat, secara keseluruhan saya mengajak semua anggota DPD untuk

memberikan atensi terutama anggota Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik untuk kita

membedah lebih lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia sebagai bagian

dari tugas konstitusional DPD RI dalam bidang pengawasan dan pertimbangan anggaran.

Saat rapat kerja dan pengawasan lapangan kita perlu mendalami berbagai catatan dari ketua

BPK tadi untuk acuan kerja kita terutama yang berkaitan dengan realisasi pelaksanaan

dilapangannya. Kami juga mengharapkan pada Badan Pemeriksa Keuangan selain

menyerahkan hasil pemeriksaan semester seperti sekarang ini, kiranya hasil pemeriksaan

yang dilakukan secara parsial oleh BPK dapat pula disampaikan kepada pimpinan DPD dan

pimpinan alat-alat kelengkapan DPD yang terkait. Kami menyampaikan ucapan terima kasih

dan penghargaan yang tinggi atas konsistensi kerja bersama, dukungan dan kerjasama

lapangan dengan BPK-BPK regional di berbagai provinsi. Sekali lagi terima kasih dan

semoga Tuhan meridhoi berbagai langkah kerja lembaga negara antara Badan Pemeriksan

Keuangan dan DPD Republik Indonesia.

Baiklah Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan agenda sidang

paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Daerah ini untuk kita lanjutkan, kami mohon untuk waktu

beberapa saat guna mengantarkan saudara ketua, wakil ketua dan para anggota Badan

Pemeriksa Keuangan untuk meninggalkan ruang sidang ini, yang nanti akan diantarkan oleh

wakil ketua. Dan mohon kita tidak keluar dan tidak break supaya kita bisa melaksanakan

beberapa keputusan sebelum waktu Dzuhur. Kami persilakan.

Mohon perhatian kita akan lanjutkan sidang ini.

Page 9: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

8

Sidang dewan yang mulia,

Sebagaimana kita tadi ikuti bersama bahwa kita telah menerima hasil pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan untuk semester I tahun 2011. Berkenaan dengan itu berdasarkan

ketentuan Pasal 89 Ayat 1 dan Pasal 126 Ayat 2 Peraturan Tata tertib DPD, perlu untuk

ditugaskan kepada Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik untuk membahas hasil

pemeriksaan BPK tersebut. Untuk itu dalam sidang yang mulia ini kita perlu menugasi

Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik guna membahas hasil pemeriksaan BPK yang

dimaksud.

Selanjutnya sebagai bahan pembahasan kami akan menyerahkan ikhtisar hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada pimpinan anggota Komite IV dan kepada

pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik sesuai dengan tugas konstitusional DPD. Kami

percaya bahwa dokumen BPK ini juga akan menjadi bahan bagi para anggota DPD dalam

tugas-tugasnya di daerah yang mencakup peneyerapan aspirasi dan funsgi pengawasan.

Untuk itu kami mohon kepada pimpinan Komite IV dan pimpinan Panitia Akuntabilitas

Publik untuk bisa kedepan untuk menerima bahan ini untuk bisa ditindaklanjuti. Kami

persilakan.

Itulah yang membedakan DPD dengan yang lain. Terima kasih.

Sidang dewan yang mulia,

Selanjutnya marilah kita memasuki agenda berikutnya yaitu pengesahan putusan

DPD. Dan tentu kami persilakan kepada pimpinan Komite IV atau yang mewakili untuk

menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kami persilakan.

7. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV)

Bismillahirrohmanirrohim.

Laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI pada sidang paripurna ke-4 DPD RI

Kamis 6 Oktober 2011.

Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah.

Yang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Daerah, hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat menghadiri

sidang paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Daerah pada hari ini. Atas nama pimpinan dan

segenap anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah kami sampaikan terima kasih atas

kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI mengenai;

a. Materi RUU APBN Tahun Anggaran 2012.

b. Tindak lanjut hasil pemeriksaaan BP semester II tahun anggaran 2010.

Pimpinan anggota dan hadirin yang berbahagia.

Terhadap materi RUU APBN tahun anggaran 2012, sekedar mengingatkan bahwa

pertimbangan DPD disampaikan dalam dua tahap. Yaitu pertimbangan tahap pertama, yaitu

pertimbangan terhadap kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal dan dana

transfer ke daerah tahun anggaran 2012. Telah diambil putusan pada sidang paripurna DPD

tanggal 15 Juli tahun 2011 dan telah disampaikan kepada DPR. Yang dimaksudkan semata-

mata agar pertimbangan DPD dapat diakomodasi dalam pembicaraan tahap pertama di DPR.

Pertimbangan tahap kedua disampaikan setelah penyampaian RUU APBN tahun anggaran

2012 dan nota keuangan oleh pemerintah. Pertimbangan tahap dua menelaah secara

komprehensif, dimana memberikan penekanan atau rekomendasi secara lebih khusus pada

Page 10: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

9

beberapa poin dari RUU APBN dan nota keuangan tahun anggaran 2012. Sekaligus

memberikan beberapa catatan terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu penyampaian pertimbangan atas RUU APBN dalam forum pertemuan

Komite IV dengan Badan Anggaran DPR yang dilaksanakan pada tahun lalu direncanakan

dapat terlaksana kembali pada tahun ini, dengan juga melibatkan komisi-komisi di DPR pada

beberapa bidang tertentu yang dipandang strategis dari sisi alokasi anggaran untuk daerah.

Ketua yang terhormat, wakil ketua, saya sampaikan informasi terakhir. Bahwasannya

Banggar telah meminta Komite IV untuk nanti sore 10 orang bisa ikut dalam pembahasan di

Kopo untuk pertimbangan APBN ini.

Pimpinan, anggota dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati.

Dalam merumuskan pertimbangan ini beberapa kegiatan telah dilakukan Komite IV

termasuk meminta Budget Office untuk melakukan kajian secara akademis terhadap RUU

APBN Tahun Anggaran 2012. Budget Office dalam melaksanakan kajian tersebut pada tahap

terakhir mengadakan uji sahih terhadap kajian atas RUU APBN Tahun Anggaran 2012

dengan melibatkan Komite I, II dan III pada tanggal 29 September tahun 2011. Hasil kajian

Budget Office terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2012 tersebut menjadi referensi pokok

bagi Komite IV dalam merumuskan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN Tahun

Anggaran 2012.

Pimpinan, anggota dan hadirin yang berbahagia.

Adapun summary dari pertimbangan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2012

dapat kami sampaikan sebagai berikut;

Pertama, bahwa penyusunan RUU APBN tahun 2012 pada hakekatnya bertujuan

untuk menyusun alokasi anggaran, program dan prioritas RKP yang pada dasarnya bertujuan

untuk mensejahterakan rakyat. Tentu dengan aturan main dan rambu-rambu yang telah

ditentukan oleh undang-undang. Pada rancangan pertimbangan DPD RI terhadap RUU

APBN Tahun Anggaran 2012, desentralisasi belum sepenuhnya tercerminkan dari alokasi

anggaran kepada daerah. Hal ini terlihat dari RUU APBN 2012 hanya mengalokasikan DAU

sebesar Rp.269,5 triliun atau sebesar 22,58%. Sementara Undang-Undang No. 33 Tahun

2004 Pasal 27 mensyaratkan keseluruhan DAU yang ditetapkan sekurang-kurangnya 26%

dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN, yaitu sebesar Rp.310,31

triliun. Bukan hanya itu, RUU APBN 2012 juga hanya mengalokasikan anggaran kesehatan

sebesar 14,6 triliun atau hanya 1,5%. Padahal Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan mengamanatkan bahwa anggaran kesehatan minimal 5% atau sebesar 47,7 triliun

dari anggaran belanja negara.

DPD RI berpendapat bahwa postur RUU APBN 2012 masih kurang berorientasi pada

kesejahteraan rakyat dan 4 pilar sasaran utama pembangunan, yaitu pro-growth, pro-job, pro-

poor dan pro-environment. Serta instrumen baru yang ditetapkan oleh pemerintah seperti

Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI.

Ketidakberpihakan kepada rakyat diperlihatkan dengan;

1. Tingginya alokasi belanja pegawai sebesar Rp.215,7 triliun yang diperuntukkan bagi

kurang lebih 4,7 juta pegawai, sementara anggaran kemiskinan yang notabene lebih

dari 31 juta penduduk miskin hanya tetap pada kisaran 50 triliun saja.

2. Alokasi anggaran lingkungan hidup hanya sebesar 0,1% terhadap PDB. Kecilnya

proporsi tersebut tidak menjamin kelestarian lingkungan, apalagi sumber

pertumbuhan ekonomi tersebut berasal dari sumber daya alam yang tidak

terbaharukan.

3. Rendahnya anggaran untuk bidang pertanian dan perikanan yang menyerap tenaga

kerja paling besar merupakan mata pencaharian mayoritas penduduk dan memiliki

jumlah penduduk miskin yang relatif besar.

Page 11: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

10

Solusi yang direkomendasikan oleh DPD RI yaitu setidaknya ada dua langkah yang

dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan negara.

1. Mengurangi beban subsidi negara yang diperkirakan dapat dihemat sebesar 30 triliun

dengan cara optimalisasi program konversi minyak tanah ke elpiji, peningkatan

pemanfaatan energi alternatif, pembatasan volume konsumsi secara bertahap dan

substitusi BBM ke BG.

2. Meningkatkan penerimaan pajak terutama target pajak penghasilan yang diperkirakan

masih dapat bertambah sebesar Rp.83,5 triliun dengan cara optimalisasi pungutan

pajak, reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak, penggalian potensi dengan

sensus pajak dan menutup pintu-pintu kebocoran penerimaan pajak dan pengenaan

tarif pajak progresif yang lebih tinggi kepada masyarakat yang berpendapatan tinggi

seperti yang dilakukan oleh Presiden Barack Obama. Secara absolut efisiensi dan

optimalisasi tersebut mencapai Rp.113,5 triliun yang dapat dialokasikan untuk

menambah kekurangan alokasi anggaran dan DAU serta pembiayaan untuk

infrastruktur.

Pimpinan, anggota dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati.

Selanjutnya kami sampaikan laporan tentang tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Semester II Tahun Anggaran 2010. Terhadap materi Hapsem II BPK Tahun Anggaran 2010

Komite IV telah merumuskan pertimbangan dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk pemeriksaan keuangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus

memperbaiki pengelolaan keuangan negara sehingga laporan keuangan pemerintah

dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sistem reward and punishment

perlu tetap diterapkan agar semakin banyak laporan keuangan pemerintah yang

memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

2. Pemeriksaan kinerja. Agar dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai

efektifitas, efisiensi dan kehematan pelaksanaan program pemerintah, BPK

diharapkan dapat meningkatkan cakupan dan kedalaman pemeriksaan kinerja. Sektor

yang akan diperiksa disesuaikan dengan sektor yang menjadi prioritas dalam tahun

anggaran yang diperiksa.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK tetap melakukan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu untuk menjawab permintaan DPR, DPD maupun DPRD.

4. Untuk meningkatkan profesionalisme BUMD maka RUU tentang Badan Usaha Milik

Daerah dapat segera diundangkan. Sehingga dapat menjadi panduan dalam perbaikan

kinerja keuangan pemerintah daerah dan BUMD.

5. Terkait dengan penertiban administrasi keuangan negara. DPR RI agar dapat

merekomendasikan kepada pemerintah untuk;

a. Menggunakan hasil pemeriksaan BPK secara optimal dalam menetapkan

kebijakan dan prioritas APBN.

b. Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang berkaitan dengan hasil

pemeriksaannya dan menerapkan sanksi bagi pejabat yang lalai dalam

menindaklanjuti rekomendasi BPK.

c. Terus melakukan inventarisasi aset-aset tetap dan aset-aset lainnya untuk

kemudian di revaluasi dengan akurat dan dipastikan keberadaannya agar neraca

yang disaksikan didalam laporan keuangan mencerminkan keadaan yang

sebenarnya.

Page 12: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

11

d. Segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat serta meningkatkan

sumber daya manusia, khususnya SDM yang berkaitan dengan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan baik di kementerian atau lembaga maupun di

lingkungan pemerintah daerah.

e. Memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan bagi para pejabat yang

lalai dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara maupun dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

6. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPR RI, DPD RI, DPRD bersama BPK

secara aktif memantau proses hukum oleh instansi-instansi penegak hukum terhadap

temuan-temuan BPK yang berindikasi kepada tindak pidana korupsi.

Pimpinan, anggota dan hadirin yang berbahagia.

Pada sidang paripurna yang terhormat ini kami sampaikan materi ini untuk dapat

diambil putusan; yang pertama keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap

RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012; Yang kedua, keputusan DPD RI tentang

pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun

Anggaran 2010 BPK RI.

Selanjutnya, dalam kesempatan ini juga perlu kami sampaikan perihal pemilihan

anggota BPK yang berlangsung di DPR. Dimana Komisi XI telah menetapkan putusan

terhadap pemilihan anggota BPK dan akan diputuskan dalam paripurna DPR dalam waktu

dekat ini. Mengantisipasi keputusan DPR tersebut yang tidak sesuai dengan keputusan DPD

RI, yakni dari 16 calon anggota BPK, DPD RI merekomendasikan 7 calon, sementara DPR

memilih calon diluar 7 orang calon yang direkomendasikan oleh DPD. Terhadap persoalan

ini Komite IV memutuskan didalam pleno tanggal 4 Oktober 2011 malam hari bahwa DPD

belum melayangkan surat kepada DPR untuk meminta penjelasan terkait pilihan DPR

dimaksud. Jika surat ini tidak diindahkan oleh DPR atau DPR menjelaskan bahwa

pertimbangan DPD tidak bersifat mengikat, maka DPD perlu mengajukan gugatan sengketa

kewenangan antar lembaga negara kepada Mahkamah Konstitusi. Komite IV telah membawa

hal ini kepada rapat Panmus tanggal 5 Oktober 2011. Dan telah melalui diskusi yang

panjang, Panmus kemudian mengambil putusan terhadap materi ini kami tidak

menyampaikan hasil keputusan Panmus, tetapi pimpinan akan langsung menyampaikan hasil

keputusan Panmus tersebut.

Pimpinan, anggota dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati.

Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite IV yang dapat kami sampaikan dalam

sidang paripurna ini. Kami atas nama pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI

mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan yang terhormat pimpinan, anggota

sekretariat jenderal DPD RI serta rekan-rekan media dalam pelaksanaan tugas Komite IV.

Sekaligus di dalam kesempatan ini kami berharap Bapak-Ibu anggota Komite IV setelah ini

akan ada press release dan sekaligus membicarakan persiapan untuk pembicaraan bersama

Banggar DPR nanti sore.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

8. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia.

Tadi kita telah bersama-sama mendengarkan laporan dari pimpinan Komite IV dan

beberapa progress yang nanti akan saya sampaikan setelah kita mengambil keputusan

terhadap dua yang perlu disampaikan, yang dimintakan kepada kita untuk dibuat keputusan.

Page 13: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

12

Pertama adalah meminta kepada paripurna untuk memutuskan terhadap pertimbangan DPD

terhadap RAPBN Tahun Anggaran 2012. Kemudian untuk mendapat keputusan tentang

pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun

2010. Apakah dapat kita sepakati? Setuju.

Terima kasih.

Tepuk tangan buat kita semua.

Saudara-saudara sekalian. Tadi melalui pimpinan Komite IV dimintakan kepada saya

sebagai Ketua Panmus untuk menyampaikan apa tadi yang telah dijelaskan secara

komprehensif, tapi minta saya untuk lebih menyampaikan lebih dalam. Pertama, apa yang

disampaikan terakhir itu adalah sebuah kemajuan yang sayapun baru tahu, makanya saya

agak tadi menanyakan kepada Ketua Komite IV, Pak Cholid. Bahwasa kita diundang ke

Kopo untuk membahas APBN dan itu baru pertama kalinya dalam hubungan antara DPR dan

DPD ya. Dari awal kita membahasnya. Jadi ini sebuah kemajuan. Tentu inilah hasil karya

kita bersama secara bertahap ya untuk kita mendapat lebih pengakuan. Yang kedua, tadi

disampaikan hasil keputusan DPD terhadap calon BPK yang telah kita hasilkan, yang tadi

telah disampaikan dari 16 orang kita telah memutuskan 7 orang. Tetapi di DPR pada tingkat

Komisi XI itu mengeluarkan atau telah memutuskan sebuah nama yang tidak ada daripada

yang kita pertimbangkan.

Kemarin kita rapat Panmus sebagai representasi kita semua Panmus itu, saya minta

kepada anggota ataupun pimpinan untuk menyampaikan supaya semuanya sama

informasinya. Pertama, bahwasanya tentu dengan perkembangan yang tadi dimintakan tentu

kita ingin mendapat penjelasan dulu terhadap DPR, pada pimpinan DPR bagaimana

keputusan yang telah diputuskan di Komisi XI. Itu kan baru tahap pertama sebelum dibawa

ke tahap kedua di paripurna. Yang kedua, kemarin Panmus telah mengamanatkan dan tentu

juga meminta kepada semua anggota untuk bisa mensepakati. Seandainya nanti kita lagi

sudah meminta waktu pimpinan pada tanggal 11 dan 12 Oktober akan ada rapat konsultasi

DPR dan DPD dalam rangka membahas beberapa agenda. Pertama agendanya adalah

bagaimana mekanisme pembahasan legislasi. Yang selama ini dari pimpinan DPD itu telah

mengirimkan surat, saya tanda tangan langsung sudah 3 kali, selalu saya sampaikan di

Panmus, suratnya juga ada, boleh di cek di sekretariat jenderal, tapi belum pernah

diagendakan. Konsultasi hanya pernah diagendakan dan memenuhi seperti harapan kita

hanya tata tertib bersama mengenai pengaturan sidang bersama antara DPR-DPD yang kita

menjadi tuan rumah 16 Agustus. Tetapi ada 10 hal lagi itu masih belum terlaksana.

Percayalah Bapak-Ibu sekalian, dari DPD, dari kami meja pimpinan, seperti yang saya juga

sampaikan di Panmus, dimanapun kami berada, sepanjang itu undangan dari pimpinan DPR

dalam rangka DPD kami akan menempati waktu yang disediakan oleh mereka. Nah, mudah-

mudahan tanggal 11-12 Oktober ini akan bisa terjadi. Tapi juga mohon kesepakatan kita

bersama seandainya memang itu sudah merupakan pilihan daripada DPR, karena tentu juga

sesuai dengan penafsiran mereka terhadap Undang-Undang Dasar di Pasal 23F kalau saya

tidak salah, bahwasa DPD memberikan pertimbangan terhadap anggota BPK. Yang menurut

penafsiran kita tentu menganggap ini mengikat. Kita juga sudah bahas kalimat perkalimat

saya lupa persisnya, tapi itu Pak Wayan, kebetulan hari ini Pak Wayan, Pak Bambang

Soeroso, Pak Laode itu menghadiri acara di LIPI dan mewakili kita, karena akan ada hasil

sebuah survey mengenai tentang prospek dan progress daripada DPD. Jadi memang mereka

hadir di LIPI dan memang sudah melapor ke kami di Panmus.

KETOK 2X

Page 14: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

13

Nah, mengingat itu saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengar penjelasan

kalau memang tidak, kami kemarin sepakat untuk kita membentuk tim. Tim untuk mengkaji

hal-hal apa saja yang nanti kiranya, terlepas juga dari persoalan BPK ini juga hal-hal yang

berkaitan dengan selama ini yang tidak berjalan fungsinya untuk kita bawa ke Mahkamah

Konstitusi. Tapi tentu kita tidak dengan suasana emosional jauh daripada itu, betul-betul

dengan matang, menghindari hal-hal yang konflik. Ke MK itu maksud kita bukan karena kita

emosional, bukan karena kita tidak sabar, kita sangat-sangat sabar 7 tahun menunggu, tapi

tidak ada jalan lain ya tentu harus ada sebuah mahkamah yang bisa menafsirkan apa yang

disebut dengan pertimbangan. Nah, untuk itu kepada teman-teman ya saya minta

dukungannya supaya ini bisa menjadi keputusan kita bersama. Apakah bisa kita sepakati?

Oke.

Terima kasih Bapak-Ibu sekalian.

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kepada untuk mendapat keputusan

yang kepada pimpinan PPUU untuk menyampaikan laporan perkembangan dan apa

keputusan yang ingin kita ambil. Untuk itu kami persilakan kepada pimpinan PPUU dan atau

yang mewakili untuk bisa menyampaikan dan keputusan apa yang kita ingin putuskan pada

kesempatan ini. Kami persilakan Ibu Hairiah.

9. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (WAKIL KETUA PPUU)

Terima kasih pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastyastu.

Pertama kami atas nama pimpinan PPUU dan juga anggota PPUU mengucapkan

belasungkawa atas berpulangnya ayahanda tercinta rekan kita Abdul Aziz dari Sumatera

Selatan. Semoga arwah amal ibadah diterima oleh Allah SWT, yang ditinggal juga

mendapatkan kekuatan dan ketabahan dari Allah SWT.

Baik, pimpinan. Pertama-tama kami mohon perkenankan hadirin sekalian untuk dapat

menyempatkan diri pada kesempatan yang baik dan penuh rasa kebahagian ini untuk

memanjatkan doa serta puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan berkah, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga sidang ini dapat

dilaksanakan.

Berkaitan dengan materi sidang pada hari ini, ijinkan kami menyampaikan laporan

berkaitan dengan usul DPD RI untuk Program Legislasi Nasional 2012. Sebagaimana

diketahui bersama bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2012 Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program

pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Artinya

Prolegnas dijadikan acuan bagi pembentukan undang-undang ditingkat nasional dalam

rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Penegasan ini dapat kita temui dalam ketentuan

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sesuai dengan surat DPR kepada DPD RI

Nomor LJ.01/7413/DPRRI/IX/2011 tanggal 14 September 2011. Maka masukan DPD RI

untuk penyusunan Prolegnas prioritas tahun 2012 dapat diserahkan kepada pimpinan DPR RI

paling lambat tanggal 10 Oktober 2011. Setiap usulan rancangan undang-undang yang

KETOK 1X

Page 15: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

14

didaftarkan sesuai dengan surat tersebut harus telah disetujui dalam sidang paripurna DPD RI

dan disertai formulir pengajuan rancangan undang-undang tersebut.

Dalam kaitan diatas, dalam kesempatan ini ijinkan kami menyampaikan beberapa hal

berkaitan dengan program legislasi nasional. Dan hal-hal baru sebagaimana yang ditentukan

oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Hal-hal yang akan kami sampaikan diharapkan menjadi pemahaman kita bersama,

terutama sekali menyangkut bagaimana tindak lanjut dan strategi kita kedepan dalam rangka

ikut terlibat dalam pembahasan legislasi. Ini penting menjadi pemahaman kita bersama,

karena Prolegnas ini menjadi pintu masuk usulan kita dan keterlibatan kita dalam

pembahasan legislasi kedepan.

Pertama, dalam kaitan Prolegnas, ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 menyatakan Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang

dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan

peraturan perundang-undangan lainnya. Materi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 meliputi :

a. Latar belakang dan tujuan penyusunan.

b. Sasaran yang ingin diwujudkan.

c. Jangkauan dan arah pengaturan.

Kedua, sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

penyusunan dan daftar rancangan undang-undang dalam Prolegnas didasarkan atas :

a. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

c. Perintah undang-undang lainnya.

d. Sistem perencanaan pembangunan nasional.

e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional.

f. Rencana pembangunan jangka menengah.

g. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR.

h. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Ketiga, program legislasi nasional sebenarnya dibuat untuk menjamin ketetapan isi

dan ketepatan prosedur yang harus didasarkan pada kaidah-kaidah penuh hukum, yaitu :

a. Menjamin integrasi bangsa dan negara baik teritori maupun ideologi.

b. Mengintegrasikan prinsip demokrasi.

c. Berorientasi pada pembangunan keadilan sosial.

d. Menjamin hidupnya toleransi beragama dan berkeadaban.

Keempat, memenuhi ketentuan Pasal 20 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011, maka program legislasi nasional dapat dilakukan evaluasi. Oleh karena itu kami juga

menyampaikan catatan sebagai berikut :

a. Keputusan DPR RI Nomor 41A/DPRRI/I/2010-2014, menetapkan 247 rancangan

undang-undang. Apabila dilihat dari dimensinya ada 144 rancangan undang-undang

baru, atau kalau dipersentasikan itu mencapai 86%. Dan 103 rancangan perubahan

atau pengganti termasuk undang-undang warisan colonial, atau kalau dipersentasikan

menjadi 40%. Apabila dilihat dari bidangnya bidang politik dan hukum 84 RUU atau

Page 16: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

15

34%, bidang perekonomian 105 RUU atau 42,5% dan bidang kesra 58 RUU atau

23,4%.

b. Untuk capaian pada tahun 2010 ditetapkan sejumlah 70 RUU prioritas dan dapat

diselesaikan menjadi undang-undang sebanyak 13 RUU. Sementara tahun 2011

ditetapkan 70 rancangan undang-undang prioritas ditambah dengan rancangan

undang-undang luncuran 2010 sebanyak 21 rancangan undang-undang. Total 91

rancangan undang-undang yang harus diselesaikan. Sampai saat ini baru dapat

diselesaikan sekitar 15 undang-undang.

c. Dalam pelaksanaan undang-undang di daerah Panitia Perancang Undang-Undang

menemukan berbagai masalah yang berkaitan dengan implementasi undang-undang

di daerah. Begitu carut marut dan tumpang tindihnya undang-undang satu dengan

yang lain, sehingga menyebabkan lemahnya pelayanan pemerintah kepada

masyarakat.

Hadirin yang kami hormati.

Berkaitan dengan usul DPD untuk Program Legislasi Nasional Tahun 2012, kami

telah merumuskan sesuai dengan format dan konsepsi yang diinginkan oleh Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 dan DPR, dapat kami laporkan dalam kesempatan ini bahwa sebelum

merumuskan usulan DPD RI kami telah meminta masukan dari anggota, masyarakat, daerah

dan komite-komite. Kami juga telah melakukan sidang gabungan dengan Komite I, II, III dan

IV tanggal 24 September 2011 untuk mendiskusikan usulan komite dan langkah-langkah

strategis kedepan dalam langkah pelaksanaan fungsi legislasi ini. Terutama sekali

menyangkut hubungan kerja dengan DPR RI.

Usulan DPD RI untuk Prolegnas Tahun 2012 sesuai dengan kriteria teknis yang harus

dipenuhi oleh DPD RI, maka kami membagi usul DPD RI untuk Prolegnas Tahun 2012

menjadi 3 bagian, yaitu :

a. Prioritas usulan DPD RI karena rancangan undang-undangnya telah diputuskan dalam

sidang paripurna DPD RI, yaitu :

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Desa.

3. Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

4. Rancangan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Pejabat

Negara.

5. Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

b. Rancangan undang-undang yang sedang dalam pembahasan, yaitu :

1. Rancangan Undang-Undang Jalan.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

3. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

4. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

5. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

6. Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

7. Rancangan Undang-Undang tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota

Lembaga Negara.

8. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan.

9. Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat.

Page 17: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

16

Kriteria a dan kriteria b ini menjadi usulan DPD RI agar didorong menjadi prioritas

masuk dalam Prolegnas 2012. Sehingga menjadi agenda pembahasan dengan DPR RI pada

tahun 2012 mendatang.

Selain itu mengikuti struktur dan substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

dan kriteria teknis sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Maka usulan komite yang masih berupa judul kami usulkan menjadi prioritas pembahasan

DPD tahun 2012, dan selanjutnya akan kita usulkan bersama-sama dalam Prolegnas 2013.

Setelah naskah akademik dan draft RUU-nya selesai, dengan demikian kita mempunyai

perencanaan dan prioritas pembahasan untuk tahun 2012. Beberapa usulan kami hapus

karena usulan tersebut sudah ditetapkan menjadi undang-undang, Seperti kemarin telah

disahkan Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum dan telah diundangkan

menjadi Undang-Undang Bantuan Hukum.

Karena usulan untuk Prolegnas disesuaikan dengan formulir yang ada maka kami

telah berusaha melakukan kajian terhadap usulan tersebut. Sehingga seluruh isian dalam

formulir tesebut dapat terisi dan arah dari rancangan undang-undang yang diusulkan dapat

diketahui secara komprehensif dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2010. Diinformasikan selain Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan

Hukum juga masuk Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Jadi

Undang-Undang ini sudah disahkan oleh DPR.

Terakhir, sebagaimana sidang gabungan antara PPUU dan pimpinan komite pada

tanggal 26 September 2011, agar kedepan ada kejelasan atas produk-produk legislasi kita.

Sidang gabungan merekomendasikan supaya didorong adanya tata tertib bersama antara DPR

RI dan DPD RI dalam rangka pelaksanaan tugas dan mekanisme bersama DPR RI dan DPD

RI. Sebelum diupayakannya hal-hal lain yang memperjelas kewenangan DPD RI, seperti

judicial review atas Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3. Berkaitan dengan itu

kami mohon pimpinan dapat memfasilitasi pembahasan mekanisme kerja sama tersebut.

Kami sesuai dengan amanat sidang gabungan dan pleno PPUU telah mengirimkan surat

kepada pimpinan Badan Legislatif DPR RI untuk membuka dialog dan kerja sama antara

Panitia Perancang Undang-Undang dan Badan Legislatif DPR RI. Tadi juga sudah

disampaikan oleh pimpinan ya apa yang akan dilakukan oleh pimpinan.

Hadirin yang kami hormati.

Demikian laporan yang kami dapat sampaikan dalam kesempatan ini terhadap materi

usulan DPD RI untuk Program Legislasi Nasional Tahun 2012. Kami mohon sidang

paripurna ini untuk menerima dan mengesahkannya, sehingga sebelum tanggal 10 Oktober

2011 sebagai batas akhir penyampaian usulan Prolegnas, DPD RI dapat menyampaikan

usulan kepada DPR.

Atas perhatian pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah kami haturkan

terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.

Om Shanty Shanty Om.

Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang, Ketua Bapak I Wayan Sudirta, SH.,

wakil ketua saya Ibu Hairiah, SH, wakil ketua Bapak Iswandi A.Md.

Terima kasih.

10. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, tadi telah disampaikan draft rancangan atau keputusan

DPD tentang usul program legislasi nasional yang telah dibacakan oleh Ibu Hairiah. Dan juga

permintaan supaya ini akan dibahas diantara pimpinan DPR dan DPD nanti. Ya tentu kami

Page 18: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

17

akan mengundang juga PPUU atau yang lainnya nanti tergantung undangannya, untuk

supaya diatur tata tertib mengenai pembahasan legilasi antara PPUU dan Baleg sebagai mitra

kerjanya.

Bapak-Ibu sekalian, kepada kita dimintakan kalau mungkin ada beberapa hal draft

yang bisa diusulkan oleh PPUU maksimal tanggal 10 ya, berarti hanya tinggal 4 hari, dan

tanggal 10 harus kita serahkan kepada Baleg. Untuk itu menjadi catatan kita semua untuk

bisa koordinasi langsung. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, apakah kita dapat menyetujui

keputusan DPD tentang usul program legislasi nasional untuk tahun 2012? Baik.

Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.

Sidang dewan yang mulia,

Dalam rapat Panitia Musyawarah kemarin Badan Kehormatan telah menyampaikan

laporan dan kita menerima dengan baik hasil kerja Badan Kehormatan yang didalam

kenyataanya masih senantiasa diiringi dengan dinamika substansi yang berkembang. Sebagai

contoh, misalnya menyangkut formulasi anggota pansus, mekanisme kerja pansus, serta

dalam hal terjadi pergantian dan perubahan anggota, seperti Pansus Pertambangan, Pansus

Dana Bagi Hasil dan lain sebagainya. Selain itu kami juga melihat belum terdapatnya pasal

yang mengatur mengenai pelaksanaan sidang bersama DPD dan DPR RI, yang telah kita

laksanakan belum diatur dalam tatib. Kemudian lambang dan tanda anggota, serta perlu

adanya penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan pada 12 Agustus 2011. Hal-hal seperti itu

mengingatkan kita bahwa masih banyak beberapa catatan yang harus kita perhatikan dan

bahas secara komprehensif serta mendalam dengan berbagai aspek tinjauan. Panitia

Musyawarah kemarin telah menerima hasil Badan Kehormatan dan sesuai dengan Pasal 76

Tatib bahwa Badan Kehormatan telah melakukan evaluasi tatib dan usul melakukan

perubahan. Sejalan dengan dinamika substansi yang harus terus diikuti dalam waktu kurun

waktu beberapa bulan kedepan, serta harus diikuti pula analisis situasinya secara

komprehensif, maka kemarin dengan pembicaraan yang lebih dalam di Panmus akhirnya kita

mengusulkan dan memutuskan kemarin di Panmus untuk kita membentuk pansus tata tertib.

Apakah ini dapat kita sepakati? Silakan Ibu Aida.

11. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KETUA

BADAN KEHORMATAN)

Pimpinan.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Silakan Ibu Aida.

12. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KETUA

BADAN KEHORMATAN)

Begini pimpinan. Kami mohon agar kiranya dapat lebih, supaya betul-betul lebih

dipahami. Jadi jangan nanti dianggap bahwa BK tidak bekerja, hasilnya mana. Jadi ini oleh

karena ada perkembangan dan apakah betul-betul disetujui. Karena kalau kita semuanya

KETOK 2X

Page 19: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

18

nanti menunda waktu terlampau lama, anggota mengatakan mana kok tatibnya tidak selesai.

Jadi merupakan beban moral bagi kami. Jadi betul-betul, apakah memang betul-betul sidang

paripurna ini menyetujui untuk kami. Terima kasih.

13. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik, apakah kita sepakati untuk kita lebih menyempurnakan tatib ini kita bentuk

pansus tata tertib?

14. PEMBICARA : H. GUSTI FARID HASAN AMAN, SE., Akt., MBA. (KALSEL)

Pimpinan sebentar, pimpinan sebentar pimpinan. Pimpinan, kalau boleh saya bicara

ijin, saya Gusti Farid dari Kalsel pimpinan. Kami sudah lebih berjalan 2 tahun berjalan untuk

Tatib ini. Memang kalau memang tadi banyak kekurangan-kekurangan kami terima untuk

perbaikan, terima kasih kepada teman-teman. Tapi tolong juga dilihat apa saja kebaikan-

kebaikan yang sudah kami lakukan selama ini pimpinan. Tadi pimpinan hanya mengatakan

hasil dari Panmus bahwa ada beberapa bagian kekurangan ada 7-8 point, tapi tidak

menyentuh sama sekali kebaikan-kebaikan yang sudah kami hasilkan dari BK ini. Maka saya

mohon dari paripurna ini untuk kalau bisa, sebenarnya saya tidak setuju untuk dibentuk

pansus lagi, karena sudah bolak balik kita ini menghabiskan anggaran negara yang terlalu

besar pimpinan. Membentuk pansus, kita konsinyering di hotel, ada berapa anggaran negara

yang habis pimpinan. Makanya kalau memang kita mau efisien saya minta tatib ini disetujui,

tapi memang kalau memang ada perbaikan silakan pimpinan. Cuma saya tidak setuju kalau di

pansuskan lagi karena terlalu panjang dan terlalu banyak menghabiskan anggaran negara

pimpinan. Terima kasih.

15. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik, silakan yang lain. Silakan Pak Farouk.

16. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)

Pimpinan dan forum yang sama saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera. Saya nengok kekiri Pimpinan. Kalau seandainya ini

ada yang pintar foto dari sini kelihatan terus sampai kebelakang, terus keluar dikoran begitu

kan, DPD sidang paripurna DPD, keluar cuma satu kursi kosong semua. Ini kalau wartawan

ada yang pintar ini, kemarin itu keluar itu di koran saya lihat, kasihan juga ini begitu, coba

diambil foto disini kosong semua cuma ada satu. Ini saja semua semangat kita untuk

membuat lembaga kita menjadi, kalau boleh lembaga yang berwibawa dan dibanggakan

begitu.

Pimpinan dan forum yang saya hormati.

Soal tatib ini saya bisa memahami kalau ada kekurangan, begitu. Jadi tadi sudah

dikemukakan dan aspirasi dari anggota BK, saya juga mantan anggota BK begitu. Saya lebih

menyarankan kalau memang ada kekurangannya akan lebih arif dikembalikan lagi kepada

BK, kan juga BK ini kan bersama PPUU ya, jadi mekanisme itu saja. Karena kalau kita bikin

pansus itu memang terlihat sekali seperti di rekayasa, karena sudah kembali lagi mundur

sudah pernah pansus, Pansus BK, BK-PPUU, pansus lagi, jadi terlihat sekali. Jadi saya tidak

setuju kalau harus pansus, tapi saya setuju kalau ini kasih kesempatan lagi BK, satu ini

sampai mungkin masa sidang ini, apa yang bisa optimal, yang bisa optimal, bisa disepakati

Page 20: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

19

bersama, begitu. Kalau memang nanti toh ya kita lihatlah kedepan, tapi yang optimal. Jadi

kembalikan saja dulu kepada BK, karena saya khawatir jangan sampai karena itu semakin

mempertajam antara kubu-kubu didalam DPD, itu saya tidak inginkan, begitu. Saya pikir

ariflah, kembalikan saja kepada BK, silakan point-point yang perlu diperbaiki, perbaiki

bersama PPUU itu, tidak usah bentrok lagi pansus. Terima kasih pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

17. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik silakan Pak Jack.

18. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU)

Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan semua.

Sebagai mantan ketua tim pansus dan sekaligus mantan anggota Badan Kehormatan,

saya juga merasa sebaiknya jangan lagi membentuk pansus. Mengapa? Oleh karena hasil

akhir yang sudah di sampaikan oleh BK itu adalah hasil harmonisasi terakhir oleh PPUU.

Mengapa PPUU harus mengharmonisasikan itu? Oleh karena berdasarkan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Prosedur Pembentukkan Peraturan perundang-undangan atau

P3 itu Pasal 8 Ayat 1 dengan jelas dikatakan semua peraturan perundang-undangan yang

mengikat internal oleh lembaga-lembaga negara patut diharmonisasikan karena nilainya

setingkat dengan undang-undang. Dengan demikian hasil BK berupa tata tertib yang telah

diharmonisasikan dengan mengeluarkan biaya di hotel itu akan nilainya sudah sama dengan

undang-undang. Bahwa kalau masih kekurangannya kalau bisa ini perlu di bentuk tim kerja

saja untuk melakukan sentuhan akhir, jangan disebut lagi harmonisasi karena sudah melewati

PPUU. Tapi cukup tim kerja, mungkin berasal dari BK dan ketua-ketua alat kelengkapan

untuk menyerasikan tahap akhir atau melakukan sentuhan akhir, tidak perlu dibuat pansus.

Karena berani pansus berarti kita sudah masuk nomenklatur pansus yang menurut hemat saya

nanti kita bisa dikoreksi lagi oleh BPK, padahal sudah kita melakukan 2 kali berturut-turut

itu pansus kalau itu terjadi. Karena itu saya usulkan cukup tim kerja untuk sentuhan akhir,

harmonisasi akhirlah seperti itu, namun itu wewenang PPUU tapi kalau diharmonisasikan

menurut saya.

19. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Terima kasih Pak Jack. Silakan Pak Bahar.

20. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)

Terima kasih pimpinan dan forum yang sangat saya hormati.

Apa yang disampaikan oleh anggota yang terhormat Pak Farouk, Pak Jack, Ibu Aida,

itu sudah kemarin juga sudah dibicarakan, sama persis. Hanya pertimbangan kemarin kalau

saya tidak salah ingat di Panmus bahwa kalau timja itu kekuatannya kurang, jadi tidak ada

untuk melakukan perubahan atas yang sudah ada itu tidak punya kewenangan. Sehingga

dirasa perlu untuk lebih ada diatasnya. Sehingga hal-hal yang dianggap masih kurang,

termasuk kemarin dalam beberapa pasal double. Jadi memang sangat krusial sekali seperti

Pasal 55 double. Kalau pasal 55 dijadikan 56 dia akan bongkar semua pasal-pasal berikutnya,

itu hal-hal yang krusial. Oleh karena itu memang pansus itu dianggap merupakan satu alat

yang lebih mempunyai legitimasi dan lebih tinggi untuk merubah yang sudah ada,

Page 21: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

20

menyempurnakan, bukan berubah, menyempurnakan. Istilah kemarin itu lebih arif dikatakan

menyempurnakan yang sudah ada. Terima kasih pimpinan.

21. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Silakan.

22. PEMBICARA : Ir. ANANG PRIHANTORO (LAMPUNG)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

Om Swastyastu.

Pimpinan yang saya banggakan, rekan-rekan yang saya hormati. Saya ini orang yang

sudah jenuh sebetulnya, sudah jenuh, sama sekali jenuh dengan diskusi hiruk pikuk terkait

dengan ini. Saya jauh lebih prihatin kita tidak menangani sejumlah persoalan daerah. Luar

biasa banyaknya harapan masyarakat terhadap DPD. Kemudian hubungan kita dengan

teman-teman DPR yang tadi sudah sebagian kita mulai cuplik, untuk kedepan supaya

kelembagaan kita semakin punya ruang di republik ini. Oleh karena itu apapun namanya

sekali lagi saya ingin kita akhiri, pansus barangkali memang punya legitimasi, tetapi

mungkin usulan Pak Jack lebih rasional. Yang jauh lebih penting menurut saya bagaimana

kekompakan ini kita jaga, suasana rapat Panmus kemarin saya kira hampir menggambarkan

itu Pak Ketua ya. Dan dengan demikian orang-orang seperti saya yang maaf saja tidak lebih

pintar dari teman-teman, saya pikir juga jangan dipikir tidak ada artinya di DPD ini. Sekali

lagi, kejenuhan saya ini mudah-mudahan juga sebagian teman-teman juga begitu. Jadi ini

bukan hanya ruang teman-teman yang pintar ngomong saja di paripurna ini. Jadi rakyat,

republik ini jauh lebih memerlukan DPD daripada apa yang terjadi dengan apa yang kita

sibukan. Ini kan sebetulnya menurut saya lebih pada nuansanya konflik kepentingan, jujur

saja. Oleh karena itu segala kekurangan pimpinan, saya pikir kita mestinya juga bisa

menerima. Toh kalau kita menjadi pimpinan kita juga belum tentu lebih baik begitu intinya.

Tetapi nuasa 2,5 - 5 tahun itu menurut saya ini yang menyandera kita hari ini. Saya tidak mau

pusing dengan 2,5 atau 5 tahun. Yang lebih saya pikirkan adalah bagaimana rakyat di daerah,

kewenangan kita bisa meningkat dan kita bisa menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya.

Saya tidak membuat usulan apapun tetapi kegelisahan saya, saya harap juga menjadi catatan

di paripurna ini. Terima kasih.

23. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik, silakan Pak Muhyi.

24. PEMBICARA : H. LL. ABDUL MUHYI ABIDIN, MA. (NTB)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BK adalah salah satu alat kelengkapan kita yang kita anggap istimewa. Anggota-

anggota BK ini kita pilih dengan secara khusus tidak seperti anggota alat kelengkapan

lainnya. Karena itu saya menganggap BK ini mempunyai kemampuan lebih, mempunyai

legitimasi yang lebih, bahkan dengan pansuspun menurut saya BK ini lebih legitimasi,

legitimasinya lebih. Karena kalau pansus itu artinya kita akan mengakomodir dari alat

kelengkapan lain yang notabenenya tidak konsen dalam hal itu. Sedangkan yang ada di BK

itu saya rasa dia bisa dalam rapat sehari-harinya, karena ini merupakan PR bagi beliau-beliau

Page 22: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

21

yang duduk di BK, dia konsen di situ. Disitu ada Pak Wayan, iya secara garis besar orang-

orang yang ada di sana itu menurut saya sudah sangat mewakili untuk membahas sekedar

tatib ini. Cuma yang menjadi permasalahan di sini memang tatib kita tarik ulur sejak dulu

sejak periode lama. Itu karena muncul lagi ide 2,5 tahun, ini ide yang sangat buruk menurut

saya. Ide ini sudah pernah muncul dulu kemudian kita terhambat gara-gara dia, gara-gara ide

itu. Dan ide ini menurut saya tidak sangat pas untuk sebuah lembaga yang sudah berjalan

seperti DPD sekarang ini. Memang banyak teman-teman yang punya pikiran ide itu bagus

karena ada nanti rolling, ada harapan, ada dan sebagainyalah. Tapi bagi saya secara pribadi

itu hanya sebagai penghambat saja.

Usulan saya yang konkrit bagaimana kalau hasil dari pansus yang kemarin itu

dikelola dengan baik oleh BK, kemudian untuk besok ini dimajukan dulu hal-hal yang tidak

menjadi, tidak krusial untuk membuat kita tarik ulur. Agar kita mempunyai tatib yang untuk

sementara waktu itu lebih bagus dari yang kemarin. Menurut saya marilah hal-hal yang

menurut kita bisa membuat kita bisa saling tarik ulur itu kita sisihkan dulu. Seperti 2,5 tahun

ada anggaran untuk DPD di MPR, padahal dia adalah alat kelengkapan MPR, misalnya kita

menganggap seperti itu karena dia salah satu dari fraksi di MPR. Hal-hal yang seperti itu

yang kita anggap sebagai hal yang membuat kita terhambat, sudahlah oleh BK, saya rasa kita

menghormati BK juga, diabaikan saja dulu. Mari yang menurut kita itu bisa membuat kita

bekerja lebih baik itu yang dimajukan di paripurna agar kita bisa membuat apa-namanya

berjalan terus. Saya rasa tidak usahlah buat pansus, mari kita hormati BK yang orang-

orangnya kita pilih dengan secara khusus dan menurut kita orang-orang terbaik dari provinsi.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

25. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik, silakan Pak Cholid.

26. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (DI YOGYAKARTA)

Ide Pak Lalu ini menarik ya, Pak Lalu Muhyi ini menarik. Tetapi mungkin dibalik,

jadi bukan diajukan yang dianggap penting tetapi ditinggalkan yang dianggap jadi masalah.

Karena sebenarnya yang menjadi masalah itu sedikit, sedangkan yang lainnya itu hampir

secara substansial itu sudah selesailah, begitu. Karena itu kalau kita bisa bersepakat bahwa

yang jadi masalah itu kita tinggalkan dulu itu kesepakatan di paripurna kita, maka selesai

sudah persoalan kita dan tidak perlu lagi pansus. Nah, yang menjadi masalah ya kembali lagi

kepada yang semula dulu begitu, ini usulan terbalik. Terima kasih.

27. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik, silakan Pak.

28. PEMBICARA : Ir. EMANUEL BABU EHA (NTT)

Terima kasih, Pak Ketua, pimpinan dan anggota yang saya hormati.

Rupanya mungkin saya sebetulnya anggota yang tidak pernah berbicara dalam forum

paripurna. Tapi rasa-rasanya sudah sampai dipuncaknya ini, mau tidak mau saya harus

berbicara juga pada saat ini. Sudah dua tahun saya diam untuk menyimak apa yang

sebetulnya terjadi di forum ini. Tapi kalau ini terus menerus lagi tiga tahun kita akhirnya

berakhir dengan cuma begini kita diruangan ini. Pikiran saya kemarin itu pemikiran yang

Page 23: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

22

sungguh sangat jeli kita membentuk pansus. Tapi pikiran yang jeli ternyata juga kemudian

dihapus kemudian kita kembalikan ke BK, kembali lagi ke Panmus. Terakhir kita bikin lagi

timja lagi untuk Panmus, kemudian sambung lagi ke PPUU. Lalu kalau sekarang kalau kita

kembali ke pansus ini, ini orang menertawakan kita diluar. Kalau ini diketahui di luar ini

DPD memang baru belajar menjadi politikus. Jadi pikiran saya lebih bagus, kalau tadi teman-

teman melihat bahwa ada masih banyak hal yang kurang yang kemarin BK sudah sampaikan,

tolong sampaikan itu minta BK untuk lanjutkan supaya selesai. Jangan kita bikin yang aneh-

aneh lagi. Ini kemarin kita pilih anggota BK ini terlalu luar biasa begitu. Pilih dulu the

legend-nya masing-masing, pakai suara tertutup supaya jangan sampai ini, kita pilih orang

yang paling dihargai, paling berwibawa. Kalau orang yang paling berwibawa sekarang tetap

seperti ini juga tidak berwibawa sama dengan kita main-main. Oleh karena itu hemat saya

apa yang disampaikan Pak Prof tadi itu tolong mungkin itu menjadi catatan kita, kita

serahkan kembali kepada BK. Tolong teman-teman yang punya argumentasi tadi untuk ini

masih kurang, ini masih kurang, tolong diberi kepada mereka. Supaya dengan demikian

tetapkan waktu kapan, satu minggu kemudian atau pulang reses kita selesaikan, kita tetapkan.

Kira-kira seperti itu mungkin saya Pak Ketua. Terima kasih.

29. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik, silakan.

30. PEMBICARA : DJASARMEN PURBA (KEPULAUAN RIAU)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Om Swastyastu.

Saya untung tidak jadi anggota BK, kalau menjadi anggota BK saya malu, mohon

maaf bukan saya mau apa, saya malu. Karena apa? Karena hasilnya yang mereka lakukan

selama ini tidak, dengan tanda petik tidak kita hargai. Apa salahnya mereka minta agenda

untuk dibacakan kita langsung tentukan, kalau menurut saya terus terang saja saya adalah

orang yang pro 5 tahun, yang 2,5 tahun saya tidak pro. Nah, sampai dia selesai dibacakan

hanya itu yang krusial ditanya kepada yang lain mana yang setuju, dibikin voting. Kalau saya

terus terang yang 5 tahun. Saya kira selesai sudah, tidak ada lagi masalah, hari inipun bisa

selesai lagi, tidak perlu menunggu panja tidak perlu dengan yang lain, saya malu melihat BK

itu, hari ini selesaikan, itu usul saya. Terima kasih pimpinan.

31. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik.

32. PEMBICARA : Ir. ADHARIANI, SH., MH. (KALSEL)

Interupsi pimpinan, Adhariani.

33. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Silakan Adhariani.

Page 24: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

23

34. PEMBICARA : Ir. ADHARIANI, SH., MH. (KALSEL)

Terima kasih a tas kesempatan yang diberikan.

Dalam menyikapi masalah tatib ini saya kira kalau menurut pendapat saya kita set

back dulu kebelakang. Kemarin kan sudah dibentuk pansus, sudahlah dibahas. Kemudian ada

permasalahan dibawa ke BK, terus diharmonisasi kemudian di PPUU. Ini kan kerja-kerja

rutin sudah yang sinergis, artinya kita hargailah itu. Nah, ketika ada pasal-pasal krusial yang

kita belum mendapatkan kata sepakat iya kita mainkanlah di tatib itu. Artinya kita bawa ke

paripurna ini untuk kita sepakati. Nah, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan bikin

pansus segala lagi. Kalau bolak-balik begini sepanjang saya jadi anggota DPR dua periode

tidak ada. Aneh bin ajaib nanti kita diketawakan orang begitu loh. Nah, justu itu maksud saya

kalau ada hal-hal yang krusial sifatnya yang tidak bisa kita sepakati hari ini kita selesaikan di

paripurna ini. Pasal-pasal apa, ayat-ayat apa yang kira-kira tidak mendapatkan kesepakatan

itu, begitu loh. Saya berharap ketika ada pasal-pasal yang krusial ini kita lebih rasional dan

objektif dalam rangka untuk melangkah kedepan tatib ini kan. Disinilah tempat kita

bertindak, tempat kita berbuat dan sebagainya dalam rangka rujukan kita kedepan. Sehingga

ketika ada hal-hal yang sifatnya didalam pelaksanaan di komisi dan sebagainya ada

permasalahan yuk kita kembalikan ke tatib. Nah tatib kita tidak bisa musyawarah ya kita

voting begitu. Hanya saja saya berharap tidak ada voting, kita kedepankanlah musyawarah

mufakat sehingga kita kelihatan kompak disini. Apalagi ada hal yang besar yang harus kita

lewati ini yang namanya amandemen begitu loh. Sementara kita kayaknya ini terkoyak koyak

satu dengan yang lain begitu loh, tidak adanya kelompakan. Nah ketika bicara ini, itu, begitu,

itu tidak ada kompak begitu, sehingga ini kekuatan DPD ini yang 132 ini jadi pandangan dari

luar itu orang jadi sinis begitu loh, bukan kekuatan sebenarnya, tapi malah kelemahan buat

kita, saya kira itu. Saya lebih cenderung hal-hal yang sudah dikerjakan oleh kawan-kawan itu

kita bawa saja ke paripurna. Saya rasa ini jalan keluar yang terbaik, barangkali itu. Terima

kasih.

35. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik, Pak Rahmat silakan.

36. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian.

Om Swastyastu.

Saya mengingatkan kemarin yang bicara sebagian besar tadi adalah anggota Panmus

dan menyetujui dibentuknya pansus. Sampai-sampai kami tidak maghrib, lewat maghrib

selesai, hanya membicarakan satu hal. Kalau setiap pendapat, itu dari Aceh juga sudah

menyerahkan, setiap pendapat, sedangkan seperti teman saya sekampung Pak Jasman

(Djasarmen) dengan suara keras harus tuntas hari ini, kalau perlu voting. Kebetulan Bapak

tidak hadir kemarin begitu, kami juga lebih rinci, lebih satu per satu membahasnya dengan

baik tanpa pamrih, tanpa ada maksud-maksud tertentu, hanya memikirkan bagaimana

keberadaan DPD ini lebih baik, lebih solid dan lebih bermakna untuk semua. Jadi tidak guna

kalau kita ada Panmus, ada pansus, ada ini kalau semuanya tidak dihargai, asal paripurna

pendapat satu-dua orang yang bisa bersuara keras, atau punya title yang lebih kuat, lebih

banyak, begitu. Ini tolong dimengerti. Jadi, kita hormati juga bagian-bagian atau putusan-

putusan yang telah kita setujui bersama. Itu pertama, Ketua.

Page 25: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

24

Kedua, untuk Bapak-Ibu anggota DPD yang terhormat ketahui, pasal saja ada double

di situ yang dikasih ke kami. Pasal 55 itu double, Pak, dua kali keluar yang sama. Dan antara

satu pasal dan pasal lain terkait tetapi tidak jelas. Jadi masih banyak yang kabur. Lebih baik

kita bentuk pansus sesuai keputusan kemarin, tetapi diberi waktu, diberi tenggang waktu

penyelesaiannya. Kan itu lebih baik. Dan mohon Bapak-Ibu sekalian, kita kalau diberi bahan,

dibacalah, dikoreksilah, dikembalikanlah. Tetapi kadang-kadang surat disampaikan, tidak

dikembalikan untuk menyampaikan koreksi atau hal-hal yang lebih baik. Jadi itu harapan

kami ya kita sempurnakan.

Dan bagi saya tadi apa yang Pak Jasman (Djasarmen) soal 2,5 tahun atau 5 tahun,

saya pikir itu sudah final. Tidak ada cerita voting dan voting, 5 tahun. Waktu kita memilih

dipajang di depan itu besar-besar, saya rasa kita semua tamat SD, kita baca besar-besar,

“Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua tahun sekian sampai tahun sekian.” Tidak ada di bilang

nanti di tengah jalan kita voting, tidak ada itu, saya tidak baca itu di tulisan waktu pemilihan.

Jadi, kita hormati keputusan kita terdahulu dengan tidak mengada-ada, mengarang-ngarang,

atau berkelompok-kelompok seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi. Kita perlu

kekuatan solid bersama untuk perjuangkan amandemen. Sedangkan hal kecil kalau kita sudah

tidak solid, bagaimana kita menjangkau hal lebih besar atau ingin mendapat suatu kebaikan

yang lebih untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Mungkin itu dari saya. Kita hormati keputusan Panmus, karena Panmus itu sudah

mewakili Bapak-Ibu sekalian baik dari daerah maupun dari badan pekerja. Kalau soal tidak

hadir, itu kesalahan masing-masing karena banyak yang tidak hadir saat itu atau yang keluar

separuh sidang atau rapat. Demikian yang kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Swastyastu.

37. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Saudara Mervin.

38. PEMBICARA : MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT)

Terima kasih, pimpinan. B-123.

Menyimak dari yang tadi disampaikan oleh teman-teman, kami dari BK sudah

mengadakan pleno beberapa kali dan hasilnya sudah selesai di tingkatan BK. Jadi, yang kami

mohonkan kemarin adalah bagaimana bila ini diagendakan. Bahwa kemudian ada

kekurangan-kekurangan dari teman-teman, itu silakan disampaikan pada saat pembahasan

nanti. Yang penting dibuka ruang untuk kami menyampaikan ini, begitu. Kami merasa

bagaimana ya, teman-teman lain bisa dibuka ruang, alat kelengkapan lain. Kami minta

dibuka satu ruang untuk kami sampaikan. Kalau misalkan double pasal atau ayat-ayat yang

krusial, ayat-ayat yang teman-teman tidak setujui, silakan disampaikan kepada kami sehingga

kemudian kita akan sepakati apakah ini diberi jangka berapa minggu untuk diselesaikan, atau

beberapa jam, atau beberapa menit atau beberapa detik untuk diselesaikan. Sehingga itu

menjadi keputusan kita.

Sekarang kami di BK juga bingung, kita mau mengagendakan pleno lagi, mau pleno

tentang apa? Karena sudah selesai kita agendakan itu. Kita sudah bahas itu, sudah selesai.

Bahkan dalam satu keputusan kami mengatakan bahwa tata tertib tidak akan dibahas lagi. Itu

keputusan pleno yang pertama kita bahas. Sehingga saran kami pada kesempatan ini,

menyimak dari tadi yang disampaikan oleh teman-teman semua, kiranya kita membuka ruang

Page 26: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

25

untuk kami menyampaikan hasil yang kami sampaikan. Bila ada kekurangan, bila ada

kelebihan, anggota sendirilah yang bisa menambahkan ataupun menguranginya.

Demikian pimpinan.

39. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik, yang lain? Silakan, Bu Elvi.

40. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI)

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya juga sudah menerima draft yang disusun oleh BK. Dari sekian banyak yang saya

baca, memang yang menonjol itu dibuat garis miring. Itu adalah masalah 2,5 tahun dan 5

tahun itu. Saya pikir mungkin itulah yang digiring voting atau segala macam oleh teman-

teman. Sebelumnya ijinkan saya menyampaikan pimpinan, sudah dua orang petinggi, orang

berpengaruh di negeri ini bertanya ke saya, kesannya mengejek, begitu. “Apa benar DPD

mau mengganti pimpinan 2,5 tahun?” Saya bilang, sedang digodok di dalam. Artinya, itu

mungkin menjadi bagian pertimbangan kita apakah itu masih perlu kita bahas atau tidak.

Usul saya, saya setuju dengan Bang Rahmat tadi, kita hargai juga pansus ini.

Mungkin kita seluruh provinsi memberi tanggapan secara tertulis, pasal-pasal mana yang

mau diusulkan, nanti kita berikan lagi. Daripada tidak ada respon sama sekali dari anggota,

kan tidak benar juga kalau anggota tidak membaca. Tetapi untuk disampaikan satu per satu

mungkin sulit. Jadi per provinsi memberi tanggapan pasal mana yang mau diusulkan. Itu

yang pertama.

Yang kedua, sekaligus kita tahulah mungkin sekian banyak yang suka, sekian banyak

juga yang tidak suka kepada pimpinan. Mungkin tertulis juga kita usulkan apa sih harapan

atau impian kita kepada pimpinan bertiga ini untuk kebaikan gerak dari DPD tiga tahun

tersisa ini. Ya mungkin pimpinan juga mohon terbuka untuk menerima kritik dan saran dari

kawan-kawan. Mungkin teman-teman ingin dikunjungi per komisi. Mungkin teman-teman

ingin masalah kunjungan-kunjungan dibahas secara terbuka. Jadi saya usulkan setiap

provinsi mengusulkan apa harapan perbaikan kepada pimpinan bertiga ini. Karena 2,5 tahun

dan 5 tahun kan ujung-ujungnya minta diganti. Diganti kan kalau ada salah pimpinan. Salah

kalau tidak diungkapkan secara lisan, ya tertulis diungkapkan. Jadi itu usul saya,

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

41. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik. silakan.

42. PEMBICARA : H. T. BACHRUM MANYAK (NAD)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak pimpinan yang saya hormati beserta rekan-rekan anggota DPD RI yang hadir

pada hari yang berbahagia ini. Saya hanya ingin mengingatkan semua kita bahwa kita

memang saling menghormati, kemudian kita tetap berada dalam koridor mekanisme yang

ada. Nah, menyangkut masalah tatib, ini sama-sama kita ketahui. Yang pertama telah

dibentuk pansus dengan keputusan pimpinan, putusan paripurna, di-SK-kan pansus. Pansus

Page 27: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

26

sudah bekerja, kemudian hasilnya dilaporkan ke paripurna. Nah, kemudian hasil pansus itu

diserahkan kepada BK untuk melakukan penyempurnaan. Kemudian BK sudah selesai

melakukan penyempurnaan tersebut. Nah, lantas dibawa ke forum PPUU bersama daripada

BK untuk harmonisasi. Itu sudah selesai dilakukan. Kemudian dalam paripurna yang lalu ada

timbul masalah lagi, dikembalikan lagi ke BK. BK sudah bekerja lagi. Dan alhamdulillah BK

sudah selesai menjalankan tugasnya untuk ke sekian kalinya. Nah, untuk ini sesuai yang

disampaikan oleh pimpinan Badan Kehormatan tadi, ini kita sudah bekerja, BK merupakan

alat kelengkapan. Saya rasa sangat naif kalau memang keputusan alat kelengkapan dibatalkan

oleh BK. Itu sangat sungguh melanggar Pasal 44 Tatib tersebut. Nah, saya sangat sependapat.

Bukan masalah 2,5 atau 5 tahun. Itu kalau ada yang mengatakan melanggar aturan, saya

ingin membuktikan undang-undang mana yang dilanggar. Karena, saya rasa 1 tahun tidak

ada melanggar undang-undang; 2 tahun, tidak; 3 tahun, tidak; 5 tahun tidak. Yang tidak boleh

6 tahun karena masanya 5 tahun.

Justru karena itu saya sangat mengharapkan untuk menghargai hasil daripada alat

kelengkapan lain. Untuk ini diberikan kesempatan kepada BK dalam rangka menyampaikan

laporannya di paripurna tersebut. Terserah nantinya setelah dilaporkan oleh Badan

Kehormatan hasilnya terus diserahkan sepenuhnya kepada keputusan BK. Belum

disampaikan lagi kok sudah ada perdebatan, kan belum tahu apa hasil BK. Tetapi yang jelas

persoalannya ini dibagi sudah dibagi semua, tetapi tidak sepenuhnya ini dibaca. Tetapi

hasilnya nantinya ada laporan yang resmi adalah laporan daripada Badan Kehormatan di

forum paripurna yang terhormat ini. Saya rasa ini diberikan kesempatan. Setelah

disampaikan oleh Badan Kehormatan kalau perlu lakukan perdebatan-perdebatan lagi.

Terima kasih Pak.

43. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik. Saya ingin luruskan lagi ya. Jadi, kemarin kan kita rapat Panmus untuk

menyusun agenda ini. Kemudian semua pimpinan dan juga anggota yang tidak di pimpinan

menyampaikan apa-apa yang jadi keputusan. Rapat hari ini, itu adalah usulan dari pimpinan

Komite IV untuk mengesahkan keputusan untuk pertimbangan RAPBN dan Hapsem,

kemudian juga pengesahan terhadap Baleg. Ini semua tahu. Kemudian dari itu, kita beri

kesempatan berbicara. Nah, timbulah apa yang disampaikan oleh BK. Tidak ada yang

menghalang, tidak ada. Percayalah, dari pimpinan juga ikhlas, kok. Tidak ada. Hanya

menjaga kehormatan kita bersama. Percaya itu. nah, disampaikan, terus menjadi dipelajari.

Ternyata beberapa hal banyak yang belum terkoordinasi.

Kemarin saja kita membahas soal Pansus Pertambangan karena ada perubahan,

transisi dari masa sidang I ke masa sidang yang berganti pimpinan, soal Pak Budi Doku. Ya

representasi. Itu pun juga selama ini kan masih dalam, tidak ada yang baku, belum diatur di

tatib. PPUU harus ada representasi, PAP juga ada. Kemudian juga kita membentuk Pansus

DBH, juga begitu. Sehingga menyusun itu juga tidak mudah, lama itu. Nah, kemudian

disampaikan juga ada beberapa pasal. Di sini kan ada, ada semua. Nah, jadi makanya dari

pembicaraan sampai maghribpun menjadi terlambat, ada beberapa hal yang di tatib itu yang

harus kita sempurnakan. Kan biasa saja kalau pekerjaannya. Kita sangat menghargai semua,

tidak yang, saya juga tidak ada intervensi. Boleh tanya, kan semua juga tahu. Cuma kita mari

hal-hal apa saja, begitu. Bukannya menyangkut soal yang itu, banyak lagi, begitu lho. Ya, toh

selama ini kan tidak ada mengganggu.

Pada kesempatan ini, kemarin kesimpulannnya akhirnya dibentuk pansus. Ini ada Ibu

Ketuanya di sini. Tetapi kalau di sini tidak berkesepakat pansus hanya dikembalikan lagi ke

BK, dan diharmonisasikan dengan PPUU, ditambah usul-usul dari provinsi supaya ini segera

Page 28: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

27

dilaksanakan, begitu lho. Supaya kita mempunyai suatu tatib yang betul-betul yang baik. Itu

saja, ya.

44. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)

Ya sudah pimpinan. Saya rasa itu saja. Jadi marilah sesame kita, oke kita saling

menghargai di sini, bahwa ada masukan-masukan, bahwa konsep ini perlu diperbaiki.

Kepada BK yang baru kita oke terima, begitu. Jadi bahwa keinginan untuk memastikan juga

kita tampung. Jadi jalan tengahnya sudah ini dikembalikan kepada BK tapi dikasih waktu

tanggal 28 Oktober nanti dikasih kesempatan. Jadi saya harapkan sama-sama mengertilah.

Jadi segala sesuatu kalau ada pemikiran mari kita fokus kepada BK. Kalau ada pemikiran,

tuntaskan di sana. Kalau perlu mana yang memang tidak disepakati oke, kita utamakan

kebersamaan, saling menghargai itu lebih tinggi dari segala-galanya. Jadi sekarang sudah

pimpinan kembalikan kepada BK, batas waktu paripurna berikut BK diberi kesempatan

laporkan yang optimal mungkin untuk kita sepakati. Terima kasih

45. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik. Tolong Pak Bahar.

46. PEMBICARA : H Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)

Baik. Terima kasih pimpinan dan forum yang terhormat.

Menyimak beberapa penyampaian kawan-kawan yang terhormat, ini sebenarnya

sudah berkembang juga di rapat Panmus kemarin yang kita laksanakan sampai lewat

maghrib. Termasuk yang disampaikan oleh Prof. Farouk baru-baru saja. Malah kemarin

bukan cuma BK, malah harus dipadukan dengan PPUU, sekalian melibatkan. Hanya memang

ada satu wadah supaya kita bisa menghasilkan sebuah tata tertib yang akan memandu kita di

dalam parlemen ini selama kita berada di sini. Sehingga kita tidak memerlukan waktu yang

buru-buru. Kita perlu waktu, kita perlu masukan dari seluruh anggota. Buktinya tatib yang

ada draft kemarin yang disampaikan ke Panmus yang kita baca bersama masih banyak hal-

hal yang tidak terakomodir. Termasuk penempatan pasal yang double-double. Nah ini hal-hal

yang sangat, jadi kalau diputuskan saya kira terlalu buru-buru. Saya kira apa yang

disampaikan Pak Farouk itu baik hanya mungkin perlu sekaligus. Malah usulan saya kemarin

dilibatkan PPUU sekalian dengan BK, malah saya tambahkan seluruh ketua alat

kelengkapan, pimpinan alat kelengkapan. Nah di situ dan segera disampaikan kepada draft

yang ini, yang ada sekarang disampaikan kepada anggota. Karena draft yang ada kemarin itu

disampaikan sehari. Jadi memang bukan anggota tidak mau baca, tidak ada kesempatan,

karena hanya sehari diberi kesempatan untuk membaca. Jadi saya kira kalau dalam minggu

ini penetapan tanggal juga tidak harus kita terburu-buru tanggal 28, menurut saya. Kapan saja

BK dan PPUU atau apa namanya yang akan membahas ini selesai baru dimajukan. Karena

kalau kita menetapkan tanggal, kita akan diburu waktu lagi. Ada saja kemungkinan kalau,

karena kalau yang akan datang mana kita mau masuk reses lagi. Jadi memang kita butuh

pemikiran yang dingin bahwa kita ingin menghasilkan sebuah produk yang bisa memandu

kita secara baik selama berada di parlemen ini. Terima kasih pimpinan.

47. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik. Silakan Pak Jack.

Page 29: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

28

48. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU)

Pimpinan. Jadi saya rasa usul daripada Pak Farouk dipadukan dengan usul dari Pak

Bahar saya rasa sudah sampai pada titik akhir. Yakni tata tertib ini draftnya kita kembalikan

lagi ke BK. Tapi dengan catatan BK adalah leading-nya sedangkan PPUU akan

menambahkan tambah dengan alat-alat kelengkapan ,sehingga tidak perlu lagi membentuk

pansus. Dengan catatan, guideline pasal-pasal dan hal-hal yang krusial yang Panmus temui

dalam hal kemarin itu dijadikan petunjuk untuk penyelesaian draft ini. Sehingga pada saatnya

kalau sudah selesai tanpa tanggal 28-pun kita bisa sewaktu-waktu berkumpul

menyelesaikannya. Karena menurut hemat saya juga terlalu lama Pak kalau tata tertib ini kita

biarkan terkatung-katung. Karena kita dengan petunjuk Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

berarti tata tertib kita ini menjadi peraturan Pak, yang mengikat kita. Sehingga hal ini

nilainya sama dengan undang-undang karena akan masuk juga lembaga negara Pak. Kalau

itu sudah berarti kita sudah luar biasa DPD ini Pak. Jadi karena itu saya usulkan usul-usul

yang tadi itu dikembalikan di BK dengan guideline dari Panmus sesuai dengan temuan-

temuan yang didapatkan kemarin. Terima kasih Pak.

49. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik. Silakan Pak Sofwat, habis itu Pak Farouk.

50. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)

Terima kasih.

Sofwat Hadi dari Kalimantan Selatan.

Kemarin setelah dipelajari di Panmus ternyata banyak masalah-masalah yang

tersebar di tatib itu yang memang harus disinkronkan kembali. Misalnya muncul pasal

tentang 1/3 tanda tangan anggota bisa mengusulkan pergantian pimpinan DPD. Bahkan kalau

tidak salah 10 anggota dari kawasan yang sama pimpinan yang supaya untuk supaya diganti.

Nah ini kan tidak mungkin diperdebatkan di sini.

Kemudian kedua, setiap anggota minimal wajib duduk di komite. Kalau tidak begitu

bisa saja ada anggota hasil musyawarah provinsi tidak duduk sama sekali di alat

kelengkapan. Ini kan perlu dipertimbangkan lagi. Jadi memang tidak ada lagi keharusan

duduk di komite. Dan juga pengecualian pimpinan untuk duduk di komite sudah hilang lagi,

berarti pimpinan DPD harus menjadi anggota komite.

Ketiga, komite itu satu alat kelengkapan. Baca undang-undang. Jadi kalau ada

Komite I, II, III dan IV itu adalah bagian-bagian dari komite. Jadi tidak boleh ada anggota

yang merangkap di komite. Sekarang dibolehkan karena tatib tidak melarang. Hilangnya

istilah dibagi habis. Oleh sebab itulah di komite sebanyak-banyaknya 33 orang karena ada

pimpinan dikecualikan, begitu. Jadi kita harus berpikir bahwa komite ini satu alat

kelengkapan, bukan empat alat kelengkapan. Selama ini kita ini keliru berpikirnya. Oleh

sebab itulah komite kegiatannya bersamaan. Bayangkan kalau misalnya satu anggota komite

saja kita kalang kabut, bagaimana dua komite? Dia lebih kalang kabut tapi honornya paling

tinggi. Jadi ini soal komite. Belum di alat-alat kelengkapan yang lain, yang justru bunyinya

sebanyak-banyaknya 33, padahal boleh merangkap. Artinya misalnya di PAP boleh, di ini

boleh, itu tergantung kesepakatan provinsi. Kemudian ada perkembangan baru, selama ini

sering ada keluhan dari beberapa menteri dan beberapa pejabat lembaga negara. Hari ini

rapat dengan Komite I, minggu depan diundang oleh Komite IV. Komite IV alasannya

dengan APBN. Padahal semua lembaga negara, semua kementerian ujung-ujungnya

programnya terkait dengan APBN. Begitu juga dalam pengawasan. Jadi ini perlu, kalau

Page 30: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

29

menurut saya lebih bagus kita itu meniru DPR bagaimana supaya masing-masing mitra kerja

kita ini tidak tumpang tindih, begitu. Oleh sebab itulah perlu kita kembalikan lagi susun.

Walaupun saya ini dari Komite IV, kalau memang kita ini bidang keuangan sudah lembaga-

lembaga atau pejabat negara yang memang ada kaitannya dengan keuangan, bukan dikaitkan

dengan APBN. Kalau dikaitkan dengan APBN semua komite berkepentingan akhirnya

tumpang tindih. Ini perlu ditinjau lagi.

Jadi dalam hal ini, kemudian Panmus mendengar bahwa BK kalau diminta

perkembangan-perkembangan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Bahkan tadi ada pernayataan BK

tidak lagi akan mengadakan pleno soal tatib. Oleh sebab itulah untuk mencari jalan keluar ini

kemarin ada yang usulkan dan disetujui kalau begitu kita bentuk pansus lagi. Jadi jangan

nanti kita sekarang diserahkan ke BK tapi BK itu lagi-itu lagi bahannya yang disampaikan.

Seperti sekarang ini yang disampaikan ini sudah tiga kali di paripurna. Kenapa tidak ada

perubahan-perubahan? Apalagi tadi ada pernyataan BK tidak akan pleno lagi soal tatib.

Berarti sudah menyerahkan ke forum yang lain. Akhirnya kesepakatan pansus. Itulah latar

belakangnya kenapa Panmus ada kesepakatan minta persetujuan untuk dibikin pansus lagi.

Dan pansus itu minimal 6 bulan, eh bukan, maksimal. Jadi kalau dibentuk pansus 6 bulan

harus selesai. Itu saja. Terima kasih.

51. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik. Silakan Pak Farouk dulu.

52. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)

Baik pimpinan. Saya coba menjadi ariflah, mejadi negarawan. Semua aspirasi kita

tampung. Khusus Pak Sofwat usulan perbaikan saya pikir berikanlah catatan-catatan

kekurangannya, nanti serahkan kepada BK. Kemudian kepada BK, Pak Mervin mohon dan

teman-teman pimpinan ya mohon kearifan. Betul semangat itu sudah baguslah. Tapi

namanya kalau memang paripurna meminta BK ya silakan diselesaikan lagi. Nah saya coba

mencari jalan tengah kepada, mana tadi Pak Bahar Ngitung? Lho ini soalnya Pak Bahar

Ngitung perlu ini, karena yang ngomong itu Pak Bahar Ngitung, Pak Rahmat Shah, orang-

orang hebat semua ini, para pengusaha semua ini yang anu ini. Jadi kita harus dengar ini.

Saya begini saja Ketua, sudah kita tampung. Begini kira-kira, kalau memang 28

Oktober terlalu kepepet karena memang semua sudah punya ini, saya mengusulkan begini,

BK selesaikan sampai dengan sebelum ini, diharapkan 28 Oktober itu sudah dibagi yang

relatif sudah diperbaiki, kepada seluruh anggota. Waktu kita kembali reses pada tanggal 20-

21 kan? 21, 22, 23 diharapkan masukan dari semua anggota. Nah, 24, 25, 26 mohon BK

menyelenggarakan suatu forum bersama pimpinan alat kelengkapan dan PPUU untuk

merampungkan semua itu. Ini mini, jadi yang besar 132 kan besar tuh, kita perkecil, mini,

begitu. Pada 24, 25, 26 November. Kemudian kita agendakan minggu berikut tanggal 1

Desember sudah kita khusus, jadi jangan digabung yang lain-lain ini paripurna untuk tatib

ini, khusus, paripurna khusus mengesahkan tanggal 1 Desember.

Jadi sekali lagi pimpinan, kira-kira critical point-nya atau critical date-nya itu 28

Oktober BK sudah membagi kepada semua anggota, yang optimal bisa dilakukan BK. Tidak

apa-apa, kita pokoknya masukan-masukan itu masukan dulu sekarang. Kembali dari reses

semua anggota memberikan masukan kepada BK, 21, 22, 23 diberi kesempatan, 24, 25, 26

semua pimpinan alat kelengkapan jangan agendakan lain, mini, semacam paripurna minilah

ini, BK plus ketua pimpinan alat kelengkapan dan PPUU, 24, 25, 26. Hasil ini berarti 28, 29,

nah saya pilih 1 Desember khusus paripurna tentang tatib. Tadi tentu nanti dalam

perkembangannya kita lihat semualah mana yang, semua yang optimal kita bisa sepakati,

Page 31: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

30

kepentingan lembaga lebih tinggi dari pada kepentingan perorangan dan lain sebagainya. Jadi

mohon ini menjadi kesepakatan keputusan pimpinan, tidak usah banyak inilah. Sekian dan

terima kasih.

53. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik, silakan Pak Rahmat, tolong waktunya karena sudah 13.40.

54. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)

Kami kenapa kemarin putuskan di Panmus, adalah karena dari BK menganggap ada

penekanan-penekanan dari kelompok tertentu yang saya tidak etis menyebutkannya, berasa,

kalaupun rapat di BK itu selalu.

55. PEMBICARA : H. T. BACHRUM MANYAK (NAD)

Dibuka saja Pak, dibuka saja, ini rapat terbuka.

56. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)

Selalu dikendalikan oleh berapa orang, begitu. Oleh karena itu kebijaksanaan, dan

bahannya sendiri seperti yang disampaikan Pak Sofwat tadi, belum rampung banyak

kesalahan begitu, itu diteliti sekilas, begitu. Jadi ada penekanan-penekanan, ada seperti kata

Pak Farouk khusus, khusus, khusus dalam berapa hal, memang ada kekhususan juga, artinya

ada agenda disitu. Makanya kita ingin sempurna tatib ini, tapi memang kepentingan semua

kepentingan DPD, kepentingan tugas tanggung jawab kita, itu yang perlu saya sampaikan.

Kenapa? kalau kita kembalikan ke BK hasilnya juga nanti akan, tanggapan kami kalau

menurut laporan kemarin adalah kurang baik juga. Jadi itu makanya keputusan sampai lewat

maghrib kemarin, 3 jam membicarakan itu dibentuknya pansus agar lebih baik untuk semua.

Jadi itu yang kami dengar, nanti Ibu Aida nyambut itu, silakan. Terima kasih.

57. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Silakan Pak Sumino.

58. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA)

Terima kasih Pak Ketua.

Pertama dalam semua perbedaan kita dapat, kalau mau kita dapat bersatu, kita dapat

bertemu dalam landasan hukum dasarnya. Dalam hal tata tertib Undang-undang MD3

menugaskan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib pada BK, itu dasar hukumnya. Karena

itu dalam semua perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat berbagai macam motivasi, kita

harus kembali kepada landasan hukumnya. Saya pikir itu kalau kita mau tertib hukum seperti

itu.

Yang kedua, dalam sidang paripurna seperti ini, mohon maaf Pak Sofwat, saya pikir

tidak pada tempatnya kita bicara materi, kalau kita bicara materi kita salah memperlakukan

tidak adil kepada BK. BK belum pernah diberi kesempatan memberi laporan secara lengkap

tentang hasil, karena itu jangan korek mulai dari materi, begitu loh. Kalau mulai korek dari

materi kita memperlakukan tidak adil kepada BK. Ini kan kehormatan BK. Maka berkali-kali

BK menyontoh seperti itu, tolong ini dapat dihormati juga. Karena menyangkut masalah

Page 32: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

31

bahwa ada masukan yang masih perlu diperbaiki, saya pikir BK juga bisa harus terbuka kalau

memang ada materi perbaiki, begitu. Dan masukan dari pada Panmus layak untuk

dipertimbangkan oleh BK, masukan daripada paripurna layak dipertimbangkan di BK, tapi

jangan sekali-sekali membongkar masalah meteri didalam sidang paripurna begini, tidak

akan pernah habis Pak, begitu. Tidak selesai, satu orang angkat 1 pasal, itu orang 133 bisa

angkat pasal semua itu Pak.

59. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)

Saya interupsi Ketua, Pak Paulus kemarin hadir loh, Pak Paulus tidak ngomong,saya

Rahmat Shah B-6 Pak. Bapak hadir semalam sore sampai selesai, kita sepakat, Bapak juga

sepakat begitu. Sekarang muncul lagi hal baru, kalau setiap hari hal baru, cerita hukum, cerita

undang-undang kapan akhirnya republik ini bekerja begitu, ini, ini saja Pak Paulus. Terima

kasih

60. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA)

Saya tidak menyampaikan hal baru, saya tidak menyampaikan hal baru. Saya

menyampaikan bahwa; pertama, dalam semua perbedaan pendapat kita kalau mau berpikir

secara tertib hukum landasan dasar kita, kemarin saya di Panmus sudah bicara Pak, saya di

Panmus sudah mengingatkan ini agar supaya kita kembali kepada landasan hukumnya. Saya

pikir Pak Ketua saksi saya bicara kemarin itu. Supaya apa? supaya tidak terjadi, saya sudah

menduga kalau ini dilemparkan begini akan terjadi tarik menarik juga begini ini, begitu loh.

Makanya kita satu-satunya kalau kita mau sendiri tertib hukum harus kembali kepada

landasan hukumnya, begitu loh. Dan martabat daripada sidang paripurna tidak pada

tempatnya membahas pasal demi pasal, tidak pada tempatnya itu. Terima kasih Pak.

61. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik, silakan Ibu

62. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KETUA BK)

Jadi begini pimpinan, kita kan harus betul-betul menjaga kebersamaan kita. Jadi satu

pihak, yang di pihak lain juga kami BK merasa dilecehkan juga kalau seumpamanya ada

pansus lagi, ada apa. Soalnya kami tidak bisa bekerja. Dan sudah dua tahun ini belum-belum

ada, tatib itu belum-belum disahkan. Jadi oleh karena itu apa yang disampaikan tadi

diusulkan oleh Pak Farouk, saya rasa Pak Farouk ini sangat bijaksana usul yang simpatik.

Jadi karena masih ada hal-hal, walaupun sudah diberikan kepada anggota tapi pada waktu itu

tidak ada masukan, tetapi pada tanggal 21, 22, 23 masukan, kemudian 24, 25, 26 BK dengan

semua alat kelengkapan, dan 1 Desember tolong di agendakan mengenai paripurna,

mengenai tatib ini. Oleh karena, mohon maaf Pak pimpinan, kita semua ini satu, kita ingin

penguatan lembaga, jangan sampai kita terpecah belah. Nah itulah tugas daripada pimpinan

semua untuk betul-betul mempersatukan kita semua. Terima kasih

63. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik, tidak usah lagilah, cukup, saya rasa cukuplah. Saya coba simpulkan saja.

Page 33: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

32

64. PEMBICARA : H. T. BACHRUM MANYAK (NAD)

Ketua, saya ingin bicara sebentar, satu menit saja, 1 menit. diberikan kesempatan?

65. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Silakan.

66. PEMBICARA : H. T. BACHRUM MANYAK (NAD)

Terima kasih Ketua yang baik. Saya hanya ingin mengingatkan, yang pertama apa

yang disampaikan oleh pimpinan BK, itu diberikan kesempatan dulu, diagendakan, kalau

memang tidak memungkinkan hari ini diagendakan apa yang telah kami kerjakan kami ingin

melaporkan kepada forum yang terhormat ini, itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang

dibicarakan semua tahu, itu yang menjadi krusial hanya pasal 2,5 dengan 5 tahun itu. Dan

pimpinan juga kegundahan disana, takut hilang kekuasaan. Tapi yakinlah seyakin-yakinnya

saya punya keyakinan ini kalau di voting 5 tahun mutlak, percayalah, sekarang voting

sekarang mutlak 5 tahun. Ini bukan masalah 5 tahun 2,5 Pak, tapi mekanisme yang telah

berjalan ini yang harus kita hormati. Saya yakin benar ini semua mutar-mutar ini tujuannya

hanya memperlambat lewat 2,5 tahun masa jabatan periode ini. Supaya kalau larut itu

berlaku 2,5 tahun nantinya di tatib mesti tidak ada lagi kesempatan untuk ini. Ini hanya

memperlambat toh.

67. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Sudah lebih satu menit.

68. PEMBICARA : H. T. BACHRUM MANYAK (NAD)

Jadi untuk ini saya rasa mari kita jalankan Pak, bila perlu kita lakukan voting terbuka,

dan saya yang pertama bangun, mau Bapak apa? 5?. Jadi untuk ini saya rasa memang ini

semua teman-teman kecil sekali yang keinginan 2,5 Pak, yakinlah. Jadi untuk ini saya rasa

mari kita coba untuk mempercepat proses tatib ini. Sangat memalukan, dua tahun lebih sudah

tatib ini belum selesai. Sementara lembaga lain DPR, DPRD sebelum pemilihan pimpinan

sudah selesai tatib. Masa kita berlarut-larut dengan sedemikian rupa diambil pengesahan

secara cicilan-cicilan, sangat memalukan ini. Jadi untuk ini saya rasa memang mari kita

hormati forum, mari kita hormati mekanisme yang ada, mudah-mudahan lembaga ini tetap

bersatu, tetap kompak Pak. Terima kasih Pak

69. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Baik, terima kasih Pak Bachrum, sahabat saya ini sejak tahun 99 ini, sama-sama

berjuang utusan daerah. Jadi beginilah teman-teman sekalian. Yang jelas satu, tidak ada

perasaan apapun dari pimpinan, gundah apa itu pasti tidak. Hanya ingin menegakkan,

barangkali belum ada bahan-bahan yang perlu dijelaskan, tapi kan tidak mungkin pada rapat

ini. Semua teman-teman kaya Pak Farouk, makanyalah itu kita undang nanti, kesimpulan

pansus itu kan supaya bisa bekerja, itu saja. Bukan hanya faktor itu, banyak lagi. Terlalu

mereduksi seolah-olah itu saja yang menjadi masalah. Tapi ada berbagai hal tadi yang

disampaikan Pak Sofwat Hadi dan lain sebagainya. Mari kita bikin suatu tatib yang betul-

betul yang lebih bagus, yang berdampak jangka panjang sehingga perlu penyempurnaan, itu

Page 34: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

33

saja. Apakah itu nanti coba dirumuskan. Kalau saya lihat yang berkembang semuanya

sepakat untuk ini kita sempurnakan, dan kita libatkan semuanya. Jadi saya harap BK juga

jangan pula ikut-ikut Badan Anggaran itu pakai mogok juga. Ini kan kehormatan juga untuk

menyelesaikan. Tidak ada juga yang dimalukan, semua kita. Jangan anggap kami di

pimpinan itu kaya berbeda dengan anggota, tidak, kami juga anggota kok, sebagai pimpinan

juga, jadi tidak ada. Tapi seperti yang disimpulkan tadi marilah ini kita buat tatib yang lebih

komprehensif, BK bekerja bersama PPUU, dan diajak nanti pimpinan-pimpinan alat

kelengkapan, karena ada beberapa hal ditemukan di Panmus itu. Pak Farouk juga tahu kok

anggota Panmus, tidak ada, saya tidak pernah juga mendikte, tidak juga pernah melobi, tidak

ada. Ada juga disini Pak Dani Anwar juga yang pengalaman di DPRD. Ini bukan usul dari

saya juga tidak, saya hanya menampung saja. Kita bentuk ini, semua pimpinan alat

kelengkapan masukan, dan juga anggota melalui provinsi tadi mohon juga disempurnakan,

seriuslah. Jadi tatib ini mengikat kita. Kalau ada hal-hal yang aneh dan bin ajaib kan malunya

malu kita, iya kan? Saya adalah representasi Bapak-bapak sekalian. Saya terima apa saja

yang kita hasilkan. Saya akan amanat apa yang ditugaskan. Jadi inilah yang ingin kita

sampaikan. Marilah kita sepakati, kita sempurnakan ini, dan waktunya seperti yang

disampaikan oleh Pak Farouk dengan catatan. Tapi tidak mungkin di sini diputuskan.

Kembalikan ke Panmus dengan catatan tadi. Bisakah kita sepakati? Ya.

Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua

Sebelum menutup sidang paripurna ke-4 kali ini kami ingin menyampaikan beberapa

hal. Pertama tadi telah disampaikan, kami ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas

banyaknya peristiwa kecelakaan transportasi baik darat, laut, maupun udara dalam rentang

bulan Agustus - September yang banyak menimbulkan korban jiwa. Kita berharap

pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan instansi terkait dapat memperbaiki

kualitas pelayanan transportasi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Kecelakaan transportasi

ini tentunya akan memberikan.

70. PEMBICARA : HJ. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)

Interupsi pimpinan. Pimpinan, insterupsi sebentar saja. Saya Hairiah, B-79.

71. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Tidak ada lagi ya. Biar saya baca ini dulu ya.

Kecelakaan transportasi tentunya akan memberikan implikasi negatif terhadap citra

negara, karena dinilai belum mampu memberi jaminan keselamatan dan kenyamanan di

bidang transportasi. Dan menunjukkan masih rendahnya derajat peradaban kita sebagai

bangsa. DPD RI mengharapkan pemerintah mampu untuk memperbaiki kinerja transportasi

publik tersebut, karena memiliki keterkaitan langsung dengan kemajuan perekonomian

masyarakat terutama di daerah dengan memberikan rasa aman dan tenteram bagi

penggunanya. Sebagai negara yang terdiri dari entitas masyarakat multicultural, kita masih

memiliki pekerjaan rumah dalam menjaga kerukunan kehidupan berbangsa, keberagaman

yang tumbuh subur di dalam kehidupan masyarakat yang merupakan salah satu anugerah dan

potensi besar yang harus dijaga oleh setiap elemen bangsa ini. Untuk itu kebhinekaan harus

dijaga dari setiap upaya radikalisme dengan kedok terorisme yang akhir-akhir ini kembali

KETOK 1X

Page 35: RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DEWAN PERWAKILAN … file2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011 3. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI, KAMIS 06-10-2011

34

mengancam. DPD RI sebagai simbol multikulturalisme akan selalu berkomitmen melalui

para anggotanya dalam upaya deradikalisme yang mengancam keutuhan kehidupan bangsa

melalui dukungan terhadap setiap elemen yang ingin berpartisipasi dalam melakukan

tindakan represif tersebut, maupun turun langsung untuk melakukan pendidikan kebangsaan

terhadap konstituen.

Dan juga kita turut menyampaikan turut berbelasungkawa, seperti tadi yang telah

disampaikan Ibu Hairiah, bahwasa baru tadi malam Ayahanda dari Abdul Azis anggota DPD

RI Provinsi Sumatera Selatan, dari Komite II kalau tidak salah, semoga amal ibadah

almarhum diterima di sisi Allah, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

Selanjutnya, mengingatkan kepada dewan sidang yang mulia bahwa sidang paripurna

ke-5 dengan agenda penutupan masa sidang I tahun sidang 2011-2012 akan dilaksanakan

pada tanggal 28 Oktober 2011. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh alat kelengkapan

untuk dapat memanfaatkan waktu dalam menyelesaikan agenda yang harus diselesaikan

dalam masa sidang I yang akan berakhir.

Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah sidang paripurna ke-4 kami tutup.

72. PEMBICARA : HJ. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)

Interupsi pimpinan, sebentar.

73. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Silakan kalau ada.

74. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)

Terima kasih pimpinan. Tadi pimpinan sudah mengetok palu tentang kesepakatan,

tapi mungkin saya belum memahami kesepakatan apa yang disetujui. Apakah tadi tentang

tata tertib itu dikembalikan kepada BK atau membentuk pansus, atau apa yang diusulkan

yang terhormat Pak Farouk, seperti itu. Jadi belum jelas untuk kami . Terima kasih pimpinan.

75. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Nanti saya akan jelaskan, saya tutuplah dulu.

Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

KETOK 1X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB