RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DEWAN ... - dpd.go.id · ... kami tahu beliau adalah orang yang sangat serius dalam memperjuangkan masalah-masalah di bangsa ... pembebasan tanah dapat

Nomor : DPD.220/SP/17/2012

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

-----------

RISALAH

SIDANG PARIPURNA KE-17

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2011-2012

I. KETERANGAN

1. Hari : Rabu

2. Tanggal : 15 Agustus 2012

3. Waktu : 10.33 WIB – Selesai

4. Tempat : GEDUNG NUSANTARA V

5. Pimpinan Sidang : Pimpinan DPD

1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua)

2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua)

3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6. Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7. Panitera : Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8. Acara :

1. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan.

2. Penyampaian Laporan Kinerja PURT Tahun Sidang 2011 -

2012.

3. Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011 - 2012.

9. Hadir : Orang

10. Tidak hadir : Orang

II. JALANNYA SIDANG :

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DPD RI, RABU 15-08-2012

1

1. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Om Swastyastu.

Sebelum memasuki sidang paripurna kita harus menyanyikan lagu kebangsaan

Indonesia Raya. Untuk itu tim paduan suara akan memandu menyanyikan lagu. Dan kepada

para anggota yang mulia serta seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.

2. PADUAN SUARA

Hiduplah Indonesia raya…

Indonesia tanah airku.

Tanah tumpah darahku.

Disanalah aku berdiri.

Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku.

Bangsa dan Tanah Airku.

Marilah kita berseru.

Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku.

Hiduplah negriku.

Bangsaku Rakyatku semuanya.

Bangunlah jiwanya.

Bangunlah badannya.

Untuk Indonesia Raya.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB


2


Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sama kami hormati.

Hari ini kami berdua di depan saling bergantian akan memimpin sidang, karena

sebagai pemberitaan, sebagai informasi bahwa Pak Ketua itu sedang mempersiapkan untuk

pertemuan ketua-ketua lembaga negara pada hari ini, pada siang nanti. Oleh karena itu beliau

juga sekarang sedang berdiskusi dengan Ketua MPR untuk hal-hal yang bersifat strategis

terkait dengan sidang kenegaraan besok.

Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal yang ada

di hadapan saya, saya kira semakin bertambah banyak, tapi yang tercatat sekitar 10 menit

yang lalu 73 orang yang hadir, yang sudah menandatangani daftar hadir di depan. Oleh

karena itu sudah memenuhi syarat untuk, sudah kuorum untuk dimulai. Maka dengan

mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Sidang Paripurna ke-17 Tahun Sidang 2011-2012

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk

umum.

Saya kira ada 3 agenda sidang pada kali ini, yaitu ;

1. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan.

2. Penyampaian Laporan Kinerja PURT Tahun Sidang 2011 - 2012.

3. Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011 - 2012.

Karena sebentar lagi setelah kita tutup hari ini kita masuki masa sidang yang baru

Sidang yang kami muliakan.

Sebelum memasuki agenda sidang paripurna, perlu kami sampaikan pada tanggal 13

Juli 2012 kita kehilangan rekan seperjuangan kita, yaitu Ibu Hj. Sri Kadarwati Aswin,

anggota DPD kita yang terhormat dari Kalimantan Barat dikarenakan sakit. Beliau meninggal

di rumah sakit harapan kita, dan sebagian kami, kami berdua waktu itu, di Dharmais.

Sebagian diantara kita melayat pada waktu itu dan mengantarkan sampai berangkat ke

kediaman dan kemudian sebagian saya kira ke Temanggung Jawa Tengah. Untuk itu saya

ingin mengajak untuk kita mengheningkan cipta sejenak, seraya berdoa semoga Allah SWT

Tuhan Yang Maha Kuasa menempatkan beliau ditempat yang terbaik sesuai amal ibadah

beliau. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kita juga akan terus

melanjutkan perjuangan dan cita-cita beliau untuk mewujudkan keterwakilan di daerah

perempuan dalam parlemen. Karena, kita tahu persis kami-kami yang sudah dua periode di

DPD, kami tahu beliau adalah orang yang sangat serius dalam memperjuangkan masalah-

masalah di bangsa ini termasuk perjuangan untuk kaum perempuan. Oleh karena itu saya kira

sekali lagi marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan

cipta selesai.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 12 huruf h, dan pasal 219.

KETOK 1X


3

4. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)

Pimpinan, maaf sebentar pimpinan. Mohon ijin, saya atas nama keluarga kemarin

diberikan amanah untuk menyampaikan tentang almarhumah. Diijinkan pimpinan? Atas

nama keluarga beliau ingin menyampaikan kepada pimpinan dan juga para anggota sekalian.

Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama keluarga Almh Hj. Sri Kadarwati

menyampaikan permohonan maaf dari keluarga beliau kepada pimpinan, anggota dan juga

kesekretariatan atas selama ini apa yang sudah diberikan kepada kita semua. Selama ini

dalam pergaulan menurut keluarga beliau mungkin ada kesalahan baik disengaja ataupun

tidak disengaja, keluarga beliau mohon maaf lahir batin. Semoga apa yang diberikan para

anggota dan pimpinan kepada almarhumah selama ini, baik selama beliau sakit maupun

hingga beliau wafat, keluarga almarhumah mengucapkan terima kasih. Demikian pimpinan.

Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Terima kasih Ibu Hairiah. Saya kira itu kita semua sadar bahwa mungkin manusia

tidak ada yang luput dari kekhilafan. Tapi setahu saya beliau, pengalaman saya selama

delapan tahun bersama beliau di Senayan itu adalah kebaikan yang menonjol dari beliau, dan

saya kira beliau kembali ke pangkuan ilahi Allah SWT dengan tenang, kita berdoa seperti itu.

Kalau ada yang merasa tidak enak dari apa yang ketika berinteraksi dengan beliau saya kira

kami juga atas nama pimpinan memohonkan maaf. Karena pantaslah kita manusia saling

memaafkan bagi mereka yang sudah mendahului kita.

Saya lanjutkan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 12 hurf h dan pasal 219

ayat (1) huruf a dan ayat (3) peraturan tata tertib DPD, kegiatan anggota DPD di daerah yang

diwakilinya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban anggota untuk menyerap,

menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah untuk

selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna. Untuk itu secara berurutan kami akan

mepersilakan kepada wakil masing-masing provinsi untuk menyampaikan laporan kegiatan

dari daerah masing-masing. Perlu kami ingatkan, sesuai dengan kesepakatan untuk waktu

penyampaiannya saya kira maksimal 10 menit. Dan saya kira memang pada bulan puasa ini

kita semua menghemat kata-kata, sehingga yang substansi saja yang dilaporkan, apalagi itu

sudah tertulis didalam laporannya. Saya kira pointer-pointer saja itu penting saya kira.

Selanjutnya akan diolah di komite atau di alat kelengkapan yang terkait.

Sekali lagi, laporan nanti itu, itu akan rangkumannya, atau lengkapnya akan

disampaikan kea lat kelengkapan masing-masing setelah dilakukan pemetaan atau

kategorisasi oleh sekretariat. Saya kira, maka kami persilakan satu persatu, saya kira mulai

dari Bali. Kami persilakan dari Bali. Kalau belum siap nanti mulai dari NTB berarti ya.

Seselesainya prioritas yang sudah ditunjuk pertama. Silakan NTB.

6. PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU)

Ijin Ketua, setelah itu Riau.

7. PEMBICARA : H. LL. ABDUL MUHYI ABIDIN, MA. (NTB)

Bismillahirrahmanirrahim.



4

Ijinkan kami atas nama anggota DPD RI dapil Nusa Tenggara Barat membacakan

beberapa poin saja sebagai hasil dari serap aspirasi kami selama kegiatan daerah di daerah

masing-masing.

Yang pertama, berkaitan dengan pemberdayaan dan pembangunan pedesaan. Mohon

maaf, kami tidak membaca komite perkomite karena cukup panjang. Yang pertama adalah

pemberdayaan dan pembangunan pedesaan. Masyarakat sangat berharap agar pemerintahan

desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang terdekat dengan masyarakat agar lebih

diberdayakan. Sehingga nantinya kesejahteraan masyarakat dimulai dari pedesaan dengan

menggalakan pembangunan di setiap desa. Harapan dari para kepala desa agar Undang-

Undang tentang Desa segera diwujudkan.

Yang kedua, terkait dengan infrastruktur daerah. Pembangunan infrastruktur di

daerah sering terkendala dengan pembebasan tanah. Disebabkan keterbatasan fiscal daerah

untuk membiayai pembebasan tanah. Karena itu diharapkan pemerintah pusat dari dana

APBN dapat memberikan bantuan kepada daerah untuk pembebasan tanah. Terkait dengan

hal ini ada beberapa pembangunan proyek besar yang sudah dijanjikan untuk Nusa Tenggara

Barat, seperti waduk Raba Baka, waduk Pandanduri dan waduk Mujur Dua, itu masih

terkendala pembebasan tanah karena minimnya keuangan daerah. Ini ada usulan dari

pemerintah daerah agar pembebasan tanah dapat dibantu oleh pemerintah pusat dari APBN.

Yang ketiga, terkait dengan kesehatan. Ini pembangunan rumah sakit umum Mataram

yang merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan terbesar di Nusa Tenggara Barat sampai

saat ini belum tuntas. Padahal pembangunannya sudah berjalan lima tahun lebih. Sehingga

diharapkan perhatian pemerintah pusat untuk mengucurkan dana dari APBN lebih besar lagi.

Ini multiyear proyeknya dan pembiayaannya terkesan terlalu kecil-kecil keluarnya setiap

tahun.

Yang keempat, terkait dengan energi. Di Nusa Tenggara Barat memiliki sumber daya

energi alternatif selain fosil yang sangat potensial seperti potensi geothermal Sembalun HU'u

di Pulau Sumbawa, masing-masing mempunyai potensi 100 megawatt jika dikembangkan,

juga tenaga matahari dan angin. Karena itu diharapkan pemerintah pusat lebih fokus

mengembangkan potensi selain fosil di Nusa Tenggara Barat. Selama ini, sampai saat ini

mohon maaf, 90 persen dari energi pembangkit listrik kita di Nusa Tenggara Barat dari fosil,

diesel.

Tang terakhir, ini terkait dengan pajak, retribusi dan BPHTB. Diharapkan pemerintah

mengkaji kembali kebijakan untuk penarikan PBB oleh pemerintah daerah. Karena dari hasil

analisa di daerah biaya operasional akan jauh lebih besar dibanding dengan pajak yang

ditarik dari PBB. Ini hasil analisa. Kecuali di perkotaan saja, yakni kalau ada kabupaten,

yang kabupaten ini pasti biaya operasionalnya lebih besar nantinya dibanding dengan hasil

penarikan pajaknya. Yang paling beruntung mungkin kota saja.

Selanjutnya diharapkan juga pemanfaatan bagi hasil cukai tembakau tidak ditentukan

untuk hal-hal tertentu saja. Ini ada keluhan dari pemerintah daerah, karena cukai tembakau

yang turun ke daerah, ini bagi hasil itu ditentukan penggunaannya pada hal-hal yang

disebutkan didalam peraturan pemerintah saja. Ini diharapkan dirubah supaya lebih fleksibel,

mana yang dilarang saja yang disebutkan. Itu yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Mungkin itu saja yang bisa kami laporkan, sangat panjang, ada dua bundel bisa kami

serahkan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Sambil mempersilakan teman-teman dari Jakarta untuk menyampaikan laporannya,

kami dari meja pimpinan, dan saya kira dari kita semua itu menyampaikan pada dua teman


5

kita yang segera akan menempati posisi baru kembali daerah, yaitu setelah keluarnya putusan

MK untuk yang terhormat Pak Tonny Tesar, jadi Bupati Yapen Waropen, kalau masih begitu

namanya ya Pak? Kepulauan Yapen. Nanti teman-teman lakukan rapat kerja disana.

Kemudian yang kedua pada teman kitayang terhormat Bapak Riza Falepi yang baru saja

terpilih. Kita ucapkan selamat meskipun belum dilantik.

Selanjutnya sekali lagi kami persilakan pada teman-teman dari DKI Jakarta.

9. PEMBICARA : H. PARDI, SH. (DKI JAKARTA)




Om Swastyastu.

Saudara ketua, para wakil ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia yang saya hormati.

Hadirin yang terhormat, saudara-saudara sebangsa dan se tanah air.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas

ijinnya umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia masih dipertemukan dengan bulan suci

ramadhan. Dengan penuh rahmat, anugerah dan ampunan, beberapa hari yang akan datang

kita juga akan merayakan datangnya hari raya idul fitri 1 Syawal 1433 Hijriah dengan

semangat perubahan dan pembaharuan, serta simbol kemenangan atas usaha manusiawi

dalam memperbaiki diri dan lingkungannya.

Sidang paripurna masa sidang III kali ini merupakan momentum akbar. 67 tahun lalu

yang juga bertepatan dengan bulan ramadhan 1364 Hijriah, pada tanggal 17 Agustus 1945

Bung Karno dan Bung Hatta mengguncang dunia dengan memproklamasikan kemerdekaan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat dan jiwa tersebut kiranya tepat untuk kita

artikulasikan menjadi nafas perjuangan kita dalam pengabdian kepada rakyat pada hari ini

dan yang akan datang untuk menciptakan pemerintah yang bekerja untuk rakyat dan

memajukan kesejahteraan bangsa. Sebelumnya saya membacakan laporan kegiatan anggota

DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, ijinkan kami mengucapkan belasungkawa rasa duka cita

yang mendalam atas berpulangnya keharibaan sang Pencipta sahabat dan teman seperjuangan

Ibu Sri Kadarwati dari daerah pemilihan Kalimantan Barat yang meninggalkan kita semua

pada hari selasa 31 Juli 2012. Pemikiran dan jasa beliau semoga senantiasa terpatri dan

diabadikan oleh DPD RI sebagai lembaga yang dipilihnya semenjak tahun 2004 untuk

memperjuangkan harkat dan martabat masyarakat di daerah.

Melalui forum yang mulia ini kami mengutuk keras berbagai kejahatan terhadap

kemanusiaan di berbagai belahan dunia, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan atas

minoritas muslim Rohingya di Myanmar. Hal ini tidak sejalan dengan ideologi Pancasila dan

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pemimpin di Asia, Indonesia, khususnya

dewan yang terhormat ini diharapkan mampu memainkan peran strategi guna menciptakan

kawasan regional yang damai berkeagamaan.

Laporan kegiatan pada masa reses tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus

2012 ini kami telah melaksanakan sedikitnya 60 kegiatan dengan konstituen di Provinsi DKI

Jakarta. Menjelang reses periode ini suhu politik di DKI Jakarta cenderung meningkat dan

penuh dengan dinamika masyarakat. Hal ini dikarenakan berjalannya pemilukada DKI

Jakarta tanggal 11 Juli 2012 sebanyak 6 pasang calon gubernur dan wakil gubernur

mengikuti putaran pertama. Namun kekhawatiran akan adanya konflik yang berujung pada

tindakan anarkis, alhamdulillah pilkada di DKI Jakarta berjalan aman, lancer dan damai. Dan

saya juga berharap daerah yang lain juga bisa meniru pilkada di DKI Jakarta.


6

Berikut kami sampaikan ikhtisar laporan kegiatan anggota DPD RI dari Provinsi DKI

Jakarta selama masa reses dan pertemuan dengan konstituen di lima wilayah di DKI Jakarta.

Kami merangkum sedikitnya lima isu mutakhir yang menjadi perhatian kami. Beberapa hal

penting yang kami temukan selama kegiatan di daerah pemilihan adalah;

1. Penyelenggaraan pemilukada di Jakarta.

2. Masalah e-KTP.

3. Konflik sosial.

4. Pertanahan.

5. Infrastruktur.

6. Masalah pendidikan,

7. Masalah kesehatan.

8. Kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya melalui forum ini kami meminta kepada ketua, para wakil ketua dan

seluruh anggota DPD RI serta kesetjenan dan pendukung penguatan DPD RI untuk

menyatukan langkah dalam rencana pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada

akhir bulan Agustus 2012 ini. Sehingga di masa yang akan datang DPD RI dapat melakukan

peran legislasi yang lebih besar dan substansial untuk kemajuan masyarakat di daerah.


Om Shanty Shanty Om.


Terima kasih Bung Pardi, teman-teman dari DKI Jakarta. Tadi disampaikah bahwa

aman saja Jakarta sebetulnya, karena masalah Jakarta ini sudah matang betul. Kami

persilakan kepada teman-teman Jawa Timur.

11. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI)

Pimpinan, habis Jawa Timur Bali sudah siap pimpinan.

12. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)


Sala ssejahtera untuk kita semua.

Om Swastyastu.

Bapak-Ibu wakil ketua DPD yang saya hormati.

Teman-teman dari anggota DPD RI yang saya hormati.

Serta Ibu Sesjen dan jajarannya yang saya hormati.

Sebelumnya kami menyampaikan rasa belasungkawa terhadap keluarga Ibu Sri

Kadarwati, semoga arwah beliau diterima oleh Allah SWT dan menjadi khusnul khatimah.

Tidak lupa juga kami sampaikan bahwa sebentar lagi kita akan merayakan hari raya idul fitri

bagi yang merayakannya. Semoga bisa sukses dan kita bertambah ibadahnya setelah hari

raya ini.

Mengawali laporan kegiatan di daerah pemilihan yang kami lakukan pada tanggal 13

Juli 2012 sampai 13 Agustus 2012, kali ini anggota DPD di Provinsi Jawa Timur secara

bersama-sama telah mengunjungi beberapa instansi, yaitu Kota Mojokerto KPID. Selain

mengunjungi instansi pemerintah kami juga mengadakan pertemuan dengan sejumlah


7

kelompok masyarakat. Beberapa aspirasi yang kami serap dalam kegiatan kunjungan di

daerah adalah sebagai berikut ;

Pertama, kunjungan DPD RI di KPID Jawa Timur. Kewenangan fungsi kontrol KPID

masih lemah, karena KPID hanya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan

administratif berupa teguran atas pelanggaran yang dilakukan oleh radio atau tv. Sedangkan

pencabutan ijin siaran menjadi kewenangan KPI Pusat bukan KPID Daerah.

Kunjungan DPD RI di Pemerintah Kota Mojokerto. Kota Mojokerto hanya terdiri dari

2 kecamatan. Sementara untuk memenuhi ketentuan undang-undang masih memerlukan

penambahan 1 kecamatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto

dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, namun terdapat kendala karena adanya bargaining

sejumlah nilai yang dipersayaratkan. Dana DAK agar dana pendampingnya dikurangi atau

kalau perlu ditiadakan, ini rata disemua daerah seperti itu.

Kemudian rencana terhadap opini dari BPK di Kota Mojokerto, itu mestinya ada

semacam hadiah tetapi sampai sekarang pun belum cair, belum diterima oleh Pemerintah

Kota Mojokerto.

Kemudian bidang kesehatan. Aktivitas pengadaan alat-alat kesehatan dan farmasi

dikhawatirkan mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan rentan terjadinya

penyelewengan, ditemukan juga mark up harga obat di RSUD Kabupaten Ponorogo juga,

serta dikriminasi pengenaan harga obat terhadap pasien.

Pertanian dan sertifikasi pangan. Sertifikasi BPOM dan sertifikasi halal masih

dirasakan mahal oleh pelaku UKM, yakni Rp. 350.000 sampai dengan Rp. 1.000.000. Dalam

bidang pertanian masih terjadi kelangkaan pupuk Mojokerto dan masih ditemukan beberapa

petani yang tidak bisa memproduksi padinya dengan hasil yang maksimal, serta kesulitan

pemasaran hasil pertanian pada pasar-pasar yang besar. Minimnya sarana transportasi untuk

wilayah Kabupaten Malang. Tidak berfungsinya pipa pemasok air dan tambak di Gresik juga.

Ini masalah-masalah banyak sekali di Jawa Timur.

Masalah haji. Batasan kuota saat ini Jawa Timur hanya 33.935 orang. Hal ini akan

memperpanjang daftar tunggu karena banyaknya calon jamaah haji di Jawa Timur, serta dana

konsumsi untuk manasik haji di kabupaten dan kecamatan hanya Rp. 20.000 untuk semua

daerah, sedangkan harga konsumsi masing-masing daerah itu berbeda.

Kemudian masalah pendidikan. Telah ditemukan kasus jual beli jawaban ujian

nasional di Surabaya, dimana tingkat kebenarannya masih hingga 80% yang melibatkan guru

dan siswa. Pemerintah Kota Surabaya menggaji PNS saja, sedangkan untuk gaji guru, guru

tidak tetap (GTT) serta tunjangan profesi pendidik menggunakan dana bopda dan BOS yang

menyebabkan beberapa sekolah tidak dapat memenuhi biaya kebutuhannya. Hal lainnya

dalam uji kompetensi guru atau UKG masih banyak kendala yakni di Kota Probolinggo,

Kediri, Bojonegoro, dimana internet terputus sehingga UKG tertunda pelaksanaannya. Di

Lamongan juga demikian. Mata ujian kompetensi tidak sesuai dengan bidang beberapa

peserta ujian karena adanya pembedaan database antara pusat dan daerah yang menyebabkan

sulit terhubunginya peserta ujian dengan server jaringan internet. Dan perlu diketahui bahwa

kemarin kami mengikuti seminar uji kompetensi guru ternyata itu menjadi syarat bagi guru,

tidak melihat nilainya rendah atau tidak. Nilainya yang baik 5,1 yang rata-rata yang banyak

adalah 3 dan 4. Tidak disyaratkan untuk apa-apa, tapi hanya harus ikut karena untuk

kenaikan pangkat.

Kemudian saran, ini banyak sekali, tetapi saya singkat saja. Perlu ditinjau kembali

teknis pelaksanaan UKG untuk menghindari kendala-kendala yang telah terjadi. Seperti,

mata ujian kompetensi tidak sesuai dengan bidangnya, server yang tidak terprogram, adanya

peserta tidak hadir, perbedaan database antara pusat dan daerah.


8

Demikian kami laporkan beberapa permasalahan yang dapat kami rangkum dalam

melaksanakan tugas kegiatan di daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas

segala kekurangannya.

Akhirnya wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi

wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om Shanty Shanty Shanty Om.


Terima kasih kepada Ibu Prof. Selanjutnya kami kembali ke Bali. Silakan Pak.

14. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI)

Yang terhormat saudara pimpinan Dewan Perwakilan Daerah.

Yang terhormat saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta para

hadirin yang saya hormati.


Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastyastu.

Seperti rekan-rekan yang lain kami juga dari Provinsi Bali menyampaikan duka cita

yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Almarhum Ibu Sri dari Kalimantan Barat.

Semoga keluarga yang ditinggalkan memperoleh ketabahan dan tetap tabah menjalani setelah

ditinggalkan oleh Ibu Sri (Almarhum).

Yang berikutnya perlu kami laporkan bahwa ada 19 aspirasi yang disaring dari 4

komite, tapi akan kami sampaikan 3 bidang saja.

Pimpinan dan anggota yang kami hormati.

Pertama-tama kami ingin mengajak para saudara anggota dan pimpinan untuk

mencermati, karena masalah ini juga disampaikan oleh para konsituen kami di Bali tentang

masalah kasus simulator SIM. Sudah terang benderang bahwa yang berwenang adalah KPK.

Di interen kepolisian seperti dimuat oleh beberapa majalah juga ada keinginan bahwa polisi

harus bersih-bersih. Dan mereka polisi-polisi yang bersih menginginkan KPK mengusut

tuntas. Jadi kami dari daerah membawa aspirasi ini agar secara kelembagaan apabila itu

dimungkinkan DPD menyatakan sikap agar kasus ini ditangani oleh KPK bukan oleh

kepolisian. Banyak sekali alasan yang sudah tertebar, tapi singkat cerita kami mohon

andaikata peluang itu ada secara kelembagaan, apakah statement atau surat kepada Presiden

itu mesti dibuat. Sekali lagi kami menunggu sikap dari DPD secara kelembagaan.

Masalah yang kedua. Sekarang di Bali sedang ramai-ramai dibicarakan kembali

tentang revisi Perda Tata Ruang, yaitu Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW. Sekian

waktu yang lalu masalah ini sudah sempat muncul, karena salah satu yang sudah siap

membuat perda seperti ini adalah daerah Bali. Belakangan jujur kami akui reaksi dari

investor luar biasa besar karena perda ini sangat mengamankan lingkungan Bali, sangat

mengamankan aspirasi masyarakat Bali. Ketika perda ini disusun, dulu demo itu luar biasa

banyak, guru-guru besar, forum rektor, desa adat, tokoh agama, hampir seluruh masyarakat

mendukung perda ini untuk kelestarian Bali. Belakangan ada Pansus untuk merevisi perda

ini, padahal perda ini bisa direvisi setelah berlaku 5 tahun. Kembali gejolak demo yang luar

biasa berduyun-duyun, sampai para pendeta dan para rohaniawan rame-rame datang ke DPR.

Akhirnya gubernur mengeluarkan surat tidak ada revisi. Ketua DPR mengeluarkan surat

tidak ada revisi. Lalu Pansus itu setelah 2 kali perpanjangan tidak jelas, tapi terkesan sudah

dibubarkan. Hari senin yang lalu Dirjen Otda datang ke Bali berbicara di DPR agar Pansus


9

ini lagi membuat paripurna untuk membuat laporan. Padahal salah satu tuntutan masyarakat

disana adalah jangan ada paripurna karena beresiko. Bagaimana kalau paripurna itu akan

menetapkan bahwa revisi ini boleh dilakukan. Ini kan masalah. Bertentangan dengan aturan

sendiri, bertentangan dengan surat gubernur, bertentangan dengan surat DPR. Menarik sekali

karena Ketua DPR nya sudah menyatakan tidak ada revisi, sekarang Dirjen Otda datang ke

Bali. Pertanyaannya, masyarakat Bali sedang mempertanyakan apa boleh Dirjen Otda ikut

campur tentang tata ruang? Bukankah yang menangani tata ruang itu adalah Dirjen Bangda.

Untuk mempertegas masalah ini saya sempat datang ke beberapa pejabat, beberapa dirjen di

Depdagri, mereka menyatakan yang berwenang menangani adalah Dirjen Bangda. Kalau

demikian halnya berarti kepentingan-kepentingan sempit pasti banyak sudah masuk. Maka

kami juga menyampaikan aspirasi daerah, mohon bantuan, mohon perhatian, karena kasus ini

juga sudah disampaikan langsung pada Ketua DPD RI ketika Ketua DPD ini diundang ke

Bali. Data-data ke Komite I sudah disampaikan, ke Ketua DPD sudah disampaikan, sehingga

kami masih berharap pada DPD untuk melindungi daerah-daerah yang menghadapi

intimidasi, cara-cara ikut campur berdasarkan kewenangan yang tidak sah. Oleh karena itu

sekali lagi saya berharap Dirjen Otda ini tidak lagi ikut campur dan mendorong-dorong

menjadikan suasana di Bali semakin kisruh. Terakhir kami mendapat telepon langsung

menjelang ini dibacakan, laporan ini, dari Rektor Unud, jangan lupa menyampaikan ini dan

jangan lupa mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri agar revisi tata ruang ini segara

dihentikan pembahasannya. Itu masalah kedua.

Masalah ketiga. Kami pertama-tama melaporkan beberapa waktu yang lalu kami

dibantu oleh Ibu Ratu Wakil Ketua DPD menemui Menteri Perhubungan tentang perlunya

ada 2 lapangan terbang di Bali. Bali Selatan itu sudah macet, macet luar biasa. Saya tidak

tahu bagaimana masa depan pariwisata kalau misalnya lapangan terbang tidak segera dibuat,

macernya luar biasa. Kalau tamu-tamu ini tidak suka lagi dengan kemacetan itu, karena

begitu turun dari airport sudah macet, saya tidak bisa membayangkan apakah masih ada

tamu yang datang ke Bali. Bisa jadi Lombok itu lebih layak didatangi dibanding Bali yang

sangat penuh, begitu. Maka pilihannya kan lebih baik Bali dan Lombok didatangi, kan

begitu. Untuk didatangi itu lapangan di Bali Utara perlu ada. Problem yang timbul kami

laporkan pada sidang ini. Mula-mula ada pejabat penting di Buleleng yang menginginkan ini

ada di Buleleng Barat. Padahal di Buleleng Barat sudah pernah pesawat jatuh disana. Baru-

baru ini belum lama sekitar seminggu yang lalu jatuh satu lagi. Tapi oknum-oknum pejabat

terlanjur memborong tanah di Buleleng Barat. Begitu banyak guru besar yang menginginkan

di Buleleng Timur. Nah sampai hari ini tidak berkesudahan perdebatan ini, tapi baru-baru ini

kebetulan ada pergantian Bupati Buleleng sehingga ada bupati yang baru. Saya berharap

dengan situasi yang baru ini ditambah dukungan DPD khususnya Ibu Ratu, saya masih

berharap bahwa ini segera ada penyelesaian. Sekali lagi kami berharap ini segera ada

penyelesaian, karena memang dari segi teknis penerbangan ketika kami menghadap direktur

perhubungan setelah bersama-sama dengan Ibu Ratu ke Menteri Perhubungan itu memang di

Buleleng Barat dari segi teknis penerbangan, keselamatan penerbangan tidak dimungkinkan.

Jadi hanya satu jawaban Buleleng Timur lah tempat lapangan terbang baru dimungkinkan

untuk dibangun.

Sekali lagi mohon dukungan para hadirin semua. Kami mohon dukungan dari

pimpinan, mudah-mudahan sehabis paripurna ini ada tindak lanjut tentang hal-hal yang

berkaitan 3 hal yang kami sampaikan itu. Saya rasa sekian saja.





10


Terima kasih Pak Wayan. Saya kira yang beberapa hal tadi nanti segera di follow up

oleh Ibu Sekjen DPD apakah bisa segera ditindaklanjuti. Tetapi yang saya catat satu yang,

Pak Wayan, satu barangkali yang segera bisa ditindaklanjuti adalah tata ruang itu. Soal

konflik antara pihak Polri dan KPK nanti kita diskusikan setelah ini, mungkin kita bawa

dalam suatu pembahasan khusus, tapi apakah diruangan ini, saya kira di Panmus atau di

acara-acara yang lain. Kami persilakan kepada DIY.

16. PEMBICARA : Drs H. A. HAFIDH ASROM, MM. (DI YOGYAKARTA)


Salam sejahtera dan om swastyastu.

Yang kami hormati pimpinan DPD RI, rekan-rekan DPD RI, Ibu Sekjen dan rekan-

rekan wartawan yang berbahagia.

Pada kesempatan ini kami tak lupa ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi yang

menjalankannya dan beberapa hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Maka kami

dari Yogyakarta ingin menyampaikan minal aidin wal faidzin, mudah-mudahan apa yang

menjadi tujuan kita ke depan kita mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Teman-teman anggota DPD yang kami hormati.

Mengawali laporan kami ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih bahwa

alhamdulilllah pada akhir-akhir ini RUU Keistimewaan sudah hampir final. Ini adalah juga

berkat dukungan dan perjuangan yang luar biasa teman-teman anggota DPD RI terutama ini.

Dan merupakan catatan khusus bahwa DPD RI pada periode ini, pada pembahasan RUU

Keistimewaan ini adalah ikut membahas. Jadi ini merupakan langkah yang strategis bagi

DPD RI ke depan saya kira. Terima kasih Pak Dani, yang mantuk-mantuk Pak Dani di

Komite I itu.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Pada kesempatan ini saya ingin melaporkan ada beberapa hasil dari kunjungan kita

anggota DPD berempat bahwa ada 8 aspirasi yang kami sampaikan.

Pertama masalah yang terkait e-KTP. Jadi karena Yogya ini adalah sangat cepat

gerakannya penduduk, saya kira ini sekarang ada kesulitan di dalam pendataan disana, e-

KTP. Kesulitan dalam artian penyelesaiannya sampai sekarang belum tuntas untuk e-KTP,

karena banyak juga KTP-KTP sudah habis ini belum terjangkau lagi untuk penyelesaiannya.

Ini catatan untuk Komite I saya kira untuk penyelesaiannya sesegera mungkin.

Kemudian yang kedua ada masalah pertanahan. Saya kira ini karena pertanahan

kebijakan pusat sehingga para bupati dan walikota ini merasa kesulitan untuk memperoleh

kepastian. Oleh sebab itu nanti ini kita akan bahas khusus di Komite I saya kira untuk

kepentingan ini.

Kemudian aspirasi berikutnya yang terkait dengan masalah pangan. Saya kira kita

setuju bahwa para petani kita harus mendapatkan subsidi supaya nanti kedepan ini, petani-

petani ini bisa lebih bergairah lagi untuk memberikan support untuk kepentingan pangan

kita, terutama yang di daerah-daerah yang tentunya perlu support untuk ini, di Jawa saya kira

ini paling banyak mengkonsumsi untuk kepentingan pangan karena jumlah penduduk yang

relatif lebih besar, begitu, terutama DKI saya kira yang lebih besar itu.

Kemudian yang berikutnya adalah masalah pengelolaan sumber daya alam. Ini yang

terkait yang ada di Yogya saya kira ini, sampai hari ini banyak yang masuk investor ke

Yogyakarta untuk kepentingan-kepentingan yang terkait dengan proyek-proyek yang besar,

begitu. Atau yang ada di Yogya terutama yang terkait dengan, mohon dukungannya adalah

masalah airport yang saya kira semua masyarakat tahu, teman-teman anggota DPD juga tahu


11

bahwa kalau ke Yogya ini untuk masalah tiket saya kira sangat susah, itu karena memang

sangat padatnya disana sehingga perlu pengembangan airport. Dan insya Allah mudah-

mudahan tahun 2016 akan beroperasi, sekarang sudah mulai beroperasi airport baru yang

berada di Kulonprogo. Dan di Kulonprogo ini tidak hanya untuk kepentingan Yogya, untuk

kepentingan Jawa Tengah saya kira bagian selatan, ini bisa tercover untuk airport di

Kulonprogo. Insya Allah mohon doanya Pak Sulis dan Ibu Ayu yang ada di Jawa Tengah

saya kira ini men-support supaya nanti dari sisi infrastruktur segala macam bersinergi antara

Yogya dan Jawa Tengah.

Kemudian aspirasi berikutnya yang terkait masalah UKG (Ujian Kompetensi Guru),

saya kira ini sudah tahu semua bahwa UKG ini, DPD bersepakat agar ada aspirasi dari PGRI

bahwa infrastruktur yang disiapkan oleh Kemendikbud ini belum siap sehingga hari pertama

gagal total. Jadi gagal total di Yogya, gagal total karena memang komputernya ngadat, tidak

on. Ini gagal total. Kemudian kedua separuh yang sukses, hari kedua. Hari ketiga tambah

sedikit sekitar 60%. Ini mengakibatkan masalah-masalah yang terkait dengan pengajaran

anak-anak disini karena ditinggal dan juga tidak ada hasilnya, ini merupakan evaluasi

tersendiri untuk kepentingan kedepan saya kira, masalah UKG.

Kemudian aspirasi berikutnya masalah stratifikasi dan tunjangan profesi guru perlu

mendapatkan perhatian. Kami mendapatkan aspirasi dari PGRI se-provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan proses sertifikasi portofolio

yang telah berlangsung selama ini dan menolak setiap gagasan yang berimplikasi pada

perlambatan proses sertifikasi tersebut. Jadi ini ada beberapa memang yang mengalami

kendala di daerah begitu terutama kami yang ada di Yogya.

Kemudian aspirasi yang mengenai pajak. Ini sebetulnya khusus untuk provinsi,

penerapan pajak yang sangat memberatkan karena memang pajak kendaraan bermotor ini

sangat berat tapi kami memahami bahwa memang pendapatan asli daerah ini terbesar di

Yogya adalah dari BPKB, pajak kendaraan bermotor sehingga ini perlu mendapatkan

evaluasi saya kira supaya nanti tidak memberatkan bagi masyarakat Yogyakarta.

Kemudian masalah UKM. Saya kira ini kita tahu semua bahwa UKM ini sekarang

masih kesulitan untuk mengakses permodalan ke bank karena belum bank cabel. Oleh sebab

itu perlu DPD RI membuat terobosan khusus saya kira masalah-masalah yang terkait dengan

UKM agar dana yang mengendap yang jumlahnya bertriliun-triliun itu bisa diakses untuk

kepentingan usaha kecil menengah yang katakanlah umpamanya kami di Yogya ini dana

yang terserap hanya sekitar 50% saya kira, dana yang termasuk di BI kemudian terserap

untuk usaha di masyarakat Yogyakarta hanya 60% sehingga 40% itu larinya ke Jakarta. Oleh

sebab itu perlu support dari DPD RI supaya nanti bagaimana mempermudah untuk

kepentingan UKM mendapatkan modal untuk kepentingan usaha supaya nanti bagaimanapun

ke Yogyakarta ini adalah banyak usaha-usaha kecil sehingga itu menjadi prioritas yang harus

kita perhatikan.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih dan wal billahi taufiq wal hidayah,

wallahulmuwafiq ila aqwamith-thariq, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Berikutnya kami persilakan teman-teman dari Sulawesi Tengah.

18. PEMBICARA : Pdt. DR. SILVIANA HENDRIETE PANDEGIROT, M.Th.

(SULTENG)



12

Salam sejahtera bagi kita semua dan,

Om Swastyastu.

Ibu Sekjen dan jajaran yang kami hormati.

Para wartawan dan teman-teman anggota DPD yang semuanya tetap dikasihi oleh

Tuhan.

Sebagai umat beragama marilah kita mengucapkan syukur kepadanya karena

kemurahan nafas hidup yang dikaruniakan sehingga kita bisa bertemu sebulan lamanya yang

tentunya bisa memberikan sebuah aspirasi dari daerah untuk dikembangkan menjadi sebuah

sumbangsih yang lebih baik untuk bangsa dan negara kita.

Pada kesempatan ini kami dari Sulawesi Tengah akan memberikan laporan tidak

secara keseluruhan tapi hanya bagian-bagian poin tertentu yang kami sampaikan. Yang

pertama yaitu mengenai otonomi daerah. Disini ada usulan menambahkan beberapa

pengaturan yang baru yang belum diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 204 tentang

bagaimana mempercepat keberhasilan desentralisasi, demokrasi dan yang mampu

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Yang kedua mengenai tata ruang yang sampai saat ini yang ada di 11 kabupaten/kota

yang ada di Sulawesi Tengah belum rampung karena masing-masing mempertahankan

wilayah tapal batas-tapal batas bagaimana yang seharusnya masuk di dalam tata ruang

tersebut.

Yang ketiga tentang pemekaran daerah. Kami hanya ada beberapa masyarakat yang

memberikan masukan walaupun sedang diusahakan dua otonomi baru daerah pemekaran

yaitu Morowali Utara dan Banggai Laut. Tetapi disini ada masukan sekiranya di dalam

tahun-tahun berikutnya ketika ada daerah otonomi baru tidak hanya melihat jumlah

penduduknya tetapi kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia juga mempunyai

peranan penting di dalamnya.

Yang keempat yaitu mengenai RUU Desa. Sampai pada bulan Juni kemarin ketika

kami dari Timja desa Komite I belum di setujui oleh pemerintah, maka dari Sulawesi Tengah

memberikan saran dan usulan dan kepada kita sebagai anggota yang terhormat, desa sebagai

negara kecil bukan hanya sebagai sebuah objek penerima bantuan pemerintah, tetapi sebagai

subjek yang mampu melakukan emansipasi lokal atau otonomi baru dan otonomi dari bawah

untuk mengembangkan aset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama dan sesuai

dengan undang-undang yang berlaku. Pendekatan secara tipologis dan juga implisit harus ada

di dalam Rancangan Undang-Undang Desa tersebut.

Dan yang terakhir sistematika dan naskah akademi yang betul-betul teraplikasikan

untuk dibentuk menjadi satu Undang-Undang Desa tersebut.

Kita masuk kepada Komite II yaitu Ahmad Syaifullah Malonda, masalah listrik.

Kalau dulu di Palu itu tiap satu hari mati, dua hari menyala, kini kembali terjadi antara Buol

yaitu kampungnya Ibu Wati, Toli-toli, itu hampir setiap hari terjadi pemadaman yang

mungkin salah satu kebijakan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah Kabupaten Buol

dan juga Toli-Toli untuk dapat memberikan kenyamanan, penerangan semaksimal mungkin

kepada masyarakat. Tentang produksi kebijakan pengembangan kokoa maupun cokelat yang

ada di Sulawesi Tengah. Bahwa itu semuanya terkadang tidak menjadi hak milik seluruhnya

oleh masyarakat yang menanam, yang mengambil, bahkan yang membersihkan cokelat

tersebut, tapi lebih banyak adalah orang-orang ketiga yang merasakan hal tersebut.

Selanjutnya masalah Komite III, masalah dari Pak Shaleh Aldjufri, tetap yang

dikatakan dari Yogya guru adalah bahagian terpenting di dalam dedikasi pengembangan ilmu

kepada anak-anak. Namun terkadang kali tenaga guru ini hanya di nomor duakan. Proses

sertifikasinya pun terkadang harus terhambat dengan begitu banyak birokrasi-birokrasi yang

terjadi di lingkungan, baik di tingkat I maupun tingkat II.


13

Untuk Komite IV. Hanya satu yang menjadi sasaran daripada kita di sini Sulawesi

tengah, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPD masih sangat terbatas ketimbang DPR.

Walaupun kita sadari antara perbedaan DPD dan DPR dua-dua berasal dari rakyat, tetapi

lebih menyentuh adalah kita sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian laporan kami yang bisa kita sampaikan, kiranya bisa bermanfaat bagi kita

semua. Dan yang paling terakhir kami atas nama utusan Sulawesi Tengah tetap harus

menyatakan turut berduka cita buat teman-teman daripada Kalimantan Barat, sahabat kita,

teman kita, orang tua kita Ibu Kadarwati sebagai teman saya di Komite I yang telah di

panggil Tuhan. Tetap solid, saya bersama Ibu Ratu dan juga Ibu Hairiah mendampingi

sampai ke liang lahat. Kita bersyukur bahwa apa yang sudah diberikan, apa yang sudah

ditaburi, beliau akan mendapatkan satu tempat yang teristimewa di surga karena

kebaikannya, karena dedikasinya, karena pengetahuannya bagi kita sekalian dan dan keluarga

diberikan kekuatan.

Yang kedua, selamat kepada teman kita yang akan dilantik menjadi bupati. Kepada

Pak Tonny Tesar sekiranya nanti ada kunker, 133 kunker ke Yapen bisa kita menyaksikan

pelantikan. Kalau tidak salah tanggal 27 atau tanggal 3, saya sudah dapat bocoran dari Pak

Tonny. Dan teman kekasih kita Pak Riza yang juga akan kita lantik, bersama-sama kita

mendoakan menjadi pemimpin yang betul-betul menjadi teladan bagi masyarakat, jauhkan

korupsi agar nama DPD tetap bersih, mengayomi masyarakat agar nama DPD tetap bersih

untuk selama-lamanya.

Dan yang paling terakhir atas nama kami Sulawesi Tengah mengucapkan minal aidin

walfaidzin mohon maaf lahir dan batin. Saya pribadi, Ibu Wati, Shaleh dan Malonda,

sekiranya selama ini kepada pimpinan, kepada Ibu Sesjen banyak kesalahan yang sudah kami

buat mohon kami di maafkan. Dan kebetulan hari ini saya tepatnya satu tahun menjadi

anggota DPD. Terima kasih kepada Komite I Pak Dani yang sudah banyak memberikan

arahan kepada senior-senior saya semuanya di sini. Semua mendapatkan pahala sesuai

dengan apa yang sudah di karyakan bagi kita sekalian.





Iya, terima kasih Ibu Pendeta. Selanjutnya Banten, Provinsi Banten. Kita berharap

bahwa pointer saja penyampaiannya saja supaya lebih padat, ringkas, karena nanti juga akan

di olah, sekali lagi akan di lanjutkan di komite yang terkait.

20. PEMBICARA : Drs. H. ABDURRAHMAN, M.AP. (BANTEN)


Sebelum saya menyampaikan hasil aspirasi masyarakat, saya mohon kepada para

anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mendoakan rekan kami yaitu

dari Provinsi Banten Pak Abdi Sumaithi yang tadi malam di operasi, sudah di operasi. Kami

mohon kepada para anggota kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Dan kami

mohon yang beragama Islam kami mohon bacakan surat Al-Fatihah “illa hadratin nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam Al-Fatihah”.

Mudah-mudahan doa dari Bapak-Ibu sekalian diterima Allah SWT.

Yang saya hormati Pak Laode dan Ibu Hemas, serta anggota Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia. Ibu Sekjen, Wasekjen beserta jajarannya dan hadirin yang saya

muliakan.


14

Ada beberapa point yang akan saya sampaikan. Tapi pointer yang paling penting

yang saya sampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Yang terkait Bidang Komite I. Permasalahan hal yang berkaitan dengan otonomi

daerah. Bahwa Provinsi Banten walaupun sudah 12 tahun berpisah dengan Jawa Barat tapi

permasalahan tetap ada terutama masalah yang berkaitan dengan aset. Nah aset di sini, belum

sampai sekarang ini belum terselesaikan. Karena apa? karena masih ada keterlibatan dengan

pihak ketiga. Oleh karena itu kami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

mendorong kepada dua instansi yaitu Provinsi Banten dengan Gubernur Jawa Barat untuk

duduk bersama untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan aset. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami pada saat kunjungan ke Bantaran Kali Cisadane masyarakat

berbondong-bondong untuk meminta dukungan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk

minta bantuan supaya sebelum lebaran ini tidak digusur. Karena pemerintah kota akan

mengusur 33 KK sebanyak 150 warga pinggiran kali Cisadane itu untuk di gusur. Oleh

karena itu kami sudah berusaha untuk menyurati kepada walikota agar penggusuran itu di

pending. Karena apa? karena itu saya juga belum pelajari masalah hal-hal yang berkaitan

dengan tata ruang itu. Jadi kami sudah menyampaikan surat, Pak Laode, kepada Pak

Walikota untuk pemendingan terlebih dahulu karena ini bulan puasa.

Yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan masalah KTP. Bahwa ada masalah e-KTP

ini, Tangsel dengan Lebak ini belum selesai sama sekali, baru 46 persen dari Lebak. Oleh

karenai itu kami selalu mengarahkan, karena ada keterlambatan yang berkaitan dengan

sarana dan prasarana tentang hal-hal e-KTP tersebut. Itu yang berkaitan dengan Komite I.

Yang berkaitan dengan Komite II. Bahwa perlunya di bangun terminal baru, karena

sampai saat ini belum ada satu pun terminal yang benar-benar representatif di Kota Tangsel.

Hal ini membuat suasana kemacetan menyebar ke beberapa wilayah, yang ada hanyalah

sejumlah terminal bayangan yang ada di Tangsel, antara lain di dekat pasar dan Ramayana

Ciputat, depan Mega Mall Ciputat, depan Kampus UIN Syarif Hidayatullah dan bahkan di

depan kantor Walikota Tangsel.

Yang kedua, masalah hal yang berkaitan dengan kementerian pertanian. Perlu

mengambil kebijakan yang simultan dalam mendorong penyebaran pupuk subsidi di daerah,

dengan catatan semua yang harus dilakukan secara transparan, karena itu keterlibatan swasta

atau lembaga dalam membantu penyebaran pupuk perlu di kaji secara mendalam

pembenahan sistem pengawasan sampai di tingkat paling bawah.

Yang ketiga, penggalakan pembuatan pupuk organik di kalangan petani atau limbah

sehabis panen bisa di manfaatkan untuk pupuk. Inilah yang belum di lirik oleh pemerintah,

kalau tahu masyarakat di didik untuk bisa membuat pupuk organik sendiri, tentunya mereka

akan menjadi masyarakat yang cerdas dan mandiri.

Terkait dengan Komite III. Menguatkan peran pemerintah dalam distribusi dan

pemerataan guru tersertifikasi dan mendukung secara nyata terhadap pemberian fasilitas

tambahan bagi yang ditugaskan di daerah terpencil. Kedua, mengkaji kemungkinan

pengelolaa guru negeri, swasta, tetap, pembantuan honor, umum, agama dalam satu atap.

Ketiga, mengupayakan gaji guru pembantuan dan honorer tidak di bawah batas kebutuhan

hidup layak. Keempat, standarisasi atas sarana prasarana kesehatan yang sudah dan akan ada

di evaluasi lembaga pendidikan kesehatan serta lulusan, dan memperbesar menerimaan

CPNS atau PTT.

Terkait dengan Komite IV. Bahwa masukan pandangan dari berbagai kelompok

masyarakat dan pemerintah Provinsi Banten mengenai usulan revisi Perpres Nomor 86

Tahun 2011 tentang kawasan strategis dan infrastruktur selat sunda atau KSSS yang

disampaikan oleh Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, mendukung langkah pemerintah

Provinsi Banten dan Lampung melalui suratnya yang ditandatangani oleh Gubernur Banten

dan Gubernur Lampung. Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 188


15

/200 2059 BAPP 2012 dan Nomor 00S5802102012 tanggal 5 Juli 2012, perihal tanggapan

atas usulan Menteri Keuangan tentang perubahan Perpres Nomor 88 tahun 2011.

Kedua, banyak potensi pajak yang hilang di Provinsi Banten disebabkan diantara

3000 pekerja asing yang bekerja di Banten membayar Pajak di DKI Jakarta. Oleh karena itu

kami berharap agar kementerian keuangan melalui Kanwil Pajak Provinsi Banten bekerja

sama dengan pemprov, pemkab dan pemkot ke Banten dapat lebih mensosialisasikan pada

ribuan perusahaan.

Ketiga, persoalan pengentasan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi

prioritas, baik dalam rencana kerja pemerintah maupun rencana kerja pemerintah daerah.

Tahun 2013, oleh karena itu kami diharapkan atau mengharap melalui Kementerian Koperasi

dan UKM agar dapat memberikan dukungan penuh atas berbagai upaya yang dimaksud

terutama bagi generasi muda.

Itulah yang dapat saya sampaikan hasil dari aspirasi masyarakat daerah. Atas

perhatian saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta

hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh..


Damai sejahtera bagi kita semua.

Terima kasih.


Terima kasih Pak Kyai. Selanjutnya kami persilakan teman-teman dari Kalimantan

Barat. Sekali lagi sedapat mungkin pointer saja untuk kita hemat waktu.

22. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)



Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastyastu.

Yang terhormat pimpinan DPD RI.

Yang terhormat anggota DPD RI.

Yang terhormat Ibu Sesjen, Wasesjen dan seluruh staf dari Sekretariat DPD RI.

Pertama kami ucapakan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada

Almarhumah Sri Kadarwati. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan teman-teman dalam

memberikan perhatiannya digandakan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan puji

syukur kami panjatkan juga kepada Allah SWT pada hari ini kita dapat berkumpul untuk

melaksanakan sidang paripurna ke IV Tahun 2011-2012.

Bapak-Ibu sekalian, kami akan menyampaikan pointer-pointer saja apa yang telah

kami lakukan selama masa reses di Provinsi Kalimantan Barat.

Pertama, dari Komite I karena Almahumah Ibu Sri Kadarwati mewakili Komite I dan

pada tanggal 31 beliau wafat, jadi tidak ada rekomendasi dari Komite I.

Berikutnya di Komite II. Kesimpulannya pertama tentang lingkungan hidup. Di

Kalimantan Barat masih banyaknya tercemar lingkungan hidup yang diakibatkan limbah dari

kelapa sawit dan juga penambangan emas tanpa ijin. Kemudian masalah lain adalah limpasan

air rob, limpasan dari air laut, dengan melakukan upaya yang kami harapkan adalah

penanaman pohon bakau di sekitar pantai supaya tidak timbulnya abrasi di pantai.

Yang berhubungan dengan pertanian; pertama, penanggulangan kelangkaan pupuk

sampai saat ini masih tetap terjadi di wilayah-wilayah di Kalimantan Barat terutama di


16

wilayah pertanian. Kemudian menindaklanjuti mungkin pengedar pupuk palsu. Kemudian

yang terpenting adalah pelatihan bagi para petani untuk melakukan pemberdayaan dan

peningkatan teknologi. Dan juga menfasilitasi beberapa kelompok petani terutama kelompok

petani perempuan.

Dalam bidang perikanan, Kalimantan Barat terkenal dengan aliran sungai, maka di

harapkan budidaya kerambah ikan itu dapat terus berlangsung. Kemudian harus ada

penindakan terhadap praktek-praktek kapal trol yang mematikan nelayan-nelayan kecil. Dan

juga masih minimnya di beberapa wilayah alat pendingin bagi ikan hasil tangkapan nelayan.

Untuk perkebunan, masalah audit ini sangat penting bagi kami, karena dari beberapa

investigasi dan laporan dari masyarakat banyak perusahaan perkebunan yang telah

melakukan eksplorasi dan pencemaran, kemudian juga ada ijin dari perusahaan tersebut yang

sudah habis tetapi tetap melaksanakan atau melangsungkan eksplorasi terhadap penanaman

sawit, bahkan diindikasikan merusak lingkungan. Dan yang terpenting juga keinginan

masyarakat disana adalah rehabilitasi terhadap pohon karet yang sudah tua.

Dalam bidang peternakan. Ini penyediaan bibit hewan masih sangat diperlukan,

kemudian juga pemberian subsidi bagi peternak dan pembuatan rumah potong hewan yang

layak dan higienis.

Masalah infrastruktur masih cukup jelek di wilayah Kalimantan Barat terutama jalan-

jalan antar desa, kabupaten dan juga yang menghubungkan kabupaten dan perbatasan.

Hal yang lain yang berkaitan dengan raskin. Kalimantan Barat kemarin mendapat

potongan prosentase yang cukup tinggi untuk beras raskin, dan beras raskin ini dialihkan ke

Pulau Jawa. Nah alasannya katanya kemiskinan banyak di Pulau Jawa. Ini mendapat protes,

seharusnya tidak demikian untuk mengalihkan kuota ini ke Jawa karena kebutuhan

masyarakat di Kalimantan Barat juga masih memerlukan beras raskin.

Kemudian untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat). ini masih saja prakteknya meminta

jaminan sertifikat rumah atau kendaraan. Padahal sesuai dengan pertemuan dengan pihak

bank, bahwa jaminan sertifikat itu tidak dinafikan atau tidak apa-apa tidak ada sertifikat

karena pinjaman juga sangat rendah. Dan juga masih sangat berat dari masyarakat tentang

bunga KUR yang masih cukup tinggi.

Kemudian yang berhubungan dengan Komite III. Pertama di Kalimantan Barat masih

booming guru yang pensiun, dan jenjang pendidikan dasar itu masih terhitung dari 2011-

2013. Oleh karenanya pengadaan guru tahun 2012 mutlak perlu karena mendesak untuk di

lakukan, karena memang Kalimantan Barat masih kekurangan guru. Kemudian penyediaan

akses pendidikan anak usia dini masih sangat minim dan belum merata di 14 kabupaten dan

kota yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian jumlah guru yang miss-match masih sangat

tinggi. Misalnya contoh kasus sarjana matematika masih mengajar fisika. Kemudian

pengadaan sarana teknologi komunikasi dan informasi untuk pembelajaran masih sangat

terbatas. Di daerah Kabupaten Kubu Raya masih terdapat 326 kelulusan CPNS yang

bermasalah, yang saat ini sedang akan direncanakan untuk mengulangi tes.

Kemudian untuk masalah perempuan dan anak. Ini masih adanya indikasi

perdagangan anak itu diperbatasan ataupu antar provinsi di Indonesia. Contohnya kemarin

ada suatu yayasan yang berorientasi agama mengiming-imingi anak-anak dari kampung

untuk disekolahkan di Jakarta, tetapi ternyata tidak ada jaminan dan akhirnya anak-anak

tersebut melarikan diri. Kemudian masyarakat yang lain juga di daerah-daerah tertentu

diperbatasan masih kasat mata penjualan dan perdagangan manusia.

Untuk Komite IV, karena rekan kami belum kembali, belum ada laporan yang bisa

kami sampaikan akan menyusul.

Demikian laporan yang bisa kami sampaikan dari Provinsi Kalimantan Barat. Dan

kami atas nama anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Barat juga mengucapkan minal aidin

walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin.


17



Persilakan teman-teman dari NTT.

24. PEMBICARA : Ir. EMANUEL BABU EHA (NTT)



Om Swastyastu.

Yang kami hormati pimpinan DPD RI.

Yang kami hormati anggota DPD RI.

Yang kami hormati Ibu Sekjen dan Wasekjan serta seluruh staf.

Singkat, hadirin sekalian yang kami muliakan.

Sebelum kami menyampaikan laporan reses dari anggota DPD dari NTT, kami juga

ingin menyampaikan turut berduka cita belangsungkawa atas meninggalnya Ibu Sri

Kadarwati. Semoga beliau diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan

mendapatkan kekuatan sehingga tabah dalam menjalani hidup ini. Kepada dua teman yang

tadi juga berbahagia, kami juga ikut menyampaikan selamat dan kiranya dalam menjalankan

tugas nanti senantiasa bisa dengan bagus.

Kami mungkin tidak membacakan laporan ini pimpinan, kami hanya ingin

menyampaikan beberapa hal. Pertama mungkin adalah kaitannya dengan Bupati TTU yang

dulu sudah pernah kami sudah laporkan dalam forum ini. Dan ternyata juga sampai sekarang

terus saja bergejolak, kami ingin mengingatkan saja untuk bagaimana kita membahasnya

lebih lanjut dengan pihak-pihak yang terkait.

Yang kedua, kaitannya dengan pemilihan gubernur NTT. Tahun depan bulan Maret

akan dilaksanakan. Itu masyarakat NTT menginginkan agar DPD ikut serta mengawasi

pelaksanaan itu. Sehingga dengan demikian pelaksanaan itu juga berjalan sesuai yang kita

kehendaki. Dengan masih banyak lagi mungkin berhubungan dengan Komite I.

Kemudian dengan Komite II mungkin adalah kaitannya dengan jalan. Memang kami

NTT adalah daerah kepulauan sehingga memang jalan agak sulit untuk bisa serentak satu kali

bisa di bangun. Kemudian kaitannya dengan irigasi Pulau Sumba yang sudah dibangun

sekian puluh tahun dan tidak pernah di keruk mengakibatkan saluran itu menjadi terhambat

dengan lumpur-lumpur. Akibatnya lahan yang begitu potensial akhirnya terbengkalai karena

air tidak mengalir lagi. Oleh karena itu mungkin kami minta bantuan sebagaimana kalau bisa

dengan Kementerian PU agar bisa dapat menyediakan anggaran untuk perbaikan saluran itu.

Yang berikut mungkin masih banyak yang berhubungan Komite II. Komite III adalah

kaitannya dengan guru. Memang kami di NTT ini sangat langka, guru masih sangat kurang,

satu sekolah ini sebetulnya adalah temuan-temuan yang berulang-ulang kali Bu, sehingga

kami harapkan mungkin akan mendapatkan perhatian. Yang berikut adalah kaitannya dengan

kompetensii guru. Ini memang kalau ujian kompetensi guru dilakukan secara nasional

dengan standar yang sama, maka bagi kami di NTT yang ditempat-tempat yang pedalaman

yang tidak ada sama sekali hubungan komunikasi, maka akan sangat sulit para guru itu

mendapat lulus, begitu. Oleh karena itu mungkin kita minta bagaimana kalau ini dicluster,

regionalisasi mungkin bisa dilakukan. Itu yang diminta begitu. Kemudian kekurangan dokter

juga sama. Ini sebetulnya juga temuan-temuan yang berulang, sehingga kami tidak perlu

membacakan lagi laporan ini dan kami akan menyerahkan kepada pimpinan untuk kemudian

di distribusikan kepada alat kelengkapan masing-masing untuk kita tindaklanjuti. Demikian

mungkin yang dapat kami sampaikan.


18



Om Shanty Shanty Shanty Om..

Terima kasih.


Terima kasih Pak Ema. Berikutnya kami persilakan pada teman-teman dari Sulawesi

Utara.

26. PEMBICARA : Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SULUT)



Om Swastyastu.

Yang saya hormati pimpinan DPD RI, Wakil Ketua Pak Laode Ida dan Ibu Ratu

Hemas.

Bapak-Ibu para anggora DPD RI seluruh Indonesia yang saya hormati.

Ibu Sekjen, Bapak Wakil Sekjen dan jajarannya dan hadirin sekalian yang saya

hormati.

Mengawali laporan ini, kami pun dari Sulawesi Utara menyampaikan turut berduka

cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat Ibu Sri Kadarwati Aswin yang sudah

Tuhan panggil mendahului kita. Semoga keluarga yang di tinggalkan diberi kekuatan dan

penghiburan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati.

Untuk laporan dari Sulawesi Utara hampir tidak banyak berbeda dari dari hari-hari

kemarin, karena umumnya isi harapan untuk dapat dibangun infrastruktur, khususnya di

daerah-daerah di wilayah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sanger dan juga

Sitaro, terutama di bidang perhubungan dan transportasi yang memang sangat ketinggalan.

Kunjungan kerja khusus yang dilakukan oleh anggota DPD RI ke Kabupaten Kepulauan

Talaud tidak bisa landing pesawatnya memang, hanya karena keterbatasan instrumen landing

sistem dan juga kondisi cuaca belum ditopang oleh teknologi transportasi yang memadai.

Selanjutnya aspirasi-aspirasi yang terkait dengan Komite I lebih banyak diwarnai oleh

masalah e-KTP dan juga persoalan Kamtibmas yang dikelola bersama oleh Kapolda. Dan

juga berbagai kegiatan terkait dengan harapan masyarakat untuk supaya DPD lebih berperan

dalam upaya-upaya pembangunan di daerah. Komite II juga terkait dengan hal-hal yang tadi

kami sebutkan, infrastruktur dan juga masalah ketersediaan bahan bakar minyak dan bahan

bakar gas, terutama menghadapi hari raya lebaran. Dan Komite III lebih banyak di dominasi

oleh masalah penyalahgunaan narkoba yang perlu mendapat perhatian bersama. Kemudian

asuransi kesehatan yang sampai saat ini belum memberikan pelayanan maksimal dan

masalah penyaluran raskin serta sertifikasi guru. Komite IV umumnya permohonan-

permohonan masyarakat dan pemerintah daerah yang terkait dengan pembangunan

infrastruktur dan juga pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Inilah aspirasi secara garis besar yang dapat kami sampaikan dari Sulawesi Utara.

Dan dokumen laporan sudah kami siapkan cukup tebal untuk diserahkan kepada pimpinan

DPD RI pada saat ini. Demkianlah laporan ini.




Terima kasih.


19


Terima kasih kepada Pak Marhany. Berikutnya yang dipersilakan dari Kalimantan

Timur.

28. PEMBICARA : KH. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pdi. (KALTIM)



Om Swastyastu.

Pertama sekali dari Kalimantan Timur mengucapkan takziah buat Almarhumah Sri

Kadarwati dari Kalimantan Barat. Semoga almarhum mendapat tempat di sisi Allah SWT.

Amin YRA. Kemudian pada kesempatan hari ini beberapa hal yang mungkin kami

sampaikan dalam hasil reses kami berempat.

Yang pertama dari Komite I. Kami mengharapkan perhatian pemerintah pada

masyarakat perbatasan yang mungkin ini terus berulang sampai saat ini, mungkin janji-janji

pemerintah pusat terhadap daerah-daerah perbatasan yang ada di Kalimantan Timur yang

terjadi tiga kabupaten/kota, yaitu di Kutai Barat, kemudian Malino dan Kabupaten Nunukan.

Mengharapkan dalam kesempatan ini masalah jalan belum dapat perhatian itu, karena janji-

janji yang diberikan oleh pemerintah pusat sampai sekarang masih belum sebagaimana yang

di janjikan begitu. Kemudian yang kedua masalah pembentukan Kaltara, provinsi, sampai

saat sekarang juga daerah masih terus menuntut agar segera juga Kaltara ini dibentuk, begitu.

Untuk Komite II yang pertama mungkin masalah infrastruktur seperti yang tadi

disampaikan, yang menghubungkan antara daerah khusus wilayah perbatasan, jalan dan

jembatan. Kemudian hingga saat ini lingkungan yang ada di Kalimantan Timur sangat rusak

sekali dikarenakan adanya aktivitas pertambangan. Kemudian yang berikutnya masalah

RTRWP Kalimantan Timur ini masih belum tuntas. Sehingga mengakibatkan kesulitan-

kesulitan dari kami, begitu. Kemudian pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah pesisir

Kalimantan Timur masih belum dapat perhatian secara serius. Padahal Kalimantan Timur

banyak memiliki sumber daya yang ada di laut.

Untuk Komite III. Pertama mungkin masalah konsep rintisan sekolah standar

internasional ini perlu ditinjau kembali, karena konsep tersebut tidak disosialisasikan dengan

bagus dan juga daerah tidak bisa melaksanakan secara baik. Kemudian masalah sertifikasi

sama dengan yang lain. Uji kompetensi juga yang diinginkan untuk dijadikan pemetaan sama

dengan ujian nasional, pemetaan itu tidak dilaksanakan secara bagus sehingga murid yang

mengikuti ujian-ujian nasional dan juga guru yang mengikuti ujian kompetensi kemarin

mendapatkan kesulitan, terutama sekali dalam mengunakan alat-alat komputerisasi yang

tidak disosialisasikan secara bagus. Kemudian masalah kesehatan, mungkin standarisasi

harga obat yang secara nasional melibatkan di daerah-daerah mungkin agak sedikit harus

menambah biaya, begitu. Karena kalau di daerah komunikasi yang cukup sulit akan ada

biaya, sehingga daerah mungkin kalau disamakan dengan pusat dia akan menambah biaya.

Kemudian yang terakhir Komite IV. Adanya ketidakadilan pembagian posisi bagi

hasil minyak dan gas bumi seperti daerah-daerah kita yang lain itu. Dimana kami masih

mendapatkan bagian yang tidak seimbang dari apa yang diperoleh oleh pusat. Dan yang

terakhir banyaknya program-program infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah provinsi

perlu bantuan-bantuan dari pusat melalui APBN, diantaranya proyek freeway, kemudian

proyek pembangunan bandara Samarinda, proyek jalan trans Kalimatan, termasuk

Kalimantan Timur, kemudian proyek jembatan Pulau Balang, kemudian yang terakhir

pelabuhan Maloy dan cluster industri pertanian. Barangkali ini disampaikan pada kesempatan

kali ini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


20


Terima kasih Pak Kyai. Kami persilakan teman-teman yang terhormat dari

Kalimantan Selatan.

30. PEMBICARA : Ir. ADHARIANI, SH., MH. (KALSEL)



Yang kami hormati pimpinan DPD.

Yang kami hormati para anggota DPD.

Yang kami hormati Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang

senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sholawat dan salam

tak lupa pula kita sampaikan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW.

Mengawali laporan reses pada hari ini ijinkanlah kami dari para senator Kalimantan

Selatan mengucapkan belasungkawa kepada utusan Kalimantan Barat yang telah meninggal

Ibu Sri Kadarwati. Mudahan amal beliau diterima oleh Allah SWT. Yang kedua adalah

ijinkanlah kami juga mengucapkan, tiga hari lagi kita, empat hari lagi kalau tidak salah kita

sudah merayakan hari raya idul fitri. Ijinkanlah kami mengucapkan minal aidin walfaidzin,

mohon maaf lahir dan batin.

Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Kami langsung ke substansi saja,

permasalahan hasil reses kami. Pertama adalah berkenaan dengan e-KTP. Kami mohon

perhatian dari komite-komite terutama Komite I berkenaan dengan e-KTP yang di daerah

kami itu belum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak persoalan. Nanti kita sampaikan

secara detail nanti suratnya kepada pimpinan.

Yang kedua adalah masalah sertifikasi guru juga disinggung. Di daerah kami juga

masalah ini luar biasa. Terus yang berikutnya adalah mengenai BBM Pak, Kalimantan

Selatan dalam hal ini, pada hari ini, pada saat ini antrian BBM masih panjang. Mohon

perhatian kepada komite yang membidanginya agar sehabis lebaran ini untuk membahasnya

lebih detail lagi agar proses pelayanan publik terhadap BBM ini bisa teratasi di Kalimantan

Selatan.

Yang berikutnya pula adalah mengenai PLN, Pak. Kita sebagai lumbung terbesar batu

bara cuma listriknya juga byarpet-nya luar biasa. Mohon perhatian kepada komite yang

membidangi juga.

Selanjutnya masalah pertambangan. Pertambangan, kasus pertambangan di Kalsel

juga sangat-sangat luar biasa, maraknya peti, penambang liar itu, terus juga tentang royalti

bagi hasil ke daerah juga sangat berpihak kepada daerah terutama daerah kami. Terus

penangganan peti itu sendiri juga tebang pilih juga. Itu juga kami mohon perhatian dari

komite yang membidangi itu.

Terus selanjutnya adalah konflik pertanahan. Juga sangat mengemuka di Kalimantan

Selatan. Terus masalah bandara. Bandara kami ini dari 33 provinsi barangkali nomor paling

terkebelakang. Mohon perhatian kepada kawan-kawan berkenaan dengan bandara kami ini.

Terus selanjutnya adalah masalah haji. Masalah haji, waiting list kita terlalu panjang juga,

waiting list kita sangat-sangat panjang sekali. Ongkos naik haji juga dipermasalahkan. Terus

pengawasan tentang pelayanan haji juga itu di permasalahkan.

Terus selanjutnya adalah berkenaan dengan angka penggunaan narkoba di

Kalimantan Selatan yang luar biasa masih di urutan ranking ketiga. Jadi juga mohon

perhatian, mudah-mudahan Komite I bisa memanggil Kapolri untuk menyampaikan ini,

karena ini sangat tendisius dengan masyarakat Kalsel yang religius. Di satu sisi masyarakat


21

religius jg tapi di sisi lain angka narkobanya luar biasa. Ketika kita kunjungan ke penjara,

salah satu penjara di ibukota provinsi ada sekitar 1500 itu yang ada di dalam, ternyata hampir

900 adalah korban narkoba. Ini cukup memperihatinkan. Artinya sangat kontradiksi dengan

masyarakat kita yang religius.

Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mohon perhatian atas segala perhatiannya

kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan

terima kasih.



Terima kasih. Kami persilakan selanjutnya kepada teman-teman dari Kalimantan

Tengah.

32. PEMBICARA : Dr. Pdt. RUGAS BINTI, BD., M.Div., D.Min. (KALTENG)

Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Sesjen, Wasesjen dan jajarannya yang juga

saya hormati.


Salam sejahtera.

Om Swastyastu.

Kami tidak membacakan laporan ini, tapi satu hal saja yang kami ingin minta

perhatian dari pimpinan DPD RI, yaitu menyangkut kantor kami yang ada di daerah. Ini

syukur alhamdulillah sudah beroperasi dengan baik walaupun belum di resmikan. Dalam

masa reses ini pada tanggal 10 Agustus kami mengadakan rapat kerja daerah yang pertama

dengan mengundang berbagai pihak, pimpinan daerah, tokoh masyarakat, lembaga

masyarakat, juga media massa dan TVRI yang ada di daerah kami. Respon mereka sangat

baik. Jadi hubungan kami selama ini sebagai anggota DPD sudah berjalan lancar. Tapi

mereka inginkan hubungan yang lebih akrab atau lebih erat lagi dalam hubungan antar

lembaga. Ini jadi awal yang baik dan kami harap nanti pada bulan oktober tahun ini ketika

kita merayakan hari ulang tahun DPD RI, kalau tidak ada halangan kami mohon salah

seorang pimpinan bisa datang kesana dan meresmikan kantor itu. Karena sudah berjalan baik

dan dikenal oleh masyarakat. Itulah harapan kami.

Dan kepada teman-teman dari Provinsi Kalimantan Barat kami juga ikut

menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya sahabat kita Ibu Sri Kadarwati.

Semoga keluarga diberikan kekuatan oleh yang maha kuasa. Demikian yang dapat kami

sampaikan.


Salam sejahtera.

Om Shanty Shanty Shanty Om..


Terima kasih. Selanjutnya Maluku Utara, dan siap-siap Sulawesi Selatan, saya kira

belum ada, Sulawesi Selatan ada yang mengisi ruangan ini? belum ada. Berarti siap-siap

Sulawesi Tenggara.


22

34. PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA)



Om Swastyastu.

Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah yang saya hormati.

Sama halnya dengan beberapa provinsi yang lain, kami tidak membacakan

seluruhnya tetapi ada beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan sebagai penekanan

agar mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, karena

beberapa aspirasi ini telah disampaikan melalui rakorbangnas, tetapi belum mendapat

perhatian dari pemerintah pusat.

Pertama, Pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta dukungan DPD RI terhadap

rencana pembangunan bandara internasional, yang karena sewaktu-waktu kalau Gunung

Gamalama mengalami erupsi praktis penerbangan menuju ke Ternate sebagai bandara satu-

satunya ke Maluku Utara itu lumpuh total. Karena itu Pemerintah Provinsi Maluku Utara

meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mendesak kepada

kementerian terkait untuk mengalokasikan dana ke Maluku Utara.

Yang kedua, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara juga meminta dukungan

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia agar mendorong RUU Provinsi Kepulauan

yang di gagas oleh 7 provinsi kepulauan yang sampai saat ini belum di undangkan, karena

bagi provinsi kepulauan seperti Maluku Utara jika undang-undang ini di undang-undangkan

sangat membantu provinsi itu untuk segera mer-ecovery berbagai ketertinggalan.

Kemudian yang ketiga, ada harapan yang sangat kuat dari masyarakat Maluku Utara

agar DPD RI memberikan dukungan yang maksimal terhadap rencana pembentukan daerah

otonom baru di beberapa daerah, yang secara resmi juga telah di sampaikan kepada Komite I

melalui Panca agar bisa bernasib sama dengan beberapa daerah otonom baru yang ada di

Indonesia yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Termasuk di antaranya ibukota Provinsi Maluku Utara, Kota Sofifi, yang saat ini sudah

mendapat persetujuan dari 23 daerah otonom baru tetapi masih belum ada kepastian. Pemda

Provinsi Maluku Utara merasa berkepentingan sekali karena ini ibukota provinsi, berharap

kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memberikan dukungannya maksimal.

Saya kira ada beberapa hal ini yang paling penting kami tekankan pada penyampaian aspirasi

masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dalam kunjungan reses dari 13

Juli sampai dengan 13 Agustus.

Yang terakhir, kami juga berempat tidak lupa menyampaikan belasungkawa yang

sedalam-dalamnya kepada Ibu Sri Kadarwati. Bagi kami Ibu Sri Kadarwati adalah orang

yang paling baik. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan yang terbaik bagi

almarhumah. Kemudian yang terakhir kami berempat juga menyampaikan selamat hari raya

idul fitri mohon maaf lahir dan batin.



Dari Sulawesi Selatan belum ada yang mengisi bangkunya saya lihat. Saya persilakan

kepada Sulawesi Tenggara.

36. PEMBICARA : Ir. H. ABD. JABBAR TOBA (SULTRA)


Bapak pimpinan dan Ibu pimpinan DPD RI.


23

Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota DPD yang terhormat dan Ibu Sekjen dan Wakil

Sekjen, hadirin sekalian yang terhormat.

Saya mengajak mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, oleh karena

pada saat ini dalam suasana puasa masih kita diberikan limpahan rahmat dan taufik kepada

kita, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sampai selesai melaksanakan ibadah

puasa.

Yang kedua, barangkali saya ingin menyampaikan bahwa tiga hari lagi insya Allah,

atau empat hari lagi insya Allah kita akan melaksanakan sholat ied. Oleh karena itu kami

berempat dari Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat idul fitri 1433 Hijriah minal aidin

walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin.

Yang ketiga, kami juga berempat dari Sulawesi Tenggara mengucapkan turut

belangsungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah Ibu Sri Kadarwati. Mudah-mudahan

arwah beliau diterima di sisi Allah SWT.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Kalau saya membacakan ini cukup banyak Pak, ada 40 masalah, ada 18 halaman,

tetapi saya hanya mencoba hanya 4 saja yang dikemukakan. Yang pertama masalah

penerimaan calon pegawai negeri di Sulawesi Tenggara, kurang tertib, karena terkadang K1,

yang dulunya K1 setelah dimasukan kembali menjadi K3 dan seterusnya, inilah menjadi

hambatan di Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan nanti ditingkat pusat bisa melihatnya itu.

Itu yang pertama.

Yang kedua masalah pertambangan. Saya melihat perkembangan di Sulawesi

Tenggara itu cukup rancu, disamping merusak lingkungan, merusak jalanan, kemudian

menimbulkan .... (tdk jelas) terhadap masyarakat di sekitarnya. Juga melanggar Kepmen

ESDM Nomor 7 dan Perbaikan Kepmen Nomor 11, dilanggar oleh para penambang. Itu yang

kedua.

Yang ketiga masalah uji kompetensi guru. Hari pertama memang mengalami masalah

karena internet atau jaringan yang dari pusat ke Kendari mengalami kerusakan. Sehingga

dengan demikian hampir semua guru tidak ada yang bisa mengerjakannya. Berikutnya, di

situ memang ada beberapa yang diakui oleh para guru, banyak guru-guru kita di sana

terutama guru-guru terpencil itu masih gagap teknologi. Oleh karena itu ada beberapa saran

agar supaya pihak PGRI maupun dari lembaga penjamin mutu supaya memberikan latihan-

latihan, sehingga guru-guru kita disana itu bisa meningkat mutunya. Bahkan setelah

mengadakan ujian kompetensi besok di surat kabar baku hantam antara PGRI. Kemudian

guru menyalahkan PGRI, guru menyalahkan lembaga penjamin mutu. Jadi tiga ini saling

menyalahkan. Besoknya juga saya jawab di surat kabar bahwa tiga-tiganya salah. Kalau saya

jawab ketiga-tiganya salah, karena mestinya guru belajar lebih banyak, kemudian PGRI

menjamin apa yang dibutuhkan oleh guru-guru, dan penjamin mutu juga harus begerak. Oleh

karena itu tiga-tiga ini harus kompak menghadapi ujian kompetensi ini.

Dan yang terakhir barangkali masalah haji. Kuota haji yang ada di Sulawesi Tenggara

tahun ini adalah 1.698 orang. Sedangkan pendaftar sampai saya tinggalkan pada hari Kamis

lalu, pada waktu kami di RRI berbicara di RII, sudah terdaftar 17.890 orang. Kalau memang

jatahnya itu hanya 1.968 maka 11 tahun yang akan datang baru akan kena jatah secara

keseluruhan. Oleh karena itu barangkali Komite III kita mencoba berjuang bagaimana untuk

menambah kuota-kuota haji yang ada di seluruh Indonesia. Saya kira demikian.

Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.


37. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (SULTRA)

Terima kasih Pak Jabbar.


24

Berikutnya kami persilakan kepada teman-teman dari Aceh.

38. PEMBICARA : Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS. (NAD)


Selamat siang.


Om Swastyastu.

Yang kami hormati pimpinan DPD, rekan-rekan anggota DPD dari seluruh Indonesia

yang baru kembali ke ibukota. Kami mewakili rekan-rekan anggota DPD RI asal Aceh dan

seluruh rakyat Aceh menyampaikan ungkapan belasungkawa, dukacita sedalam-dalamnya

atas telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, sahabat kita, rekan kerja kita Ibu Sri

Kadarwati pada tanggal 31 Juli yang lalu. Semoga seluruh amal ibadahnya, seluruh amal

kebaikannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan kita semua menyadari

Ibu Sri Kadarwati adalah salah seorang anggota DPD yang berprilaku sangat baik.

Berikutnya ijinkan kami juga atas teman-teman mengucapkan selamat kepada dua

sahabat kita Tonny Tesar yang ditetapkan oleh MK untuk segera dipastikan sebagai Bupati

Yapen dan saudara kita Riza yang terpilih sebagai walikota di Sumatera Barat. Lalu beberapa

hari mendatang kita mungkin akan menyelesaikan ramadhan, ijinkan kami mendahului

mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1433 hijriyah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga

kita semua berada dalam suasana yang baik dan bahagia. Kepada seluruh anggota DPD dan

seluruh masyarakat Indonesia, anggota DPD dari Aceh menyampaikan dirgahayu

kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2012, tinggal dua hari ke depan.

Pimpinan dan anggota DPD yang kami muliakan.

Tidak banyak yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Nanti laporan lengkap akan

disampaikan kepada pimpinan dan akan disempurnakan dalam 2-3 hari ke depan.

Yang pertama, dalam pertemuan anggota DPD dengan BPK Perwakilan Aceh kami

mendapat informasi penting bahwa pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh yang mulai

dikucurkan sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 ditengarai ada yang tidak sesuai dengan

peruntukannya. Dalam catatan kami dari 2008-2012 Aceh sudah menerima 20,88 triliun dana

otonomi khusus. Kami bersepakat berempat melalui pimpinan DPD nanti meminta agar BPK

melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana otsus selama 5 tahun terakhir itu.

Yang kedua, pertemuan kami dengan Kapolda Aceh. Kapolda menyampaikan dan

meminta bantu DPD terhadap empat, lebih kurang, angkanya tidak begitu pasti, terutama ini

profesor. Disampaikan oleh Wakapolda adalah lebih kurang 450 polisi di Aceh itu pengguna

narkoba. Wakapolda meminta agar ada kebijakan nasional. Ini angka ini besar, seluruh

Indonesia sangat besar. Tidak akan mungkin, ini pembicaraan dari hati ke hati, tidak akan

mungkin narkoba meluas peredarannya di Indonesia apabila tidak ada anggota polisi yang

bermain curang. Jadi ada penegak hukum juga, maka mesti ada treatmen khusus. Salah satu

yang diajukan adalah seluruh anggota polisi yang menjadi pengguna narkoba itu

direhabilitasi segera. Dan kemudian dia tidak boleh bertugas pada tempat yang sama setelah

masa rehabilitasi. Dan pada waktu yang bersamaan BNN, Polda Aceh dan seluruh anggota

DPD dari Aceh masuk ke kawasan hutan untuk membasmi 2,5 hektar kebun ganja. Itu

lambang ketidakmampuan masyarakat untuk mencari rezeki karena angka kemiskinan di

Aceh masih sekitar 20%.

Kemudian pertemuan kami dengan berbagai elemen masyarakat bahwa mengingatkan

kembali hari ini adalah ulang tahun ke-7 Penandatangan MoU Helsinky yang mengakhiri

konflik di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia. Kemudian

melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006, Undang-Undang No. 11 yang

mengamanahkan perlunya sejumlah peraturan pemerintah turunan undang-undang tersebut.


25

Elemen masyarakat meminta kepada DPD agar mendorong pemerintah secepat-cepatnya,

karena sudah melewati waktu yang dijanjikan hanya dua tahun, untuk segera menyelesaikan

peraturan pemerintah sehubungan dengan perintah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006

tersebut.

Kemudian tidak kalah menarik adalah ada tiga hal penting yang ingin kami

sampaikan. Yang pertama kawasan tengah Aceh yang daerah ekosistem leuser itu ada jalan

negara yang kondisinya sangat buruk. Ini membawa konsekuensi kepada beban ekonomi bagi

masyarakat, harga BBM di kawasan itu sesewaktu bisa melonjak sampai Rp. 12.000/liter. Di

kawasan yang sama kita ketahui sebagai daerah yang sangat potensial sebagai penggerak

listrik tenaga air. Namun dalam upaya-upaya membangun PLTA ini ada implikasi-implikasi

yang menyangkut rakyat tidak diperhatikan. Misalnya kerusakan-kerusakan rumah

penduduk. Ini kami mohon kepada komisi yang berkenan untuk memberi advokasi agar

masyarakat mendapat perlindungan yang wajar dari sebuah kegiatan pembangunan.

Yang berikutnya adalah sama halnya seperti laporan dari berbagai provinsi.

Pelaksanaan uji kompetensi guru juga mengalami masalah di seluruh Aceh. Memang akan

ada ujian pengganti yang dilakukan pada awal Agustus dan itu memang sudah berlangsung

dengan baik.

Yang terakhir permasalahan haji. Pada saat pertemuan kami dengan kanwil

kementerian agama Aceh dilaporkan bahwa kuota haji untuk Aceh masih kurang dari 4.000

orang. Tepatnya 3.924 orang. Sementara sampai dengan menjelang Agustus kemarin daftar

tunggu calon jemaah haji di Aceh 45.081 orang. Artinya kalau angka ini tetap dipertahankan

sama halnya seperti keterangan dari teman kami Sulawesi Tenggara, jamaah haji itu sudah

masuk masa tunggu tahun ke-12. Kepada komisi yang berkenaan dengan haji mohon upaya-

upaya yang wajar untuk memperbanyak kuota haji setiap tahun, tetapi kami tidak

mengharapkan adanya usulan berhaji lebih dari satu kali setahun.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabrakatuh.


Terima kasih teman-teman dari Aceh.

Saya kira ini persoalan haji mengemuka. Tapi ini memang persoalannya ini adalah

pada kuota sebetulnya, dimana setiap negara di dunia berebut kuota haji. Indonesia saya kira

10% begitu ya Pak? Masih 10%. Kalau Aceh 10% dari jumlah penduduknya, begitu juga

provinsi-provinsi yang lain. 1 per mil, bukan 10%, 1 per mil. Itu yang jadi problem memang.

Jadi makanya mungkin kita perlu diskusi khusus soal ini dengan pemerintah termasuk

dengan pemerintah Arab Saudi. Karena itu mereka yang mengeluarkan kebijakan khusus

untuk itu sebetulnya.

Kami persilakan kepada teman-teman dari Sumatera Utara. Sekali lagi ini sudah

menjelang, sudah masuk waktu shalat dzuhur sebetulnya, dan kalau mungkin kita bisa

bergantian untuk keluar shalat sambil kita mengikuti terus sidang ini, karena sebentar itu ada

keputusan yang diambil terkait dengan laporan dari PURT. Karena itu saya kira mungkin

tanpa mengurangi nilainya kita bergantian keluar.

40. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA)

Pak Ketua, interupsi.

Kami juga bisa minta ijin sebentar ke ruangan? Khususnya kami yang tidak

melaksanakan puasa. Terima kasih.


26

41. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (SULTRA)

Boleh, boleh. Silakan Pak.

42. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)



Selamat siang.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Om Swastyastu..

Yang terhormat Bapak Laode dan Ibu Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD RI. Teman-

teman senator se-Indonesia, Ibu Sekjen dan jajarannya serta hadirin sekalian yang saya

muliakan. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan

Yang Maha Kuasa, berkat rahmat-Nya kita diberi kesehatan dan kesempatan hadir di

paripurna ini. Kami juga sama Bapak Ketua, yaitu banyak yang dibacakan tapi akan kami

bacakan sebagian, Ibu, maaf Ibu Ketua.

Sebelumnya kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari

teman-teman anggota DPD dan masyarakat Sumatera Utara atas meninggalnya Ibu Sri

Kadarwati yang beberapa kali telah berkunjung ke Sumatera Utara, ke kediaman kami,

bahkan turur ke Aceh mengawasi pemilukada saat itu. Saya rasa salah seorang Ibu anggota

DPD yang sangat aktif dan bertanggung jawab akan tugas-tugasnya. Dan juga kami

menyampaikan selamat kepada dua anggota, satu Pak Riza Falepi dan juga Pak Tonny Tesar

yang telah menunjukan keberadaan DPD dan mendapat jabatan sebagai walikota dan bupati.

Dan yang terakhir adalah selamat menunaikan ibadah puasa dan juga mohon maaf lahir batin

dalam menghadapi ramadhan nanti.

Ada beberapa poin yang penting yang akan kami bacakan. Diantaranya adalah

masalah pertanahan di Sumatera Utara. Ini yang sudah banyak membawa korban jiwa sia-sia,

perpecahan dan penderitaan dimana-mana. Yang mana sebelumnya telah kita jembatani, kita

fasilitasi, kita undang Menteri BUMN, Kepala BPN, 4 bupati dan walikota, tidak diwakili,

hadir langsung, dan tokoh-tokoh masyarakat serta instansi terkait. Dijanjikan 2 bulan tapi

ternyata sudah hampir 2 tahun belum juga penyelesaiannya. Selanjutnya juga kita adakan

pertemuan di Kantor BPN yang dihadiri 11 anggota DPD. Dijanjikan juga 2 bulan ternyata

belum juga penyelesaiannya. Ibu Aida juga ikut saat itu. Nah ini mental dan moral pejabat

kita atau oknum pejabat kita yang perlu menjadi perhatian serius, karena masalah tanah ini

sama kunjungan kami ke Palembang kemarin sebagai Pansus juga hal yang sama. Kesalahan

adalah di BPN. Dan tadi malam juga direksi mereka bertemu kami, selalu permasalahan di

oknum BPN.

Dan juga pembangunan yang tengah dijalankan oleh pemerintah saat ini juga

hendaknya tidak hanya berfokus kepada pembangunan fisik dan materi semata. Harus

diperhatikan pembangunan mental, moral dan spiritual. Dapat dikatakan cukup besar jumlah

generasi muda yang potensi fisik, akal dan kreatifitas mereka harus diberi ruang memadai

sehingga mereka dapat mengembangkan diri mereka. Untuk itu diharapkan dengan peran dan

fungsi yang ada padanya. Diharapkan DPD RI dapat mendorong terciptanya sarana

pendidikan yang baik, sarana olahraga yang baik dan sarana hiburan yang layak, mendidik,

dan terjangkau seperti tempat bermain, taman kota, kebun binatang dan sebagainya. Ini

bukan hanya di provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa-desa. Saya, maaf

Bapak-Ibu sekalian, menjadi tontonan kita setiap hari tawuran, bentrokan antara warga

masyarakat dimana-mana. Jadi ini satu-satunya jalan adalah menghilangkan stress itu ada

tempat bermain, ada tempat pendidikan yang baik dan olahraga.


27

Adanya wacana pemekaran daerah hendaknya pemerintah memberi ruang yang

profesional terhadap keinginan beberapa daerah yang ingin menjadi daerah otonom. Bahwa

usulan pemekaran dan atau terbentuknya daerah otonom baru harus disikapi dengan bijak.

Dan demi keadilan serta kebaikan masyarakat harus dikedepankan dengan tetap mengacu

kepada ketentuan yang berlaku. Di Sumut kami ada dua daerah besar yaitu satu Langkat.

Mungkin bupatinya selama menjabat belum pernah ke satu sudut yang lain saking luasnya.

Dan juga Simalungun. Itu mungkin nanti yang akan diusulkan atau sedang diusulkan.

Dan juga mungkin ini bisa menjadi contoh teman-teman daerah lain. Dulu ada

pelabuhan Pertamina di salah satu sudut perbatasan Aceh-kami. Perjuangan DPD

memfasilitasi berkali-kali rapat di sini alhamdulillah sudah menjadi pelabuhan umum. Jadi

tidak ada kekakuan Pertamina itu pelabuhannya. Dan itu hari waktu penandatangan itu saya

sebagai saksi ada turut 8 anggota DPD ke kantor Pelindo. Jadi ini juga input kalau ada

pelabuhan Pertamina itu bisa dirubah menjadi pelabuhan umum sehingga bermanfaat. Kami

nanti akan agak sedikit menolong jalan kami yang dari Aceh karena pelabuhannya sudah

dekat ke Aceh hingga truk-truk besar tidak masuk Medan menuju Belawan yang jaraknya

lebih kurang dua jam.

Sumatera Urara menduduki urutan kedua tebesar provinsi se-Indoensia dengan tindak

lanjut rekomendasi dari pemeriksaan BPK Tahun 2005-2011. Yang belum sesuai

rekomendasi dan belum ditindaklanjuti yaitu sebesar 5,211 triliun dan berpeluang

menimbulkan kerugian negara yang sangat signifikan. Ini yang melaporkanpun mantan

gubernur juga ini Pak Rudolf Pardede. Hal ini dikarenakan tidak transparannya pihak Pemda

Sumatera Utara dalam mengelola kauangan daerah dan tidak segera menindaklanjuti temuan

atau rekomendasi BPK RI dan kurang berfungsinya pengawasan dari DPRD. Untuk itu

disarankan agar kita meminta kepada pihak aparat penegak hukum baik PoldaSU, Kejati

Sumut untuk secepatnya melakukan penyidikan terhadap temuan atau rekomendasi yang

terindikasi berpotensi menimbulkan kerugian negara atau korupsi. Meminta kepada pihak

pemda di seluruh Indonesia khususnya Sumatera Utara untuk lebih transparan dalam

mengelola keuangan daerah dan segera menindaklanjuti temuan atau rekomendasi BPK RI.

Dan juga Bansos, sekarang kami juga banyak ke penjara ini. Bayangkan, hanya urusan sosial

juga dirampok atau dicuri. Ini sudah kebangetan ini. Tapi nasib guru didzalimi. Ini saya rasa

hampir seluruh daerah. Jadi kita harus sama-sama bergerak. Dan juga saya sampaikan jangan

ditiru di Sumut dan jangan iri dan jangan ditiru, kami nomor satu terkorup di Indonesia sudah

2 tahun atau 2 babak. Jadi yang ini jangan iri dan jangan ditiru.

Sebagai daerah dengan luas area perkebunan terbesar di Indonesia, Sumut

menghasilkan devisa keuangan dari sektor perkebunan sebesar 220 triiyun dan pendapatan

pajak ekspor sebesar 8,30 triliun dari perkebunan sawit, karet, cokelat, tembakau dan

sebagainya. Ini juga perlu saya sampaikan kepada hadirin sekalian yang saya muliakan.

Bapak Irman Gusman, Ketua DPD begitu kita dilantik satu minggu membuka seminar

nasional mengenai bagi hasil seluruh daerah, ada yang memiliki tambang, fasilitas kita yang

rusak bebannya ke kita tapi hasilnya ke daerah minim atau tidak ada. Ini juga harus menjadi

fokus dalam perjuangan kita bersama hingga seluruh daerah akan mendapat bagi hasil dari

kegiatan yang sangat besar, perkebunan, pertambangan dan sebagainya.

Perlu perhatian serius pemerintah pusat terhadap pembangunan pengamanan puluhan

pulau terluar untuk mencegah masuknya imigran dari luar, serta mencegah terjadi pencurian

kekayaan alam dari wilayah perairan di Indonesia. Kami di Nias banyak pulau-pulau yang

sangat rawan.

Selanjutnya perlu perhatian serius pemerintah pusat terhadap pembangunan

infrastruktur atau sarana/prasarana antara lain membangun jalan, waduk, jaringan irigasi,

sekolah atau tempat pendidikan, rumah sakit dan lain-lainnya. Ini contoh di Sumut, sekarang


28

jarak 100 km bisa 3-4 jam. Sebenarnya jalan kita sama saja seperti di luar itu hanya 1 jam. Ini

memprihatinkan. Bahan bakar banyak, kita stres dan juga banyak unefisiensi.

Agar DPD RI ikut mendukung Provinsi Sumatera Utara atau Danau Toba sebagai

tuan rumah Konferensi Internasional Danau Toba 2013. Ini hanya pemberitahuan kepada

teman-teman. Mohon doa dan dukungannya.

Ini menyangkut nasib guru, realisasi transfer dana BOS dari dinas pendidikan tingkat

I ke sekolah-sekolah yang masih sering terlambat akan menghambat proses belajar. Juga

insentif guru-guru, yang mana kita ketahui honor mereka tidak cukup menghidupi

keluarganya. Ini pernah saya ajak ini Pak Sulis sebagai Ketua PGRI dan kami pertemuan

dengan guru-guru di Sumut alhamdulillah ketolong saat itu. Dan ini untuk menghilangkan

ngantuk kita ada cerita. Dulu gubernurnya berdebat dengan walikota atau berantem. Walikota

bilang dananya ada di gubernur, gubernur bilang walikota. Saya bilang kalau kalian kualat

sama guru nanti ke penjara. Dua-duanya sekarang di penjara. Sama juga waktu pemindahan

kebun binatang Medan ke tempat baru, terdzolimi binatangnya. Saya bilang juga walikota

sama wakilnya, tidak percaya. Dua-duanya juga ke penjara. Jadi hati-hati terhadap satwa dan

guru, bisa kualat.

Diminta kepada pemerintah daerah, lembaga penegak hukum seperti kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan DPRD serta BPN agar bertindak tegas untuk terjadi konflik sosial

berkepanjangan terutama menyangkut tanah. Timbulnya konflik sosial antara masyarakat

dengan pengusaha seperti perkebunan dan pertambangan banyak disebabkan adanya

kebijakan pusat yang tidak terkordinasi dengan pemerintah daerah. Sehingga berpengaruh

iklim investasi di Sumut yang menimbulkan kerugian moril dan materil. Ada di sana terjadi

sudah hampir 20 tahun kawasan industri Medan dibeli lahannya dari pemprov bisa

dipersoalkan pihak ketiga dan menang lagi. Hampir digusur orang-orang asing, duta besarnya

kalang kabut beberapa negara. Untung ada DPD. DPD yang membela hingga sampai

sekarang tidak jadi dilaksanakan eksekusinya.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) belum maksimal atau dapat dikatakan

gagal akibat masih sangat kurangnya kordinasi kementerian pendidikan dan kebudayaan

dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak mengetahui pasti apakah pemerintah

daerah itu telah siap atau belum untuk mempersiapkan infrastuktur pendukung pelaksanaan

UKG yang dilaksanakan secara online. DPD RI perlu mendorong menteri pendidikan dan

kebudayaan untuk lebih menyempurnakan sistem pembayaran sertifikasi guru karena masih

banyak keterlambatan pembayaran kepada guru.

Hal haji, sama kami dengan teman-teman daerah lain, bahwasanya pengantrian cukup

jauh. Usia lanjut ya. Kalau 2021 baru bisa antriannya baru bisa didapat itu sangat

memprihatinkan, karena bagi calon haji yang sudah tua mungkin nanti tidak sempat naik haji.

Ini menyangkut flu burung, kami hanya komen kan sedikit adalah yang mestinya

paling banyak dapat itu adalah PKBSI (Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia) karena

ribuan jenis burung di sana, tetapi alhamdulillah satu sen pun tidak ada. Ini kami lagi mau

ikut mengecek auditnya apakah ada diarahkan ke kami tapi yang tidak diterima. Ini juga

memprihatinkan.

Mungkin demikian yang kami sampaikan. Dan penutup dari hasil pelaksanaan

kunjungan yang kami lakukan, kami melihat banyak konflik-konflik sosial yang terjadi di

daerah, seperti bentrokan antara warga, demonstrasi akibat penyerobotan lahan tawuran

antara kelompok dan pelajar, dan lain-lain sebagainya disebabkan oleh oknum-oknum

pejabat pemerintah yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan adil selaku pengambil

keputusan publik. Seperti menghambat dan memperlambat proses perijinan, segala

sesuatunya sulit dan juga terutama menyangkut surat tanah atau dengan BPN, walaupun

mereka sudah memiliki keputusan berkekuatan hukum tetap.


29

Kami sampaikan juga disini bahwa keadaan bangsa kita saat ini telah mengalami

ketegangan atau stress yang berkesinambungan. Seperti setiap hari menjadi tontonan yang

memprihatinkan yang menyangkut citra bangsa dan negara yaitu tawuran di mana-mana.

Mungkin demikian yang kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan dalam laporan

ini dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh pemerintah. Sudah banyak pidato dan janji-

janji yang indah, namun masyarakat mendambakan sesuatu yang nyata dan segera dapat

dirasakan mafaatnya.

Demikian kami sampaikan, sekali lagi menghadapi idul fitri beberapa hari lagi, kami

sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Lebih kurang mohon maaf.



43. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (DI YOGYAKARTA)

Terima kasih, Pak Rahmat dari Sumatera Utara.

Kita lanjutkan berikutnya adalah Provinsi Maluku, dan mohon untuk tidak semuanya.

Satu provinsi bergantian supaya tidak kosong. Terima kasih.

Silakan, Bu Anna.

44. PEMBICARA : ANNA LATUCONSINA (MALUKU)

Yang kami hormati pimpinan DPD RI beserta seluruh anggota DPD RI, yang kami

hormati, Saudara Sekretaris Jenderal beserta staf, hadirin yang berbahagia.



Om Swastyastu.

Pimpinan dan anggota yang kami hormati, kami dari Provinsi Maluku mempunyai

juga segudang permasalahan yang kami serap pada saat penyerapan aspirasi. Tetapi tentunya

yang akan kami sampaikan beberapa hal yang sangat penting, yaitu pertama kita mengetahui

bersama bahwa pada tanggal 1 Agustus yang lalu Provinsi Maluku mengalami satu bencana

alam yang cukup besar, mengalami cuaca yang sangat ekstrem sehingga terjadi bencana

banjir dan longsor serta tenggelamnya kapal antar pulau yang menelan korban 123 orang dari

seluruh kabupaten/kota. Kemudian, yang meninggal dunia 123 orang, luka berat 85 orang,

luka ringan 16 orang, total korban 229 jiwa.

Pimpinan, Bapak-Ibu sekalian para anggota. Bencana alam itu khusus untuk Pulau

Ambon 90% air menggenangi Kota Ambon dan kerusakan cukup besar. Kita mengalami

jembatan, jalan, maupun rumah-rumah penduduk hancur, dan kerugian yang diperkirakan

Rp. 938 miliar. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami anggota DPD yang

berasal dari Provinsi Maluku mengharapkan dorongan dari lembaga DPD RI untuk bisa

membantu kami di Provinsi Maluku agar pemulihan infrastruktur bisa berjalan dengan baik.

Selanjutnya, mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting,

pertama menyangkut Komite I, yaitu konflik pertanahan atau agraria dan sumber daya alam.

Hampir di seluruh Maluku, 9 kabupaten dan 2 kota terjadi konflik agraria atau pertanahan.

Ini timbul karena penolakan masyarakat adat terhadap penggunaan lahan dan lokasi hak

kehutanan atau ulayat untuk kegiatan pengusahaan hutan maupun pertambangan yang

mengandalkan cara-cara dialog yang sepihak diikuti intimidasi maupun cara-cara yang tidak

bermoral oleh penguasa didukung oleh pemerintah daerah maupun pihak aparat keamanan.

Ini mungkin masalah dari Komite I yang sangat krusial.

Kemudian menyangkut tata ruang wilayah. Masalah banjir dan longsor yang terjadi

yang kami sebutkan tadi, terjadi karena belum diimplementasikannya dengan konsekuen


30

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang

Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Sehingga wilayah sungai, kawasan lindung,

kawasan andalan, kawasan strategis nasional, serta sistem perkotaan nasional, semua belum

terimplementasi dalam rencana tata ruang wilayah.

Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, untuk Komite II, Provinsi Maluku menetapkan dua

kabupaten, yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram bagian Barat sebagai sentra

pertanian, khususnya tentang persawahan. Tetapi sampai saat ini tidak diikuti dengan

pembangunan irigasi yang memadai sehingga sangat mengkhawatirkan keadaan persawahan

di dua kabupaten yang menjadi pusat lumbung padi Provinsi Maluku. Dan saat ini juga

fenomena pengalihan fungsi sawah menjadi lahan sawit di beberapa kabupaten di Maluku

diharapkan menjadi perhatian serius kementerian pertanian karena ini sangat meresahkan

masyarakat.

Komite III, Bapak-Ibu sekalian, hampir sama dengan semua provinsi, masalah uji

kompetensi, masalah sertifikasi guru. Dari Komite III kami ingin menyampaikan tentang

bidang kesehatan khususnya. Kita tahu bersama jaminan persalinan yang digulirkan oleh

pemerintah yang diharapkan akan bisa diserap oleh seluruh masyarakat miskin di Indonesia,

termasuk di Maluku. Nah, untuk di Maluku sangat memprihatinkan, karena Jampersal ini

bisa diklaim oleh masyarakat miskin bila dilakukan di puskesmas atau pustu. Namun kita

ketahui di saat di Maluku hampir sebagian besar 90% puskesmas maupun pustu tidak

memenuhi persyaratan untuk dilakukan persalinan. Sehingga dengan demikian para bidan

tidak bisa mengklaim Jampersal tadi bila dilakukan persalinan di rumah penduduk maupun di

rumah bidan. Untuk itu mungkin ada suatu tindakan kita bersama untuk menteri kesehatan

mengubah peraturan pemerintah menyangkut Jampersal tadi.

Kemudian menyangkut masalah haji. Kuota haji di Maluku pun hampir sama dengan

provinsi lain. Kami mempunyai daftar tunggu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk itu

dengan adanya pembagian tambahan kuota untuk Indonesia sebanyak 10.000 kuota tahun

2012 ini, kami berharap kementerian agama bisa membagikan kuota 10.000 itu secara adil

kepada semua provinsi. Dan Maluku mengharapkan bisa mendapat tambahan kuota sebesar

200 seat.

Demikian, Bapak-Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Maluku.

Kami akan menyampaikannya secara tertulis kepada sidang yang terhormat ini dan tentunya

akan didistribusi kepada komite masing-masing. Demikian, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih

atas perhatiannya.


Salam sejahtera.



Terima kasih, Ibu Anna Latuconsina dari Maluku. Berikutnya dari Provinsi

Gorontalo. Silakan Ibu.

46. PEMBICARA : RACHMIYATI JAHJA (GORONTALO)

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Om Swastyastu.

Pimpinan dan anggota DPD RI yan saya hormati.

Ibu Sekretaris Jenderal bersama seluruh jajaran, hadirin yang berbahagia.


31

Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya teman, sahabat, Ibu Sri

Kadarwati, semoga arwah beliau l diterima di sisi Allah SWT. Amin. Ijinkanlah saya pada

siang hari ini menyampaikan hasil temuan masalah dan aspirasi masyarakat dari Provonsi

Gorontalo. Begitu banyaknya aspirasi, saya hanya membacakan garis besarnya saja.

Komite I, Dr. Budi Doku, pengelolaan Teluk Tomini yang mencakup tiga provinsi

Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo menjadi permasalahan besar yang melibatkan lintas

provinsi.

Komite II, Hj. Hana Hasanah Fadel Muhammad, perlu pemerintah berperan aktif

terhadap keberadaan tambang liar di Provinsi Gorontalo.

Komite III sama dengan teman-teman, masalah uji kompetensi guru. Dan yang paling

terutama adalah bidang agama, yaitu penetapan 1 ramadahan yang diputuskan pemerintah

melalui sidang isbat yang disiarkan secara langsung melalui media televisi menjadikan

polemik di dalam masyarakat. Karenanya, sidang isbat tersebut menimbulkan kebingungan

pada masyarakat. Untuk itu disarankan agar sidang isbat sebaiknya tidak perlu disiarkan

melalui media elektronik. Masalah kesehatan, sama.

Masalah Komite IV oleh Bapak Elnino. Mengenai anggaran APBN tahun 2012

mayoritas konstituen DPD RI di Gorontalo sangat kecewa dengan pemerintah yang

menurunkan nilai subsidi pupuk dan subsidi benih bagi petani dalam APBN 2012, padahal

sebagian besar penduduk di Indonesia adalah petani.

Demikian, laporan reses di penghujung ramadhan ini. Insya Allah kita dapat meraih

amal pahala sebesar-besarnya dan menjadi pemenang di hari kemenangan. Sebab sejatinya

pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis

di tempat yang pahit, yang tetap kecil meskipun menjadi besar, tetap tenang di tengah badai,

dan tetap mengandalkan Allah SWT dalam segala perkara. Selamat menyongsong Hari Raya

Idul Fitri, mohon maaf lahir batin.




Terima kasih, Ibu Rachmiyati dari Gorontalo. Berikut, dari Papua Barat.

48. PEMBICARA : MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT)

Terima kasih pimpinan.

Kami mewakili teman-teman menyampaikan laporan kegiatan di daerah.

Pimpinan DPD RI yang kami hormati.

Saudara-saudari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Kami memberikan apresiasi bagi teman-teman yang masih ada di ruangan ini.

Ibu Sesjen, Wasesjen, dan jajaran Sekretariat DPD RI yang kami hormati.



Om Swastyastu.

Selamat siang.

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaan

dan ridho-Nya, kita bersama dapat menghadiri sidang paripurna DPD RI pada hari ini.

Pertama-tama kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Sri Kadarwati

dari DPD RI Provinsi Kalimantan Barat. Semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang

Maha Kuasa. Selanjutnya, kami mengucapkan selamat, terutama kepada Bapak Tonny Tesar


32

dari Provinsi Papua dan Pak Riza dari Provinsi Sumatera Barat atas keterpilihannya masing-

masing sebagai bupati dan walikota.

Yang berikutnya ada banyak hal yang dapat kami sampaikan, tetapi terutama kami

menggarisbawahi pidato Presiden RI pada ulang tahun Republik Indonesia tahun lalu di

depan Sidang Bersama DPD dan DPR, Presiden menyatakan bahwa akan menyelesaikan

masalah Papua dari sisi kesejahteraan. Tetapi sampai saat ini perlu kita ketahui bahwa Papua

dan Papua Barat menjadi daerah termiskin di Indonesia. Dengan demikian pidato yang

disampaikan oleh saudara Presiden benar-benar gagal total di Papua, terutama di Papua

Barat. Sehingga kami menyampaikan kepada pimpinan DPD RI untuk dapat menindaklanjuti

ini. Kami mohon agar dicari solusi yang paling tepat dalam hal meningkatkan kesejahteraan

terutama di tanah Papua.

Yang berikutnya yang dapat kami sampaikan adalah terkait dengan masalah event-

event pariwisata di Papua dan Papua Barat, terutama di Papua Barat, Kementerian Pariwisata

itu tidak pernah hadir. Apakah Kementerian Pariwisata masih masih menaruh hati terhadap

kami atau tidak? Itu saja yang dapat kami sampaikan.

Akhirnya, terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu, saudara-saudari sekalian, kami

ucapkan terima kasih dan selamat siang.


Terima kasih Pak Mervin.

Selanjutnya, Provinsi Sumatera Barat kami persilakan.

50. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR)



Yang saya hormati pimpinan sidang.

Yang saya hormati para senator RI.

Yang saya hormati Ibu Sesjen, Wasesjen dan seluruh jajarannya yang saya hormati.

Hadirin yang berbahagia.

Pertama kami berempat dari Provinsi Sumatera Barat mengucapkan turut

belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah seorang anggota

senator dari Provinsi Kalimantan Barat Ibu Hj. Sri Kadarwati. Mudah-mudahan beliau

ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, segala dosanya diampuni, dan amal

ibadahnya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Keluarga yang ditinggalkan sabar dan

tabah menghadapinya.

Kemudian, pada kesempatan yang baik ini, mungkin melalui pimpinan sidang, saya

berpendapat sudah saatnya kita memikirkan model dan cara bagaimana agar sidang paripurna

ini jangan sampai kursi dan meja saja yang sujud di hadapan pimpinan. Saya kira ini penting,

rapat paripurna yang sangat mulia, sangat diharapkan bisa berkontribusi dalam membangun

bangsa dan negara, secara khusus adalah daerah yang kita wakili. Ini untung saja menurut

pandangan saya yang tinggal ini adalah orang-orang yang akan masuk surga semuanya. Saya

kira Pak Paulus setuju. Kalau Pak Paulus sudah setuju, ini pelanggaran berat. Sudah harus

pikirkan, mungkin Bu Sesjen, bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi yang cukup ramai

untuk mendengarkan laporan masing-masing daerah, karena 33 provinsi membutuhkan

dukungan secara bersama-sama. Sangat penting kita memikirkan itu.

Terakhir, kalau tadi Maluku punya segudang persoalan, Sumatera Barat punya empat

gudang persoalan. Masing-masing anggota punya satu gudang sehingga menjadi empat. Saya

kira yang lain juga seperti itu kayaknya. Nanti kita berharap ini bisa dibongkar melalui


33

komite masing-masing, alat kelengkapan masing-masing, tentu tidak sebatas untuk kita

laporkan saja di paripurna. Harapan besar itu adalah bisa ditindaklanjuti dan apa yang

menjadi impian dan harapan daerah bisa kita perjuangkan secara bersama-sama di tingkat

nasional saat ini. Saya kira demikian.

Menghadapi Hari Kemenangan 1 Syawal 1433 H, kami anggota DPD atau senator

dari Provinsi Sumatera Barat berempat orang menyampaikan minal aidin wal faidzin, mohon

maaf lahir dan batin. Semoga rangkaian ibadah puasa yang kita laksanakan sunnat dan wajib

diterima oleh Allah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda.

Banyak maaf, wabillahi taufik walhidyah, wassalamu’alaikum warahmatullahi

wabarakatuh.

Selamat siang.



51. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)

Terima kasih Pak Alirman dari Sumatera Barat. Dan ini adalah harapan kita bersama.

Semoga di dalam sidang paripurna itu betul-betul kesadaran kita bersama untuk lebih baik

daripada tetangga kita sebelah yang kita lihat di televisi sangat menyedihkan. Sehingga

tentunya ini menjadikan satu kesadaran kita bersama untuk tetap hadir di dalam sidang

paripurna.

Selanjutnya, kita lanjutkan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami persilakan.

52. PEMBICARA : BAHAR BUASAN, ST. (KEPULAUAN BABEL)


Salam sejahtera dan selamat siang.

Om swastyastu.

Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Yang terhormat saudara-saudaraku anggota DPD RI.

Yang terhormat Ibu Sesjen beserta jajarannya, hadirin yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini kami dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan

membacakan laporan, tapi hanya sebagian yang akan kami bacakan karena sudah tertera di

dalam laporan kami. Pada kesempatan ini, ijinkanlah kami menyampaikan berbagai aktivitas

kami yang dilakukan selama masa kunjungan kerja di daerah, baik kunjungan formal maupun

kunjungan nonformal untuk dapat menyerap berbagai aspirasi masyarakat, baik yang

disampaikan langsung maupun proses dialog.

Bidang kelautan dan perikanan. Berkaitan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun

2007 mengenai pengelolaan wilayah dan pulau-pulau kecil, maka dalam pelaksanaan

undang-undang tersebut, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa kendala.

Yaitu perlu ada pola penataan tata ruang untuk dijadikan dasar kesepakatan dari berbagai

stake holder.

Landasan hukum rencana tata ruang wilayah daratan dan laut Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Mengubah mindset masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang

berasal dari laut. Tindakan tegas terhadap oknum nelayan asing yang melakukan illegal

fishing dan penggunaan trowel, bom ikan, dan oknum illegal mining. Bantuan kapal dan alat-

alat tangkap bagi masyarakat pesisir dalam bentuk program armada semut, pembiayaan untuk

berbagai kegiatan dari pengembangan kawasan budaya laut, pengembangan wisata bahari,

pengembangan kemitraan, dan jaringan investasi dalam rangka pengelolaan produksi dan

pemasaran sampai dengan pengembangan perikanan tangkap.


34

Dalam bidang perhubungan. Pada perhubungan laut dihimbau perlu adanya

pangkalan sarana dan prasarana di Pelabuhan Muntok Tanjung Kalian, Pelabuhan Pangkal

Balam, dan Pelabuhan Tanjung Pandan, serta perlu adanya kordinasi dengan pihak

pemerintah daerah, pemerintah kota, dan upaya kelancaran pelayanan publik.

Dalam bidang kehutanan terkait dengan konflik pemanfaatan dan penggunaan

kawasan hutan, maka diperlukan penyelesaian revisi rencana tata ruang wilayah provinsi

RTRWP untuk Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Dalam program RHL, perlu adanya

peningkatan anggaran, terutama dana pemeliharaan koordinasi di tingkat kementrian

menyangkut kegiatan reklamasi bahan tambang. Penambahan atau pengangkatan, khususnya

sumber daya manusia, yaitu polisi kehutanan dan tenaga kontrak di tingkat provinsi.

Para hadirin yang berbahagia, dalam bidang kebudayaan pada zaman sekarang,

olahraga tradisional sudah mulai hilang tergantikan oleh permainan berteknologi tinggi.

Pengetahuan anak-anak sekarang akan budaya sendiri, termasuk olahraga tradisional masih

sangat minim. Padahal, olahraga tradisional bisa dikembangkan menjadi salah satu objek

wisata daerah agar anak-anak mengenal dan mengetahui kebudayaannya sendiri. Olahraga

tradisional dapat dimasukkan di muatan lokal dari tingkat SD sampai SMA atau sebagai

ekstrakurikuler di setiap sekolah. Festival olahraga tradisonal dapat dijadikan ajang

pengembangan potensi olahraga dan mendukung upaya pengembangan pariwisata di

Kepulauan Bangka Belitung.

APBN. Transfer uang APBN tahun 2011 sampai 2012 berjalan sesuai dengan rencana

dan dana DAK terlaksana sebagaimana direncanakan. DAU masih tetap menjadi tuntutan

daerah, lebih lebih-lebih Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan, menuntut

segera Undang-Undang Provinsi Kepulauan segera disahkan oleh DPR RI.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pengantar laporan kegiatan di

daerah Provinsi Kepulangan Bangka Belitung. Ada pun aspirasi masyarakat yang berhasil

diidentifikasikan secara spesifik dan mendalam terangkum dalam lampiran laporan ini.

Sekian dan terima kasih.


Terima kasih dari Provinsi Bangka Belitung, Pak Bahar Pak Buasan. Saya kira kita

lanjutkan. Mohon maaf nanti untuk Sulsel, dua lagi ya, Pak. Kami persilakan dari Papua ya.

Oke, dilanjut Ibu Mulyana.

Silakan.

54. PEMBICARA : Hj. MULYANA ISHAM, SH., MM. (SULBAR)




Om Swastyastu.

Yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan, yang terhormat Senator Indonesia, yang

terhormat Ibu Sesjen beserta jajarannya, dan seluruh hadirin yang kami muliakan.

Alhamdulillah kita dapat berada di sini dalam keadaan sehat wal afiat dan saat ini seperti

biasanya kami hanya akan menyampaikan laporan ini seperti harapan dari Pimpinan untuk

dapat kita bicarakan di komite masing-masing. Namun demikian, kami ada lima poin.

Pertama, kami ingin menyampaikan selamat jalan kepada sahabat kita, Senator Ibu

Hj. Sri Kadarwati. Selamat jalan, Ibu, beristirahatlan dengan tenang di sisi-Nya. Kepergian

Ibu sangat mengiris hati kami, kami sangat kehilangan, kami hanya dapat berdoa semoga


35

amal ibadah Ibu dapat menemani Ibu di sana. Dan, agar keluarga yang ditinggal senantiasa

diberikan ketabahan iman di dalam menghadapi cobaan ini.

Selanjutnya yang kedua, kami ingin menyampaikan selamat kepada dua orang

sahabat yang alhamdulillah berhasil lolos di dalam perjuangan, yaitu Bapak Tony Tessar dan

Bapak Riza Fahlevi. Mudah-mudahan yang lain menyusul. Amin.

Kemudian yang ketiga, selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dirgahayu

Republik Indonesia ke-67, jayalah Indonesiaku.

Selanjutnya, selamat menyambut menjelang Hari Raya Idul fitri. Mohon maaf lahir

batin.

Dan terakhir, kesempatan yang baik ini kami ingin mengundang seluruh Senator,

Bapak Pimpinan, Ibu Pimpinan. Di Sulawesi Barat akan diadakan lomba Perahu Sandeq,

perahu tradisional yang sudah berlayar sampai di Madagaskar pada saat itu, dan konon

kabarnya merupakan perahu tradisional tercepat yang ada sekarang. Maaf kepada Sulawesi

Selatan. Pelaksanaannya tanggal 30 dan 31 Agustus 2012.

Terima kasih


Selamat siang.

Om shanty shanty shanty om.


Ya, terima kasih Ibu Mulyana dari Sulawesi Barat. Kami persilakan dari Provinsi

Riau.

56. PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (RIAU)



Om swastyastu.

Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua, para Anggota yang saya hormati, para pejabat

Eselon 1, 2, 3, dan 4, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Laporan kunjungan kerja

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Riau membuat

tema “Evaluasi, introspeksi, dan prediksi DPD ke depan”.

Satu, masyarakat Riau menyampaikan ucapan terima kasih dan berharap agar

amandemen kelima dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat sukses sesuai dengan

program agenda dan target yang diinginkan oleh DPD, juga menjadi keinginan masyarakat

Riau dan juga harapan bangsa Indonesia.

Kedua, bahwa evaluasi di lapangan, cara-cara penyelesaian kasus dan masalah yang

dilakukan oleh Anggota DPD, baik secara internal di wilayah Riau maupun berita-berita

yang diperoleh oleh masyarakat, termasuk sesuatu yang menjadi harapan masyarakat agar

eksistensi DPD menyerap dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dapat

dicontoh cara-cara DPD untuk melakukan pendekatan dan persuasif dan mengerti tentang

persoalan-persoalan daerah.

Ketiga, Agustus bersamaan dengan Dirgahayu ke-67 Kemerdekaan Republik

Indonesia juga bersamaan dengan Dirgahayu ke-55 Tahun Provinsi Riau. Riau telah

mendapat perhatian di tingkat nasional dan tingkat internasional. Insya Allah September

tahun ini Pekan Olah Raga Nasional ke-18 akan menjadi suatu tempat yang ramah dan indah

untuk kita semua berada di Riau agar sukses pelaksaan PON ini, baik dalam semua aspek.

Selanjutnya, Riau juga mendapat perhatian internasional. Insya Allah tahun 2013 akan

menjadi tuan rumah Islamic Solidarity Games yang akan dihadiri oleh 57 negara.


36

Dengan demikian, bahwa Riau telah menjadi perhatian tingkat nasional juga tingkat

internasional. Namun, persoalan-persoalan yang mendasar di daerah tetap menjadi perhatian

kita bersama. RTRW yang masih menjadi persoalan di berbagai provinsi di Riau juga

menjadi persoalan. Oleh karenanya, tata ruang ini adalah suatu yang bersifat sistemik dalam

kegiatan kebijakan yang dilakukan oleh daerah. Riau berharap kiranya DPD menjadi suatu

sponsor. Tahun ini tahun penyelesaian tata ruang bagi seluruh wilayah Indonesia karena tata

ruang ini berdampak sistemik, baik kepada sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, bahkan

keributan internal antarprovinsi, bahkan antar daerah. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan

Daerah, Senator dari Riau berharap DPD menjadikan agenda yang prioritas. Kalau perlu

tahun ini tahun penyelesaian tata ruang agar hal-hal yang prinsip dapat kita selesaikan.

Selanjutnya, kami atas nama Anggota Dewan Perwakilan Daerah juga menyampaikan

uacapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan. Setiap

harapan dari Anggota DPD Provinsi Riau kepada Pimpinan untuk menjembatani,

menghadirkan, dan menyelesaikan persoalan kepada menteri-menteri terkait, kami ucapkan

terima kasih. Ternyata ini adalah sesuatu yang ampuh untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan daerah. Kiranya menjadi suatu kebijakan oleh Pimpinan yang difasilitasi oleh

Setjen sehingga apa yang menjadi keluhan dan keresahan dari daerah dapat dilakukan secara

cepat dan tepat.

Harapan terakhir,kiranya dari berbagai persoalan-persoalan yang muncul, maka kami

pada setiap Rapat Paripurna, ini mohon maaf Bapak Pimpinan, pada suatu saat dokumen kita

ini akan dibongkar oleh generasi-generasi muda ke depan. Apakah wajar dengan eksistensi

DPD, dengan kehadiran kita seperti ini nanti akan menjadi sejarah bagi adik-adik kita ke

depan? Apakah memang perhatian kita terhadap Paripurna ini seperti ini? Ini yang perlu

menjadi renungan kita bahwa Paripurna yang disebut “pari” dan “purna” itu akan menjadi

goresan sejarah ke depan. Oleh karena itu, kami mengusulkan apa yang disampaikan oleh

Sumatera Barat tadi menjadi suatu goresan hati kita agar Pimpinan dan kita semua dapat

menyadari pengertian Paripurna itu sendiri.

Saya kira demikian evaluasi, introspeksi, dan prediksi DPD 2,5 tahun. Dan, tinggal

2,5 tahun lagi kita dapat jadikan introspeksi ke depan. Dirgahayu Republik Indonesia

bersama juga Dirgahayu Provinsi Riau yang ke-55. Selamat melaksanakan puasa Ramadhan,

minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita diberkahi semua. Dan kepada teman-teman kita

yang mendapat kemalangan, kita doakan, dan teman kita yang mendapat berkah, juga kita

doakan. Mudah-mudahan berkah itu menjadi sesuatu yang berarti bagi DPD ke depan.

Demikian.

Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

.


Terima kasih, Pak Gafar dari provinsi Riau. Kalau sudah siap, saya kira Sulawesi

selatan kami persilakan.

58. PEMBICARA : LITHA BRENT, SE. (SULSEL)


Selamat siang.


Om swastyastu.

Ibu Wakil Pimpinan dan Bapak Wakil Pimpinan yang saya hormati, seluruh Anggota

DPD RI yang saya hormati, dan yang paling lagi saya hormati yang masih ada di sini, yang

masih menanti untuk masuk surga, kata Pak Alirman Sori. Kita mudah-mudahan nanti kalau


37

Paripurna yang akan datang lebih banyak dari sini untuk menanti kemasukan atau masuk ke

dalam suasana surga yang kita nantikan bersama.

Waktu yang indah ini dalam suasana bulan suci Ramadhan, kami berempat dari

Sulawesi Selatan menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menjelang Idul

fitri. Semoga semuanya di dalam keadaan sejahtera, damai, dan diridhoi oleh Tuhan Yang

Mahakuasa. Kami pun menyampaikan Selamat Dirgahayu Republik Indonesia. Jayalah

rakyat Indonesia, daerah Indonesia, dan jayalah negara Republik Indonesia, Merdeka! Jelas

kan semua ini kan?

Dan, dengan ini saya sampaikan bahwa dalam map yang saya bawa ini, setumpuk

persoalan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Kata Pak Alirman Sori tadi, bahwa sudah

berapa gudang yang disampaikan supaya jangan terlalu banyak mengambil waktu, saya

sampaikan mapnya saja ini, tidak usah saya bacakan, dan semoga dapat diterima dengan

baik.

Terima kasih buat kita semua.

Om shanty shanty om.


Oke, terima kasih dari Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Litha Brent. Dan berikutnya,

kami beri kesempatan untuk Papua dulu, kami persilakan.

60. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA)

Yang kami hormati Pimpinan DPD RI, yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota DPD

RI, yang kami hormati dan kami cintai Ibu Sesjen, Wasesjen, dan jajarannya, hadirin yang

saya muliakan.



Om swastyastu.

Pada kesempatan ini, izinkanlah saya terlebih dahulu menyampaikan turut berduka

cita atas berpulangnya Ibunda tercinta kita, Ibu Sri Kadarwati, beberapa waktu yang lalu.

Mudah-mudahan keluarganya yang ditinggalkan diberikan berkah, kekuatan, dan kekuatan

iman. Saya juga pada kesempatan ini tidak menyampaikan secara keseluruhan laporan reses

kita dari Papua. Sudah tertulis, hanya saja saya minta izin waktu untuk menyampaikan secara

resmi bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah 1 tahun 7 bulan sudah terakhir

diputuskan pada tanggal 24 Juli kemarin, kami sudah ditetapkan sebagai Bupati terpilih

Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk itu, saya menyampaikan uacapan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang telah memberikan

dukungan doa maupun dukungan pemikiran, bantuan yang sudah diberikan kepada kami

sehingga perjalanan yang panjang ini bisa berakhir dengan kebahagiaan untuk kami dan

kebahagiaan untuk Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan amanah yang diembankan kepada

kami, kami juga bisa melaksanakan dengan baik, dan kami akan terus menjaga kehormatan

daripada Dewan Perwakilan Daerah yang sudah kami bawakan sama-sama selama tujuh

tahun ini. Di sini surat secara resmi kami sudah menyampaikan surat pengunduran diri

sebagai Anggota DPD. Kemungkinan kalau tidak ada halangan, kami akan dilantik pada

tanggal 27 Agustus atau tanggal 3 September 2012 yang akan datang. Kami juga memohon

kesediaan Bapak, Ibu, Saudara yang berkenan untuk bisa hadir untuk menghadiri acara

pelantikan kami ini. Merupakan suatu kehormatan kalau ada Pimpinan yang bisa menghadiri,

mewakili. Kalau semua juga tidak apa-apa, cuma tempatanya tidak bisa. Kabupaten kita

kecil, pesawatnya kecil, nanti tidak kebagian. Kalau Ibu Pendeta sudah tahu perjalanan kita.


38

Bapak-Ibu, saya sedikit memberikan gambaran secara umum perjalanan Pilkada ini,

mungkin bisa menjadi pemahaman untuk kita sekalian. Bahwa, sejak pemungutan suara

tanggal 18 November 2010, kami dari pasangan calon ada yang maju, yang mendaftarkan

ada 11, yang ditetapkan untuk lolos diverifikasi hanya 8. Setelah itu, pemungutan suara

dilaksanakan dan pleno penetapan pada tanggal 2 Desember 2010. Kami kebetulan

ditetapkan sebagai perolehan suara terbanyak dengan 31, 89% dari 8 pasangan calon,

termasuk di dalamnya incumbent yang memperoleh suara sebesar 23, sekian %. Ini sesuatu

yang cukup membanggakan untuk kita di DPD.

Setelah itu, Bapak-Ibu, diajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi oleh dua dari

pasangan calon dan dua lagi dari bakal pasangan calon yang tidak mengikuti Pilkada. Dua

bakal calon inilah yang dikabulkan gugatannya di MK karena mereka menang di PT TUN.

Masih menunggu KPU banding ke PT TUN Makasar, Pilkada jalan terus sehingga MK

membatalkan hasil karena ada keputusan PT TUN Jayapura yang memenangkan dua bakal

calon. Tetapi, MK tidak memerintahkan untuk langsung pemungutan suara ulang. MK hanya

memerintahkan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu lakukan verifikasi terhadap

sepuluh pasangan calon. Jadi, di situ peluangnya. Setelah perjalanan panjang, ada anggota

KPU yang mengundurkan diri, penggantian anggota KPU karena di daftar tunggunya sudah

habis sampai dengan penggantian pejabat bupati dua kali, April tanggal 14 pelantikan pejabat

caretaker yang baru, tanggal 20 April 2012 KPU diundang oleh pejabat bupati

menyampaikan jadwal yang akan dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 29 Juni 2012.

Tetapi, ketika itu tanggal 30 April 2012, pejabat Bupati mengeluarkan surat pending dana

untuk semua kegiatan KPU yang dananya bersumber dari APBD tahun 2012 di-pending,

tidak dikeluarkan. Peluang inilah yang kita manfaatkan, kita ajukan ke Mahkamah

Konsititusi untuk meminta kepada MK kepastian hukum. Jangka waktu pelaksanaan

keputusan itu harus ada jangka waktunya, apakah itu 30 hari, apa 60 hari, atau 90 hari.

Syukur alhamdulillah bahwa MK bisa menerima permohonan itu dan dibuka kembali

perkaranya. Ketika dibuka perkaranya, kami dari pihak terkait mengajukan penetapan kepada

MK bahwa dengan melihat hasil verifikasi, ternyata dua bakal calon yang menang di MK itu

tidak memenuhi syarat juga sehingga pasangan tetap delapan saja. Menurut kami, untuk apa

ada pilkada ulang.

Disamping itu, ada lagi surat pernyataan dari tujuh pasangan calon lain, menyatakan

mereka tidak akan mengikuti Pemilukada ulang karena harus meminta penggantian anggota

KPU. Cocoklah sudah itu, klop seperti apa yang sudah kita harap, yang tadinya kita sudah

tidak berharap banyak, hanya pikiran kita ya sudahlah kita pemungutan suara ulang. Ketika

kita sudah pasrah untuk lakukan, tidak lagi berdaya sama sekali, di situ luar biasa. Keputusan

itu bisa diterima oleh MK dan ternyata tidak perlu lagi pemungutan sura ulang. Daerah kita

bisa kita hemat hampir 10 miliar dana pengelenggara itu dan sampai saat ini sudah berjalan

baik. Kemarin, usulan penetapannya sudah sampai di Kemendagri. Mudah-mudahan katanya

besok sudah bisa keluar, mohon doa restu semua supaya bisa selesai. Demikian yang kami

dapat sampaikan.

Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf yang

sebesar-besarnya apabila dalam pergaulan kita selama ini, selama tugas di DPD ini, baik

disengaja maupun tidak disengaja tentunya saya sebagai manusia biasa pasti ada melakukan

kesalahan-kesalahan. Untuk itu, pada saat yang bahagia ini saya ingin menyampaikan ucapan

permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sekaligus mendahului semua kegiatan untuk

Hari Raya Idul Fitri, saya menyampaikan permohonan maaf, minal aidin wal faidzin, semoga

kita semua diperbaharui lagi untuk menjalankan hidup yang lebih baik lagi. Dan, sekaligus

mungkin hari atau terakhir Paripurna ini yang saya ikuti. Demikian yang bisa saya

sampaikan. Terima kasih.



39

Om Swastyastu.

Om Shanty Shanty Shanty Om. Ini kebanyakan di daerah sampai sudah lupa lagi.

Terima kasih.


Oke, terutama kita semua ikut bangga, berbahagia. Semoga Pak Tonny Tesar dalam

menjalankan tugas sukses menjadi Bupati. Dan, terima kasih kepada teman-teman untuk

mengapresiasi. Dan, sekali lagi untuk Papua sudah, kita lanjutkan ke Provinsi Jambi.

Kami persilakan, Pak Syukur.

62. PEMBICARA : M. SYUKUR, SH. (JAMBI)



Kepada Ketua yang saya hormati, Anggota DPD, Sesjen dan jajaran, dan seluruh

hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf yang

sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga Ibu Sri Kadarwati. Mungkin kami tidak bisa hadir

dari Provinsi Jambi, tetapi mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang tepat untuk

beliau, amin. Dan juga kepada Pak Tonny Tesar, selamat. Mudah-mudahan kehadiran Pak

Tonny di Papua benar-benar menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerah.

Bapak-Ibu yang saya hormati, laporan ini persoalan yang paling besar di Jambi

adalah persoalan yang dituntut oleh masyarakat Jambi adalah program-program yang selama

ini yang diusulkan oleh masyarakat Jambi kepada DPD sampai hari ini belum terlaksana. Ini

adalah persoalan yang besar. Jadi, ini saya serahkan saja langsung kepada Bapak Ketua.

Semoga paling tidak dari 100% yang diusulkan, 10% bisa terlaksana.

Kemudian, menyambut sebentar lagi akan Idul Fitri, kami dari Jambi mohon maaf

lahir dan batin. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur, amin.



Oke, terima kasih Pak Syukur. Cukup singkat dan padat.

Saya kira masih ada provinsi yang kehadirannya cukup luar biasa, seperti Jawa

Tengah. Oh, sudah hilang satu, tadi empat-empatnya sampai masih bertahan, luar biasa. Dan,

kita lanjutkan berikutnya untuk Kepulauan Riau.

64. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM.

(KEPULAUAN RIAU)




Om swastyastu.

Ibu dan Bapak Pimpinan DPD, kemudian tentunya Pimpinan Alat Kelengkapan,

Sesjen DPD RI, seluruh saudara-saudara tercinta Anggota Senator yang sangat

membanggakan. Pertama di sini saya menyampaikan, Pak Pimpinan dan Ibu Pimpinan,

bahwa seperti teman-teman lain, saya sedih melihat semangat kita yang sudah seperti ini.

Mohon dipikirkan bagaimana caranya kita bisa memperbaiki dan meningkatkan kembali

semangat daripada Anggota DPD. Bagaimana kita mau melakukan perjuangan amandemen


40

kalau kita sudah loyo seperti ini dengan sidang yang sangat memprihatinkan. Jadi, mohon

supaya kita nanti bisa memperbaiki hal ini. Saya takut sampai ada mass media keluar, ini

akan memperburuk citra kita. Jadi, mohon supaya bisa kita perhatikan.

Kemudian, saya juga ingin di sini tentunya tadi juga ungkapan rasa hati saya bahwa

saya sangat bersedih dan kepada keluarga juga atas kepulangan, berpulangnya Ibu Sri

Kadarwati. Karena, kita bertiga dikatakan trio istri mantan gubernur dan motivasinya sama.

Ibu Sri Kadarwati sangat bersemangat. Dia lupa umur, dia bekerja, dan itu memberikan

inspiration bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan beliau, dan

beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT.

Nah saya rasa, saya sebenarnya mau menyampaikan panjang, tetapi sedikit saja, tetapi

tolong sabar karena wajah Pak Dani Anwar sudah tidak sabar. “Dara berjalan berlenggang

tangan, berbaju kebaya dengan selendang. Puasa Ramadhan sedang kita jalankan, semoga

amalan menjadi bekal kemudian.” “Laksamana menghadap—lebih baik saya bacakan saja

dulu—laksamana menghadap raja di istana, menghadap dengan datuk menteri. Jaring aspirasi

telah terlaksana, kini saatnya laporan singkat akan diberi.” Jangan khawatir, singkat-singkat

saja tidak panjang.

Nah saya rasa tidak panjang lebar, tetapi yang paling penting adalah kami ingin

supaya teman-teman sekalian yang kami sayangi, kami ingin juga Ibu Pimpinan supaya, kami

merasa bahwa masyarakat masih mengharapkan banyak dari kita. Walaupun dengan segala

kewenangan yang dimiliki, dia yakin bahwa kita adalah betul-betul pilihan mereka dan

mereka mengharapkan banyak. Itulah sebabnya dalam kunjungan kami selalu menekankan

bahwa dukunglah kami untuk amademen ini. Kami ingin betul-betul berbuat untuk

masyarakat dengan segala keterbatasan. Nah saya ingin di sini kemudian sedikit bahwa

untuk, sedikit saja singkat Pak Laode, wajah Pak Laode sudah tidak sabar kelihatannya juga,

bahwa otonomi daerah masih belum memberikan wewenang yang luas kepada daerah. Masih

banyak regulasi yang menghambat daerah untuk berkembang, seperti misalnya alokasi lahan

dan lain-lain. Satu departemen, satu kementerian, kehutanan, BPN, Kementerian Dalam

Negeri belum ada titik temu masalah air bersih, energi, listrik, dan lain-lain. Kemudian,

misalnya di Batam contoh, tumpang tindih kewenangan Pemku dan Badan Kawasan atau

Otorita Batam dulu. Tidak ada di bawah dari pusat bagaimana sebetulnya. Apakah tugas

daripada Otorita Batam atau Badan Kawasan, mana? Itu yang diperlukan pada saat ini,

ketegasan. Kalau tidak, akan menimbulkan gejolak.

Nah kemudian yang ketiga, di Kepulauan Riau khususnya di Tanjung Pinang akan

ada pemilihan kepala daerah. Salah satu calon adalah anak daripada walikota, anak

perempuannya. Dan, supaya pesta demokrasi adil dan benar-benar demokratis, mohon

kepada DPD RI untuk bisa membantu membentuk tim pemantau proses tersebut karena

mohon maaf anak itu masih belum berpengalaman. Dokter spesialis, dokter kecantikan dan

kemudian akan menjadi walikota. Jadi, kami khawatir anggota DPD bagaimana nantinya,

sedangkan itu adalah ibu kota dari provinsi.

Kemudian, Komite II masalah hutan lindung dari zaman baheula, seperti Pak Rahmat

Syah juga tidak sabar persoalan ahli fungsi hutan lindung. Dari 30 tahun yang lalu sudah

ditetapkan ini hutan lindung, masa’ sampai sekarang 40 tahun yang lalu tetap saja hutan

lindung. Padahal, itu kawasan ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun, pusat pertumbuhan

ekonomi. Tidak ada ketegasan. Sertifikat juga kemudian menjadi masalah, juga kepastian

hukum, dan lain-lain. Kemudian, masalah lahan sudah jelas juga Batam, saya sudah

menyampaikan beberapa kali, tetapi tidak putus asa walaupun saya sudah tua serta

bersemangat, apalagi yang muda seperti Alirman, tentunya akan lebih bersemangat lagi.

Tidak jelas pengelolaan dan lain-lain. Rempang Galang dibuat Pak Habibie jembatan, enam

jembatan. Yang sudah pernah ke sana mungkin melihat begitu mewahnya, tetapi tidak tahu

tanah itu untuk apa. Sementara, di Batam sudah kurang tanah, alokasinya untuk pusat


41

pertumbuhan ekonomi ditetapkan kawasan ekonomi khusus, tetapi itu menjadi mubazir,

wasted begitu saja. Kemudian, pemberdayaan sumber daya kelautan, daerah yang betul-betul

punya nelayan, kemudian pengembangan usaha perikanan diharapkan bahwa dijadikan pusat

pengamanan perikanan Batam ini. Kalau tidak, kami khawatir seluruh ikan-ikan akan dicuri

oleh Singapura dan negara-negara tetangga lainnya. Jadi, itu permasalahan infrastruktur juga.

Kemudian Komite III, nanti marah teman saya yang lain kalau tidak disampaikan, Ibu

Ratu Hemas. Wajahnya sabar, tetapi di dalam tidak tahu, tetapi alhamdulillah cantik, Ibu,

tidak apa-apa. Pendidikan, kesediaan guru masih belum memadai. Kekurangan guru di pulau-

pulau. Orang tidak mau ditempatkan di pulau, siapa sih yang mau di pulau terasing begitu,

tidak enak. Jadi, yang mau mengabdi betul-betul guru honorer tidak bisa masuk K1, K2,

tidak bisa diangkat CPNS, padahal dia sudah mengabdi. Tidak ada keadilan, memang di

Indonesia sekarang tidak ada keadilan. Dari rekruitmen, faktor KKN, faktor politis, dekat

dengan kepala sekolah atau pejabat, itu yang diangkat. Sertifikasi guru dan kompetensi guru

sangat kurang. Kebijakan Kementerian Pendidikan selalu berubah-ubah dalam menerapkan

metode sertifikasi guru. Kemudian, sepertinya pemerintah tidak punya blue print

perencanaan jangka panjang. Hampir tiap penggantian menteri terjadi perubahan kebijakan

untuk peningkatan kualitas guru.

Bidang agama, sedikit lagi, pendaftaran dan kuota haji mesti menunggu sampai

sembilan tahun. Sudah mendaftar, mesti menunggu sembilan tahun. Kalau ada umur,

kebanyakan umurnya sudah tua-tua, tidak ada umur. Saya juga kalau ingat Ibu Sri Kadarwati

mudah-mudahan saya berdoa masih diberikan umur panjang, masih bisa berjuang karena

betul-betul sudah tua ya. Kemudian pelayanan terhadap calon haji, fasilitas pendukung untuk

embarkasi haji. Embarkasi haji pusatnya Batam, tetapi itu gedung dari Otorita Batam dulu

dialokasikan, sekarang tidak dibangun oleh pemerintah. Akibatnya, Otorita Batam juga tidak

memperbaiki itu gedung, penuh kerusakan dan lain-lain.

Nah kemudian, kesehatan juga sangat memperihatinkan. Dokter tidak mau

ditempatkan jauh-jauh, masalah trafficking dan perdagangan orang sangat-sangat tidak

pernah ada solusinya sampai sekarang. Saya mohon maaf juga mengenai narkoba, saya ini

untuk pengalaman saya, saya beberapa waktu yang lalu karena saya sering dari dulu, dari

pertama kali, bukan untuk mau jadi ini, mau jadi itu, bukan. Saya sering mengadakan “buka

bersama” dan kasih penceramah agama di Lapas selalu. Nah, selama tahun yang lalu tidak.

Lalu, Lapas minta pada saya, pada orang saya, “Kenapa Ibu Aida tahun kemarin tidak,

sekarang minta ini?” Nah, saya selalu senang kepada mereka karena mereka anak-anak muda

yang menjadi korban. Kalau sudah tua seperti saya masa bodohlah sebentar lagi hidupnya.

Ini anak-anak muda yang menjadi korban karena dititipkan narkoba, tidak mengerti, dan lain-

lain. Waktu saya memberikan makan di situ, tahu-tahunya ada 20 orang yang buang air diare,

padahal dipesannya di restoran yang besar. Nah, diare lalu muncul di TV dan lain-lain,

keracunan. Semua orang keracunan, ada 1.000 penghuni Lapas, padahal cuma 20 orang yang

diare. Jadi, memang politik ini sekarang ini kejam di Indonesia ini. Nah, ini cuma sedikit dari

saya karena saya melihat anak muda, Pak Dani. Kalau Pak Dani saya bawa ke Lapas, lihat

sebagian besar anak muda yang masa depannya sudah masih panjang sekali. Kalau seperti

saya lain lagi sudah tinggal singkat.

Kemudian, masalah pembiayaan pembangunan infrastruktur jembatan Batam-

Bintan–Karimun dijadikan, coba Ibu Pimpinan dan Bapak Laode, pusat pertumbuhan

ekonomi direncanakan adalah Batam-Bintan-Karimun kawasan ekonomi khusus, tetapi untuk

infrastruktur tidak dibangun. Perhatian realisasinya tidak terealisasi, penuh ketidakpastian.

Bagaimana jadi pusat pertumbuhan ekonomi, jembatan dan lain-lain. Nah, itu mungkin dan

seperti itu tadi Adinda Bahar barusan, saya tidak mau bilang Ananda karena saya semakin

tua, Adinda saya juga mohon supaya Undang-Undang Provinsi Kepulauan dapat segera

diundangkan.


42

Itu mungkin dari saya, saya mohon maaf kalau tidak bisa langsung ini. “Kalau tali

sudah bersimpul, Bu Ratu, untuk mengikat si kayu jati. Jikalau kita sudah berkumpul, maka

hilang rindu dan gundah di hati. Sekapur sirih kami sembahkan, lambang tulus ikhlas di hati.

Sidang Paripurna kita lakukan, semoga kita dapat menindaklanjuti aspirasi ini.” Itu dari saya

dan sekali lagi Selamat Idul Fitri, sebentar lagi kita akan sampai. Mohon maaf lahir dan batin

kalau ada kata-kata yang salah dan lain-lain, kita manusia yang tidak luput dari kesalahan

dan kesalahan kalian sudah saya maafkan walaupun agak berat rasanya. Supaya tidak

mengantuk. Sekali lagi, terima kasih.



Oke, terima kasih Ibu Aida. Ini juga Provinsi Riau, Kepulauan Riau, yang juga

lengkap dari tadi tiga orang hadir. Berikutnya, dari Provinsi Jawa Tengah kami persilakan.

Ini lengkap dari pagi sampai siang.

Silakan.

66. PEMBICARA : POPPY SUSANTI DARSONO (JAWA TENGAH)


Bapak-Ibu Pimpinan Sidang Paripurna yang kami hormati, yang terhormat saudara

Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD RI di MPR, Bapak-bapak Ibu-ibu

DPD RI yang kami hormati, dan Ibu Sesjen dan seluruh jajarannya yang kami hormati.



Om swastyastu.

Pertama, kami atas nama Provinsi Jawa Tengah Anggota DPD ingin juga

menyampaikan belasungkawa kami yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ibu kita

tercinta, Ibu Sri Kadarwati. Saya yakin beliau sudah berada di alam cahaya berada di sisi-

Nya dengan penuh muliaan. Juga, kepada saudara-saudara kita yang mendapat anugerah

untuk menjadi kepala daerah, kami juga mengucapkan selamat, dan semoga dapat

mengemban posisinya nanti dengan penuh keadilan bagi rakyatnya.

Saya juga tidak akan membacakan seluruhnya. tetapi ada poin-poin. Misalnya, di

Jawa Tengah, masalah petani tembakau terutama di Kabupaten Boyolali, Kabupaten

Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten

Klaten mengharapkan agar RPP untuk penerbitan aturan tembakau itu dikaji ulang karena

jelas RPP itu bukan mengenai masalah kesehatan dan melindungi generasi muda, akan tetapi

melainkan adalah masalah standardisasi produk dan trading-nya itu sendiri. Sehingga, akan

menjadi kontraproduktif dari kebutuhan petani tembakau dan peluang yang besar pada

pemodal besar terutama asing untuk meluaskan pasarnya di Indonesia. Ini menjadi perhatian

yang luar biasa sekali bagi kita Anggota DPD.

Kemudian, kegiatan-kegiatan yang lain kami bisa lakukan dari beberapa anggota,

memberikan beberapa sumbangan kepada petani 1.000 pupuk bagi petani yang dilakukan

oleh Anggota DPD. Kemudian, juga pelatihan-pelatihan bagi peningkatan keterampilan

UKM di beberapa kabupaten. Saya kira itu adalah sumbangsih yang langsung bisa kita

berikan kepada rakyat karena mungkin sampai saat ini rakyat petani khususnya belum bisa

menikmati keberadaan atau fungsi yang berguna bagi mereka sehingga bantuan-bantuan

langsung sering kami lakukan.

Yang lainnya adalah tentang bagaimana pemprov dari Jawa Tengah mempersiapkan

seluruh transportasi dan keamanan bagi para pemudik yang pulang ke Jawa Tengah sebanyak


43

5,3 juta pemudik. Dan, pemprov menyediakan fasilitasnya dengan baik sekali. Semua ada di

laporannya, tidak perlu saya sebutkan di sini satu persatu.

Secara rinci hasil penyerapan aspirasi masyarakat di daerah Anggota DPD RI

Provinsi Jawa Tengah ini kami sampaikan sebagai berikut. Komite I, masalah otonomi

daerah tentang kepegawaian. Rekomendasinya adalah pemerintah harus segera melakukan

upaya-upaya pembenahan birokrasi, termasuk dalam pembinaan pamong praja melalui

pembenahan organisasi, proses kerja sumber daya manusia, perekrutan, akuntabilasi kerja,

pengawasan, pelayanan publik, serta perbaikan pola pikir dan budaya birokrasi. Misalnya,

dalam hal pengisian pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III hendaknya dilakukan secara

terbuka untuk semua PNS yang memenuhi syarat, baik dari sisi kepangkatan maupun

keahlian. Kemudian, remunerasi PNS daerah. Rekomendasinya adalah pemerintah sebaiknya

mempercepat penerapan remunerasi PNS daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi agar

kesejahteraan PNS daerah bisa meningkat. Yang kedua adalah masalah pemukiman dan

kependudukan. Kemudian, masalah pertanahan dan tata ruang.

Kemudian dari Komite II, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber

daya ekonomi lainnya. Di sektor pertanian, rekomendasinya adalah mengembalikan fungsi

Bulog sebagai pengembali harga komoditi pangan strategis. Kemudian, kecenderungan

liberalisasi kebijaksanaan tata negara, tata niaga komoditi pertanian harus segera dihentikan

dan kebijakan subsidi dilakukan lebih efektif dengan melibatkan petani secara langsung.

Kemudian, masalah kehutanan dan lingkungan hidup, rekomendasinya adalah konservasi

kawasan pesisir dan daerah aliran sungai segera dilakukan dengan melibatkan partisipasi

masyarakat di sekitarnya. Kemudian, rekomendasi lainnya adalah program tanaman 1 miliar

pohon. Ketiga, tentang perikanan dan kelautan, rekomendasinya adalah modernisasi tambak

garam tradisional untuk memenuhi kebutuhan garam nasional dan perbaikan kesejahteraan

petani garam.

Komite III, bidang pendidikan dan guru. Satu, bidang pendidikan atau sertifikasi guru

dan uji kompetensi guru (UKG), upah minimum guru, dan tenaga pendidikan.

Rekomendasinya, semua guru yang telah memenuhi syarat mengikuti sertifikasi guru harus

mendapat pelayanan secara baik. Semua guru honorer di sekolah negeri yang telah

memenuhi syarat agar bisa mengikuti sertifikasi guru sehingga pada tahun 2015 semua guru

di Indonesia sudah tersertifikasi. Kemudian, kembalikan mekanisme distribusi tunjangan

profesi maupun tunjangan fungsional guru mengingat guru menjadi kewenangan pemerintah

kabupaten/kota seyogyanya tunjangan melekat pada gaji guru yang dikelola pemerintah

kabupaten/kota sekaligus menjadi strategi penjaminan mutu terhadap kualitas kinerja guru.

Kemudian, mempercepat sertifikasi guru swasta dengan penambahan kuota dan yang terakhir

uji UKG atau uji kompetensi guru ini sebaiknya dihentikan. Kedua, tentang kesehatan, RUU

pengawasan kesediaan farmasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau

PKRT dan persoalan kesehatan lainnya. Ketiga, bidang agama, rekomendasinya adalah

sistem perencanaan berkala dengan mengadopsi kebutuhan daerah bottom up landing atau

dan pembahasan penetapan BPIH dilakukan sebelum tahun berjalan. Penerapan sistem

kontrak berjalan atau multiyears, misalnya untuk penerbangan, akomodasi, dan transportasi

agar tugas pembimbingan kelompok bimbingan ibadah haji dapat maksimal, mulai persiapan

sampai kembalinya jamaah haji ke tanah air.

Komite IV, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perimbangan

keuangan pusat dan daerah memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara

dan pajak. Rekomendasinya adalah masih terdapat celah kebijakan yang bisa diubah agar

mekanisme penentuan BPH Migas Blok Cepu ini dirasakan adil bagi daerah yang

bersangkutan, baik kabupaten maupun provinsi. Saya kira kita semua menyadari bahwa

masalah Blok Cepu ini sampai hari ini belum bisa dirasakan adil bagi masyarakat Cepu dan

Blora. Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan atau bupati walikota oleh BPK


44

RI, rekomendasinya adalah DPD RI sebaiknya dapat memantau dan melihat secara lebih

teliti demi tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bertujuan untuk

menyejahterakan rakyatnya. Besaran DAU dan pembatasan BBM, rekomendasinya adalah

DPD RI sebaiknya dapat mengadakan RDPU dengan kementerian terkait berkaitan dengan

kebijakan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Keempat, pelasanaan standar pelayanan

minimal, rekomendasinya adalah DPD RI sebaiknya melakukan RDP dengan kementerian

terkait tentang SPM ini. Kemudian, masalah pajak dan retribusi daerah, rekomendasinya

adalah DPD RI sebaiknya dapat memantau dan mengawasi pelimpahan PBB kepada

kabupaten kota ini karena dengan mengetahui perkembangan pelimpahan tersebut kita

sebagai anggota DPD RI juga dapat mengingatkan pemerintah melalui kementerian atau

instansi terkait bila ada hal yang kurang tepat.

Demikian ringkasan laporan hasil kunjungan kerja DPD RI Provinsi se-Jawa Tengah

ini kami sampaikan. Semoga ikhtiar ini menjadi jembatan menuju Indonesia yang lebih baik

dan sejahtera. Amin.


Sejahtera bagi kita semua.

Om shanty shanty shanty om.


Oke, kita lanjutkan. Setelah Jawa Tengah, kita lanjut ke Lampung yang dari pagi

sampai sore sendirian.

68. PEMBICARA : ISWANDI, A.Md. (LAMPUNG)



Yang saya hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, teman-

teman para Senator Indonesia, yang saya hormati Kesesjenan, Ibu Sesjen dan Bapak

Wasesjen serta seluruh Sekretariatnya.

Kalau Lampung ini kalau bicara masalah mau lebaran ini bukan Lampung

sebenarnya, tetapi Jawa dan Sumatera. Terima kasih atas kunjungan Ketua di dalam

memantau arus mudik. Ini tentunya sangat penting kenapa saya sampaikan. Begitu kita

mewawancarai, yang terjadi itu di situ ada orang Pati yang mau pulang ke Pati, ada orang

Cirebon, ada orang Tasikmalaya, ada orang Malang. Begitu dari Jawa, itu ada orang Jambi,

ada orang Sumatera Selatan, ada orang Padang, ada orang Batak yang mau pulang ke

daerahnya. Ini tentunya prolog yang harusnya nanti menjadi bagian kerja kita DPD ke depan.

Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah anggota yang berasal dari Lampung,

yaitu Bapak Anang Prihantoro Komite I, Bapak Ahmad Jajuli Komite III, Bapak Aryodia

Febriansya Komite IV, dan Bapak Iswandi Komite II. Permasalah yang sekarang menjadi

resah, yaitu tentang adanya akte kelahiran yang melalui sidang. Ini yang penting dicatat.

Karena apa? Tidak semua yang terlahirkan dalam kondisi memiliki keuangan yang cukup,

apalagi rentang kendalinya sangat sulit. Ini tentunya mohon dipikirkan masukan terhadap

DPD nantinya terhadap Komite I.

Yang kedua, Komite II tentang infrastruktur. Ini yang penting karena dengan adanya

kunjungan Ketua ke Lampung itu mengalami delay hampir satu setengah jam. Persoalannya

apa? Ketidaksiapan bandara di dalam menerima kedatangan pesawat. Nah, ini tentunya DPD

harus memberikan apresiasi terhadap perkembangan bandara, terutama di Lampung karena

ini sangat rawan. Saya sudah mengalami tiga kali bolak-balik, tidak jadi turun dari Jakarta ke

Lampung cuma mutar-mutar saja, terus pulang lagi ke Jakarta. Ini sangat penting. Saya harap


45

ini menjadi keselamatan yang harus kita pertimbangkan, tentunya sarana dan prasarana yang

mendukung terhadap bandara. Yang kedua, kami sangat sedih, yang mengelola ini para

teman-teman kita, terutama dari Batak, dari Padang, dari Bengkulu. Karena apa? Kondisi

infrastruktur yang tidak mendukung. Jadi, mohon teman-teman DPD untuk mendukung ini

karena ini bukan kepentingan Lampung sendiri, tetapi kepentingan seluruh yang ada di Jawa

dengan di Sumatera karena itu modal transportasinya sangat padat. Apalagi, kalau kita

katanya sudah merdeka 67 tahun, sama dengan usia kapal kita, keselamatannya tidak

terjamin sama sekali. Kemarin waktu kami sidak bersama Ketua, itu sampai overloding. Dari

600 penumpang itu bisa dilakukan sampai 4.000 penumpang, bayangkan. Kalau ini terjadi

accident kecelakaan tentu ini menjadi preseden buruk buat kita semua. Ini bukan orang

Lampung, tetapi khusus orang Indonesia yang terkena karena di situ semuanya ada. Ini yang

menjadi perhatian. Saya pikir untuk jangka pendek kita bagaimana mendorong SDP

Perhubungan untuk memperbaiki infrastruktur itu. Untuk jangka panjang, apa yang dikatakan

Banten betul. Kita berpikir ke depan untuk saling menghubungkan, yaitu dengan adanya

kawasan strategis Selat Sunda dengan adanya jembatan Selat Sunda.

Saya kira itu yang sangat penting terhadap isu yang sekarang terjadi, apalagi sekarang

adanya kebahagian akan di depan mata kita, tetapi jangan menjadi suatu tragedi. Karena apa?

Kita berlebaran tentunya masyarakat mudik itu saling ingin mengenal, ingin menemui orang

tuanya, saudaranya, itu ada suatu kebahagiaan dalam silaturahmi. Tetapi, di dalam perjalanan

tidak ada yang menjamin terhadap adanya keselamatan. Makanya, kami memohon dari pihak

Polri di dalam pelaksanaan lalu lintas tentunya tolong dijaga. Karena apa? Daerah-daerah ini

masih sangat membutuhkan pengawalan terhadap masyarakat kita tentang adanya jaminan

keamanan.

Saya kira itu yang saya sampaikan.



Terima kasih, Pak Iswandi. Kita lanjutkan untuk Provinsi Jawa Barat yang dari pagi

sampai siang sudah lengkap tiga. Kami persilakan Jawa Barat. Luar biasa, terima kasih

untuk Provinsi Jawa Barat. Kita lanjutkan ke Provinsi Sumatera Selatan dan mungkin

Bengkulu, apakah ada yang mewakili? Kalau tidak, mungkin selesai di Sumatera Selatan.

70. PEMBICARA : ABDUL AZIZ (SUMSEL)




Om swastyastu.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa karena berkat limpahan

hidayat, taufik, rahmat, dan nikmatnya kita dapat menjalankan kegiatan di daerah pada

Tahun Sidang 2011 – 2012 ini dengan baik mulai dari 13 Juli sampai 13 Agustus 2012.

Yang pertama, izinkan kami dari Provinsi Sumatera Selatan dari amanah teman-

teman juga untuk ikut berbelasungkawa ke atas berpulangnya Ibu Sri Kadarwati dari

Kalimantan Barat. Dan, ucapan selamat kepada Bapak Tonny Tesar yang sudah terpilih

menjadi Bupati Kabupaten Yapen Waropen ya. Juga, kepada Kakanda Riza Falepi di

Sumatera Barat.

Selanjutnya, kami sampaikan keprihatinan dalam atas terjadinya kekerasan yang

mengakibatkan hilangnya nyawa warga Desa Limbang Jaya Kabupaten Ogan Ilir yang terjadi

di konflik agraria antara PTPN VII Unit Cinta Manis dengan warga masyarakat Ogan Ilir.


46

Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada DPD yang merespons juga dengan cepat

persoalan ini dan turun ke daerah Ogan Ilir.

Selanjutnya, kami meminta pemerintah untuk mengusut secara tuntas dan laporan

hukum atas hilangnya nyawa warga Desa Limbang Jaya tersebut dan terpotong tangan,

diamputasinya tangan karena penembakan oleh aparat. Dan, sampai hari ini kami sampaikan

belum ada kejelasan sikap dari kepolisian siapa yang bertanggung jawab. Dan, saya sudah

sangat sering apa membuat statement untuk supaya Kapolda dan Kapolri segera bertanggung

jawab. Untuk itu, kepada Ketua Pimpinan DPD untuk dapat menindaklanjuti hal tersebut.

Yang kedua, kami sampaikan beberapa hal yang penting, yang paling penting kira-

kira yang menurut kami perlu disampaikan juga. Mengenai infrastruktur, perlu segera

dibangun, dan ini sudah berapa tahun yang lalu dikemukakan dan diaspirasikan oleh

pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jembatan Musi III untuk dibangun oleh pemerintah

dan direspon dengan cepat karena Jembatan Ampera itu yang sudah sangat tua ini kita

takutkan karena sudah tua bisa roboh dan ini soal nyawa rakyat kita, masyarakat Sumatera

Selatan. Dan ini saya kira ini menjadi catatan penting untuk disampaikan Pimpinan ke

pemerintah pusat.

Yang terakhir, saya percepat. Di bidang Komite IV ini, bidang perbankan. Ini

mungkin bisa, kami kemarin Rapat Kerja dengan Bank Indonesia di daerah dan ini ada

usulan dari Bank Pembangunan Daerah. Saya kira ini mungkin ada problem yang sama di

seluruh daerah mengenai biaya tinggi perbankan daerah ini dalam penjaminan LPS. Jadi,

saya bacakan. Pada sektor perbankan, Presiden hendaknya merevisi Kepres tentang setoran

perbankan kepada LPS disesuaikan dengan dana maksimal yang dijamin oleh LPS yaitu

sebesar Rp 2 milyar. Selama ini setoran perbankan LPS sebesar 1 milyar yang dibayarkan di

awal tahun untuk penjamin Rp 5 milyar. Tetapi hanya digunakan untuk menjamin tabungan

nasabah maksimal 2 milyar. Dan ini menjadi keberatan sekali oleh perbankan di daerah. Dan

mereka kesulitan sekali, Pimpinan. Karena sudah dengan menteri, sudah dengan apa tapi

karena LPS-nya di bawah Presiden jadi sampai hari ini kata Dirut Bank Sumsel itu

dipingpong terus, tidak ada kejelasan. Saya kira ini kalau memang bisa langsung ke Presiden

untuk ditindaklajuti.

Terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa

terakhir dan menjelang Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.

Wabillahitaufiq walhidayah.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz. Mungkin pada kesempatan ini Bengkulu

tidak ada yang mewakili jadi kami rasa penyampaian laporan dari hasil kegiatan di daerah

pemilihan saya kira sudah paripurna, sudah selesai. Dan kita di dalam penyampaian laporan

hasil kegiatan di daerah dari setiap provinsi sehingga dari kinerja tahunan PURT untuk

Tahun Sidang 2011-2012, sidang yang mulia tentunya berdasarkan Pasal 249 Ayat 1 huruf e

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang

MD3 dan Pasal 86 Ayat 1 Huruf g, Peraturan Tata Tertib DPD RI, PURT menyampaikan

laporan kinerja dalam Sidang Paripurna. Untuk itu kita memasuki agenda laporan kinerja

PURT Tahun Sidang 2011-2012. Namun sebelum itu kami menawarkan kepada sidang yang

terhormat untuk pelaksanaan laporan PURT ini dalam sidang yang bersifat tertutup.

Mohon sebelumnya kami persilakan untuk keluar yang tidak..

Silakan Ibu Aida.


47


(KEPULAUAN RIAU)

Interupsi sedikit.

Kita ini berdua sama Jawa Tengah ternyata teladan. Empat-empatnya hadir di sini,

begitu. Tolong dikasih selamat dulu, Ibu Pimpinan.

Terima kasih.


Iya Ibu Aida. Tapi sekarang sudah tinggal satu. Mohon cepat sedikit untuk yang tidak

berkepentingan untuk meninggalkan ruangan.

Oke kita lanjutkan. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kami persilakan kepada Pimpinan

PURT untuk menyampaikan laporannya.

74. PEMBICARA : GKR. AYU KOES INDRIYAH (WAKIL KETUA PURT)



Om swastyastu.

Saya Wakil Ketua PURT membacakan karena Ketua PURT sedang menerima tamu

di ruangannya dari daerahnya.

Pimpinan DPD RI yang terhormat, Anggota DPD RI yang terhormat, hadirin yang

berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita mengucap syukur alhamdulilah kehadirat Allah

SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita dapat menghadiri

Sidang Paripurna ke-17 DPD RI dan penutupan Tahun Sidang 2011-2012 pada hari ini dalam

keadaan sehat wal afiat.

Pertama-tama, saya secara pribadi dan dari PURT mengucapkan turut belasungkawa,

tolong disampaikan dari Provinsi Kalimantan Barat kepada keluarga Ibu kita karena waktu

terakhir kita bersebelas sempat menengok beliau dan sempat bercakap sedikit dengan beliau,

juga sempat berfoto dengan Ibu kita. Saat itu kita memang sudah berpikir untuk Ibu tidak

akan bertahan lama. Ternyata pagi harinya Ibu sudah pergi. Mohon maaf saya tidak bisa

melayat karena waktu itu saya langsung ke Solo juga ada yang meninggal dari keluarga besar

kami. Kemudian saya mengucapkan dari PURT selamat karena ada dua anggota DPD yang

menjadi bupati, itu menjadi kebanggan kita karena satu komite juga dengan saya, Pak Tonny

Tesar selamat, juga Pak Riza Falepi yang sekarang sedang tidak ada di sini, Komite IV juga.

Ini juaranya Komite IV kali ini karena dua-duanya dari Komite IV.

Saya lanjutkan laporan. Pada hari ini izinkan kami atas nama seluruh Anggota PURT

DPD RI melaporkan hasil pelaksanaan tugas PURT DPD RI pada Tahun Sidang 2011-2012

sesuai amanat Pasal 249 Ayat 1 Huruf e Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR,

DPR, DPD dan DPRD, pada Pasal 86 Ayat 1 Huruf g, Peraturan DPD No. 2 Tahun 2012

tentang tata tertib, ditegaskan bahwa PURT DPD RI perlu menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas selama Tahun Sidang 2011-2012 sebagai suatu kewajiban dan bentuk

akuntabilitas kinerja PURT DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-17 DPD RI, Penutupan

Tahun Sidang 2011-2012 hari ini.

Salah satu tugas utama PURT DPD RI adalah membantu Pimpinan DPD dalam

menjalankan dan menyusun kebijakan anggaran DPD dan melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretariat Jenderal, utamanya berkenaan dengan

pengelolaan anggaran DPD RI. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa Pagu Anggaran

DPD RI Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.157.001.772.000 (satu trilyun seratus lima puluh


48

tujuh milyar satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Realisasi anggaran DPD RI

sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 562.240.097.130 (lima ratus enam

puluh dua milyar dua ratus empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh

rupiah) atau sebesar 48,60%. Rendahnya realisasi tahun 2011 karena alokasi anggaran untuk

pembangunan gedung kantor DPD sebesar Rp. 339.530.230.000 (tiga ratus tiga puluh

sembilan milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu) belum dapat

direalisasikan karena terkendala prosedur administrasi pembangunan gedung negara yang

berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2011 tentang penghematan belanja kementerian

dan lembaga tahun 2011 yang ditetapkan tanggal 15 Maret 2011 dan Menteri Keuangan

melalui surat No. S208/MK02/2011 tertanggal 25 April 2011 menyampaikan langkah-

langkah optimasi dan efesiensi anggaran pembangunan gedung kantor Tahun Anggaran

2011.

Namun demikian, jika Pagu Anggaran 2011 tersebut dikurangi alokasi pembangunan

gedung kantor DPD di ibukota provinsi sebesar Rp. 333.530.230.000 (tiga ratus tiga puluh

tiga milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) maka jumlah Pagu

DPD tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 817.417.542.000 (delapan ratus tujuh belas milyar

empat ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan dengan jumlah

realisasi sebagaimana tercantum di atas sebesar Rp. 556.240.097.130 (lima ratus lima puluh

enam milyar dua ratus empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah)

maka presentasi realisasi mencapai 68,78%.

Pada tahun 2012 pemerintah menetapkan Pagu DPD RI Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp. 604.098.000.382 (enam ratus empat milyar sembilan puluh delapan juta tiga

ratus delapan puluh dua rupiah). Selanjutnya pada bulan Maret 2012 telah ditetapkan

pemotongan Pagu DPD RI pada tahun 2012 sebesar Rp. 14.250.000.962 (empat belas milyar

dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua rupiah) yang merupakan bagian dari

kebijakan pemerintah tentang pemotongan belanja kementerian/lembaga untuk program

kenaikan harga BBM dan program kompensasi dampak kenaikan harga BBM kepada

masyarakat miskin.

Alokasi pemotongan Pagu DPD tersebut berasal dari alokasi anggaran kesatuan kerja

Sekretariat Jenderal DPD RI sehingga alokasi Pagu DPD tahun 2012 adalah Rp.

559.840.000.420 (lima ratus lima puluh sembilan delapan ratus empat puluh juta empat ratus

dua puluh rupiah). Sampai dengan 30 Juli 2012, realisasi anggaran DPD tahun 2012 telah

mencapai Rp. 249.158.715.550 (dua ratus empat puluh sembilan milyar seratus lima puluh

delapan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 42,24%.

Ketaatan DPD atas seluruh dasar hukum pengelolaan keuangan negara baik yang

ditetapkan oleh pemerintah ataupun pengelolaan anggaran internal DPD RI yang bertujuan

untuk akuntabilitas keuangan DPD RI memperoleh hasil penilaian tertinggi Badan Pemeriksa

Keuangan atas laporan keuangan lembaga negara pemerintah yaitu wajar tanpa pengecualian

yang telah diperoleh selama 6 tahun terakhir sejak tahun 2006 hingga 2011. Mohon tepuk

tangannya untuk DPD RI. Pencapaian ini tentu harus terus dipertahankan oleh seluruh alat

kelengkapan DPD dan unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

Berkenaan dengan kebijakan kerumahtanggaan DPD RI pada Tahun Sidang 2011-

2012, PURT DPD RI memprioritaskan pada lanjutan proses pembentukan kantor DPD RI di

daerah di ibukota provinsi dan optimalisasi dukungan sarana dan prasarana di gedung kantor

DPD RI di ibukota negara.

Pada Tahun Sidang 2011-2012, kebijakan PURT tentang pembentukan kantor DPD

RI di ibukota provinsi adalah meneruskan rintisan kebijakan PURT DPD sebelumnya yang

diprioritaskan atas 3 kegiatan pokok yaitu pembenahan dan penyempurnaan pengelolaan

kantor sementara DPD di ibukota provinsi. Dua, penetapan struktur organisasi kantor DPD

RI di ibukota provinsi. Dan ketiga, pembangunan kantor permanen DPD di ibukota provinsi.


49

Pembentukan kantor DPD RI di ibukota provinsi dilakukan secara bertahap oleh

pemerintah. Untuk itu DPD terus membahasnya bersama pemerintah yaitu Kementerian

Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). DPD juga menjalin

kerjasama dengan pemerintah di seluruh provinsi diutamakan dalam hal penyediaan kantor

sementara DPD di ibukota provinsi dan penyediaan lahan tanah untuk pembangunan kantor

DPD RI di ibukota provinsi.

Pada tahun 2011 dalam pembangunan gedung negara, pemerintah berpedoman pada

Instruksi Presiden No.7 Tahun 2011 tentang penghematan belanja kementerian/lembaga

tahun 2011 yang ditetapkan tanggal 15 Maret 2011 dan Surat Kementerian Keuangan No.

S208/MK02/2011 tertanggal 25 April 2011 tentang langkah-langkah optimalisasi dan

efisiensi anggaran pembangunan gedung kantor Tahun Anggaran 2011 dimana pembangunan

gedung kantor seluruh kementerian/lembaga dapat dilaksanakan sepanjang sangat diperlukan

dengan besaran luasan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, berdasarkan

persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Setelah ada persetujuan dari 3 lembaga tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan

pengesahan pencairan blokir* pada kegiatan pembangunan gedung kantor DPD di ibukota

provinsi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal DPD dengan melanjutkan

proses pekerjaan pembangunan kantor DPD di ibukota provinsi pada Tahun Anggaran 2011

dengan tahapan lanjutan proses perencanaan gedung yang diprioritaskan pada 7 provinsi

yang berita acara hibahnya telah selesai dilaksanakan yaitu Provinsi Sumatera Selatan,

Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara

Timur dan Kalimantan Tengah.

Dapat kami laporkan bahwa lanjutan pembangunan gedung kantor DPD di ibukota

provinsi pada Tahun Anggaran 2012 tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak ada alokasi

anggaran untuk pembangunan gedung kantor DPD. DPD telah mengajukan usulan

penambahan anggaran kepada pemerintah dan DPR pada usulan APBNP 2012 namun belum

dapat disetujui sehingga untuk proses pembangunan gedung kantor ini baru dapat dilanjutkan

kembali pada tahun 2013 mengingat dalam Pagu Sementara DPD Tahun 2013 telah

dialokasikan oleh pemerintah.

Terkait dengan hal ini, kami perlu melaporkan pula bahwa hingga Juli 2012 tercatat

telah ada 8 provinsi yang telah menyelesaikan berita acara perjanjian hibah yaitu Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimatan Tengah, Banten, Daerah

Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara. Tujuh provinsi yang telah

menyampaikan surat persetujuan hibah tanah namun belum ada berita acara hibah yaitu

Sulawesi Barat, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa

Tenggara Barat dan Kepulauan Riau. Empat provinsi yang telah menyampaikan surat

persetujuan pinjam pakai dalam proses hibah melalui persetujuan DPRD yaitu Maluku,

Gorontalo, Kalimantan Timur dan Sumatera Barat. Sembilan provinsi sudah berkomitmen

untuk hibah pinjam pakai lahan namun belum memberikan surat resmi kepada DPD RI yaitu

Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,

Sulawesi Utara dan Papua. Terakhir, 5 provinsi yang tidak/belum dapat memberikan hibah

atau pinjam pakai lahan yaitu Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Maluku Utara dan Sulawesi

Tengah.

Pada Sidang Paripurna ini kami mengharapkan dukungan dari seluruh Anggota DPD

RI untuk ikut berperan serta agar proses penyelesaian hibah lahan dapat diselesaikan pada

tahun 2012 mengingat pada tahun 2013 telah tersedia alokasi anggaran untuk pembangunan

gedung kantor DPD RI di 33 provinsi.


50

Seiring dengan penyelesaian administrasi untuk pembangunan gedung kantor

permanen DPD di ibukota provinsi pada September 2011, Kementerian PAN (Pemberdayaan

Aparatur Negara) juga telah menetapkan struktur organisasi kantor DPD di ibukota kantor

provinsi dimana telah disetujui untuk pejabat penanggung jawab/kepala kantor DPD RI di

ibukota provinsi adalah pejabat setingkat Eselon IIIA. Dalam implementasi penetapan

organisasi tersebut terkendala oleh dukungan anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan

kantor DPD di ibukota provinsi pada Tahun Anggaraan 2012. DPD telah mengupayakan

untuk mengajukan usulan penambahan Pagu Anggaran untuk ini namun hingga saat ini

belum ada persetujuan dari pemerintah. Mohon maaf.


Kalau mungkin bisa dipersingkat Bu Ayu.

76. PEMBICARA : GKR. AYU KOES INDRIYAH (WAKIL KETUA PURT)

PURT DPD RI bersama dengan Sekretariat Jenderal DPD RI juga melaksanakan

kegiatan percepatan pembentukan kantor sementara DPD RI di ibukota provinsi dalam

rangka dukungan operasional kegiatan anggaran DPD RI di daerah melalui penugasan

datasering Sekretariat Jenderal DPD RI pengelolaan kantor sementara DPD di ibukota

provinsi.

Perencanaan anggaran DPD RI yang dilaksanakan oleh PURT DPD RI diarahkan dan

diprioritaskan kepada upaya pemenuhan dukungan anggaran untuk menyelenggarakan tugas

konstitusional DPD RI. Proses perencanaan anggaran tersebut selalu berkoordinasi secara

intensif dengan mitra kerja terkait seperti Komisi III DPR RI, Kementerian Keuangan,

Kementerian PAN dan Bappenas.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan bahwa alokasi Pagu Sementara

DPD RI Tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.295.235.017.000 (satu trilyun dua ratus sembilan

puluh lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah). Dari alokasi Pagu

Sementara tersebut sebesar Rp.699.700.000.000 (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar

tujuh ratus juta rupiah) atau 54,02% dari total Pagu DPD Tahun 2013 dialokasikan oleh

pemeritah untuk pembentukan kantor DPD RI di ibukota provinsi sehingga hanya sebesar

Rp.549.410.600.000 (lima ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus sepuluh juta enam

ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan Anggota DPD RI, pelaksanaan

tugas dan wewenang DPD dan lingkup legislasi dan pengawasan dan kegiatan dukungan

Sekretariat Jenderal DPD.

Dengan kondisi tersebut maka alokasi Pagu DPD Tahun 2013 yang dialokasikan

khusus untuk kegiatan hanya naik sebesar 0,9% jika dibanding dengan Pagu DPD Tahun

2012 Rp.589.847.420.000 (lima ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat

puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut dipandang

masih belum dapat mendukung perencanaan program kegiatan DPD RI pada Tahun

Anggaran 2013 khususnya untuk pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI dalam lingkup

legislasi menyusun RUU Usul DPD RI, Pandangan dan Pendapat Pertimbangan DPD RI atas

RUU tertentu dan Penyusunan Meteri Pengawasan DPD RI atas Undang-Undang tertentu.

Di samping itu terdapat pula kegiatan yang belum ada alokasi anggarannya untuk

tahun 2013 yaitu untuk dukungan operasional kantor sementara DPD RI di ibukota provinsi.

Oleh karena itu terdapat kebutuhan untuk menambahkan Pagu DPD Tahun 2013 kepada

pemerintah dan DPR. PURT DPD RI telah mendiskusikan posisi terakhir ini kepada Komisi

III DPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN, Bappenas agar usulan penambahan

Pagu Anggaran DPD Tahun Anggaran 2013 dapat dipertimbangkan.


51

Pada Tahun Sidang 2011-2012 PURT DPD telah melaksanakan tugas dan fungsi

sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan DPD RI tentang tata tertib. Namun demikian,

masih terdapat beberapa materi yang harus dilanjutkan pada periode PURT Tahun Sidang

selanjutnya. Beberapa substansi yang masih harus dilanjutkan prosesnya yaitu

Pertama, berkenaan dengan pembentukan kantor DPD RI di ibukota provinsi terdapat

sunstasi yang harus dilanjutkan yaitu substansi pembentukan kantor permanen berupa

pembangunan gedung kantor DPD RI dan dua, lanjutan pengelolaan kantor sementara DPD

RI menunggu penyelesaian kantor DPD selesai dibangun.

Kedua, proses penyusunan anggaran DPD RI untuk Tahun Anggaran 2013 hingga

laporan ini disampaikan, proses penyusunan anggaran masih pada tahapan penyusunan Pagu

Sementara DPD RI pada Tahun 2013. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa

Pagu Sementara DPD walaupun secara kuantitas alokasi anggarannya sangat besar namun

dari struktur alokasi Pagu Sementara tersebut belum secara optimal mendukung pelaksanaan

kegiatan DPD RI. 54,02% dari total Pagu Sementara DPD Tahun 2013 dialokasikan untuk

pembangunan gedung DPD di ibukota provinsi sedangkan 45,98% sisanya dialokasikan

untuk gaji dan tunjangan Anggota DPD. Pelaksanaan tugas dan wewenang DPD dalam

lingkup legislasi dan pengawasan dan kegiatan dukungan Sekretariat Jenderal DPD. Hal ini

harus menjadi catatan utama PURT DPD RI Tahun Sidang 2012-2013 untuk dilakukan

pendekatan secara politik kepada pihak legislatif, yaitu Komisi III DPR RI dan Badan

Anggaran DPR RI serta pihak eksekutif, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan

Kementerian PAN, Bappenas.

Ketiga, adanya kebutuhan pembangunan DPD RI di ibukota negara didasarkan pada

kebutuhan bahwa hingga saat ini DPR RI sejak periode tahun 2004 belum memiliki kantor

permanen. Ruang kerja kantor DPD RI, ruang persidangan paripurna DPD RI, PURT DPD

RI tahun sidang berikutnya perlu memperjuangkan hal ini agar sosok kelembagaan DPD RI

dapat lebih terlihat sebagai kamar kedua parlemen Indonesia.

Keempat, pengaturan organisasi dan personel DPD RI. Selama ini dalam organisasi

sangat tergantung pada kebijakan pihak eksekutif. Penilaian kebutuhan organisasi Sekretariat

Jenderal DPD RI dan organisasi kantor DPD RI di ibukota provinsi dilakukan Kementerian

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sulit memahami tugas, fungsi,

dan kerja politik lembaga DPD RI terhadap penetapan penanggung jawab kantor DPD RI di

ibukota provinsi yang masih pada status Eselon IIIA perlu dievaluasi lebih lanjut. Apa yang

telah dihasilkan pada Tahun Sidang 2011-2012 adalah upaya optimal yang bisa dilakukan

oleh PURT DPD RI walaupun disadari pula bahwa kebijakan yang disusun oleh PURT DPD

RI tentu tidak bisa diterima semua pihak mengingat kebijakan anggaran dan

kerumahtanggaan DPD RI erat kaitannya dengan aturan perundang-undangan yang mengikat

lebih luas di atasnya, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Maka,

diakui pula bahwa seringkali kebijakan PURT DPD RI mendapat tantangan dari internal

DPD RI. Dalam setiap pengambilan keputusan, PURT DPD RI selalu berpedoman pada

aturan. Hal ini agar akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan kerumahtanggaan dapat

dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

Mengakhiri laporan kinerja PURT DPD RI Tahun Sidang 2011-2012 ini, PURT DPD

RI menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPD RI, seluruh

alat kelengkapan DPD RI, Kelompok DPD RI di MPR atas kerja sama yang baik sehingga

pelaksanaan tugas PURT DPD RI Tahun Sidang 2011-2012 dapat berjalan dengan baik.

Kami juga mengucapkan terima kasih pula kepada jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI atas

dukungan teknis administrasi dan keahlian serta atas kerja sama yang baik mengenai

dukungan dan dalam jaringan kerja ke eksekutif, pusat dan daerah yang memberikan kepada

PURT DPD RI Tahun Sidang 2011-2012 sehingga seluruh tugas dapat dilaksanakan dengan

baik.


52

Akhirnya, kami dari PURT mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan

nantinya selamat menjalankan Idul Fitri di daerah masing-masing. Semoga Bapak-Ibu diberi

keselamatan, kesehatan yang optimal. Dan, kami akan bersidang kembali di tahun sidang

berikutnya.


77. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)

Interupsi, Pimpinan Sidang. Interupsi.

Sebelum Bu Ayu turun, saya ingin menanggapi laporan PURT khususnya tentang

pembangunan kantor di daerah. Kalau membaca surat-surat dari beberapa menteri ini yang

untuk moratorium terhadap pembangunan kantor, seharusnya itu diabaikan. Karena

pembangunan kantor di daerah, kantor DPD itu amanat Undang-Undang. Jauh lebih tinggi

dibanding surat edaran ini. Oleh karena itu, andaikata tahun 2013 ada anggaran

pembangunan kantor, kita tidak perlu memperhatikan surat ini dan kita harus berjalan.

Termasuk tidak usah memperhatikan komentar-komentar dan anggapan sebagian anggota

DPD yang tidak setuju. Harusnya kalau tidak setuju, ya daerahnya saja, jangan

mempengaruhi daerah kami, khususnya daerah Sulawesi Selatan karena kami cukup malu,

sudah sampai kita memberi informasi kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah bahwa

akan ada kantor. Sampai sekarang tidak ada kantor. Jadi, kalau ada anggota sebagian yang

tidak setuju, saya kira daerahnya saja yang tidak perlu diperhatikan. Saya kira itu yang

pertama.

Yang kedua, tentang operasional kantor di daerah. Saya sangat prihatin sekali kalau

anggaran 2013 tidak mengalokasikan tentang biaya operasional kantor di daerah. Sementara

kebutuhan yang ada kantor di daerah, saya lihat sendiri itu tidak semudah yang kita

bayangkan bahwa hanya ada staf berapa orang. Ternyata di samping dukungan staf, juga

harus ada sarana/prasarana kantor yang memadai. Di samping itu, harus ada satu orang

minimal yang mengerti tentang apa itu DPD. Sekarang kalau ada staf, ada yang datang di

kantor, itu bingung sendiri. Malah menjadi preseden buruk buat DPD karena tidak ada orang

yang menguasai ini.

Yang ketiga, tentang anggaran. Saya sangat prihatin bahwa kenaikan anggaran DPD

terlalu kecil dibandingkan denga kebutuhan. Oleh karena itu, mungkin bisa dimanfaatkan

untuk anggota yang ada punya link ke DPR, itu diminta bantuan untuk ikut membantu.

Khusus untuk tentang kantor di daerah, mungkin teman-teman koordinator di daerah itu bisa

menyurat ke DPD, menyampaikan keluhannya. Itu akan menjadi dasar untuk kita meminta

tambahan anggaran 2013.

Terima kasih. Semoga bermanfaat.

78. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD)

Sudah selesai, Bu Ayu?

79. PEMBICARA : GKR. AYU KOES INDRIYAH (JAWA TENGAH)

Perlu dijawab?

80. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD)

Tidak usah. Jadi, nanti menjadi catatan saja. Kalau dilepas nanti banyak itu, Pak

Bahar.


53

Oke, terima kasih kepada Pimpinan PURT yang telah menyampaikan laporan dan

bahan laporan tersebut dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kerja lembaga DPD RI

secara akuntabel, termasuk juga usulan yang dilakukan oleh Sulawesi Selatan. Dan juga kita

berterima kasih atas upaya dari kerja PURT untuk memberikan dukungan kelancaran tugas

lembaga dewan. Beberapa pekerjaan rumah masih menanti ke depan dan yang penting untuk

digarisbawahi bahwa untuk kelancaran tugas kali ini telah dikelola kantor DPD RI di daerah

oleh Sekretariat Jenderal sehingga akan jadi lebih baik nantinya kepengurusan atau hal-hal

kerumahtanggaan di kantor daerah.

Dengan ini, mungkin dilanjutkan oleh Pak Laode untuk penutupan. Saya kira ini

sudah setuju, ya Pak?

Terima kasih. Silakan, Pak Laode.

81. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD)

Terima kasih Bu Wakil Ketua. Sebelum menguraikan secara… Ada interupsi?

82. PEMBICARA : LITHA BRENT, SE. (SULSEL)

104 dari Sulawesi Selatan.

Sebelum ditutup oleh Pak Laode, jangan tiba-tiba ditutup, saya tidak diberi

kesempatan, itu yang saya takutkan. Makanya, saya interupsi. Bahwa kita anggota semuanya

telah mendapat, tentunya saya sudah mendapat dan kita semua sudah mendapat bahwa besok

kita akan mendengar pidato kenegaraan Bapak Presiden dalam hal Hari Ulang Tahun

Republik kita, besok.

Dalam Rapat Panmus yang lalu, saya sudah pernah menyampaikan, saya

menyampaikan bahwa Pimpinan adalah alat kelengkapan. Kedua, itu di dalam Pasal 32.

Dalam Pasal 48 bagian F, tugas pimpinan adalah, salah satu tugasnya menyampaikan laporan

kinerja dalam Sidang Paripurna yang khusus diadakan untuk, pada sidang akhir tahun sidang.

Ini kalau saya lihat undangan, kayaknya Sidang Paripurna kita ini adalah sidang akhir tahun.

Nah, saya belum pernah mendengarkan laporan kinerja dari Pimpinan yang saya hormati dan

Ibu Wakil dan Bapak Wakil yang saya hormati, belum pernah saya dengarkan laporan kinerja

dari DPD. Apakah sekarang disampaikan? Nah, itu yang saya saya minta. Ataukah besok?

Karena ini sangat mengharapkan, itu pula mungkin diharapkan oleh teman-teman supaya

lebih banyak kita di dalam ruangan ini, bagaimana sih kinerja daripada pimpinan kita.

Terima kasih.

83. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD)

Ya, terima kasih yang terhormat Pak Litha Brent. Pengantar kami waktu membuka

sidang ini tadi bahwa Sidang Paripurna kali ini penutupan masa sidang, ada tiga agenda.

Yang pertama adalah mendengarkan laporan dari daerah, hasil kunjungan kerja kita, reses

kita. Kedua adalah penyampaian laporan dari PURT. Yang ketiga adalah laporan

pertanggungjawaban dari pimpinan. Saya kira yang disampaikan terakhir ini dari Pak Litha

Brent alhamdulillah tadi terlambat datang sehingga tidak mendengar infromasi itu. Terima

kasih, Pak Litha Brent.

KETOK 2 X


54

Sebelum menguraikan secara singkat highlight hasil kerja DPD RI selama satu tahun

masa sidang ini, kami menyatakan bahwa Sidang Paripurna ini kembali dibuka untuk umum.

Setuju?

Terima kasih.

Sidang Paripurna hari ini tanggal 15 Agustus 2012 merupakan Sidang Paripurna ke-

17, sekaligus sebagai Sidang Penutupan Tahun Sidang 2011-2012. Hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 268 Undang-Undang MD3 yang menyatakan bahwa Tahun Sidang DPD RI

diawali tanggal 16 Agustus dan diakhiri tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Jadi, hari ini

persis tanggal 15 Agustus alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Masa Sidang Tahun ke-3

kita di DPD ini. Untuk memenuhi kebutuhan Pasal 166 Ayat 3 dan 4 Peraturan Tata Tertib

DPD RI, sebelum menutup Tahun Sidang DPD RI tahun 2011-2012, kami selaku Pimpinan

DDP RI akan menguraikan secara singkat hasil kerja politik DPD RI selama 1 tahun sidang,

serta hal pokok yang perlu untuk menjadi catatan kita bersama. Hasil kerja politik ini juga

merupakan catatan kerja lembaga untuk mengarah pada maksud Pasal 48 Ayat 1 dan Butir I

Peraturan Tatib DPD untuk laporan kinerja, laporan kerja pada Sidang Paripurna DPD RI.

Sejak kelahirannya 1 Oktober 2004 yang lalu, DPD RI telah banyak memberikan

perubahan positif dan perkembangan katatanegaraan Indonesia, khususnya di ranah legislatif.

Sebagai lembaga baru, rumpun legislatif DPD RI lambat laun telah mulai dirasakan manfaat

keberadaannya, antara lain dengan pelaksanaan Sidang Bersama DPR/DPD yang tahun ini

memasuki kali ketiga pelaksanaannya. Ini sesuai dengan Undang-Undang MD3. Sebagai

informasi penyegaran lagi bahwa pada tahun-tahun yang lalu, lima tahun pertama keberadaan

DPD di Senayan ini, di Indonesia ini, belum pernah ada sidang bersama. Tetapi, pada periode

kedua alhamdulillah kita sudah punya Sidang Bersama dengan DPR dan besok akan

berlangsung.

Sidang bersama memberikan arti penting tidak hanya kepada DPD RI, tetapi secara

mendasar telah memberi ruang kepada daerah untuk tampil dalam politik kenegaraan secara

nasional. Secara simbolik politik, sidang bersama juga menggambarkan bahwa dalam

pembangunan negara, konferensif perlu memperhatikan dan melibatkan secara langsung

stake holders dari daerah. Sidang bersama juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk

kembali memperkuat pemahaman nilai-nilai nasionalisme yang mulai menunjukkan gejala

kelemahan dalam kurun waktu terakhir sehingga tidak jarang menjadi sumber pemicu konflik

di tengah kemajemukan bangsa ini.

Pelaksanaan sidang bersama ini juga perlu dimanfaatkan DPD RI sebagai langkah

untuk memperkuat political will sebagai lembaga yang mewakili daerah dalam lingkup

politik nasional. Mewakili daerah dalam lingkup politik nasional itu sangat penting sehingga

keterlibatan daerah dalam penguatan kebijakan nasional semakin dirasakan. Selanjutnya kita

perlu terus mengupayakan langkah-langkah penyelesaian mekanisme kerja bersama DPR RI

dan DPD RI. Hingga saat ini sebagai catatan tambahan bahwa hingga saat ini mekanisme

bersama itupun belum kunjung selesai meskipun pihak DPD kita semua sudah

menyampaikan, sudah bekerja keras dan menyampaikannya kepada DPR.

Sidang dewan yang mulia, dalam Masa Sidang ke- I, ke- II, ke- III, dan Ke- IV Tahun

Sidang 2011-2012 ini seluruh alat kelngkapan DPD telah berusaha secara sunguh-sungguh

untuk melanjalankan tugas konstitusional dan amanat masyarakat yang kita wakili termasuk

tentu saja daerah, begitu. Dalam Tahun Sidang 2011-2012 yang berakhir tanggal 15 hari ini,

dapat kita angkat, pertama menyangkut hal-hal yang telah diselesaikan juga yang masih

sedang berjalan.

KETOK 2 X


55

Dan kedua, berkenan dengan agenda DPD RI ke depan. Dalam pelaksaan tugas

konstitusional selama 1 tahun terakhir, DPD RI telah mengahasilkan 67 buah keputusan yang

terdiri dari 6 buah usul Rancangan Undang-Undang, 32 buah pandangan dan pendapat, 4

buah pertimbangan, 7 pertimbangan terkait anggaran, 15 buah hasil pengawasan...


Interupsi Pimpinan, apakah tidak bisa laporan ini dibagi kepada anggota? Karena saya

anggap ini penting sekali karena ini merupakan hasil lembaga. Jadi mungkin ini juga bisa

kita sosialisasikan di masyarakat.

Terima kasih.

85. PEMBICARA : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)

Laporan yang kami peroleh dari setjen bahwa buku laporan ini sudah disampaikan

diruangan kerja masing-masing. Jadi kalau mampir ke ruang kerja pada hari ini saya kira

sudah dapat itu. Belum sampai? Ini ringkasannya juga bisa disampaikan saya kira. Dan saya

juga mohon, saya kira kalau bisa dimaklumi, laporan inipun tidak perlulah saya sampaikan

secara keseluruhan karena sudah disampaikan secara tertulis, dibukukan malah, dan

kemudian juga di sini agak panjang sedikit.


Maaf saya lanjut. Khusus laporan seperti ini, kami di Sulsel itu per triwulan itu kami

muat setengah halaman. Ada masing-masing anggota, apa hasil DPD, sudah berapa

pertimbangan diberikan, supaya masyarakat tahu bahwa kami bekerja. Hanya sampai begini.

Kalau bisa karena yang ada di ruangan ketebalan, baru lihat sudah pusing. Kalau ini ringkas.

Terima kasih.

87. PEMBICARA : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)

Saya kira itu persoalan teknis ya. Biarkan saya dulu selesaikan laporan ini baru kita

diskusi saya kira. Keputusan-keputusan tersebut merupakan refleksi politik lembaga DPD RI

sebagai hasil kerja artikulasi politik Anggota DPD melalui kerja alat kelengkapan dalam

menyikapi berbagai persoalan negara dan bangsa. Muatan politik dan rekaman kerja atau

track record telah dirangkum dalam buku laporan kerja lembaga DPD RI, di samping buku-

buku yang dihasilkan oleh alat-alat kelengkapan DPD Tahun Sidang 2011-2012.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Saudara-saudara, sekalian sesuai dengan kesepakatan kami

pada waktu rapat beberapa, saya kira minggu yang lalu ya, produk kita itu akan kembali

dibagikan kepada seluruh peserta dalam sidang bersama pada besok hari dan itu dicetak

termasuk laporan kinerja Pimpinan kali ini.

Capaian kerja politik untuk tahun sidang kali ini merupakan produk tertinggi dari segi

apa yang pernah dicapai dalam 8 tahun terakhir yaitu sebelumnya sebanyak 68 buah

keputusan ditahun 2011. Ini memberikan motifasi kepada kita semua bahwa ada usaha yang

kita lakukan ada hasilnya. Dan ke depan harus lebih baik lagi bagi kita semua.

Sidang yang mulia, jika sebelumnya telah disampaikan hasil-hasil pelaksaan tugas

DPD, kita juga perlu melihat bersama-sama hal-hal yang masih dalam penyelesaian tugas

kita ke depan. DPD RI telah memiliki tugas, masih memiliki tugas yang harus diselesaikan

dan diaktualisasikan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Inisiatif. Ini yang terpenting,

beberapa Rancangan Undang-Undang inisiatif termasuk yang akan dimasukkan dalam


56

Prolegnas diharapkan kita bersama-sama memperjuangkannya di tahun masa sidang yang

akan datang.

Pandangan pendapat yang substansinya berkenaan dengan penyelenggaraan

pemerintahan di daerah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah. Rancangan

Undang-Undang Usul Inistiaf yang masih menjadi pekerjaan rumah DPD RI seperti

berkenaan dengan hak-hak atas tanah, penerimaan negara bukan pajak dan beberapa masalah

lainnya terkait dengan tugas dan kewenang DPD. Sebagai informasi tambahan teman-teman

sekalian, bahwa Dewan Kelauatan sekarang sedang menindaklanjuti Rancangan Undang-

Undang Kelautan produk DPD dan meminta DPD sekali lagi untuk bersama-sama Dewan

Kelautan memasukkannya dalam Prolegnas prioritas tahun 2013 yang akan datang.

Terkait dengan permasalahan hak-hak atas tanah, perlu disikapi dengan seksama

karena kesimpangsiuran peraturan terkait hak-hak atas tanah yang telah banyak memicu

konflik agraria sejak pertengahan tahun 2011 di hampir seluruh daerah. Mengingat

pentingnya Rancangan Undang-Undang tersebut, diperlukan rencana yang baik agar target

penyampaian Rancangan Undang-Undang tersebut kepada DPR dapat diselesiakan tepat

waktu.

Untuk revisi Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) juga

perlu kita perhatikan agar dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Kita

mengetahui di dalam struktur APBN, PNPB memiliki peran utama dalam pembiayaan

pendidikan dan pelayanan kesehatan sehingga sangat vital dalam penyediaan pelayanan

publik. Kita berharap, DPD berharap, dengan selesainya Rancangan Undang-Undang dari

DPD mengenai PNPB dapat menambah muatan materi undang-undang dan untuk

meningkatkan pelayanan bagi masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.

Sidang Dewan yang mulia, kita sampai pada bagian yang kita catat sebagai agenda

strategis ke depan. Secara singkat, dapat kami sampaikan pokok-pokok persoalan yang masih

menjadi agenda kerja alat kelengkapan DPD RI.

Pertama, otonomi daerah yang dikembangkan selama ini telah mampu

memberdayakan masyarakat dan pemerintahan di daerah. Tetapi otonomi daerah yang

berbasis pemerintahan kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak memperhatikan

karakteristik dan kemampuan daerah telah melahirkan sejumlah besar daerah otonom baru,

juga mengandung indikasi masalah dalam hal koordinasi perencanaan dan pelaksanaan

pemerintahan, efisiensi anggaran, distorsi kebijakan, primordialisme dan egoisme

kedaerahan. Membiarkan keadaan ini terus berlangsung akan beresiko mempertajam konflik

sosial dan politik yang dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa ini. Oleh karena itu, demi

integrasi nasional dan kepentingan bangsa yang lebih besar, DPD menilai perlu dilakukan

pengkajian ulang terhadap desain sistem otonomi daerah dan kaji ulang perundang-undangan

yang berkaitan dengan otonomi daerah secara keseluruhan. Semakin maraknya usulan

pemekaran daerah tahun ini harus mendapat perhartian khusus karena mempengaruhi

sturuktur APBN. Ini saya kira satu tantangan bagi kita, tetapi daerah otonomi baru sebetulnya

bisa juga menjadi bagian dari pilot project untuk merancang struktur pemerintahan yang

efektif dan efisien. Jadi ada sisi tantangannya, ada sisi peluangnya.

Kedua, belum pulihnya kondisi ekonomi dunia sampai saat ini masih mempengaruhi

laju pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi saya kira Indonesia untuk dalam sejarah bangsa ini

saya kira akhir-akhir ini memiliki catatan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup

berarti. Meskipun itu angka-angka statistik, tidak selalu sejalan dengan detil mikro di tingkat

lapangan. Tapi itu adalah fakta statistik saja yang perlu kita catat. Laju pertumbuhan nasional

tidak terlepas dari menguatnya kemampuan ekonomi daerah yang menjadi basis riil ekonomi

nasional. Selama ini konsep desentralisasi fiskal dalam kerangka eotonomi daerah belum

berjalan efektif,. Belum lagi kesengajaan yang masih dirasakan pemerintah daerah dalam


57

menentukan besaran dana tranfer ke daerah menimbulkan skeptisme dari daerah terhadap

kebijakan keuangan pemerintah pusat.

Upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan desentralisasi fiskalpun masih

terkendala kesiapan sumber daya daerah untuk mengolah dana percepatan pembangunan di

daerah. Saya kira catatan ini juga terkait dengan proses-proses penganggaran kita, dimana

sebetulnya DPD harus terlibat sehingga program-program untuk daerah yang kemudian bisa

berimplikasi pada dana tranfer ke daerah, itu DPD bisa terlibat didalamnya.

Supervisi dan fasilitasi yang efektif dari pemerintah pusat tentunya menjadi syarat

mutlak bagi efektifnya desentralisasi fiskal dalam kerangka otonomi daerah tersebut. Dalam

penerapan sistem desentralisasi pemerintahan, idealnya pemerintah daerah harus bertumpu

pada sumber-sumber daerah itu yang lazim dengan sebutan pendapatan asli daerah. Tetapi

pada kenyataannya, dalam memenuhi pembiayaan kepada pemerintahan umumnya dari

daerah Indonesia ketergantungan kepada pemerintah pusat, kecuali Jakarta, sekarang di

Indonesia saya kira.

Dana perimbangan yang cukup krusial menjadi tuntutan daerah saat ini salah satunya

adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Pada dasarnya sumber DBH tersebut berrasal dari daerah,

maka adalah wajar jika hal ini menjadi tuntutan daerah. Dalam konstitusi kita, Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun dari usaha bersama

atas azas kekeluargaan. Dan bumi, air dan kekayaan alam yang terkadung didalamnya,

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi

sesuangguhnya telah ada tuntutan untuk penguatan hal tersebut. Oleh karena itu, upaya-

upaya untuk mengkritisi dan membantu arah pengelolaan sumber daya secara produktif dan

berkesinambungan merupakan agenda penting bagi DPD RI untuk kemajuan daerah. Perlu

dicatat, ini saya kira penting juga, beberapa tuntutan dana bagi hasil yang belum memperoleh

acuan dalam Undang-Undang kita, itu perlu diperjuangkan dalam revisi Undang-Undang

yang terkait ke depan.

Sidang Dewan yang mulia, DPD RI juga memberi catatan pada wajah pendidikan

nasional yang oleh masyarakat masih dirasakan belum mampu secara signifikan

menunjukkan kualitas. Padahal kita tahu bahwa anggaran pendidikan kita itu tercantum

dalam Undang-Undang Dasar dan dilakukan oleh pemerintah minimal 20%. Pendidikan

masih merupakan kendala dalam proses peningkatan mutu sumber daya manusia dalam

pembangunan saat ini. Selain permasalahan mengenai format evaluasi belajar peserta didik,

masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib guru merupakan salah satu faktor

penyebab belum terwujudnya pendidikan nasional yang berkualitas.

Upaya desentralisasi pengolahan pendidikan yang seyogyanya bertujuan

mempercepat peningkatan mutu pendidikan masih belum mampu memenuhi ekspetasi

masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Lemahnya tranformasi peningkatan mutu guru

di daerah masih sering dijumpai dikarenakan pemerintah daerah belum memiliki kualifikasi

dan kompetisi dalam melakukan pembinaan guru di daerah. Tiba-tiba saja Diknas melakukan

uji kompetensi guru yang sebetulnya tidak ada persiapan yang memadai untuk itu sehingga

hari ini wajar kita semua menyuarakan itu karena temuan lapangan menunjukan bahwa

sebetulnya masih sangat bermasalah. Jangankan di luar Jawa daerah-daerah yang terpencil, di

Jawa Tengah saja, saya dapat laporan dari teman-teman Jawa Tengah itu bermasalah semua

proses uji kompetensi guru.

Hal penting yang juga menjadi fokus perhatian DPD adalah menyangkut nasib

Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Sumbangan devisa negara yang berasal dari kiriman

pendapatan TKI di luar negeri tersebut mencapai 10% dari total nilai APBN. Bayangkan

10%. Remitasi merupakan salah satu sumber devisa negara terbesar setelah pendapatan dari

sektor migas, sebesar Rp 100 trilyun. Namun kontribusi besar yang diberikan belum mampu

diimbangi pemerintah terhadap perlindungan maksimal tenaga kerja kita yang bekerja di luar


58

negeri. Oleh karena itu, saya kira DPD harus terus menerus melakukan pengawasan terhadap

ketenagakerjaan ini. Dan itu merupakan agenda prioritas kita ke depan.

Sidang dewan yang mulia, permasalahan keamanan perlu menjadi perhatian serius ke

depan. Banyaknya permasalahan keamanan yang terjadi sepanjang tahun 2011-2012

menunjukan semakin mundurnya kinerja aparat keamanan untuk memberikan rasa aman

pada masyarakat. Dan ini kita lihat misalnya kegaduhan antara KPK dan pihak Polri saja

sebetulnya itu merupakan bagian dari wajah keamanan kita. Permasalahan keamanan yang

muncul sebagai akibat konflik antar warga maupun antara aparat dengan warga menjadi

pekerjaan besar di kita ke depan. Bila dikategorikan ada beberapa faktor pemicunya masalah

keamanan yang tidak kunjung selesai. Maka pertama, munculnya percikan konflik agama

akibat adanya pelarangan pelaksanaan peribadatan oleh oknum menjadi faktor yang dapat

menyebabkan permasalahan keamanan. Masih belum tuntasnya sengketa pendirian tempat

ibadah, muncul kelompok yang dianggap melecehkan agama serta kurangnya kontrol

terhadap organisasi masyarakat berbasis agama menjadi pemicu melutusnya konflik agama.

Permasalahan tersebut tentunya membutuhkan penanganan serius, mengingat isu agama

menjadi isu paling sensitif di tengah masyarakat kita. Sedikit saja Pak Rhoma Irama

kampanye sedikit terselubung itu langsung dikritik tajam, itu artinya agak sensitif, sangat

sensitif memang.

Kedua, menurunnya sikap gotong royong dan tenggang rasa di tengah masyarakat

menjadi pemicu gangguan keamanan yang terjadi sepanjang pertengahan tahun 2011-2012.

Sering terjadinya tawuran antar warga karena permasalahan sekelompok kecil orang kian

sering terjadi dan meluas menjadi konflik wilayah. Bahkan selama bulan Ramadhan masih

terjadi tawuran yang menelan korban.

Faktor ketiga adalah aksi anarkis. Di tengah masyarakat masih sering terjadi dan

berakhir dengan perusakan fasilitas. Yang keempat adalah kesimpangsiuran peraturan

khususnya mengenai pemanfaatan lahan sering dimanfaatkan oknum-oknum untuk

memprovokasi masyarakat yang berakhir bentrok. Saya kira yang terakhir ini terkait dengan

isu-isu atau terkait dengan konflik agraria dimana kita harus menangani secara serius ke

depan.

Selain gangguan keamanan internal, pemerintah perlu terus memberikan perhatian

terhadap keamanan, khususnya di wilayah perbatasan. Sebagai pintu gerbang suatu negara,

wilayah perbatasan memiliki peran yang strategis untuk mengantisipasi adanya segala bentuk

gangguan dari luar negeri. Lemahnya perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan

dikhawatirkan akan memberi trickle down effect terhadap stabilitas dalam negeri. Makanya

saya kira teman-teman DPD fokus terhadap perbatasan itu hal yang sangat positif.

Sidang dewan yang mulia, mengakhiri catatan ini perlu kami informasikan dalam

Sidang Paripurna ini bahwa menurut ketentuan pasal-pasal peraturan Tatib DPD tentang alat

kelengkapan DPD RI bahwa keanggotaan alat kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD di

MPR ditetapkan pada sidang paripurna dan pada setiap permulaan tahun sidang kecuali pada

permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD RI. Memperhatikan hal itu, di

depan kami sudah ada jumlah, sudah ada daftar yang sebetulnya masih belum lengkapnya

daftar calon keanggotaan alat kelengkapan. Misalnya dari Sumatera Barat itu belum

menyerahkan, begitu. Dari Jawa Barat juga belum, Ibu Ella tadi tersenyum saya lihat. Dari

Jawa Barat saya kira tandatangannya harus cepat sekarang ini. Dari Jawa Tengah

tandatangan baru 3 orang, saya kira harus 4 orang. Dari Lampung tandatangan juga baru 3

orang, harus 4 orang. NTT juga Pak Ema juga belum. NTB, belum menyerahkan daftar

malah. NTB itu baru 3 orang yang tandatangan. Kalbar, saya kira yang tandatangan baru 2

orang. Kalimantan Tengah, semua lengkap. Kalimantan Selatan, belum ini Pak Sofwat.


59

88. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)

Interupsi Pak.


Sebagai informasi saja dulu ini Pak.

90. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)

Kalau tidak menyerahkan berarti tetap tidak ada perubahan.


Tapi tetap harus tandatangan, Pak. Nah saya bacakan dulu nanti kita komentari,

sebentar. Yang Sulawesi Tengah, yang tandatangan baru 2 orang, Bu Wati. Sampaikan pada

teman-teman itu. Sulawesi Selatan, saya kira belum juga, belum ada yang tandatangan ini.

Sulawesi Tenggara, bukan. Gorontalo, tandatangan baru 3 orang, 2 orang, ini ada 2 versi

formulir ini. Dari Maluku, Pak Jack, ini dari Maluku belum. Oh sudah ya? Jawa Barat baru

masuk. Terima kasih Ibu Ella, baru masuk daftarnya ini diserahkan kepada saya, begitu.

Saya kira itu saja catatan terakhir dalam Sidang Paripurna penutupan masa sidang ini.

Besok, saya kira informasi yang terpenting buat besok adalah kita akan melakukan sidang

bersama yang, ini besok itu sidang bersama kita itu begini, Sidang Paripurna ke-I Tahun..

yang mana Bu? Tanggal 16 besok itu sidang bersama dan pimpinannya memang di DPR.

Tapi formasi persidangan sama seperti biasa, seperti tahun-tahun yang lalu. Waktu kita hadir

bersama di gedung sana pada pukul 10.00 yang untuk penyampaian pidato kenegaraan.

Untuk nota keuangan, itu akan dilakukan pada pukul 20.00. Tapi pukul 14.00 kita juga

Sidang Paripurna DPD. Saya kira itu yang menjadi penyampaian kami yang terakhir.


Interupsi pimpinan.

Khusus mengenai Sidang Paripurna DPR besok malam kalau saya melihat letak

duduk Anggota DPD itu sepertinya ada pelecehan, itu dikasih di belakang di samping pojok

kanan. Kenapa? Misalnya staf kita untuk bicara dengan kesekjenan DPR. Masih ada tempat

di tengah yang kosong. Jangan disimpan seperti kita ini datang ikut ramai di sana. Padahal

kita ini bagian dari sidang itu, di dalam ruang rapat itu. Ini kelembagaan ya. Kita tidak mau

lembaga ini, itu seperti dilecehkan. Itu kalau melihat posisi tempat duduk anggota.

Terima kasih.


Penyampaian nota keuangan itu adalah Sidang DPR. Jadi DPD di situ posisinya

diundang meskipun format sidangnya agak berbeda dengan pidato kenegaraan.


Maaf Pak Ketua, saya paham. Undangannya memang begitu. Posisi tempat itu di

pojok kanan belakang, 3 deret itu. Maksud saya, ada kosong ditengah, masih lebih banyak

yang lebih kosong dibanding dikasih pojok sana, ujung. Masih ada di tengah sini kosong. Ini


60

maksud saya, kenapa toh tidak dibicarakan di sana? Kasihlah yang tengah-tengah sini. Ini

dikasih pojok belakang sana DPD. Jadi bukan ini, tahu saya bahwa itu Rapat DPR untuk

penetapan APBN, tempat diujung sana kita dikasih.

Terima kasih.


Interupsi Pimpinan. B-12, Sumatera Barat, West Sumatra.

Saya hanya mengingatkan saja. Saya berharap diselesaikan poin satu per satu dulu.

Apa yang dibacakan oleh Pimpinan karena ini menyangkut masalah pertanggungjawaban.

Tentu akan harus ada ruangan yang harus diberikan kepada anggota untuk memberikan

catatan-catatan. Setelah itu baru masuk dengan hal-hal yang lain. Saya kira itu penting

supaya tuntas satu-satu.

Terima kasih.


Terima kasih Pak Alirman. Terima kasih juga kepada saudara saya.

Begini, untuk sidang besok itu memang yang atur adalah DPR, kita tahu semua itu.

Soal posisi memang yang terpenting bagi kita sebetulnya pada sidang kenegaraan. Karena

sidang mendengarkan pidato nota keuangan adalah di depan Sidang DPR maka posisi kita

diundang. Jadi sebenarnya memang kita juga sependapat seperti itu tetapi ini pengaturan

protokolernya itu di DPR karena kita dalam posisi sebagai diundang. Jadi saya kira itu, tapi

bagaimanapun nanti kami, Ibu Sesjen dan seluruh jajarannya itu mendengarkan ini dan saya

kira bisa disampaikan oleh pihak Setjen DPD ke Setjen DPR. Saya kira itu.

Dan catatan yang kedua ini, sekali lagi, ini daftar nama-nama alat kelengkapan itu

mohon segera dilengkapi pada hari ini atau paling lambat besok, saya kira. Pada waktu masa

sidang paripurna kita besok di ruangan ini. Dan saya kira pada hari ini tidak perlu kita akhiri

dengan tanya jawab lagi dan dialog karena sudah sepanjang hari kita berdiskusi. Kami hanya

menyampaikan laporan pertanggungjawaban, Pak Alirman. Jadi itu saya kira.

Sebelum kita mengakhiri sidang ini, maka saya kira kita perlu berdoa bersama

sehingga langkah kita ke depan, kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa..


Interupsi pimpinan.

Saya setuju, kalau memang ini belum bisa kita bahas atau kita diskusikan, kapan

waktunya? Ini amanat dari pasal 236. Tentu harus ada ruang yang harus dijelaskan kepada

anggota.


Saya kira, kalu itu dianggap penting maka kita agendakan di Panmus untuk, nanti

juga kita akan bicara soal cakupan laporan pertanggungjawaban itu apa saja dan sebagainya,

dan sebagainya. Dan saya kira itu kita semua perlu membaca dulu untuk kemudian kalau

diperlukan untuk didiskusikan maka kita agendakan melalui rapat Panmus. Saya kira itu kita

setuju ya? Tidak perlu ketuk palu kalau kita setuju semua.


61


(KEPULAUAN RIAU)

Pimpinan. Kita setuju semua, tapi tolong supaya diingatkan, supaya ada kesempatan

juga untuk menerima masukan dari para anggota waktu yang akan datang.


Betul, setuju saya, setuju saya. Saya sih sepakat saja kalau mau sidang itu kita

perpanjang untuk dialogkan ini tidak apa. Tapi menurut saya, karena kita semua belum baca,

Pak Litha Brent juga belum baca saya kira, dan sebagian teman mungkin belum baca, maka

kalau sudah dibaca dan kemudian dianggap ada hal yang penting untuk didiskusikan maka

marilah kita agendakan itu melalui Panmus. Dan oleh karena itu untuk melangkah kita,

didoakan langkah kita, kita berdoa bersama untuk langkah kita kedepan, kami mengundang

yang terhormat KH. Sofyan Yahya untuk tampil kedepan memandu pembacaan doa kita pada

sore hari ini. Silakan Pak.

101. PEMBICARA : KH. SOFYAN YAHYA, MA. (JAWA BARAT)


Pimpinan dan para anggota yang terhormat.

Sebelum saya membacakan doa, ijinkan saya akan menyampaikan kalimat yang

sangat berbeda dengan para anggota dewan yang terhormat dan mudah-mudahan ini tidak

menjadi kemarahan. Ada dua kejadian yang sangat bertolak belakang, yang satu takziah,

yang satu mengucapkan selamat. Padahal dua-duanya adalah pemberian Allah SWT. Saya

agak berbeda. Terus terang, Ibu Sri Kadarwati adalah teman saya sejak awal di 2004. Saya

bahkan mengucapkan selamat jalan kepada beliau. Beliau sudah selamat menyelesaikan

tugas hidupnya di dunia, dan beliau akan segera menerima pahala, amal ibadahnya selama

beliau hidup. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahannya dan pahalanya sudah

mutlak akan diterima. Sebaliknya untuk teman kita dari Papua dan dari Sumatera Barat,

bahkan saya sedih, mampukah beliau berdua untuk mengembani yang negara tidak jelas

seperti sekarang ini. Itu adalah awal bencana dan itu adalah awal cobaan. Oleh karena itu

para nggota dewan yang terhormat itulah barangkali isi hati saya dan mudah-mudahan jadi

renungan kita semua.

Terakhir, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah SWT. Mudah-mudahan DPD

selama 8 tahun ini mendapatkan ridho Allah SWT. Kami akan berdoa dengan menggunakan

cara beragama Islam, dan bagi teman-teman yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa

menurut agamanya masing-masing.

[BAHASA ARAB]

Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, taufik dan

hidayah-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan sidang paripurna yang ke IV.

Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan diri kami sendiri, kejahatan

setan dan sekutu-sekutunya, kejahatan apapun yang turun dari langit dan keluar dari bumi,

dan dari kejahatan fitnah siang dan malam.

Ya Allah ya rahman ya rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang, rahmatilah

kami dengan belas kasihan mencukupi kami dari belas kasihan siapapun selain Engkau ya

Allah.


62

Ya Allah, sungguh kami memohon kepada-Mu keteguhan dalam urusan dan

kebulatan tekad dalam kesalehan, kami mohon kepada-Mu agar selalu dapat mensyukuri

karunia-Mu ya Allah. Kami juga memohon kepada-Mu lisan yang benar, hati yang bersih,

dan kami berlindungkepada-Mu dari keburukan yang Engkau ketahui, sungguh Engkau maha

mengetahui segalanya.

Ya hakim, ya Allah yang maha bijaksana, janganlah kami hukum jika kami lupa atau

tersalah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana beban

yang Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami.

Ya Allah, janganlah pikulkan kepada kami pa ayang tak sanggup kami memikulnya.

Beri maaflah kami ya Allah, ampunilah kami dan rahmatilah kami, Engkaulah penolong

kami. Maka tolonglah kami untuk menghadapi kezaliman yang sudah merajalela.

[BAHASA ARAB]



Terima kasih Pak Kyai.

Sidang dewan yang mulia, akhirnya kita sampai di penghujung sidang paripurna pada

hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah Sidang Paripurna ke-17 Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia kami tutup dengan resmi. Dengan mengucapkan

bilahitaufiq walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.


KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.38 WIB

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-17 DEWAN ... - dpd.go.id · ... kami tahu beliau adalah orang yang sangat serius dalam memperjuangkan masalah-masalah di bangsa ... pembebasan tanah dapat

Documents