RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-15 DEWAN ... - dpd.go.id · Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal, ... di belakang kita para calon-calon anggota

Nomor : DPD.220/SP/15/2012

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

-----------

RISALAH

SIDANG PARIPURNA KE-15

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2011-2012

I. KETERANGAN

1. Hari : Selasa

2. Tanggal : 19 Juni 2012

3. Waktu : 10.05 WIB – Selesai

4. Tempat : GEDUNG NUSANTARA V

5. Pimpinan Sidang : Pimpinan DPD

1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua)

2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua)

3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6. Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7. Panitera : Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8. Acara :

1. Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPD RI.

2. Pengesahan Keputusan DPD RI.

9. Hadir : Orang

10. Tidak hadir : Orang

II. JALANNYA SIDANG :

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-15 DPD RI, SELASA 19-06-2012

1

1. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini gara-gara sepakbola di eropa, euro cup, jadi menyapa salamnya agak-agak lemah

ini. Saya ulangi Bu ya, biar semangat sedikit.


Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastyastu.

Syalom.

Baiklah Bapak-Ibu para anggota dewan yang kami hormati. Sebagaimana undang-

undang mengamanatkan kita, setiap memasuki sidang paripurna kita akan menyanyikan lagu

kebangsaan kita Indonesia Raya, yang mana telah siap tim paduan suara yang akan memandu

kita untuk menyanyikan lagu ini. Kepada anggota dewan yang mulia dan seluruh hadirin

yang hadir pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan

kita. Untuk itu saya persilakan berdiri.

2. PEMBICARA : PADUAN SUARA

Hiduplah Indonesia raya…

Indonesia tanah airku.

Tanah tumpah darahku.

Disanalah aku berdiri.

Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku.

Bangsa dan Tanah Airku.

Marilah kita berseru.

Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku.

Hiduplah negriku.

Bangsaku Rakyatku semuanya.

Bangunlah jiwanya.

Bangunlah badannya.

Untuk Indonesia Raya.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB


2

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.


Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali.

Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal, sampai

saat ini telah terdaftar, tercatat 78 orang yang hadir, dengan komposisi fisik 57 orang, tugas

ada 9 orang, dan ijin 11 orang, dan sakit, dan tentu masih juga ada teman-teman yang hadir.

Sesuai dengan Tatib kita yang mengatur mengenai sidang ini, dimana sidang ini akan

dilaksanakan secara terbuka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Sidang

Paripurna ke-15 Tahun Sidang 2011 - 2012 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Agenda pokok Sidang Paripurna ke-15 Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia, pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011 - 2012.

Sidang dewan yang mulia,

Sesuai dengan jadwal acara, saya rasa semuanya telah memiliki. Sidang paripurna ini

mempunyai dua agenda pokok, yaitu laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-

masing alat-alat kelengkapan. Yang kedua, pengesahan putusan Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia. Inilah agenda kita pada pagi ini.

Dan pada pagi ini sidang yang mulia, di belakang kita para calon-calon anggota DPD

RI, insya Allah masa mendatang hadir, para adek-adek dari jurusan ilmu politik dan

administrasi negara dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah

Jakarta. Ini kampusnya Pak Fatwa dan Ibu Sekjen ini. Silakan berdiri adek-adek sekalian. Ini

ada pak senatornya disini yang hadir dari DKI. Silakan untuk duduk kembali adek-adek

sekalian.


Seperti kita ikuti bersama dalam beberapa minggu terakhir ini kembali kita

merasakan terjadinya eskalasi kriminal atau kejahatan di tengah masyarakat kita. Dimana

aksi tersebut mulai dari penodongan sampai kepada perampokan dan juga penembakan yang

kembali marak, yang terjadi, yang mana ini menjadi ancaman bagi keamanan masyarakat.

Aksi ini kembali memakan korban jiwa, bahkan tindakan kejahatan pun kerap pula dilakukan

ditempat keramaian, bahkan dilakukan juga di siang hari. Tentu ini merupakan masalah

serius yang perlu ditangani oleh aparat yang terkait, dan ini menjadi perhatian seluruh

komponen masyarakat. Dan tentu juga menjadi perhatian kita di dewan ini.

Gangguan keamanan juga terjadi di wilayah timur Indonesia. Yang mana ini

dikhawatirkan akan menciptakan suatu kondisi yang chaos, serta dapat mengancam daripada

keutuhan bangsa Indonesia. Dalam dua pekan terakhir saudara-saudara kita di ujung timur

Indonesia, yang di terror dengan berbagai penembakan oleh orang yang tidak dikenal, yang

telah emmakan tujuh korban jiwa. Kejadian tersebut harus segera ditanggulangi oleh aparat,

sehingga kecurigaan kepada beberapa pihak yang selama ini terjadi dapat terjawab. Tentu

saja rentetan kejadian tersebut menjadi perhatian di dewan ini. Sebagai lembaga perwakilan

daerah, dimana Dewan Perwakilan Daerah juga akan ikut mendorong upaya pengamanan

oelh aparat agar terpenuhinya hak rakyat yaitu keamanan terhadap dirinya.

KETOK 1X


3

Peristiwa kekerasan berindikasi SARA juga muncul. Bagi Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia hal ini perlu disikapi sebagai kejadian yang akan mencoreng kehormatan

terhadap kebhinekaan kita yang selama ini menjadi pegangan kehidupan berbangsa di

Indonesia. Untuk itu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui alat

kelengkapannya yaitu Komite I akan terus memantau dan berupaya untuk menjembatani

potensi konflik tersebut agar tidak menyebar sebagai konflik SARA yang menjadi isu sensitif

ditengah masyarakat kita yang berbhineka tunggal ika. Perhatian secara khusus oleh Komite I

perlu diberikan kepada 2 provinsi yaitu di ujung timur Indonesia Papua dan juga iujung barat

Aceh. Dan tentu juga memperhatikan pula perkembangan di berbagai daerah lainnya di

Indonesia.

Dan kita tentu juga berbahagia, dimana di Provinsi Maluku baru saja diselesaikan

sebuah acara yang berskala nasional MTQ. Yang saya menghadiri langsung atas nama semua

kita, dan alhamdulillah berlangsung dengan baik dan lancar, saudara-saudara sekalian. Ini

tentu tidak terlepas bagaimana masyarakat Indonesia yang ditunjukan oleh Provinsi Maluku

tersebut terjadinya keharmonian baik antar suku maupun antar agama. Bahkan kafilah-

kafilah dari Banten pun, disini ada senator kita dari Maluku. Yang dari Banten mana hari ini?

Bahkan sebagian delegasinya menginap, diterima dengan lapang hati, lapang tangan oleh

uskup yang ada di Kota Ambon. Inilah cerminan daripada kebhinekaan. Terima kasih

Maluku.

Selain eskalasi aksi kejahatan, akhir-akhir ini kita juga mencermati mulai timbulnya

kekhawatiran warga di berbagai daerah akibat ketidakpastian ketersediaan pasokan bahan

bakar minyak atau yang kita kenal dengan BBM. Masyarakat kembali dikhawatirkan

simpang siur harga BBM dan ketersediaan pasok BBM. Dimana kita tahu berbagai provinsi

di Kalimantan menyampaikan petisinya, aspirasinya, adanya kekurangan bahan untuk

menopang pertumbuhan ekonominya. Dimana dampak upaya pemerintah untuk membatasi

penggunaan sesuai dengan RAPBN-P 2012 yang menimbulkan kelangkaan BBM di daerah

dikarenakan masih belum ditemukannya formula yang tepat dalam menentukan besaran

jumlah distribusi BBM ke daerah. Kekhawatiran lainpun muncul akibat volume BBM

bersubsidi sebesar 40 kiloliter akan habis sebelum desember 2012. ini yang harus menjadi

catatan kita semua di dewan ini. Yang mana hal ini tentu akan menyebabkan instabilitas

ekonomi, terutama di daerah, karena bagaimanapun mereka sangat tergantung pada suplai

BBM bersubsidi tersebut.

Untuk itu sidang dewan yang mulia ini tentu sudah menjadi juga tanggung jawab kita

bersama, terutama untuk Komite II untuk memonitor, atau juga untuk mengawasi bagaimana

dampak kebijakan tersebut tidak menjadi instabilitas di bidang ekonomi tersebut.

Kewaspadaan dalam penetapan kebijakan pemerintah secara nasional, serta kepekaan

atas situasi dan kalkulasi daerah juga menjadi penting sebagai catatan pemerintah dari apa

yang terjadi dalam akurasi BBM seperti yang saya sampaikan tadi di Kalimantan yang

menimbulkan reaksi resmi dari pemerintah daerah sepulau Kalimantan. Untuk itu pemerintah

perlu menarik pelajaran dalam mengembangkan kebijakan nasional yang berimplikasi pad

daerah. Dan dalam hal ini pentingnya keberadaan daerah dalam konfigurasi pengambilan

kebijakan nasional kembali terbukti sangat penting. Disinilah Bapak-Ibu sekalian peranan

Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi jembatan penghubung antara aspirasi daerah dan

juga kebijakan yang dibuat pada tingkat pusat.


Atas berbagai yang terjadi di daerah yang memerlukan penanganan dan dorongan

penyelesaian dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta dengan pertimbangan

pentingnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini yang memiliki ruang artikulasi yang tepat

dan profesional menurut konstitusi. Maka melalui sidang paripurna DPD RI yang lalu pada

tanggal 5 April 2012 DPD RI telah memutuskan untuk melakukan langkah-langkah judicial


4

review ke Mahkamah Konstitusi. Kita berikan kesempatan kepada Tim Litigasi untuk

menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kepada Tim Litigasi kami

persilakan untuk menyampaikan laporan perkembangannya. Kami persilakan.

4. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (TIM LITIGASI)


Salam pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastyastu.

Yang saya hormati pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Yang saya hormati seluruh anggota senator republik Indonesia.

Yang saya hormati Ibu Sesjen, Wasesjen.

Yang saya hormati adek-adek mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Sesuai dengan agenda sidang paripurna hari ini, ijinkan kami atas nama Tim Litigasi

menyampaikan hasil kerja Tim Litigasi di hadapan sidang dewan yang terhormat ini berupa

rencana permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,

DPD dan DPRD. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati.

Tim Litigasi DPD RI dibentuk berdasarkan keputusan DPD RI nomor

22/pimpinan/III/2011-2012. Tim Litigasi sesuai dengan tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian atas undang-undang yang berkaitan dengan peran dan fungsi

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesiauntuk menjadi rekomendasi materi

permohonan uji materi maupun sengketa kewenangan antara lembaga negara.

2. Melakukan preparasi materi permohonan Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia bersama tim penasehat hukum.

3. Melakukan rapat dan konsultasi dengan tenaga ahli, pakar dan berbagai pihak.

4. Mendampingi dan/atau mewakili pemberi kuasa pimpinan Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia untuk menghadiri persidangan menyampaikan keterangan dan

melakukan segala sesuatu tindakan yang diperlukan tanpa kecuali berkaitan dengan

permohonan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap uji materi atau

sengketa kewenangan antar lembaga negara.

5. Untuk dan atas nama pemberi kuasa menghadap di muka Mahkamah mengajukan

permohonan-permohonan yang perlu menjalankan perbuatan-perbuatan atau

memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum dijalankan atau diberikan

oleh seseorang kuasa dalam menghadapi perkara. Mempertahankan kepentingan yang

memberikan kuasa, meminta eksekusi, membahas segala perlawanan, mengadakan

kompromi dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa. Dan pada

umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh yang diberi kuasa.

6. Membentuk opini publik dan pembangunan dukungan kepada Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia berkaitan dengan uji materi maupun sengketa

kewenangan antar lembaga negara.

7. Konsultasi dengan media massa, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi

di daerah.

8. Melakukan pemantauan atas seluruh proses uji materi maupun sengketa kewenangan

antar lembaga negara baik di dalam maupun di luar persidangan.

9. Melakukan pengamatan dan sosiologi politik masyarakat.

10. Melakukan analisis dan perkiraan keadaan secara keseluruhan untuk saran tindak.


5

Tugas Tim Litigasi di atas didasarkan kepada hasil tim pengkajian undang-undang

yang telah disampaikan dalam sidang paripurna pada tanggal 5 April 2012 oleh pimpinan

DPD.

Bapak-Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Pada kesempatan awal ini ijinkan kami menyampaikan dan mengingatkan kembali,

berkaitan dengan semangat kita bersama dalam rangka memperkuat lembaga Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Penguatan kelembagaan DPD dilakukan tahap demi

tahap mulai dari konsultasi antar pimpinan DPR dan DPD, perubahan substansi dalam

undang-undang, uji materi undang-undang, dan terakhir sebagai puncak perjuangan adalah

melakukan amandemen ke-5. tahap tersebut telah dicetuskan sejak periode yang lalu.

Menyangkut hubungan DPR dengan DPD, memang harus kita petakan bersama-sama

karena diperlukan sebuah momentum politik, momentum tersebut dalam arti bahwa sampai

pada saat ini political will DPR kepada DPD belum juga jelas. Secara prinsip hal tersebut

dikarenakan sikap fraksi-fraksi di DPR yang belum mendukung keberadaan DPD. Dari sistim

keparlemenan memang harus ada political will yang harus berdasarkan mekanisme dan

prosedur yang pasti dan baku. Apabila political will tersebut belum diperoleh, maka upaya

yang harus dilakukan adalah merebutnya dan mendorong momentum tersebut agar dapat

terlaksana. Sampai saat ini political will itu baru sebatas pelaksanaan sidang bersama.

Upaya untuk menyelenggarakan sidang bersama dilakukan dengan usaha yang keras.

Kita ketahui bersama pimpinan DPD sampai membawa pakar dan meyurati Presiden untuk

meyakinkan DPR. Kita sadar sebenarnya persoalannya adalah ketergantungan DPD kepada

DPR. DPR dapat berdiri mandiri tanpa DPD, tetapi DPD tidak dapat berdiri sendiri tanpa

DPR. Pertanyaannya, akan dibuat seperti apa DPD ini? Political will DPR ini sudah tentu

menarik kita bicara dan diskusikan di dalam forum konsultasi antara pimpinan DPD dan

pimpinan DPR. Namun hal tersebut belumlah cukup. Posisi strategis DPR membuat DPR

dapat meninggalkan DPD meskipun sudah ada aturan yang jelas dalam undang-undang. Oleh

karena itu kebekuan hubungan ini harus diterobos secara judicial melalui uji materi ke

Mahkamah Konstitusi.

Hadirin yang kami hormati.

Sesuai dengan hasil tim pengkajian yang menginterpretasikan kedudukan ketentuan

Pasal 22 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-

Undang MD3 dan Undang-Undang P3, maka Tim Litigasi merumuskan bahwa ada beberapa

pasal didalam Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3 bertentangan dengan Pasal 22

d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan

kewenangan konstitusional kepada DPD untuk mengajukan rancangan undang-undang.

Yaitu, pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e , Undang-Undang MD3 pasal 48 ayat (2) dan

ayat (4) Undang-Undang P3 telah mereduksi kewenangan legislasi DPD menjadi setara

dengan kewenangan legislasi anggota komisi dan gabungan komisi DPR. Dua, pasal 147 ayat

(3) dan (4) Undang-Undang MD3 telah mendistorsi rancangan undang-undang usul DPD

menjadi rancangan undang-undang usul DPR. Dan yang ketiga, pasal 43 ayat (2) dan pasal

46 ayat (1) Undang-Undang P3 telah merendahkan kedudukan DPD menjadi lembaga yang

subordinate dibawah DPR.

Sementara kedudukan Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3 bertentangan

dengan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPD untuk ikut membahas rancangan

undang-undang. Diantaranya pasal 148 ayat (7), pasal 150 ayat (5) Undang-Undang MD3,

serta pasal 68 ayat (5) Undang-Undang P3 telah mereduksi kewenangan DPD. Dengan

mengatur bahwa pembahasan rancangan undang-undang tetap dilaksanakan meskipun tanpa

keterlibatan DPD. Dan yang kedua pasal 150 ayat (3) Undang-Undang MD3 dan pasal 68

ayat (3) Undang-Undang P3 telah mengkecualikan DPD dari pengajuan dan pembahasan


6

daftar inventarisasi masalah yang justru merupakan inti dari pembahasan sebuah undang-

undang.

Permohonan tersebut diatas dikarenakan dalam mekanisme kerja DPR dan DPD

mengalami kesulitan. PPUU dengan Baleg dalam pembahasan prolegnas, pembahasan RUU

tentang Pemda, RUU tentang Desa, RUU tentang Pemilukada dan sebagainya.

5. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)

Interupsi pimpinan. B-69.


Iya, kenapa Pak Farouk?


Forum yang terhormat. Saya hanya ingin mencoba mengingatkan saja apakah

pernyataan-pernyataan seperti ini kita terbuka atau kita batasi dulu, supaya off the record

dulu, jangan sampai kita belum apa-apa begitu selesai sudah ribut di media besok. Kalau bisa

saya sarankan terserah, tapi paling tidak ada hal itu yang saya khawatirkan. Saya kembalikan

kepada pimpinan dan forum bagaimana sebaiknya membicarakan masalah ini. Terima kasih.


Baik, begini. Ini kan rangkaian dari rapat Panmus yang kemarin, yang disampaikan

ini hanya progress report bagaimana langkah-langkah, tapi tidak masuk substansi

sesungguhnya. Kemudian, yang diambil keputusannya kan soal mengenai pengacara. Jadi itu

sebenarnya hasil rapat. Jadi mohon dipersingkat saja Pak, progressnnya saja maksudnya. Itu

yang kemarin disepakati.

9. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (TIM LITIGASI)

Tinggal dua lembar, kalau tidak saya bacakan juga terputus kalimatnya. Jadi mohon

ijin dan mohon maaf. Daripada saya turun, lebih baik saya bacakan, tinggal dua lembar saja.

Dan saya minta ijin kepada kita semua Bapak-Ibu sekalian. Setuju tidak setuju harus

dibacakan.

Saya lanjutkan. Permohonan tersebut diatas dikarenakan dalam mekanisme kerja

DPR dan DPD mengalami kesulitan. PPUU dengan Baleg dalam pembahasan prolegnas,

pembahasan tentang pemilukada, tentang desa, RUU tentang pemilukada, sebagaimana RUU

yang disampaikan oleh DPD selama tujuh tahun kurang waktu lebih 30 RUU sama sekali

tidak ditindaklanjuti oleh DPR. Oleh karena itu perlu affirmative action dengan melakukan

judicial review.

Berdasarkan hal diatas permohonan DPD secara substansi sebenarnya adalah

meminta penjelasan frame MK terhadap interpretasi dari Pasal 22 d Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal yang sama dilakukan pengujian Undang-

Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara, yaitu interpretasi MK terhadap

ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

melihat substansi pasal 10 dari Undang-Undang 39/2008. Oleh karena itu posisi judicial

review sebenarnya tidak mendorong DPD dan DPR ataupun DPD dengan parpol untuk

berhadap-hadapan secara langsung, tetapi justru dari interpretasi MK tersebut diharapkan


7

dapat mendorong maupun menjadi materi tambahan amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945. Juga menjadi prioritas DPD dalam rangka penguatan peran

DPD dengan dasar pasal yang sama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 22 d, kenapa di interpretasikan berbeda-beda oleh 4

undang-undang yang berbeda, yaitu Susduk, dan Undang-Undang MD3, serta Undang-

Undang Nomor 10/2004 dan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang P3. Interpretasi

tersebut dikarenakan memang ada yang salah dari ketentuan Pasal 22 d tersebut. Interpretasi

MK terhadap Pasal 22 d nantinya juga akan menjadi dasar argumentasi DPD selanjutnya.

Sesuai dengan kesepakatan Panitia Musyawarah pada hari Senin tanggal 11 Juni

2012, maka untuk penentuan waktu permohonan maupun tindak lanjut dari permohonan

disepakati untuk sesegera mungkin diajukan ke MK, dengan tetap sejalan dengan proses

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sedang

DPD perjuangkan. Hal ini dikarenakan melihat kondisi riil DPD sebagaimana kami

sampaikan di atas dalam arti bahwa sampai saat ini kondisi kita tidak menguntungkan dalam

rangka pembahasan dengan DPR. RUU dari DPD tidak pernah ditindaklanjuti oleh DPR.

Pada pembahasan RUU, DPD tidak diikutsertakan secara maksimal dan masih banyak hal-

hal yang harus disikapi bersama.

Hadirin yang saya hormati.

Terkait dengan tim lawyer, kami menggunakan tim lawyer sebagaimana rekomendasi

dari tim pengkaji undang-undang. Disamping itu pilihan tim lawyer tersebut didasarkan

kepada komitmen dan tim lawyer untuk membantu DPD secara maksimal, dan pro bono,

gratis. Tim lawyer tersebut adalah Dr. Todung Mulai Lubis, Dr. Maqdir Ismail, Muspani,

Alexander Lay. Iqbal Tawakal Pasaribu, kemudian Wakil Kamal, Aan Eko Widiarto,

kemudian Robby Ferliansyah dan Najmu Laila.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada sidang yang terhormat ini. Atas

perhatian pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami

ucapkan terima kasih.

Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera buat kita semua.

Om Shanty Shanty Shanty Om.



Kita baru saja mendengarkan progress report yang telah dilaksanakan oleh Tim

Litigasi. Dan pada kita pada pagi ini, dimana Tim Litigasi memintakan persetujuan kepada

kita untuk penunjukan daripada pengacara sesuai dengan pasal 48 ayat (7) Tatib DPD RI,

bahwa dalam berurusan dengan pengadilan oleh pimpinan DPD yang mewakili lembaga

DPD dapat dilakukan penunjukan tim pengacara yang akan mewakili dewan dalam

berhukum acara yang penetapannya mendapat persetujuan sidang paripurna. Tim pengacara

tadi telah disampaikan nama-nama anggotanya oleh Tim Litigasi. Dan sesuai dengan

pandangan yang berkembang pada saat rapat Panmus kemarin, bahwasa adanya usulan yang

berkembang untuk menambah beberapa nama, tetapi tentu saja faktor biaya akan menjadi

pertimbangan. Sebab seperti tadi yang disampaikan oleh Tim Litigasi, bahwasa pengacara

membantu DPD secara pro bono atau tidak dipungut bayaran, karena begitulah kondisi kita.

Untuk itu bisakah kita menyepakati pengacara seperti mana yang tadi telah disampaikan

sesuai dengan Tatib pasal 48 ayat (7) tersebut.


8

11. PEMBICARA : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK

DPD DI MPR)

Interruption. Bambang Soeroso B-27.


Pak Bambang Soeroso, sebentar dulu, Pak. Pak Bambang baru Pak Fatwa. Sebentar

ya. Pak, sini siapa lagi? Baik, silakan Pak Bambang.


DPD DI MPR)

Bismillahirrahmanirrahim.


Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastyastu.

Yang kami muliakan pimpinan dan para sahabat-sahabat seperjuangan yang

berbahagia.

Pak ketua, kita, saya kira yakin dan sangat percaya bahwa perjuangan yang dilakukan

oleh kita semua adalah semata-mata bagaimana DPD itu kedepan bisa mewujudkan martabat

dan harkatnya sebagai sebuah eksistensi lembaga perwakilan di republik ini. Disamping

amandemen yang sedang kita perjuangkan sebagai salah satu wujud perjuangan kita semua

untuk menuju kepada cita-cita kita, maka memang semua kehidupan kita untuk berjuang

dalam rangka memajukan atau mewujudkan cita-cita tadi itu terwujud dengan juga

diperjuangkannya sebuah judicial review tadi yang sudah kita laporkan. Oleh karena itu kami

sangat sekali menghargai dan mengapresiasi atas hasil kerja para teman-teman yang ada di

Tim Litigasi untuk mengajukan judicial review terhadap beberapa pasal dalam Undang-

Undang MD3 dan P3 tadi. Namun, saya kira kita juga memahami bahwa semua lini

perjuangan kita itu mesti disiasati dengan sebaik-baiknya. Artinya dengan mendengar,

menyerap dan merasakan apa yang berkembang pada aspirasi diluar lingkaran kita itu.

Karena bagaimanapun perjuangan kita adalah melibatkan semua stakeholder yang ada di

republik ini.

Oleh karena itu Pak Ketua sebelum kita menyepakati tadi, memutuskan untuk mem

pro-bonokan para prominen-prominen ahli kita dalam mendukung prosesi judicial review

tadi, kita mengharapkan Pak, khususnya meskipun tadi tidak dilaporkan kapan tenggat

waktunya judicial review ini akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Pak Ketua? Yang

kami maksud disini adalah mengenai momentum. Kami tidak menafikan bahwa apa-apa yang

sedang diperjuangkan dan dikaji secara mendalam dan sangat komprehensif tadi mengenai

judicial review, kami tidak menafikan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat baik. Namun

yang kami inginkan adalah tolong berikan kesempatan bagi kawan-kawan yang sedang saat

ini melakukan penetrasi dan pengumpulan tandatangan untuk mengamandemen sampai

dengan Agustus. Bahkan kami sudah mempunyai sebuah ultimate rigid yang lebih dalam

sebelum tanggal 16 Agustus itu untuk itu tetap dilaksanakan. Artinya tidak mendahului

dimasukannya judicial review itu ke Mahkamah Konstitusi. Karena kami berkalkulasi Pak

Ketua, apapun tadi makna daripada dimasukannya tafsiran pada judicial review itu psikologis

akan berimplikasi kepada perjuangan yang sudah dilakukan panjang dan dalam ini oleh

teman-teman khususnya di dalam rangka mengumpulkan tandatangan.


9


Mohon waktunya Pak Bambang.


DPD DI MPR)

Iya. Jadi sekali lagi kami hanya ingin, mohon mempertimbangkan, memasukan

judicial review itu setelah Agustus sebelum kita mengumpulkan tandatangan itu. Terima

kasih Ketua, terima kasih kawan-kawan.



Baik, saya rasa sudah dicatat Tim Litigasi. Silakan Pak Fatwa.

17. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA)


Saudara Ketua, saudara wakil ketua dan para senator yang kami hormati.

Saya langsung masuk pada tadi permintaan pertimbangan mengenai soal pengacara.

Saya ingin mengusulkan agar pengacara atau penasehat hukum itu ditambah dengan para

bekas anggota Mahkamah Konstitusi, misalnya Laica Marzuki, wakil ketua. Dan saya kira

ada beberapa yang lain sehingga situasi psikologis, materi dan cara-cara, bahkan, ya terutama

materi saya pikir ada hal-hal yang perlu mereka pelajari, teliti, karena mungkin ada hal-hal

yang tidak perlu dimasukan mengganggu materi yang sesungguhnya itu yang prinsip.

Kemudian saya juga ingin mengemukakan bahwa adanya materi bahwa fraksi-fraksi

tidak mendukung keberadaan DPD RI. Saya kira ini tidak benar sama sekali, karena proses

keberadaan DPD itu embrionya itu embrio suatu proses politik yang panjang, malah sebelum

kemerdekaan tahun 1941 itu sudah ada embrio itu. Kemudian setelah pemberontakan PRRI

Permesta, lalu ada suatu tim 11 di DPR diketuai oleh Wakil Ketua DPR H. Zainal Abidin

Ahmad membentuk tim 11 namanya, yang lalu mengusulkan perlunya ada dewan daerah.

Jadi embrio itu ada dari dulu.

Jadi kemudian ini hasil amandemen adanya DPD ini tidak ada yang mungkin bisa

menolak. Tidak mungkin ada fraksi yang menolak keberadaan, karena mereka yang

mendirikan ini. Fraksi-fraksi di DPR lah yang otomatis juga fraksi-fraksi di MPR itulah yang

memutuskan keberadaan DPD ini. Jadi yang perlu kita perjuangkan itu memang eksistensi.

Eksistensi kita ialah masalah yang selalu diperjuangkan masalah amandemen. Itu

amandemen itu sesuatu keniscayaan, tetapi ini menyangkut masalah waktu dan momentum

politik. Oleh karena itu, kebetulan sekarang ini ada isu-isu daerah marilah kita terjun di

dalam menangani isu-isu daerah itu, bukan saja di Papua, tetapi isu Kalimantan itu penting.

Dengan adanya upaya-upaya itu kita menyatu dan memperkuat akar kita di daerah, nah itu

kelihatan itu akar kita, karena keberadaan DPD ini sebenarnya memang untuk perjuangan

daerah. Jadi yang perlu kita utamakan ialah mengakarnya kita di daerah, jangan sampai ke

bawah juga tidak berakar, ke atas juga kita tidak berpucuk, apalagi berbuah.


Mohon waktunya, Pak.


10

19. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA)

Ya. Kemudian ada masalah pembahasan bersama. Ini sebenarnya menyangkut

masalah pendekatan saja ini sebenarnya. Karena itu sudah disediakan di dalam undang-

undang dan itu harus dilaksanakan. Jadi ini masalahnya pembahasan bersama. Saya ikut di

dalam pansus ini. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu tetapi di dalam pelaksanaan saja. Ini

masalah hubungan keakraban antara dua lembaga, masalah pelaksanaan saja. Sebab banyak

yang terlaksana pada periode yang lalu sekarang ini tidak terlaksana. Misalnya antara, ini

memang harus didahului dengan pendekatan-pendekatan. Dan menurut saya baik secara usia

kita baru 7 tahun disana sudah 16-17 tahun, ya memang kita yang harus, kita yang lebih

berkepentingan kitalah yang harus datang.

Mengapa pada periode yang lalu sering terjadi konsultasi-konsultasi antara segitiga

pimpinan DPD, pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan berulangkali itu terjadi. Tapi sekarang

saya mendengar bahwa sudah berkali-kali kita meminta tetapi pihak sana mengatakan tidak

ada waktu. Istilah tidak ada waktu itu artinya sebenarnya malas menerima, tidak mungkin

tidak ada waktu. Jadi saya kira ini masalah seni pendekatan dan seni kepemimpinan kita

bersama.

Saya kira itu saja karena saya tidak bisa tentunya menangkap, karena hanya sepintas

tadi. Tapi saya usulkan sebelum diajukan nanti terutama dengan para tim pengacara itu,

sesudah ditambah disempurnakan, itulah yang harus meneliti mana yang perlu dikurangi atau

disempurnakan. Terima kasih.



Terima kasih. Silakan Pak Adhariani

21. PEMBICARA: Ir. ADHARIANI, SH., MH. (KALSEL)

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Saya singkat saja ya, keputusan hari ini jangan terlalu dipolemikan. Maksud saya

begini, Tim Litigasi, terus amandemen, ini kayak-nya ada yang tidak sepakat kalau boleh

saya katakan hari ini. Maksud saya, hari ini janganlah kita mengambil keputusan dulu Pak,

sebab kalau diambil keputusan saya kira malah tambah ribut hari ini. Maksud saya usul saya

adalah Ketua termasuk pimpinan kelompok, pimpinan DPD terus Tim Litigasi itu duduk

bersama dululah, karena ini menyangkut momen yang harus maju duluan ini siapa, begitu.

Ketika Tim Litigasi mau maju nanti ada kelompok lagi protes lagi, begitu. Saya tidak mau

mendengar hal-hal seperti itu. Justru itu mendingan kita lanjut hari ini kita lanjut paripurna

ini. Untuk usul saya mungkin kita laksanakan, tapi dengan catatan Pak, dengan waktu

singkat. Hari, 90 hari ini, ini perlu kita pikirkan betul, sehingga ini tepat, sehingga

amandemen itu bisa juga berhasil, begitu loh. Jadi disatu sisi Litigasi juga berhasil, maju

juga, tapi amandemen juga bisa kita laksanakan. Maksud saya ini harus kita akhiri hari ini,

sebab nanti berpolemik lagi, saya tidak mau seperti itu. Barangkali itu Pak, terima kasih dari

saya.


Silakan Pak Bambang dulu, silakan Pak Bambang.


11

23. PEMBICARA: Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KALTIM)

Terima kasih Ketua dan para senator yang hadir di paripurna sangat mulia ini.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada senator dari DKI Pak Fatwa,

Kalimantan disebut-sebut. Saya ucapkan terima kasih saya sebagai warga Kalimantan dan

kaukus Kalimantan. Kedua, tadi saya simak apa yang dilaporkan oleh wakil dari Tim

Litigasi, artinya Tim Litigasi ini bergerak bukan hanya 2 RUU itu, atau RUU Desa atau RUU

Pilkada. Dimana merupakan domain Komite I, semua RUU yang disampaikan DPD RI,

semua komite itu penting. Jadi jangan ada mengkultuskan Litigasi semata-mata hanya

mengejar RUU Desa dan RUU Pilkada. Semua memang penting dan ada prioritas. Itu saja

saya ingatkan.

Kedua, masalah biaya, semua tidak bayar katakanlah, ini lembaga, mungkin seorang

Yusril saat ini sedang bagus dan banyak kemenangan tuntutan dia di MK, apakah ini sudah

dilakukan lobi-lobi. Yusril saya yakin seorang negarawan yang baik. Kalau ini dilakukan

lobi-lobi yang bagus saya pikir dia sama dengan lawyer yang lainlah itu. Sehingga gerakan

kita ini demi perkuatan DPD RI sangat bagus Ketua. Itu saja masukan dari saya Ketua. Jadi

Tim Litigasi ini bukan hanya mengejar RUU Desa dan Pilkada semua RUU di komite yang

merupakan inisiasi DPD itu penting. Terima kasih Ketua.


Baik Bu Juniwati dulu ya, baru nanti Pak Luther. Silakan Bu.

25. PEMBICARA: Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI)

Terima kasih pimpinan.

Teman-teman Senator yang saya sayangi, cintai.

Setelah mendengar dari beberapa teman-teman dan saya kira juga kita semua tidak

ada perbedaan. Artinya semua memandang amandemen itu sangat-sangat dibutuhkan karena

itu menyangkut konstitusi. Kemudian juga maju ke MK dalam rangka JR (judicial review)

semua juga setuju. Yang tadi disampaikan adalah mungkin minta penambahan daripada, dan

persetujuan dari pada lawyer yang akan menangani judicial review.

Kemudian yang kedua, yang mungkin ada perbedaan, adalah mengenai timing,

momentum. Saya mendengar dari beberapa kawan ada yang mengatakan kita tunggu saja

setelah Agustus dengan beberapa alasan yang tadi sudah disampaikan. Tetapi juga ada

teman-teman yang memandang ini adalah sebuah peluang emas, apalagi dari Pak Bambang

mengatakan bukan hanya RUU Desa, bukan hanya RUU Pemda, betul Pak, ada RUU

Keuangan yang menurut hemat saya kalau kita senator tidak ikut membahas secara

keseluruhan, bukan mengambil keputusan ya, kita tidak punya berhak, membahas mulai dari

pendapat mini kemudian juga membahas DIM, kalau kita tidak ikut kita tidak tahu nantinya

hasilnya seperti apa. Apakah selama ini RUU yang kita sudah buat yang kita sampaikan ke

DPR itu mana? Mana yang betul-betul usulan dari kita itu yang digunakan.

Oleh karena itulah teman-teman saya berharap kita jangan terlalu egoisme sektoral,

saya tuh dulu juga, saya ini anggota Kelompok, saya ini anak buah Pak Bambang, saya

sayang dengan Pak Bambang. Saya nomor 1 teken waktu itu. Cuman ini momentum Bapak-

bapak Ibu-ibu, sebagai Senator kita ini lembaga negara tidak usah merasa kita duluan, maaf

Pak Fatwa, mereka duluan, kita adalah, pernah dikatakan juga kita adalah sebagai saudara

muda. Ini tidak begini ketatanegaraan teman-teman. Kita punya wibawa yang sama. Bahkan

dari DPR, teman-teman DPR meminta kepada kita melalui Pak Ketua yang Bapak katakan

kemarin, Ketua DPR, mbok ya ini pengertian dari pada membahas ini kalau sudah clear kami


12

juga senang. Berarti mereka juga ingin tahu, jadi enak begitu tidak melanggar. Kalau

sekarang kan mereka karena ada multitafsir khawatir melanggar kalau misalnya ikut dalam

membahas DIM. Tetapi kalau MK Insya Allah menerima keputusan kita, semuanya jadi

enak. Dan saya rasa psychological politic teman-teman sekalian, partai tidak akan marah

sama kita, tidak. Kalau di partai itu yang ada adalah teman-teman sekalian, tidak ada teman

abadi, tidak ada musuh abadi, kepentingan. Maaf ya, yang penting kepentingan. Nanti

mereka punya kepentingan terhadap kita. Kitakan kan juga punya konstituen, maaf ini saya

terpaksa berbicara demikian, 35 tahun saya di partai. Jadi saya harap peluang emas ini dalam

waktu yang sesingkat-singkatnya kita gunakan. Insya Allah kalau keluar kita enak ikut

membahas, ya Undang-Undang Keuangan yang ada di Komite IV, terus Komite III saya

kurang tahu undang-undang apa, Komite II, kalau di Komite I karena saya di Komite I ya

mungkin itu harus ditambahkanlah sama kita nanti.

Oleh karena itulah jangan lagi polemik. Dan juga Pak Adhariani jangan kita justru

ketemu lagi, ketemu lagi, kita sudah beberapa kali ketemu. Dan sudah di dalam sidang

paripurna yang lalu itu sudah resmi Tim Litigasi dibentuk. Karena itulah pergunakan peluang

ini. Kalau kita akan bersidang MPR itu butuh waktu minimal itu tiga bulan, untuk misalnya

amandemen. Sampai sekarang belum ada persiapan apa-apa. Ini sudah akhir bulan Juni, tidak

ada itu gaung-gaungnya itu akan bersidang MPR itu. Terima kasih, dari saya sekian saja.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Baik. Saya kembali dulu Pak Luther Kombong, nanti baru Pak Rahmat.

27. PEMBICARA: LUTHER KOMBONG (KALTIM)

Terima kasih Ketua.

Saya singkat saja. Mungkin rencana teman-teman untuk maju ke judicial review ke

MK ini perlu pemikiran matang-matang. Yang mana kita harus dulukan, apakah kita sabar

menunggu Kelompok yang telah lama memperjuangkan amandemennya ini? Atau kita tidak

usah menunggu Kelompok lalu kita maju ke MK. Yang kita khawatirkan adalah perjuangan

teman-teman di Kelompok DPD di MPR itu terasa sia-sia. Padahal kalau saya dengar

persentase dari pada teman-teman di Kelompok itu sangat menjanjikan, dimana sudah lebih

daripada 50% partai politik menyetujui. Itu menurut Ketua Kelompok dan ketua-ketua

sebelah sini, itu persentasenya kepada saya. Dan mereka janjikan dan lain adalah tanggal 16

Agustus. Apabila tanggal 16 Agustus itu tidak disetujui oleh teman-teman partai politik, tidak

mencukupi, maka kami hand up. Bukan saya tidak setuju untuk maju ke MK, karena itu

konstitusional dan hak kita. Cuman apakah tidak ada perasaan teman-teman sebelah kamar

ini nantinya, bahwasanya "loh kok terlalu memburu kekuasaan?". Kita bukan memburu

kekuasaan, ini kepentingan daerah sebetulnya, maju memperkuat DPD itu adalah bukan

kebutuhan Luther Kombong atau Pak Ketua atau teman-teman DPD ini, tapi kepentingan kita

mewakili daerah. Sehingga ini perlu dipikirkan betul-betul, karena menjadi beban bagi Pak

Bambang cs yang sudah lama berjuang apabila ini tidak terkabulkan. Karena yang diberikan

kepada kita adalah janji yang betul-betul, saya juga bisa percaya itu. Sehingga saya setuju JR

ini, tetapi kapan momennya. Saya kira itu Ketua. Terima kasih.


Baik Pak Rahmat Shah silakan, habis itu baru Bu Aida.


13

29. PEMBICARA: Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT)

Terima kasih Bapak Ketua, teman-teman anggota DPD dan hadirin yang saya

muliakan. Saya pikir kita mengulang-ngulang, ini sudah seperti lembaga ini kredibilitasnya

seperti tidak jelas ini dengan teman-teman yang hadirnya sepotong-sepotong dalam suatu

pertemuan atau rapat yang penting. Kita sudah bawa ini ke Panmus, sudah ke paripurna,

balik lagi rapat-rapat, bahkan kebetulan saya yang menjembatani jumpanya Ketua Kelompok

dengan Ketua DPD, kita rapat lagi tanggal 13 kalau saya tidak silap 2 kali. Kemarin Panmus,

berdebat sekian jam diputuskan jalan judicial review segera mungkin karena mengingat

beberapa rancangan undang-undang dari daerah yang kita wakili, baik itu Komite I, II, III

dan IV. Kalau keputusan kita yang sudah baik, sudah jalan dan sudah berulang-ulang

disampaikan kalahpun kita nilai plusnya tinggi bahwa kita telah dilecehkan dan dizholimi,

apalagi menang. Dan kami yakin dari Tim Litigasi Insya Allah kita akan menang. Karena

yang kita minta bukan mengecilkan partai ataupun dewan, tapi adalah tafsir kata dari turut

membahas. Dengan kita baru mau bergerak saja ke JR ini kita sekarang sudah diturutkan

membahas RUU dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan

Ham dan sebagainya.

Jadi saya berprinsip hargailah rapat jangan karena bisik-bisik atau ada agenda yang

tidak jelas kita merubah-rubah suatu keputusan kita sendiri, keputusan kita yang tertinggi

paripurna. Saya betul-betul Ketua, saya mengharap apa yang sudah kita putuskan, karena

tidak bisa pemikiran 1-2 orang untuk melemahkan pikiran sekian ratus orang, begitu. Jadi itu

harapan kita, kita sudah lama dilecehkan, dikerdilkan, dapatnya susah tapi wewenangnya

tidak ada, dan kita telah menghabiskan biaya yang demikian besar uang rakyat tapi hasilnya

tidak bisa kita kawal hingga final. Jadi harapan kami Ketua, agar apa yang sudah diputuskan

di Panmus juga sesuai rapat kita sebelumnya harus kita hormati dan hargai.

Demikian. terima kasih.

Wabilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Silakan Ibu Aida.

31. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM.

(KEPULAUAN RIAU)



Saya ingin disini juga sedikit juga tapi Pak Fatwa tidak ada. Saya koreksi juga Pak

Fatwa bahwa tidak mengakar. Kita semua terlampau mengakar, sangking mengakarnya

mereka mengelu-elukan kita dan mereka mengharapkan kita dapat berbuat banyak untuk

mereka. Tapi sampai saat ini kita tidak bisa berbuat banyak. Jadi bukannya kita tidak

mengakar, mengakar sekali, mohon maaf.

Dan kemudian yang lain adalah Pak Rahmat Shah dan Bu Juni. Saya setuju sekali

dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat dan Bu Juni, jangan kita kembali lagi. Dan

terus terang mengenai amandemen kita jalan saja, dua-duanya jalan, usul saya, tetapi kalau

kita tunggu momen ini akan hilang. Saya sudah dua periode, amandemen, amandemen, kalau

kita tunggu Agustus, lewat Agustus tidak ada apa-apa, apa yang akan kita perbuat bagi

daerah kita. Sementara mereka menangis dan mereka mengharapkan kita, kita bagaikan

makan gaji buta tidak bisa berbuat banyak. Itu saja Pak Irman, tolong. Terima kasih.


14


Baik, silakan Pak Tonny Tesar.

33. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Ibu yang saya hormati.


Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Om Swastyastu.

Iya, saya sama dengan Ibu Aida sudah 7 tahun merasakan gejolak hati yang cukup

lama untuk adanya satu amandemen. Saya menyadari betul bahwa sahabat saya dan teman-

teman di Kelompok, Pak Bambang yang saya sebut perjuangannya sangat luar biasa dan itu

kita hargai memberikan apresiasi yang tinggi sekali. Yang ingin saya menyampaikan disini

bahwa amandemen itu bukan untuk kepentingan DPD saja, tapi amandemen itu upaya untuk

melakukan satu sistim, perbaikan sistim ketatanegaraan secara keseluruhan. Jadi kita tidak

bisa kepentingan amandemen itu identik dengan kepentingan DPD saja, tidak. Kita bicara

tentang membangun sistim nanti lebih bagus lagi bagaimana calon presiden perseorangan,

pemilihan nasional dan lain sebagainya, itu kita bicarakan. Jadi kita tidak lagi hanya berpikir

amandemen hanya kepentingan DPD semata-mata. Tapi kalau kita buat Litigasi memang itu

kita bicara kepentingan kita DPD.

Dan saat ini bisa kita jalan-jalan dua-dua, lakukan saja Litigasi karena kita sudah

putuskan di Paripurna dan di Panmus. Dan itu sudah setuju. Itu memang sungguh-sungguh

hak kita sebagai wakil, sebagai anggota DPD untuk memperjuangkan karena itu diatur oleh

Undang-Undang Dasar. Kita harus lakukan sekarang karena itu sudah diputuskan. Sedangkan

amandemen tetap kita berjuang tetapi bukan hanya kepentingan kita, karena kalau toh kita

tidak lakukan orang lain juga akan lakukan. Tapi itu perjuangan kita hormati terus,

amandemen harus jalan terus, karena itu bukan kepentingan DPD semata. Litigasi juga jalan

terus karena sudah diputuskan. Sya sendiri pribadi saya mau menerima itu walaupun saya

merasa juga sebagai sahabat Mas Bambang dan teman-teman di Kelompok ini adalah sesuatu

yang kurang pas, sengketa kewenangan katakanlah dalam tanda kutip, tapi ini keputusan

paripurna jadi saya mendukung untuk Tim Litigasi lakukan judicial review. Terima kasih.


Baik.


DPD DI MPR)

Ketua, klarifikasi.


Iya, sebentar dulu Pak Bambang, ini kasih kesempatan, biar nanti Tim Litigasi. Ada

lagi tidak? Kalau tidak cukup ya. Baik silakan Tim Litigasi untuk merespon silakan. Tolong

mohon pendek saja Pak Wayan.


15

37. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI)

Saya minta Pak Alirman dan Pak Jhon dulu, nanti saya melengkapi kalau ada yang

masih tersisa.


Silakan Pak Jhon Pieris, mana? Iya, Silakan Bang Jhon. Mohon singkat saja dengan

Pak Alirman, nanti baru Pak Bambang sebentar, baru saya lihat bagaimana perkembangan.

39. PEMBICARA : Prof. Dr. JHON PIERIS, SH., MS. (MALUKU)

Terima kasih Ketua.

Saya berada pada posisi yang sangat sulit sebagai Wakil Ketua Kelompok, Ketua

Timjasus A materi perubahan. Kemudian wakil ketua, Wakil Koordinator Tim Litigasi. Oleh

sebab itu perkenankan Pak Alirman menyampaikan. Dari saya terima kasih.


Silakan Pak Alirman. Mohon singkat.

41. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR)

Itulah akibat ada dua kaki.


Saya tidak akan merespon kalau ada perbedaan pendapat itu. Saya berada di tengah-

tengah itu saja. Ada beberapa pertanyaan misalnya, Bambang mana? Keluar. Bambang yang

Kaltim. Itu Bambang Soeroso itu. Bambang Susilo, iya. Tadi kan mengatakan kok yang

dibaca itu terkait dengan Komite I saja, itu kan contoh. Jadi tidak akan ada diskriminasi.

Semuanya menjadi bahan kajian di Tim Litigasi ini baik yang Undang-Undang Komite I, II,

III dan IV. Ini perlu di klarifikasi supaya tidak salah tafsir juga.

Kemudian yang kedua, menurut saya kalau bicara tentang golden momentum kapan

amandemen dan JR ini harus dilakukan? Ini panjang perdebatannya, walaupun teman-teman

sudah memberikan komentarnya bermacam-macam, Pak Ketua. Kami dari Tim Litigasi ini

kan bekerja atas perintah dan keputusan paripurna, kami jalankan. Dan hari ini memang kita

melaporkan hanya progress saja. Terkait dengan tim lawyer, ada yang disampaikan teman-

teman tadi mestinya harus ditambah dan segala macam. Saya kira itu yang harus kita respon.

Substansinya yang kita sampaikan di Tim Litigasi dan kita semua tahu hanya semata-mata

meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan Pasal 22 D itu, tentang dapat

bagaimana? Apakah ini opsional atau original. Kemudian tentang ikut membahas yang

dimaksud itu seperti apa? Ada yang mengatakan ikut membahas diberi kewenangan tapi

tidak selesai. Kita minta, daripada kita berdebat dengan abang kita yang senior disebelah,

yang juga itu akan memperburuk hubungan DPD dengan DPR, lebih baik kita minta MK

yang punya kewenangan untuk menafsirkan itu. Termasuk bagaimana pertimbangan yang

dimaksud. Tentang APBN, tentang pajak segala macamnya itu. Itu saja intinya sebenarnya.

Namun demikian karena ini adalah pemilik keputusan ini adalah kita semua, ya tentu kita

harus menempatkan posisi kita pada posisi yang strategis, mana golden momentum diantara

dua yang kita bicarakan sudah lama ini yang lebih tepat. Itu saja sebenarnya. Kami Tim

Litigasi tidak akan mempertahankan apa yang kami kerjakan dengan artian, karena ini adalah


16

menjadi wilayah kita secara semuanya. Tim Litigasi hanya melaksanakan amanah dari Bapak

dan Ibu sekalian. Terima kasih.


Baik, terakhir Pak Wayan. Ada Pak Farouk ya.



Salam sejahtera buat kita semua.

Om Swastyastu.

Saya ingin menggarisbawahi dulu dengan tambahan penjelasan tentang apa yang

disampaikan Pak Alirman. Agak berat bagi kami menyampaikan reaksi ataupun jawaban

terhadap teman-teman yang setiap orang punya hak suara ini di paripurna. Berat luar biasa.

Jika kami bertahan seolah-olah kami yang punya kepentingan tim ini cari panggung, dapat

panggung. Jika kami tidak menjelaskan pekerjaan kami yang diartikan bertahan, kami ini kan

diberikan SK, kami hanya menjalankan SK, SK ini dibuat pimpinan berdasakan utusan

paripurna. Lalu setelah SK kami jalankan tim ini bekerja bagus sekali, sekalipun tidak semua

anggota timnya rajin. Ada sedikit sekali anggota tim yang tidak pernah hadir, sedikit sekali.

Tapi mereka tidak pernah melakukan penentangan atas keputusan-keputusan itu. Maka

lancarkan ketika kami melaporkan hasil-hasil kerja ini kepada pimpinan.

Ketika ada masalah kalau boleh saya buka, masalah ini kan berawal ketika pimpinan

belum membuat tanda tangan tiga-tiganya untuk mengajukan konsep kita, permohonan kita

ke judicial review. Itu saja inti persoalannya sebenarnya. Dari sana berkembang pertemuan-

pertemuan, intern pertemuan pimpinan ada kemajuan, kami harus mengakui itu. Pertemuan

antara Kelompok dan tim kami juga layani. Dan terakhir kami mendapat informasi jika

Panmus ini sudah dilakukan tinggal hanya satu poin yaitu minta persetujuan tentang

pengacara. Setelah itu tanda tangan pimpinan akan selesai. Begitu informasinya yang saya

dengar.

Oleh karena sekarang berkembang ada momen lagi di forum paripurna maka agenda

utama kita itu menjadi dua. Satu momen, kedua memutuskan pengacara. Kalau memutuskan

pengacara kami tunduk pada paripurna. Saya ulangi, kalau soal pengacara kami tidak boleh

melawan paripurna, biarpun ada tim kajian yang merekomendasikan pengacara setelah

dibahas, tetap paripurna yang menentukan siapa pengacara yang akan kami pakai. Tapi kalau

soal momentum sekali lagi kita punya dua cara mengatasi kelemahan kita, satu amandemen,

kedua judicial review. Amandemen sepenuhnya tergantung DPR, sepenuhnya tergantung

DPR bukan kita. Teman-teman menyebut 7 tahun. Tentu akan perbedaan persepsi karena

memang Mas Bambang tidak menyebut 50% harapan itu indikatornya apa. Kalau ini saja

dibuka seperti kami membuka pasal-pasal yang diajukan, clear ada 7 pasal menyangkut 5

substansi dan 12 ayat, kami ajukan ini. Setelah kami ajukan ini hampir semua, kecuali

beberapa orang yang ingin memberi catatan, layak. Sebab apa? Pasal-pasal yang kami ajukan

adalah menghambat keikutsertaan kami membahas. Yang konkrit tadi sudah disampaikan.

Masa kalau kami boleh dilewati begitu saja dalam ikut membahas menurut pasal 150 ayat

(3). Kalau kami mengajukan RUU kalau DPR setuju, diganti bajunya menjadi RUU DPR.

Masa ini kami diamkan. Kami sengaja mencari pasal yang tidak terlalu banyak dan ini ada

hasilnya. Sebenarnya kalau Mas Bambang bisa menunjukan indikator 50% itu ada harapan,

ini sesuatu luar biasa setelah mimpi-mimpi 7 tahun sekarang ada harapan baru, begitu. Saya

percaya saya pribadi Mas Bambang. Tapi pengalaman saya juga duduk di tim itu dari dulu

partai-partai itu belum ada rapat sama sekali, belum ada pembahasan intern. Sementara saya


17

membawa buku Tatib MPR, kalau kita mengacu pada bulan Agustus sudah tidak mungkin

bulan Agustus ini ada Sidang MPR. Mari kita baca ketentuan pasal 92, itu digabung dengan

pasal 94 apa yang disampaikan Pak Adhariani, 30 hari sebelumnya sidang itu upaya-upaya

ini harus dilakukan. Termasuk penandatanganan. Jadi kalau disebut Agustus sebagai sidang

atau maksudnya lain saya tidak tahu. Kalau yang dimaksud itu sidang bulan Agustus

dipastikan tidak mungkin karena itu tidak memenuhi syarat Tatib MPR. Pasti sudah lewat

kita. Sekali lagi jika pun ini lewat Agustus apa salahnya jika Mas Bambang bisa meyakinkan

kita semua untuk apa kalau menurut bahasa teman-teman bicara secara judicial review yang

ecek-ecek ini, karena yang paling penting ini kan amandemen. Tapi kalau amandemennya

belum ada indikator, teman-teman yang dekat dengan partai-partai itu bisikan kepada kami

tidak ada rapat-rapat, tentu ini Mas Bambang perlu punya kewajiban menjelaskan ini karena

bicara momentum. Kalau penjelasannya mirip dengan yang kami jelaskan ini dan harapannya

jangan kan 50%, 49% saja ada harapan amendemen. Jangan-jangan ini redup ini Pak, judicial

review ini redup. Karena judicial review hanya beberapa poin saja dari hak-hak kita akan

diakomodir dalam permohonan. Tapi kalau amandemen luar biasa. Tapi sekali lagi kalau

sampai 50% ini tidak jelas indikatornya, bulan Agustus sudah tidak mungkin berdasarkan

Tatib, lalu kalau gagal amandemen, mohon maaf, Mas Bambang dan saya ini dalam posisi

berada di tubir jurang, Mas Bambang, kita harus saling mengingatkan ini. Kalau saya ajukan

judicial review sebelum Agustus..


DPD DI MPR)

Mohon maaf, saya perlu mengkonteks apa yang.


Sebentar, sebentar.


Bisa jadi, belum tentu, kalau sampai gagal Mas Bambang bisa jadi sasaran. Belum

tentu. Tapi kalau saya akan merasakan kalau judicial review ini gagal saya akan jadi cercaan,

dapat cercaan. Karena itu memang tidak mudah melakukan ini, tidak mudah. Tapi


Mohon waktunya.


Kalau forum ini nanti bisa meyakinkan bahwa judicial itu tidak perlu karena

amandemen sudah dekat untuk apa kita bicara judicial review. Diadakan saja judicial review

itu, begitu.

Para hadirin yang saya hormati, karena kami sudah mengerjakan dengan baik

sekaligus menjawab statement Pak Farouk, ...... (tidak jelas) Pak Farouk, apa perlu paripurna

ini membuat laporan dari Tim Litigasi? Saya berdiskusi dengan beberapa pihak tadi pagi.

Makanya saya tidak mau membacakan itu karena saya merasa tidak perlu itu dilaporkan, satu

karena kurang taktis, karena ini akan menyebar sebentar lagi, DPR tahu, siapa saja tahu,

sama dengan pikiran Pak Farouk. Yang kedua, kami kan sudah melaporkan kepada pimpinan


18

yang memberi SK dan sudah menyampaikan ke Panmus. Karena itu kami merasakan kok

tidak perlu lagi. Tinggal sekarang memutuskan pengacara saja. Kedua momentum. Untuk

momentum kesimpulannya alangkah tak enaknya kalau momentum judicial review hilang

seperti yang dibilang Ibu Aida, semangat-semangat beberapa teman jujur diakui sekalipun itu

sebagai contoh, karena sedang ada pembahasan RUU tertentu dan ingin mengejar itu, harus

diakui. Sekalipun judicial review tidak untuk komite tertentu. Semangatnya sedang ada.

Kalau ini lewat momentum ini bisa kendor, lalu judicial review tidak diajukan. Kalau sampai

amandemen juga tidak berhasil kita kehilangan dua-duanya. Saya berpikir kita harus

mendapatkan dua-duanya, karena judicial review sama sekali dalam pikiran kita tidak

melemahkan amandemen. Bahkan kalau judicial review diajukan dari tafsir pasal 22 d kita

memperoleh peluang, argumen-argumen amandemen itu menjadi kuat.

Yang terakhir, saya tidak menunjukan ini kepada paripurna, ini tanggung jawab

moral, tanggung jawab politik. Jika pimpinan tidak keberatan ijinkan saya mengundurkan

diri sebagai Ketua Tim Litigasi untuk menghargai kerja-kerja Tim Litigasi yang sudah bagus,

tapi pembahasan kita berputar-putar, bertele-tele, sehingga ada kewajiban moral orang seperti

saya harus berani tampil mengatakan saya tidak layak menurut pribadi saya menjadi ketua

tim karena berputar-putarnya masalah, begitu. Ini penting. Dan ijinkan saya mengundurkan

diri supaya lain kali tidak ada ketua tim atau anggota tim seperti ini diperlakukan semena-

mena oleh forum yang sangat terhormat ini. Terima kasih.


Baik, Pak Wayan. Silakan Pak Farouk. Sebentar dulu ya. Kasih kesempatan dulu.

Silakan Pak Farouk.



Ini musti diluruskan. Jadi ada perbedaan persepsi para pembicara seolah-olah yang

sedang berkonflik itu antara DPR dengan DPD. Saya lihat bukan. Yang sedang berkonflik ini

internal DPD. Konfliknya apa? Bukan konflik soal Litigasi. Semua pasti setuju 100% Litigasi

go ahead, juga bukan soal amandemen, bukan soal lawyer. Yang jadi persoalan kapan ini

didaftar ke MK? Kalau berbicara kapan tidak ada keputusan politik. Kalau kita ini sebuah

peperangan maka ini adalah art, adalah seni mengambil keputusan yang tepat kapan kita

melakukan penyerangan. Dalam hal ini, jadi kalau tadi ada yang mengatakan oh ini gerakan

paralel, juga tidak, tidak bisa paralel. Kecuali nanti kita dengarkan dari Kelompok apa resiko

yang akan mungkin dialami oleh Kelompok jika ini maju pada waktu sebelum Agustus. Ini

ditunjukan. Kalau memang alasannya rasional, masuk akal, bagus jadi bahan pertimbangan.

Tapi sebenarnya dua tim ini bisa berjalan bersama dual triangle. Jadi segitiga terbalik dua.

Yang sekarang, yang gede sisinya bawah ini adalah Kelompok. Kelompok ini terus akan

semakin mengecil. Sebaliknya Tim Litigasi semua ke kecil nanti akan membesar. Jadi

peranan itu akan beralih kalau di dalam liter kodal akan beralih kepemimpinannya untuk

memenangkan pertempuran. Nah, dalam kaitan ini saya untuk mempersingkat waktu, saya

mengusulkan begini, forum ini tidak bisa belum pernah memutuskan. Tidak perlu ini Pak

Wayan, pokoknya Litigasi tetap jalan sudah diputuskan itu tidak ada, Pak anu pun oke

Litigasi jalan terus. Tinggal sekarang kapan? Nah untuk menentukan kapan ini tidak perlu

kita dibahas di sini, serahkan 3 pimpinan, Tim Litigasi, Kelompok. Cari waktu yang tepat,

oke bismillahirrahmanirrahim maju kesana. Ya sudah, itu saja, tidak usah kita bicarakan

diini. Setuju tidak?



19


Baik. Silakan Mas Supartono.

52. PEMBICARA : Ir. SUPARTONO (JAWA TIMUR)


Terima kasih pimpinan dan seluruh senator.

Saya pikir tidak ada perbedaan, ini hanya strategi. Satu. Tadi sudah ditawarkan oleh

Ketua Kelompok DPD di MPR bahwa dia menyampaikan 16 Agustus sebagai batas akhir.

Nah, tinggal teman-teman di Litigasi atau menurut pandangan teman-teman bahwa tanggal

16 Agustus itu terlalu lama atau tidak? Cuma itu saja sebenarnya. Batasnya 16 Agustus. Ini

tidak, bukan teman-teman bukan tidak setuju dengan Litigasi, bukan tidak setuju dengan

amandemen, tapi kita persoalan momen. Tadi, kita tadi sudah panjang lebar berdebat,

sebenarnya sudah ada, ada kaitannya di patok oleh Pak Bambang 16 Agustus. Nah, kita

tinggal, nanti siapa yang berkepentingan disini, walaupun sudah berkepentingan, tapi

beberapa bisa melihat ini, momen ini, bahwa tanggal 16 Agustus. Itu, terlalu panjang apa

tidak untuk kita melakukan judicial review. Persoalan cuma disini sebenarnya. Kalau kita

tadi diskusi panjang lebar itu akan, tinggal alasannya Pak Bambang 16 Agustus, tinggal

Litigasi, 16 Agustus ini terlalu panjang. Ini begini ini kan persoalan-persoalan, ini masalah

bagaimana kita melihat momen, kita menempatkan strategi itu dengan pas. Terima kasih.


Baik saya rasa cukup ya. Saya serahkan ke Pak Laode lalu Pak Bambang terakhir ya.

Silakan.

54. PEMBICARA : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)

Poin kuncinya Pak Bambang nanti.


Selamat siang.


Om Swastyastu.

Saya kira ini, saya setuju dengan Pak Farouk, kita sedang tidak berdebat antar

lembaga, tetapi antara kita sebetulnya. Dan kita jangan beranggapan bahwa kita sedang akan

bertengkar terus seperti ini, karena kita menjalani tugas sesuai dengan mekanisme dan

prosedur atau administrasi kelembagaan yang ada. Pak Bambang Ketua Kelompok, ketua

kita sebetulnya, hanya mereka adalah Pak Bambang mencoba mengelolanya di dalam

kepemimpinan Kelompok. Pak Wayan ditugaskan oleh paripurna, juga Pak Bambang

sebetulnya oleh paripurna. Jadi dua-duanya tidak ada yang perlu diperdebatkan sebetulnya.

Cuma kalau istilah momentum tadi ini juga perlu dikoreksi juga sebetulnya. Begini, kalau

kita pakai manajemen waktu untuk kemudian kita ajukan, kita ajukan, oh kita tahan dulu,

maka memang benar kata Pak Wayan, perlu ada skenario dulu bagaimana skenarionya

sehingga sampai pada tanggal 16 Agustus itu. Kalau skenarionya pas maka kemudian kita

yakin oke kita jalan, sampai kita tunggu sampai tanggal 16. Persoalanya, ini juga nanti

berbahaya secara psikopolitik bagi kita semua ketika nanti tanggal 16 Agustus tidak jadi

tandatangan pendukung amandemen, maka kemudian kita ajukan, lalu resikonya apa kita?

Oh ini katanya, ini karena kalah tidak bisa di amandemen maka dia maju di MK judicial

review. Jadi bahan perguncingan yang mungkin saja tidak mengenakan lagi bagi kita. Itu


20

juga perlu kita timbang. Jadi menurut saya memang judicial review itu meskipun bisa sedikit

mengganggu secara politik sebagian teman-teman partai politik di DPR, tetapi sebetulnya

wilayahnya sangat berbeda, karena kita ingin memastikan keraguan kita selama ini, yang

ternyata keraguan sepertinya bahwa tafsir kita terhadap konstitusi yang terkait dengan tugas

kita ternyata tidak dimaksimalkan, dilakukan oleh, karena pembatasan oleh undang-undang

yang dibuat oleh DPR, akhirnya daerah yang kita wakili rugi. Kan begitu sebetulnya. Atau

kita juga merasa dilecehkan atau tidak berharga atau tidak dihargai. Nah itu kan sebetulnya,

kita merasakan itu. Ternyata tafsir teman-teman ahli mendukung bahwa ternyata kita

memang dalam posisi yang dirugikan. Oleh karena itu istilah saya yang saya pernah

lontarkan dan ini dikritik sebetulnya di dalam Panmus, saya bilang kita sekedar meminta

fatwa MK itu seperti apa, tentang posisi kita dalam konstitusi. Apakah kita sudah benar

sesuai dengan undang-undang itu ataukah memang perlu ada penguatan lagi oleh akan

ditegaskan oleh MK pada saat itu. Sedangkan amandemen adalah tugas besar kita di bangsa

ini untuk mencoba menata kelembagan ketatanegaraan kita sehingga pas, sehingga efektif

nanti penyelenggaraan negara ini setelah amandemen. Kan dua hal. Tapi lagi-lagi ini kan

untuk mencoba memastikan bahwa ketika kita mengajukan judicial review tidak akan ada

yang tersinggung. Itu saya kira tadi senior kita Bu Juniwati sudah menyatakan memang itu

barangkali soal itu saja, soal kepentingan saja di politik ini, mungkin tidak akan dimusuhi

secara abadi kita kalau kita mengajukan sekarang di MK.

Tapi bahwa, sekali lagi, ini menurut saya terlalu banyak hal yang harus diabaikan

ketika kita tetap menterlantarkan diri kita dalam posisi kita yang dikengkang oleh undang-

undang sekarang ini. Oleh karena itu secepat-cepatnya kita perlu memperoleh fatwa atau

keputusan dari MK. Teman-teman disana jangan langsung merasa bahwa kita akan gagal

kelak di amandemen. Kan perjuangan kita bersama amandemen itu dari dulu sampai

sekarang. Kita tidak tahu apakah tahun ini bisa terjadi atau tidak. Kita jangan spekulasi. Tapi

bahwa kalau judicial review seperti yang dikatakan oleh Ketua tadi, mudah-mudahan jangan

mundur Pak Wayan, saya sendiri sebetulnya bertarung untuk Pak Wayan tidak mundur jadi

Ketua Tim Litigas. Jadi sebetulnya bahwa Tim Litigasi telah bekerja mengajukan judicial

review. Pasti tiga minggu yang akan datang itu sudah ketahuan hasilnya. Saya kira itu. Dan

kita prediksi bahwa hasilnya itu, apalagi ditambah dengan orang-orang penting dari Jimly

Asshiddiqie barangkali, Yusril Ihza Mahendra, Pak Laica Marzuki dan sebagainya. Mungkin

saja akan tetap menambah keyakinan kita bahwa sebetulnya tafsir yang kita buat dan

ditopang oleh para ahli ini itu akan membawa manfaat bagi kita dengan meyakini, berusaha

mengupayakan bahwa MK akan menyetujui usulan kita.

Saya kira itu saja. Saya kira menurut saya ini tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh.

Dan menurut saya hari ini kita ambil keputusan bahwa putuskan nama-nama pengacaranya,

kompromi waktunya, nanti kita selesaikan setelah di, apakah nanti kita, ya pertemu kecil

saja. Dan setelah ada pertemuan itu tidak boleh ada pembicaraan lain lagi karena kita

kompak di dalam. Kita tidak boleh ricuh kedalam sebetulnya karena itu akan menimbulkan

peluang untuk diacak-acak terus oleh orang lain untuk dilecehkan. Terima kasih.

Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.


Om Shanty Shanty Shanty Om..


Baik, terakhir Pak Bambang ya, nanti saya simpulkan. Silakan Pak Bambang

Soeroso.


21


DPD DI MPR)

Begini loh kawan-kawan yang saya muliakan. Yang pertama, dengan segala hormat,

yang bekerja keras pada perjalanan dari kemarin-kemarin itu sampai sekarang itu adalah

Bapak-bapak semua. Saya ini hanya sekedar men-ceo-kan, memenajemeni pengelolaan

perjuangan tadi. Sehingga oleh karenanya jangan Bambang Soeroso diperhadapkan sama

seorang Wayan Sudirta. Beliau itu adalah sahabat dan sekaligus saudara saya. Jadi, Pak

Wayan dengan segala hormat yang pertama saya tidak menyetujui bahwa Bapak punya

semangat yang akhirnya patah dengan mengundurkan diri. Jadi Bapak harus lebih tegar lagi

untuk terus memimpin Litigasi itu untuk supaya ini bisa masuk barang itu.

Yang kedua, teman-teman. Kami sungguh-sungguh tidak ingin memperhadapkan

persoalan muatan atau materi daripada materi amandemen, sekalipun maupun materi judicial

review. Karena kami juga sudah memahami dalam seri dua kali sidang pleno khusus

pimpinan Kelompok DPD di MPR telah memahami. Jadi persoalannya adalah seperti kata

Pak Farouk tadi bukan persoalan di masalah materi.

Nah, kemudian berikutnya adalah tadi pertanyaan Pak Wayan ketika, 1600 jam

menjelang 16 Agustus yang sudah kita jadikan ultimate target terhadap, ini juga perlu kami

luruskan. Memasukan, saya ulangi, memasukan usul perubahan konstitusi kita dengan

dukungan pengusul yang sudah memadai itu kita harapkan bisa sebelum tanggal 16 Agustus.

Jadi jangan salah persepsi, kawan-kawan masih salah persepsi bahwa sidang paripurna MPR-

nya itu, itu akan berlangsung pada bulan Agustus. Bukan Pak Irman. Jadi yang kami maksud

adalah memasukan, mendeliver apa yang perjuangan Bapak-Ibu yang sudah mendapatkan

dukungan usul yang memadai itu ke MPR, ke pimpinan MPR. Kemudian pimpinan MPR

akan menindaklanjuti dalam waktu 30 hari akan melakukan agenda-agenda besarnya kedepan

melalui sebuah proses politik. Dimana nanti disitu akan dibentuk Badan Pekerja MPR yang

terdiri juga dari Bapak-bapak komponennya itu untuk melakukan kajian yang lebih

mendalam lagi sambil menyiapkan rantus dan rantapnya terhadap usul perubahan itu, Bapak

dan Ibu. Sehingga nanti pada akhirnya, nanti kalau kita sepakat di MPR oke lu Badan

Pekerja, lu lakukan ini dalam waktu 6 bulan. Nah setelah 6 bulan Badan Pekerja akan

melaporkan kepada sidang paripurna untuk diambil keputusannya. Jadi kalau 6 bulan setelah

Agustus tambah 30 hari berarti kira-kira pada bulan Mei atau Juni tahun 2013 kita akan

memutuskan perjuangan usul perubahan ini.

Pak Ketua, sekali lagi ingin saya tambahkan, bahwa Pak Wayan, kami bekerja dan

kita semua bekerja ini dengan alas sebuah optimisme dan semangat yang luar biasa. Artinya

bukan kami mendahului daripada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan mengkehendaki

perjalanan perjuangan ini sukses atau tidak. Tapi dari aroma chemistry dan kebatinan kita

semuanya kita sungguh sangat mempunyai optimisme yang tinggi, Pak Wayan. Dan ini

tercermin dari laporan tertulis yang kami sudah sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian.

Rangkaian perjalanan pada etape kita melakukan penetrasi dengan pimpinan-pimpinan partai

politik dan anggota fraksi parpol di MPR itu telah sekian lama dan sekian banyak kita

lakukan. Yang ujungnya adalah, almost, saya ulangi, hampir kita semua bersepakat bahwa

hanya 3 isu saja dari 10 isu strategis yang akan kita bopong bersama untuk kita ajukan, kita

normakan kepada norma-norma pasal perubahannya itu dan pada saatnya sebelum Agustus

itu akan kita tandatangani bersama.

Kemudian perkembangan yang terkini yang kami lakukan dengan Partai Golkar, Pak

Ketua, ini juga sekalian laporan, karena kemarin kami tidak bisa langsung laporkan hal ini.

Golkar yang jelas sudah sepakat dan itu sudah ditandatangani, 3 kesepahaman kita terhadap

common platform-nya. Dan itu akan segera minggu depan akan kita normakan kedalam usul

pasal perubahan dan akan dikembalikan kepada DPP dan fraksinya untuk di teken. Itu beliau


22

mengatakan demikian Pak Ketua. Jadi paling tidak 106 kita sudah punya modal. PKS mudah-

mudahan tidak ada orang partai politiknya, PKS, PKB, Gerindra itu juga sudah akan

mengikuti pola yang dilakukan oleh Golkar. Dan kesepakatan kepada common platform-nya

juga akan diikuti. Oleh karenanya maka nanti pada akhir Juli ini, maaf, awal Juli atau minggu

kedua Juli itu akan kita lakukan amanat pimpinan, rapat pimpinan MPR yang dihadiri oleh

ketua-ketua fraksi di MPR untuk me-rap-up, membungkus itu dalam sebuah format yang

namanya panitia bersama. Dan itu akan kita lakukan bersama dengan ketua-ketua atau

pimpinan-pimpinan fraksi parpol di MPR. Secara matematis.


Mohon waktunya Pak Bambang biar saya simpulkan.


DPD DI MPR)

Iya Pak. Ini supaya kita semangatnya sama Pak. Mohon maaf kalau saya agak sedikit

ini, lama. Secara matematis Pak, kalau kita memasukan itu dengan, sudah dengan sekurang-

kurangnya 231 anggota untuk bisa usul itu diterima di pimpinan MPR, maka modal kita

sudah 132 dan ditambah Insya Allah dengan kerja keras kita nanti berikutnya 106 dari

Golkar, 57 dari Hanura, 49 dari, maaf, Hanura, PKB dan PKS. Modal ini Pak, Pak Wayan,

sekali lagi saya ingin sampaikan, bahwa kita sudah memadai untuk kita bisa mendeliver

usulan kita ke MPR. Selanjutnya itu adalah perjuangan tersendiri. Ujungnya Pak Ketua, saya

ingin menyampaikan bahwa disini sesungguhnya, saya juga mengkontes apa kata Pak

Jenderal tadi bahwa diantara kita sesungguhnya ada peperangan. Saya ingin memastikan

tidak ada sama sekali Pak Ketua. Yang ada adalah ini dinamika daripada pembahasan kita

supaya apa yang kita hasilkan untuk tepat sasaran tadi lebih kongkrit, lebih mempunyai value

melalui perdebatan-perdebatan ini. Jadi sekali lagi saya tidak mau diperhadapkan sama Pak

Wayan Pak Ketua. Ini kan jadi lucu ini kalau ini. Nanti persahabatan saya sama Pak Wayan

jadi rusak kan gara-gara begini kan tidak lucu.


Baik, saya rasa cukup.


DPD DI MPR)

Oleh karenanya saya mohon negarawan-negawaran kita ini Bapak dan Ibu sekalian

untuk memahami. Persoalannya adalah kami belum sampai sekarang belum mendapatkan

sebuah milestone apa yang dikehendaki oleh Tim Litigasi dan tenggat waktunya kapan. Itu

Pak. Jadi sekali lagi ujungnya kami sepakat kalau ini akan kita kerucutkan, dudukan, Pak

Wayan, maaf saya tidak ngomong Pak Wayan, Tim Litigasi, Tim Kelompok kembali lagi

untuk bersama pimpinan merumuskan waktunya. Terima kasih.


Baik. Saya rasa cukup Bu ya, tidak usah lagi, saya sudah nampak kesimpulan. Jadi

teman-teman sekalian, memang saya dari pimpinan membuka ini untuk jadi pemahaman kita

bersama. Karena memang ini juga hal yang strategis supaya kita bisa menangkap persoalan


23

yang sesungguhnya. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Farouk, sesungguhnya

kan ini kita mengambil keputusan hanya untuk memenuhi ayat pasal 48 ayat (7).

Sesungguhnya kalau seperti yang disampaikan tadi proses komunikasi ini sudah berjalan.

Tapi baiklah, tadi telah disepakati dua-dua ini penting. Amandemen yang sudah 7 tahun dan

bukan hanya untuk DPD saja, untuk memperbaiki sistim bertatanegaraan, sedangkan Tim

Litigasi kita bentuk itu adalah untuk internal kita. Itu juga penting.

Nah sekarang tadi telah disimpulkan oleh semuanya kita, semuanya sepakat tidak ada

persoalan. Tapi serahkanlah apa yang kita jadikan kesimpulan; pertama, Tim Litigasi dan

Kelompok, dan sesungguhnya sebetulnya sudah kami pertemukan, ini bukan sekali,

Kelompok, sudah 3 kali. Tapi baiklah, karena ini kita kan lebih mengedepankan musyawarah

supaya keputusan itu jadi bulat. Jadi apapun adalah keputusan kita. Tidak ada keputusan Pak

Bambang Soeroso, tidak juga ada Pak Wayan, tidak ada.


DPD DI MPR)

Pak Ketua, jangan sebut Bambang Soeroso sama Wayan Pak Ketua, Kelompok dan

Litigasi.


Itu yang saya katakan, ini bukan hanya Pak Bambang Soeroso, bukan hanya Pak

Bambang. Kalau kita sudah keluar itu adalah DPD, itu yang saya sampaikan. Jadi tidak ada

perasaan personal. Itu yang ingin saya sampaikan, no personal filling ya. Jadi itu yang saya

maksud. Jadi pertama itu yang saya sampaikan, serahkanlah itu nanti ke pimpinan. Nanti

dengan mengundang Tim Kelompok dan juga Tim Litigasi untuk soal waktunya, kita

serahkan. Tetapi, setuju, kita sepakati pasal 48 ayat (7) pada daftar pengacara dan ditambah

dengan beberapa orang yang nanti akan kita hubungi.


Soal pengacara tadi ada usulan Pak Fatwa. Ada kesepakatan antara MK bahwa

teman-teman dari mantan anggota Komisi Konstitusi tidak dibolehkan, jangankan jadi

pengacara, jadi saksi ahli pun tidak.


Artinya aspirasi tadi akan ditampung, tapi setuju?


Supaya clear ya. Jadi Pak Laica Marzuki sudah kita dengar tapi tidak bersedia jadi

pengacara. Mantan-mantan hakim konstitusi juga sudah kita undang Pak Jimly dan lain-lain,

tidak bersedia mereka ada kesepakatan. Soal Pak Yusril belum dibahas.


24


Jadi begini, nama-nama tadi yang sudah mau dan sudah terdaftar itu kita tetapkan.

Dan nanti tambahan-tambahan mana yang bisa memperkuat kita, itu maksudnya. Tentu tanpa

ada tanda tangan. Baik, setuju? Baik.

Tepuk tangan buat kita semua.

Nanti pakai nasi kuning, Pak Farouk nanti yang traktir kita.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah mencapai suatu keputusan yang

penting menurut saya. Tim Litigasi dan pengacara yang mewakili akan melakukan langkah-

langkah judicial review secara paralel dengan langkah-langkah lembaga dewan dalam

perjuangan amandemen Undang-Undang ’45. Dalam hal ini penting untuk memperhatikan

langkah-langkah taktis atas dua sasaran penting lembaga dewan yang perlu dengan cermat

kita ikuti bersama dan kita atasi bersama.

Selanjutnya marilah kita memasuki agenda pokok sidang paripurna ke-15 kali ini,

dimana untuk urutan penyampaian laporan akan dimulai dari alat kelengkapan yang terhadap

materia laporannya akan diambil keputusan. Untuk itu kami persilakan dari pimpinan Komite

I untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Untuk itu kami

persilakan dari pimpinan Komite I.

68. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (WAKIL KETUA

KOMITE I)

Tadi saya termasuk keberatan juga membacakan Tim Litigasi karena akan tampil juga

di Komite I. Supaya tidak membosankan saya mohon ijin akan membacakan ringkasannya.


Selamat siang.


Om Swastyastu.

Pimpinan DPD yang saya hormati, Bapak-bapak anggota senator Republik Indonesia,

Sesjen dan Wasesjen. Karena mengingat waktu kita sangat terbatas, saya mungkin tidak akan

membacakan laporan ini karena sudah ada di meja Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu

silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu membaca kalau ada koreksi nanti silakan disampaikan

kepada kami Komite I.

Ada satu poin saja yang ingin kami sampaikan, karena ini adalah akan meminta

pengesahan kepada kita semua. Mengingat mendesaknya waktu untuk memenuhi undangan

Komisi II DPR dan tidak memungkinkan ada 3 RUU daerah otonomi baru dilakukan melalui

mekanisme paripurna, maka Komite I dalam kesempatan ini melaporkan hasil penyusunan

tiga pandangan atas RUU DOB tersebut sebagai bagian dari satu paket dari 19 rencana DOB

yang akan dibahas di DPR. Tiga diantaranya itu adalah pembentukan Kabupaten Konawe

Kepulauan sebagai pemekaran dari Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Dua,

pandangan atas RUU pembentukan Kabupaten Pesisir Barat sebagai pemekaran dari

Kabupaten Lampung Barat di Provinsi Lampung. Dan yang ketiga adalah pandangan DPD

atas RUU pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai pemekaran dari Kabupaten

Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara. Karena waktu sudah mendesak dan kita harus

melaporkan dan menyampaikan laporan pendapat kita di Komisi II DPR RI. Maka hari ini

KETOK 2X


25

kami meminta dalam forum yang terhormat ini secara formalitas meminta pengesahan dalam

sidang paripurna yang terhormat ini.

Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian kita semua kami

sampaikan terima kasih.



Om Shanty Shanty Shanty Om..

Terima kasih.


Terima kasih kepada pimpinan Komite I yang dengan lugas dan cerdasnya

menyampaikan beberapa hal yang harus kita putuskan pada paripurna ini untuk menyusul hal

yang lain. Yaitu kepada kita diminta persetujuannya atas;

Pertama, pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU penetapan Kabupaten

Pulau Taliabu sebagai pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara.

Yang kedua, pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU pembentukan

Kabupaten Pesisir Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat di Provinsi

Lampung.

Yang ketiga, pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU pembentukan

Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai pemekaran dari Kabupaten Konawe di Provinsi

Sulawesi Tenggara.

Apakah ketiga pandangan pendapat ini bisa kita setujui? Baik.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum.

Maaf, sangking senangnya tadi. Tepuk tangan buat kita semua.

Terima kasih kepada Komite I yang telah menghasilkan sebuah keputusan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Komite III untuk menyampaikan laporan

perkembangan pelaksanaan tugas untuk itu kami persilakan dari Pimpinan.

70. PEMBICARA : Drs. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III)



Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang.

Yang terhormat saudara pimpinan DPD RI, saudara pimpinan alat kelengkapan dan

Kelompok DPD RI dan saudara-saudara para anggota DPD RI yang berbahagia.

Ijinkanlah kami menyampaikan laporan Komite III yang telah melaksanakan

serangkaian kegiatan berupa sidang pleno yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, sidang

dengar pendapat sebanyak 7 kali, rapat kerja sebanyak 1 kali, kunjungan kerja sebanyak 2

kali, audiensi 2 kali, dan rapat tim kerja sebanyak 1 kali. Untuk hal-hal tersebut tidak akan

kami bacakan karena tertera pada laporan. Dan kami akan membacakan kepada materi yang

kiranya nanti kami mohon Bapak-Ibu yang mulia diperkenankan untuk mengambil

keputusan, yaitu tentang pengawasan tenaga kerja diluar negeri.

KETOK 2X


26

Bapak-Ibu yang kami muliakan.

Pada masa sidang keempat ini Komite III DPD RI telah melaksanakan kunjungan

kerja keluar negeri dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai 5 Mei 2012 dalam rangka

pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan

perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri ke tiga negara, yaitu Arab Saudi, Hong

Kong, Brunei Darusalam dan ditambah dengan kunjungan kerja khusus delegasi DPD RI dan

pejabat terkait ke Malaysia berkenaan dengan kasus penembakan TKI asal Lombok Timur

Nusa Tenggara Barat. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah telah melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1)

Undang-Undang PPTKILN, pengiriman TKI terutama pada sektor informal masih

dilakukan kendati pun negara tujuan tersebut belum atau tidak memiliki MoU dengan

Pemerintah Indonesia sehingga TKI tidak terlindungi.

2. Punggutan liar dan manipulasi data serta dokumen calon TKI yang bekerja diluar

negeri masih berlangsung, yang dilakukan oleh oknum pemerintah atau PTTKIS

secara kelembagaan.

3. Penerbitan KTKLN yang dilakukan oleh BNP2TKI memiliki kerumitan birokrasi,

prosedural administrasi dan membutuhkan waktu serta mempersukar bagi TKI

ditempatkan oleh PPTKIS di luar negeri dan TKI ditempatkan oleh perusahaan untuk

kepentingan sendiri karena harus mengurus KTKLN di dalam negeri.

4. Belum adanya transparansi dan akuntabilitas PPTKIS dalam melakukan pemotongan

upah terhadap TKI atas biaya penempatan kepada calon TKI.

5. Minimnya bantuan pembelaan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap TKI

yang bermasalah dengan hukum di negara penempatan bertentangan dengan Pasal 80

Undang-Undang PPTKILN yang mewajibkan Pemerintah memberikan bantuan

pembelaan hukum sesuai dengan ketentuan hukum di negara penempatan dimaksud.

6. Layanan terhadap TKI purna penempatan yang dilakukan Pemerintah masih belum

memadai. Praktek pemerasan terminal pemulangan TKI masih ditemukan. Ketiadaan

pembekalan bagi TKI purna penempatan mengakibatkan sulitnya TKI beradaptasi di

tanah air.

7. Pelayanan yang diberikan Pemerintah terutama di negara penempatan TKI belum

optimal, akibatnya banyak TKI yang mengeluhkan lama dan lambatnya pengurusan

administrasi yang dilakukan perwakilan.

8. Penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi TKI informal di negara

penempatan berdampak pada kerugian material dan immaterial, seperti dehumanisasi,

biaya sosial yang ditanggung dan menurunkan martabat bangsa.

9. Terkait dengan kasus penembakan TKI asal Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara

Barat di Malaysia, maka telah terjadi pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh

aparat kepolisian Malaysia dengan melakukan penembakan jarak dekat dan berulang-

ulang. Dua, lemahnya regulasi terkait penguatan tenaga kerja asing di Malaysia dan

ketiga, belum optimalnya kinerja aparat perwakilan Republik Indonesia di Malaysia.

Kemudian daripada itu kami merekomendasikan;

Pertama, menghentikan pengiriman TKI pada sektor informal, terutama tenaga kerja

wanita, pembantu rumah tangga pada penempatan yang tidak memiliki MoU dengan

Indonesia dan mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan penandatangan MoU

dengan berbagai negara penempatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Dua, melakukan tindakan hukum terhadap PPTKIS yang telah melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan secara berkesinambungan serta

reguler melakukan verifikasi dan evaluasi PPTKIS dalam menjalankan kegiatan usahanya.


27

Ketiga, mendesak dibentuknya perwakilan BNP2TKI ataupun pendelegasian

kewenangan BNP2TKI pada perwakilan Republik Indonesia di negara dalam menempatkan

KTKLN.

Keempat, pemerintah harus meningkatkan pengawasan pelaksanaan PAP yang

dilakukan oleh PPTKIS.

Kelima, mengaplikasikan regulasi secara konsisten, komprehensif, transparan dan

akuntabel terkait dengan pembiayaan penempatan TKI.

Keenam, melibatkan perwakilan republik Indonesia di negara penempatan untuk

melakukan legalisasi perjanjian kerjasama penempatan, perjanjian penempatan, dan

perjanjian kerja untuk kepentingan perlindungan TKI di perwakilan republik Indonesia.

Ketujuh, mengalokasikan dana APBN yang memadai bagi penanganan TKI yang

bermasalah di luar negeri dilakukan oleh perwakilan republik Indonesia.

Kedelapan, menambah jumlah petugas ketenagakerjaan yang ditempatkan pada

wilayah tertentu yang didiami oleh mayoritas TKI di negara penempatan.

Kesembilan, meniadakan terminal khusus pemberangkatan atau pemulangan TKI di

bandara Soekarno Hatta sebagai upaya kongkrit memberikan perlindungan terhadap TKI.

Kesepuluh, mendesak pemerintah untuk memberikan pendidikan kemandirian dan

kewirausahaan bagi TKI purna penempatan.

Kesebelas, berkenaan dengan kasus penembakan 3 TKI asal Lombok Timur Provinsi

Nusa Tenggara Barat, tim gabungan DPD RI dan lembaga terkait merekomendasikan:

Pertama, atas kematian 3 TKI tersebut delegasi mendorong Suhakam atau Komnas

HAM Malaysia untuk melakukan pengawalan dan proses penegakan hukum oleh Kejaksaan

Agung dan Mahkamah Malaysia.

Kedua, kebijakan strategik sudah perlu dikembangkan baik dalam rangka pencegahan

peristiwa dan kesalahan penanganan kasus serupa maupun dalam rangka penanganan tenaga

kerja secara menyeluruh.

C, dengan melihat banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi WNI di Malaysia

delegasi telah menghimbau KBRI untuk lebih intensif melakukan pemantauan dan

memperdayakan keberadaan atase Kepolisian.

Untuk itu, melalui sidang paripurna yang mulia ini kami mohon perkenan seluruh

anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat untuk mengesahkan

laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk disahkan

menjadi keputusan DPD RI.

Akhirnya, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak.

Demikian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Terima kasih kita ucapkan kepada pimpinan Komite III yang telah menyampaikan

laporan, serta juga kepada kita diminta untuk dapat menyetujui hasil pengawasan atas

pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Apakah ini bisa kita setujui, Bapak-Ibu sekalian?

Baik. Alhamdulillah.

KETOK 2X


28


(KEPULAUAN RIAU)

Sebentar, Pak. Boleh saya tambah sedikit. Saya mohon, Pak Pimpinan, ini kan sudah

ada rekomendasi. Saya ingat tujuh tahun yang lalu, hampir delapan tahun yang lalu, sudah

mulai dengan masalah TKI-TKI dan lain-lain. Jadi, rekomendasi ini betul-betul hendaknya

di-follow up, dan di sini juga ada Pak Polisi, Pak Farouk, dan lain-lain betul-betul harus kita

betul-betul bulat follow up daripada rekomnendasi ini. Kalau tidak kita akan demikian terus.

Begitu saja usul saya.


Baik, supaya menjadi catatan buat alat kelengkapan yang bisa mem-follow up ini

daripada yang telah diputuskan tadi. Baik. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, karena waktu

juga kita harus lebih cepat. Kepada Komite IV untuk dapat menyampaikan laporan

perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kepada pimpinan Komite IV kami persilakan.

74. PEMBICARA : LITHA BRENT, SE. (WAKIL KETUA KOMITE IV)

Laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI.


Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastyastu.

Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah.

yang terhormat para Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga dapat menghadiri

sidang paripurna yang ke-15 Dewan Perwakilan Daerah pada hari ini. Atas nama pimpinan

dan segenap anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah, kami sampaikan terima kasih

atas kesempatan yang telah diberikan.

Selanjutnya, sesuai dengan jadwal hari ini, perkenankan kami menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas Komite IV yang terdiri dari :

1. laporan hasil pembahasan terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II

Tahun Anggaran 2011.

2. Laporan pembahasan terhadap berbagai materi lainnya.

Pimpinan dan anggota hadirin sidang paripurna yang kami hormati.

Dengan berdasarkan pada Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2011 dan hasil

kunjungan ke daerah, DPD RI memberikan pertimbangan kepada DPR RI beberapa hal

sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

a. Manfaat informasi dari LKPD untuk keperluan lembaga perwakilan, baik DPR, DPD,

maupun DPRD adalah laporan keuangan tersebut telah diberikan opini WTP atau

sekurang-kurangnya WDP. Selain itu, LKPD akan bermanfaat apabila diterbitkan

tepat waktu. Oleh karena itu DPD RI merekomendasikan kepada DPR RI agar

Kementerian Dalam Negeri terus membina perbaikan pengelolaan keuangan daerah

sehingga LKPD dapat diterbitkan tepat waktu dan memperoleh opini WTP.


29

b. Kementerian Dalam Negeri perlu memperkuat peran inspektorat daerah dan

memverifikasi LKPD yang akan diperiksa oleh BPK.

c. DPD RI memberi rekomendasi kepada DPR RI agar BPK meningkatkan advokasi

kepada pemerintah daerah dalam proses penyiapan LKPD.

2. Penertiban Pengelolaan Aset.

DPD RI merekomendasikan temuan di atas kepada DPR RI untuk mendorong

Kementerian Dalam Negeri menetapkan target limit waktu yang tegas bagi pemerintah

daerah untuk membenahi masalah aset daerah, termasuk masalah aset hasil kabupaten

pemekaran hibah, persediaan aset bergerak dan dana bergulir. Kementerian Dalam Negeri

dan BPK diharapkan dapat terus memberikan pembinaan sistim akuntansi di daerah.

3. Sumber Daya Manusia.

DPD RI merekomendasikan kepada DPR RI agar meminta :

a. Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat kapasitas SDM di tingkat pemerintah

daerah, khususnya SDM yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan.

b. Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negeri memperkuat kapasitas

SDM pengelolaan akuntansi di daerah dengan menempatkan, menyediakan formasi

PNS bagi tenaga akuntan sekurang-kurangnya satu orang di setiap pemerintah daerah.

4. Dana Bagi Hasil.

DPD RI merekomendasikan temuan di atas kepada DPR RI untuk meminta BPK

melakukan suatu pemeriksaan kinerja mengenai DBH pada pemerintah pusat dan

pemerintah daerah untuk mengetahui apakah pelaksanaan anggaran DBH telah dilakukan

sesuai dengan bunyi dan semangat peraturan perundang-undangan.

5. Tindak lanjut pemeriksaan BPK.

a. DPD RI merekomendasikan temuan di atas agar DPR RI meminta pemerintah pusat

untuk tetap menindaklanjuti rekomendasi BPK yang berkaitan dengan hasil

pemeriksaan.

b. DPD RI dan DPR RI mendukung dan mendorong BPK untuk terus memetahkan

temuan pada pemeriksaaan LKPD, menentukan sumber penyebabnya.

c. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPR RI bersama DPD RI, DPD dan BPK

terus secara aktif memantau proses hukum oleh instansi-instansi penegak hukum

terhadap temuan BPK yang berindikasikan tindak pidana korupsi.

Pimpinan dan anggota hadirin sidang paripurna yang kami hormati.

Demikian hasil pembahasan Komite IV yang dapat kami sampaikan untuk dapat

diambil putusan dalam sidang paripurna DPD yang mulia ini sebagai keputusan DPD RI

tentang pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II

Tahun 2011.

B. Laporan pembahasan terhadap materi lainnya.

1. Uji sahih materi revisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 ke 3 provinsi, yaitu Provinsi

DIY, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Gorontalo pada tanggal 14 – 16/2012.

2. Pembahasan kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal dan transfer ke

daerah dalam RAPBN tahun 2013.


30

3. Rencana undang-undang usul inisiatif tentang perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun

1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4. Aspirasi masyarakat, yaitu pemenuhan dana pensiun eks karyawan PT Semen Kupang,

dimana Komite IV mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Deputi Bidang

Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN serta pihak terkait. Hasil

dari pertemuan tersebut:

a. Kementerian Keuangan akan mendukung penyelesaian pembayaran dana pensiun eks

karyawan PT Semen Kupang.

b. Komite IV DPD RI dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur merekomendasikan

bagi hasil dari KSO diprioritaskan untuk pemenuhan dana pensiun eks karyawan PT

Semen Kupang.

c. Komite IV DPD RI merekomendasikan kepada PT Semen Kupang untuk segera

memenuhi kewajiban menyelesaikan pembayaran Jamsostek kepada eks karyawan PT

Semen Kupang sesuai aturan yang berlaku.

Pimpinan, anggota dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami mengucapkan terima

kasih atas kepercayaan yang selama ini diberikan kepada Komite IV dalam mengemban

tugas negara. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan pimpinan dan seluruh anggota

DPD serta Sekretariat Jenderal DPD RI. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya. Semoga kerja sama harmonis senantiasa terjalin di antara kita semua.


Salam sejahtera bagi kita sekalian.


Terima kasih.


Terima kasih kita ucapkan kepada pimpinan Komite IV oleh Pak Litha Brent yang

telah menyampaikan laporan daripada perkembangan dari Komite IV. Dan kepada kita

dimintakan persetujuan atas pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK RI Semester II Tahun 2011. Apakah ini dapat kita setujui, Bapak-Ibu sekalian?

Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua.

Selanjutnya, pimpinan rapat saya persilakan ke Pak Wakil Ketua karena saya ada

agenda yang tidak bisa saya tinggalkan.

Terima kasih.

Selamat bersidang.

76. PEMIMPIN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kira kita lanjutkan saja, yaitu mendengarkan laporan perkembangan tugas dan

alat kelengkapan secara berturut-turut ada tiga yang terdaftar di sini; Komite II, PHAL, dan

Kelompok DPD di MPR. Kami persilakan untuk Komite II dulu.

KETOK 2X


31

77. PEMBICARA : MATHEUS S. PASIMANJEKU, SH. (WAKIL KETUA KOMITE

II)

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syalom.


Om Swastyastu.

Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPD RI yaitu Pak Laode.

Yang kami hormati para pimpinan alat kelengkapan maupun Kelompok di MPR,

beserta Bapak-Ibu anggota DPD RI yang kami hormati dan kami banggakan.

Pertama-tama dalam kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kita panjatkan puji dan

syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan pertolongan Tuhan maka

pada hari ini kita dapat melaksanakan sidang paripurna ke-15 DPD RI. Pada kesempatan

yang berbahagia ini, ijinkan kami dari Komite II menyampaikan perkembangan pelaksanaan

tugas Komite II secara singkat sesuai dengan keputusan DPD RI Nomor 1/DPD/1/2009-

2010. Sebagaimana diubah terkait dengan keputusan DPD RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang

perubahan kedua atas keputusan DPD RI Nomor 1/DPD/1/2009/2010 tentang Peraturan Tata

Tertib DPD RI, khususnya Komite II memiliki tugas dan kewenangan dalam mengajukan

rancangan undang-undang, melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang berasal

dari DPR atau Presiden, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

A. Pertama, RUU inisiatif.

Sesuai kesepakatan sidang pleno Komite II pada tanggal 24 Januari 2012, Komite II

menyepakati untuk melakukan pembahasan dan penyusunan RUU tentang Badan Usaha

Milik Daerah dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan, Mineral dan Batu bara. Adapun perkembangan penyusunan kedua RUU

tersebut adalah sebagai berikut :

1. RUU tentang BUMD.

a. Telah melakukan RDP atau RDPU dengan para pakar dan narasumber terkait.

b. Pembentukan tim ahli RUU inisiatif.

c. Penyusunan naskah akademik dan RUU tentang BUMD.

d. Pre review telaah sejawat dengan para stake holder.

Mekanisme pembahasan untuk masa sidang yang akan datang, Komite II akan

menyelenggarakan uji sahih RUU tentang BUMD di tiga provinsi guna menyerap aspirasi

masyarakat di daerah. Sedangkan target penyusunan RUU tentang BUMD itu dapat

terselesaikan pada akhir tahun 2012.

2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

a. Telah dilakukan raker, RDP, dan RDPU dengan mengundang pakar dan

narasumber terkait.

b. Pembentukan tim ahli RUU usul inisiatif.

c. Penyusunan naskah akademik dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang

No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu bara.

d. Pre review telaah sejawat dengan para stake holder.

e. Seminar uji sahih di dua provinsi, yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi Sulawesi

Selatan.


32

B. Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI.

Selama Masa Sidang IV ini, Komite II telah menyusun pandangan dan pendapat DPD

RI terhadap RUU tentang :

1. RUU tentang Jalan

2. RUU tentang Perdagangan.

3. RUU tentang Keantariksaan.

Dalam pembahasan dan penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU

tentang Perdagangan, Komite II telah mengundang Wakil Menteri Perdagangan, Kadin, dan

Asosiasi Pengusaha Indonesia guna membahas RUU tentang Perdagangan secara lebih

mendalam. Sedangkan, dalam penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI tentang RUU

tentang Keantariksaan, selain mengundang TNI Angkatan Udara dan LAPAN, Komite II

juga akan mengadakan … (tidak jelas, red.) Kementerian Riset, akan mengundang

Kementerian Riset dan Teknologi guna membahas dan memperdalam RUU tersebut.

C. Penyusunan pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang.

D. Lain-lain.

Selain melakukan tugas penyusunan RUU inisiatif, penyusunan pandangan pendapat

serta pengawasan undang-undang, Komite II juga telah melakukan advokasi terkait dengan

terjadinya sengketa lahan antara PT Weda Bay Nickel dengan masyarakat Kabupaten

Halmahera Tengah. Dalam melakukan advokasi tersebut, Komite II juga telah memanggil

pihak-pihak terkait dari pemerintah, antara lain Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, dan

Deputi V Badan Pertanahan Nasional, serta Bupati Halmahera Tengah dan jajaran Direksi PT

Weda Bay Nickel. Dalam rapat tersebut Komite II menyarankan agar para pihak yang

bersengketa dapat duduk bersama diikuti dengan pemerintah daerah, Badan Pertanahan

Nasional, dan Dirjen ESDM untuk membahas permasalahan tersebut.

Selain itu, Pimpinan Komite II juga telah menerima salah satu perusahaan tambang,

yaitu Direktur PT Indominco Mandiri yang dinilai dalam perjalanan usaha tambangnya telah

melakukan pengelolaan pertambangan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan,

dan sosial. Karena itu, diharapkan semua perusahan pertambangan lainnya dapat

memperhatikan ketiga aspek tersebut.

Pertemuan tersebut juga sebagai sarana dalam menerima masukan dan saran dari

pihak operator terkait dengan penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No.

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara.

Demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II pada Sidang Paripurna

ke-15 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011 – 2012 yang dapat kami sampaikan. Atas

perhatian pimpinan dan seluruh anggota DPD RI kami ucapkan terima kasih.




Terima kasih kepada Bung Stefi, pimpinan Komite II. Saya kira berikutnya adalah

PHAL. Kalau ada PHAL, silakan, Pak.

Sebelumnya saya perlu informasikan, ini sebetulnya sebagai informasi saja dan

penting menurut saya. Berbagai peristiwa di daerah, tadi malam, kemarin sore, tadi malam

saya menonton TV dan tadi pagi lagi ada berita tentang konflik lahan di Batam yang


33

cenderung melibatkan unsur-unsur etnik. Dan ini saya kira perlu menjadi perhatian kita

semua. Silakan, Pak.

79. PEMBICARA : Ir. ADHARIANI, SH., MH. (WAKIL KETUA PHAL)



Yang kami hormati pimpinan DPD.

Yang kami hormati para senator.

Yang kami hormati Sekretaris Jenderal beserta jajarannya.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa pula

kita sampaikan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW.

Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. PHAL barangkali tidak terlalu

panjang. Mungkin laporan ini saya serahkan saja, Pak Laode, berhubung kita bisa peka

sajalah melihat keadaan seperti ini karena di satu sisi mungkin waktunya, terus di satu sisi

juga di sini kayaknya teman-teman sudah, ya sisa 30%-lah itu. Mungkin karena jamnya jam

makan kali ya. Justru itu hanya sebagai catatan saja, Pak Laode, sebagai catatan saja. Yang

kami sampaikan adalah berkenaan dengan keputusan Panmus kemarin itu agar apa yang

disampaikan oleh PHAL untuk diperhatikan nanti untuk dibahas bersama. Berkenaan dengan

fungsi dan tugas PHAL yang selama ini agak dibonsaikan juga, begitu. Sehingga program-

program yang selama ini sudah dicanangkan, yang sudah dianggarkan ternyata tidak bisa

dilaksanakan karena ada masalah internal itu. Saya bermaksud agar proses-proses program

yang sudah disepakati beberapa tahun yang berjalan ini kan cukup baik. Tapi setelah

beberapa tahun kemudian ini justru ada hambatan-hambatan dari alat kelengkapan lain. Saya

kira tidak elok ketika berdemokrasi ada alat kelengkapan lain itu superior terhadap alat

kelengkapan lain.

Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian,

pimpinan, Ibu Sesjen, sehingga nanti apa yang kita laporkan, ketika output-nya kinerja, apa

yang dilakukan oleh PHAL tidak ada, itu jadi rancu jadinya. Justru itu kami berharap ini

tolong diperhatikan oleh pimpinan dan Ibu Sesjen agar kejadian-kejadian yang lewat itu tidak

terjadi lagi yang berikutnya. Konflik intern buat saya itu tidak produktif untuk dilakukan

ketika kita ingin mengangkat harkat martabat daripada DPD RI.

Barangkali itu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada

kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan.

Terima kasih.

Wabilahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Terima kasih. Yang terakhir ini saya kira Kelompok DPD di MPR.


(KEPULAUAN RIAU)

Pimpinan, interupsi sebentar.


Ya, silakan Bu.


34


(KEPULAUAN RIAU)

Tadi yang disampaikan oleh Pak Laode mengenai konflik. Sedikit sebelum laporan.

Konflik di Batam bukan antar etnis. Jadi, yang terjadi adalah dua pengusaha yang bertikai

dan menggunakan preman bodyguard-nya untuk ini, suku-suku yang berbeda itu. Jadi, tidak

ada konflik etnis. Dan, mudah-mudahan insya Allah bisa diselesaikan.


Ya, terima kasih, Bu.

Kelompok DPD di MPR, ada yang melaporkan? Silakan, Pak.

85. PEMBICARA : Prof. Dr. JHON PIERIS, SH., MS. (WAKIL KETUA

KELOMPOK DPD DI MPR)


Pimpinan sidang yang saya hormati, para senator yang berbahagia. Saya ditugaskan

Mas Bambang untuk membaca progress komunikasi politik dengan kekuatan-kekuatan

sosial-politik yang mendukung maupun yang sedikit mempertimbangkan amandemen ke-5

Undang-Undang Dasar ’45.

Pada tanggal 29 Maret 2011, kami telah menyerahkan naskah usul perubahan ke-5

secara informal kepada pimpinan MPR. Hadir Ketua MPR dan semua wakil ketua, serta

pimpinan fraksi parpol di MPR RI. Kesepakatannya adalah perlu konsultasi pimpinan MPR

dengan pimpinan fraksi-fraksi dan Kelompok DPD di MPR RI untuk mewujudkan common

platform, common passion, common spirit, common determination untuk perubahan ke-5

Undang-Undang Dasar ’45 kita. Itu yang perlu disepakati sebenarnya. Dan konsensus yang

harus diambil adalah tiga: timing-nya, kedua legal substance-nya atau constitutional

substance-nya, dan yang ketiga mekanismenya.

Yang berikut, pimpinan, pada tanggal 14 Desember 2011 telah dilakukan rapat

konsultasi pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi parpol di MPR RI menyepakati

pembentukan panitia bersama (panbers) untuk membahas isu-isu strategis usul perubahan

kelima Undang-Undang Dasar ’45. Disepakati harus membentuk forum bersama

menyelenggarakan diskursus untuk membahas perubahan ke-5 tersebut. Kemudian pada

tanggal 7-10 Maret 2012 di Gedung Merdeka Bandung telah diadakan sidang khusus

Kelompok anggota DPD di MPR RI yang dihadiri oleh floor leaders yang akan kita bekali

terus dari kalangan anggota DPD RI untuk melakukan lobi-lobi politik dengan semua fraksi.

Outcome yang didapat adalah pemantapan dan pendalaman materi 10 isu strategis yang

difokuskan menjadi 3 isu strategis. Yang pertama, penguatan sistim presidensil. Kedua,

penguatan sistim bikameral dan yang ketiga penguatan otonomi daerah. Kemudian pada 30

Januari - 3 Februari 2012 telah dilakukan pekan konstitusi pertama bekerjasama dengan

ICIS. ICIS itu suatu lembaga kerja yang sayap dari NU yang dipimpin oleh Pak Hasyim

Muzadi, menghadirkan sejumlah negarawan dan prominan ahli. Dan kita telah berdiskusi

mengenai masa depan bangsa Indonesia dalam amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar,

Kemudian rapat panbers (panitia bersama) itu direncanakan pada tanggal 22-24 Juni

2012. Tempatnya masih diusahakan, diupayakan. Akan disepakati strategi dan common

platform perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin kita sudah sepakati isu-isu

strategis apa yang harus dijual, yang harus disampaikan pada MPR supaya tidak nanti pada

amandemen itu tidak ada pihak-pihak yang membuka kotak pandora untuk memasukan

sejumlah usul, Pak Ketua. Sehingga perlu ada kesepakatan isu-isu mana saja yang harus


35

dibicarakan dalam amandemen ke-5 itu. Yang berikut pada 16 Maret 2011 kita lakukan rapat

bersama dengan Hanura. Yang hadir Ketua, Sesjen-Wasesjen, Bendahara Umum dan Ketua

Fraksi, hadir Pimpinan Kelompok. Telah disepakati Hanura mendukung penetapan sistim

ketatanegaraan. Dan Hanura juga menghendaki adanya common platform perubahan ke-5

Undang-Undang Dasar 1945. Artinya konsep atau gagasan Kelompok itu harus didalami oleh

mereka sehingga mereka juga dapat menyepakati. Sebagai misal, calon perorangan dan calon

presiden dari parpol dan gabungan partai politik. Kita telah menyampaikan bahwa tidak

dibenturkan konsep calon perorangan dengan calon dari parpol atau gabungan partai politik.

Justru saling mendukung. Artinya calon perorangan bisa saja dicalonkan oleh parpol atau

gabungan partai politik sehubungan dengan pemilihan presiden.

Kemudian pada 17 Februari juga telah dilakukan pertemuan di markas besar Hanura.

Mereka menggunakan mabes. Itu mungkin karena ketua umumnya mantan panglima TNI ya

digunakan nomenklatur seperti itu. Tidak apa-apa juga. Dihadiri oleh ketua umum, sekjen,

ketua fraksi, anggota DPR. Kelompok DPD yang hadir adalah Pak Irman Gusman, GKR

Hemas dan sejumlah pimpinan Kelompok. Kesepakatan yang diambil adalah kembali

mendukung penataan sistem ketatanegaraan, perlu menyepakati beberapa common platform.

Tidak usah banyak-banyak. Dan mengembalikan semangat Undang-Undang Dasar 1945 ke

naskah yang asli. Semangatnya. Jadi bukan kembali ke naskah yang asli, tapi semangatnya.

Dan memang kita harus secara hati-hati menyampaikan ini. Seolah-olah Hanura itu ingin

kembali ke Undang-Undang Dasar naskah awal. Saya lebih senang menggunakan naskah

awal, jangan naskah asli. Kalau naskah awal itu dapat menafikan naskah asli yang seolah-

olah perubahan ke-1 sampai ke-4 itu palsu. Jadi naskah awal sebenarnya.

Nah pada tanggal 29 September 2011 di Jakarta telah dilakukan pertemuan bersama

dengan Partai Kesatuan Bangsa di kantor mereka di Raden Shaleh. Hadir juga dewan syuro,

ketua umum, ketua fraksi bagi DPR maupun MPR. Hadir pimpinan Kelompok seluruhnya.

Disepakati membentuk tim untuk membahas materi perubahan. Perubahan yang prinsipil

saja. Calon presiden tetap harus dari partai politik. Itu visi dari PKB. Mereka tidak setuju

kalau calon perorangan. Pasal perubahan juga terlalu banyak. Jangan terlalu banyak ya,

jangan terlalu berkembang. Nah itu sebagai bukti bahwa memang kita telah melakukan

konsolidasi yang luar biasa dengan partai-partai politik di DPR maupun di MPR. Dengan

Golkar pada 1 April 2011 hadir langsung ketua umum di kantornya, di Kuningan. Dari kami

Bambang, saya, Wahidin, Ibu Aryanthi Baramuli, Pak Sulistiyo, Ibu Juniwati, Sofwat, Gusti

Farid, Ibu Anna Latuconsina, Pak Jack Ospara, Rahmat Shah. Dan sangat responsif ketua

umum Golkar itu dan dia menugaskan secara khusus Pak Hardiyanto untuk membetuk tim

kajian untuk mengkaji apa yang telah kita siapkan, DPD siapkan.

Lantas pada tanggal 8-10 April telah dilakukan sebuah pertemuan dengan ketua dan

sekretaris fraksi golkar yang baru di MPR. Ketuanya Rully Chairul Azwar dan sekretarisnya

Hardi Susilo, teman-teman kita yang lama. Hadir Ibu Hemas, Mas Bambang, Wahidin, Pak

Marhany Pua dan Bambang Susilo. Kesepakatannya harus didalami dinamika unsur

perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Sambil melihat feedback information dari,

responsibilitas dari publik juga bagaimana, seperti itu. Itu diharapkan ketua fraksi Golkar

seperti itu.

Kemudian 9-10 Mei masih dengan ketua dan sekretaris fraksi golkar. Dari semua

partai politik fraksi golkarlah yang sangat responsif. Dan pada titik-titik yang sangat sensitif

seperti itu saya mengatakan bahwa calon presiden harus pro amandemen. Artinya kalau ketua

golkar mau maju calon presiden ya harus mendukung amandemen. Seperti itu kira-kira. Dan

semua tertawa terbahak-bahak dan senang. Memang itu mainan politik saudara-saudara. Kita

harus lakukan itu kepada partai politik manapun. Ini art, political art, jadi perlu disampaikan

seperti itu. Tidak saja retorika tapi juga seni, seni berpolitik, seperti itu.


36

Nah kemudian pada 18 Juni kembali dengan ketua umum dan sekjen golkar. Luar

biasa, maraton itu, sangat luar biasa. Karena memang 132 anggota itu tidak dianggap main-

main Pak Ketua dalam proses pendukungan calon presiden itu. Dan di situlah kita bargaining

power, lalu bargaining position. Kita punya power, ada, 132 anggota di semua provinsi. Itu

bargaining power kita. Kalau itu terjadi bargaining position ya mungkin kita minta supaya

salah satu dari tiga pimpinan kita yang calon wakil presiden. Karena ini terbuka, pers

memuat itu juga tidak apa-apa sebetulnya.

Lantas pada tanggal 31 Mei 2011 hadirin sekalian, telah dilakukan pertemuan dengan

dewan pimpinan pusat PKS di Jakarta. Hadir presiden partai, dewan syuro, sekjen ketua

fraksi di DPR maupun di MPR. Kelompok DPD yang hadir semua kecuali saya karena saya

lagi ada di daerah. Nah kesepakatan yang diambil adalah segera membentuk tim khusus

untuk membahas materi perubahan konsep dari DPD. Kemudian pembahasan akan dilakukan

segera dan PKS mengatakan kami mendukung 110% terhadap upaya perubahan ke-5

Undang-Undang Dasar 1945 untuk menata sistem ketatanegaraan. Nah 110% itu mau saya

jelaskan begini, 100% partai dan 10% kader-kader PKS yang ada di DPD. Nah itu kata

dewan syuro dan ketua umum. Jadi ini sudah perintah, Pak Cholid. Sudah perintah. Dan Pak

Cholid tidak mungkin keluar dari perintah itu saya kira. Dan dari dulu dia mendukung kita

kok. Pak Dani juga, Pak Hood juga sebagai kader-kader PKS yang memimpin tiga komite,

luar biasa. Itu 10% di sini saudara-saudara, luar biasa.

Kemudian dengan PDI-P. Nah ini perlu kami jelaskan supaya tidak rumor-rumor di

luar yang mengatakan PDI-P tidak mendukung saudara-saudara. Di Gedung Nusantara III, 7

Juni yang hadir itu Ketua umum, sekjen, wasekjen, ketua fraksi DPR PDI-P, ketua fraksi

PDI-P di MPR, Ketua DPD. Itu hadir semua. Kelompok DPD yang hadir, 3 lengkap, 3 ketua

kita sebagai penasihat Kelompok, ditambah dengan Bambang Soeroso, Dani Anwar, Aida

Ismeth, Sulistiyo, dan Pak Wayan Sudirta. Kesepakatannya adalah membuka ruang diskursus

perubahan ke-5 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian perlu disusun pidato politik ketua

umum pada pekan konstitusi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sebagai

catatan, ketua tim Pak Yasa Nurloli disepakati untuk menjadikan beliau sebagai ketua tim

untuk menyusun itu pidato.

Kemudian pada tanggal 6 Maret, eh sorry 19 Oktober 2011 pertemuan dengan

Gerindra. Yang hadir adalah ketua pmum, penasihat, bendahara umum. Kelompok kita yang

hadir, Bambang Soeroso, Marhany Pua, Ibu Sri Kadarwati, Ibu Instiawati Ayus, Ibu Aryanthi

Baramuli. Disepakati akan membahas materi perubahan ke-5 konsep DPD RI.

Mengembalikan semangat konstitusi kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah awal. Jadi

partai-partai yang dipimpin tentara itu kita pahami betul bahwa semangat ‘45 itu semangat,

nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar naskah awal itu jangan sampai dibelokan.

Justru amandemen ke-5 itu harus ditampung di situ. Temasuk sebenarnya juga dari pihak

kepolisian republik Indonesia yang mempunyai, sebagai institusi negara mereka telah berjasa

luar biasa buat republik ini.

Kemudian Pak Ketua, pada tanggal 5 Juni 2012 telah dilakukan Rapat Panbers

setengah kamar. Pimpinan parpol yang hadir itu partai demokarat, partai golkar, PKS, PKB

dan Gerindra. Umumnya pimpinan-pimpinan teras dari partai-partai yang saya sebutkan tadi.

Disepakati bahwa menyepakati pertemuan informal lanjutan pada tanggal 17 Juni 2012 di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kita sudah lakukan itu. Saya kebetulan

menghadiri ToT di Bangka Belitung dan bertemu dengan pimpinan-pimpinan fraksi di MPR.

Kemudian menyusul Mas Bambang, saya dengan Pak Wahidin. Dan luar biasa respon

mereka terhadap gagasan-gagasan besar yang disampaikan oleh DPD RI terkait dengan

perubahan ke-5 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Mereka sendiri tidak menyangka bahwa

begitu luar biasa konsep yang ditawarkan oleh DPD RI. Itu satu kemajuan yang luar biasa,

saudara-saudara.


37

Kemudian nanti pada tanggal, sebentar, pada tanggal, maaf, direncanakan juga nanti

pada tanggal 24sampai tanggal 26 ada pertemuan di Bogor, Panbers juga. Dan pertemuan itu

sudah semakin menciutkan isu strategis kita yang tiga tadi. Satu, penguatan sistim

presidensil. Kedua, penguatan sistim bikameral. Kita akan mengarah kepada strong

bikameral. Dan yang ketiga penguatan otonomi daerah. Bahkan ditawarkan di Bangka

Belitung itu oleh teman-teman dari partai demokrat bahwa sesegera mungkin melakukan

pertemuan dengan Pak SBY sebagai dewan pembina. Dan surat sudah dilayangkan untuk itu.

Dan kita menunggu jawaban dari Bapak Presiden melalui sekretariat negara apakah

pertemuan itu akan segera dilanjutkan atau masih menunggu waktu beliau yang lebih tepat

untuk itu. Demikian Pak pimpinan sidang.

Hadirin sekalian para senator yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Kelompok

DPD melalui kami sebagai juru bicara. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan.


86. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)

Itulah tadi. Saya kira itulah persentase yang sangat menarik itu. Itu The Long Journey

to Amandement. Itu perjalanan panjang saya kira untuk amandemen ini. Perlu saya berikan

catatan, saya kira ini bisa menjadi bahan juga dalam diskusi bersama antara pimpinan dan

Tim Litigasi yang akan segera saya kira akan dilakukan dalam waktu-waktu dekat ini.

Kemudian saya blum, tadi dari PHAL saya kira ada keluhan yang sangat menarik, tapi tidak

perlu dibahas di sini saya kira. Hanya perlu diingat saja oleh kita semua bahwa ada agenda-

agenda PHAL yang tertunda dilaksanakan karena ada keputusan-keputusan yang lain yang

dipertimbangkan. Dan saya kira kita akan bicarakan ulang ini, karena teman-teman sudah

memprogramkan itu dan akan melakukan program itu melalui alat kelengkapannya. Memang

PHAL ini secara, kalau saya katakan, saya kira ini marketing politiknya DPD di luar negeri.

Apalagi kita dibatasi terus untuk berkomunikasi melalui pertemuan-pertemuan multilateral

bersama DPR. Saya kira ini kita perkuat.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

87. PEMBICARA : Hj. EMMA YOHANNA (KETUA PHAL)

Pak Ketua, boleh tambah sedikit?

88. PIMPINAN SIDANG: Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)

Iya, silakan. Tadi sudah dilaporkan kan?

89. PEMBICARA : Hj. EMMA YOHANNA (KETUA PHAL)

Ada tambahan sedikit mungkin yang tidak tersampaikan, kebetulan saya baru masuk.

Untuk menghadapi IPU dan AIPA yang akan datang yang akan diadakan di Indonesia, dalam

perubahan status itu biasanya 3 bulan sebelum agenda itu harus ada pembahasan-pembahasan

kita dengan DPR. Dan itu harus kita lakukan tentu dengan lobi-lobi, baik dengan negara-

negara perserta maupun juga dengan DPR sendiri. Dan itu kami dari PHAL tidak dapat

melakukan karena selama ini program-program yang telah kita agendakan itu ditunda-tunda

sampai hari ini. Terima kasih.


38

90. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)

Terima kasih Bu Emma.

Jadi saya kira, ya ditunda, tapi memang mungkin ada hambatan-hambatan sedikit

saja. Tanggal 23 nanti ada pertemuan pendahuluan AIPA di Jakarta dan saya sudah dapat

undangan dari Pak Marzuki Alie. Dan saya kira teman-teman di PHAL harus aktif disitu.

Termasuk surat permohonan itu saya kira akan diajukan kembali. Sekarang ini saatnya

diajukan kembali, cuma memperbaharui, karena kita sudah ajukan sejak tahun yang lalu.

Cuma memperbaharui saja untuk menjadi anggota di AIPA. Kemudian saya kira memang di

PHAL perlu terus juga diperkuat untuk membangun hubungan multilateral maupun bilateral.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Saya kira ini sudah dipenghujung rapat paripurna pada hari ini. Sebelum menutup

sidang paripurna ke-15 kali ini kami akan menyampaikan beberapa informasi yang perlu

menjadi perhatian kita bersama. Pada tanggal 6 Juni 2012 yang lalu telah dilakukan rapat

konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan DPD. Pada rapat konsultasi tersebut dibahas

mengenai mekanisme kerja legislasi DPR dan DPD yang akan ditindaklanjuti

pembahasannya oleh Baleg DPR dan PPUU DPD. Selain mengenai mekanisme kerja

legislasi DPR dan DPD, dibahas pula mengenai keterlibatan DPD dalam pembahasan

Rancangan Undang-Undang Pemda dan Rancangan Undang-Undang Desa. Pansus DPR

telah sepakat untuk melibatkan tim dari DPD RI dalam pembahasan kedua rancangan

undang-undang tersebut secara intensif seperti pada pembahasan Rancangan Undang-Undang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilakukan mengingat substansi kedua

rancangan undang-undang tersebut merupakan salah satu kewenangan DPD seperti yang

tercantum di dalam Pasal 22 d Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai informasi, sebetulnya

Ketua Pansus Desa itu khususnya adalah Pak Muqowam. Dan Pak Muqowam adalah teman

akrab kita semua. Hanya pada waktu kemarin dia hanya minta legitimasi pimpinan DPR

untuk ikut melibatkan kita dalam pembahasan itu. Dan saya kira secara personal kita tidak

mengalami masalah setelah sebelumnya dan setelah ada legitimasi dari pimpinan DPR, saya

kira kita juga semakin tidak bermasalah untuk melakukan permbahasan bersama.

Materi lain yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah persiapan sidang bersama

DPR dan DPD yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2012. Ketua DPR RI akan

bertindak sebagai Ketua Sidang Bersama DPR dan DPD untuk mendengarkan Pidato

Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada rapat

Panmus kemarin kita membentuk tim materi yang diketuai oleh waka, kebetulan saya sendiri

untuk substansi pidato politik legislatif. Serta materi pembangunan daerah dalam rangka

Sidang DPR RI yang dihadiri oleh DPD RI untuk pengantar nota keuangan atas RAPBN

2013.

Menjelang akhir tahun sidang ke-3 dan akan memasuki tahun sidang ke-4 periode

2009-2014 ini banyak kegiatan yang akan kita lakukan menyangkut artikulasi keterwakilan,

juga dalam rangka peningkatan kapasitas. Saya juga perlu mengingatkan bahwa dalam akhir

tahun sidang ini kita nanti perlu menyusun laporan kinerja lembaga, laporan kinerja alat

kelengkapan, PURT, begitu pula laporan kinerja sekretariat jenderal untuk tahun kerja

Agustus 2011 sampai dengan Agustus 2012. Semua itu perlu kita persiapkan dengan sebaik-

baiknya sebagai wujud pertanggungjawaban politik lembaga DPD ini secara keseluruhan.

Perlu kami niatkan bahwa sidang paripurna ke-16 DPD akan dilaksanakan pada

tanggal 12 Juli 2012 yang akan datang sebagai sidang terakhir Masa Sidang IV Tahun Sidang

2011-2012. Dengan agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan

pengesahan keputusan DPD Republik Indonesia.

Akhirnya saya mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamin sidang paripurna ke-15 ini

kami tutup dengan resmi.


39

Bilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.45 WIB

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-15 DEWAN ... - dpd.go.id · Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal, ... di belakang kita para calon-calon anggota

Documents