Home >Documents >RISALAH RAPAT DOKUMENTASIberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170222-090454-4720.pdf · RISALAH...

RISALAH RAPAT DOKUMENTASIberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170222-090454-4720.pdf · RISALAH...

Date post:27-Oct-2020
Category:
View:7 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • RISALAH RAPAT

    PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

    TENTANG

    SISTEM PENDIDlKAN NASIONAL

    Tahun Sidang

    Masa Persidangan :

    Rapat ke

    Jenis Rapat

    Dengan

    Sifat Rapat

    Hari/tanggal

    Pukul

    Tempat

    Ketua Rapat

    Sekretaris Rapat

    Acara

    Hadir

    2002 - 2003

    I

    9

    Rapat Kerja

    Menteri Pendidikan Nasional

    Terbuka

    Senin, 16 September 2002

    09.30 - 12.00 WIB

    Ruang Rapat Komisi VI DPR RI

    Hj. Chodidjah HM. Saleh

    Dra. Anita Aryati

    1. Pembahasan RUU tentang Sisdiknas

    2. Lain-lain

    1. Anggota Komisi VI DPR-RI :

    33 dari 49 Anggota

    2. Pemerintah

    1375

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • I. FRAKSI P ARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN

    1. Heri Akhmadi

    2. Dra. Hj. Siti Soepami

    3. Ni luh Mariani Tirtasari, SE.

    4. H. Sambas Soerjadi

    5. Rusman Lumbantoruan, BTh.

    6. Sri Oetari Ratnadewi

    II. FRAKSIPARTAIGOLKAR

    1. Prof. Dr. H. Anwar Arifin

    2. Drs. H. Agusman St. Basa

    3. Ferdiansyah, SE, MM.

    4. KH. M. Fathoni, BA.

    5. Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim

    6. Marthina Mehue Wally, SE.

    III. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

    1. Hj. Chodidjah HM. Saleh

    2. Prof. Dr. Tgk. H. Baihaqi, Ak.

    3. H.A. Syahrudji Tanjung, BA.

    4. Drs. H. Abduh Paddare

    5. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin

    IV. FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

    1. KH. Khalilurrahman

    2. Drs. KH. Muhyiddin Suwondo, MA.

    V. FRAKSI REFORMASI

    1. Drs. KH. Muchtar Adam

    1376

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • 2. Drs. M. Wahyudi Indrajaya

    3. Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.

    VI. FRAKSI TNI/POLRI

    1. Letkol eHK (K) Dra. Purwanti, SH.

    VII. FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

    VIII.FRAKSI PERSERIKATAN DAULATHUL UMMAH

    KH. Mucharor AM.

    KETUA RAPAT (Hj. CHODIDJAH HM SALEH):

    Karena kuorum sudah cukup, maka kami mohonkan denganhormat untuk menempatkan diri.

    Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    Yang terhormat Bapak Menteri Departemen PendidikanNasional beserta segenap jajarannya,

    Rekan-rekan dan Bapak/Ibu sekalian, baik Pimpinan maupunAnggota Komisi VI DPR-RI yang kami hormati.

    Perlu kami informasikan bahwa daftar hadir telahditandatangani 28 orang dari 49 Anggota. Oleh karena itu RapatKerja pada pagi hari ini telah memenuhi kuorum, untuk itu makamari kita buka bersama dengan bacaan Bismillahirahmanirohim,dan dinyatakan terbuka untuk umum.

    Acara pada pagi hari ini tunggal yaitu pembahasan RancanganUndang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

    Bapak Menteri beserta jajaran yang kami hormati,

    Kami segenap Komisi VI DPR-RI menyampaikan terima kasihkepada jajaran Pemerintah dalam hal ini Departemen PendidikanNasional atas perhatian dan kehadirannya.

    1377

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • Mudah-mudahan Rapat Kerja pada pagi hari ini lancar danmenghasilkan sesuai dengan harapan-harapan kita.

    Sebelum itu mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita keHadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kitasekalian dapat dipertemukan dalam ruangan ini dalam keadaansehat walafiat, semoga rahmat serta salam senantiasa menyertaikita di dalam kehidupan sehari-hari amino

    Kepada yang terhormat Bapak Menteri beserta jajarannya,

    Tangga127 Mei tahun 2002, Komisi VI telah selesai membahasRancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasionalmerupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989tentang Sistem Pendidikan Nasional.

    Dan alhamdulillah pada pagi hari ini segenap Anggota KomisiVI mudah-mudahan sudah sampai pada kita masing-masing; telahdisampaikan DIM dari Pemerintah sudah lengkap dengan naskahRUUnya serta DIM dan juga pengantarnya. Kalau kami melihatbahwa di dalam RUU SPN ini dari konsep yang ada, ada 22 BAB,77 pasal dan DIMnya ini cukup banyak sekali ada 416 DIM masihditambah pelengkapnya 2 sehingga ada 418.

    Oleh karena itu kemungkinan nanti setelah atas namaPemerintah dalam hal ini Bapak Menteri Pendidikan Nasional telahmenyampaikan sambutannya, kemungkinan akan diteruskantentang penyusunan agenda dan mekanisme pembahasan.

    Untuk itu maka kami persilakan kepada yang terhormatBapak Menteri Pendidikan N asional dipersilakan untukmenyampaikannya.

    Persilakan Pak, terima kasih.

    PEMERINTAH ( MENDIKNAS/PROF. DR. ABDULMALIK FAJAR) :

    Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi.

    Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR-RI yang kami hormati,dan seluruh yang hadir pada Rapat Kerja pagi hari ini yang khusus

    1378

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • membicarakan tema besar dan sekaligus malah sangat mendasaryaitu yang berkaitan dengan Rancangan mengenai Undang-UndangSistem Pendidikan Nasional sebagai revisi dari Undang-UndangSistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989.

    Kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih danselamat atas keberhasilan Komisi VI untuk merumuskan ataumenyampaikan dokumen RUU SISDIKNAS yang kami terima padatanggal27 Mei, dan dalam kesempatan inijuga kami telah mencobamengembangkan untuk menjadikan RUU tersebut menjadi bagiandari pembahasan kita dengan menuangkan dalam daftarinventarisasi masalah atau DIM atas nama Pemerintah. DIM itusendiri merupakan dokumen yang tentunya kami ambil kamiangkat dari berbagai masukan dari berbagai pihak, baik dari pihakinstansi Pemerintah maupun pihak yang terkait dengankepentingan penyelenggaraan pendidikan, dan tentunya juga darimasyarakat dan para pakar.

    Perlu saya sampaikan sebelum saya menyampaikan butir-butir garis besar dari DIM, saya ingin mengajak kita semuanyauntuk lebih mencermati hal-hal yang terkait dengan RancanganUndang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional karena inimenyangkut masalah dasar dan ke depan. Dan tentunya kita punterus mencoba membuka dan mendengarkan sertamenginventarisasi berbagai masukan yang sampai hari ini dariberbagai pihak terus memasukkan masukan-masukan yangberkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang SistemPendidikan Nasional ini.

    Sebagaimana telah kita maklumi bersama dari berbagaimasukkan yang ada, kita coba olah bersama-sama dengan Tim yangtelah disiapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dalam halini Badan Penelitian dan Pengembangan yang memang memperolehtugas khusus dalam menangani menghimpun berbagai masukanyang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang SistemPendidikan Nasional.

    Sebagaimana kita ketahui usul inisiatif DPR ini terdiri dari22 Bab, 77 Pasal dan kemudian kita olah dan menjadi 22 Bab 62Pasa!.

    1379

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • Garis besar DIM itu meliputi :

    1. BAB I, Berkaitan dengan Ketentuan Umum.

    Bab ini boleh dikatakan tidak mengalami banyak perubahankecuali penyederhanaan rumusan dan urutan butir yang kitaharapkan lebih konsisten dan dari bab dan pasal-pasalnya,Selain itu juga dilengkapi dengan rumusan tentang sistempendidikan terbuka, pendidikan berbasis masyarakat, danwajib belajar, sehingga butirnya meliputi 30 butir sebagaimanaada di dalam DIM maupun rancangannya.

    2. BAB II, Mengenai Dasar, Fungsi, dan Tujuan.

    Ini banyak disoroti masyarakat Iebih banyak karena memangini tentunya akan menjadi haluan acuan dalam rangka tindakIanjut perwujudan pendidikan dari seluruh jenjang maupunjenisnya. Atas dasar itu kami mencobanyajuga menjadi sebuahrumusan yang Iebih komprehensif dan merangkurn darikeseIuruhan masukan-masukan yang nantinya akan menjaditeIaah yang lebih mendalam.

    3. BAB III, Masalah Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan.

    Di sini ada masukan dari masyarakat yang pada umumnyakita semuanya sudah memaklumi bahwa keterlibatanmasyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan danmengembangkan pendidikan tidak perlu kita ragukan, dantentunya di sana sini ada beberapa yang kita hapus danpenghapusan itu sendiri karena kita sudah melihatnyamenjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan sepertibudaya membaca. Tentang prinsip penyelenggaraanpendidikan dengan memberdayakan semua komponenmasyarakat diperluas berdasarkan prinsip otonomi,akuntabilitas publik dan jaminan mutu, sehingga menambahsatu ayat dan diusulkan menjadi satu pasal dengan ayat ( 5 ),dan itu bisa dilihat dalam konsepnya.

    4. BAB IV, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Masyarakat,dan Pemerintah.

    Bab ini dilengkapi dengan bagian tentang hak dan kewajibankeluarga yang menjamin hak keluarga untuk

    1380

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • menyelenggarakan pendidikan sesuai visi dan misi keluarga.Bab ini menjadi empat bagian dan 7 pasal.

    5. BAB V, Peserta Didik.

    Ada kontroversi terjadi tentang hak peserta didik untukmendapatkan pendidikan agama yang harus diajar olehpendidik yang seagama. Sebagian masyarakat menganggappendidikan agama adalah urusan keluarga, tidak perlu diaturdalam RUU ini, tetapi sebagian besar menginginkan adanyaketentuan tentang pelaksanaan pendidikan agama tersebutpada semua jalur jenjang dan jenis pendidikan.

    Dalam kesempatan ini juga ingin kami informasikan sebagaisatu contoh misalnya, sebetulnya persoalan ini juga sudahmenjadi perbincangan sejak perumusan dan pelaksanaanUndang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor2 Tahun 1989. Mungkin dan yang terakhir yang kami perolehsebetulnya sudah tidak ada masalah lagi kecuali sanksi. Nahartinya apa perlu diberi sanksi dengan denda yang sekianmilyar atau apa. Karena sebetulnya juga agak lucu juga ini,memang undang-undang itu ada sanksi tetapi tidakseluruhnya sanksi itu mesti berupa rupiah. Di sini, lalu setelahkita lakukan penataan substansinya, bab ini berubah menjadidua pasal.

    6. BAB VI, Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan.

    Bab ini terdiri dari 10 bagian dengan 23 pasal, umum 4 pasalpendidikan yaitu pra dasar 1 pasal, pendidikan dasar 1 pasal,pendidikan menengah 5 pasal, pendidikan tinggi 7 pasal,pendidikan non formal 1 pasal, pendidikan informal 1 pasal,pendidikan kedinasan 1 pasal, pendidikan keagamaan 1 pasal,dan pendidikan jarak jauh 1 pasal.

    Pasal-pasal tentang penjajahan pendidikan dasar disesuaikandengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana.lingkup pendidikan dasar mencakup sekolah dasar danMadrasah Ibtidaiyah dan sekolah lanjutan tingkat pertamatermasuk di dalamnya Madrasah Tsanawiyah. Sedangkanpendidikan menengah hanya mencakup sekolah menengahumum atau madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan

    1381

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • atau madrasah aliyah kejuruan. Madrasah itu ya sekolahsebetulnya, aliyah itukan atas. Jadi sebetulnya hanya bahasasaja, hanya itu menjadi ciri khas jadi sudah melekat denganmasyarakat.

    Pasal-pasal tentang pendidikan tinggi dikosentrasikan padapersyaratan pendirian, bentuk perguruan tinggi, kewajibanmengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan tri darma,dan penggunaan gelar akademik dan profesi. Pasal-pasallainnya diusulkan untuk ditampung dalam peraturanperundang-undangan tersendiri. Pada saat ini sedang digagasuntuk menyusun Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi.Tentunya ini tinggal kita lihat dan kita cermati dalampembahasan dari bab-bab yang berkaitan dengan pasalpendidikan tinggi.

    Pasal tentang pendidikan non formal dilengkapi dengantujuannya, sedangkan pasal tentang pendidikan informaldilengkapi dengan ayat tentang penyelenggaraan dantujuannya. Ini juga perlu dicermati karena informal itusebetulnya melekat, agak lucu juga ada pendidikan informalini, yang ada itu formal dan non formal bahkan sekarang lebihin between begitu. Informal itukan kewajiban keluarga, jadiperlu dicermati agar kita nanti tidak terjebak kepada rumusanyang begitu sebetulnya sudah melekat.

    Pasal tentang pendidikan kedinasan diusulkan untuk dihapuskarena saat ini telah berubah fungsinya menjadi pendidikanumum, misalnya Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeriyang memberikan gelar akademik kepada lulusannya.Kegiatan pendidikan seperti ini perlu integrasikan ke dalamlingkup pendidikan tinggi. Ini juga perlu dicermati karenapendidikan kedinasan tumbuh pada umumnya, jenjangnyajenjang akademik pada pertumbuhan awal, jadi non gelar. Nahsekarang semuanya sudah minta diberi gelar. Ini sekedarkomentar kami untuk menjadi kecermatan kita bersama.

    Pasal tentang pendidikan keagamaan dilengkapi dengan pasalyang secara tegas mencantumkan bentuk pendidikankeagamaan, kalau Islam disebut madrasah, pendidikandhiniyah, pesantren dan mahat'ali yang hanya disinggung

    1382

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • dalam penjelasannya.

    Tuntutan akan pentingnya pencantuman pendidikankeagamaan khususnya dalam Islam, dalam RUU Sisdiknasbersadarkan atas kenyataan besarnya jumlah peserta didikdi madrasah dan pesantren yang mewakili 18% angkapartisipasi kasar pada tingkat pendidikan dasar danmenengah. Bentuk pendidikan keagamaan lainnyadisesuaikan dengan karakteristik masing-masing agama. Sayayakin di sini dalam konteks pertumbuhan memang begitukenyataan mulaijauh sebelum Indonesia merdeka, jadi pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan inisifatnya lebih mempertegas posisi dan kedudukan serta arahke depannya.

    Pasal tentang pendidikan jarak jauh dilengkapi dengan ayattentang penyelenggaraannya pada semua jalur, jenjang danjenis pendidikan. Setelah dilakukan pengelompokan ulang babini menjadi sembilan bagian dengan 15 pasal.

    7. BAB VII, BahasaPengantar.

    Di bab ini diperkaya dengan pasal yang memberikanpenegasan bahwa bahasa Inggris dapat dikenakan sebagaibahasa pengantar kedua pada pendidikan menengah dantinggi. Di sini saya ingin menggugah saja dalam pembahasanlebih lanjut. Sebetulnya yang tumbuh dan berkembang selainbahasa Inggris juga bahasa Arab. Itu juga sudah tumbuh danberkembang, bahkan di beberapa tempat sudah menjadikansarna sederajat dengan bahasa Inggris sebagai bahasa keduasetelah bahasa Indonesia.

    8. Bab VIII, Wajib Belajar.

    Bab ini terdiri dari satu pasal dan tidak mengalami perubahankecuali penegasan. Bahwa wajib belajar minimal hinggatingkat pendidikan dasar yang secara bertahap ditingkatkanhingga pendidikan menengah, tidak memungut biaya daripeserta didik dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawabPemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Daerah.

    1383

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • 9. BAB IX, Standar Nasional Pendidikan.

    Bab ini terdiri atas satu pasal tanpa mengalami perubahan.

    10. BAB X, Kurikulum.

    Perubahan yang mendasar adalah pada penggantianpendekatan dari berbasis mata pelajaran menjadi berbasiskompetensi. Dalam penjelasan diberikan penjelasan tentangalternatifmata pelajaran yang dapat digunakan sebagai upayauntuk membentuk dan mengembangkan kompetensi yangdimaksud. Tentang kurikulum ini juga perlu dicermati untukkeseluruhan kita, karena terus terang kalau kita melihat yangada ini beban kurikulum di tingkat sekolah dasar sampaiperguruan tinggi kita boleh dikatakan sangat luar biasasehingga mempengaruhi. Di negara-negara yang sedang majuitu hanya 1100 jam, kita ini sampai 1400 atau 1600 jam iniperlu dicermati nanti. Dalam konteks kurikulum mungkin disini saya tidak ingin mendahului tetapi mana kurikulum yangsebagai pokok. Bab ini dilengkapi dengan pasal tentangkualifikasi pendidikan.

    11. BAB XI, Tenaga Kependidikan judul Bah dilengkapimenjadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

    Pendidik guru dan tenaga kependidikan. Kontroversi terjaditerhadap ketentuan tentang pengangkatan, penempatan danpenyebaran tenaga kependidikan oleh Pemerintah baik Pusat,baik pusat maupun daerah yang dianggap tidak konsistendengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan otonomiperguruan tinggi. Diusulkan agar satuan pendidikanberwawasan komite sekolah dan atau dewan pendidikan, kalaudiperguruan tinggi senat atau majelis wali amanah yangmengatur pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan,tetapi ini dilengkapi dengan pasal tentang kualifikasipendidikan minimum untuk pendidikan pada tingkatpendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah,pendidikan tinggi. Dan selanjutnya disamping itu dalampenjelasan ditegaskan bahwa pendidik pendidik untuk tingkatpendidikan dasar dan menengah harus dilakukan secaraselektif yaitu berdasarkan permintaan daerah dan satuan

    1384

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • pendidikan sehingga terjadi kelebihan tenaga pendidik. lniperlu secara kuantitatif jumlah bisa dicatat kelebihan, tetapikalau sudah dikembangkan dengan bidang studi, karenapengembangan terakhir guru adalah guru kelas, ada gurubidang studi biasa, dan yang paling berat pengembangan gurubidang studi dan khususnya ilmu-ilmu keras "Eksakta". lniterus terang menjadi keprihatinan kita bersama. Nah itu nantidalam pembahasan ini perlu memperoleh perhatian khusus,walaupun kita harus dicantumkan dalam secara rinci tetapiharus memberi arahan yang tegas, sehingga nanti tindaklanjutnya betul-betul dapat menjawab tuntutan dankebutuhan realita di lapangan.

    12. BAB XII, Sarana dan Prasarana Pendidikan.

    Pada prinsipnya tidak ada perubahan kecuali melengkapipenjelasannya tentang maksud sarana pendidikan yang sesuaidengan tuntutan paedagogik penjelasan yang diberikantentang upaya untuk meningkatkan efektivitas pengadaan danpemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan melaluipembangunan satuan pendidikan di kawasan khusus yangpengadaannya di fasilitasi oleh Pemerintah Pusat maupunPemerintah Daerah. Nah Sarana dan prasarana pendidikanini, dan yang dimaksud dengan tuntutan paedagogik.

    Lalu yang keduajangan sampai dekat keramaian pasar, jalanraya, sungai atau hal-hal yang membahayakan.

    Yang ketiga sudah diabaikan tentang lingkungan, ditumpuksaja seperti rumah susun sehingga anak kita tidak memilikiruang gerak. Space dari ukuran sekolah telah diabaikansehingga dampaknya yang sekarang kita lihat bersama. Atasdasar itu mohon dalam masalah sarana dan prasaranapendidikan ini tentunya menyangkut sumber-sumberpembelajarannya juga menjadi perhatian kita semua.Perpustakaan misalnya satu sisi kita menganggap bahwapendidikan itu tentu sudah implisit di dalamnya mengandungunsur pembudayaan membaca, tetapi sumber untukmembudayakan membaca itu malah kadang dianggap barangaib itu,jadi diletakkan dibelakang dan disembunyikan. KalauBapak lbu pergi ke sekolah-sekolah itu luar biasa

    1385

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • memprihatinkannya dan ini tentunya perlu penanganansenus.

    Dengan demikian Bab sarana dan prasaran ini tidak semata-mata fisik, tetapi juga menyangkut lingkungan secarapaedagogik mendukung pengembangan SDM kita, karenaprinsip pendidikan sebetulnya harus mampu mendukungpertumbuhan setiap jenjangnya.

    13. BAB XIII, Pendanaan Pendidikan.

    Pasal tentang pengalokasian dana minimum 20% APBN dan20% APBD dihapus karena sudah dicakup oleh Pasal 31 ayat( 2 ) Amandemen Undang-Undang dasar 1945. Pasal tersebutdiganti dengan pasal tentang pengaturan pengalokasian danapendidikan berdasarkan prinsip keadilan, equity danpemerataan, equaliy dan diberikan dalam bentuk hibah penuhatau bJok grant kepada satuan pendidikan dengan mengacupada prinsip manajemen berbasis sekolah dan otonomi diperguruan tinggi. Mengenai equity ini, prinsip keadilan danequal itu ini sangat penting, karena terus terang saja kalaukita cermati subsidi pendidikan kita sekarang ini masihtimpang sehingga sebagaimana telah kami sampaikan di sinianaknya orang mampu, kurang mampu, dan tidak mampusemua menerima jumlah subsidi yang sarna, dan ini makinterasa di tingkat perguruan yang lebihjenjang dan lebih tinggi.Perlu saya tekankan di sini agak ironis malahan untukpendidikan dasar yang seharusnya gratis itu malah subsidinyakecil itu. Subsidi untuk pendidikan dasar itu kecil sekali,sebaliknya pendidikan tinggi menjadi sangat besar sekali. Satuanak lulusan untuk jurusan non esakta itu bisa 10-15 juta,ini sudah berkepanjangan. Di sini masalah equity danequalitynya betul-betul terjadi ketimpangan, sehingga fasilitaspembelajaran pun yang pendidikan dasar itu ala kadarnya.Mohon ini nanti memperoleh perhatian dan pembahasan yanglebih mendalam lagi.

    14. BAB XIV, Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

    Pengelolaan pendidikan tinggi terdiri dari dua bagian dan 5pasal, dan pada dasarnya tidak mengalami perubahan kecuali

    1386

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • kelengkapan penjelasan tentang pelaksanaan otonomiperguruan tinggi yang bertumpu pada asas tanggung jawabbersama dari semua unsur penyelenggara perguruan tinggi.

    15. BAB XV, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.

    Bab ini terdiri dari tiga bagian dan 3 pasal dan tidakmengalami perubahan.

    16. BAB XVI, Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

    Bab ini terdiri dari tiga bagian dan 5 pasal. Pada prinsipnyabab ini tidak mengalami perubahan kecuali jumlah pasalmenjadi empat. Substansi bagian ketiga, sertifikasidirumuskan kembali dan sebagian pasal menjadi penjelasan.

    17. BAB XVII, Perizinan.

    Masalah perizinan banyak mendapat sorotan dari lembagapendidikan yang berbasis masyarakat. Bab ini diusulkanuntuk diganti judulnya menjadi Kriteria Pendirian SatuanPendidikan Khusus untuk Pendidikan Formal dan Non For-mal. Dalam penjelasan dinyatakan persyaratan untukmemperoleh izin pendirian satuan pendidikan mencakup isiprogram, jumlah, dan kualifikasi pendidik, sarana danprasarana, pembiayaan, sistem evaluasi dan sertifikasi,manajemen, dan proses pendidikan yang sesuai denganstandar nasional pendidikan.

    18. BAB XVIII, Penyelenggaraan Pendidikan oleh LembagaNegara Lain.

    ( Rekaman tidak ada )

    20. BAB XX, Ketentuan Pidana

    Bab ini terdiri dari "5 pasal", berubah menjadi hanya "1 pasal",karena sebagian pasal ten tang "Pendidikan Tinggi"dihilangkan untuk ditampung dalam Peraturan Pemerintahtentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah atauUndang-Undang nanti kita lihat. Bab ini ditambah dengan "2ayat" tentang "Kewenagan Menteri untuk mengenakan sanksiadministratif dan pembentukan penyelidik penyelenggara

    1387

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • pendidikan.

    Dan ini nanti juga perlu dicermati penyelidik pendidikan inidengan "Dewan Pendidikan", kalau di luar negeri seringdisebutdengan board. Jadi nanti jangan sampai tumpangtindih.

    21. BAB XXI, Ketentuan Peralihan

    Bab ini terdiri dari "1 pasal" dilengkapi dengan ayat tentang"Masa transisi selama 10 tahun bagi pendidik untukmemenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan minimum dan2 tahun bagi penyelesaian Peraturan Perundang-undanganyang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan undang-undang ini".

    22. BAB XXII, Ketentuan Penutup

    Bab ini terdiri dari "1 pasal" dan tidak mengalami perubahan.

    Dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan pendidikanstrategis tersebut, kami mohon, dan berharap kita terusmencermati Rancangan Undang-Undang tentang Sisdiknasyang diusulkan oleh Komisi atau atas usul inisiatifKomisi VIDPR dan DIM yang dihasilkan oleh Pemerintah berdasarkankonsep yang telah disampaikan oleh Komisi VI, danjuga atasdasar masukan-masukan yang berkembang dari masyarakatmaupun dari instansi.

    Demikian, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

    Wabilahittaufik walhidayah,

    Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

    KETUA RAPAT:

    Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat BapakMenteri Pendidikan Nasional atas nama Pemerintah yang telahmenyampaikan Pengantar tentang Rancangan Undang-UndangSistem Pendidikan Nasional dan telah kita ikuti bersama.

    Prinsipnya di dalam pengantar ini mengajak kepada Komisi

    1388

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • VI DPR-RI yang akan membahas ini untuk bersama-samamencermati dari beberapa hal.

    Yangpertama ada istilah "Formal, non-Formal", apakah masihdiperlukan informal? Kemudian masalah Pendidikan Kedinasankarena sudah menjadi Sekolah Umum. Lalu adanya kontroversitentang penempatan dan pengangkatan tenaga kependidikan,kaitannya dengan "Komite Sekolah" dan "Dewan Pendidikan".Demikianjuga masalah sarana dan prasarana pendidikan termasuksumber-sumber pembelajaran. Ini kemarin memang sudahdibicarakan pada waktu pembahasan APBNIRAPBN. Jadi dimintasupaya Pemerintah memberikan peta kebutuhan pendidikan lalukita akan meluncurkan standar minimal supaya secara nasionalitu bisa ada standar yang bisa dipenuhi. Demikian juga masalahkurikulum perlu dipikirkan, dan lain-lain yang sudah tertuang didalam DIM dari Pemerintah.

    Baiklah Bapak/lbu sekalian yang kami hormati, Rapat Kerjayang kami hormati pula, kini tiba saatnya yaitu untukmenyampaikan pengantar musyawarah atas nama Fraksi-Fraksi.Kami tawarkan pada Rekan-rekan Bapak/lbu sekalian, bertanyasaja apakah sudah siap menyampaikamn pengantarmusyawarahnya?

    Pak Agusman kami persilakan. Siap? Yang lain siap juga?

    Siap semuanya? Oke. Terima kasih.

    Dari yang besar yang kecil? Kesepakatan.

    Baiklah, untuk urut saja supaya kami tidak lupa.

    Kami persilakan kepada yang terhormat juru bicara daripengantar musyawarah ini dari Fraksi Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan. Dipersilakan Ibu/Bapak?

    F. PDIP (DRA. Hj. SITI SOEPAMI):

    Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

    Salam sejahtera bagi kita semuanya.

    Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Fraksi PDIPerjuangan.

    1389

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • Fraksi PDI Perjuangan menyambut gembira atas penunjukkanPemerintah terhadap Departemen Pendidikan Nasional yang telahditunjuk untuk mengadakan atau melaksanakan pembahasanRancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, usulinisiatif DPR Komisi VI yang telah beberapa waktu ditunggu olehKomisi VI.

    Untuk selanjutnya meskipun belum secara detail atau secaragaris besar, Fraksi PDI Perjuangan telah melihat ataumemperhatikan DIM yang telah dikirim oleh Pihak Pemerintah,bahkan sebanyak 2 set. Yaitu yang pertama dari DepartemenPendidikan Nasional, begitu alamatnya. Kemudian yang kedua,yang dikirim beberapa waktu yang lalu yaitu oleh Badan Penelitiandan Pengembangan Depdiknas. Untuk ini kami mohonkesepakatan, khususnya dari Pihak Pemerintah, dari DIM tersebutmana nanti yang akan dipergunakan sebagai bahan pembahasan.Hal ini kami kemukakan karena kami telah melihat dari beberapaFraksi atau Anggota Komisi VI ada yang baru menerima satu, adayang sudah menerima 2 atau salah satu.

    Hal ini kami kemukakan sebagai pengantar kami karena padapengiriman yang pertama, itu terdiri dari 318 halaman dan DIMnyaN omor 421. Sedangkan yang dikirim oleh Banlitbang yaituhalamannya 334, dan DIMnya Nomor 418. Sehingga untuk awalpembahasan, ini perlu ditegaskan oleh Pihak Pemerintah DIMmana yang telah dilakukan.

    Dan juga kami telah memperhatikan ternyata stake holderyang telah membahas atau memberikan sumbang saran, kami telahmenghitung secara garis besar mungkin keliru, ada sekitar 110stake holder. Yang mana ini berasal dari sumber-sumber yang telahdikemukakan oleh Mendiknas pada awal pengantar daripadapembahasan RUU tersebut.

    lni kami secara singkat saja, maka Fraksi PDl Perjuangansiap menyambut secara penuh rasa tanggung jawab d al ampembahasan Rancangan Undang-Undang Si stern PendidikanNasional bersama-sama Pemerintah sampai tuntas dan selesai,sehingga menghasilkan Undang-Undang Pendidikan sebagaipembaharuan daripada Undang-Undang No.2 Tahun 1989 yangsangat diharapkan oleh masyarakat untuk menuju masa depan

    1390

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • pendidikan di Indonesia.

    Kami kira sambutan secara singkat dari Fraksi PDIPerjuangan cukup, karena waktu, dan waktu kami kembalikankepada Pimpinan.

    Wabilahittaufik walhidayah,

    Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

    KETUA RAPAT:

    Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Rekankita Ibu Dra. Hj. Soepami. Mudah-mudahan Pemerintah tadimendengarkan klarifikasi Pak. Mohon nanti dijawab.

    Berikutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi PartaiGolongan Karya.

    Dipersilakan Pak Drs. Agusman St. Basa.

    F. PG (DRS. H. AGUSMAN St. BASA):

    Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

    Salam sejahtera bagi kita semua,

    Yang terhormat Ibu Ketua beserta unsur Pimpinan lainnya,

    Rekan-rekan Komisi VI,

    Bapak Menteri Diknas beserta seluruh Jajarannya.

    Dengan ucapan syukur ke hadirat Allah SWT, padakesempatan ini kami juga berterima kasih kepada Pimpinan yangtelah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untukmenyampaikan pengantarnya pada Forum yang berbahagia ini.

    Yang pertama, ingin kami ketengahkan kembali ialahbahwasanya hakekat pendidikan adalah proses pendewasaanseseorang melalui upaya belajar dan mengajar. Selanjutnya tujuanpendidikan nasional itu sendiri adalah mencerdaskan kehidupanbangsa yang berarti menciptakan manusia yang beriman, bertakwakepada Tuhan, kemudian berilmu dan cerdas, mengerti dan hidupbersama sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Kemudian apa yang

    1391

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • kita hadapi pada saat sekarang ini di era reformasi yang berkaitandengan era globalisasi sebagai individu dan sebagian kelompokmasyarakat kita mengalami perubahan-perubahan sikap dantingkah laku dan juga kualitasnya ke arah yang memprihatinkan.Meninggalkan nilai-nilai budaya, agama, hak-hak asasi manusia,sedangkan kualitas SDM-nya pun jauh tertinggal dari Negara-negara tetangga. Selain itu yang dibutuhkan adalah seperti apayang kami utarakan tadi di alam reformasi dan globalisasi yangsedang menghadang kita. Secara mendasar apa yang merupakanfaktor utama kejadian seperti ini menurut sisi pendidikan adalahmemang sistem pendidikan itu sendiri yang harus kita kaji ulangapakah sudah cocok atau tidak. Kenyataannya memang kurangrelevan dengan perkembangan jaman dan juga asas kenegaraankita sendiri.

    Bertitik tolak dari situasi dan kondisi bangsa dan negara yangdikaitkan dengan pendidikan nasional maka DPR-RI, seluruhFraksi telah bersepakat membuat inisiatif Rencangan Undang-Undang tentang Sisdiknas tersebut. Sesuai dengan Tatib DPR-RImaka ditugaskanlah kepada Komisi VI DPR-RI. Komisi VI sendirisudah berupaya dengan membentuk Panja-panja dan kegiatan-kegiatan baik dengan Pemerintah maupun kelompok-kelompokmasyarakat pendidikan yang berada di negeri ini kita sendiri.Bahkan sudah mengadakan studi banding ke luar negeri, kebeberapa negara tetangga. Akhirnya ditetapkanlah RencanganUndang-Undang Sistem Pendidikan Nasional usul inisiatifini dariDPR, bahkanjuga sudah dimasyarakatkan kepada beberapa daerahdi negeri kita ini. Hari ini kita mendapat masukan dari Pemerintahyang merupakan sandingan dari RUU usul inisiatif tersebut.Sepintas yang dapat diamati dari kegiatan-kegiatan dan sumber-sumber yag dikelola oleh Pemerintah cukup luas dan cukup dalam,sehingga melahirkan 418 Nomor DIM.

    Kami dari Fraksi Partai Golkar dapat memahami, karenadipandang dari sisi eksekutif, kenyataan lapangan dan aspirasiserba majemuk, wilayah, etnis, agama dan sektor-sektor. Sedangkankami lebih banyak memandang dari aspek policy yang berkaitandengan demokratisasi, keadilan, keterbukaan dan kesiapan anakbangsa menerjuni profesi dan keterampilannya di negara kita yangtercinta ini. Maka dengan mengucapkan

    1392

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • "bismillahirrahmanirrahim", Fraksi Partai Golkar siap membahasRUU Sisdiknas ini, Insya Allah dengan keterbukaan dan salingpengertian demi kepentingan nasib bangsa dan negara ini akandapat kesesuaian, akhirnya menjadi Undang-Undang apa yang kitaharapkan, sekian dan terima kasih.

    Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

    KETUARAPAT:

    Waalaikumsalam Wr.Wb.

    Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat BapakDrs. Agusman St. Basa, juru bicara dari Fraksi Partai Golkar.

    Berikutnya kami persilakan kepada juru bicara dari F'raksiPartai Persatuan Pembangunan, dipersilakan.

    F. PPP (Drs. H.M. ABDUH PADDARE):

    Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

    Ibu Pimpinan dan Bapak/Ibu para Anggota yang kami hormati,

    Bapak Menteri dan seluruh Jajarannya yang kami hormati,

    Saya atas nama Fraksi Partai Persatuan Pembangunanmenyampaikan terima kasih banyak atas penyampaian dari BapakMenteri yang kalau saya simak keseluruhannya hampir sarnadengan usul inisiatifDPR. Kalau saya prosentasikan 99%, kecualiredaksi berputar-putar dan karena itu memang redaksi itu adalahbahasa, bahasa itu selera dan substansi pada prinsipnya tidak adayang berbeda.

    Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atasinisiatifini bahwa antara masyarakat, rakyat, kita klaim atas namarakyat, dan Pemerintah atas nama Pemerintah dan seluruhjajarannya, klop. Dan ini barangkali jarang terjadi. Kalau duluPemerintah dominan, sekarang kita bukan dominanjuga tetapi kitaequal, kita bersama-sama. Kalau Pemerintah di sini menyatakanakan ada konsultasi dengan Rektor, dengan segala macam, kitapun mengadakan itu ke seluruh Organisasi Kemasyarakatan dan

    1393

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • Rektor-rektor Universitas di seluruh Indonesia. Dan palingmenggembirakan sosialisasi undang-undang ini di Ujung Pandangada 5 Provinsi, itu tidak ada yang melakukan perubahan hanyapenekanan. Seperti contoh dari Sulawesi Selatan "tolong masukkanpesantren". Rupanya Pemerintah ini lebih arif dari kita ini. Kitamasih dalam Penje1asan, Pemerintah sudah masuk Diktum, ini kanhebat, luar biasa.

    Oleh karena itu saya akan mu1ai khususnya kepadaPemerintah khususnya Pak Malik mungkin karena latar be1akangpesantren juga ada. Tetapi saya kira bukan karena itu, memangsudah waktunya pendidikan ini masuk. Sebab itu peranannya luarbiasa Pak.

    Oleh karena itu bertitik tolak dari semua ini, di siniditerangkan oleh undang-undang kita itu dari Komisi dan juga disini hampir sama "demokratisasi pendidikan", itu jelas harus ada.Selama ini kadang-kadang ya itu begitulah, kita yang sudah-sudahsudahlah, tetapi kita memperbaiki.

    Kemudian "dikotomi pendidikan agama dan umum", di sinisudah tergambar tidak ada. Karena orang di pendidikan umum,agama, juga pembayar pajak yang banyak. Di pesantren, orangtuanya. Oleh karena itu selama ini Pemerintah dominan, dalamarti Sekolah Umum. Padahal rakyat ini semua rakyat Indonesia.Oleh karena itu saya sangat menghargai dikotomi sudah tidak ada.

    "Masyarakat dan Pemerintah", di sini masih dominanPemerintah saya lihat, Pemerintah Daerah, "Masyarakat" dibelakang, kadang-kadang juga ada yang hilang "masyarakat".Barangkali bisa dirunding nanti bagaimana penempatan terbaikini. Sebab kita ini, rakyat ini sudah kritis, yang penting diberi peran,bagaimana perannya ya tentu dikelola oleh Pemerintah. Kan kitaatas nama rakyat ini, Pemerintah itu rakyatjuga dan diberi mandatoleh melalui MPR. Ini penempatannya supaya enak, supayajangantimbul gejolak-gejolak.

    Kemudian menyangkut Undang-Undang Perguruan Tinggimemang kita juga rencanakan, sebab ini tersendiri. Bagaimanasupaya ada Undang-Undang Perguruan Tinggi, tentu draftnya kitajuga bisa, dari Dirjen juga bisa barangkali, yang terbaik.

    1394

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • Kemudian diintegrasikan, saya kira memang perlu seperti"kedinasan". Kita ini masih ada Undang-Undang Kedinasan."Kedinasan" itu ada, karena kita masih berpikir, ya barangkaliuntuk kebutuhan ini. Memang dulu akademi saja itu Pak. DululAIN juga Akademi Ilmu Agama Islam, supaya untuk kebutuhanDepartemen Agama, Akademi Koperasi untuk Kebutuhan Koperasi.Memang saya kira hal-hal begini harus diintegrasikan, karenaterlalu banyak firka-firkanya, kelompok-kelompok yang kadang-kadang uang negara juga. Oleh karena itu supaya tersendiri nantikalau umpama di Perguruan Tinggi Universitas Airlangga jadiPejabat Negara atau jadi seperti dari IKIP Negeri Surabaya iniPak Tholib ini kan dari IKIP menjadi Dirjen, kan bisa saja, jaditidak perlu ada sekolah Dirjen, kira-kira begitu.

    Oleh karena itu hal-hal yang begini yang saya lihat, satucontoh kalau dari Komisi, 22 Bab, 77 Pasal. Kalau yang dariPemerintah 22 Bab, rupanya tidak berani melampaui 22, 23 itu.Jadi rnungkin atau rnemang jiwa sarna, saya kira sarna sudah.Jiwanya sudah sarna 22 Bab, kemudian hanya pasalnya, 77 pasalkita dari Komisi, mereka 62, beda 15. Tetapi substansi tidak adayang hilang.

    Oleh karena itu saya kira Komisi nanti di dalam Pemerintahini, kita targetkanlah barang kali sampai akhir tahun selesai.Jangan seperti Undang-Undang Penyiaran, sudah 4 tahun belumselesai, saya bukan rnenakut-nakuti Pemerintah. J angan terjadibegitu. Karena kepentingan-kepentingan politik tertentu,jadi hasilakhir oleh Pemerintah kita mempunyai kepentingan rakyat. Olehkarena itu dimerger supaya sarna. Barangkali undang-undang yangpaling cepat ini nanti, walaupun istilahnya perubahan. Danperubahan itujuga tidak sembarangan. Oleh karena itu saya ambilcontoh yang tadi kata Pak Menteri, pendidikan agama diajarkanoleh yang seagama.!tu Undang-Undang No.2 itujuga pertarunganluar biasa waktu itu. Saya ingat bet.ul

    Nah kalau sekarang ini tidak ada masalah lagi, kita punyapendidik agama, orang agama sendiri diajarkan oleh pendidikagama, kenapa? ada motifnya, kalau saya diajarkan oleh Budhaatau Kristen boleh saja, saya bisa terima, bisa tidak. Tetapi kalauanak didik yang SD, SMP, itu kata "guru" itu lebih dari orang tua.

    1395

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • Jadi penyebar agama lewat itu berbahaya, oleh karena itu kita tolak.Silakan, masih banyak barangkali yang tidak beragama di hutansana, itulah yang dikerjakan, jangan yang sudah beragama. Kira-kira begitulah.

    Oleh karena itu tadi saya lihat di draft Pemerintah, satu harikemarin saya baca dan saya sudah hapal, pendidikan keagamaanini menurut saya lebih hebat dari konsepnya, tetapi tidak adasubstansi yang hilang. Hanya dia perlu menegasi secara lebihsingkat praktis. Saya hanya mengharapkan karena di sini banyakdiatur oleh Peraturan Pemerintah. DPR sudah tidak ikut itu Pak.Kasarnya bisa di by-pass DPR itu, tetapi hati-hati. Kalau diby-passkita, dia tidak sinkron dengan undang-undang ini, itu bisaberbahaya. Kalau Peraturan Pemerintah, pasti masyarakat ribut,kita pun barangkali koreksi. Oleh karena itu saya mohon, kalaunanti membuat Peraturan Pemerintah sinkron dengan ini Pak. Satucontoh, kalau memang karena dia masuk amandemen 20% itu untukAPBN dan APBD, kalau tidak mau masukkan di sini barangkalibisa dimengerti. Sebab itu sudah rujukannya itu. Jadi ternyata kitaPak, Komisi VI lebih dulu daripada MPR. Kita sudah masuk di siniPak, pertarungannya berat itu. Kalau Pemerintah mengatakantidak bisa, apa yang tidak bisa kalau mau. Daripada korupsi kiri-kanan, yang habis negara, kalau mau. Oleh karena itu bisa kokPak. Apapun bisa, negara terkaya Indonesia di Asia Tenggara,penduduk paling besar.

    Oleh karena itu sekali lagi terima kasih kepada Pak Menteri,dan Pak Menteri kelihatannya segar hari ini. Mulai dari"assalamu'alaikum"nya sudah kerasa agak kencang, biasanya agakloyo. Ini saya pikir karena semangatnya barangkali, persis kita inialhamdulillah. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahanpembahasannya tidak bertele-tele dan barangkali substansi yangmemang perlu dirundingkan secara baik, supaya kita menghasilkansetelah ini satu tombak sejarah yang prinsipil di dalam era reformasiini dengan adanya Undang-Undang Pendidikan ini. Dan ini mudah-mudahan bisa berlaku cukup lama. Tidak ada perubahan. Olehkarena itu hal-hal yang bisa diatur fleksibel, fleksibelkan. Dan InsyaAllah kalau sudah aspirasi masyarakat tertampung, tidak adagejolak Pak. Kalau aspirasi Pemerintah saja, itu pasti kadang-kadang menimbulkan.

    1396

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • Oleh karena itu saya harapkan sekali lagi atas nama FraksiPartai Persatuan menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteridan seluruhjajarannya, kalau saya baca di sini kepada khususnyaBalitbang, Pak Budiono ini rupanya dipercayakan, rupanya aspirasiditampung juga, alhamdulillah.

    Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan seluruhjajarannya dan tentu seluruh stafnya Rektor IKIP dari Yogyakartaini katanya dari Rektor yang lain-lain hal ini semua bagus, mudah-mudahan lancar, kita bisa selamat menyelesaikan dengan baik.Akhir tahun ini kalau bisa, lebih kurang lebih bagus. Sekali lagimohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan dari penyampaiansaya, karena saya aslinya itu Pak, tidak ada perubahan dan tidakbisa dibuat-buat itu aslinya, yang benar diteriakkan benar, yangsalah, salah.

    Terima kasih, Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

    KETUA RAPAT:

    Waalaikumsalam Wr.Wb.

    F. PPP (R.A. SYAHRUDJI TANJUNG, BA): INTERUPSI

    Fraksi PPP siap membahas sampai tuntas, terima kasih.

    KETUA RAPAT:

    Baiklah kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormatBapak Drs. H. Abduh Paddare yang telah menyampaikan pengantarmusyawarah tentang RUU Sisdiknas, dan memang kental denganvarian-varian pribadinya Pak. Tadi ditambah oleh Pak SyahrudjiF.PPP siap untuk membahas bersama-sama Fraksi yang lain.

    Terima kasih sekali lagi kami sampaikan.

    Dan kita lanjut saja, kami persilakan pada juru bicara dariFraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

    1397

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • F. KB (DRS. MUHYIDDIN SUWONDO, MA):

    Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

    Terima kasih kepada Saudara Pimpinan,

    Kepada Bapak Menteri dan segenap J ajarannya,

    Demikian pula dengan Rekan-rekan saya Komisi VI DPR-RI.

    Sesuai dengam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yangmeletakkan Sistem Pendidikan Nasional pada kedudukan yangamat penting, bahkan dengan secara jelas mencantumkan bahwaAnggaran untuk Pendidikan sedikit-dikitnya 20% dari AnggaranBelanja Negara. Untuk itu kami ingin mengemukakan beberapahal.

    Yang pertama, "Pendidikan N asional bertuj uanmengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yangberiman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak,berbudi mulia, sehat, berilmu, kompeten, terampil, kreatif, mandiri,estetis, demokratis dan bertanggung jawab serta memiliki rasakemasyarakatan dan kebangsaan". Oleh karena itu, dengan inisiatifdari Komisi VI tersusunlah Rancangan Undang-Undang tentangSistem Pendidikan Nasional.

    Pada pagi hari ini kita mendengarkan tanggapan dari BapakMenteri/Mendiknas dalam rangka pengajuan Daftar Isian Masalah(DIM), yang dikemukakan dalam rangka membicarakan masalahRUU Sisdiknas ini. Saya melihat kata pengantar dari BapakMenteri ini amat teliti dan cukup rumit. Kita melihat bukan hanyaDIM-nya yang dicantumkan tetapi sumber-sumber DIM itudicantumkan. Ada yang 10 sumber, ada yang dari Al-Irsyad, dariMuhammadiyah, dari NU, dari Taman Siswa, dari macam-macam,itu semuanya. Ini menunjukkan ketelitian dari Bapak Menteri.Namun yang perlu diingat bahwa penyusunan RUU Sisdiknas ini,termasuk dengan penyusunan DIM ini, bukan berhadapannya 2reputasi yaitu reputasi Komisi VI, dan reputasi dari Bapak Menteridan segenap Jajarannya, bukan itu. Tetapi ini semuanya diarahkanuntuk mencapai satu Sistem Pendidikan yang komprehensif yangmencakup semua yang diperlukan di dalam rangka SistemPendidikan Nasional itu. Jadi sekali lagi, ini bukan berhadapanantara 2 reputasi tetapi dalam rangka mencari yang terbaik untuk

    1398

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • bangsa, mencari yang terbaik untuk swasta dan negeri, mencariyang terbaik untuk pendidikan pesantren dan pendidikan formal,mencari yang terbaik antara pendidikan formal, nonformal daninformal. Saya masih tetap menggunakan kata-kata informal PakMenteri.

    Yang ketiga, kami mencatat bahwa masalah sanksi. Masalahsanksi seperti yang juga secara eksplisit disampaikan oleh BapakMenteri, itu kalau kita lihat pasal-pasal mengenai sanksi, itusemuanya berkenaan dengan pelanggaran hukum. Jadi pasal yangdikenai sanksi, baik sanksi kurungan maupun sanksi denda, ituadalah pasal-pasal yang berkenaan dengan pelanggaran hukum.Jadi untuk itu kami mengharap supaya bersama-sama denganpihak Depdiknas dengan Komisi VI nanti dibicarakan secara baik.

    Itulah beberapa catatan yang kami kemukakan dan akhirnyaFraksi Kebangkitan Bangsa dengan ini menyatakan siap membahasRUU Sisdiknas ini sampai selesai.

    Wallauhulmuafiq illa akhamuttoriq,

    Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

    KETUA RAPAT:

    Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Drs. MuhyiddinSuwondo, MA yang telah menjadi juru bicara dari FraksiKebangkitan Bangsa.

    Kita lanjut saja berikutnya kami persilakan pada juru bicaradari Fraksi Reformasi.

    Kami persilakan.

    F. REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADI):

    Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    Alhamdulillahirrabil alamin.

    Mari kita bersyukur kepada Allah bahwa kita telah bertemupagi ini untuk melanjutkan pembahasan mengenai Rancangan

    1399

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

    Pertama-tama Fraksi Reformasi ingin memberikan apresiasikepada Pemerintah yang telah menanggapi usul inisiatif dari DPRmengenai Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasionalini dengan menyelesaikan DIM yang siap untuk dibahas. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini merupakan awal dari pembicaraantingkat pertama Rancangan Undang-Undang Sistem PendidikanNasional antara Pemerintah dengan DPR.

    Kami mengusulkan kepada Pimpinan Rapat bahwa dalampertemuan inijuga kalau dapat kitajuga merumuskan garis besardari mekanisme acara dan jadwal pembahasan tingkat pertamaRUU Sisdiknas ini.

    Akhirnya Fraksi Reformasi menyatakan siap untukmelanjutkan pembicaraan RUU Sisdiknas ini.

    Terima kasih, Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb.

    KETUARAPAT:

    Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat BapakProf. Ir. Muhammadi juru bicara dari Fraksi Reformasi, dan tadiusul tentang mekanisme dan jadwal memang tadi sudahdibicarakan.

    Terima kasih.

    Berikutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi TNI/POLRI, dipersilakan.

    F. TNIIPOLRI (HERIBERTUS SUDIRO):

    Yang saya hormati Pimpinan Rapat,

    Yang saya hormati Bapak Menteri besertajajarannya,

    Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi.

    Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadiratTuhan YME, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita sekaliandapat menghadiri Rapat hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

    1400

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • Atas nama Fraksi TNIIPOLRI kami sampaikan selamatkepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasionalyang telah menyusun daftar inventarisasi masalah, tertanggal 11September 2002 dengan baik dan lengkap. Yang mana hal tersebuttentunya telah melalui proses yang cukup panjang dan melibatkanseluruh masyarakat.

    Fraksi TNI/POLRI berharap agar pembahasan DIM dapatdilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengankerjasama yang baik, sehingga menghasilkan Undang-UndangPendidikan yang benar-benar akan bermanfaat bagi masyarakatbangsa dan negara.

    Demikian pengantar musyawarah dari Fraksi TNIIPOLRI, dandengan ini menyatakan bahwa Fraksi TNI/POLRI siap membahasRUU Sistem Pendidikan N asional bersama-sama Pemerintahsampai dengan tuntas.

    Sekian dan terima kasih.

    Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi.

    KETUA RAPAT:

    Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat BapakLaksda TNI Heribertus Sudiro yang telah menyampaikan pengantarmusyawarahnya atas nama Fraksi TNI/POLRI.

    Dan kita lanjutkan saja berikutnya adalah juru bicara dariFraksi Partai Bulan Bintang. Dipersilakan.

    F. PBB (K.H. NADJIHAHJAD):

    Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    Pimpinan Rapat,

    Saudara-saudara Anggota Komisi VI DPR-RI,

    Bapak Menteri beserta jajarannya yang terhormat.

    Kami merasa bersyukur sekali, kami Fraksi Partai BulanBintang satu-satunya Fraksi yang paling kompak di dalam Komisiini, atau barangkali bukan satu-satunya tetapi salah satu di antara

    1401

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • Fraksi yang paling kompak di dalam Komisi ini. Apa yang sayakatakan tidak ada ternan Fraksi yang membantah.

    Menyampaikan kegembiraan dan puji syukur serta terimakasih kepada semuanya bahwa sampai saat ini kita telahmelangkah begitu jauh di dalam rangka usaha meneiptakanUndang-Undang Pendidikan Nasional yang baru. Bagi kamipendidikan adalah salah satu usaha yang penting yaitu usahamanusia untuk meneiptakan manusia-manusia soleh di dalam artiseperti yang dikatakan oleh Firman Allah "behwa bumi inisepantasnya diwarisi oleh orang-orang yang soleh". Orang-orangyang soleh adalah orang yang patut mengelola bumi artinya. Dalamarti pula soleh di sini adalah seperti yang tereantum dalam tujuanpendidikan kita, yang tidak perlu saya sampaikan kembali. Olehsebab itu usaha mulia ini sangat menggembirakan kami danselanjutnya kami ingin meneatat beberapa hal. Setelah membaeasepintas DIM yang disampaikan kepada kami oleh Pemerintah,kami bersyukur juga bahwa ternyata banyak di dalam DIM itu yangjuga mengurangi hal-hal lueu yang dikatakan oleh Pak Menteritadi. Memang saya kira kata-kata lueu ini baru saya dengar dariPak Menteri ini, sebab bagi kami selama ini tidak memikirkan lueuatau tidak lueu, hanya tepat atau salah Pak. Bahwa kemudian adakata-kata lueu mudah-mudahan yang lueu-lueu ini bisa dihilangkanatau dikurangkan setelah kita membiearakan nanti.

    Yang kedua yaitu kami termasuk golongan orang yangmenginginkan supaya Pemerintah ikut serta dan berperananpenting di dalam pendidikan agama. Pendidikan agama bukanhanya kewajiban orang tua, memang pada pokoknya semuapendidikan terhadap anak atau apa pun itu adalah tanggunganorang tua, tetapi dalam negara yang modern termasuk jugakewajiban negara adalah ikut memperhatikan pendidikan agama.Bahkan banyak sekali hal-hal yang menjadi perintah agama, bukanhanya dalam hal pendidikan yang menurut kami tidak bisaterlaksana tanpa peranan Pemerintah.

    Selanjutnya mengenai penghilangan pasal yang menyebutkanbiaya pendidikan yang 20%, saya ingin minta perhatian bahwawalaupun di dalam Undang-Undang Dasar telah dieantumkanPasal 31 setelah amandemen, tetapi di dalam Undang-Undang

    1402

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • Diknas yang kita usulkan ada kata-kata "di luar gaji guru".Selebihnya kami selain bersyukur telah siap, dan siapnya tidakkalah dengan ABRI, dengan TNI untuk menyertai Fraksi-Fraksilain membicarakan Rancangan Undang-Undang ini sampai selesai.Mudah-mudahan Allah menolong kita semua.

    Assalamu'alaikum Wr.Wb.

    KETUA RAPAT:

    Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat BapakKyai Haji Nadjih Ahjad juru bicara dari Fraksi Partai BulanBintang, Anggota yang paling kompak.

    Terima kasih Pak Kyai Nadjih.

    Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi PerserikatanDaulathul Ummah. Dipersilakan, paling kompak kedua ini.

    F. PDU ( K.H. MUCHAROR AM ) :

    Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    Bapak dan Ibu Pimpinan yang kami hormati,

    Rekan-rekan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

    Bapak Menteri beserta jajarannya yang kami hormati.

    Kalau rekan-rekan kami mewakili masing-masing Fraksinyasudah membicarakan permasalahan-permasalahan pada hari ini,sebagai langkah awal daripada pembahasan RUU Sisdiknas. Sayakira buat kami Fraksi yang dikatakan oleh Ibu Pimpinan memangFraksi yang paling kompak Pak Menteri, sama dengan Pak KyaiNadjih, apa yang saya bicarakan dan apa yang menjadi putusansaya belum pernah ada yang membantah daripada teman-temanFraksi saya. J adi enak betul Fraksi saya, tetapi tidak enaknyatentunya semacam sekarang. Saya tidak tahu kalau hari ini adapengantar musyawarah, baru saja diberitahu oleh Pak Anwarbahwa ada pengantar musyawarah yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi. Makanya saya hanya mencermati daripadapembicara terdahulu, dan inilah enaknya bicara paling akhir atau

    1403

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • belakangan tinggal nebeng-nebeng saja apa yang disampaikan olehFraksi-fraksi yang terdahulu.

    Kalau kita berbicara masalah Sistem Pendidikan Nasional .memang melalui amanat MPR 1999 itu diperintahkan untukmelahirkan Sistem U ndang- U ndang Pendidikan N asional.Argumen ini disampaikan oleh Pak Wando melalui Fraksi KB,namun buat saya barangkali mengacu pada pribadi kami selakumuslim, tentunya amanat-amanat apapun baik Undang-UndangDasar 1945 atau Tap MPR dan sebagainya, saya kira tidak kalahpentingnya dengan amanat daripada Rasul. Karena Rasul parahadirin telah mengamanat kepada kita satu kalimat yang indah,yang disampaikan oleh Imam Safei R.A, tidak usah diterjemahkanPak Menteri pasti lebih mengerti.

    Jadi mengacu pada kalimat ini, kami sangat sependapat dansetuju untuk merevisi atau merombak sistem pendidikan nasionalkita, yang kalau kita cermati secara obyektif barangkali sistempendidikan yang sudah lalu atau yang ada kurang memadai dankurang mengikuti perkembangan jaman dalam era globalisasi.Dengan kata lain kita sadari hasil dari pendidikan dan sistempendidikan terdahulu jelas. Kalau saya boleh jujur mengatakanbahwa tamatan SD dulu dibandingkan tamatan SMA sekarangsepertinya masih pintaran SD dulu Pak, Sarjana barangkali duludengan Sarjana barangkali akan lebih indah lebih hebat darisarjana dulu, itu kenyataan di lapangan. Untuk itu pantaslahsekarang bersama-sama Pemerintah usul dari Komisi VIuntukmembuat Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasionalagar menjadi kesepakatan kita untuk bisa ditetapkan menjadiundang-undang. Dan Pemerintah sudah memberikan aspresiasinya,tadi dikatakan begitu mendetail, dan saya malah sependapat bahwabegitulah memang kehati-hatian Pak Menteri, bukan saja mendetiltetapi transparan dan sebagainya. Untuk itu barangkali kami atasnama Fraksi PDU menyatakan siap untuk membahas clanberargumentasi dengan Pemerintah dalam rangka membahas DIMyang disampaikan oleh Pemerintah, clan Insya Allah dengan segalapetunjuk dan kemudahan yang Allah berikan Insya Allah kita akanmelahirkan Undang-Undang Sistem Pendidikan yang lebih baikdaripada yang lalu.

    Sekian, Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    1404

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • KETUA RAPAT :

    Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kyai HajiMucharor juru bicara dari Fraksi Perserikatan Daulathul Ummah.

    Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,

    Dengan delapan Fraksi telah menyampaikan pengantarmusyawarah pada pagi hari ini, maka selesailah sudah semuaFraksi di Komisi VI menyampaikan pengantar musyawarahnya.Ada beberapa hal, yang pertama klarifikasi tentunya harus dijawab.Ada juga yang merupakan catatan tentang Peraturan Pemerintahharus sinkron dengan undang-undangnya dan mungkin tidakterlambat begitu.

    Masalah mekanisme jadwal sebentar lagi akan kita bahas.Masalah alokasi dana memang Komisi VI telah membentuk Timuntuk bisa melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945im.

    Untuk itu kami persilakan kepada Pak Menteri tentangklarifikasi tadi.

    PEMERINTAH (MENDIKNAS/PROF. DR. ABDULMALIK FAJAR)

    Terima kasih.

    Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih danbangga bahwa kita telah menyepakati bersama dan bertekad untukmembahas sampai tuntas dan disahkan sebagai undang-undanguntuk kemudian diundangkan. Ini sebuah modal yang sangat besardengan kinerja kita ke depan.

    Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Ibu dari FraksiPDI yang tanggall1, yang kami gunakan adalah DIM yang tanggal11 yang terbaru, dan juga usulan perubahannya sejalan denganusulan perubahannya.

    Selanjutnya kami juga sepakat untuk kemudian kitamelangkah melakukan satu pembahasan dari mekanisme danjadwal sehingga sebagaimana tadi yang saya tangkap harapannyatahun ini bisa selesai, betul-betul bukan sekedar selesai, tetapi kita

    1405

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • kerjakan secara sistematis, cermat, dan melahirkan sesuatu yangbermakna jauh ke depan.

    Terima kasih.

    KETUA RAPAT :

    Terima kasih, kami sampaikan kepada Pak Menteri, dan inijuga atas nama Pimpinan menyampaikan terima kasih kepadasegenap Fraksi yang telah menyatakan kesiapannya untukpembahasan ini sampai dengan tuntas. Bahkan harapannya tahun2002 ini sudah harus selesai sehingga tahun ajaran 2003 sudahdengan undang-undang yang baru, tetapi masih dipertanyakanPPnya nanti Pak.

    Baiklah Bapak Ibu sekalian dapat kita setujui pembahasanIn1.

    (RAPATSETUJU)

    Terima kasih.

    Tibalah saatnya kita akan membahas tentang mekanismepembahasan dan juga jadwal, untuk itu berbagi pahala Pak.

    Kami persilakan kepada yang terhormat rekan kami BapakProfesor Dr. Anwar Arifin untuk bisa menyampaikan rancangantentang mekanisme pembahasan dan juga jadwal.

    Silakan Pak, bisa diwakilkan Pak yang di sini. Saya tidaktanya yang ke sana Pak, yang di sini bisa diwakilkan.

    Terima kasih.

    F. PPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE ):

    Ibu Ketua,

    Kalau ada draftnya sudah dibuat dibagi, supaya mudahmengikuti.

    1406

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • KETUA RAPAT:

    Sambil menunggu Pak Menteri ke belakang, kami persilakankepada Sekretariat untuk membagikan Rancangan dari MekanismePembahasan. Masih ada waktu kami persilakan.

    F. PDIP ( H. SAMBAS SOEJADI ) :

    Maaf Ibu Pimpinan,

    Saya hendak menyampaikan usul kalau diterima, karenamasalah kumpul dengan Menteri Pendidikan itu waktunyauntukmasa persidangan ini sudah habis, jadi kalau boleh saya akanmeminta sedikit waktu, yaitu menyisipkan di luar masalah itutentang alokasi anggaran pendidikan yang seyogyanya tanggal 17atau paling akhir besok itu sudah selesai.

    Untuk ini barangkali saya diberikan kesempatan karenakelihatannya kompak Komisi VI bahwa kita itu mau diambil yangmana, kalau diambil yang ini apa alasannya sebaiknya.

    Terima kasih.

    KETUA RAPAT :

    Baik, kami tawarkan pada rekan-rekan anggota, ini sambilkita mempersiapkan diri membagi dari Sekretariat tentangmekanisme pembahasan kita sertajadwal. Kita manfaatkan waktuini untuk yang terhormat Pak Sambas Suryadi ada usulan mauklarifikasi. Mau yang 20% darimana berangkatnya, ataukahsebagaimana perkembangan pembicaraan kemarin untuk 2003 kitamasih tetap berpegang kepada usulan yang pertama, yaitu Rp 26,5trilyun untuk alokasi dana Departemen Pendidikan Nasional padatahun 2003. Begitu ya Pak ya?

    F. REFORMASI ( PROF. DR. IR. MUHAMMADI ):

    Saya setuju tetapi tanpa pembahasan.

    1407

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • KETUA RAPAT :

    Ya Pak, tidak dibahas, hanya minta informasi saja.

    Pak Menteri tadi ada usul, sebelum kita sampai kepadapembahasan tentang mekanisme pembahasan dan jadwal, adasedikit sesuatu yang akan disampaikan oleh rekan kita dari PanitiaAnggaran, yaitu tentang alokasi APBN yang direncanakan di dalamRAPBN Tahun 2003. Apakah kita kembali pada usulan yaituRp 26,5 trilyun untuk tahun 2003 ataukah kita masih tetapberpegang kepada amanat Undang-Undang Dasar, danberangkatnya dari mana, pendekatannya apa.

    Kami persilakan yang terhormat Pak Sambas Soerjadi.

    F.PDIP ( H. SAMBAS SOERJADI ) :

    Terima kasih Ibu Pimpinan dan para Pimpinan Komisi VIDPR-RI,

    Rekan-rekan yang terhormat.

    Pak Menteri dengan seluruh jajaran ada,

    Saya mohon maaf hendak menyampaikan sesuatu sekitaranggaran karena nampaknya jadwal yang ada untuk mas apersidangan 2002-2003 tidak teralokasikan waktu untuk kitakumpul bersama. Tadi sudah mendapat persetujuan dari rekan-rekan Komisi VI, dan saya kira Pak Menteri juga tidak akan tidaksetuju, pasti setuju.

    Bapak-bapak dan hadirin yang terhormat,

    Tanggal17 dan terakhir tanggal18 besok, seyogyanya seluruhusulan dari tiap-tiap Komisi harus sampai di Panitia Anggaran,dan kami sebetulnya sudah mempunyai angka-angka yang akandisampaikan. Kalau melihat pada pertemuan kita 5 September yanglalu, memang pada waktu itu disimpulkan bahwa yang Rp 26,5trilyun saja itulah angka-angka yang mungkin diajukan kepadaPemerintah. Kalau andaikata sesuai dengan Undang-Undang Dasartentang 2OC1C! dari APBN, untuk dihitung kalau sekarang Rp 354trilyun APBN 2003, berarti untuk anggaran pendidikan Rp 70trilyun. Sedang seluruh anggaran pembangunan saja hanya Rp 54

    1408

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • trilyun. Untuk diketahui bayar hutang dan kemudian bunga dancicilan sekitar Rp 88 trilyun. -Iadi untuk hutang dan bunga lebihbesar dari anggaran pembangunan yang hanya Rp 54 trilyun. ,Jadikalau kita minta 20% nampaknya itu sangat tidak rasiona1.

    Untuk itu kami bersama-sama Panitia Anggaran dan kawan-kawan yang kemarin mengikuti rapat-rapat dengan sub masing-masing, bahwa kami akan berusaha untuk angka Rp 26,5 trilyunini yang akan diajukan secara formal, dan itu sudah kami plot untukdiajukan kepada Panitia Anggaran Pleno. Hanya masalahnya ini,defisit anggaran tahun ini adalah Rp 24 trilyun. Andaikata usulanyang Rp 26,5 trilyun itu diterima berarti hanya cuma Rp 10 trilyunanggaran tambahan untuk pendidikan nasiona1. Berarti apakahPemerintah berani menanggung resiko bahwa defisit itu tidakseperti yang dulu Rp 44 trilyun, sekarang Rp 24 ditambah Rp 10barangkali Rp 34 trilyun. Itu adalah hal yang mungkin atau tidaktergantung kepada Pemerintah itu sendiri. Yang jelas andai katakami nanti di forum kami minta dukungan dari Diknas, salah satucontoh target apa saja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahdalam hal ini Diknas untuk melaksanakan tambahan anggaranyang lebih kurang Rp 9, sekian trilyun itu. Salah satu contoh tar-get barangkali yang kita dengung-dengungkan di sini adalahmengenai pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan sesuatuyang penting diantara pendidikan selanjutnya. Diharapkanumpamanya infrastruktur untuk pendidikan dasar itu apa, kira-kira seluruh bangunan SD yang ambruk itu berapajumlahnya danberapa itu harganya. Kemudian peralatan, bangku, dan lainsebagainya, dan yang lebih penting daerah itu guru-guru. Andaikata angka itu telah ada mungkin itu bisa diberikan sebagaialternatif yang pertama inilah yang sangat diprioritaskan.

    Kemudian saya mendengar bahwa sekarang SD-SD di J awabanyak yang kurang murid. Apakah sudah ada pendataan mengenaitiga sekolah umpamanya disatukan kira-kira gurunya berapa.Mungkin ini juga akan mengurangi untuk itu.

    Jadi barangkali ini dari pihak Dikdasmen kerja keras dalammasalah ini untuk usulan anggaran yang Rp 26,5 trilyun itu.

    Jadi kalau yang lain mengenai masalah Undang-UndangPendidikan Nasional anggaran-anggaran yang mungkin berapa

    1409

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • hanya kami juga mengharapkan bahwa kebetulan saya menjadianggota Pansus Tenaga Kerja, ini sudah dua tahun lebih itu belumselesai. Jadi kami masih ada rapat, apakah nantijuga sarna senasibdengan Penyiaran wallahualam, tetapi mudah-mudahan untukDiknas saya kira tidak.

    Saya kira kesempatan ini saya gunakan sebagai bahan kepadaPak Menteri untuk nanti kami adu argumentasi di PanitiaAnggaran Pleno akan dapat menjawab, karena angka-angka itu diDiknas yang tahu.

    Terima kasih Saudara Pimpinan,

    Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    KETUA RAPAT:

    Terima kasih, yang terhormat Pak Sambas Soerjadi, atas namaPanitia Anggaran dari Komisi VI. Jadi sekali lagi kami tekankanPak, bahwa Komisi VI sangat rn embu tu h k an tentang petakebutuhan pendidikan yang nanti larinya akan ada standarpendidikan terutama pada sekolah dasar. Kemudian sekolah dasardan menengah wajar itu Pak. Kemudian pendekatannya kita sudahsepakat sudah tidak lagi pada masalah budget oriented tetapi padaprogram oriented. Oleh karena itu mudah-mudahan pengertianini ada kesepakatan bersama sehingga mulus untuk pembahasanberikutnya.

    Baiklah Bapak Ibu sekalian m ar i kita simak bersamarancangan.

    Ada jawaban Pak? Silakan Pak.

    PEMERINTAH (MENDIKNAS / PROF. DR. ABDULMALIK FAJAR) :

    Yang disampaikan Pak Sambas, jadi saya ingin menegaskanbahwa mengapa kami mengajukan pada saat pengusulan AnggaranBelanja 2003. Pertama kami lakukan atas dasar pembahasanberdasarkan REPETA 2003 yang kita bahas lebih dari 5 kali dansekarang sudah menjadi patokan dan itu tekanannya pada Wajar

    1410

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • 9 tahun fisik fasilitas, yang kalau kita mau menangani secara seriussampai dengan yang diamanatkan dalam Undang-UndangPropenas 2004, itu untuk basic education saja dasar itu memerlukansekitar kurang lebih Rp 13 trilyun itu untuk menangani fisikfasilitas yang tadi itu mendekati yang pengertian minimal nantisyarat-syarat paedagogisnya itu, termasuk relokasi atau penyatuankembali itu juga sudah kita lakukan bersama.

    Yang kedua, yang perlu kita sikapi karena kita semuamenyadari bahwa kesenjangan itu juga diamanatkan dalamPropenas. Kesenjangan kalau kita pergi ke daerah-daerah di luarpulau Jawa dan di Jawa ini juga dipinggiran ini sangatmemperhatikan fisik untuk pendidikan dasar. Nah butuhnya sajaRp 13 trilyun Pak, padahal Bapak hanya memerlukan Rp 9 trilyun,tetapi pada waktu pembahasan kita menghadapi satu kendala tadijuga sampaikan Pak Sambas bahwa anggaran kita memang dipakaiuntuk membayar hutang dan mengangsur. Jadi Rp 13 trilyun itusudah kalau dalam urutan pembahasan dalam penggunaananggaran itu digolongkan sebagai 5 besar, 5 besar nomor 2 atau 5besar nomor 3, 5 besar nomor setelah mungkin FRAKSI TNIIPOLRI.

    Terima kasih.

    F. PPP (Drs. H.M. ABDUH PADDARE):

    Ketua, saya mau menanggapi Pak Sambas itu.

    Sebab begini, ini perlu dia satu patokan,jadi apa yang menjadipersoalan 26 itu, itu kita pegangi sekarang ini. Karena ini undang-undang baru disahkan, berproses. Kalau diikuti 70 trilyun kanbegitu, padahal Anggaran APBN saja 54. Oleh karena itu kitaharapkan tahun berikut makin naik mencapai 20, jangan makinturun. Sebab itu itikadnya harus bisa selama kira-kira paling sedikit3 tahun atau 4 tahun, itu amanat undang-uridang, kira-kira begitu.Jadi pegangi apa yang ada sekarang, yaitu 26,5 trilyun, jangankurang. Sebab kalau kurang berarti tidak ada itikad menaikkan.

    Terima kasih.

    t 4 t t

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • KETUA RAPAT:

    Terima kasih Pak Abduh.

    Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati, tadi sudah adakeputusan, bahwa untuk memenuhi fisik, syarat pedagogis itudiperlukan 13 trilyun, Pak Sambas. Jadi kembali pada usulansemula.

    Terima kasih, dan kita lanjutkan pada acara berikutnya.

    Kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Anwar Arifin , kamipersilakan untuk menyajikan rancangan. Kalau boleh sambilmendengarkan bagaimana? Rancangan dari mekanismepembahasan dan juga jadwal.

    Kami persilakan Pak.

    F. PG (Prof. DR. H. ANWAR ARIFIN, SIP, D.IDS):

    Terima kasih ibu Pimpinan,

    Saudara Menteri dan seluruh -Jajarannya,

    Para Hadirin yang saya muliakan,

    Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

    Dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

    Sebelum saya membacakan saya ingin menyampaikanpenjelasan bahwa pedoman Tata Cara Musyawarah ini kurang lebihsarna substansinya dengan pedoman yang kita sudah sepakati diKomisi VI. Hanya perbedaannya karena ada unsur Pemerintah hariini. Jadi apa yang kita sudah sepakati itu saya kira sudah sepertiitulah dan kita sudah jalankan selama ini di Komisi VI. Dengandemikian barangkali saya diperkenankan untuk membacakan saja.

    Draft Mekanisme/Tata Cara Musyawarah Rapat Kerja KomisiVI DPR-RI untuk mencapai kemufakatan dalam pembahasanRancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.Jadi yang berubah di sini, Rapat Kerjanya yang dulu namanyaRapat Pleno.

    1412

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • 1. Umum

    1. Pembahasan dan Pengambilan Keputusan dalarn RapatPembahasan Ra nca n g a n U n da n g- U n d ang ten tangSisdiknas mengacu kepada Tatib DPR-RI serta dalampelaksanaannya menganut prinsip efisien dan efektif.

    2. Mekanisme ini berfungsi s e bag a i pedoman dalampembahasan materi muatan Rancangan Undang-Undangtentang Sisdiknas.

    3. Bahan utama pembahasan dalam Rapat Kerja adalahDaftar Inventarisasi Masalah (DIM) persandingan yangdiajukan oleh Pemerintah kepada Komisi VI DPR-RI.

    II. Macam, Fungsi dan Tata Cara Rapat

    A. Rapat Intern

    1. Dihadiri Anggota Komisi VI DPR-RI dan mencapaikuorum yang telah ditetapkan Tatib DPR-RI denaandaftar hadir yang telah ditandatangani.

    2. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIDPR-RI atau salah satu Pimpinan Komisi VIDPR-RI.

    3. Tata Cara Rapat lebih bersifat tukar pendapatterhadap masalah yang dibahas untuk mencapaikesepakatan.

    B. Rapat Kerja

    1. Fungsi Rapat Kerja adalah membahas secarakeseluruhan materi muatan Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan kesepakatan baikmuatan maupun rumusan substansif pasal-pasalyang ada dalam Rancangan Undang-Undang sertaterhadap munculnya substansi baru yang diusulkandan disepakati Rapat Kerja dan selanjutnya substansiyang belum disepakati diangkat sebagai bahan dalamRapat Panja

    1413

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • 2. Rapat Kerja bertugas mengambil keputusan terhadapdraft RUU yang dibahas untuk selanjutnya diajukandalam Pembahasan Tingkat II Dewan dalam RapatParipurna dengan Pemerintah.

    Pemerintahdimintakan

    3. Pembahasan Materi DIM apabilamengusulkan tetap, langsungpersetujuan Komisi VI DPR-RI

    4. Setiap membahas materi yang ada usul perubahan,pada dasarnya dibahas paling banyak 2 kali putaran,posisinya adalah sebagai berikut:

    a. Substansi dan rumusan disetujui langsungdisahkan oleh Rapat Kerja.

    b. Substansi disetujui namun rumusan belumdisetujui langsung diserahkan kepada TimPerumus atau Tim Kecil

    c. Substansi belum disetujui dan rumusan belumpula disetujui dapat ditempuh dengan cara:

    1. pembahasan melalui forum lobi

    2. bila forum lobi belum berhasil menemukankesepakatan pembahasan materi tersebutdapat dilanjutkan dalam Panitia Kerja(Panja) dan apabila dalam Panja belumdiperoleh kesepakatan dilaporkan kepadaKomisi

    d. Apabila bersifat fenomena atau penunjukkanpasal diserahkan ke Tim Sinkronisasi

    C. Rapat Panitia Kerja (Panja)

    1. Rapat Panja dibentuk dalam Rapat Kerja danjumlahAnggota Panja paling banyak separuh dari AnggotaKomisi yang mencerminkan Fraksi-fraksiberdasarkan perimbangan jumlah Anggota

    2. Rapat dihadiri Anggota Panja sesuai dengan kuorumyang telah ditetapkan Tatib DPR-RI dan dipimpinoleh salah seorang unsur PimpinanKomisi yang

    1414

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • ditunjuk dan disepakati untuk mernimpin Panja, dandidampingi unsur Pimpinan la innya dan Rap atbersifat tertutup.

    30 Panja bertanggungjawab kepada Rapat Kerja danmelaporkan hasi1 kerjanya dalam Rapat Kerja yangtelah ditentukan.

    4. Tata Cara pembahasan pada prinsipnya sama denganPembahasan dalam Rapat Kerja

    5. Terhadap materi yang tidak dise1esaikan di Panjadiserahkan kembali da1am Rapat Kerja.

    6. Untuk melaksanakan tugasnya Panj a d a p atmembentuk Tim Perumus, Tim Kecil, clan TimSinkronisasi.

    D. Rapat Perumus (Timmus)

    1. Timmus dibentuk oleh Panja dan dipimpin oleh salahseorang unsur Pimpinan Komisi atau Anggota yangdisepakati oleh Anggota Panja dan Rapat bersifattertutup.

    2. Tugas Timmus adalah merumuskan materi muatanyang dilimpahkan oleh Rapat Kerja dan atau Panja.

    30 Tata Cara pembahasan usul perubahan disesuaikandengan Tata Cara pembahasan di Rapat Kerja.

    4. Timmus melaporkan hasil kerjanya kepada PanitiaKerja.

    E. Tim Keeil (Timeil)

    1. Timeil dibentuk oleh Panja dipimpin oleh salahseorang unsur Pimpinan Komisi atau Anggota yangdisepakati dan Rapat bersifat tertutup,

    2. Tugas Timeil adalah membahas Ko n s i d e r a n sMenimbang, Konsiderans Mengingat dan Penje1asanUmum lain yang diserahkan oleh Panja.

    3. Tata Cara pembahasan disesuaikan dengan TataCara pembahasan dalam Rapat Kerja

    1415

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • 4. Tim Keeil melaporkan hasil kerjanya kepada Panja.

    F. Tim Sinkronisasi (Timsin)

    1. Timsin dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Komisiyang disepakati dan Rapat bersifat tertutup.

    2. Timsin bertugas mensinkronisasikan hasi l-hasi lkeputusan Rapat Kerja, Rapat Panja dan Rapat Timmus

    III. Waktu Rapat

    1. Rapat-rapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yangdiatur oleh Peraturan Tata Tertib-RI

    2. Atau dengan alternatif sebaga berikut:

    Rapat kerja, Panja, Timmus, Timeil, Timsin:

    a. Senin -Kamis Pukul 09.00 WIB-12.00 WIB, Pukul12.00 WIB-13.00 WIB, Pukul 13.00 WIB-16.00 WIB

    b. Jum'at Pukul 09.00 WIB-12.00 WIB, Pukul 13.30WIB-16.00 WIB

    e. Dan malam hari bila sangat diperlukan Pukul 19.30WIB-23.30 WIB

    Saya perlu menjelaskan ini, seandainya misalnyadiperlukan Rapat-rapat di luar kota, maka ini yangberlaku, seandainya Rapat-rapatnya di lakukan eliDPR, maka dimulai Pukul 14.00 WIB.

    IV. Lain-lain

    1. Apabila diperlukan Rapat Kerja, Panja, Timrnus, Timeil,dan Timsin, dapat dibantu oleh Ahli Bahasa Indonesia danAhli Perundang-undangan yang d i si ap k an olehPemerintah

    2. Jumlah yang mewakili Pemerintah yang hadir dalamRapat Panja, Timmus, Timeil, dan Timsin diserahkansepenuhnya kepada Pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

    Jakarta, 16 September 2002

    Terima kasih.

    1416

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • KETUA RAPAT:

    Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat BapakProf. Dr. Anwar Arifin yang telah menyajikan Rancanganmekanisme Pembahasan dan Jadwal. Jadwa1 mungkin belum secaraeksplisit Pak ya.

    Baiklah, barangkali ada tanggapan dari rekan-rekan Anggota1ebih du1u, nanti juga dari Pemerintah, dan mohon maaf karenakonsepnya baru dibagikan. Kita daftar saja ya, dari belakang, KyaiNadjih, Pak Muhammadi, Ibu Martina, Pak Ferdi, Kyai Muchtar.Ada 5 orang kami persi1akan.

    Untuk yang pertama kali Kyai Nadjih, kami persilakan.

    F. PBB (K.H. NADJIH AHJAD):

    Bismillahirrahmanirrahim.

    Mungkin keliru ketik, sehingga tadi tidak dibaca oleh PakArifin yaitu Jum'atjam 11.00-13.30 WIB, di da1am yang dibagikanitu ada Pak. Saya kira itu tidak ada ya? untuk hari Jum'at.

    F. PG (Prof. DR. H. ANWAR ARIFIN, SIP, D.IDS):

    Langsung saya jawab Bu ya.

    Untuk Jum'at kan tidak ada.

    KETUA RAPAT:

    Terima kasih, dan tadi sudah langsung dijawab oleh PakArifin.

    Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Prof.Muhammadi.

    F. REFORMASI (Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S):

    Terima kasih.

    Saya mengucapkan terima kasihjuga kepada PakAnwar yang

    1417

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • telah mempersiapkan ini.

    Yang ditulis di sini ini menurut saya adalah suatu mekanismeintern Komisi VI. Dan sekarang menjadi pertanyaan saya, kalauRUU itu ingin kita sepakati, apakah itu cukup dibicarakan di DPRsaja atau harus mendapat persetujuan dari Pemerintah. Kalauharus mendapat persetujuan dari Pemerintah maka dengansendirinya Rapat-rapat harus juga dihadiri oleh Pemerintah.Bentuk dari interaksi ini adalah dalam Rapat Kerja dengan Menteri,RDP dengan para Di rj e n , RDPU dengan Masyarakat danselanjutnya. Kalau yang saya katakan ini benar, maka ini jugaharus diatur di dalam mekanisme itu. Kapan Rapat Kerjanya, kapanRDPnya, kapan RDPUnya, dan selanjutnya.

    Lalu selanjutnya kita mempunyai pengalaman juga banyakseperti Undang-Undang Yayasan. Undang-Undang Yayasan itusudah diproses sekian lama tetapi nyatanya tidak dapatdiberlakukan, malah Pemerintah sekarang ini sudah inginmengajukan perubahannya. Juga Ketua DPR sudah mengatakandalam pembukaan yang lampau, DPR pun mendesak Pemerintahuntuk mengadakan pembaharuan Undang-Undang Yayasan.Artinya apa? Artinya masyarakat juga harus didengar pendapatmengenai Undang-Undang Sisdiknas ini. Maka menurut pendapatsaya disamping Rapat antara Pemerint.aa Diknas dengan kitaKomisi VI, maka dengan sendirinya perlu ada semacam kegiatansosialisasi dengan para masyarakat baik di Ibu Kota Negara kitaini, maupun di daerah-daerah. Sehingga pada waktu kita sepakatbahwa Undang-Undang RUU Sisdiknas ini sudah siap kita sepakati,kita ada keyakinan bahwa ini dapat diberlakukan juga dimasyarakat dan yang paling penting acceptable (dapat diterima)oleh masyarakat juga.

    Jadi menurut pendapat saya draft mekanisme tata caramusyawarah ini harus kita perluas. Pertama, bagaimana interaksikita dengan Pemerintah. Kedua, bagaimana interaksi kita denganmasyarakat. Dan dengan sendirinya di balik itu bagaimanamenyediakan dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

    Terakhir dari saya, sebentar lagi kita reses. Kalau sudah resesrasanya untuk Rapatjuga susah, maka pertanyaan saya kalau kitaingin menyelesaikan RUU ini pada tahun 2002 ini dengan

    1418

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • sendirinya reses pun kita harus si ap untuk berunding, apakah itumungkin? Kalan t.idak mungkin SE:~cara formal apakah tidakmungkin secara informal. Sebab kit.a mengejar waktu into Dan kita"1 b 1 - TT .• '\ TT' • T, . .., 1 l'La .iu nanwa 1"-0111181 Ii I im Rapatnyasudah sangat penun mcskipundiadakan Pukul 14.00 'VIE dan selanjutriya, sudah sangat periuh.Jadi dengan sendirinya menurut pendapat saya perlu ada jadwal-jadwal khusus dimana kita itu dapat mengadakan acara khususpembicaraan RUU ini.

    Terima kasih.

    KETUARAPAT:

    Terima kasih Prof. kami sampaikan, ini banyak masukansekali dan satu hal, ini memang mekanisme pembahasan maupuntata cara interaksi Pak, sudah dengan Pemerintah. Kalau internkan sudah kemarin. Itu saja nanti disempurnakan.

    Baiklah untuk kesempatan berikutnya kami persilakankepada yang terhormat Ibu Martina.

    F. PG (NY. MARTINA MEHUE WALLY, SE):

    Terima kasih Pimpinan,

    Teman-teman Anggota DPR,

    Bapak Menteri dengan semua .Iajarannya,

    Selamat siang untuk kita semuanya.

    Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini, saran yang samadengan pembicara pendahulu mengenai "Rapat Intern". Sebenarnya"Rapat Kerja antara DPR dan Pemerintah dalam pembahasanRUU", jadi bukan "Rapat Intern". Itu pertama.

    Kedua, N omor 4 "Setiap membahas materi adanya usulperubahan pada dasarnya dibahas paling banyak 2 kali putaran,posisi adalah sebagai berikut:". Dalam 2 kali putaran ini kami belummendapat penjelasan apakah putaran pertama diwakili oleh setiapFraksi, biasanya kalau setiap Fraksi, ya berapa orang pembicaradari putaran pertama, dan putaran kedua itu sudah menyangkut

    1419

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • kesimpulan yang diambil oleh pembicara saja. Dan mekanisme itubelum diatur di sini. Jadi 2 kali putaran itu apakah oleh Fraksidan dari setiap Fraksi berapa pembicara, dan dalam putaran yangkedua itu sudah menuju pada kesimpulan dan bagaimana? Sesudahputaran pertama selesai atau putaran kedua selesai kita mintapihak Pemerintah untuk menanggapinya. Ini pun harus dijelaskandengan baik di sini.

    Mungkin itu saja tambahan dari kami, dan mengenai jadwalmungkin dibuat yang ini supaya kita semua menerima.

    KETUA RAPAT:

    Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Martina.

    Kita lanjut saja kepada yang terhormat Bapak Ferdiansyah,di persilakan.

    F. PG (FERDIANSYAH, SE, MM):

    Terima kasih Pimpinan.

    Ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh BapakMuhammadi.

    Bapak dan Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat,

    Saya kalau begitu hanya menambahkan satu saja Bu. Jadiposisi di "Lain-lain", karena tadi kan baru sisi yang pada posisi"Rapat Kerja, RDP, dan RDPU" itu perlu kita tambahkan. Karenananti di antara pembahasan agenda sendiri dengan Pemerintah,juga kita tetap melakukan serapan-serapan dari aspirasimasyarakat yang nanti berkembang di antara pembahasan RUUSisdiknas ini.

    Kemudian mengenai "waktu", itu kalau boleh saya saran,menegaskan yang disampaikan Pak Muhammadi. Jadi kalau inikita sepakati tahun 2002 nampaknya juga agak kecilkemungkinannya. Jadi saran kami konkritnya ketika kita akanmengakhiri Masa Sidang yang saat sekarang ini kita menetapkanagenda untuk mas a sidang yang akan datang itu kitamengagendakan seperti apa, bersama-sama dengan Pemerintah

    1420

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • khususnya dan serta penyerapan-penyerapan aspirasi masyarakatataupun Rapat Kerja ataupun RDP dan RDPU dengan instansi yanglain. Itu yang perlu kita sikapi dan kita simak secara bersama.

    Yang terakhir adalah pada posisi "Lain-lain", kalau bolehsaran. Memang jumlah yang wakil Pemerintah itu terserahPemerintah. Pemerintah mau menghadirkan hampir 100, itu tidakmasalah. Tetapi kami mohon adalah Penetapan yang Wakil katakankalau Pak Menteri tidak ada. Jadi hanya 2 orang saja yaitu yangberkenan, dan itu bisa memutuskan. Jangan nanti, kalau PakMenteri tidak ada, Pak Irjen. Pak Irjen tidak ada Pak Dirjen. Tetapibegitu Pak Dirjen yang satu sudah mewakili lagi, dia tidakmengikuti perkembangan sebelumnya, dia bingung Pak.

    Jadi mohon nanti Pak Menteri melalui Pimpinan kamimenyarankan putuskan 2 orang saja Pak, dari Jajaran Bapak yangberhak mewakili Bapak dan bisa memutuskan. Dan jumlahnya ituterserah saja untuk mewakili. Dan mohon juga dari Pemerintah,kami permohonan kembali untuk berkenan mendampingi kami didalam pembahasan yaitu Legal Drafter dan Ahli Bahasa. KalauAhli Bahasa pasti Bapak punya, tetapi Legal Drafter mungkinBapak bisa minta tolong kepada Departemen Kehakiman untukselalu bisa mendampingi setiap pembahasan.

    Itu saja Pimpinan, terima kasih.

    KETUA RAPAT:

    Terima kasih Pak Ferdi kami sampaikan.

    Selanjutnya kepada Pak Muchtar Adam kami persilakan.

    F. REFORMASI (Drs. K. H. MUCHTAR ADAM):

    Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

    Singkat saja, Nomor 3 mengenai Rapat Kerja itu, di simdikemukakan pembahasan materi DIM, "apabila Pemerintahmengusulkan tetap, langsung dimintakan persetujuan Komisi VIDPR-RI". Saya mengusulkan di sini, karena kemungkinanwalaupun DPR-RI berhasil inisiatifnya itu, kemudian sudah

    1421

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • disetujui oleh Pemerintah, kalau bisa masih ada bisa perubahankalau ada aspirasi dari masyarakat, ada pemikiran-pemikiran, adahasil-hasil yang rasional. Pengalaman kita di Undang-UndangPenyiaran, karena Aturan atau Tata Tertib ini banyak sekaliaspirasi yang masuk. Kemudian karena Undang-Undang ini tidakbisa diterima, akhirnya sekarang Undang-Undang itu tidak bisaberjalan lagi karena mendapat penolakan dari masyarakat. Jadikalau ada aspirasi yang benar-benar rasional, apakah tidakmungkin ini bisa kita pertimbangkan. Mungkin ada pemikiran-pemikiran baru. Ini pengalaman kita di "Penyiaran" itu. Karenasudah langsung tetap, sedangkan aspirasi masyarakat begitu hebat,akhirnya ditetapkan oleh DPR, terus oleh Pemerintah tetapikemudian ditolak, tidak bisa berjalan karena tidak mendengarkanaspirasi dari masyarakat.

    Sekian.

    KETUA RAPAT:

    Terima kasih Pak Kyai Muchtar.

    Terakhir kepada yang terhormat Pak Heri Akhmadi dipersilakan.

    F. PDIP (Ir-, HERI AKHMADI):

    Terima kasih IbuiBapak sekalian.

    Usul saya yang pertama karena memang ini merupakan UsulInisiatif dari DPR, jadi barangkali RDP atau RDPU yang lalu sudahdisampaikan oleh 110 Stake Holders itu mungkin tidak perludiulangi lagi, kalau toh diperlukan mungkin tidak banyak. Yangsaya usulkan justru seperti tadi diutarakan oleh Pak Muhammadi .danjuga PakAdam, agarpenerimaan terhadap Rancangan Undang-Undang ini bisa luas oleh masyarakat, maka yang justru bisadilakukan adalah sosialisasi dan tidak dilakukan di Gedung DPR.Usul saya mungkin Pemerintah bersama Tim yang dibentuk olehKomisi VI ini melakukan entah Road Show atau berbagai macamWorkshop, Seminar di berbagai Kota, seperti yang dilakukan padawaktu sosialisasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira

    1422

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • ini sangat penting yang mungkin harus segera diprogramkan.

    Kemudian yang kedua adalah mengenai Rapat Kerja ini, tentusaja Raker ini adalah Rapat Kerja antara Komisi VI denganPemerintah dan saya kira "judulnya" pun harus dirubah, "RapatKerja Komisi VI dengan Pemerintah dalam rangka mencapaipersetujuan bersama", itu bahasanya di konstitusi begitu. RapatKerja ini untuk mencapai persetujuan bersama dalam RancanganUndang-Undang Sisdiknas. Saya kira secara esensinya demikian,sehingga tadi berbagai macam aturan khususnya di dalampembentukan panitia-panitia memang harus disebutkan di sanakeanggotaan dari Pemerintah juga. Misalkan Panja dibentuk olehRapat Kerja beranggotakan Anggota DPR dan Anggota Pemerintahdalamjumlah yang kira-kira berimbang. Selanjutnya Anggota Panjadari DPR, paling banyak adalah separuh Anggota Komisi yangmencerminkan Fraksi-fraksi. Jadi barangkali ini "KetentuanUmum" saja yang nanti barangkali berlaku turun sampai ke bawah.Yang kami usulkan karena memang sekalipun kelihatannya tadiPak Abduh begitu optimis 99% sarna, namun karena ini menyangkutmasalah kepentingan yang sangat mendasar bagi kehidupan bangsakita, saya masih mengusulkan kalau bisa dibentuk juga Tim LobiPak, siapa tahu ada beberapa kemacetan yang sangat mendasarsehingga nantinya bisa mempermudah proses.

    Itu yang saya usulnya juga Tim yang untuk mempermudahkalau terjadi beberapa kemacetan. Saya setuju Pak Abduhbarangkali "Rumusan Umum"-nya barangkali ada persamaan,tetapi barangkali ada hal-hal yang sangat krusial yang barangkalikita bisa jembatani melalui Tim Lobi.

    Itu saja usul saya terima kasih.

    KETUA RAPAT:

    Silakan Pak Abduh.

    F. PPP (Drs. H.M. ABDUH PADDARE):

    Terima kasih Ibu Pimpinan, saya ini tadi dibayangi oleh itikadbaik supaya akhir tahun ini, tetapi setelah saya kalkulasi mulai

    1423

    ARSI

    P DA

    N DO

    KUME

    NTAS

    I

  • 1 Oktober sampai 28 Oktober itu reses. Jadi kita masuk kira-kira1 November, Desember bulan puasa lagi. Jadi 2 bulan itu sepertinyasaya juga berpikir mungkin tidak? Kalau bisa lebih bagus, kalautidak ya. Jadi saya menarik usul saya kalau bisa selesai itu, tadiitu karena itikad baik saja, mau mempercepat. Karena melihat usulPemerintah ini sinkron dengan kita. Tetapi kalau bisa, tidak apa-apa. Kalau tidak bisa kita mengulur waktu saja tidak apa-apa. Itusatu.

    Kemudian memang judul ini "Rapat Kerja DPR Komisi VIdengan Pemerintah", kira-kira begitu. Soalnya yang Rapat di sinibukan Komisi VI saja.

    Kemudian apa yang dikatakan Martina itu adalah putaran,sudah ada di Nomor 4 itu. "Setiap membahas materi yang ada usulperubahan pada dasarnya dibahas paling banyak 2 kali putaran,posisinya adalah sebagai berikut:", substansi itu ada, itu bisa. Hanyayang masalah begini Pak, karena ini Usul Inisiatif DPR kalauPemerintah minta rubah ini kita tanya. Jadi Pemerintah kita pulatidak bisa kita tambah-tambah lagi. Tidak bisa, karena kita punyakita sudah kasih Pemerintah, Pemerintah punya komentar begini,begini, kita tanya kenapa kita punya dihilangkan, itu tidak boleh.Tetapi kalau Pemerintah "substansi" sependapat dengan kita, kita

    .tidak usah tambah-tambahkan lagi. Sebab itu sudah klop namanya.Oleh karena itu kalau Pemerintah menolak kita punya, tanyakenapa menolak? Kalau sarna ya sudah ketuk saja, seperti tadiusul ini tetap. Saya terus terang saja capek juga sosialisasi Pak.Apalagi hearing-hearing dan saya melihat setiap hearing selaluada perubahan. Ya kadang-kadang seperti buat skripsi. Ada sajajeleknya tidak pernah sempurna, kalau sudah selesai ketik beri keDosennya, ke Rektornya, karena diperiksa, supaya lulus cepat.Kemudian kalau nanti berkembang sebab ilmu pengetahuan situasiberkembang terus.

    Oleh karena itu saya melihatnya memang baik sekali, tetapikalau susah memaksa lagi, sepertinya tidak selesai Pak, tidak yakinsaya selesai. Rektor-rektor ini dulu pengalaman Rektor di sini, satuRektor pendapatnya beda-beda Pak. Bayangkan, orang Indonesiakan keahliannya macam-macam. Bukan keahliannya lagi, maumenunjukkan keahliannya, itu yang berbahaya. Kitajuga dianggap

    1424

    ARSI

    P

of 62/62
RISALAH RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDlKAN NASIONAL Tahun Sidang Masa Persidangan : Rapat ke Jenis Rapat Dengan Sifat Rapat Hari/tanggal Pukul Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara Hadir 2002 - 2003 I 9 Rapat Kerja Menteri Pendidikan N asional Terbuka Senin, 16 September 2002 09.30 - 12.00 WIB Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Hj. Chodidjah HM. Saleh Dra. Anita Aryati 1. Pembahasan RUU tentang Sisdiknas 2. Lain-lain 1. Anggota Komisi VI DPR-RI : 33 dari 49 Anggota 2. Pemerintah 1375 ARSIP DAN DOKUMENTASI
Embed Size (px)
Recommended