RISALAH RAPAT DOKUMENTASIberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170222-090454-4720.pdf · RISALAH RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDlKAN NASIONAL Tahun

RISALAH RAPAT

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

SISTEM PENDIDlKAN NASIONAL

Tahun Sidang

Masa Persidangan :

Rapat ke

Jenis Rapat

Dengan

Sifat Rapat

Hari/tanggal

Pukul

Tempat

Ketua Rapat

Sekretaris Rapat

Acara

Hadir

2002 - 2003

I

9

Rapat Kerja

Menteri Pendidikan Nasional

Terbuka

Senin, 16 September 2002

09.30 - 12.00 WIB

Ruang Rapat Komisi VI DPR RI

Hj. Chodidjah HM. Saleh

Dra. Anita Aryati

1. Pembahasan RUU tentang Sisdiknas

2. Lain-lain

1. Anggota Komisi VI DPR-RI :

33 dari 49 Anggota

2. Pemerintah

1375

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

I. FRAKSI P ARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN

1. Heri Akhmadi

2. Dra. Hj. Siti Soepami

3. Ni luh Mariani Tirtasari, SE.

4. H. Sambas Soerjadi

5. Rusman Lumbantoruan, BTh.

6. Sri Oetari Ratnadewi

II. FRAKSIPARTAIGOLKAR

1. Prof. Dr. H. Anwar Arifin

2. Drs. H. Agusman St. Basa

3. Ferdiansyah, SE, MM.

4. KH. M. Fathoni, BA.

5. Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim

6. Marthina Mehue Wally, SE.

III. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Hj. Chodidjah HM. Saleh

2. Prof. Dr. Tgk. H. Baihaqi, Ak.

3. H.A. Syahrudji Tanjung, BA.

4. Drs. H. Abduh Paddare

5. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin

IV. FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

1. KH. Khalilurrahman

2. Drs. KH. Muhyiddin Suwondo, MA.

V. FRAKSI REFORMASI

1. Drs. KH. Muchtar Adam

1376

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

2. Drs. M. Wahyudi Indrajaya

3. Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.

VI. FRAKSI TNI/POLRI

1. Letkol eHK (K) Dra. Purwanti, SH.

VII. FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

VIII.FRAKSI PERSERIKATAN DAULATHUL UMMAH

KH. Mucharor AM.

KETUA RAPAT (Hj. CHODIDJAH HM SALEH):

Karena kuorum sudah cukup, maka kami mohonkan denganhormat untuk menempatkan diri.

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Menteri Departemen PendidikanNasional beserta segenap jajarannya,

Rekan-rekan dan Bapak/Ibu sekalian, baik Pimpinan maupunAnggota Komisi VI DPR-RI yang kami hormati.

Perlu kami informasikan bahwa daftar hadir telahditandatangani 28 orang dari 49 Anggota. Oleh karena itu RapatKerja pada pagi hari ini telah memenuhi kuorum, untuk itu makamari kita buka bersama dengan bacaan Bismillahirahmanirohim,dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Acara pada pagi hari ini tunggal yaitu pembahasan RancanganUndang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bapak Menteri beserta jajaran yang kami hormati,

Kami segenap Komisi VI DPR-RI menyampaikan terima kasihkepada jajaran Pemerintah dalam hal ini Departemen PendidikanNasional atas perhatian dan kehadirannya.

1377

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Mudah-mudahan Rapat Kerja pada pagi hari ini lancar danmenghasilkan sesuai dengan harapan-harapan kita.

Sebelum itu mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita keHadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kitasekalian dapat dipertemukan dalam ruangan ini dalam keadaansehat walafiat, semoga rahmat serta salam senantiasa menyertaikita di dalam kehidupan sehari-hari amino

Kepada yang terhormat Bapak Menteri beserta jajarannya,

Tangga127 Mei tahun 2002, Komisi VI telah selesai membahasRancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasionalmerupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dan alhamdulillah pada pagi hari ini segenap Anggota KomisiVI mudah-mudahan sudah sampai pada kita masing-masing; telahdisampaikan DIM dari Pemerintah sudah lengkap dengan naskahRUUnya serta DIM dan juga pengantarnya. Kalau kami melihatbahwa di dalam RUU SPN ini dari konsep yang ada, ada 22 BAB,77 pasal dan DIMnya ini cukup banyak sekali ada 416 DIM masihditambah pelengkapnya 2 sehingga ada 418.

Oleh karena itu kemungkinan nanti setelah atas namaPemerintah dalam hal ini Bapak Menteri Pendidikan Nasional telahmenyampaikan sambutannya, kemungkinan akan diteruskantentang penyusunan agenda dan mekanisme pembahasan.

Untuk itu maka kami persilakan kepada yang terhormatBapak Menteri Pendidikan N asional dipersilakan untukmenyampaikannya.

Persilakan Pak, terima kasih.

PEMERINTAH ( MENDIKNAS/PROF. DR. ABDULMALIK FAJAR) :

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR-RI yang kami hormati,dan seluruh yang hadir pada Rapat Kerja pagi hari ini yang khusus

1378

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

membicarakan tema besar dan sekaligus malah sangat mendasaryaitu yang berkaitan dengan Rancangan mengenai Undang-UndangSistem Pendidikan Nasional sebagai revisi dari Undang-UndangSistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989.

Kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih danselamat atas keberhasilan Komisi VI untuk merumuskan ataumenyampaikan dokumen RUU SISDIKNAS yang kami terima padatanggal27 Mei, dan dalam kesempatan inijuga kami telah mencobamengembangkan untuk menjadikan RUU tersebut menjadi bagiandari pembahasan kita dengan menuangkan dalam daftarinventarisasi masalah atau DIM atas nama Pemerintah. DIM itusendiri merupakan dokumen yang tentunya kami ambil kamiangkat dari berbagai masukan dari berbagai pihak, baik dari pihakinstansi Pemerintah maupun pihak yang terkait dengankepentingan penyelenggaraan pendidikan, dan tentunya juga darimasyarakat dan para pakar.

Perlu saya sampaikan sebelum saya menyampaikan butirbutir garis besar dari DIM, saya ingin mengajak kita semuanyauntuk lebih mencermati hal-hal yang terkait dengan RancanganUndang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional karena inimenyangkut masalah dasar dan ke depan. Dan tentunya kita punterus mencoba membuka dan mendengarkan sertamenginventarisasi berbagai masukan yang sampai hari ini dariberbagai pihak terus memasukkan masukan-masukan yangberkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang SistemPendidikan Nasional ini.

Sebagaimana telah kita maklumi bersama dari berbagaimasukkan yang ada, kita coba olah bersama-sama dengan Tim yangtelah disiapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dalam halini Badan Penelitian dan Pengembangan yang memang memperolehtugas khusus dalam menangani menghimpun berbagai masukanyang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang SistemPendidikan Nasional.

Sebagaimana kita ketahui usul inisiatif DPR ini terdiri dari22 Bab, 77 Pasal dan kemudian kita olah dan menjadi 22 Bab 62Pasa!.

1379

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Garis besar DIM itu meliputi :

1. BAB I, Berkaitan dengan Ketentuan Umum.

Bab ini boleh dikatakan tidak mengalami banyak perubahankecuali penyederhanaan rumusan dan urutan butir yang kitaharapkan lebih konsisten dan dari bab dan pasal-pasalnya,Selain itu juga dilengkapi dengan rumusan tentang sistempendidikan terbuka, pendidikan berbasis masyarakat, danwajib belajar, sehingga butirnya meliputi 30 butir sebagaimanaada di dalam DIM maupun rancangannya.

2. BAB II, Mengenai Dasar, Fungsi, dan Tujuan.

Ini banyak disoroti masyarakat Iebih banyak karena memangini tentunya akan menjadi haluan acuan dalam rangka tindakIanjut perwujudan pendidikan dari seluruh jenjang maupunjenisnya. Atas dasar itu kami mencobanyajuga menjadi sebuahrumusan yang Iebih komprehensif dan merangkurn darikeseIuruhan masukan-masukan yang nantinya akan menjaditeIaah yang lebih mendalam.

3. BAB III, Masalah Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan.

Di sini ada masukan dari masyarakat yang pada umumnyakita semuanya sudah memaklumi bahwa keterlibatanmasyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan danmengembangkan pendidikan tidak perlu kita ragukan, dantentunya di sana sini ada beberapa yang kita hapus danpenghapusan itu sendiri karena kita sudah melihatnyamenjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan sepertibudaya membaca. Tentang prinsip penyelenggaraanpendidikan dengan memberdayakan semua komponenmasyarakat diperluas berdasarkan prinsip otonomi,akuntabilitas publik dan jaminan mutu, sehingga menambahsatu ayat dan diusulkan menjadi satu pasal dengan ayat ( 5 ),dan itu bisa dilihat dalam konsepnya.

4. BAB IV, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Masyarakat,dan Pemerintah.

Bab ini dilengkapi dengan bagian tentang hak dan kewajibankeluarga yang menjamin hak keluarga untuk

1380

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

menyelenggarakan pendidikan sesuai visi dan misi keluarga.Bab ini menjadi empat bagian dan 7 pasal.

5. BAB V, Peserta Didik.

Ada kontroversi terjadi tentang hak peserta didik untukmendapatkan pendidikan agama yang harus diajar olehpendidik yang seagama. Sebagian masyarakat menganggappendidikan agama adalah urusan keluarga, tidak perlu diaturdalam RUU ini, tetapi sebagian besar menginginkan adanyaketentuan tentang pelaksanaan pendidikan agama tersebutpada semua jalur jenjang dan jenis pendidikan.

Dalam kesempatan ini juga ingin kami informasikan sebagaisatu contoh misalnya, sebetulnya persoalan ini juga sudahmenjadi perbincangan sejak perumusan dan pelaksanaanUndang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor2 Tahun 1989. Mungkin dan yang terakhir yang kami perolehsebetulnya sudah tidak ada masalah lagi kecuali sanksi. Nahartinya apa perlu diberi sanksi dengan denda yang sekianmilyar atau apa. Karena sebetulnya juga agak lucu juga ini,memang undang-undang itu ada sanksi tetapi tidakseluruhnya sanksi itu mesti berupa rupiah. Di sini, lalu setelahkita lakukan penataan substansinya, bab ini berubah menjadidua pasal.

6. BAB VI, Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan.

Bab ini terdiri dari 10 bagian dengan 23 pasal, umum 4 pasalpendidikan yaitu pra dasar 1 pasal, pendidikan dasar 1 pasal,pendidikan menengah 5 pasal, pendidikan tinggi 7 pasal,pendidikan non formal 1 pasal, pendidikan informal 1 pasal,pendidikan kedinasan 1 pasal, pendidikan keagamaan 1 pasal,dan pendidikan jarak jauh 1 pasal.

Pasal-pasal tentang penjajahan pendidikan dasar disesuaikandengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana.lingkup pendidikan dasar mencakup sekolah dasar danMadrasah Ibtidaiyah dan sekolah lanjutan tingkat pertamatermasuk di dalamnya Madrasah Tsanawiyah. Sedangkanpendidikan menengah hanya mencakup sekolah menengahumum atau madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan

1381

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

atau madrasah aliyah kejuruan. Madrasah itu ya sekolahsebetulnya, aliyah itukan atas. Jadi sebetulnya hanya bahasasaja, hanya itu menjadi ciri khas jadi sudah melekat denganmasyarakat.

Pasal-pasal tentang pendidikan tinggi dikosentrasikan padapersyaratan pendirian, bentuk perguruan tinggi, kewajibanmengembangkan budaya ilmiah melalui kegiatan tri darma,dan penggunaan gelar akademik dan profesi. Pasal-pasallainnya diusulkan untuk ditampung dalam peraturanperundang-undangan tersendiri. Pada saat ini sedang digagasuntuk menyusun Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi.Tentunya ini tinggal kita lihat dan kita cermati dalampembahasan dari bab-bab yang berkaitan dengan pasalpendidikan tinggi.

Pasal tentang pendidikan non formal dilengkapi dengantujuannya, sedangkan pasal tentang pendidikan informaldilengkapi dengan ayat tentang penyelenggaraan dantujuannya. Ini juga perlu dicermati karena informal itusebetulnya melekat, agak lucu juga ada pendidikan informalini, yang ada itu formal dan non formal bahkan sekarang lebihin between begitu. Informal itukan kewajiban keluarga, jadiperlu dicermati agar kita nanti tidak terjebak kepada rumusanyang begitu sebetulnya sudah melekat.

Pasal tentang pendidikan kedinasan diusulkan untuk dihapuskarena saat ini telah berubah fungsinya menjadi pendidikanumum, misalnya Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeriyang memberikan gelar akademik kepada lulusannya.Kegiatan pendidikan seperti ini perlu integrasikan ke dalamlingkup pendidikan tinggi. Ini juga perlu dicermati karenapendidikan kedinasan tumbuh pada umumnya, jenjangnyajenjang akademik pada pertumbuhan awal, jadi non gelar. Nahsekarang semuanya sudah minta diberi gelar. Ini sekedarkomentar kami untuk menjadi kecermatan kita bersama.

Pasal tentang pendidikan keagamaan dilengkapi dengan pasalyang secara tegas mencantumkan bentuk pendidikankeagamaan, kalau Islam disebut madrasah, pendidikandhiniyah, pesantren dan mahat'ali yang hanya disinggung

1382

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

dalam penjelasannya.

Tuntutan akan pentingnya pencantuman pendidikankeagamaan khususnya dalam Islam, dalam RUU Sisdiknasbersadarkan atas kenyataan besarnya jumlah peserta didikdi madrasah dan pesantren yang mewakili 18% angkapartisipasi kasar pada tingkat pendidikan dasar danmenengah. Bentuk pendidikan keagamaan lainnyadisesuaikan dengan karakteristik masing-masing agama. Sayayakin di sini dalam konteks pertumbuhan memang begitukenyataan mulaijauh sebelum Indonesia merdeka, jadi pasalpasal yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan inisifatnya lebih mempertegas posisi dan kedudukan serta arahke depannya.

Pasal tentang pendidikan jarak jauh dilengkapi dengan ayattentang penyelenggaraannya pada semua jalur, jenjang danjenis pendidikan. Setelah dilakukan pengelompokan ulang babini menjadi sembilan bagian dengan 15 pasal.

7. BAB VII, BahasaPengantar.

Di bab ini diperkaya dengan pasal yang memberikanpenegasan bahwa bahasa Inggris dapat dikenakan sebagaibahasa pengantar kedua pada pendidikan menengah dantinggi. Di sini saya ingin menggugah saja dalam pembahasanlebih lanjut. Sebetulnya yang tumbuh dan berkembang selainbahasa Inggris juga bahasa Arab. Itu juga sudah tumbuh danberkembang, bahkan di beberapa tempat sudah menjadikansarna sederajat dengan bahasa Inggris sebagai bahasa keduasetelah bahasa Indonesia.

8. Bab VIII, Wajib Belajar.

Bab ini terdiri dari satu pasal dan tidak mengalami perubahankecuali penegasan. Bahwa wajib belajar minimal hinggatingkat pendidikan dasar yang secara bertahap ditingkatkanhingga pendidikan menengah, tidak memungut biaya daripeserta didik dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawabPemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Daerah.

1383

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

9. BAB IX, Standar Nasional Pendidikan.

Bab ini terdiri atas satu pasal tanpa mengalami perubahan.

10. BAB X, Kurikulum.

Perubahan yang mendasar adalah pada penggantianpendekatan dari berbasis mata pelajaran menjadi berbasiskompetensi. Dalam penjelasan diberikan penjelasan tentangalternatifmata pelajaran yang dapat digunakan sebagai upayauntuk membentuk dan mengembangkan kompetensi yangdimaksud. Tentang kurikulum ini juga perlu dicermati untukkeseluruhan kita, karena terus terang kalau kita melihat yangada ini beban kurikulum di tingkat sekolah dasar sampaiperguruan tinggi kita boleh dikatakan sangat luar biasasehingga mempengaruhi. Di negara-negara yang sedang majuitu hanya 1100 jam, kita ini sampai 1400 atau 1600 jam iniperlu dicermati nanti. Dalam konteks kurikulum mungkin disini saya tidak ingin mendahului tetapi mana kurikulum yangsebagai pokok. Bab ini dilengkapi dengan pasal tentangkualifikasi pendidikan.

11. BAB XI, Tenaga Kependidikan judul Bah dilengkapimenjadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pendidik guru dan tenaga kependidikan. Kontroversi terjaditerhadap ketentuan tentang pengangkatan, penempatan danpenyebaran tenaga kependidikan oleh Pemerintah baik Pusat,baik pusat maupun daerah yang dianggap tidak konsistendengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan otonomiperguruan tinggi. Diusulkan agar satuan pendidikanberwawasan komite sekolah dan atau dewan pendidikan, kalaudiperguruan tinggi senat atau majelis wali amanah yangmengatur pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan,tetapi ini dilengkapi dengan pasal tentang kualifikasipendidikan minimum untuk pendidikan pada tingkatpendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah,pendidikan tinggi. Dan selanjutnya disamping itu dalampenjelasan ditegaskan bahwa pendidik pendidik untuk tingkatpendidikan dasar dan menengah harus dilakukan secaraselektif yaitu berdasarkan permintaan daerah dan satuan

1384

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

pendidikan sehingga terjadi kelebihan tenaga pendidik. lniperlu secara kuantitatif jumlah bisa dicatat kelebihan, tetapikalau sudah dikembangkan dengan bidang studi, karenapengembangan terakhir guru adalah guru kelas, ada gurubidang studi biasa, dan yang paling berat pengembangan gurubidang studi dan khususnya ilmu-ilmu keras "Eksakta". lniterus terang menjadi keprihatinan kita bersama. Nah itu nantidalam pembahasan ini perlu memperoleh perhatian khusus,walaupun kita harus dicantumkan dalam secara rinci tetapiharus memberi arahan yang tegas, sehingga nanti tindaklanjutnya betul-betul dapat menjawab tuntutan dankebutuhan realita di lapangan.

12. BAB XII, Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pada prinsipnya tidak ada perubahan kecuali melengkapipenjelasannya tentang maksud sarana pendidikan yang sesuaidengan tuntutan paedagogik penjelasan yang diberikantentang upaya untuk meningkatkan efektivitas pengadaan danpemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan melaluipembangunan satuan pendidikan di kawasan khusus yangpengadaannya di fasilitasi oleh Pemerintah Pusat maupunPemerintah Daerah. Nah Sarana dan prasarana pendidikanini, dan yang dimaksud dengan tuntutan paedagogik.

Lalu yang keduajangan sampai dekat keramaian pasar, jalanraya, sungai atau hal-hal yang membahayakan.

Yang ketiga sudah diabaikan tentang lingkungan, ditumpuksaja seperti rumah susun sehingga anak kita tidak memilikiruang gerak. Space dari ukuran sekolah telah diabaikansehingga dampaknya yang sekarang kita lihat bersama. Atasdasar itu mohon dalam masalah sarana dan prasaranapendidikan ini tentunya menyangkut sumber-sumberpembelajarannya juga menjadi perhatian kita semua.Perpustakaan misalnya satu sisi kita menganggap bahwapendidikan itu tentu sudah implisit di dalamnya mengandungunsur pembudayaan membaca, tetapi sumber untukmembudayakan membaca itu malah kadang dianggap barangaib itu,jadi diletakkan dibelakang dan disembunyikan. KalauBapak lbu pergi ke sekolah-sekolah itu luar biasa

1385

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

memprihatinkannya dan ini tentunya perlu penanganansenus.

Dengan demikian Bab sarana dan prasaran ini tidak sematamata fisik, tetapi juga menyangkut lingkungan secarapaedagogik mendukung pengembangan SDM kita, karenaprinsip pendidikan sebetulnya harus mampu mendukungpertumbuhan setiap jenjangnya.

13. BAB XIII, Pendanaan Pendidikan.

Pasal tentang pengalokasian dana minimum 20% APBN dan20% APBD dihapus karena sudah dicakup oleh Pasal 31 ayat( 2 ) Amandemen Undang-Undang dasar 1945. Pasal tersebutdiganti dengan pasal tentang pengaturan pengalokasian danapendidikan berdasarkan prinsip keadilan, equity danpemerataan, equaliy dan diberikan dalam bentuk hibah penuhatau bJok grant kepada satuan pendidikan dengan mengacupada prinsip manajemen berbasis sekolah dan otonomi diperguruan tinggi. Mengenai equity ini, prinsip keadilan danequal itu ini sangat penting, karena terus terang saja kalaukita cermati subsidi pendidikan kita sekarang ini masihtimpang sehingga sebagaimana telah kami sampaikan di sinianaknya orang mampu, kurang mampu, dan tidak mampusemua menerima jumlah subsidi yang sarna, dan ini makinterasa di tingkat perguruan yang lebihjenjang dan lebih tinggi.Perlu saya tekankan di sini agak ironis malahan untukpendidikan dasar yang seharusnya gratis itu malah subsidinyakecil itu. Subsidi untuk pendidikan dasar itu kecil sekali,sebaliknya pendidikan tinggi menjadi sangat besar sekali. Satuanak lulusan untuk jurusan non esakta itu bisa 10-15 juta,ini sudah berkepanjangan. Di sini masalah equity danequalitynya betul-betul terjadi ketimpangan, sehingga fasilitaspembelajaran pun yang pendidikan dasar itu ala kadarnya.Mohon ini nanti memperoleh perhatian dan pembahasan yanglebih mendalam lagi.

14. BAB XIV, Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

Pengelolaan pendidikan tinggi terdiri dari dua bagian dan 5pasal, dan pada dasarnya tidak mengalami perubahan kecuali

1386

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

kelengkapan penjelasan tentang pelaksanaan otonomiperguruan tinggi yang bertumpu pada asas tanggung jawabbersama dari semua unsur penyelenggara perguruan tinggi.

15. BAB XV, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.

Bab ini terdiri dari tiga bagian dan 3 pasal dan tidakmengalami perubahan.

16. BAB XVI, Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

Bab ini terdiri dari tiga bagian dan 5 pasal. Pada prinsipnyabab ini tidak mengalami perubahan kecuali jumlah pasalmenjadi empat. Substansi bagian ketiga, sertifikasidirumuskan kembali dan sebagian pasal menjadi penjelasan.

17. BAB XVII, Perizinan.

Masalah perizinan banyak mendapat sorotan dari lembagapendidikan yang berbasis masyarakat. Bab ini diusulkanuntuk diganti judulnya menjadi Kriteria Pendirian SatuanPendidikan Khusus untuk Pendidikan Formal dan Non Formal. Dalam penjelasan dinyatakan persyaratan untukmemperoleh izin pendirian satuan pendidikan mencakup isiprogram, jumlah, dan kualifikasi pendidik, sarana danprasarana, pembiayaan, sistem evaluasi dan sertifikasi,manajemen, dan proses pendidikan yang sesuai denganstandar nasional pendidikan.

18. BAB XVIII, Penyelenggaraan Pendidikan oleh LembagaNegara Lain.

( Rekaman tidak ada )

20. BAB XX, Ketentuan Pidana

Bab ini terdiri dari "5 pasal", berubah menjadi hanya "1 pasal",karena sebagian pasal ten tang "Pendidikan Tinggi"dihilangkan untuk ditampung dalam Peraturan Pemerintahtentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah atauUndang-Undang nanti kita lihat. Bab ini ditambah dengan "2ayat" tentang "Kewenagan Menteri untuk mengenakan sanksiadministratif dan pembentukan penyelidik penyelenggara

1387

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

pendidikan.

Dan ini nanti juga perlu dicermati penyelidik pendidikan inidengan "Dewan Pendidikan", kalau di luar negeri seringdisebutdengan board. Jadi nanti jangan sampai tumpangtindih.

21. BAB XXI, Ketentuan Peralihan

Bab ini terdiri dari "1 pasal" dilengkapi dengan ayat tentang"Masa transisi selama 10 tahun bagi pendidik untukmemenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan minimum dan2 tahun bagi penyelesaian Peraturan Perundang-undanganyang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan undangundang ini".

22. BAB XXII, Ketentuan Penutup

Bab ini terdiri dari "1 pasal" dan tidak mengalami perubahan.

Dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan pendidikanstrategis tersebut, kami mohon, dan berharap kita terusmencermati Rancangan Undang-Undang tentang Sisdiknasyang diusulkan oleh Komisi atau atas usul inisiatifKomisi VIDPR dan DIM yang dihasilkan oleh Pemerintah berdasarkankonsep yang telah disampaikan oleh Komisi VI, danjuga atasdasar masukan-masukan yang berkembang dari masyarakatmaupun dari instansi.

Demikian, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wabilahittaufik walhidayah,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat BapakMenteri Pendidikan Nasional atas nama Pemerintah yang telahmenyampaikan Pengantar tentang Rancangan Undang-UndangSistem Pendidikan Nasional dan telah kita ikuti bersama.

Prinsipnya di dalam pengantar ini mengajak kepada Komisi

1388

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

VI DPR-RI yang akan membahas ini untuk bersama-samamencermati dari beberapa hal.

Yangpertama ada istilah "Formal, non-Formal", apakah masihdiperlukan informal? Kemudian masalah Pendidikan Kedinasankarena sudah menjadi Sekolah Umum. Lalu adanya kontroversitentang penempatan dan pengangkatan tenaga kependidikan,kaitannya dengan "Komite Sekolah" dan "Dewan Pendidikan".Demikianjuga masalah sarana dan prasarana pendidikan termasuksumber-sumber pembelajaran. Ini kemarin memang sudahdibicarakan pada waktu pembahasan APBNIRAPBN. Jadi dimintasupaya Pemerintah memberikan peta kebutuhan pendidikan lalukita akan meluncurkan standar minimal supaya secara nasionalitu bisa ada standar yang bisa dipenuhi. Demikian juga masalahkurikulum perlu dipikirkan, dan lain-lain yang sudah tertuang didalam DIM dari Pemerintah.

Baiklah Bapak/lbu sekalian yang kami hormati, Rapat Kerjayang kami hormati pula, kini tiba saatnya yaitu untukmenyampaikan pengantar musyawarah atas nama Fraksi-Fraksi.Kami tawarkan pada Rekan-rekan Bapak/lbu sekalian, bertanyasaja apakah sudah siap menyampaikamn pengantarmusyawarahnya?

Pak Agusman kami persilakan. Siap? Yang lain siap juga?

Siap semuanya? Oke. Terima kasih.

Dari yang besar yang kecil? Kesepakatan.

Baiklah, untuk urut saja supaya kami tidak lupa.

Kami persilakan kepada yang terhormat juru bicara daripengantar musyawarah ini dari Fraksi Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan. Dipersilakan Ibu/Bapak?

F. PDIP (DRA. Hj. SITI SOEPAMI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Fraksi PDIPerjuangan.

1389

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Fraksi PDI Perjuangan menyambut gembira atas penunjukkanPemerintah terhadap Departemen Pendidikan Nasional yang telahditunjuk untuk mengadakan atau melaksanakan pembahasanRancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, usulinisiatif DPR Komisi VI yang telah beberapa waktu ditunggu olehKomisi VI.

Untuk selanjutnya meskipun belum secara detail atau secaragaris besar, Fraksi PDI Perjuangan telah melihat ataumemperhatikan DIM yang telah dikirim oleh Pihak Pemerintah,bahkan sebanyak 2 set. Yaitu yang pertama dari DepartemenPendidikan Nasional, begitu alamatnya. Kemudian yang kedua,yang dikirim beberapa waktu yang lalu yaitu oleh Badan Penelitiandan Pengembangan Depdiknas. Untuk ini kami mohonkesepakatan, khususnya dari Pihak Pemerintah, dari DIM tersebutmana nanti yang akan dipergunakan sebagai bahan pembahasan.Hal ini kami kemukakan karena kami telah melihat dari beberapaFraksi atau Anggota Komisi VI ada yang baru menerima satu, adayang sudah menerima 2 atau salah satu.

Hal ini kami kemukakan sebagai pengantar kami karena padapengiriman yang pertama, itu terdiri dari 318 halaman dan DIMnyaN omor 421. Sedangkan yang dikirim oleh Banlitbang yaituhalamannya 334, dan DIMnya Nomor 418. Sehingga untuk awalpembahasan, ini perlu ditegaskan oleh Pihak Pemerintah DIMmana yang telah dilakukan.

Dan juga kami telah memperhatikan ternyata stake holderyang telah membahas atau memberikan sumbang saran, kami telahmenghitung secara garis besar mungkin keliru, ada sekitar 110stake holder. Yang mana ini berasal dari sumber-sumber yang telahdikemukakan oleh Mendiknas pada awal pengantar daripadapembahasan RUU tersebut.

lni kami secara singkat saja, maka Fraksi PDl Perjuangansiap menyambut secara penuh rasa tanggung jawab d al ampembahasan Rancangan Undang-Undang Si stern PendidikanNasional bersama-sama Pemerintah sampai tuntas dan selesai,sehingga menghasilkan Undang-Undang Pendidikan sebagaipembaharuan daripada Undang-Undang No.2 Tahun 1989 yangsangat diharapkan oleh masyarakat untuk menuju masa depan

1390

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

pendidikan di Indonesia.

Kami kira sambutan secara singkat dari Fraksi PDIPerjuangan cukup, karena waktu, dan waktu kami kembalikankepada Pimpinan.

Wabilahittaufik walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Rekankita Ibu Dra. Hj. Soepami. Mudah-mudahan Pemerintah tadimendengarkan klarifikasi Pak. Mohon nanti dijawab.

Berikutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi PartaiGolongan Karya.

Dipersilakan Pak Drs. Agusman St. Basa.

F. PG (DRS. H. AGUSMAN St. BASA):


Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Ibu Ketua beserta unsur Pimpinan lainnya,

Rekan-rekan Komisi VI,

Bapak Menteri Diknas beserta seluruh Jajarannya.

Dengan ucapan syukur ke hadirat Allah SWT, padakesempatan ini kami juga berterima kasih kepada Pimpinan yangtelah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untukmenyampaikan pengantarnya pada Forum yang berbahagia ini.

Yang pertama, ingin kami ketengahkan kembali ialahbahwasanya hakekat pendidikan adalah proses pendewasaanseseorang melalui upaya belajar dan mengajar. Selanjutnya tujuanpendidikan nasional itu sendiri adalah mencerdaskan kehidupanbangsa yang berarti menciptakan manusia yang beriman, bertakwakepada Tuhan, kemudian berilmu dan cerdas, mengerti dan hidupbersama sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Kemudian apa yang

1391

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

kita hadapi pada saat sekarang ini di era reformasi yang berkaitandengan era globalisasi sebagai individu dan sebagian kelompokmasyarakat kita mengalami perubahan-perubahan sikap dantingkah laku dan juga kualitasnya ke arah yang memprihatinkan.Meninggalkan nilai-nilai budaya, agama, hak-hak asasi manusia,sedangkan kualitas SDM-nya pun jauh tertinggal dari Negaranegara tetangga. Selain itu yang dibutuhkan adalah seperti apayang kami utarakan tadi di alam reformasi dan globalisasi yangsedang menghadang kita. Secara mendasar apa yang merupakanfaktor utama kejadian seperti ini menurut sisi pendidikan adalahmemang sistem pendidikan itu sendiri yang harus kita kaji ulangapakah sudah cocok atau tidak. Kenyataannya memang kurangrelevan dengan perkembangan jaman dan juga asas kenegaraankita sendiri.

Bertitik tolak dari situasi dan kondisi bangsa dan negara yangdikaitkan dengan pendidikan nasional maka DPR-RI, seluruhFraksi telah bersepakat membuat inisiatif Rencangan UndangUndang tentang Sisdiknas tersebut. Sesuai dengan Tatib DPR-RImaka ditugaskanlah kepada Komisi VI DPR-RI. Komisi VI sendirisudah berupaya dengan membentuk Panja-panja dan kegiatankegiatan baik dengan Pemerintah maupun kelompok-kelompokmasyarakat pendidikan yang berada di negeri ini kita sendiri.Bahkan sudah mengadakan studi banding ke luar negeri, kebeberapa negara tetangga. Akhirnya ditetapkanlah RencanganUndang-Undang Sistem Pendidikan Nasional usul inisiatifini dariDPR, bahkanjuga sudah dimasyarakatkan kepada beberapa daerahdi negeri kita ini. Hari ini kita mendapat masukan dari Pemerintahyang merupakan sandingan dari RUU usul inisiatif tersebut.Sepintas yang dapat diamati dari kegiatan-kegiatan dan sumbersumber yag dikelola oleh Pemerintah cukup luas dan cukup dalam,sehingga melahirkan 418 Nomor DIM.

Kami dari Fraksi Partai Golkar dapat memahami, karenadipandang dari sisi eksekutif, kenyataan lapangan dan aspirasiserba majemuk, wilayah, etnis, agama dan sektor-sektor. Sedangkankami lebih banyak memandang dari aspek policy yang berkaitandengan demokratisasi, keadilan, keterbukaan dan kesiapan anakbangsa menerjuni profesi dan keterampilannya di negara kita yangtercinta ini. Maka dengan mengucapkan

1392

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

"bismillahirrahmanirrahim", Fraksi Partai Golkar siap membahasRUU Sisdiknas ini, Insya Allah dengan keterbukaan dan salingpengertian demi kepentingan nasib bangsa dan negara ini akandapat kesesuaian, akhirnya menjadi Undang-Undang apa yang kitaharapkan, sekian dan terima kasih.


KETUARAPAT:

Waalaikumsalam Wr.Wb.

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat BapakDrs. Agusman St. Basa, juru bicara dari Fraksi Partai Golkar.

Berikutnya kami persilakan kepada juru bicara dari F'raksiPartai Persatuan Pembangunan, dipersilakan.

F. PPP (Drs. H.M. ABDUH PADDARE):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ibu Pimpinan dan Bapak/Ibu para Anggota yang kami hormati,

Bapak Menteri dan seluruh Jajarannya yang kami hormati,

Saya atas nama Fraksi Partai Persatuan Pembangunanmenyampaikan terima kasih banyak atas penyampaian dari BapakMenteri yang kalau saya simak keseluruhannya hampir sarnadengan usul inisiatifDPR. Kalau saya prosentasikan 99%, kecualiredaksi berputar-putar dan karena itu memang redaksi itu adalahbahasa, bahasa itu selera dan substansi pada prinsipnya tidak adayang berbeda.

Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atasinisiatifini bahwa antara masyarakat, rakyat, kita klaim atas namarakyat, dan Pemerintah atas nama Pemerintah dan seluruhjajarannya, klop. Dan ini barangkali jarang terjadi. Kalau duluPemerintah dominan, sekarang kita bukan dominanjuga tetapi kitaequal, kita bersama-sama. Kalau Pemerintah di sini menyatakanakan ada konsultasi dengan Rektor, dengan segala macam, kitapun mengadakan itu ke seluruh Organisasi Kemasyarakatan dan

1393

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Rektor-rektor Universitas di seluruh Indonesia. Dan palingmenggembirakan sosialisasi undang-undang ini di Ujung Pandangada 5 Provinsi, itu tidak ada yang melakukan perubahan hanyapenekanan. Seperti contoh dari Sulawesi Selatan "tolong masukkanpesantren". Rupanya Pemerintah ini lebih arif dari kita ini. Kitamasih dalam Penje1asan, Pemerintah sudah masuk Diktum, ini kanhebat, luar biasa.

Oleh karena itu saya akan mu1ai khususnya kepadaPemerintah khususnya Pak Malik mungkin karena latar be1akangpesantren juga ada. Tetapi saya kira bukan karena itu, memangsudah waktunya pendidikan ini masuk. Sebab itu peranannya luarbiasa Pak.

Oleh karena itu bertitik tolak dari semua ini, di siniditerangkan oleh undang-undang kita itu dari Komisi dan juga disini hampir sama "demokratisasi pendidikan", itu jelas harus ada.Selama ini kadang-kadang ya itu begitulah, kita yang sudah-sudahsudahlah, tetapi kita memperbaiki.

Kemudian "dikotomi pendidikan agama dan umum", di sinisudah tergambar tidak ada. Karena orang di pendidikan umum,agama, juga pembayar pajak yang banyak. Di pesantren, orangtuanya. Oleh karena itu selama ini Pemerintah dominan, dalamarti Sekolah Umum. Padahal rakyat ini semua rakyat Indonesia.Oleh karena itu saya sangat menghargai dikotomi sudah tidak ada.

"Masyarakat dan Pemerintah", di sini masih dominanPemerintah saya lihat, Pemerintah Daerah, "Masyarakat" dibelakang, kadang-kadang juga ada yang hilang "masyarakat".Barangkali bisa dirunding nanti bagaimana penempatan terbaikini. Sebab kita ini, rakyat ini sudah kritis, yang penting diberi peran,bagaimana perannya ya tentu dikelola oleh Pemerintah. Kan kitaatas nama rakyat ini, Pemerintah itu rakyatjuga dan diberi mandatoleh melalui MPR. Ini penempatannya supaya enak, supayajangantimbul gejolak-gejolak.

Kemudian menyangkut Undang-Undang Perguruan Tinggimemang kita juga rencanakan, sebab ini tersendiri. Bagaimanasupaya ada Undang-Undang Perguruan Tinggi, tentu draftnya kitajuga bisa, dari Dirjen juga bisa barangkali, yang terbaik.

1394

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Kemudian diintegrasikan, saya kira memang perlu seperti"kedinasan". Kita ini masih ada Undang-Undang Kedinasan."Kedinasan" itu ada, karena kita masih berpikir, ya barangkaliuntuk kebutuhan ini. Memang dulu akademi saja itu Pak. DululAIN juga Akademi Ilmu Agama Islam, supaya untuk kebutuhanDepartemen Agama, Akademi Koperasi untuk Kebutuhan Koperasi.Memang saya kira hal-hal begini harus diintegrasikan, karenaterlalu banyak firka-firkanya, kelompok-kelompok yang kadangkadang uang negara juga. Oleh karena itu supaya tersendiri nantikalau umpama di Perguruan Tinggi Universitas Airlangga jadiPejabat Negara atau jadi seperti dari IKIP Negeri Surabaya iniPak Tholib ini kan dari IKIP menjadi Dirjen, kan bisa saja, jaditidak perlu ada sekolah Dirjen, kira-kira begitu.

Oleh karena itu hal-hal yang begini yang saya lihat, satucontoh kalau dari Komisi, 22 Bab, 77 Pasal. Kalau yang dariPemerintah 22 Bab, rupanya tidak berani melampaui 22, 23 itu.Jadi rnungkin atau rnemang jiwa sarna, saya kira sarna sudah.Jiwanya sudah sarna 22 Bab, kemudian hanya pasalnya, 77 pasalkita dari Komisi, mereka 62, beda 15. Tetapi substansi tidak adayang hilang.

Oleh karena itu saya kira Komisi nanti di dalam Pemerintahini, kita targetkanlah barang kali sampai akhir tahun selesai.Jangan seperti Undang-Undang Penyiaran, sudah 4 tahun belumselesai, saya bukan rnenakut-nakuti Pemerintah. J angan terjadibegitu. Karena kepentingan-kepentingan politik tertentu,jadi hasilakhir oleh Pemerintah kita mempunyai kepentingan rakyat. Olehkarena itu dimerger supaya sarna. Barangkali undang-undang yangpaling cepat ini nanti, walaupun istilahnya perubahan. Danperubahan itujuga tidak sembarangan. Oleh karena itu saya ambilcontoh yang tadi kata Pak Menteri, pendidikan agama diajarkanoleh yang seagama.!tu Undang-Undang No.2 itujuga pertarunganluar biasa waktu itu. Saya ingat bet.ul

Nah kalau sekarang ini tidak ada masalah lagi, kita punyapendidik agama, orang agama sendiri diajarkan oleh pendidikagama, kenapa? ada motifnya, kalau saya diajarkan oleh Budhaatau Kristen boleh saja, saya bisa terima, bisa tidak. Tetapi kalauanak didik yang SD, SMP, itu kata "guru" itu lebih dari orang tua.

1395

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Jadi penyebar agama lewat itu berbahaya, oleh karena itu kita tolak.Silakan, masih banyak barangkali yang tidak beragama di hutansana, itulah yang dikerjakan, jangan yang sudah beragama. Kirakira begitulah.

Oleh karena itu tadi saya lihat di draft Pemerintah, satu harikemarin saya baca dan saya sudah hapal, pendidikan keagamaanini menurut saya lebih hebat dari konsepnya, tetapi tidak adasubstansi yang hilang. Hanya dia perlu menegasi secara lebihsingkat praktis. Saya hanya mengharapkan karena di sini banyakdiatur oleh Peraturan Pemerintah. DPR sudah tidak ikut itu Pak.Kasarnya bisa di by-pass DPR itu, tetapi hati-hati. Kalau diby-passkita, dia tidak sinkron dengan undang-undang ini, itu bisaberbahaya. Kalau Peraturan Pemerintah, pasti masyarakat ribut,kita pun barangkali koreksi. Oleh karena itu saya mohon, kalaunanti membuat Peraturan Pemerintah sinkron dengan ini Pak. Satucontoh, kalau memang karena dia masuk amandemen 20% itu untukAPBN dan APBD, kalau tidak mau masukkan di sini barangkalibisa dimengerti. Sebab itu sudah rujukannya itu. Jadi ternyata kitaPak, Komisi VI lebih dulu daripada MPR. Kita sudah masuk di siniPak, pertarungannya berat itu. Kalau Pemerintah mengatakantidak bisa, apa yang tidak bisa kalau mau. Daripada korupsi kirikanan, yang habis negara, kalau mau. Oleh karena itu bisa kokPak. Apapun bisa, negara terkaya Indonesia di Asia Tenggara,penduduk paling besar.

Oleh karena itu sekali lagi terima kasih kepada Pak Menteri,dan Pak Menteri kelihatannya segar hari ini. Mulai dari"assalamu'alaikum"nya sudah kerasa agak kencang, biasanya agakloyo. Ini saya pikir karena semangatnya barangkali, persis kita inialhamdulillah. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahanpembahasannya tidak bertele-tele dan barangkali substansi yangmemang perlu dirundingkan secara baik, supaya kita menghasilkansetelah ini satu tombak sejarah yang prinsipil di dalam era reformasiini dengan adanya Undang-Undang Pendidikan ini. Dan ini mudahmudahan bisa berlaku cukup lama. Tidak ada perubahan. Olehkarena itu hal-hal yang bisa diatur fleksibel, fleksibelkan. Dan InsyaAllah kalau sudah aspirasi masyarakat tertampung, tidak adagejolak Pak. Kalau aspirasi Pemerintah saja, itu pasti kadangkadang menimbulkan.

1396

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Oleh karena itu saya harapkan sekali lagi atas nama FraksiPartai Persatuan menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteridan seluruhjajarannya, kalau saya baca di sini kepada khususnyaBalitbang, Pak Budiono ini rupanya dipercayakan, rupanya aspirasiditampung juga, alhamdulillah.

Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan seluruhjajarannya dan tentu seluruh stafnya Rektor IKIP dari Yogyakartaini katanya dari Rektor yang lain-lain hal ini semua bagus, mudahmudahan lancar, kita bisa selamat menyelesaikan dengan baik.Akhir tahun ini kalau bisa, lebih kurang lebih bagus. Sekali lagimohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan dari penyampaiansaya, karena saya aslinya itu Pak, tidak ada perubahan dan tidakbisa dibuat-buat itu aslinya, yang benar diteriakkan benar, yangsalah, salah.

Terima kasih, Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Wr.Wb.

F. PPP (R.A. SYAHRUDJI TANJUNG, BA): INTERUPSI

Fraksi PPP siap membahas sampai tuntas, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baiklah kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormatBapak Drs. H. Abduh Paddare yang telah menyampaikan pengantarmusyawarah tentang RUU Sisdiknas, dan memang kental denganvarian-varian pribadinya Pak. Tadi ditambah oleh Pak SyahrudjiF.PPP siap untuk membahas bersama-sama Fraksi yang lain.

Terima kasih sekali lagi kami sampaikan.

Dan kita lanjut saja, kami persilakan pada juru bicara dariFraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

1397

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

F. KB (DRS. MUHYIDDIN SUWONDO, MA):


Terima kasih kepada Saudara Pimpinan,

Kepada Bapak Menteri dan segenap J ajarannya,

Demikian pula dengan Rekan-rekan saya Komisi VI DPR-RI.

Sesuai dengam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yangmeletakkan Sistem Pendidikan Nasional pada kedudukan yangamat penting, bahkan dengan secara jelas mencantumkan bahwaAnggaran untuk Pendidikan sedikit-dikitnya 20% dari AnggaranBelanja Negara. Untuk itu kami ingin mengemukakan beberapahal.

Yang pertama, "Pendidikan N asional bertuj uanmengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yangberiman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak,berbudi mulia, sehat, berilmu, kompeten, terampil, kreatif, mandiri,estetis, demokratis dan bertanggung jawab serta memiliki rasakemasyarakatan dan kebangsaan". Oleh karena itu, dengan inisiatifdari Komisi VI tersusunlah Rancangan Undang-Undang tentangSistem Pendidikan Nasional.

Pada pagi hari ini kita mendengarkan tanggapan dari BapakMenteri/Mendiknas dalam rangka pengajuan Daftar Isian Masalah(DIM), yang dikemukakan dalam rangka membicarakan masalahRUU Sisdiknas ini. Saya melihat kata pengantar dari BapakMenteri ini amat teliti dan cukup rumit. Kita melihat bukan hanyaDIM-nya yang dicantumkan tetapi sumber-sumber DIM itudicantumkan. Ada yang 10 sumber, ada yang dari Al-Irsyad, dariMuhammadiyah, dari NU, dari Taman Siswa, dari macam-macam,itu semuanya. Ini menunjukkan ketelitian dari Bapak Menteri.Namun yang perlu diingat bahwa penyusunan RUU Sisdiknas ini,termasuk dengan penyusunan DIM ini, bukan berhadapannya 2reputasi yaitu reputasi Komisi VI, dan reputasi dari Bapak Menteridan segenap Jajarannya, bukan itu. Tetapi ini semuanya diarahkanuntuk mencapai satu Sistem Pendidikan yang komprehensif yangmencakup semua yang diperlukan di dalam rangka SistemPendidikan Nasional itu. Jadi sekali lagi, ini bukan berhadapanantara 2 reputasi tetapi dalam rangka mencari yang terbaik untuk

1398

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

bangsa, mencari yang terbaik untuk swasta dan negeri, mencariyang terbaik untuk pendidikan pesantren dan pendidikan formal,mencari yang terbaik antara pendidikan formal, nonformal daninformal. Saya masih tetap menggunakan kata-kata informal PakMenteri.

Yang ketiga, kami mencatat bahwa masalah sanksi. Masalahsanksi seperti yang juga secara eksplisit disampaikan oleh BapakMenteri, itu kalau kita lihat pasal-pasal mengenai sanksi, itusemuanya berkenaan dengan pelanggaran hukum. Jadi pasal yangdikenai sanksi, baik sanksi kurungan maupun sanksi denda, ituadalah pasal-pasal yang berkenaan dengan pelanggaran hukum.Jadi untuk itu kami mengharap supaya bersama-sama denganpihak Depdiknas dengan Komisi VI nanti dibicarakan secara baik.

Itulah beberapa catatan yang kami kemukakan dan akhirnyaFraksi Kebangkitan Bangsa dengan ini menyatakan siap membahasRUU Sisdiknas ini sampai selesai.

Wallauhulmuafiq illa akhamuttoriq,


KETUA RAPAT:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Drs. MuhyiddinSuwondo, MA yang telah menjadi juru bicara dari FraksiKebangkitan Bangsa.

Kita lanjut saja berikutnya kami persilakan pada juru bicaradari Fraksi Reformasi.

Kami persilakan.

F. REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADI):


Alhamdulillahirrabil alamin.

Mari kita bersyukur kepada Allah bahwa kita telah bertemupagi ini untuk melanjutkan pembahasan mengenai Rancangan

1399

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Pertama-tama Fraksi Reformasi ingin memberikan apresiasikepada Pemerintah yang telah menanggapi usul inisiatif dari DPRmengenai Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasionalini dengan menyelesaikan DIM yang siap untuk dibahas. Mudahmudahan pertemuan pagi ini merupakan awal dari pembicaraantingkat pertama Rancangan Undang-Undang Sistem PendidikanNasional antara Pemerintah dengan DPR.

Kami mengusulkan kepada Pimpinan Rapat bahwa dalampertemuan inijuga kalau dapat kitajuga merumuskan garis besardari mekanisme acara dan jadwal pembahasan tingkat pertamaRUU Sisdiknas ini.

Akhirnya Fraksi Reformasi menyatakan siap untukmelanjutkan pembicaraan RUU Sisdiknas ini.

Terima kasih, Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb.

KETUARAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat BapakProf. Ir. Muhammadi juru bicara dari Fraksi Reformasi, dan tadiusul tentang mekanisme dan jadwal memang tadi sudahdibicarakan.

Terima kasih.

Berikutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi TNI/POLRI, dipersilakan.

F. TNIIPOLRI (HERIBERTUS SUDIRO):

Yang saya hormati Pimpinan Rapat,

Yang saya hormati Bapak Menteri besertajajarannya,

Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi.

Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadiratTuhan YME, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita sekaliandapat menghadiri Rapat hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

1400

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Atas nama Fraksi TNIIPOLRI kami sampaikan selamatkepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasionalyang telah menyusun daftar inventarisasi masalah, tertanggal 11September 2002 dengan baik dan lengkap. Yang mana hal tersebuttentunya telah melalui proses yang cukup panjang dan melibatkanseluruh masyarakat.

Fraksi TNI/POLRI berharap agar pembahasan DIM dapatdilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengankerjasama yang baik, sehingga menghasilkan Undang-UndangPendidikan yang benar-benar akan bermanfaat bagi masyarakatbangsa dan negara.

Demikian pengantar musyawarah dari Fraksi TNIIPOLRI, dandengan ini menyatakan bahwa Fraksi TNI/POLRI siap membahasRUU Sistem Pendidikan N asional bersama-sama Pemerintahsampai dengan tuntas.

Sekian dan terima kasih.

Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat BapakLaksda TNI Heribertus Sudiro yang telah menyampaikan pengantarmusyawarahnya atas nama Fraksi TNI/POLRI.

Dan kita lanjutkan saja berikutnya adalah juru bicara dariFraksi Partai Bulan Bintang. Dipersilakan.

F. PBB (K.H. NADJIHAHJAD):


Pimpinan Rapat,

Saudara-saudara Anggota Komisi VI DPR-RI,

Bapak Menteri beserta jajarannya yang terhormat.

Kami merasa bersyukur sekali, kami Fraksi Partai BulanBintang satu-satunya Fraksi yang paling kompak di dalam Komisiini, atau barangkali bukan satu-satunya tetapi salah satu di antara

1401

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Fraksi yang paling kompak di dalam Komisi ini. Apa yang sayakatakan tidak ada ternan Fraksi yang membantah.

Menyampaikan kegembiraan dan puji syukur serta terimakasih kepada semuanya bahwa sampai saat ini kita telahmelangkah begitu jauh di dalam rangka usaha meneiptakanUndang-Undang Pendidikan Nasional yang baru. Bagi kamipendidikan adalah salah satu usaha yang penting yaitu usahamanusia untuk meneiptakan manusia-manusia soleh di dalam artiseperti yang dikatakan oleh Firman Allah "behwa bumi inisepantasnya diwarisi oleh orang-orang yang soleh". Orang-orangyang soleh adalah orang yang patut mengelola bumi artinya. Dalamarti pula soleh di sini adalah seperti yang tereantum dalam tujuanpendidikan kita, yang tidak perlu saya sampaikan kembali. Olehsebab itu usaha mulia ini sangat menggembirakan kami danselanjutnya kami ingin meneatat beberapa hal. Setelah membaeasepintas DIM yang disampaikan kepada kami oleh Pemerintah,kami bersyukur juga bahwa ternyata banyak di dalam DIM itu yangjuga mengurangi hal-hal lueu yang dikatakan oleh Pak Menteritadi. Memang saya kira kata-kata lueu ini baru saya dengar dariPak Menteri ini, sebab bagi kami selama ini tidak memikirkan lueuatau tidak lueu, hanya tepat atau salah Pak. Bahwa kemudian adakata-kata lueu mudah-mudahan yang lueu-lueu ini bisa dihilangkanatau dikurangkan setelah kita membiearakan nanti.

Yang kedua yaitu kami termasuk golongan orang yangmenginginkan supaya Pemerintah ikut serta dan berperananpenting di dalam pendidikan agama. Pendidikan agama bukanhanya kewajiban orang tua, memang pada pokoknya semuapendidikan terhadap anak atau apa pun itu adalah tanggunganorang tua, tetapi dalam negara yang modern termasuk jugakewajiban negara adalah ikut memperhatikan pendidikan agama.Bahkan banyak sekali hal-hal yang menjadi perintah agama, bukanhanya dalam hal pendidikan yang menurut kami tidak bisaterlaksana tanpa peranan Pemerintah.

Selanjutnya mengenai penghilangan pasal yang menyebutkanbiaya pendidikan yang 20%, saya ingin minta perhatian bahwawalaupun di dalam Undang-Undang Dasar telah dieantumkanPasal 31 setelah amandemen, tetapi di dalam Undang-Undang

1402

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Diknas yang kita usulkan ada kata-kata "di luar gaji guru".Selebihnya kami selain bersyukur telah siap, dan siapnya tidakkalah dengan ABRI, dengan TNI untuk menyertai Fraksi-Fraksilain membicarakan Rancangan Undang-Undang ini sampai selesai.Mudah-mudahan Allah menolong kita semua.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat BapakKyai Haji Nadjih Ahjad juru bicara dari Fraksi Partai BulanBintang, Anggota yang paling kompak.

Terima kasih Pak Kyai Nadjih.

Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi PerserikatanDaulathul Ummah. Dipersilakan, paling kompak kedua ini.

F. PDU ( K.H. MUCHAROR AM ) :


Bapak dan Ibu Pimpinan yang kami hormati,

Rekan-rekan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Bapak Menteri beserta jajarannya yang kami hormati.

Kalau rekan-rekan kami mewakili masing-masing Fraksinyasudah membicarakan permasalahan-permasalahan pada hari ini,sebagai langkah awal daripada pembahasan RUU Sisdiknas. Sayakira buat kami Fraksi yang dikatakan oleh Ibu Pimpinan memangFraksi yang paling kompak Pak Menteri, sama dengan Pak KyaiNadjih, apa yang saya bicarakan dan apa yang menjadi putusansaya belum pernah ada yang membantah daripada teman-temanFraksi saya. J adi enak betul Fraksi saya, tetapi tidak enaknyatentunya semacam sekarang. Saya tidak tahu kalau hari ini adapengantar musyawarah, baru saja diberitahu oleh Pak Anwarbahwa ada pengantar musyawarah yang disampaikan oleh masingmasing Fraksi. Makanya saya hanya mencermati daripadapembicara terdahulu, dan inilah enaknya bicara paling akhir atau

1403

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

belakangan tinggal nebeng-nebeng saja apa yang disampaikan olehFraksi-fraksi yang terdahulu.

Kalau kita berbicara masalah Sistem Pendidikan Nasional .memang melalui amanat MPR 1999 itu diperintahkan untukmelahirkan Sistem U ndang- U ndang Pendidikan N asional.Argumen ini disampaikan oleh Pak Wando melalui Fraksi KB,namun buat saya barangkali mengacu pada pribadi kami selakumuslim, tentunya amanat-amanat apapun baik Undang-UndangDasar 1945 atau Tap MPR dan sebagainya, saya kira tidak kalahpentingnya dengan amanat daripada Rasul. Karena Rasul parahadirin telah mengamanat kepada kita satu kalimat yang indah,yang disampaikan oleh Imam Safei R.A, tidak usah diterjemahkanPak Menteri pasti lebih mengerti.

Jadi mengacu pada kalimat ini, kami sangat sependapat dansetuju untuk merevisi atau merombak sistem pendidikan nasionalkita, yang kalau kita cermati secara obyektif barangkali sistempendidikan yang sudah lalu atau yang ada kurang memadai dankurang mengikuti perkembangan jaman dalam era globalisasi.Dengan kata lain kita sadari hasil dari pendidikan dan sistempendidikan terdahulu jelas. Kalau saya boleh jujur mengatakanbahwa tamatan SD dulu dibandingkan tamatan SMA sekarangsepertinya masih pintaran SD dulu Pak, Sarjana barangkali duludengan Sarjana barangkali akan lebih indah lebih hebat darisarjana dulu, itu kenyataan di lapangan. Untuk itu pantaslahsekarang bersama-sama Pemerintah usul dari Komisi VIuntukmembuat Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasionalagar menjadi kesepakatan kita untuk bisa ditetapkan menjadiundang-undang. Dan Pemerintah sudah memberikan aspresiasinya,tadi dikatakan begitu mendetail, dan saya malah sependapat bahwabegitulah memang kehati-hatian Pak Menteri, bukan saja mendetiltetapi transparan dan sebagainya. Untuk itu barangkali kami atasnama Fraksi PDU menyatakan siap untuk membahas clanberargumentasi dengan Pemerintah dalam rangka membahas DIMyang disampaikan oleh Pemerintah, clan Insya Allah dengan segalapetunjuk dan kemudahan yang Allah berikan Insya Allah kita akanmelahirkan Undang-Undang Sistem Pendidikan yang lebih baikdaripada yang lalu.

Sekian, Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1404

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kyai HajiMucharor juru bicara dari Fraksi Perserikatan Daulathul Ummah.

Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,

Dengan delapan Fraksi telah menyampaikan pengantarmusyawarah pada pagi hari ini, maka selesailah sudah semuaFraksi di Komisi VI menyampaikan pengantar musyawarahnya.Ada beberapa hal, yang pertama klarifikasi tentunya harus dijawab.Ada juga yang merupakan catatan tentang Peraturan Pemerintahharus sinkron dengan undang-undangnya dan mungkin tidakterlambat begitu.

Masalah mekanisme jadwal sebentar lagi akan kita bahas.Masalah alokasi dana memang Komisi VI telah membentuk Timuntuk bisa melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945im.

Untuk itu kami persilakan kepada Pak Menteri tentangklarifikasi tadi.

PEMERINTAH (MENDIKNAS/PROF. DR. ABDULMALIK FAJAR)

Terima kasih.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih danbangga bahwa kita telah menyepakati bersama dan bertekad untukmembahas sampai tuntas dan disahkan sebagai undang-undanguntuk kemudian diundangkan. Ini sebuah modal yang sangat besardengan kinerja kita ke depan.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Ibu dari FraksiPDI yang tanggall1, yang kami gunakan adalah DIM yang tanggal11 yang terbaru, dan juga usulan perubahannya sejalan denganusulan perubahannya.

Selanjutnya kami juga sepakat untuk kemudian kitamelangkah melakukan satu pembahasan dari mekanisme danjadwal sehingga sebagaimana tadi yang saya tangkap harapannyatahun ini bisa selesai, betul-betul bukan sekedar selesai, tetapi kita

1405

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

kerjakan secara sistematis, cermat, dan melahirkan sesuatu yangbermakna jauh ke depan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, kami sampaikan kepada Pak Menteri, dan inijuga atas nama Pimpinan menyampaikan terima kasih kepadasegenap Fraksi yang telah menyatakan kesiapannya untukpembahasan ini sampai dengan tuntas. Bahkan harapannya tahun2002 ini sudah harus selesai sehingga tahun ajaran 2003 sudahdengan undang-undang yang baru, tetapi masih dipertanyakanPPnya nanti Pak.

Baiklah Bapak Ibu sekalian dapat kita setujui pembahasanIn1.

(RAPATSETUJU)

Terima kasih.

Tibalah saatnya kita akan membahas tentang mekanismepembahasan dan juga jadwal, untuk itu berbagi pahala Pak.

Kami persilakan kepada yang terhormat rekan kami BapakProfesor Dr. Anwar Arifin untuk bisa menyampaikan rancangantentang mekanisme pembahasan dan juga jadwal.

Silakan Pak, bisa diwakilkan Pak yang di sini. Saya tidaktanya yang ke sana Pak, yang di sini bisa diwakilkan.

Terima kasih.

F. PPP (DRS. H.M. ABDUH PADDARE ):

Ibu Ketua,

Kalau ada draftnya sudah dibuat dibagi, supaya mudahmengikuti.

1406

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT:

Sambil menunggu Pak Menteri ke belakang, kami persilakankepada Sekretariat untuk membagikan Rancangan dari MekanismePembahasan. Masih ada waktu kami persilakan.

F. PDIP ( H. SAMBAS SOEJADI ) :

Maaf Ibu Pimpinan,

Saya hendak menyampaikan usul kalau diterima, karenamasalah kumpul dengan Menteri Pendidikan itu waktunyauntukmasa persidangan ini sudah habis, jadi kalau boleh saya akanmeminta sedikit waktu, yaitu menyisipkan di luar masalah itutentang alokasi anggaran pendidikan yang seyogyanya tanggal 17atau paling akhir besok itu sudah selesai.

Untuk ini barangkali saya diberikan kesempatan karenakelihatannya kompak Komisi VI bahwa kita itu mau diambil yangmana, kalau diambil yang ini apa alasannya sebaiknya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, kami tawarkan pada rekan-rekan anggota, ini sambilkita mempersiapkan diri membagi dari Sekretariat tentangmekanisme pembahasan kita sertajadwal. Kita manfaatkan waktuini untuk yang terhormat Pak Sambas Suryadi ada usulan mauklarifikasi. Mau yang 20% darimana berangkatnya, ataukahsebagaimana perkembangan pembicaraan kemarin untuk 2003 kitamasih tetap berpegang kepada usulan yang pertama, yaitu Rp 26,5trilyun untuk alokasi dana Departemen Pendidikan Nasional padatahun 2003. Begitu ya Pak ya?

F. REFORMASI ( PROF. DR. IR. MUHAMMADI ):

Saya setuju tetapi tanpa pembahasan.

1407

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :

Ya Pak, tidak dibahas, hanya minta informasi saja.

Pak Menteri tadi ada usul, sebelum kita sampai kepadapembahasan tentang mekanisme pembahasan dan jadwal, adasedikit sesuatu yang akan disampaikan oleh rekan kita dari PanitiaAnggaran, yaitu tentang alokasi APBN yang direncanakan di dalamRAPBN Tahun 2003. Apakah kita kembali pada usulan yaituRp 26,5 trilyun untuk tahun 2003 ataukah kita masih tetapberpegang kepada amanat Undang-Undang Dasar, danberangkatnya dari mana, pendekatannya apa.

Kami persilakan yang terhormat Pak Sambas Soerjadi.

F.PDIP ( H. SAMBAS SOERJADI ) :

Terima kasih Ibu Pimpinan dan para Pimpinan Komisi VIDPR-RI,

Rekan-rekan yang terhormat.

Pak Menteri dengan seluruh jajaran ada,

Saya mohon maaf hendak menyampaikan sesuatu sekitaranggaran karena nampaknya jadwal yang ada untuk mas apersidangan 2002-2003 tidak teralokasikan waktu untuk kitakumpul bersama. Tadi sudah mendapat persetujuan dari rekanrekan Komisi VI, dan saya kira Pak Menteri juga tidak akan tidaksetuju, pasti setuju.

Bapak-bapak dan hadirin yang terhormat,

Tanggal17 dan terakhir tanggal18 besok, seyogyanya seluruhusulan dari tiap-tiap Komisi harus sampai di Panitia Anggaran,dan kami sebetulnya sudah mempunyai angka-angka yang akandisampaikan. Kalau melihat pada pertemuan kita 5 September yanglalu, memang pada waktu itu disimpulkan bahwa yang Rp 26,5trilyun saja itulah angka-angka yang mungkin diajukan kepadaPemerintah. Kalau andaikata sesuai dengan Undang-Undang Dasartentang 2OC1C! dari APBN, untuk dihitung kalau sekarang Rp 354trilyun APBN 2003, berarti untuk anggaran pendidikan Rp 70trilyun. Sedang seluruh anggaran pembangunan saja hanya Rp 54

1408

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

trilyun. Untuk diketahui bayar hutang dan kemudian bunga dancicilan sekitar Rp 88 trilyun. -Iadi untuk hutang dan bunga lebihbesar dari anggaran pembangunan yang hanya Rp 54 trilyun. ,Jadikalau kita minta 20% nampaknya itu sangat tidak rasiona1.

Untuk itu kami bersama-sama Panitia Anggaran dan kawankawan yang kemarin mengikuti rapat-rapat dengan sub masingmasing, bahwa kami akan berusaha untuk angka Rp 26,5 trilyunini yang akan diajukan secara formal, dan itu sudah kami plot untukdiajukan kepada Panitia Anggaran Pleno. Hanya masalahnya ini,defisit anggaran tahun ini adalah Rp 24 trilyun. Andaikata usulanyang Rp 26,5 trilyun itu diterima berarti hanya cuma Rp 10 trilyunanggaran tambahan untuk pendidikan nasiona1. Berarti apakahPemerintah berani menanggung resiko bahwa defisit itu tidakseperti yang dulu Rp 44 trilyun, sekarang Rp 24 ditambah Rp 10barangkali Rp 34 trilyun. Itu adalah hal yang mungkin atau tidaktergantung kepada Pemerintah itu sendiri. Yang jelas andai katakami nanti di forum kami minta dukungan dari Diknas, salah satucontoh target apa saja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahdalam hal ini Diknas untuk melaksanakan tambahan anggaranyang lebih kurang Rp 9, sekian trilyun itu. Salah satu contoh target barangkali yang kita dengung-dengungkan di sini adalahmengenai pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan sesuatuyang penting diantara pendidikan selanjutnya. Diharapkanumpamanya infrastruktur untuk pendidikan dasar itu apa, kirakira seluruh bangunan SD yang ambruk itu berapajumlahnya danberapa itu harganya. Kemudian peralatan, bangku, dan lainsebagainya, dan yang lebih penting daerah itu guru-guru. Andaikata angka itu telah ada mungkin itu bisa diberikan sebagaialternatif yang pertama inilah yang sangat diprioritaskan.

Kemudian saya mendengar bahwa sekarang SD-SD di J awabanyak yang kurang murid. Apakah sudah ada pendataan mengenaitiga sekolah umpamanya disatukan kira-kira gurunya berapa.Mungkin ini juga akan mengurangi untuk itu.

Jadi barangkali ini dari pihak Dikdasmen kerja keras dalammasalah ini untuk usulan anggaran yang Rp 26,5 trilyun itu.

Jadi kalau yang lain mengenai masalah Undang-UndangPendidikan Nasional anggaran-anggaran yang mungkin berapa

1409

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

hanya kami juga mengharapkan bahwa kebetulan saya menjadianggota Pansus Tenaga Kerja, ini sudah dua tahun lebih itu belumselesai. Jadi kami masih ada rapat, apakah nantijuga sarna senasibdengan Penyiaran wallahualam, tetapi mudah-mudahan untukDiknas saya kira tidak.

Saya kira kesempatan ini saya gunakan sebagai bahan kepadaPak Menteri untuk nanti kami adu argumentasi di PanitiaAnggaran Pleno akan dapat menjawab, karena angka-angka itu diDiknas yang tahu.

Terima kasih Saudara Pimpinan,

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, yang terhormat Pak Sambas Soerjadi, atas namaPanitia Anggaran dari Komisi VI. Jadi sekali lagi kami tekankanPak, bahwa Komisi VI sangat rn embu tu h k an tentang petakebutuhan pendidikan yang nanti larinya akan ada standarpendidikan terutama pada sekolah dasar. Kemudian sekolah dasardan menengah wajar itu Pak. Kemudian pendekatannya kita sudahsepakat sudah tidak lagi pada masalah budget oriented tetapi padaprogram oriented. Oleh karena itu mudah-mudahan pengertianini ada kesepakatan bersama sehingga mulus untuk pembahasanberikutnya.

Baiklah Bapak Ibu sekalian m ar i kita simak bersamarancangan.

Ada jawaban Pak? Silakan Pak.

PEMERINTAH (MENDIKNAS / PROF. DR. ABDULMALIK FAJAR) :

Yang disampaikan Pak Sambas, jadi saya ingin menegaskanbahwa mengapa kami mengajukan pada saat pengusulan AnggaranBelanja 2003. Pertama kami lakukan atas dasar pembahasanberdasarkan REPETA 2003 yang kita bahas lebih dari 5 kali dansekarang sudah menjadi patokan dan itu tekanannya pada Wajar

1410

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

9 tahun fisik fasilitas, yang kalau kita mau menangani secara seriussampai dengan yang diamanatkan dalam Undang-UndangPropenas 2004, itu untuk basic education saja dasar itu memerlukansekitar kurang lebih Rp 13 trilyun itu untuk menangani fisikfasilitas yang tadi itu mendekati yang pengertian minimal nantisyarat-syarat paedagogisnya itu, termasuk relokasi atau penyatuankembali itu juga sudah kita lakukan bersama.

Yang kedua, yang perlu kita sikapi karena kita semuamenyadari bahwa kesenjangan itu juga diamanatkan dalamPropenas. Kesenjangan kalau kita pergi ke daerah-daerah di luarpulau Jawa dan di Jawa ini juga dipinggiran ini sangatmemperhatikan fisik untuk pendidikan dasar. Nah butuhnya sajaRp 13 trilyun Pak, padahal Bapak hanya memerlukan Rp 9 trilyun,tetapi pada waktu pembahasan kita menghadapi satu kendala tadijuga sampaikan Pak Sambas bahwa anggaran kita memang dipakaiuntuk membayar hutang dan mengangsur. Jadi Rp 13 trilyun itusudah kalau dalam urutan pembahasan dalam penggunaananggaran itu digolongkan sebagai 5 besar, 5 besar nomor 2 atau 5besar nomor 3, 5 besar nomor setelah mungkin FRAKSI TNIIPOLRI.

Terima kasih.


Ketua, saya mau menanggapi Pak Sambas itu.

Sebab begini, ini perlu dia satu patokan,jadi apa yang menjadipersoalan 26 itu, itu kita pegangi sekarang ini. Karena ini undangundang baru disahkan, berproses. Kalau diikuti 70 trilyun kanbegitu, padahal Anggaran APBN saja 54. Oleh karena itu kitaharapkan tahun berikut makin naik mencapai 20, jangan makinturun. Sebab itu itikadnya harus bisa selama kira-kira paling sedikit3 tahun atau 4 tahun, itu amanat undang-uridang, kira-kira begitu.Jadi pegangi apa yang ada sekarang, yaitu 26,5 trilyun, jangankurang. Sebab kalau kurang berarti tidak ada itikad menaikkan.

Terima kasih.

t 4 t t

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Abduh.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati, tadi sudah adakeputusan, bahwa untuk memenuhi fisik, syarat pedagogis itudiperlukan 13 trilyun, Pak Sambas. Jadi kembali pada usulansemula.

Terima kasih, dan kita lanjutkan pada acara berikutnya.

Kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Anwar Arifin , kamipersilakan untuk menyajikan rancangan. Kalau boleh sambilmendengarkan bagaimana? Rancangan dari mekanismepembahasan dan juga jadwal.

Kami persilakan Pak.

F. PG (Prof. DR. H. ANWAR ARIFIN, SIP, D.IDS):

Terima kasih ibu Pimpinan,

Saudara Menteri dan seluruh -Jajarannya,

Para Hadirin yang saya muliakan,


Dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Sebelum saya membacakan saya ingin menyampaikanpenjelasan bahwa pedoman Tata Cara Musyawarah ini kurang lebihsarna substansinya dengan pedoman yang kita sudah sepakati diKomisi VI. Hanya perbedaannya karena ada unsur Pemerintah hariini. Jadi apa yang kita sudah sepakati itu saya kira sudah sepertiitulah dan kita sudah jalankan selama ini di Komisi VI. Dengandemikian barangkali saya diperkenankan untuk membacakan saja.

Draft Mekanisme/Tata Cara Musyawarah Rapat Kerja KomisiVI DPR-RI untuk mencapai kemufakatan dalam pembahasanRancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.Jadi yang berubah di sini, Rapat Kerjanya yang dulu namanyaRapat Pleno.

1412

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

1. Umum

1. Pembahasan dan Pengambilan Keputusan dalarn RapatPembahasan Ra nca n g a n U n da n g- U n d ang ten tangSisdiknas mengacu kepada Tatib DPR-RI serta dalampelaksanaannya menganut prinsip efisien dan efektif.

2. Mekanisme ini berfungsi s e bag a i pedoman dalampembahasan materi muatan Rancangan Undang-Undangtentang Sisdiknas.

3. Bahan utama pembahasan dalam Rapat Kerja adalahDaftar Inventarisasi Masalah (DIM) persandingan yangdiajukan oleh Pemerintah kepada Komisi VI DPR-RI.

II. Macam, Fungsi dan Tata Cara Rapat

A. Rapat Intern

1. Dihadiri Anggota Komisi VI DPR-RI dan mencapaikuorum yang telah ditetapkan Tatib DPR-RI denaandaftar hadir yang telah ditandatangani.

2. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIDPR-RI atau salah satu Pimpinan Komisi VIDPR-RI.

3. Tata Cara Rapat lebih bersifat tukar pendapatterhadap masalah yang dibahas untuk mencapaikesepakatan.

B. Rapat Kerja

1. Fungsi Rapat Kerja adalah membahas secarakeseluruhan materi muatan Rancangan UndangUndang untuk mendapatkan kesepakatan baikmuatan maupun rumusan substansif pasal-pasalyang ada dalam Rancangan Undang-Undang sertaterhadap munculnya substansi baru yang diusulkandan disepakati Rapat Kerja dan selanjutnya substansiyang belum disepakati diangkat sebagai bahan dalamRapat Panja

1413

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

2. Rapat Kerja bertugas mengambil keputusan terhadapdraft RUU yang dibahas untuk selanjutnya diajukandalam Pembahasan Tingkat II Dewan dalam RapatParipurna dengan Pemerintah.

Pemerintahdimintakan

3. Pembahasan Materi DIM apabilamengusulkan tetap, langsungpersetujuan Komisi VI DPR-RI

4. Setiap membahas materi yang ada usul perubahan,pada dasarnya dibahas paling banyak 2 kali putaran,posisinya adalah sebagai berikut:

a. Substansi dan rumusan disetujui langsungdisahkan oleh Rapat Kerja.

b. Substansi disetujui namun rumusan belumdisetujui langsung diserahkan kepada TimPerumus atau Tim Kecil

c. Substansi belum disetujui dan rumusan belumpula disetujui dapat ditempuh dengan cara:

1. pembahasan melalui forum lobi

2. bila forum lobi belum berhasil menemukankesepakatan pembahasan materi tersebutdapat dilanjutkan dalam Panitia Kerja(Panja) dan apabila dalam Panja belumdiperoleh kesepakatan dilaporkan kepadaKomisi

d. Apabila bersifat fenomena atau penunjukkanpasal diserahkan ke Tim Sinkronisasi

C. Rapat Panitia Kerja (Panja)

1. Rapat Panja dibentuk dalam Rapat Kerja danjumlahAnggota Panja paling banyak separuh dari AnggotaKomisi yang mencerminkan Fraksi-fraksiberdasarkan perimbangan jumlah Anggota

2. Rapat dihadiri Anggota Panja sesuai dengan kuorumyang telah ditetapkan Tatib DPR-RI dan dipimpinoleh salah seorang unsur PimpinanKomisi yang

1414

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

ditunjuk dan disepakati untuk mernimpin Panja, dandidampingi unsur Pimpinan la innya dan Rap atbersifat tertutup.

30 Panja bertanggungjawab kepada Rapat Kerja danmelaporkan hasi1 kerjanya dalam Rapat Kerja yangtelah ditentukan.

4. Tata Cara pembahasan pada prinsipnya sama denganPembahasan dalam Rapat Kerja

5. Terhadap materi yang tidak dise1esaikan di Panjadiserahkan kembali da1am Rapat Kerja.

6. Untuk melaksanakan tugasnya Panj a d a p atmembentuk Tim Perumus, Tim Kecil, clan TimSinkronisasi.

D. Rapat Perumus (Timmus)

1. Timmus dibentuk oleh Panja dan dipimpin oleh salahseorang unsur Pimpinan Komisi atau Anggota yangdisepakati oleh Anggota Panja dan Rapat bersifattertutup.

2. Tugas Timmus adalah merumuskan materi muatanyang dilimpahkan oleh Rapat Kerja dan atau Panja.

30 Tata Cara pembahasan usul perubahan disesuaikandengan Tata Cara pembahasan di Rapat Kerja.

4. Timmus melaporkan hasil kerjanya kepada PanitiaKerja.

E. Tim Keeil (Timeil)

1. Timeil dibentuk oleh Panja dipimpin oleh salahseorang unsur Pimpinan Komisi atau Anggota yangdisepakati dan Rapat bersifat tertutup,

2. Tugas Timeil adalah membahas Ko n s i d e r a n sMenimbang, Konsiderans Mengingat dan Penje1asanUmum lain yang diserahkan oleh Panja.

3. Tata Cara pembahasan disesuaikan dengan TataCara pembahasan dalam Rapat Kerja

1415

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

4. Tim Keeil melaporkan hasil kerjanya kepada Panja.

F. Tim Sinkronisasi (Timsin)

1. Timsin dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Komisiyang disepakati dan Rapat bersifat tertutup.

2. Timsin bertugas mensinkronisasikan hasi l-hasi lkeputusan Rapat Kerja, Rapat Panja dan Rapat Timmus

III. Waktu Rapat

1. Rapat-rapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yangdiatur oleh Peraturan Tata Tertib-RI

2. Atau dengan alternatif sebaga berikut:

Rapat kerja, Panja, Timmus, Timeil, Timsin:

a. Senin -Kamis Pukul 09.00 WIB-12.00 WIB, Pukul12.00 WIB-13.00 WIB, Pukul 13.00 WIB-16.00 WIB

b. Jum'at Pukul 09.00 WIB-12.00 WIB, Pukul 13.30WIB-16.00 WIB

e. Dan malam hari bila sangat diperlukan Pukul 19.30WIB-23.30 WIB

Saya perlu menjelaskan ini, seandainya misalnyadiperlukan Rapat-rapat di luar kota, maka ini yangberlaku, seandainya Rapat-rapatnya di lakukan eliDPR, maka dimulai Pukul 14.00 WIB.

IV. Lain-lain

1. Apabila diperlukan Rapat Kerja, Panja, Timrnus, Timeil,dan Timsin, dapat dibantu oleh Ahli Bahasa Indonesia danAhli Perundang-undangan yang d i si ap k an olehPemerintah

2. Jumlah yang mewakili Pemerintah yang hadir dalamRapat Panja, Timmus, Timeil, dan Timsin diserahkansepenuhnya kepada Pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Jakarta, 16 September 2002

Terima kasih.

1416

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat BapakProf. Dr. Anwar Arifin yang telah menyajikan Rancanganmekanisme Pembahasan dan Jadwal. Jadwa1 mungkin belum secaraeksplisit Pak ya.

Baiklah, barangkali ada tanggapan dari rekan-rekan Anggota1ebih du1u, nanti juga dari Pemerintah, dan mohon maaf karenakonsepnya baru dibagikan. Kita daftar saja ya, dari belakang, KyaiNadjih, Pak Muhammadi, Ibu Martina, Pak Ferdi, Kyai Muchtar.Ada 5 orang kami persi1akan.

Untuk yang pertama kali Kyai Nadjih, kami persilakan.

F. PBB (K.H. NADJIH AHJAD):

Bismillahirrahmanirrahim.

Mungkin keliru ketik, sehingga tadi tidak dibaca oleh PakArifin yaitu Jum'atjam 11.00-13.30 WIB, di da1am yang dibagikanitu ada Pak. Saya kira itu tidak ada ya? untuk hari Jum'at.

F. PG (Prof. DR. H. ANWAR ARIFIN, SIP, D.IDS):

Langsung saya jawab Bu ya.

Untuk Jum'at kan tidak ada.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, dan tadi sudah langsung dijawab oleh PakArifin.

Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Prof.Muhammadi.

F. REFORMASI (Prof. Dr. Ir. MUHAMMADI S):

Terima kasih.

Saya mengucapkan terima kasihjuga kepada PakAnwar yang

1417

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

telah mempersiapkan ini.

Yang ditulis di sini ini menurut saya adalah suatu mekanismeintern Komisi VI. Dan sekarang menjadi pertanyaan saya, kalauRUU itu ingin kita sepakati, apakah itu cukup dibicarakan di DPRsaja atau harus mendapat persetujuan dari Pemerintah. Kalauharus mendapat persetujuan dari Pemerintah maka dengansendirinya Rapat-rapat harus juga dihadiri oleh Pemerintah.Bentuk dari interaksi ini adalah dalam Rapat Kerja dengan Menteri,RDP dengan para Di rj e n , RDPU dengan Masyarakat danselanjutnya. Kalau yang saya katakan ini benar, maka ini jugaharus diatur di dalam mekanisme itu. Kapan Rapat Kerjanya, kapanRDPnya, kapan RDPUnya, dan selanjutnya.

Lalu selanjutnya kita mempunyai pengalaman juga banyakseperti Undang-Undang Yayasan. Undang-Undang Yayasan itusudah diproses sekian lama tetapi nyatanya tidak dapatdiberlakukan, malah Pemerintah sekarang ini sudah inginmengajukan perubahannya. Juga Ketua DPR sudah mengatakandalam pembukaan yang lampau, DPR pun mendesak Pemerintahuntuk mengadakan pembaharuan Undang-Undang Yayasan.Artinya apa? Artinya masyarakat juga harus didengar pendapatmengenai Undang-Undang Sisdiknas ini. Maka menurut pendapatsaya disamping Rapat antara Pemerint.aa Diknas dengan kitaKomisi VI, maka dengan sendirinya perlu ada semacam kegiatansosialisasi dengan para masyarakat baik di Ibu Kota Negara kitaini, maupun di daerah-daerah. Sehingga pada waktu kita sepakatbahwa Undang-Undang RUU Sisdiknas ini sudah siap kita sepakati,kita ada keyakinan bahwa ini dapat diberlakukan juga dimasyarakat dan yang paling penting acceptable (dapat diterima)oleh masyarakat juga.

Jadi menurut pendapat saya draft mekanisme tata caramusyawarah ini harus kita perluas. Pertama, bagaimana interaksikita dengan Pemerintah. Kedua, bagaimana interaksi kita denganmasyarakat. Dan dengan sendirinya di balik itu bagaimanamenyediakan dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Terakhir dari saya, sebentar lagi kita reses. Kalau sudah resesrasanya untuk Rapatjuga susah, maka pertanyaan saya kalau kitaingin menyelesaikan RUU ini pada tahun 2002 ini dengan

1418

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

sendirinya reses pun kita harus si ap untuk berunding, apakah itumungkin? Kalan t.idak mungkin SE:~cara formal apakah tidakmungkin secara informal. Sebab kit.a mengejar waktu into Dan kita"1 b 1 - TT .• '\ TT' • T, . .., 1 l'La .iu nanwa 1"-0111181 Ii I im Rapatnyasudah sangat penun mcskipundiadakan Pukul 14.00 'VIE dan selanjutriya, sudah sangat periuh.Jadi dengan sendirinya menurut pendapat saya perlu ada jadwaljadwal khusus dimana kita itu dapat mengadakan acara khususpembicaraan RUU ini.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih Prof. kami sampaikan, ini banyak masukansekali dan satu hal, ini memang mekanisme pembahasan maupuntata cara interaksi Pak, sudah dengan Pemerintah. Kalau internkan sudah kemarin. Itu saja nanti disempurnakan.

Baiklah untuk kesempatan berikutnya kami persilakankepada yang terhormat Ibu Martina.

F. PG (NY. MARTINA MEHUE WALLY, SE):

Terima kasih Pimpinan,

Teman-teman Anggota DPR,

Bapak Menteri dengan semua .Iajarannya,

Selamat siang untuk kita semuanya.

Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini, saran yang samadengan pembicara pendahulu mengenai "Rapat Intern". Sebenarnya"Rapat Kerja antara DPR dan Pemerintah dalam pembahasanRUU", jadi bukan "Rapat Intern". Itu pertama.

Kedua, N omor 4 "Setiap membahas materi adanya usulperubahan pada dasarnya dibahas paling banyak 2 kali putaran,posisi adalah sebagai berikut:". Dalam 2 kali putaran ini kami belummendapat penjelasan apakah putaran pertama diwakili oleh setiapFraksi, biasanya kalau setiap Fraksi, ya berapa orang pembicaradari putaran pertama, dan putaran kedua itu sudah menyangkut

1419

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

kesimpulan yang diambil oleh pembicara saja. Dan mekanisme itubelum diatur di sini. Jadi 2 kali putaran itu apakah oleh Fraksidan dari setiap Fraksi berapa pembicara, dan dalam putaran yangkedua itu sudah menuju pada kesimpulan dan bagaimana? Sesudahputaran pertama selesai atau putaran kedua selesai kita mintapihak Pemerintah untuk menanggapinya. Ini pun harus dijelaskandengan baik di sini.

Mungkin itu saja tambahan dari kami, dan mengenai jadwalmungkin dibuat yang ini supaya kita semua menerima.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Martina.

Kita lanjut saja kepada yang terhormat Bapak Ferdiansyah,di persilakan.

F. PG (FERDIANSYAH, SE, MM):

Terima kasih Pimpinan.

Ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh BapakMuhammadi.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat,

Saya kalau begitu hanya menambahkan satu saja Bu. Jadiposisi di "Lain-lain", karena tadi kan baru sisi yang pada posisi"Rapat Kerja, RDP, dan RDPU" itu perlu kita tambahkan. Karenananti di antara pembahasan agenda sendiri dengan Pemerintah,juga kita tetap melakukan serapan-serapan dari aspirasimasyarakat yang nanti berkembang di antara pembahasan RUUSisdiknas ini.

Kemudian mengenai "waktu", itu kalau boleh saya saran,menegaskan yang disampaikan Pak Muhammadi. Jadi kalau inikita sepakati tahun 2002 nampaknya juga agak kecilkemungkinannya. Jadi saran kami konkritnya ketika kita akanmengakhiri Masa Sidang yang saat sekarang ini kita menetapkanagenda untuk mas a sidang yang akan datang itu kitamengagendakan seperti apa, bersama-sama dengan Pemerintah

1420

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

khususnya dan serta penyerapan-penyerapan aspirasi masyarakatataupun Rapat Kerja ataupun RDP dan RDPU dengan instansi yanglain. Itu yang perlu kita sikapi dan kita simak secara bersama.

Yang terakhir adalah pada posisi "Lain-lain", kalau bolehsaran. Memang jumlah yang wakil Pemerintah itu terserahPemerintah. Pemerintah mau menghadirkan hampir 100, itu tidakmasalah. Tetapi kami mohon adalah Penetapan yang Wakil katakankalau Pak Menteri tidak ada. Jadi hanya 2 orang saja yaitu yangberkenan, dan itu bisa memutuskan. Jangan nanti, kalau PakMenteri tidak ada, Pak Irjen. Pak Irjen tidak ada Pak Dirjen. Tetapibegitu Pak Dirjen yang satu sudah mewakili lagi, dia tidakmengikuti perkembangan sebelumnya, dia bingung Pak.

Jadi mohon nanti Pak Menteri melalui Pimpinan kamimenyarankan putuskan 2 orang saja Pak, dari Jajaran Bapak yangberhak mewakili Bapak dan bisa memutuskan. Dan jumlahnya ituterserah saja untuk mewakili. Dan mohon juga dari Pemerintah,kami permohonan kembali untuk berkenan mendampingi kami didalam pembahasan yaitu Legal Drafter dan Ahli Bahasa. KalauAhli Bahasa pasti Bapak punya, tetapi Legal Drafter mungkinBapak bisa minta tolong kepada Departemen Kehakiman untukselalu bisa mendampingi setiap pembahasan.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ferdi kami sampaikan.

Selanjutnya kepada Pak Muchtar Adam kami persilakan.

F. REFORMASI (Drs. K. H. MUCHTAR ADAM):


Singkat saja, Nomor 3 mengenai Rapat Kerja itu, di simdikemukakan pembahasan materi DIM, "apabila Pemerintahmengusulkan tetap, langsung dimintakan persetujuan Komisi VIDPR-RI". Saya mengusulkan di sini, karena kemungkinanwalaupun DPR-RI berhasil inisiatifnya itu, kemudian sudah

1421

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

disetujui oleh Pemerintah, kalau bisa masih ada bisa perubahankalau ada aspirasi dari masyarakat, ada pemikiran-pemikiran, adahasil-hasil yang rasional. Pengalaman kita di Undang-UndangPenyiaran, karena Aturan atau Tata Tertib ini banyak sekaliaspirasi yang masuk. Kemudian karena Undang-Undang ini tidakbisa diterima, akhirnya sekarang Undang-Undang itu tidak bisaberjalan lagi karena mendapat penolakan dari masyarakat. Jadikalau ada aspirasi yang benar-benar rasional, apakah tidakmungkin ini bisa kita pertimbangkan. Mungkin ada pemikiranpemikiran baru. Ini pengalaman kita di "Penyiaran" itu. Karenasudah langsung tetap, sedangkan aspirasi masyarakat begitu hebat,akhirnya ditetapkan oleh DPR, terus oleh Pemerintah tetapikemudian ditolak, tidak bisa berjalan karena tidak mendengarkanaspirasi dari masyarakat.

Sekian.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kyai Muchtar.

Terakhir kepada yang terhormat Pak Heri Akhmadi dipersilakan.

F. PDIP (Ir-, HERI AKHMADI):

Terima kasih IbuiBapak sekalian.

Usul saya yang pertama karena memang ini merupakan UsulInisiatif dari DPR, jadi barangkali RDP atau RDPU yang lalu sudahdisampaikan oleh 110 Stake Holders itu mungkin tidak perludiulangi lagi, kalau toh diperlukan mungkin tidak banyak. Yangsaya usulkan justru seperti tadi diutarakan oleh Pak Muhammadi .danjuga PakAdam, agarpenerimaan terhadap Rancangan UndangUndang ini bisa luas oleh masyarakat, maka yang justru bisadilakukan adalah sosialisasi dan tidak dilakukan di Gedung DPR.Usul saya mungkin Pemerintah bersama Tim yang dibentuk olehKomisi VI ini melakukan entah Road Show atau berbagai macamWorkshop, Seminar di berbagai Kota, seperti yang dilakukan padawaktu sosialisasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira

1422

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

ini sangat penting yang mungkin harus segera diprogramkan.

Kemudian yang kedua adalah mengenai Rapat Kerja ini, tentusaja Raker ini adalah Rapat Kerja antara Komisi VI denganPemerintah dan saya kira "judulnya" pun harus dirubah, "RapatKerja Komisi VI dengan Pemerintah dalam rangka mencapaipersetujuan bersama", itu bahasanya di konstitusi begitu. RapatKerja ini untuk mencapai persetujuan bersama dalam RancanganUndang-Undang Sisdiknas. Saya kira secara esensinya demikian,sehingga tadi berbagai macam aturan khususnya di dalampembentukan panitia-panitia memang harus disebutkan di sanakeanggotaan dari Pemerintah juga. Misalkan Panja dibentuk olehRapat Kerja beranggotakan Anggota DPR dan Anggota Pemerintahdalamjumlah yang kira-kira berimbang. Selanjutnya Anggota Panjadari DPR, paling banyak adalah separuh Anggota Komisi yangmencerminkan Fraksi-fraksi. Jadi barangkali ini "KetentuanUmum" saja yang nanti barangkali berlaku turun sampai ke bawah.Yang kami usulkan karena memang sekalipun kelihatannya tadiPak Abduh begitu optimis 99% sarna, namun karena ini menyangkutmasalah kepentingan yang sangat mendasar bagi kehidupan bangsakita, saya masih mengusulkan kalau bisa dibentuk juga Tim LobiPak, siapa tahu ada beberapa kemacetan yang sangat mendasarsehingga nantinya bisa mempermudah proses.

Itu yang saya usulnya juga Tim yang untuk mempermudahkalau terjadi beberapa kemacetan. Saya setuju Pak Abduhbarangkali "Rumusan Umum"-nya barangkali ada persamaan,tetapi barangkali ada hal-hal yang sangat krusial yang barangkalikita bisa jembatani melalui Tim Lobi.

Itu saja usul saya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Abduh.


Terima kasih Ibu Pimpinan, saya ini tadi dibayangi oleh itikadbaik supaya akhir tahun ini, tetapi setelah saya kalkulasi mulai

1423

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

1 Oktober sampai 28 Oktober itu reses. Jadi kita masuk kira-kira1 November, Desember bulan puasa lagi. Jadi 2 bulan itu sepertinyasaya juga berpikir mungkin tidak? Kalau bisa lebih bagus, kalautidak ya. Jadi saya menarik usul saya kalau bisa selesai itu, tadiitu karena itikad baik saja, mau mempercepat. Karena melihat usulPemerintah ini sinkron dengan kita. Tetapi kalau bisa, tidak apaapa. Kalau tidak bisa kita mengulur waktu saja tidak apa-apa. Itusatu.

Kemudian memang judul ini "Rapat Kerja DPR Komisi VIdengan Pemerintah", kira-kira begitu. Soalnya yang Rapat di sinibukan Komisi VI saja.

Kemudian apa yang dikatakan Martina itu adalah putaran,sudah ada di Nomor 4 itu. "Setiap membahas materi yang ada usulperubahan pada dasarnya dibahas paling banyak 2 kali putaran,posisinya adalah sebagai berikut:", substansi itu ada, itu bisa. Hanyayang masalah begini Pak, karena ini Usul Inisiatif DPR kalauPemerintah minta rubah ini kita tanya. Jadi Pemerintah kita pulatidak bisa kita tambah-tambah lagi. Tidak bisa, karena kita punyakita sudah kasih Pemerintah, Pemerintah punya komentar begini,begini, kita tanya kenapa kita punya dihilangkan, itu tidak boleh.Tetapi kalau Pemerintah "substansi" sependapat dengan kita, kita

.tidak usah tambah-tambahkan lagi. Sebab itu sudah klop namanya.Oleh karena itu kalau Pemerintah menolak kita punya, tanyakenapa menolak? Kalau sarna ya sudah ketuk saja, seperti tadiusul ini tetap. Saya terus terang saja capek juga sosialisasi Pak.Apalagi hearing-hearing dan saya melihat setiap hearing selaluada perubahan. Ya kadang-kadang seperti buat skripsi. Ada sajajeleknya tidak pernah sempurna, kalau sudah selesai ketik beri keDosennya, ke Rektornya, karena diperiksa, supaya lulus cepat.Kemudian kalau nanti berkembang sebab ilmu pengetahuan situasiberkembang terus.

Oleh karena itu saya melihatnya memang baik sekali, tetapikalau susah memaksa lagi, sepertinya tidak selesai Pak, tidak yakinsaya selesai. Rektor-rektor ini dulu pengalaman Rektor di sini, satuRektor pendapatnya beda-beda Pak. Bayangkan, orang Indonesiakan keahliannya macam-macam. Bukan keahliannya lagi, maumenunjukkan keahliannya, itu yang berbahaya. Kitajuga dianggap

1424

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

kan juga ahli. Kira-kira begitu. Tetapi oleh karena itu saya mohonmaaf, sosialisasi barangkali memang kalau ada hal penting dansangat terbatas, bolehlah itu kalau krusial betul.

Saya terus terang saja 99 Pemerintah ini dengan kita sarna.Satu contoh yang paling krusial "keagamaan" itu yang palingkrusial itu "pendidikan agama" atau "ajaran agama", kemudianpendidikan keagamaan. Saya sudah hitung yang paling krusial danpolitis itu, kalau yang lain-lain Wajib belajar itu sudah tidak adamasalah, tinggal mencari uangnya saja. Saya ini politis terus terangsaja, soal undang-undang ini politis. Dulu Undang-undang no. 2itu hampir satu tahunjuga itu, tentang agama diajarkan oleh yangseagama. Ada yang menolak, itu tadi motifnya yang ingin mengIslam-kan yang Kristen atau meng-Kristen-kan Islam kan begitu,tidak bisa itu Pak. Sudahlah Ambon peringatan, Poso, Aceh,Ambon itu peringatan versi agama di Indonesia bukan ekonomidisamping itu juga ada, ya agama yang paling mudah diadu dinegara kita. Diaduk-aduk, itu Amerika, teroris apa sih kerjanyaitu, biarlah Amerika teroris besar di dunia. Inilah ingin diaturnegara padahal bukan negara dia.

Oleh karena itu saya mohon hal-hal yang sudah kita bulat diDIM Pemerintah, ingin merubah kenapa? Kita tanya. Kalau sudahsepakat sudah ketok maka selesai, sebab kalau tidak bertele-tele.

Kedua, bersosialisasi itu saya kira penting tetapi hal yangsangat prinsipil ya memang ahlinya tidak perlu masal, kitapercayalah.

Kemudian dan lain-lain ini saya minta ini diatur, Pemerintahsudah kebutuhan, kebutuhan ini berapa. Oleh karena itu kitatetapkan kalau kita umpama di sini kalau ticlak salah 40-50 AnggotaDPR Komisi 22 kalau tidak salah. Pemerintah barangkali berapa15, sebab kalau menteri dan Dirjennya saja capai i tu Pak. Hanyakalau menterinya ya ada seseorang yang diberi wewenangmengambil keputusan, jangan kalau ditanya maka "tanya menterisaya", menterinya lagi di Malang pulang kampung ya susah juga,sudahlah percayakan saja.

Oleh karena itu saya mohon ditetapkan jumlahnya sesuaidengan kira-kira perimbangan yang tetap. Tempatnya apakah di

1425

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

sini, apakah di luar kota bagi saya "no problem", macam-macamcara, cara saya begini oleh Pak Menteri sudah hafal, mau di kota,mau dalam kota, mau atas nama luar kota atau dalam-dalam kotaitu terserah, urusan menterilah, karena ini dari menteri juga.

Terima kasih, Assalamu'alaikum.wr.wb.

KETUA RAPAT :

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Ini ada beberapa permasalahan, yang pertama yang sangatmendasar yaitu pemerintah yang telah diberikan tugasnya kepadaMenteri Pendidikan Nasional nanti siapa yang akan mewakili.

Kemudian yang kedua, masalah waktu.

Mungkin digunakan waktu reses, kalau itu iya dimana? Yangjelas kita akan menampug interaksi antara pembahasan DIM dariKomisi VI atas nama DPR dengan Pemerintah yaitu DepartemenPendidikan Nasional.

Kemudian masukan dari masyarakat,

Memang ada satu hal yang sangat penting yaitu sosialisasi,tetapi sosialisasi ini kami rasa diurutkan pada terakhir menjelangPembahasan Tingkat Akhir. Kalau dulu Pembahasan Tingkat IVdari RUU menjadi undang-undang, it.u memang penting sekali.

Untuk itu maka sebelum Pak Anwar menjawab untukmelengkapi karena ini mekanisme dan tata cara pembahasan RUUini antara Komisi VI dengan Pemerintah. Oleh karena itu kamijuga ingin mendengar, dari pemerintah bagaimana lewat PakMenteri dan sebelum itu kami informasikan karena mungkin darikonsep itu belum sempurna dan banyak masukan yang sangatmendasar, ada .du a hari waktu yang luang selama MasaPersidangan I Tahun 2002/2003 Insya Allah pada hari Rabu tanggal18 September tahun 2002 dan hari Kamis tanggal 19 Septembertahun 2002 dengan catatan semuanya itu setelah puku114.00 ataudimulai pukul 14.00, karena paginya masih ada RDP maupunRDPU.

1426

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

FRAKSI ( ) :

Mohon ralat Bu, itu yang hari Rabu kita sudah dipakai untukRUU Olah raga.

KETUA RAPAT:

Ya tadi sudah, siangnya.

Kami persilakan Pak Menteri.

PEMERINTAH (MENDIKNAS/PROF. DR. ABDULMALIK FAJAR) :

Terima kasih,

Jadi saya pikir apa yang disampaikan, yang berkaitan dengandraft mekanisme dan tata cara musyawarah Rapat Kerja ini secaragaris besar telah merangkum dari keperluan pembahasan tentangRUU Sisdiknas. Hal-hal yang berkaitan dengan penambahan,misalnya saja sosialisasi dan katakan tadi ada dari Pak Muhammaditentang Tim Lobi, memecahkan masalah-masalah yang krusial,yang perlu di lobi kan. Saya pikir itu juga sebagai bagian darimekanisme dalam tata cara pemecahan masalah yang di hadapidalam RUU Sisdiknas.

Pemerintah sendiri juga sudah siap menjadi disampingMenteri ikut terlibat tentu saja yang kita berikan mandat dalamRapat Kerja ini untuk sarna-sarna nanti dengan DPR melakukanpembahasan dan mengambil keputusan, karena sebetulnya seluruhyang dituangkan ini holeh dikatakan sudah kita jadikan sebagaipegangan bersama dalam hal ini Kabag Litbang DR. Budiyono jelasini bersama timnya nanti Dirjen Dikdasmen, Dirjen Dikti inibersama tim yang telah dimiliki oleh Diknas memang terus menerusini selalu melakukan setiap ada masukan mulai dari sejakmenerima masukan dari usul inisiatifini,jadi tanggal27 Mei sudahterus kerja ini maka untuk itu dan karena itu Insya Allah tidakada masalah.

Ada juga seperti yang dimaksudkan dengan apa yangdisampaikan Pak Muhammadi mengenai sosialisasi sudah kita

1427

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

lakukan tetapi kalau nanti diperlukan untuk mendukung lebihjauhagar kita kalau undang-undang yang kita lahirkan itu betul-betulmerupakan satu undang-undang yang bisa diterima diterapkanseterusnya.

Pak Ferdiansyah, ahli bahasa dan legal drafter tentu saja kitasiap dan tentu kita kerja sama juga dengan Balai Bahasa, jadi kitamempunyai Pusat Pengembangan Bahasa dan juga dari BiroHukum selalu mengikuti ini bekerja sama nanti denganDepartemen Kehakiman. Insya Allah tidak ada masalah yang sulitdan saya berharap soal ini kalau memang tidak bisa tahun 2002 yatidak usah dipaksakan karena ini kita bukan soal cepat-cepatan.Menurut saya bobot dari undang-undang ini kalau ingin diambilmomentumnya itu 22 Mei tahun 2003 juga bagus, itu sebagai HariPendidikan Nasional nanti sekaligus ditabuh gongnya. Tentu tahun2002 itu kalau bisa sudah diundangkan, bukan selesai dibahas disini tetapi sudah tepat diundangkan. Jadi sudah keluar ditandatangani oleh presiden, jadi kan cukup itu waktunya.

Terima kasih Ibu Pimpinan,

Jadi tidak ada hal-hal yang sulit untuk kita itu, termasuknanti juga karena Komisi VI yaitu menghendaki misalnya harusdicarikan celah-celah waktu di waktu reses atau di waktu itu bisakita atur dengan Kepala Badan Litbang bersama seluruh stafkamiyang ada yang sudah mempersiapkan itu tempatnya di manasilakan.

Terima kasih.

KETUARAPAT:

Terima kasih,

Kami sampaikan kepada Pak Menteri.

Silakan Pak Prof.

F. PPP (PROF. DR. Tgk. H. BAlHAQI AK)

Intrupsi,

Saya singkat saja ini karena semua sudah dibicarakan hanya

1428

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

tinggal satu katanya. Artinya ini kan draft meknisme ini kan samasama saja, tetapi seolah-olah dia di sini punya Komisi VI saja. JadiPemerintahnya disebut, itu saja.

Sejak dari judulnya umpamanya katakan tadi draftmekanisme, tata cara musyarawarah, Rapat Kerja Komisi VI DPRdengan Pemerintah, umpamanya. Harus ada "Pemeritah"nyasampai ke bawah. Jadi jangan seperti kita saja kelihatan beliautidak kelihatan di sini. Itu kelaker saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Jadi tadi sudah kita sepakati bahwa ini memang belumsempurna, oleh karena itu mau disempurnakan dan waktunyatersedia dua hari. Materi-materi maupun jadwal itu tadi sudahmendapatkan apresiasi dari pihak Pemerintah. Untuk itu makakami kembalikan kepada Bapak Prof Anwar untuk bisamenyajikannya kembali.

F. PG (PROF. DR. H. ANWAR ARIFIN, SIP, D. IDS):

Terima kasih ibu Ketua,

Para hadirin serta khususnya Pak Menteri.

Saya kira semua usul yang masuk ini usul penyempurnaankita sempurnakanjudulnya, walaupun istilah rapat kerja itu sudahterkandung di situ. Saya selalu pegang terus tata tertib, tetap kitamasukkan.

Kemudian mengenai 2 kali putaran sebagaimana biasanyaadalah satu Fraksi boleh lebih dari 1 orang atau 2 orang atau 3orang ya pokoknya satu fraksi itu terserah fraksinya, Anggota yanglain boleh menambahkan.

Kemudian kalau yang tetap tadi ini teman-teman sudahmenjawab bahwa kalau Pemerintah sudah tetap maka buat apalagi Komisi VI untuk menambahkan.

1429

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Kemudian RDP dan RDPU memang dalam tata tertib irii itudibolehkan ada RDP dan RDPU jika dianggap perlu, ada ternanternan juga mengatakan in i sudah t.er lalu banyak. Walaupundemikian dalam pedoman ini bisa kita masukan "dan lain-lain",jika dianggap perlu masih bisa kit.a lakukan RDP maupun RDPUitu jika dianggap per lu.

Kemudian jumlah Pemerintah saya kim, karena tata tertibini sebenarnya berlaku untuk setiap Pansus hanya bedanya di siniKomisi. Jadi ini sebenarnya hal yang biasa saja bahwa Pemerintahitu terserah sesuai dengan kebutuhan karena Pemerintah biasanyaada Tim yang dikirim untuk membahas sebuah undang-undang,kadang-kadang Pemerintah lebih banyak dari Anggota DPR. Jadiini jumlahnya saya kira kita serahkan saja sama Pemerintah, dankemudian mencantumkan "Pemerintah" saya kira ini kita tambahsaja ini hal yang sangat baik usul-usul ini dan saya kira sayausulkan untuk tidak diperpanjang lagi ini dan kita akanmenyempurnakan dan akan diberikan besok, seandainya besokmasih kita sepakati untuk Rapat Kerja dengan Menteri pada pukul14.00 atau terserah sama Ibu Ketua.

Terima kasih.

F. PPP (DRS. H. M. ABDUH PADDARE):

Ada usulnya Pak Muhammadi tentang lobi, saya kira kalaubicara dalam Tata tertib itu tidak ada, tetapi lobi itu memang harusdiadakan, karena apa lobi itu tidak tetap, dia hanya membuat de katpendapat yang berbeda, keputusan di Panja, di Perumus, di Timsin.Jadi saya bisa mengerti itu, tidak apa-apa jadi lobi ada tetapiinformal sifatnya banyak untuk mendekatkan pendapat yangberbeda.

KETUARAPAT:

Jadi melengkapi, ada Timmus itu memang kebijakan.

Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati,

Kami sependapat apabila kami serahkan kepada Bapak ProfAnwar Arifin untuk menyempurnakan tadi mekanisme dan tata

1430

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

cara pembahasan RUU Sisdiknas beserta rancangan jadwalnyayaitu kita akan bertemu lagi pada hari Rabu tanggal18 September2002 pukul 14.00 di Ruang Komisi VI ini.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

F. REFORMASI (PROF. DR. IR. MUHAMMADI S):

Ibu Ketua, sebelum dibubarkan saya mohon persetujuan paraAnggota Komisi VI dan juga pihak Pemerintah, kalau bisa untukmempercepat proses dalam reses nanti itu kita adakan pertemuanjuga untuk membahas ini, tanggalnya kapan dan selanjutnyaterserah nanti.

Terima kasih.

F. KB (DRS. H. M. ABDUH PADDARE) :

Saudara Ketua, saya senang sekali kalau ada rapat waktureses, tetapi kita mempunyai kewajiban ke daerah dan tidak semuaorang bisa hadir bersamaan di sini. Kalau akhir barangkali satuminggu lagi sebelum berakhir reses mungkin sudah pulang semua,itu baik, tetapi kalau reses itu resesnya pendek ini hanya 25 hari,itu pendek, artinya biasanya 2 bulan, ini paling pendek.

Oleh karena itu usul Pak Muhammadi baik, tetapi kalau bisadiambil hari minggu terakhir yang satu minggu itu barangkali 20sampai dengan 25 Oktober barangkali, itupun kalau bisa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Bapak dan Ibu sekalian, ini tentang penggunaan waktu reses,ini memang para Anggota.

1431

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

F. PDI P (RUSMAN LUMBANTORUAN, B.Th)

Interupsi,

Untuk menjaga kemungkinan yang tidak kita inginkan, adabeberapa kebiasaan di DPR ini yang sering mengganggu, yang adakaitan dengan tata tertib, mohon di pertimbangkan dalamperbaikan mekanisme ini tentang kuorum. Apakah dimungkinkandianggap kuorum itu suatu rapat kalau representasi dari padasetengah n tambah satu dari pada fraksi, sudah dianggap kuorumitu rapat. Jadi tanpa harus menghitung orang perorang, artinyakalau jumlah orang yang harus di hitung setengah n tambah satusemacam itu.

Di beberapa pengalaman Pansus juga ada itu, jadi artinyadianggap kuorum kalau sudah memenuhi setengah tambah satudaripada fraksi yang hadir. Jadi sekarang di Komisi VI ada 8 fraksi,kalau datang 5 fraksi dianggap itu sudah kuorum maka setujudilanjutkan pembicaraan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Baiklah Bapak dan Ibu sekalian ini merupakan satu pemikiranyang sangat baik sekali. Oleh karena itu apabila nanti bisa disetujuisetiap kali rapat kita nyatakan skors, sehingga misalnya pukul09.00 atau pukul 14.00 itu sudah bisa kita mulai. Namun dengandemikian masih melihat dari unsur Fraksi, begitu Pak.

F. KB (DRS. H. M. ABDUH PADDARE) :

Kalau saya baca tata tertib, malam saya baca karena disodorisupaya tanda tangan, tanda tangan itu tidak bisa mengambilkeputusan. Kalau mengambil keputusan harus separuh lebih danseparuh dari fraksi yang hadir bukan sudah tanda tangan. Olehkarena itu kalau Anggota DPR yang tanda tangan mau menurunkanAkbar itu urusan dia, tetapi tidak bisa tanda tangan menurunkanorang, dia harus hadir bermusyawarah, berdebat, sarna juga kini.

1432

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Kalau tanda tangan itu untuk membuka kuorum, tetapi mengambilkeputusan harus kepalanya hadir di sini, kira-kira begitu, kalautidak maka tidah sah. Oleh karena itu harus dijaga itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Padahal setiap pasal itu mengambil keputusan Pak, ya mohonperhatian saja kepada rekan-rekan dari Fraksi untuk bisamemenuhi kuorum selalu sehingga bisa dipertanggungjawabkankeputusan-keputusannya.

Baik Pak Anwar kami persilakan.

F. PG ( PROF. DR. H. ANWAR ARIFIN, SIP, D, IDS) :

Terima kasih Ibu,

Sebenarnya saya ingin mengusulkan kalau kita inginmenggunakan waktu sambil prinsip-prinsip dari mekanisme ini kankita sudah setujui. Sebenarnya ini kan acara kita hari ini sampaiselesai, artinya sesudah pukul12.00 kita istirahat sebenarnya masihbisa dilanjutkan membicarakan pasal-pasal yang memang kitalakukan, tetapi kelihatannya bahwa semua setuju untuk diakhirihari ini. Memang kalau mengambil keputusanPak memangseluruhnya harus kita kuorum, secara fisik kita harus kuorum.

Saya kira itu saja itu saja sebagai catatan

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih,

Jadi ada tawaran kepada rekan-rekan Anggota kepadaPemerintah apakah ini pukul 12.00 tata tertib mengatur skors.Kemudian nanti pukul 14.00 atau pukul 13.30 kita memulaiPembahasan DIM, apakah itu atau nanti saja sekalian? Nanti saja,berarti ini selesai.

1433

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Terima kasih,

Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,

Pemerintah bagaimana Pak ?

PEMERINTAH (MENDIKNAS/PROF. DR. ABDULMALIKFAJAR) :

Setuju.

FRAKSI. ( ) :

Hari Rabunya bagaimana Bu ? Apakah jadi rapat ?

KETUA RAPAT :

Iya, jadi rapat.

Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, karenaini Rapat Kerja maka kami berkewajiban untuk menyajikan satukesimpu1an. Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersamaMenteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia membahastentang bahan sandingan Rancangan Undang-Undang PerubahanSistem Pendidikan Nasional.

Bapak dan Ibu seka1ian yang saya hormati,

Sete1ah mendengar dan mengikuti pengantar MenteriPendidikan Nasiona1 dan pengantar musyawarah yangdisampaikan oleh Fraksi-fraksi maka dapat diambil kesimpulansebagai berikut :

1. Komisi VI menyambut baik Rancangan Undang-UndangSistem Pendidikan N asiorial yang te1ah disampaikan olehMenteri Pendidikan Nasional 1engkap dengan DaftarInventarisasi Masalah atau DIM yang diusu1kan olehPemerintah.

2. Perubahan-perubahan yang diusulkan Pemerintah secaragaris besar, memang tidak mengubah esensi dariRancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan

1434

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

N asional yang direncanakan oleh Komisi VI DPR RI.Meskipun demikian Komisi VI DPR RI siap melakukandiskusi dengan Pemerintah sehingga akan dicapai suatukesepakatan di dalam melahirkan Undang-Undangtentang Sistem Pendidikan Nasional yang dapat menjadipedoman bersama dalam membangun peradaban bangsaIndonesia di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiamelalui sistem pendidikan nasional.

3. Komisi VI DPR RI melalui Fraksi-fraksi siap melanjutkanPembahasan Rancangan Undang-Undang tentang SistemPendidikan N asional hingga sampai dengandiundangkannya Undang-Undang Sistem PendidikanNasional.

4. Mekanisme dan tata cara pembahasan RancanganUndang-Undang Sistem Pendidikan Nasional masih harusdisempurnakan besertajadwaInya dan akan dibahas padahari Rabu tanggal 18 September 2002 pukul 14.00 WIBsiang bertempat di ruang Rapat Kerja Komisi VI DPR RI.

Ada 4 point Pak.

Kami persilakan kepada Pak Menteri.

PEMERINTAH (MENDIKNAS/PROF. DR. ABDULMALIK FAJAR) :

Terima kasih.

Pada prinsipnya apa yang disampaikan itu bisa kami terimahanya mungkin ada satu usul saja kalau boleh, mengenai usulmekanisme dan tata cara ini kan pada prinsipnya sudah kitasepakati ini. SebetuInya kan tinggal menambahkan, apakah perluhari Rabu di bahas lagi.

KETUA RAPAT:

Hari Rabu langsung DIM ya.

Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati,

1435

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Untuk point 4 Mekanisme dan tata cara pembahasan RUUtentang Sistem pendidikan sudah dapat diterima begitu.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Sehingga pada tanggal 18 September 2002 hari Rabu danKamis tanggal19 September 2002 kita sudah langsung memasukipembahasan DIM, maksudnya demikian.

Baiklah Bapak dan Ibu sekalian,

Nampaknya semua pihak sependapat dengan kami apabilaRapat Kerja pada pagi hari ini kita sudahi sampai di sini dan sekalilagi kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah dalam halini Departemen Pendidikan N asional, Pak Menteri besertajajarannya. Apabila ada hal yang kurang berkenan hati Bapak danIbu sekalian mohon maafyang sebesar-besarnya sampai berjumpakembali Insya Allah pada hari Rabu tanggal 18 September 2002pukul 14.00 WIB di ruang komisi ini.

Kami tutup dengan ucapan, Alhamdulillah hirobbil'alamin.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB)

KETUA RAPAT,

ttd

Hj. CHODIDJAH HM SALEH

1436

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

RISALAH RAPAT DOKUMENTASIberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170222-090454-4720.pdf · RISALAH RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDlKAN NASIONAL Tahun

Documents