RISALAH RAPAT RAPAT PANITIA KERJA KOMISI II DPR RI ...berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200427-075904-5372.p… · risalah rapat . rapat panitia kerja komisi ii dpr ri

RISALAH RAPAT

RAPAT PANITIA KERJA KOMISI II DPR RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA KAMIS, 9 FEBRUARI 2012

Tahun Sidang : 2011 – 2012 Masa Persidangan : III Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja (PANJA) Rapat Ke : -- Sifat Rapat : Terbuka Dengan : Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Direktur Jenderal Otonomi

Daerah Kemendagri (diwakili) dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (diwakili)

Hari / Tanggal : Kamis, 9 Februari 2012 Pukul : 19.00 WIB – Selesai Tempat Rapat : Ruang Seruni I dan II Hotel Santika, Jakarta Ketua Rapat : Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA / Ketua Panja RUU ASN Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Lanjutan Pembahasan rumusan substansi Panja RUU ASN Anggota : 19 dari 25 orang Anggota Panja Komisi II DPR RI

6 orang Ijin Nama Anggota : Pimpinan Komisi II DPR RI : 1. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc. IP, M.Si 2. Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA 3. Ganjar Pranowo 4. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si

Fraksi Partai Demokrat : Fraksi Persatuan Pembangunan : 5. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 6. Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc 7. Drs. H. Abdul Gaffar Pattape 8. Khatibul Umam Wiranu, M.Hum 9. Paula Sinjal, SH, M.Si

18. Drs. H. Akhmad Muqowam

Fraksi Partai Golkar : Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 10. Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM 11. Dr. Ir. Markus Nari, M.Si 12. Drs. Murad Nasir, MSi 13. Agustina Basik-Basik. S.Sos.,MM.,M.Pd

--

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : Fraksi Partai Gerindra: 14. H. Rahadi Zakaria, S.Ip, MH 15. Zainun Ahmadi

19. Harun Al Rasyid

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: Fraksi Partai Hanura: 16. KH. Aus Hidayat Nur 17. H.M. Gamari Sutrisno

--

Fraksi Partai Amanat Nasional: --

Anggota yang berhalangan hadir (Izin) : 1. Ignatius Moelyono 2. Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil 3. Dra. Eddy Mihati, M.Si

4. Drs. Fauzan Syai’e 5. Abdul Malik Haramain, M.Si 6. Miryam Haryani, SE, M.Si

JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (Dr. Drs. H. TAUFIQ EFFENDI, MBA): Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara Sestama Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi. Yang terhormat Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM atau yang mewakili. Yang terhormat saudara Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atay yang mewakili. Bapak-bapak dari Taspen. Dan saudara Panitia Kerja Aparatur Sipil Negara Komisi II DPR RI. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya jualah kita dapat menghadiri Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang legislasi untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat, Rapat Panitia Kerja pada hari ini, daftar hadir telah ditandatangani oleh 11 Anggota, 3 ijin, dan terdiri daripada 6 fraksi dari 9 fraksi. Oleh karena itu kourum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka perkenankanlah saya untuk membuka rapat kerja ini dan rapat kerja ini dinyatakan terbukan untuk umum. Bismillaahirrahmaanirrahiim.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 20.30 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kesediaannya memenuhi undangan rapat kerja hari ini, demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Komisi II DPR RI. Kemudian kami menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja untuk hari ini yaitu membahas lanjutan materi Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Bisa disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Perlu kami sampaikan bahwa pada rapat kerja hari ini adalah lanjutan rapat sebelumnya yang telah kita lakukan pada tanggal 2 dan 3 Februari 2012 yang telah dilakukan secara konsinyer di Hotel Aston Bogor. Adapun substansi yang dibahas yakni:

2

Satu, terhadap cluster 1 pegawai tidak tetap pemerintah, pegawai non permanen, disepakati akan dikonsultasikan dengan ahli bahasa dengan catatan, menurut Panitia Kerja istilah non permanen bukan Bahasa Indonesia yang baku. Dua, adapun beberapa hal yang dimintakan kepada pemerintah untuk melakukan exercise yakni, cluster manajemen pegawai tidak tetap pemerintah, diminta untuk memaparkan exerice khususnya terhadap keberadaan PTTP dengan menyesuaikan catatan yang telah disepakati dalam Panitia Kerja. Kemudian cluster pembiayaan pensiun, terkait pensiun, penggajian dan batas usia pensiun. Kemudian cluster LHKPN, pemerintah diminta untuk merumuskan dan mensimulasikan obyek mekanisme dan substansi pelaporan. Tiga, mengenai cluster perwakilan disepakati dihapus. Mengenai cluster yang pembahasan yang dipending, yakni cluster KASN, kemudian cluster pencalonan dan pengangkatan dalam jabatan negara. Lima beberapa hal yang diserahkan kepada Timus yakni cluster kode etik dan disiplin dengan beberapa catatan. Enam, kesepakatan lainnya terkait dengan cluster instansi pusat (instansi pemerintah), instansi daerah (instansi pemerintah), disetujui dengan menomenklatur instansi pusat dan instansi pemerintah daerah. Dan terhadap cluster... Pegawai Negeri Sipil dan cluster penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, disetujui dengan beberapa catatan. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan exercise sebagaimana hasil kesepakatan pada rapat sebelumnya, kami persilakan. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Yang terhormat Pimpinan beserta Anggota Panitia Kerja Komisi II DPR RI yang kami hormati.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.

Bapak Pimpinan Sidang yang kami hormati.

Pada malam hari ini pemerintah beserta seluruh jajaran kementerian lembaga yang terkait hadir pada acara rapat Panitia Kerja malam hari ini, tadi sudah disebutkan, tinggal Kementerian Dalam Negeri yang belum hadir, tapi informasinya nanti akan menyusul, sudah ada? Sudah datang Pak masih makan. Alhamdulillaah semuanya bisa hadir, lengkap dan insyaAllah pada malam hari ini kami akan menyampaikan apa yang sudah diputuskan di dalam rapat Panitia Kerja tanggal 2 dan 3 Februari yang lalu di Hotel Aston Bogor. Untuk yang pertama adalah yang terkait dengan nomenklatur pegawai tidak tetap atau pegawai non permanen. Pada kesempatan ini nanti kami minta dari ahli bahasa untuk menjelaskan kira-kira istilah penamaan yang tepat untuk pegawai tidak tetap atau pegawai non permanen pemerintah itu apa rekomendasi yang baik sesuai dengan ketentuan Bahasa Indonesia yang benar dan baik. Yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai manajemen kepegawaian yang terkait dengan pegawai tidak tetap dan seterusnya nanti kami akan menjelaskan masalah pensiun dengan berbagai aspek yang terkait dengan sistem pensiun pegawai negeri yang existing sekarang berlaku dan kemungkinan-kemungkinannya di masa yang akan datang sesuai dengan amanat Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang SJSN yang telah berlaku saat ini. Dan untuk itu ijinkan kami untuk menyampaikan mengenai masalah nomenklatur lebih dulu mengenai penamaan dari pegawai non permanen pemerintah, kami persilakan dari ahli bahasa untuk menyampaikan penjelasannya.

3

PEMERINTAH (AHLI BAHASA): Baik, yang terhormat Bapak Pimpinan, Mengenai kata permanen sebenarnya itu bukan menjadi masalah, karena kata itu sudah menjadi kata Indonesia. Memang terasa aneh karena memang kata itu diserap dari Bahasa Inggris itu permanen, non-nya adjektivanya permanen. Artinya permanen itu tetap, berlangsung lama, tidak untuk sementara waktu, itu kata permanen. Jadi kalau kita sering mendengar, memang kata ini lebih sering digunakan kalau kita berkaitan dengan masalah bangunan ya, jadi misalnya bangunan permanen itu maksudnya yang sudah tetap. Jadi tapi kalau kita ingin membubuhkan suatu kata, karena kata itu kita butuhkan untuk membedakan dengan kata yang lain, bisa saja itu digunakan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Mohon, kita ingin kata bukan kata permanen, tapi kata yang non permanen. PEMERINTAH (AHLI BAHASA): Di situ kata dasarnya memang permanen, kemudian karena ingin diberi makna ada kata tidak, sehingga kita memberi makna non permanen itu sama dengan tidak tetap. Non itu artinya tidak. KETUA RAPAT: Secara bahasa bisa diterima? PEMERINTAH (AHLI BAHASA): Bisa Pak, non itu sudah kata Indonesia. Non departemen artinya bukan departemen. KETUA RAPAT: Saya berikan ke pemerintah. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Barangkali perlu saya sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, bahwa mengapa kami pemerintah mengusulkan istilah pegawai tidak tetap, sebab ada beberapa wacana atau joke PTT itu buka pegawai tidak tetap, malah diterjemahkan pegawai tidak tidak gitu loh. Jadi secara fsikologis itu juga yang penyandang pegawai ini juga. Nah oleh karena itu, kami sementara memang menggunakan istilah pegawai pemerintah non permanen, tapi memang ini memang sifatnya sementara kalau dari terjemahan tadi, tapi ini masih menggunakan istilah bahasa, masih pakai non ini, apakah ini sudah layak di dalam Bahasa Indonesia menggunakan istilah pegawai pemerintah non permanen, ini dari segi Bahasa Indonesia menyalahi tidak?

4

PEMERINTAH (AHLI BAHASA): Kalau kata permanen sendiri itu kan memang jarang kita gunakan ya untuk kaitannya dengan konteks misalnya pegawai ya. Selama ini kan permanen yang kita sering dengarkan itu kaitannya kalau kita berbicara tentang bangunan. Bangunannya permanen begitu. Nah dalam konteks ini, karena ini juga bisa mengandung arti tetap. Jadi permanen itu artinya tetap, itu bisa juga kita gunakan. Nah kalau ini mengacu dengan yang tidak, jadi bisa ditambahkan dengan non, dan non itu juga sudah menjadi kata Indonesia. Jadi sering kita gunakan non departeman, non kementerian ya. WAKIL KETUA (GANJAR PRANOWO/F-PDIP): Bu, Saya mau dialog dengan Ibu sebagai ahli bahasa, dala konteks pengkalimatan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau disuruh memilih Ibu, kalimat itu pegawai tidak tetap pemerintah atau pegawai non permanen, mana yang lebih pas untuk pengkalimatan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, begitu. PEMERINTAH (AHLI BAHASA): Kalau saya diminta memilih, karena saya dalam arti saya memilih begini belum mengetahui konsepnya ya, apa itu yang dimaksud permanen. Tapi kalau masih dalam konteks seperti itu, saya akan memilih pegawai tidak tetap pemerintah, karena itu memang yang lazim biasa kita dengar, yang lazim digunakan di dalam berbagai istilah kepegawaian ya seperti itu. KETUA KOMISI II (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA / PG) : Ya, satu lagi Bu Ahli Bahasa. Saya juga lebih cenderung menggunakan kata pegawai tidak tetap. Dalam konteks peruntukkannya kayanya kalau pegawai non permanen peruntukkannya itu yang kita maksudkan kayanya tidak paslah gitu. Mungkin kalau untuk istilah di tempat yang berbeda, mungkin itu lebih pas. Tapi pertanyaannya Bu, pegawai tidak tetap lalu di belakangnya ada pemerintah atau karena mungkin saya yang tidak hafal hukum bahasa. Apakah pegawai pemerintah tidak tetap? PEMERINTAH (AHLI BAHASA): Pegawai tidak tetap pemerintah, karena maksudnya tidak tetap itu sebenarnya satu kesatuan, tidak tetap kemudian baru pemerintah. Nah ini kita membaca, kalau tetapnya nanti pemerintah yang mengacu maksud tetap. KETUA RAPAT: Baik, jadi kita tetap memilih istilah pegawai tidak tetap pemerintah. Itu kita setujui ya?

(RAPAT : SETUJU)

Selesai. Silakan Pak Tasdik lanjutkan.

5

PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Baik. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai perbedaan antara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang terkait dengan pokok-pokok manajemen yang akan diberlakukan dan sudah ada di dalam matrik yang ditayangkan ini. Pertama, adalah dilihat dari aspek status hukum. Dari segi atau aspek hukum, status hukum, Pegawai Negeri Sipil memiliki status sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan khusus untuk mebuat kebijakan publik, policy maker. Kemudian kalau PTTP (Pegawai Tidak Tetap Pemerintah) adalah pegawai dengan keahlian tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu untuk melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik. Pegawai Negeri Sipil adalah melakukan pekerjaan klasik dengan status Pegawai Negeri Sipil, misalnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Diplomat. Kalau PTTP pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai negeri, status PTTP misalnya guru, tenaga kesehatan, analis kebijakan, tenaga pelayanan publik, dan semua pekerjaan teknis yang bersifat pelayanan dan pembangunan. Sebagai catatan, beberapa jenis pekerjaan dapat diisi baik oleh Pegawai Negeri Sipil maupun oleh PTTP secara bersamaan. Artinya sebuah pekerjaan dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil maupun oleh PTTP. Guru dan Auditor misalnya dapat diisi baik dari Pegawai Negeri Sipil maupun PTTP. Itu secara garis besar dilihat dari status hukum. Kemudian dari aspek pengangkatan, untuk Pegawai Negeri Sipil seorang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah melalui masa persiapan dan masa uji coba, atau di Indonesia disebut sebagai masa CPNS selama masa tertentu misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Sedang PTTP adalah diangkat menjadi PTTP berdasarkan keahlian dan pengalaman yang dimiliki untuk suatu jenis tugas sesuai dengan keahliannya tersebut dan untuk Pegawai Negeri Sipil selama masa persiapan dan masa uji coba calon pegawai menerima pendidikan dan pelatihan yang bersifat on the job maupun in the job training, serta internalisasi nilai dan kode etik Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan PTTP pengangkatannya sebagai PTTP dilakukan dengan basis perjanjian kerja untuk suatu masa tertentu dan dapat diperpanjang jika pemerintah masih membutuhkan keahlian yang bersangkutan dan tidak terdapat pelanggaran nilai dasar profesi aparatur. Kemudian untuk Pegawai Negeri Sipil, calon pegawai mengikuti ujian pengangkatan Pegawai Negeri Sipil setelah menjalani masa persiapan dan masa uji coba. Pegawai yang tidak lulus ujian tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan dapat dipekerjakan sebagai PTTP jika keahliannya memang dibutuhkan. Kemudian dari segi penetapan kebutuhan. Untuk Pegawai Negeri Sipil dan PTTP pada dasarnya sama bahwa penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil maupun PTTP dilakukan berdasarkan analisis beban kerja oleh masing-masing instansi pemerintah. Kemudian dari segi pengadaan, untuk Pegawai Negeri Sipil juga pada dasarnya hampir sama dan PTTP yaitu pertama dilakukan secara terbuka dan melalui seleksi untuk dinilai mengenai kompetensi dasarnya, kompetensi profesinya, nilai-nilai dasar profesi, etik, nilai kebangsaan dan kenegaraan, kompetensi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Untuk PTTP, terutama dilihat dari seleksi kompetensi dasar, kompetensi profesi, nilai-nilai dasar etik dan profesi. Kemudian terkait dengan remunerasi untuk Pegawai Negeri Sipil, selain mendapatkan gaji pokok, Pegawai Negeri Sipil juga mendapatkan tunjangan lain, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan cuti dan jaminan sosial termasuk pensiun. Untuk PTTP selain mendapatkan honorarium atau sebagai gaji pokok, juga mendapatkan tunjangan kinerja, jaminan sosial, dan tunjangan lain yang dapat diadakan, termasuk pensiun dengan iuran.

6

Untuk penilaian kinerja atau pengukuran kinerja, pada prinsipnya sama, dua-duanya pegawai dilakukan pengukuran kinerja yang sama. Kemudian yang terkait dengan pola karir dan promosi, untuk Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil memiliki pola karir dan jabatan struktural berjenjang sampai menjadi pejabat karier tertinggi dalam birokrasi yang pengisiannya dilakukan secara promosi terbuka, seperti misalnya menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Kepala Dinas, dan Sekretaris Daerah, dan lain-lain jabatan struktural. Sedangkan untuk PTTP tidak memiliki pola karir jabatan struktural berjenjang. Jabatan yang dapat diduduki adalah jabatan fungsional, yang dapat ditempuh secara berjenjang dan disetarakan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Misalnya jabatan fungsional analis kebijakan muda, analis kebijakan madya dan analis kebijakan utama. Dapat kami sampaikan bahwa jabatan fungsional analis kebijakan saat ini sedang diproses di Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi dalam waktu dekat akan segera ditetapkan. Kemudian terkait dengan hak, terutama yang ada kaitannya dengan demonstrasi dan mogok kerja. Untuk Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melakukan demonstrasi dan mogok kerja. Sedang untuk PTTP boleh melakukan demonstrasi dan mogok kerja. Nah tapi barangkali nanti kita diskusikannya lebih mendalam Pak, ini nantikah atau iya ini juga, ini yang ini itu catatan barangkali masih bisa kita diskusikan. Kemudian yang terkait dengan masalah pemberhentian. Untuk Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedang untuk PTTP berhenti karena berakhirnya masa perjanjian dan atau karena alasan-alasan penyalahgunaan wewenang serta karena dijatuhi hukuman pidana misalnya. Kemudian terkait dengan netralitas, untuk Pegawai Negeri Sipil sejak menjadi CPNS seorang tidak boleh menjadi Anggota dan pengurun partai politik. Sedangkan untuk PTTP selama menjadi PTTP seorang tidak boleh menjadi Anggota dan pengurus partai politik. Selanjutnya dengan mutasi atau pindah jalur di dalam pelaksanaan pekerjaan. Pada prinsipnya sama antara Pegawai Negeri Sipil dan PTTP melalu ya dengan proses mendaftar dan mengikuti seluruh persyaratan dan proses untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pindah jalur secara otomatis seperti saat ini dari tenaga honorer maupun pegawai tidak tetap tidaklah dimungkinkan. Kemudian dari segi komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil dan PTTP. Jumlah Pegawai Negeri Sipil diperkirakan antara 30 sampai 40%. Kalau di Jerman menurut catatan yang kami miliki, hampir 36% dari keseluruhan. Sedangkan untuk PTTP, jumlah sekitar 40 sampai 50% ini juga di Jerman. Jadi lebih besar PTTP-nya dibanding dengan pegawai pemerintah yang permanen. Tapi barangkali di Indonesia lain lagi barangkali. Apakah kita akan mengacu ke sana atau bagaimana yang nanti barangkali perlu kita diskusikan.

Demikianlah Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja yang kami hormati beberapa hal yang terkait dengan PTTP dan perbandingannya dengan Pegawai Negeri Sipil, yang nanti ada beberapa hal barangkali masih bisa kita diskusikan.

Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, sebelum dilanjutkan lagi apakah ada tanggapan dari teman-teman silakan. Silakan. F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC): Terima kasih Pimpinan. Masih di slide yang ditayangkan ini, ada kata 30-40%, di Jerman 36% itu maksud terhadap rasio penduduk atau dikalikan jumlah?

7

PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Jumlah pegawainya Pak, jadi kalau di Jerman itu jumlah PTTP-nya atau pegawai yang non permanen atau pegawai tidak tetapnya di sana antara 40 sampai 50%. F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC): Dibandingkan terhadap Pegawai Negeri Sipil? PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Terhadap Pegawai Negeri Sipil. F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC): Kemudian yang kedua, di dalam tadi pindah jalur tadi, itu hanya PTTP saja menjadi Pegawai Negeri Sipil itu tidak boleh? Harus melalui proses, kemudian sebaliknya dari Pegawai Negeri Sipil menjadi PTTP. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Jadi kalau dari PTTP mau jadi Pegawai Negeri Sipil harus melalui proses seleksi Pak. F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC): Kalau sebaliknya? Misalnya begini Pak, tiba-tiba seseorang belum waktunya pensiun ingin jadi Anggota DPR RI, kalau statusnya Pegawai Negeri Sipil kan tidak boleh. Nah kalau PTTP boleh tidak dia melamar menjadi Anggota DPR RI namun tetap dengan status PTTP-nya? PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):

Nah ini yang belum kita diskusikan, tapi secara kelihatannya kok malah repot yang bersangkutan Pak, untuk Anggota Dewan saja sudah waktunya sudah tidak mungkin. F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC): Masalahnya statusnya tidak hilang gitu loh. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):

Tapi kalau dia misalnya dari Pegawai Negeri Sipil kemudian dia karena kan pensiun di sini, lalu dia masih berkeinginan mengabdi kepada pemerintah, lalu menjadi PTTP masih bisa Pak. F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC): Pertanyaan berikutnya, saya sudah pensiun, kemudian ingin menjadi PTTP, karena pengalaman itu sering saya gunakan dulu merekrut pensiunan-pensiunan karena mereka teliti sekali yang ngajari Pak Harun di depan ini dulu, jadi pensiunan-pensiunan itu masih nge-call surat itu masih bagus sekali, nah itu apa boleh sampai umur berapa mereka boleh mengabdi? Kemudian PTTP sendiri berapa lama dia boleh menjadi PTTP, apakah sama dengan pegawai 56-58 atau dan lain sebagainya? Terima kasih.

8

PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):

Baik, silakan Pak Ramli bisa dijelaskan. PEMERINTAH (DEPUTI SDM KEMENPAN RB RI /RAMLI): Terima kasih, mohon ijin. Pertama, bahwa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil PTTP seleksi. Kalau Pegawai Negeri Sipil menjadi PTTP itu jarang, kecuali dia pensiun di Pegawai Negeri Sipil dan umur PTTP itu sesuai dengan jabatannya. Jadi konsep di Rancangan Undang-Undang yang dibangun Anggota DPR RI ini adalah bahwa BUP untuk Pegawai Negeri Sipil 58 tahun ke depan, sementara yang pensiun sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau tetap kita pertahankan Jaksa misalnya 62 tahun, berarti pensiun Pegawai Negeri Sipilnya 58 tahun, dia kompetensinya masih mampu 62 tahun boleh masuk ke situ dan menganalog ke situ, maka apabila seseorang Pegawai Negeri Sipil ingin menjadi Anggota DPR RI, dia harus menjadi Anggota partai politik, maka di konsep yang ditawarkan dari Jerman ini adalah bahwa selama PTTP itu tidak boleh menjadi Anggota partai politik, tapi kalau sudah masa kontraknya habis boleh. Jadi sewaktu bekerjanya PTTP itu memang tidak boleh. Jadi memang ada jadi ini, itu studi kami dari Jerman saja. F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC):

Kesimpulannya kalau saya nanti habis masa jabatan di DPR RI untuk melamar menjadi PTTP masih bisa ya. Oke. Ya artinya BUP sendiri kan ada yang 65 tahun juga seperti widyaiswara. PEMERINTAH (DEPUTI SDM KEMENPAN RB RI /RAMLI):

Ya seperti dosen, dosen kan 65 tahun, seperti Undang-Undang Pendidikan sudah dicanangkan itu, bahwa usia 58 tahun. KETUA RAPAT: Oke tolong diskusinya lewa sini ya. F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC):

Mohon maaf Ketua. Mengenai jabatan, saya sering mendapat keluhan dari teman-teman Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan struktural. Tidak ada hujan tidak ada angin, tiba-tiba datang pejabat baru yang datang dari fungsional, yang mereka konon katanya pejabat fungsional ini bisa naik pangkat dua tahun sekali kalau rajin. Jadi teman-teman Pegawai Negeri Sipil struktural atau teman-teman biasa itu memerlukan waktu 16 tahun dari III/a sampai ke IV/a, sedangkan kalau melalui jalur fungsional, konon bisa hanya 8 tahun saja. Nah apakah ini tidak menyebabkan atau menimbulkan kecemburuan-kecemburuan antar sesama Pegawai Negeri Sipil tadi, sebab ada falsafah katanya sesama pengemudi bis kota dilarang saling mendahului, itu Pimpinan. KETUA RAPAT: Baik Pak Tasdik suruh dijawab ini, tapi itu dijawa pada masanya kita membahas masalah karier itu, jadi supaya kita jangan anu, nanti dijawab di situ. Tapi dalam kaitan ini yang saya ingin tanyakan adalah mengenai kita sepakat sudah bahwa PTT tidak mengenal pensiun. Tadi bicara soal pensiun itu saya kira tolong dijelaskan itu, mestinya tidak ada pensiun ini harusnya. Nah itu lain lagi mohon dijelaskan tapi pakai... saya kira keliru itu.

9

PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Jadi yang dimaksud di sini adalah sebenarnya THT Pak, Tunjangan Hari Tua sesuai dengan besaran iuran yang dia berikan selama bekerja sebagai PTTP. KETUA RAPAT: Oke, silakan Pak Gamari. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Mengenai tunjangan hari tua itu Pak, bagaimana kalau PTTP itu hanya 1 tahun? Dia juga dapat THT? Ada tidak batasan PTTP baru bisa mendapatkan tunjangan hari tua ketika dia sudah minimum bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap Pemerintah selama sekian tahun. Ini kan kalau dia masih berumur 20 tahun kan belum tua. Ya mungkin istilahnya bukan tunjangan hari tua. Hari tua itu kan seseorang yang sudah mengabdi cukup lama pada lembaga dimana dia bekerja, kalau ini pemerintah ya dia sudah cukup memadai pengabdiannya sebagai pegawai tidak tetap pemerintah. Apakah disamaratakan saja gitu? Nah kalau memang harus disamaratakan, mungkin istilahnya bukan tunjangan hari tua. Ya lain barangkali Pak, kalau itu memang konsepnya itu iuran yang sudah diberikan, diberikan kembali ketika yang bersangkutan tidak lagi menjadi PTTP. PEMERINTAH (DEPUTI SDM KEMENPAN RB RI /RAMLI): Maaf Pak, Jadi memang hasil studi ini dari Jerman kebetulan memang kita belum terapkan. Itulah sebabnya hingga sekarang PTTP keterangan pemerintah tentang pegawai tidak tetap belum bisa ditetapkan sampai sekarang, tetapi kalau menganalog kepada contoh yang sana, dapat diadakan, jadi tidak harus wajib Pak, itu sebenarnya yang dianukan, dapat diadakan, tapi dia harus mengiur gitu, kalau dia tidak mengiur ya tidak dapat. Artinya dikelola oleh pemberi kerja, itu yang contoh kami dapatkan Pak, bagaimana Anggota Dewan memutuskan ya kita aplikasikan. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Saya usul begini Pak, bagi PTTP yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai PTTP, diberikan tunjangan sesuai dengan iuran yang telah diberikan, jadi artinya jumlah iuran yang sudah disimpan itu diberikan kembali. Jadi kalau tunjangan ini seharusnya bukan sekedar mengembalikan iuran yang ada, tetapi harus ada kompensasi lebih dari itu gitu. KETUA RAPAT: Baik, silakan. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Barangkali istilahnya THT itu tadi bukan tunjangan Pak, Tabungan Hari Tua. Jadi memang besarannya itu sesuai dengan tabungan yang dia iur selama menjadi PTTP ya masa itu, jadi bukan tunjangan Pak, Tabungan Hari Tua. KETUA RAPAT: Oke, jadi Tabungan Hari Tua.

10

F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Bagaimana kalau kita kaitkan dengan BPJS Pak? Sehingga PTTP pun juga berhak untuk mendapatkan tunjangan dari BPJS? Kan sudah ada Undang-Undang BPJS ini. KETUA RAPAT: Baik saya kembalikan kepada pemerintah. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):

Barangkali nanti sekalian penjelasannya secara keseluruhan mengenai sistem pensiun ya Pak ya, nanti kita kaitkan. F-PD (H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH): Saya Pak, satu Ketua. Kan Pegawai Negeri Sipil ini tidak boleh menjadi pegawai negeri, PTTP pun tidak, tapi kenapa di sini tidak boleh demonstrasi, kok si PTTP boleh demonstrasi, itu sudah lain itu, kenapa? Kalau ada kata boleh dimainkan kawan ini, maunya lebih bagus itu bisa diatur ya. KETUA RAPAT: Jadi lebih baik tidak usah saja ya, jadi tidak ada demolah.

(RAPAT : SETUJU)

Silakan Pak Zak. F-PDIP (H. RAHADI ZAKARIA, SIP, MH): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan dan pihak pemerintah serta para Anggota Panitia Kerja. Ada satu pertanyaan Pak yang sebenarnya ini berkaitan dengan konstitusi kita, dengan undang-undang dengan konstitusi tentang hak berserikat dan berkumpul. Saya ingin menanyakan apakah ini juga tidak boleh menjadi Anggota partai politik atau hanya pengurus partai politik. Ini harus jelas juga Pak, artinya kalau tidak boleh jadi Anggota partai politik, berarti memasung hak seseorang. Tidak boleh melakukan akvitas di partai politik yang tentunya partai politik harus sebagai pilar demokrasi, nah ini persoalan konstitusi, sehingga akan mengatur hak berserikat dan berkumpul. Nah ini saya kira ini yang saya khawatir ini kembali kepada masa lalu, ada namanya mono loyalitas. Nah ini jadi supaya jelas, jadi saya khawatir kalau ini diterapkan nanti kalau diuji di Mahkamah Konstitusi, ini melanggar konstitusi, kalau seseorang tidak boleh menjadi Anggota partai politik. Ini persoalannya sementara di berbagai negara justru... diperbolehkan Pak untuk beraktivitas di partai politik, karena itu pilar demokrasi, satu itu.

11

Kemudian pegawai tidak tetap pemerintah ini tentunya keahlian. Nah keahlian ini bagaimana dengan posisi para konsultan asing, apakah juga karena kontrak apakah juga masuk di dalam klasifikasi PTT, dan artinya tingkatan dari konsultan asing itu bermacam-macam. Ada tingkat tinggi, seperti saya katakan tadi ada di Palapa Cibinong dari Hoxs, kemudian ada yang di Bappenas, ada di Kementerian Dalam Negeri, ketika jaman otonomi daerah itu cukup banyak orang-orang Jerman dan lain sebagainya sebagai konsultan Kementerian Dalam Negeri dan mungkin juga di kementerian-kementerian yang lain. Nah ini supaya jelas, nanti supaya ini nanti tidak menimbulkan kecemburuan. PTT lokal dengan PTT yang tidak lokal, ini sama-sama keahlian yang diperbantukan dipekerjakan untuk kepentingan pemerintah. Nah ini supaya ada satu batasan yang jelas menurut sayaini. Itu Pak ini sementara itu dulu, tapi masih banyak yang mau saya tanyakan ke pihak pemerintah. Terima kasih. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Bisa Pak dijawab? Baik Di dalam praktek sekarang Bapak Ibu sekalian, memang ada tenaga-tenaga expert dari konsultan dan negara-negara donor, itu yang membantu kementerian tertentu dalam rangka kerja sama teknis misalnya Pak. Kalau tenaga-tenaga yang bersangkutan itu memang bisanya dibiayai dari negara yang bersangkutan itu tidak termasuk dalam kategori PTTP yang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Tapi kalau tenaga itu dibiayai dari APBN, itu adalah masuk dari kategori PTT, ini pemikiran kami barangkali begitu. KETUA RAPAT: Oke.

Saya jelaskan sedikit sebelum Pak Gamari, Pegawai Negeri Sipil jelas tidak boleh masuk partai politik. Tapi ini kan tidak pemasungan kan tidak ini. Pegawai Negeri tidak dipasungkan itu. Sejalan dengan itu, PTT kalau dia bertugas pada sebagai PTTP dia tidak boleh masuk partai politik, kalau dia sudah keluar boleh masuk partai politik lagi, jadi ketentuannya begitu Pak. Tapi selama dia menjadi PTTP ini dia tidak boleh menjadi Anggota dan pengurus partai politik. Ketentuannya seperti itu. Tapi kalau dia sudah keluar boleh, kontraknya habis boleh, jadi saya kira tidak dipasung itu ya. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Jadi begini Pak, ini kan ada perlakuan yang beda antara Pegawai Negeri Sipil dan PTT, beda perlakuannya kan sudah jelas diklasifikasikan beda. Nah tentu ada beda perlakuan juga ada beda yang menyangkut soal hak, itu Pak. Jadi harus dibedakan juga, ada beda perlakuan juga ada beda soal hak yang dimiliki oleh kedua kelompok ini. Nah kalau orang saya khawatir kalau ini nanti PTT yang bukan Pegawai Negeri Sipil ternyata tidak boleh menjadi Anggota partai politik, apakah ini tidak melanggar konstitusi? Nah itu, nanti dulu Pak ini tidak melanggar hak berserikat dan berkumpul ini kan jadi persoalan. Kalau pengurus okelah. Tapi kalau orang masuk partai politik kenapa tidak boleh? Nah itu jadi ini secara konstitusi saja Pak, saya khawatir nanti kalau ini nanti muncul kemudian di yudisial review, kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan ini adalah pelanggaran hak tidak kuat undang-undang kita bikin. Terima kasih.

12

KETUA RAPAT: Baik saya kira ini saya tidak sanggup menjawabnya, barangkali ada yang bisa membantu saya menjawab? Silakan. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Ya menurut hemat saya begini Pak, kita kembali kepada induk atau kedudukan pegawai itu sendiri. PTTP ini kan kelompok profesi Aparatur Sipil Negara, karena dia kelompok Aparatur Sipil Negara, maka memang perlakuannya itu tidak beda dari Aparatur Sipil Negara yang kelompoknya Pegawai Negeri Sipil. Nah kalau Pegawai Negeri Sipil dan yang satu PTTP ini berbeda dalam hal status, maka ini malah menjadi persoalan Pak Rahadi, ini tidak ada kaitannya dengan masalah hak asasi manusia. Nah kalau memang dia mau bebas ya jangan jadi Aparatur Sipil Negara kan begitu, bebas saja kalau jadi partai, partai saja sekalian gitu, kalau tidak ya keluar dari partai, memang harus tegas undang-undang ini. Tidak bisa seseorang diberikan hak untuk dalam berbagai hal. Ketika ada orang lain juga menggunakan haknya, haknya itu sendiri juga akan hilang gitu. Ini jawaban saya pada hari ini Pak, nanti didebat lagi di luar. Karena menurut saya memang tidak boleh ini karena ada kata pemerintah di situ ya, pegawai tidak tetap pemerintah ya, kecuali kalau pegawai tidak tetap swasta bolehlah itu ya. Kemudian saya mau bertanya pada pemerintah, apa alasannya Pak walaupun itu hanya contoh, mengenai pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil harus melalui masa persiapan yang diberikan contoh 2 tahun atau 3 tahun, apa alasannya ini? Yang saya ketahui sih begitu seseorang lulus tes CPNS dia hanya punya masa percobaan kurang lebih 1 tahun, itupun kalau dia lulus latihan prajabatan, itu yang selama ini terjadi. Ya kalau kita mau ubah ya boleh saja diubah, tapi alasannya kami ingin tahu kenapa harus 2 atau 3 tahun yang dijadikan contoh. Yang pertama, apakah mereka yang mengikuti pendidikan dinas karena di Indonesia ini masih ada sekolah dinas atau sekolah kedinasan, juga sama nanti ketika dia atau mereka itu akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Karena ada Akademi Kemasyarakatan misalnya, atau STPDN yang seluruhnya ada sekolah dinas, mereka direkrut untuk mengikuti pendidikan dinas dengan beasiswa. Ada beberapa instansi ketika dia sudah naik ke tingkat II kemudian dia diangkat menjadi CPNS, setelah dia nanti selesai diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Nah proses-proses ini apakah sama atau tidak gitu? Karena mereka juga sudah dibayar untuk negara itu, apakah sebelu sekolah dinas dia memang begitu masuk sekolah dinas diangkat jadi CPNS dulu, kemudian setelah sekian lama baru Pegawai Negeri Sipil, walaupun dia masih kuliah gitu. Nah saya ingin minta jawaban Pak, apa alasannya kemudian 2-3 tahun? KETUA RAPAT: Silakan Pak. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):

Baik.

Pertama yang masa CPNS Pak yang benar sebenarnya satu kalau yang berlaku sekarang ini Pak 1 atau maksimal 2 tahun Pak masa percobaan dan mengapa kok diberi masa itu, itu dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan yang bersangkutan sendiri juga melakukan adaptasi dengan lingkungan baru di lingkungan pemerintah, bekerja di pemerintah dan juga lingkungan sosial di lingkungan pemerintah dan dalam masa itulah kita pemerintah melalui lembaga yang sudah ditetapkan untuk melakukan pelatihan-pelatihan baik yang menyangkut masalah teknis pekerjaan yang nanti akan dilakukan akan dikerjakan maupun juga menyangkut masalah

13

pembinaan karakter, mental sebagai calon pegawai negeri, karena memang secara filosofisnya beliau itu nanti calon-calon ini adalah sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan. Jadi yang menyangkut masalah pembinaan dasar karakter, mental dan sebagainya itu memang perlu, sehingga memerlukan waktu tertentu untuk kemudian setelah dilakukan proses itu dilakukan evaluasi apakah yang bersangkutan lulus atau tidak. Ini memang pertimbangan-pertimbangannya di dalam Undang-Undang Pegawai saat ini yang berlaku adalah demikian. Nah kemudian yang terkait dengan mereka yang mengikuti ikatan pendidikan dinas, seperti yang tadi sudah disebutkan di STPDN, nanti barangkali dari teman dari Depdagri bisa menjelaskan lebih detil mengapa pola itu juga berlaku untuk teman-teman yang di STPDN. Silakan dari Depdagri Pak. Atau barangkali dari BKN Pak Kus. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Begini Pak barangkali harus dijawab secara menyeluruh, karena sekolah dinas ini bukan hanya di Kementerian Dalam Negeri, ada di Kementerian Hukum dan HAM, ada juga di kementerian yang lain. Jadi perlu diatur secara umum dalam undang-undang ini juga kalau kita harus memasukkannya, jadi tidak bisa per anu, saya hanya memberikan contoh saja itu. PEMERINTAH (DEPUTI BINA KINERJA DAN PUU BKN): Baik, terima kasih. Seijin Pak Ses. Bahwa untuk sekolah kedinasan, ini sebenarnya diadakan ini karena memang keperluan untuk masing-masing instansi yang diperlukan. Jadi misalnya untuk pemerintahan diperlukan IPDN, demikian juga untuk statistik yang diperlukan diadakan untuk Akademi Statistik yang kemudian sekarang menjadi Sekolah Tinggi Statistik. Jadi diadakannya ini karena keperluan masing-masing instansi ini Pak Gamari. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO):

Kan bukan soal keperluannya Pak. Berapa lama seseorang itu bisa diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil, berapa lama masa uji coba itu? Itu yang saya tanyakan, apakah akan disamakan mereka yang direkrut langsung menjadi CPNS Pegawai Negeri Sipil itu dengan mereka yang mengikuti sekolah kedinasan itu pertanyaan saya gitu loh. Kalau dijawab 2-3 tahun apa alasannya gitu? PEMERINTAH (DEPUTI SDM KEMENPAN RB RI /RAMLI):

Baik.

Jadi setelah lulus ikatan dinas, memang pemerintah memprioritaskan penyediaan formasi untuk diangkat menjadi CPNS. Nah ada pun beberapa pendidikan ikatan dinas belum lulus diangkat, itu adalah menurut sejarah dari APDN menjadi IPDN yang kemudian akhir-akhir ini semua sudah mengacu kepada setelah lulus pendidikan baru dapat diangkat menjadi CPNS. KETUA RAPAT:

Saya tekani sedikit, yang dimaksud oleh Pak Gamari adalah setelah orang itu lulus sebagai CPNS, kemudian dia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berapa lama itu? Itu saja maksudnya 1 tahun atau 2 tahun. Kalau 2 tahun kenapa 2 tahun?

14

F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Tidak usah pakai 1 atau sampai Pak, firm aja berapa. KETUA RAPAT: Ya firm misalnya jadi misalnya begitu orang lulus jadi CPNS 1 tahun dia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil itu maksudnya pertanyaan beliau. Tolong dijawab. PEMERINTAH (DEPUTI BINA KINERJA DAN PUU BKN): Mohon ijin Bapak. Untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil itu ada periode yang dilakukan, jadi selama menunggu itu ada yang namanya pelatihan prajabatan, nah karena diperlukan pelatihan prajabatan, itu kadang-kadang kenapa sampai 2 tahun, kalau anggarannya tersedia dan bisa dilakukan pada saat itu, 1 tahun bisa diangkat. Namun demikian kadang-kadang APBD dan sebagainya bukan salah daripada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, APBD-nya belum tersedia, terpaksa mundur 2 tahun, bahkan ada yang lebih dri 2 tahun. Kalau terjadi ini bukan salah dari ini kan BKN mengeluarkan C2 Pak untuk persetujuan diangkat, karena itu bukan kesalahan daripada CPNS yang bersangkutan, jadi itu Pak. Jadi karena masih ada proses untuk Pegawai Negeri Sipil itu bukan otomatis CPNS langsung bisa diangkat Pegawai Negeri Sipil, ada proses penilaian kinerjanya dan juga pelatihan-pelatihan melalui pra jabatannya Bapak. Termasuk ada juga tes kesehatan juga Bapak. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Maaf ini alasan belum bisa saya terima. KETUA RAPAT: Begini maksudnya Pak, seorang lulus jadi CPNS dia bisa diangkat kalau dia sudah melakukan prajabatan. Tapi ada tambahan lagi paling lambat 2 tahun, apabila 2 tahun dia otomatis diangkat menjadi, harus begitu Pak, jadi ada kepastian, ini maksudnya prajabatan itu harus ada kepastian. Jangan sampai dia 3 tahun berlarut-larut dia tidak ada prajabatan, lalu dia tidak jadi Pegawai Negeri Sipil, karena hak-haknya kan dirugikan dia. Kan begitu Pak ya maksud Bapak. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Jadi Pak, kalau itu alasannya karena anggaran, ini berarti pemerintah tidak bisa membuat perencanaan terpadu gitu loh. Ini kan kebutuhan kita setiap tahun anggaran bahkan 5 tahun ke depan. Ini kan harus direncanakan gitu loh. Jadi kalau alasannya wah ini karena anggaran tahun ini tidak cukup, menunggu tahun berikutnya, ini berarti perencanaan anggaran tidak sinkron dengan perencanaan kebutuhan pegawai. Seharusnya adalah sinkron, kalau sinkron ini memang harus sudah selesai dalam waktu yang sudah kita tetapkan. KETUA RAPAT: Pak Agun saya persilakan.

15

KETUA KOMISI II (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA / PG) : Ya, ini kan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini kan mengganti Undang-Undang Kepegawaian kita Pak ya, Undang-Undang Pokok Kepegawaian kan diganti. Jadi saya berharap jangan sampai nanti Pak Taufiq kita menjadi orang yang berdosa, karena membuat undang-undang membuat aparatur bukan tambah teratur, tapi tambah bentur-bentur gitu, nah ini kan sama saja urnya Pak tapi bentur-bentur. Contoh soal pengangkatan, di sini kan ada pihak Kementerian Dalam Negeri, saya minta juga partisipasinya untuk juga memberikan pemikiran persoalan pengangkatan ini ketika kita semua bersepakat bahwa penanganan aparatur ini ditarik ke pusat terkait dengan formasi mungkin gitu, bagaimana policy kebijakan penyapan formasi? Ini harus dipersiapkan secara detil Pak dan ini Orang BKN ya orang Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi ini harus menyusun sistem formasi yang sudah sentralistik itu, seperti apa pengadaan formasi itu. Lalu proses rekrutmen seperti apa yang sangat terpusat itu? Karena tidak akan ada lagi nanti apakah memang iya semua harus sentralistik seperti itu, apakah tidak bisa ada semacam pendelegasian teknisnya oleh pemerintahan provinsi kabupaten kota atau mungkin ada BKN perwakilan dan sebagainya. Kan BKN itu kan sudah ada perwakilan-perwakilan di setiap provinsi, ini mesti diatur. Pertanyaannya Pak Gamari itu sederhana saja, saya lebih mengerikan lagi Pak hari ini, ini harus selesai, jangan sampai di kemudian hari persoalan ini tidak selesai, diangkat jadi CPNS di daerah. Karena saya orang yang bergaul dengan rakyat di bawah Pak. Saya dengan tukang tahu tukang tempe dengan honorer itu tahu betul persoalannya nasib mereka diombang ambing ke sana kemari. Ini harus clear, karena pegawai itu lepas sekarang pusat tidak bisa ngontrol. Nah sekarang kesempatan kita ngontrol tapi ngontrolnya seperti apa? Faktanya yang terjadi hari ini banyak pemerintahan kabupaten mengadakan pegawai formasinya minta, disetujui sama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kan tidak mungkin dia mengangkat tanpa ada formasi disetujui oleh Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tapi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasinya tidak ngontrol di mata saya. Yang terjadi apa, mereka diangkat jadi CPNS harusnya dalam posisi itu kalau lihat kepada ketentuan yang lama, dia wajib mengikuti prajabatan Pak Gamari, setelah prajabatan nah selama CPNS dapat gajinya 80% begitu diangkat dapat 100% kan begitu Pak. Tapi prakteknya hari ini, ini jangan lalu dibenarkan cara 2 atau 3 tahun ini, tidak benar ini, ini pengkeliruan yang dibenarkan, ini kesalahan yang dibenarkan. Jadi CPNS cukup 1 tahun wajib mengikuti prajabatan.

Yang jadi soal ini ketika aparatur diserahkan ke daerah, diberikan dukungan dana dalam bentuk dana alokasi umum, DPRD gendeng tidak mengerti gitu ya, tidak mengalokasikan anggaran untuk prajabatan, bupatinya juga tidak mengerti soal aparatur. Ini fakta di lapangan. Bupati dan Wakilnya tidak mengerti, DPRD-nya gendeng, akhirnya begitu di APBD tidak ada anggaran prajabatan itu, yang terjadi apa Pak, karena ingin diangkat segera jadi CPNS ikut pendidikan latihan prajabatan tapi dengan cara bayar, ini mau kita biarkan terus? Akhirnya jadilah 2 tahun 3 tahun itu menunggu biaya, jadi itu tidak bertanggung jawab menurut saya Pak kalau dibilang ya ini tergantung anggarannya. Tidak boleh membuat aturan hukum seperti itu.

Jadi saya mohon keseriusan pihak BKN, pihak LAN, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk soal pengangkatan ini dirumuskan dengan benar. Karena ini semua sekarang sudah di-take over oleh pusat ini. Soal formasi, soal pengangkatan, tidak bisa lagi bupati itu mengeluarkan SK begitu saja tanpa ada persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kira-kira begitu. Nah kalau Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi persetujuan, berarti dia sudah

16

merencanakan berapa jumlah aparatur yang dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil, berapa jumlah PTT yang dibutuhkan. Ya kalau boleh diralat saya lebih setuju pakai PTT, tidak usah pakai ada P-nya gitu Pak, PTT sajalah PTTP nanti ada PTTS, ya tapi terserahlah, tapi saya lebih enak menyebutnya PTT gitu, PTTP aduh.

Kira-kira itu Pak, jadi Pak Tasdik Pak Sestama, soal pengangkatan ini diwaspadai betul ya, supaya konsekuensi proses dari CPNS ke Pegawai Negeri Sipil ada limitasi 1 tahun, itu beban negara tapi itu terkontrol. Proses pengadaan formasinya bagaimana, proses seleksi pengangkatannya bagaimana, itu harus detil Pak. Nah kalau di sini tidak bisa secara detil prinsip-prinsip itu dirumuskan, nah nanti misalkan didelegasikan ke PP. Nah saya takutnya nanti ketika muncul di PP Pak, yang ngerjainnya PP-nya itu tidak ikut di rapat ini, nah nyasar lagi kita kaya jabatan Wamen yang salah semua itu.

Terima kasih.

F-PD (DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE):

Saya masih ada pertanyaan sedikit.

Saya mau tanya pemerintah, coba saya tanya ini apa yang lalu-lalu ini pernah terjadi begitu? CPNS yang sudah bekerja selama 1 tahun lantas karena tidak ada anggarannya itu dikeluarkan atau tidak lulus? Pernah terjadi Pak itu? F-PD (H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH):

Saya Pak sumbang saran.

Pengalaman selama ini Undang-Undang Pokok Kepegawaian, kalau CPNS itu dibikin jangka 2 tahun, tapi kalau tidak selesai di situlah adanya yang namanya swadaya, bayar semua kalau mau cepat. Jadi ini ruang-ruang untuk cari main. Jadi kalau bisa perbaikan dari undang-undang kita ini terus tegas bahwa sekian tahun akan diangkat, dan itu kan sudah di APBN-kan tidak lagi seperti selama ini, kalau daerahnya tanggap di-APBD-kan dikerjakan, kalau tidak tanggap swadaya bayar. Jadi ini sumber-sumber untuk adanya kutip mengutiplah jadinya. Jadi pengalaman yang lalu, saya termasuk saya yang membuat seperti itu, swadaya bikin kalian kalau memang, ya terpaksa, tapi saya irit biayanya berapa, kutip dan ditentukan, kalau tidak kan dia tidak jadi pegawai nantinya habis 2 tahun, jadi bahaya. Maunya orang Kementerian Dalam Negeri ceritakan ini. Sekian. Terima kasih. KETUA RAPAT:

Baik, begini kita tahu persis Pak yang namanya prajabatan itu berbondong-bondong orang masuk ke situ, mulai dari yang tingkat SMA sampai yang tingkat sarjana Pak dan itu hanya formalitas belaka. Sangat formalitas belaka. Itu saya kira kita ubah itu seperti kata Pak Agun tadi. Bisa tidak kita tentukan saja setelah dia lulus CPNS kan itu waktunya kan berkala Pak Tasdik, tetap waktunya itu, setahun setelah itu tentu sesudah perencanaan dia otomatis diangkat menjadi pegawai negeri. Isinya tentu terserah. Saya kembalikan lagi kepada pemerintah.


Jadi begini Pak, setelah yang bersangkutan diterima sebagai yang ditetapkan sebagai CPNS dalam rangka masa pembinaan, itu kan satu hal tahapan yang harus dilalui Pak, ini saya rasa kita sepakat. Nah persoalannya adalah berapa lama pembinaan itu, setahunkah, dua tahunkah, dan prosesnya apa saja yang harus dilalui selama masa pembinaan.

17

Dari apa yang berlaku sekarang ini sistem yang sekarang, itu beberapa proses yang harus dilakukan, pertama adalah lulus latihan prajabatan. Yang kedua lulus uji kesehatan, sebab kalau dia sakit-sakitan ya tentunya harus dipertimbangkan itu. Kemudian juga DP3-nya atau kinerjanya selama 1 tahun itu juga dinilai baik. Saya rasa kita setuju Pak. Nah sekarang masalahnya adalah, kalau misalnya dari 3 tahapan itu tidak lulus, apakah masih diberikan kesempatan untuk setahun lagi untuk bisa mengikuti itu Pak. Ini sebenarnya pertimbangan-pertimbangan itu, kenapa di dalam sistem yang sekarang berlaku itu setahun dan bisa paling lama 2 tahun, karena dimungkinkan ada CPNS yang tidak lolos dalam proses seleksi tadi. Jadi masih ada ruang, ada peluang lagi untuk bisa. Tetapi bagi CPNS yang mengikutinya sudah lulus semua 3 hal ini, ya diangkat dalam 1 tahun begitu. Nah apakah di dalam undang-undang ini mau diatur seperti ini atau barangkali ada perubahan ini yang monggo kami bisa diskusikan Pak, tapi kondisi sekarang itu begitu. Tapi sebagian besar menurut pengamatan kami Pak, saya selama 30 tahun lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil, rata-rata 1 tahun sudah diangkat Pak, umumnya Pak, kecuali memang kemarin yang tenaga honorer karena memang biaya untuk prajabatan itu tenaga honorer itu belum disiapkan, akhirnya mereka setelah diangkat menjadi CPNS tapi ini kasus Pak, tapi kalau standar normal adalah seperti itu sesuai dengan sistem yang berlaku. Jadi 1 tahun tetapi kalau yang bersangkutan tadi tidak lulus dalam proses kesehatannya, kemudian juga selama 1 tahun DP3-nya juga tidak memenuh kriteria, kemudian juga tidak lolos prajabatan, maka dia dikasih kesempatan 1 tahun lagi untuk bisa mengikuti. KETUA RAPAT:

Saya bacakan di Pasal 58 di Rancangan Undang-Undang kita sudah ada Pak, “Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bagi calon pegawai administrasi dan calon pegawai fungsional yang lulus seleksi, dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan selama 1 tahun”. Jadi tegas ini Pak ya, jadi kita pakai ini Pak ya, oke?

(RAPAT : SETUJU) F-PG (DRS. H. MURAD U. NASIR , M.SI):

Begini Pak Pimpinan,

Bagi calon pegawai negeri sipil, yang waktu mengikuti prajabatan belum lulus pada satu tahun, itu masih bisa diberi kesempatan untuk ikut 2 tahun berikutnya. Bagi mereka satu tahun berikutnya lagi, nah kalau sampai dua kali ikut prajabatan ini biasanya tidak lulus, itu out itu? Itu bagaimana pemerintah?

F-PG (IR. BASUKI TJAHAYA PURNAMA, MM):

Pak Ketua, Rumusan tadi sudah betul, ditambahkan kalimat bawahnya lagi kepada yang tidak lulus diberikan kesempatan lagi selama 1 tahun, itu kalimat seperti itu maksudnya itu, ya jelas satu tahunnya itu.

18

F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO):

Begini Bapak-bapak, pendidikan latihan prajabatan itu tidak selama setahun ya, itu berapa

bulan Pak sekarang ini, 3 bulan atau 6 bulan? Nah justru itu hitungannya bukan karena dia pendidikan setahun, bukan. Oleh sebab itu nanti dimasukkan dalam penjelasan gitu ya. Jadi ini tetap, nanti penjelasan disebutkan di situ ya, tapi masih dalam kurun waktu 1 tahun itu, karena diklat prajabatan itu bukan setahun penuh ya. Jadi kalau misalnya dia diklat prajabatan baru 1 bulan atau 3 bulan, nanti oh tidak lulus, oh dia masih boleh toh masih dalam kurun waktu 1 tahun. Ini masuknya di penjelasan Pak, dijelaskan di situ ya, pasal ini sudah benar. Kemudian masuk di penjelasan. F-PG (IR. BASUKI TJAHAYA PURNAMA, MM): Maksud saya anggaran yang dibuat diklat itu... hanya 1 tahun sekali, dia harus ikut diklat tahun depan. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Saya kira begini ya, dalam tahun anggaran itu juga kan ada dua periode pengusulannya, ada APBN murni, ada juga APBNP. Jadi dari segi penganggaranpun masih dimungkinkan untuk dilakukan diklat prajabatan selama 2 kali, inikan masalah perencanaan anggaran saja sebenarnya gitu loh. Jadi masih ada solusi untuk itu, tidak harus menunggu tahun berikutnya, APBN berkutnya, ada APBNP yang bisa dibuat ketika kemudian di dalam kerangka waktu sampai pembahasan APBNP itu diketahui, kemungkinan yang tidak lulus kan dibuat perkiraannya itu ya, dibuatlah perkiraan anggaran yang diperlukan. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu saya kira masih ada solusi untuk itu. KETUA RAPAT: Saya kira tinggal dirumuskan saja pemerintah, maksudnya beliau itu begini. Dia tidak lulus ujian prajabatan, tapi dia tidak harus menunggu tahun depan lagi baru ujian lagi, masih dalam tahun itu saja. Mungkin tidak itu? Saya tanya sekarang mungkin tidak dilaksanakan seperti itu? Jadi dia dua kali ujian kan begitu Pak Gamari.

KETUA RAPAT: Baik saya kembalikan ke pemerintah. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):

Jadi barangkali ada pilihan begini Pak, kan kita ingin mencari calon yang memang profesional Pak. Kalau misalnya setelah dia mengikuti prajabatan dalam tahun itu tidak lulus, ya sudah keluar saja. Itu saja Pak. Jadi terus terang saja di dalam prakteknya Pak di dalam penyusunan anggaran ini kita agak repot Pak. Lebih baik ya memang kalau dia sudah tidak lulus prajabatan, lebih baik ya sudah keluar tegas saja.

19

F-PDIP (H. RAHADI ZAKARIA, SIP, MH): Pimpinan, Kalau saya kok sepakat dengan pendapat yang terakhir tadi, kalau memang tidak lulus ya sudah selesai seperti halnya Pak Gamari tadi kalau tidak mau menjadi PTTP jangan masuk PTTP ya selesai, jadi sangat denotatif selesai gitu saya kira, menurut saya sepakat, harus tegas konsisten. Terima kasih. F-PD (H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH): Ini hajat hidup orang banyak Pak. F-GERINDRA (DRS. H. HARUN AL RASYID): Waktu pengalaman saya di DKI, memang dalam kapasitas jumlah pegawainya banyak, karena uangnya juga banyak, itu memang tidak ada masalah pertahun, malah 2-3 kali kita lakukan, tapi diberikan kesempatan sampai 2 kali itu wajar. Jadi kalau seandainya sampai 2 kali lulus, ya sudah oh gitu saja. KETUA RAPAT: Oke, saya kira rumusannya dia diberi kesempatan dua kali ujianlah Pak. Prinsipnya dapat 2 kali ujian prajabatan. Kalau 2 kali tidak lulus, out begitu ya? Oke saya kira itu saja.

(RAPAT : SETUJU)

F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM): Pak tanya Pak, tanya satu saja. Tadi sebenarnya sudah ditanyakan, tapi nanyanya kepada Ketua kalau ini bukan kepada pemerintah. Tadi sudah ditanyakan saya lupa oleh siapa, apakah model pengangkatan ini juga berlaku untuk sekolah-sekolah kedinasan gitu, itu belum dijawab oleh Ketua tadi, karena sekarang kan di intelejen misalnya itu sudah muncul juga pola intelejen negara, Sekolah Tinggi Intelejen Negara di sebelum Bogor itu. Nah kita juga tidak tahu apakah itu bagian dari rekrutmen Pegawai Negeri Sipil melalui sekolah kedinasan yang itu belum terang juga di dalam pasal pengangkatan ini, begitu Ketua. KETUA RAPAT: Pak Pemerintah? Ini ada pertanyaan yaitu tentang sekolah kedinasan, ini sama dengan APDN begitu. Apakah dia begitu masuk di sekolah itu otomatis menjadi CPNS kan begitu, apakah setelah lulus dia baru CPNS, lalu bagaimana misalnya sekolah Sekolah Intelejen Negara? Kami mohon penjelasan.

20

F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Begini Pak sebelum pemerintah bicara, Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, di Kementerian Dalam Negeri mungkin juga di kementerian yang lain, biasanya sebelum mengikuti sekolah kedinasan, dia sudah melalui proses rekrutmen yang hampir sama dengan CPNS, dan bahkan lebih berat, sehingga ketika dia diterima itu memang statusnya CPNS lalu mengikuti sekolah kedinasan. Terhadap mereka saya kira harus diperlakukan dengan peraturan yang sama. Nah kalau kita mau tegas maka selama 1 tahun dan kemudian setelah 1 tahun dievaluasi dia tidak lulus, gugur, tidak bisa lagi dia diberikan kesempatan mengulang. Apabila itu tahun pertama. Tapi pernah kejadian ini di luar Aparatur Sipil Negara, itu di Akademi Militer, tidak naik dia, tapi bisa mengulang sekali. Itu temannya Pak SBY saya tahu orang-orangnya dia mengulang itu.

Nah STPDN ini apakah berlaku sistem gugur atau tidak? Saya ini mantan Akademi Dinas Pak, dan dulu bukan setahun malah 6 bulan, semester pertama tidak lulus out gitu. Nah jadi tidak usah menunggu setahun malahan, jadi semester pertama. Tapi waktu tahun pertama memang belum diangkat sebagai CPNS ketika itu, jadi belum ada peraturan yang sama di beberapa akademi kedinasan atau sekolah kedinasan itu tidak semua sama memberlakukannya tahun 1972 Pak.

Nah ini Pak, jadi ada beberapa sekolah kedinasan kan tadi saya sudah sebutkan ada STAN, STPDN, ada Akademi Imigrasi, ada Akademi Ilmu Kemasyarakatan, ada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan lain-lain. Nah ini kan juga harus diatur ini ya. Artinya pengaturan itu berlaku untuk sekolah kedinasan yang lain gitu sehingga diikuti oleh semua kementerian. Jadi tidak masing-masing menggunakan pola sendiri-sendiri gitu. Kalau mau tegas memang itu tadi setahun dia di dalam masa pelatihan dan masa uji coba tadi, tidak lulus ya sudah keluar, sehingga itu berlaku juga kepada mereka yang mengikuti sekolah kedinasan. Ini implikasinya begitu, ini usulan saya.

Terima kasih. KETUA RAPAT: Pemerintah. PEMERINTAH (KEMENDAGRI RI):

Baik, terima kasih.

Jadi mengenai sekolah kedinasan Pak ikatan dinas, memang dulu begitu masuk menjadi mahasiswa itu langsung menjadi CPNS, kemudian sejak tahun 2002 mereka diangkat menjadi CPNS setelah lulus, kecuali memang yang terjadi di IPDN dia diangkat menjadi CPNS pada waktu masuk semester ke V Pak, kemudian setelah semester VIII ya, tapi nanti dari Depdagri bisa menjelaskan.

Jadi khusus ini hanya terjadi di IPDN Pak. Pada waktu semester V, mereka diangkat menjadi CPNS. Kemudian tahun berikutnya memasuki semester ke VIII itu dilakukan penyesuaian menjadi III/a, ini hanya berlaku di IPDN. Nah pertanyaannya adalah dalam rangka Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini apakah hal-hal semacam ini juga akan diatur secara lebih jelas dan lebih tegas dengan perlakuan-perlakuan yang ini yang mohon bisa kita diskusikan.

Namun sebelum itu mohon ijin dari Depdagri bisa menambahkan penjelasan. Silakan dari Depdagri.

21

PEMERINTAH (KEMENDAGRI RI):

Terima kasih Pak Sestama. Mohon maaf Bapak Sekjen. Bapak Pimpinan Rapat yang kami muliakan.

Kami menambahkan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Sekjen, terkait pertama dengan IPDN. Dulu IPDN atau STPDN memang seperti yang dijelaskan tadi masuk langsung diangkat CPNS, karena tesnya itu memang sudah sekaligus tes CPNS, juga sekaligus tes IPDN bahkan standar syarat persyaratannya bahkan ada yang lebih tinggi. Misalnya dulu seperti ijazah NEM jauh lebih tinggi dari syarat untuk masuk Pegawai Negeri Sipil. Namun dalam pelaksanaannya yang terjadi adalah sedikit di kita masalah adalah tahun pertama dia diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil, tahun ketiga dia bikin kasus, kemudian dia melakukan pelanggaran berat, dia dikeluarkan dari IPDN, kemudian secara Pegawai Negeri Sipilnya tidak dikeluarkan.

Nah sehingga akhirnya dengan bersama-sama persetujuan dengan Bapak dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga, diangkatlah sekarang di semester V dan Pegawai Negeri Sipilnya baru di semester VIII itu sehingga dia diangkat CPNS itu asumsi kita sudah dievaluasi selama pendidikan 3 tahun bagus, dia diangkat CPNS dan setahun menjelang terakhir dia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dua-duanya terpenuhi yang tadi Bapak katakan. Golongan II masih golongan II/a dia diangkat Pak, karena pada saat dia tes itu memang standarnya juga untuk sekaligus Pegawai Negeri Sipil gitu.

Nah kemudian yang tadi yang saya mohon ijin tambahkan yang lain sedikit Pak. Masalah dikatakan apa yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan misalnya pengangkatan diklat tidak ada anggarannya sudah mengangkat Pegawai Negeri Sipil, setelah itu memang banyak daerah juga Pak sudah angkat Pegawai Negeri Sipil, setelah itu prajabatannya itu sengaja ditunda-tunda, karena mengurangi biaya beban untuk gaji. Sebab dengan ditunda itu berkurang 20% dari gaji itu. Nah ini memang kesannya seolah-olah ada kesengajaan, tidak mungkin ada daerah Pak yang sampai sekarang tahun ketiga belum ada prajabatan. Jadi Pegawai Negeri Sipil yang sudah diangkat tahun 2009, itu ada yang belum menjadi Pegawai Negeri Sipil. Ada daerah yang begitu.

Nah hanya saja sebenarnya mungkin pertanyaannya mungkin kepada Bapak-bapak Dewan yang kami hormati, kita mengangkat formasi Pegawai Negeri Sipil selama ini kan memang teman-teman dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi adalah basisnya adalah beban kerja, hanya pertanyaannya misalnya kalau beban kerjanya itu butuh 10 orang, tapi uangnya hanya ada untuk 8, mungkin Bapak-bapak sudah baca di koran, ada daerah yang sudah 65% habis oleh gaji. Apakah kita mengijinkan tetap diangkat 10 atau kita suruh saja dia memanaje itu sebaik mungkin cukup 8 saja. Nah ini pilihannya Pak.

Kalau itu pilihannya, maka anggaran itu harus menjadi juga pertimbangan tidak hanya beban kerja. Kita punya data anggaran setiap tahun karena Undang-Undang No.32 memberikan amanat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi semua APBD setiap tahun. Kita punya data lengkap kondisi APBD kabupaten kota terkait dengan gaji Pegawai Negeri Sipil dan operasionalnya yang kritis-kritis itu kita punya data semua.

Nah kalau itu misalnya diminta untuk ikut diberikan pertimbangan dalam rangka menentukan daerah ini menerima berapa Pegawai Negeri Sipil yang layak, selain beban kerja, kami punya data dan siap mendukung itu dan seandainya misalnya diamanatkan juga di undang-undang ini Kementerian Dalam Negeri memberikan pertimbangan dari aspek kemampuan keuangan itu, kami punya data dan mungkin kapan Bapak siap ada data yang sudah kami olah juga berapa sih kapasitas keuangan itu. Mungkin di kita lebih lengkap karena Depkeu barangkali Pak tidak ikut mengevaluasi anggarannya rekening per rekening, cuma dia punya data juga, tapi kita sudah punya sistem informasi keuangan daerah berapa untuk kode rekening pegawainya berapa, yang lain berapa, sehingga memang kalau itu diperlukan kita juga siap membantu di situ.

22

Nah ini mungkin yang perlu kami tambahkan, apakah kita semata-mata beban kerja, atau memperhatikan aspek kemampuan keuangan yang tersiar banyak bahwa daerah banyak yang kesulitan itu untuk memenuhi itu. Ini hanya pertimbangan dari kami terkait dengan tadi, sebelum mungkin kita masuk kepada cluster-cluster yang ada kaitannya dengan pembahasan yang kami bawa bahannya malam ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih. Ini yang akan kita hindari dari undang-undang ini adalah adanya ketidaksinkronan dalam perencanaan. Tidak oleh terjadi itu. Berapa perencanaan yang kita merekrut CPNS itu sudah tersedia dananya sekian itu. Ini hal-hal yang seperti itu tidak boleh terjadi lagi, kan begitu. Kalau tidak, sama saja. Karena itu nanti di dalam ini perencanaan itu nanti kita tuangkan di dalam undang-undangnya ini, dalam pasal-pasalnya menggambarkan itu. Jadi hal-hal yang seperti anda sampaikan tadi itu tidak boleh terjadi lagi. Orangnya 10 dananya cuma untuk 8. Ini tidak boleh terjadi itu. 10 ya dananya ada 10. Saya kira begitu ya Pak ya. Oke Pak Tasdik. Pak Wahab. F-PD (H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH): Jadi Departemen Dalam Negeri saya mohon kalau sudah kalian tahu begitu, kalian harus lihat beban kerjanya. Ini berapa permintaan dari daerah, kasih, apa tidak dikasih, pegawai ini hepeng semua itu. Jadi kalau beban kerja 20 pun kasih saja. Jangan dikasih. APBD kalian yang menyetujuinya, APBD yang teken kailan juga di sana. APBD tingkat I itu aturannya kalian koreksi, ini tidak, teken saja. F-PDIP (H. RAHADI ZAKARIA, SIP, MH): Saya ingin bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri, tentunya kan tidak seperti yang mestinya tidak seperti yang digambarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentunya kan ada cluster Pak. Ada daerah gemuk, ada daerah kurus. Misalnya di Jawa Barat, tentunya berbeda dengan Sulawesi Barat, nah ini apakah itu memang sudah dievaluasi dan dilaksanakan. Artinya misalnya itu bisa dilihat dari OPD-nya. Ada OPD misalnya daerah gemuk itu adalah misalnya boleh 14, tapi daerah kurus adalah 11, tentu ada cluster-cluster itu, tentunya bisa dilihat Pak ini. Nah apakah itu sudah selama ini apakah untuk menjawab Pak Taufiq tadi dan untuk supaya lebih konkrit lagi, apakah itu juga sudah diterapkan di Kementerian Dalam Negeri soal cluster tadi. Ada kan ada cluster yang boleh OPD-nya misalnya 14, ada cluster yang OPD-nya hanya 11, tentunya kan juga menyangkut soal personal atau personil atau awak di pemerintah setempat. Nah ini saya juga ingin mendapatkan, supaya ini ada ketemu. Jadi yang semestinya tidak terjadi, tidak harus terjadi gitu loh Pak. Terima kasih.

23

F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM): Pak Ketua, Saya menangkap memang kita belum bisa merumuskan yang agak detil ya soal pengangkatan ini, pemerintah juga masih belum siap jelas sekali dari pertanyaannya A, jawaban dari Kementerian Dalam Negeri B juga. Jadi saya usul begini Ketua, ini banyak soal, soal pengangkatan ini, Kementerian Dalam Negeri memberikan data dan kita juga sudah tahu bahwa pemberian kewenangan kepada kepala daerah kabupaten kota dan provinsi mempunyai hak pengangkatan atau desentralisasi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menimbulkan hal-hal yang sekarang terjadi, dimana beban Pegawai Negeri Sipil begitu besar, APBD, APBN ke terserap untuk itu. Kemudian pada sektor-sektor pendidikan di dalam departemen atau pendidikan apa istilahnya, itu juga ternyata belum diatur secara detil, secara rinci dan secara tegas oleh undang-undang ini. Karena itu saya kira untuk cluster pengangkatan ini kita perlu break dulu ini Pak Ketua, karena sudah muter ini, sudah muter-muter, karena ada 3 pokok soal yang belum terjawab bersama pengaturan pengangkatan soal sekolah-sekolah kedinasan. Ini jelas membebani pemerintah tetapi pada saat yang sama pemerintah meminta tanpa mungkin persetujuan dari Kementerian Keuangan, misalnya di Departemen Perhubungan, itu masih ada sekolah Institut Ilmu Pelayaran. Dulu namanya Akademi Ilmu Pelayaran. Kemudian di Badan Intelejen Negara dalam 4 tahun terakhir ini Sekolah Tinggi Ilmu Intelejen. Kemudian di banyaklah instansi yang lain yang ternyata aturannya berbeda-beda. Nah ini Pak, usul saya pertama itu, jadi kasih waktu kepada kita, kita yang mengusulkan ini juga perlu argumentasi yang cukup untuk mengatur ini. Nah kemudian apakah desentralisasi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ini akan kita tarik ke pusat dan itu pasti dilawan oleh Undang-Undang No.32, tetapi harus ada komprominya dimana Pak Ketua gitu? Karena kan terbukti bahwa praktek misalnya BKN atau Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi ini kan memberikan jatah kepada Bupati, Walikota, Gubernur, itu kan terjadi selama ini. Yang ternyata tidak sinkron dengan kebutuhan. Nah karena itu saya usul ini di-break untuk khusus yang pengangkatan Pak Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, saya kira kita sudah cukup ya untuk pengangkatan ini kita perbaiki lagi, saya minta pemerintah untuk memperbaiki lagi untuk pengangkatan. Jadi dengan masukan-masukan tadi, diperbaiki lagi dan kita akan bahas kembali ini.

Bagaimana ada saran Pak Tasdik?

PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Terima kasih Pimpinan. Dari diskusi tadi yang terkait dengan masa percobaan mengikuti prajabatan Pak, khusus untuk Pasal 58, kami memberikan saran penyempurnaan menjadi sebagai berikut. Pasal 58 ya. Jadi Pasal 58 ayat (1) bunyinya menjadi, “Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, bagi calon pegawai administrasi dan calon pegawai fungsional yang lulus seleksi dilaksanakan paling lama 2 tahun”. Tadi Pak yang sudah kita diskusikan. Jadi kalau setahun anu. Jadi kalau kesempatan tahun pertama dia prajabatan tidak lulus, masih diberi peluang satu kali lagi.

24

Kemudian kalimat melalui pendidikan dan pelatihan itu dihapus Pak. Nanti ayat (2)-nya baru itu dihapus, kemudian ayat (2) baru “selama 1 tahun dan paling lama 2 tahun masa percobaan”. Kemudian ayat (2) baru, “Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1), CPNS harus mengikuti diklat prajabatan” atau wajib. Nah kemudian ayat (2) lama menjadi ayat (3) Pak, “Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”, ayat (3)-nya. Ayat (1)-nya dihapus. Kemudian ayat (4) menjadi ayat (3) lama menjadi ayat (4). Ayat (4) baru “Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (2)”. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Pak Ketua, Belum selesai? Pertama, saya ingin mengusulkan untuk pendidikan dan pelatihan semuanya, baik yang ada di butir 3 sekarang. Kemudian setelah saya perhatikan kalimat ini, apakah masih perlu ini menyantumkan dalam bentuk pendidikan di dalam kelas oleh LAN? Langsung saja, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LAN atau instansi yang telah mendapat sertifikasi dari LAN. Olahraga ini tidak harus dalam kelas Pak, ini di lapangan juga boleh, ini juga kan bagian dari pendidikan juga. Jadi kalimat itu menjadi kurang enak rasanya kalau dilaksanakan dalam bentuk pendidikan di dalam kelas. Ya itu dihapuskan saja Pak. Jadi dalam bentuk pendidikan di dalam kelas itu hapus ya, ya dilaksanakan oleh LAN atau instansi yang telah mendapat sertifikasi dari LAN. Karena metode pendidikan dalam kelas ini tidak selalu harus dilakukan seperti itu, kalau kelasnya kebetulan sedang bocor bagaimana ini? Ya misalnya seperti itulah, jadi kalimat seperti itu rasanya kurang enak Pak. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Yang sertifikasi diganti akreditasi. KETUA RAPAT: Oke saya kira cukup. Saya kira Pak Tanri lanjutkan dengan masalah penggajian. KETUA KOMISI II (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA / PG) : Pak Ketua, Saya ada usulan begini saja, ini jangan main bongkar-bongkar begini saja, saya minta jangan segampang itu. Nanti di konstruksi aturannya, ini kan undang-undang ini mengganti Pak. Terminologi pendidikan dengan terminologi pelatihan itu kan punya definisi yang berbeda. Siapa yang melaksanakan pendidikan, siapa yang melaksanakan pelatihan, itu juga kompetensi tanggung jawabnya juga sudah diatur. Nah kalau bicara pendidikan dan pelatihan, di undang-undang ini sudah memberikan pendelegasian, itu KOR-nya LAN kan begitu. Tapi kalau bicara tentang formasi dan sebagainya pengangkatan ini-ini, Itu KOR-nya BKN kan begitu. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lebih pada posisi policy. KASN lebih pada kewenangan-kewenangan yang dirumuskan dalam undang-undang ini, bla-bla-bla. Ada pegawai administrasi, ada pegawai fungsional, ada jabatan eksekutif.

25

Nah ini menurut hemat saya, kalau memang bahan cluster ini sudah diinikan, saya pikir berpikirnya ya soal pengangkatan, yang dipersoalkan di sini kan soal pengangkatan ini soal masalah seseorang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah melalui masa persiapan dan masa uji coba. Kan persoalannya tentang masa persiapan dan masa uji coba. Masa persiapan dan uji coba ini menurut hemat saya memang ada pintu masuk jadi CPNS ini, ada yang lewat penerimaan murni langsung dari umum, dengan klasifikasi gradasi pendidikan SLTA, sarjana, sarjana strata II, sarjana strata III dan sebagainya. Tapi ada pengisian-pengisian formasi Pegawai Negeri Sipil yang memang harus menempuh melalui pendidikan kedinasan. Nah ini menurut hemat saya rumusan tentang apa itu pendidikan, apa itu pelatihan, itulah yang makanya dalam konstruksi draft kita itu kita pakai, jadi jangan nanti digabung, dihapus segala macam, ini sudah terstruktur saya pikir konsep ini. Nah tinggal persoalannya yang jadi persoalan kita adalah tentang bagaimana proses untuk seseorang itu diangkat jadi CPNS-nya itu menjadi Pegawai Negeri Sipil. Nah kitah hanya menyepakati saja ketentuannya itu adalah 1 tahun gitu. 1 tahun itu artinya bagi mereka yang ikut pendidikan dan pelatihan kalau baru 1 kali dia gagal, dia masih diberikan kesempatan untuk yang kedua kali. Tapi kurun waktunya kita minta apakah 1 tahun, atau dikasih kelonggaran lagi 2 tahun, nah silakan itu diputuskan, kan itu saja Pak. Nah mekanisme selanjutnya, biarkan, karena ada yang lewat mekanisme pendidikan khusus seperti Pak Gamari itu lewat pendidikan khusus Pak. Saya lewat pendidikan khusus 3 tahun, setelah lulus saya langsung ikut prajabatan CPNS saya ikut prajabatan dulu. Tidak otomatis menjadi Pegawai Negeri Sipil begitu diwisuda itu. Saya langsung prajabatan, langsung Capeg, walaupun kita sedih juga kok pangkat II/b, yang bareng dengan saya dia ikut proses juga, nah itu langsung dia golongan III/a karena daftarnya dia tidak diterima, saya bertahan ikut pendidikan, dia daftar ke swasta, ikut S1, begitu diangkat jadi CPNS, saya Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil pangkat II/b 100%, dia III/a, nah itu siapa, nah itu yang sekarang jadi Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Pak, itu teman saya itu. Dia gagal di AKIP tapi jadi Sekjen. Yang justru lewat Pendidikan AKIP Pak, ini saya buka apa adanya. Orang yang berkarir itu Pak, yang dari pangkat rendah, tinggi-tinggi, itu sakit hati Pak. Kalau tiba-tiba ada orang fungsional karena naik pangkatnya cepat, tahu-tahu mengganjal gantikan kita-kita, padahal kita sudah berdarah-darah. Nah itu yang tadi Pak Gamari sampaikan. Jadi maksud saya kita membatasi Pak Ketua, yang soal CPNS ini saja, misalkan dijelaskan dua kali mengikuti prajabatan, dan dalam kurun waktu paling lama 2 tahun. Nah sudah selesai. Nah baru penetapan kebutuhan. Nah kalau penetapan kebutuhan kami minta dari pemerintah ini orang BKN yang lebih banyak berbicara sebetulnya Ibu Endang ini soal pengangkatan yang soal prajabatan, pendidikan, pelatihan, kan Profesor Endang yang dari LAN yang anu. Saya kira untuk pengangkatan ini kita ketok Pak. Masuk berikutnya-berikutnya ini. Terima kasih. KETUA RAPAT:

Oke ya? F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM):

Sebelum diketok Pak. Soal kecil ini tapi penting.

Soal PTTP, ini saya usul ada ini Pak untuk menentukan seseorang itu berprofesi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah mengerjakan sesuatu, itu harus ada satu institusi yang mengeluarkan bahwa dia memang perfect pada bidangnya. Pandai pada bidangnya. Kalau dokter jelaslah, dia sekolah S1 dokter, kalau dia auditor dia sekolah di auditor, nah kalau profesi lain yang kita tidak tahu kan banyak sekali, itu pakai apa standarisasinya Pak?

26

Saya mengantisipasi kalau PTT ini nanti bawaan orang saja gitu atas dasar kebutuhan di birokrasi ini butuh pekerjaan tertentu, maka saya ambil gitu. Nah saya mengusulkan ada sertifikasinya, sertifikatlah ya, sertifikat yang dikeluarkan oleh satu institusi yang memang melatih orang untuk profesi itu. Nah profesi ini kan banyak, yang tercontoh oleh Pak Tasdik tadi kan dokter ya gampanglah kalau dokter, auditor gampang. Kalau profesi tukang becak dibuktikan dengan dia bisa becak, tapi profesi lain misalnya, nah saya usul satu kalimat saja, yang dibuktikan melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh bla-bla, gitu saja. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Saya setuju, karena di Indonesia ini ada BNSP, ada juga BSN. BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, jadi keahlian atau keterampilan seseorang itu ketika dia mau diangkat mejadi PTTP maka harus didukung oleh sertifikasi atau sertifikat yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang, saya dukung itu Pak Umam, karena di Indonesia sudah ada BSN Badan Standarisasi Nasional dan juga ada BNSP. KETUA RAPAT: Sudah itu saja? Cukup Pak ya? Bapak ada? PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Ya, pertama yang diusulkan terakhir kami setuju Pak harus ada sertifikasi dari lembaga yang berwenang yang kompeten. Yang kedua Pak, mohon masukan pendapat dan perlu ditujukan ini masalah agak prinsip juga terkait dengan peran LAN. Tadi kita sepakat bahwa LAN melaksanakan dua fungsi, pertama adalah sebagai penyelenggara Diklat, yang kedua dia juga melakukan akreditasi. Ada pemikiran seyogyanya dua hal ini dibedakan. LAN itu jangan melaksanakan dua hal yang dia melaksanakan Diklat tapi dia yang mengakreditasi dirinya, nanti bisa dikatakan jeruk makan jeruk. Nah oleh karena itu, cuma masalahnya Pak, tadi kita juga sempat diskusi terkait dengan masalah penganggaran untuk penyelenggaraan Diklat, prajabatan terutama. Kalau itu tidak terpusat, itu nanti bisa tidak terkendali akhirnya ada yang melaksanakan ada yang tidak, seperti yang terjadi sekarang ini. Nah ini bagaimana solusinya supaya hal ini bisa. KETUA RAPAT: Kita kan sudah sepakat bahwa pengadaan itu terpusat. Dengan demikian pendidikannya juga terpusat Pak, logikanya begitu. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Kalau terpusat yang menyelenggarakan siapa Pak? LAN atau tadi kalau LAN tadi ada persoalan tadi Pak. KETUA RAPAT: Ya tetap LAN-lah Pak yang melaksanakan.

27

F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Saya kira begini, maaf Pak Ketua. Harus kita pikirkan berapa banyak tenaga Pegawai Negeri Sipil ini yang mau kita rekrut setiap tahunnya, atau pemerintah mau rekrut. Apakah pusat itu mampu untuk melakukan seluruhnya di pusat gitu ya, memang ini harus ada solusi. Kalau pada sekarang ini di desentralisasi ternyata masih banyak persoalan, tapi kemudian maksudnya dari segi rekrutmen ini Pak, maka harus dicari solusi, tapi solusinya itu mungkin tidak langsung sentralisasi, tetapi cari solusi bagaimana agar desentralisasi rekrutmen itu diawasi dengan benar, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Persoalan yang terjadi di lapangan itu adalah mereka tidak sepenuhnya mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Misalnya saja mereka minta bantuan pihak ketiga di dalam rangka fsikotes. Dia tanpa minta persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dia tunjuk begitu saja dengan perguruan tinggi, sehingga banyak kabupaten kota yang melakukan rekrutmen itu untuk memenuhi formalitas saja. Memang pihak ketiga sudah melaksanakan, tapi pelaksanaan itu berdasar pesanan. Jadi ini bagaimana sekarang sebetulnya litu dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi sudah memberikan pedoman yang cukup baik. Cuma pelaksanaan atas pedoman inilah yang menjadi rusak karena tidak dipatuhi. Nah ini Pak, jadi jangan kemudian karena masalah desentralisasi tidak terlaksana dengan baik, lalu ditarik semua ke sentral, ini kayanya juga pusat tidak mampu ini. Jadi pengadaan tersentralisasi juga tidak mungkin, kemudian pendidikan tersentralisasi juga tidak mungkin Pak itu. Nah ini yang harus dirumuskan, kita cari jalan tengahnya sehingga memang ini seluruhnya bisa berjalan. Artinya undang-undang ini memang dilaksanakan. Kalau sentralisasi semua saya yakin tidak mungkin pemerintah pusat melaksanakannya. LAN juga tidak akan mungkin. Terima kasih. KETUA RAPAT:

Ada jalan keluarnya? PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):

Kalau ide saya sih ada kombinasilah. Jadi pusat tetap ikut mengawasi pelaksanaan rekrutmen, kalau itu kaitannya dengan pengadaan ya. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan kan tadi sudah ada, bukan hanya LAN saja, tetapi juga lembaga yang telah mendapatkan sertifikasi atau akreditasi dari LAN. Saya kira tadi sudah ada rumusan itu Pak. KETUA RAPAT: Sebentar ya, kita lihat ini. Ayat (3) ini “Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh LAN atau instansi yang mendapat akreditasi oleh LAN”. Ini keberatannya apa di sini? Kan tidak ada masalah? PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Begini Pak, ada pendapat mengatakan dia pelaksana tapi dia kok mengakreditasi dirinya sendiri, ini yang tidak objektif Pak ada pemikiran semacam itu.

28

KETUA RAPAT:

Bukan dirinya yang diakreditasi bukan, tapi orang lain yang mendapat akreditasi dari LAN. LAN yang menentukan orang itu boleh melakukan pendidikan atau tidak gitu loh, kan begitu.


Yang mengakreditasi LAN siapa?

KETUA RAPAT:

Undang-undang ini yang mengijinkan LAN untuk memberikan akreditasi. Dipahami tidak ini? Jadi bukan jeruk makan jeruk ini bukan ini. Instansi lain yang mendapat akreditasi dari LAN. WAKIL KETUA (GANJAR PRANOWO/F-PDIP):

Akreditasi LAN itu LAN itu nanti diakreditasi duitnya oleh BPK, pengawasannya oleh Komisi II DPR Republik Indonesia. KETUA RAPAT:

Oke Pak? PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):

Ya Pak, kalau memang undang-undang ini memerintahkan begitu ya.

KETUA RAPAT:

Cukup ya?

Baik, pemerintah cukup Pak ya? Jelas ya? Sudah cukup ini? Pemerintah bagaimana pemerintah? PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):

Mohon ijin Pak.

Barangkali dari rekan Kementerian Dalam Negeri bisa diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya terkait dengan masalah ini masukan. Silakan Pak. PEMERINTAH (KEMENDAGRI RI):

Terima kasih Bapak Pimpinan. Mohon ijin Bapak Pimpinan.

Pertimbangan mengapa kita mengusulkan atau kami mengusulkan agar penyelenggaraan prajabatan khususnya diberikan kepada instansi yang sudah mendapatkan akreditasi dari LAN. Pertama adalah agar LAN konsentrasi pada pendidikan dan pelatihan yang sifatnya sangat strategis. Yang kedua, strategis itu yang kami maksudkan adalah Spati, Tingkat Eselon I, dan yang kedua bahwa ketika LAN meyelenggarakan pelatihan-pelatihan di tingkat dasar, tentu saja akan timbul pertanyaan ketika dia regulator mestinya konsentrasi kepada aspek pembentukkan norma sebagaimana Diknas yang dia sebagai Badan Akreditasi itu tidak ikut serta sebagai pemain. Tetapi tentu saja kita akan menghormati kalau ini sudah dirumuskan atributif seperti ini, termasuk dengan keseluruhan konsekuensi kerugian dan keuntungannya.

29

Namun kalau kita melaksanakan alangkah sebaiknya bahwa LAN itu sudah tidak lagi menyelenggarakan pendidikan yang di tingkat eselonnya, atau tingkat CPNS seperti ini cukup didesentralisasikan kepada KL atau kepada daerah. Nah sistem penganggarannya, kami mengusulkan itu tetap dalam DAU atau DAK menjadi satu paket, tetapi ketika daerah sudah diberi uang itu tidak mau menyelenggarakan, ada sistem sanksinya. Jadi satu paket pengangkatan dengan prajabatan dalam satu dana alokasi dasar berikut dengan gajinya ketika tidak dilaksanakan dalam waktu1 tahun atau 2 tahun ada sanksi bagi daerah itu. Saya kira demikian Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Kita dari awal sudah kita tidak berbicara konvensional. Dari awal kita sudah bicara itu. Undang-undang ini berbeda dengan Undang-Undang No.43 dengan segala konsekuensinya. Undang-undang ini mengadopsi hanya satu pegawai, pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada lagi pegawai daerah. Pegawai nasional. Undang-undang ini mengatakan bahwa pembiayaan oleh APBN. Di sini kita katakan bahwa yang melaksanakan bukan LAN, tapi instansi yang sudah dapat akreditasi dari LAN bahwa orang ini memang mampu mengadakannya. Diawasi waktunya. Tidak lagi diserahkan Pak saya mengikuti 5 tahun saya lihat ujian-ujian itu, formalitas Pak. Bayangkan yang ikut itu bermacam-macam profesi dari dokter sampai pesuruh Pak, satu ruangan itu. Formalitas. Bahkan mohon maaf Pak, ini ke depan, kita kan menghilangkan PGPS (Pinter Goblok Penghasilan Sama) akan kita hilangkan itu. Orang yang ikut di lembaga pendidikan tapi yang tertinggi di situ Pak Awaludin bilang asal dikasih dasi masuk, kambing saja dikasih dasi bisa lulus kok. Ini kita hilangkan yang semacam itu. Itulah masalahnya. Jadi tetap di dalam satu pengawasan. Undang-undang ini berbeda memang. Undang-undang ini penuh idealisme ini. Tidak ada lagi pegawai daerah, hanya satu pegawai nasional, gitu loh Pak. Saya kembalikan. Saya tidak tahu keberatannya itu apa gitu? PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):

Silakan dari Lembaga Administrasi Negara yang sehari-hari memang menangani itu, silakan Pak. PEMERINTAH (DEPUTI KAJIAN KINERJA LAN RI):

Terima kasih Bapak Sesmenpan dan RB. Ibu Bapak sekalian.

Terkait dengan ayat (3), memang kalau di sana dikatakan bahwa pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh LAN dan atau lembaga lain yang mendapat akreditasi dari LAN. Sebetulnya Pak, terkait dengan diskusi tadi, kita ingin kalau dari LAN sebetulnya tidak berkeberatan Pak, karena memang selama ini juga LAN yang melaksanakan Diklat ini. Meskipun seperti tadi Anggota Pak Gamari juga menyampaikan bukan berarti LAN yang melaksanakan 100% Pak, karena memang selama ini juga sudah dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi. Jadi memang tidak kita 100%.

30

Nah tetapi dengan tadi bahwa ada harus ada penjaminan CPNS itu melaksanakan Diklat prajabatan dalam waktu 1 tahun minimal atau 2 tahun maksimal, sebetulnya dengan kata-kata di sana dilaksanakan oleh LAN, justru LAN yang harus menjamin bahwa CPNS itu harus iktu Diklat CPNS selama dalam waktu 1 tahun. Kalau kita langsung berikan di sana kepada lembaga yang terakreditasi, siapa yang akan menjamin kalau kemudian terjadi kasus seperti yang selama ini berjalan. Jadi kalau kami membacanya seperti itu Pak. Jadi kami siap dari Lembaga Administrasi siap, bahwa kalau lembaga terakreditasi tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 1 atau 2 tahun, itulah tanggung jawab LAN untuk menyelesaikan sisanya ini sehingga dilaksanakan semua secara nasional begitu Pak. Terima kasih. Sebetulnya Pak, menurut kami sudah betul Pak. KETUA RAPAT:

Ada saran lagi? Oke? Ketok? F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM):

Ada pertanyaan dari Ibu yang mewakili LAN tadi, pertanyaan mendasar juga yang saya kira harus dicari jalan keluarnya. Kalau problemnya adalah yang selama ini terjadi, ini konotasi yang selama ini terjadi kita bisa paham semua, nah itu mestinya kita memberi jawaban dong agar tidak yang selama ini terjadi. Pertanyaan mendasar itu sebenarnya tadi. KETUA RAPAT:

Jawabannya mudah sekali, selama itu terjadi, karena itu dibiarkan terjadi dan karena diberi kesempatan untuk terjadi. Tidak boleh lagi seperti itu. Ada pembiaran Pak. Selama ini kan begitu, terjadinya kan karena ada pembiaran, karena apa, undang-undang ini mengatakan dia dalam tempo 1 tahun karena tadi begini Pak Khatibul, mengapa dibiarkan dia berlarut-larut, Pemerintah daerah lebih beruntung karena dia membayar gaji orang lebih sedikit, itu maksudnya untung 20% dia. Pikiran jahanam seperti ini yang menghantuinya. Ini tidak boleh terjadi kita biarkan. Bangsa ini tidak boleh membiarkan yang semacam ini. Kita harus berani melangkah seperti ini dengan segala konsekuensinya, karena juga nanti bahkan pengaturan banyak sekali ya akan kita hadapi dalam undang-undang ini banyak sekali, menghadapi pegawai daerah, itu satu hal yang luar biasa kita hadapi. Undang-undang ini memerlukan masa peralihan barangkali sekitar 2 tahun nanti. Tapi harus melangkah ke sana. Saya katakan seperti di awal ini suatu legasi kita menulis sejarah kepegawaian ini, kalau tidak, sama saja ceritanya. Kita menghilangkan yang namanya comport zone. Beda kok diganti-ganti, tidak boleh. Kita beri kesempatan orang yang bukan pegawai negeri untuk memangku jabatan, kenapa, kita berikan chalenge bersaing. Selama ini tidak ada tenaga bersaing itu. Itu inti daripada undang-undang ini, itu inti. Oke? Ada keberatan lagi? Oke? Masih ragu? Oke tidak ragu lagi? Bismillaahirrahmaanirrahiim.

(RAPAT : SETUJU)

31

F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Tunggu dulu Pak. Itu kita sudah tidak ada masalah, tapi yang dicoret 4 itu setelah saya baca Pak, ini yang dimaksud ini kan on the job training, beda dengan latihan prajabatan sebelumnya itu, tolong kita baca sebelum kita coret. Tadi kan diusulkan didrop ya kan, dan kita hampir menyetujui. Tapi kalau kita baca ayat (4) itu, itu sebetulnya dimaksud adalah on the job training. Nah apakah on the job training ini adalah bagian latihan prajabatan? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Kalau tidak, itu masih hidup. KETUA RAPAT: Makanya tadi sebetulnya kita tidak boleh coret mencoret ini, sudah diingatkan tidak boleh coret mencoret. Jadi ini tidak ada, jadi jangan coret mencoret. Nanti kita adakan sekurisasi pada Timsin nantinya. Kalau kita coret ganti ini waduh kacau balau itu. Jadi tidak ada coret mencoret. Ini dasarnya dulu kita pegang ya. Ini dasar sudah diterima, oke. Jadi kita tidak coret mencoret Pak, oke. Setuju? Oke.

(RAPAT : SETUJU)

Baik sekarang saya ingin melangkah ke yang ada...(tidak menggunakan mic) PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Mohon ijin Pimpinan, Pada kesempatan ini kami didampingi juga dari Kementerian Keuangan, Pak Dr. Isak yang akan menjelaskan menyangkut masalah kebijakan terkait dengan masalah pensiun. Silakan Pak Isak. PEMERINTAH (KEMENTERIAN KEUANGAN RI): Dengan seijin Pak Sekretaris. Ibu-ibu, Bapak-bapak Anggota Dewan yang terhormat. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Nama saya Isak Rahmat Arwata Pak dari Kementerian Keuangan, tadi mungkin sedikit di ini Pak, tidak ada doktornya Pak. Jadi baik Pak, mengenai pensiun Pegawai Negeri Sipil ini, memang saat ini sedang dilakukan kajian-kajian bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi dan BKN juga dan tentu saja dalam hal ini Taspen juga dilibatkan sebagai nara sumber di dalam pembahasan-pembahasan tersebut. Memang setelah dilakukan pendalaman-pendalaman, banyak hal-hal yang sifatnya filosofis, yang harus diselesaikan dan dibicarakan secara matang terlebih dahulu, sebelum kita bicara melangkah lebih jauh mengenai model atau pun desain dari program pensiun yang akan diselenggarakan.

32

Selain itu hal yang kedua yang perlu juga menjadi perhatian adalah adanya sistem jaminan sosial nasional yang juga sudah akan segera diselenggarakan, akan segera diterapkan, sehingga hal-hal ini perlu menjadi pertimbangan betul di dalam mendesain, merancang sistem pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil ini. Sebetulnya secara filosofis, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, secara filosofis kita harus melihat kembali Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kalau kita baca Undang-Undang N.11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun untuk Janda Dudanya, itu kita akan dapati bahwa pensiun itu adalah penghargaan atas masa kerja yang kesetiaan pada negara intinya seperti itu ya, kalimat persisnya nanti bisa dilihat sama-sama di undang-undangnya. Tetapi intinya adalah penghargaan. Sehingga dalam pengertian penghargaan ini, ini sepenuhnya descresi dari pemerintah, adalah kebaikan hati dari pemerintah. Oleh karena itu, tidak banyak yang bisa diperbuat kalau ternyata manfaat pensiun yang diterima itu sedemikian kecil misalnya atau tidak adil, atau kurang fair antara satu golongan kepegawaian dengan golongan kepegawaian yang lain, karena filosofisnya adalah memang adalah penghargaan pemerintah. Kami menyampaikan saja untuk sebagai wacana di sini pada kesemptan ini, bahwa di bagian yang lain di dunia ketenagakerjaan kita yaitu di private ini di dunia swasta, ada yang sudah atau sudah lebih banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang melihat pensiun itu bukan hanya sebagai penghargaan, tapi juga bagian dari remunerasi yang memang ditunda pembayarannya. Jadi itu sudah seperti gaji juga kalau kita berbicara mengenai pensiun, walaupun tidak diterima dengan segera oleh yang bersangkutan pada saat dia aktif bekerja. Nah ini kalau kita nanti berbicara mengenai sistem pensiun yang lebih baik untuk Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI Polri nanti juga, tentu kita harus berbicara pada tataran filosofis ini, apakah kita masih akan berbicara pensiun sebagai penghargaan saja, sehingga apapun yang diberikan oleh pemerintah, apapun yang disediakan oleh pemerintah itulah yang harus diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau kita mulai masuk pada konsep pensiun itu sebagai bagian dari remunerasi yang ditunda pembayarannya. Hal kedua Bapak Ibu, dari Undang-Undang No.11 tahun 1969 yang kita miliki ini, saat ini, program pensiun yang diselenggarakan oleh negara untuk Pegawai Negeri Sipil itu adalah biasa dikenal sebagai program pensiun manfaat pasti atau diterjemahkan dari Bahasa Inggris define benefit. Define benefit artinya manfaat yang akan menjadi hak dari peserta itu didefinisikan di awal. Sementara berapa besar iuran, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membayar manfaat itu tadi, itu tidak didefinisikan secara ketat, itu tergantung berapa kebutuhannya. Nah dengan program pensiun manfaat pasti ini, tentunya di satu sisi, bagi Pegawai Negeri Sipil, bagi para pesertanya, ada semacam jaminan bahwa sepanjang dia bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dengan masa kerja yang ada, dia akan mendapatkan sebesar rumusan yang didefinisikan di dalam peraturan yang ada. Di dalam undang-undang yang saat ini berlaku, ini adalah 2,5% kali gaji pokok terakhir plus tunjangan keluarga itu untuk setiap tahun masa kerja. Jadi dalam konteks ini, apapun yang terjadi dengan kondisi perekonomian, apapun yang terjadi dengan kondisi keuangan pemerintah, Pegawai Negeri Sipil cukup nyaman karena dia akan terjamin sepanjang dia terus bekerja akan mendapatkan 2,5% dari gaji pokok plus tunjangan keluarganya yang terakhir untuk setiap tahun masa kerja yang dia jalani. Ini tentu untuk sebagai gambaran berbeda dengan ada model yang lain yang disebut iuran pasti, program pensiun iuran pasti atau define contribution. Define contribution ini yang didefinisikan yang diatur itu adalah iurannya berapa yang akan disetorkan oleh pemerintah, kalau ada yang akan diwajibkan dipungut dari Pegawai Negeri Sipil berapa itu juga ditentukan besarnya, sementara berapa yang menjadi betul-betul menjadi hak Pegawai Negeri Sipil pada saat dia pensiun, tergantung pada akumulasi dana yang didapat dari iuran-iuran tersebut.

33

Model yang kedua ini tentu baik untuk pemerintah, karena ada kepastian mengenai berapa yang dia harus sisihkan setiap-tiap bulan. Tetapi, mengandung juga resiko bagi pesertanya, bagi Pegawai Negeri Sipilnya kalau akumulasi iuran ini diinvestasikan dengan baik, tentu hasilnya bagus, akumulasinya tinggi besar, dan itu tentu menjadi keuntungan bagi Pegawai Negeri Sipil. Tapi kalau ternyata investasinya kurang baik, di tengah-tengah ada krisis ekonomi dan sebagainya, resikonya juga ada pada Pegawai Negeri Sipil itu. Nah jadi ini adalah satu threat of antara dua ekstrim, yaitu ada program pensiun manfaat pasti, ada program pensiun iuran pasti. Di tengah-tengah tentu ada kombinasi-kombinasi di dalamnya yang bisa dibicarakan. Nah ini tentu kita kembali juga harus berbicara filosofinya kita mau apa, lebih memproteksi pegawai negara atau kita lebih mementingkan kestabilan pembiayaan dari sisi pemerintah, atau kita mau mencari keseimbangan diantara keduanya. Ini sesuatu yang harus dibicarakan dengan matang. Hal ketiga Bapak Ibu yang kami hormati, yang perlu dicatat ini adalah fakta bahwa pensiun yang saat ini berlaku di Pegawai Negeri Sipil itu adalah tadi sudah saya sebutkan 2,5% kali gaji pokok untuk tiap-tiap tahun masa kerja dia plus tunjangan keluarga. Nah karena referensinya adalah gaji pokok, sementara kita sadari bahwa di dalam keadaan saat ini Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan gaji pokok plus-plus tunjangan-tunjangan tersebut, maka kita akan hadapi situasi dimana pada saat seseorang itu pensiun, perbandingan antara hak yang dia terima, pensiun yang dia terima setiap bulan dengan penghasilan yang diperoleh sebelum pensiun, jauh sekali. Ini perbandingan antara manfaat pensiun dengan penghasilan sebelum pensiun ini biasa dikenal secara teknis replacement ratio Ibu Bapak. Saat ini di banyak instansi di bagi banyak Pegawai Negeri Sipil replacement ratio ini sedemikian rendah. Hal ke empat yang lebih menarik lagi perlu dicatat, bahwa replacement ratio ini ternyata bergerak tidak sama bagi mereka yang dengan golongannya rendah, misalnya golongan I/a atau berhenti dengan golongan I/d II/a begitu, dia mungkin sangat mungkin mendapatkan replacement ratio sekitar 40%, tetapi dengan naiknya karir para pejabat tinggi di instansi pemerintah ini akan mendapatkan replacement ratio yang semakin turun, mengapa, karena biasanya bagi para pejabat ini ada tunjangan-tunjangan lain pada saat dia menjabat tersebut. Sehingga kalau dia berhenti pensiun, referensinya gaji pokok, maka akan jauh berbeda. Jadi ini fenomenanya juga menarik, ini replacement ratio ini bukannya sama untuk semua Pegawai Negeri Sipil saat ini, antara yang pegawai golongan rendah dengan golongan yang lebih tinggi, ini makin menurun replacement ratio-nya. Nah ini juga perlu juga mendapat perhatian dan perlu dipikirkan.

Bapak Ibu,

Itu tadi dari sisi manfaat dari sisi pembiayaannya. Saat ini kalau kita baca Undang-Undang No.11 tahun 1969, dikatakan bahwa sampai dibentuknya dana pensiun yang khusus untuk itu, segala pembiayaan untuk manfaat pensiun ini dibayar oleh negara, dalam hal ini dikeluarkan dari APBN. Karena itulah sekarang kita akan melihat situasi dimana ya semakin banyak orang pensiun, akan semakin besar pula belanja pensiun yang harus dikeluarkan oleh negara. Secara nominal, secara absolut ini seringkali menjadi kekhawatiran, karena tentu jumlahnya makin besar, apalagi dengan membaiknya kondisi perekenomian yang berdampak pada membaiknya kesehatan, usia lebih panjang dan sebagainya, maka secara nominal memang akan dilihat bahwa belanja pensiun ini untuk membayar pensiun ini semakin lama semakin besar.

34

Nah ini cara membiayai pensiun yang seperti ini biasa dikenal dengan istilah pay as you go artinya dibayarkan pada saat jatuh tempo. Ada kelompok pemikir yang lain, yang mengatakan bahwa idealnya negara ini menyisihkan sedikit demi sedikit selama orang itu aktif. Jadi selama orang itu aktif, disisihkan sejumlah dana untuk nanti pada waktu pensiun manfaat pensiunnya dikeluarkan dari dana yang disisihkan ini. Nah ini kelompok yang ini biasanya disebut atau menyebut metode ini metode pembiayaan seperti ini funding, metode mendanai lebih dulu kebutuhan-kebutuhan pensiun yang akan datang. Mana yang lebih baik, tentunya ada pro kontra lagi Bapak Ibu. Di perusahaan-perusahaan swasta, karena alasan-alasan tertentu yang terutama adalah ada resiko tinggi tidak berlangsungnya perusahaan itu sendiri, negara melalui Undang-Undang No.11 tahun 1992, nomornya sama tapi tahunnya beda, itu mewajibkan perusahaan-perusahaan swasta ini melakukan sandi, jadi sebelum orang itu pensiun sudah disisihkan dana. Ini menguntungkan untuk karyawan, karena kalau perusahaan terpaksa dibubarkan dan dilikuidasi, dananya ada, dan sudah dipisahkan dari kekayaan perusahaan itu. Tetapi untuk negara, untuk Pegawai Negeri Sipil saat ini, ini tidak ada praktis ini sebenarnya tidak ada funding kecuali untuk nanti hal yang lain yang akan kami sebutkan berikutnya. Jadi praktis sebetulnya di seluruhnya dibiayai oleh negara. Apakah ini buruk, banyak ahli yang mengatakan tidak juga, sepanjang itu adalah untuk atau yang melakukannya adalah negara, karena negara kecil kemungkinan akan menjadi bangkrut dan dilikuidasi. Katakanlah mengalami masalah dengan keuangan, negaranya akan tetap ada walaupun kemudian ada restructuring dan sebagainya. Jadi pro kontra ini juga nanti dilengkapi dengan pro kontra lain, termasuk kecukupan governance untuk pengelolaan dana dan sebagainya ini bisa didiskusikan lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian kita adalah tadi dikatakan di Undang-Undang Pensiun Pegawai Negeri Sipil bahwa sepanjang belum dibentuk dana pensiun, pembayaran itu dilakukan oleh APBN. Tetapi ternyata sejak tahun 1974 kalau tidak salah itu Keppres 56 itu dikatakan Presiden waktu itu membuat aturan baru bahwa dari Pegawai Negeri Sipil ini dipungut iuran sebesar 10%, 4,75% untuk pensiun, 3,25% untuk THT dan perumahan, 2% untuk kesehatan. Nah ini Keppres ini sendiri memang kadang-kadang sampai sekarang kadang-kadang dianggap ini dimana ini munculnya, sehingga kemudian ada sesuatu yang berubah dari Undang-Undang No.11 tahun 1969. Ini rupanya juga berangkat dari Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian itu Keppres ini. Nah ini yang juga harus dilihat kembali, karena saat ini potongan iuran yang 4,75% ini, ini diakumulasikan terus dan dikelola oleh PT. Taspen saat ini. Nah ini akumulasi 4,75% sekiranya juga perlu kita kaji akan apa ini digunakan apa-apa, ini adalah starting awal untuk dana pensiun yang memang juga sudah diindikasikan dalam Undang-Undang No.11 tahun 1969, ataukah untuk keperluan lain. Tapi nampaknya memang dikaitkan dengan upaya untuk membentuk dana pensiun khusus untuk Pegawai Negeri Sipil ini.Tapi ini juga perlu segera mendapat kejelasan dalam hal ini. Jadi saat ini juga mulai muncul Ibu Bapak adanya pendapat bahwa nah ini kalau sudah dipungut tapi tidak digunakan mestinya dikembalikan lagi dan sebagainya ya, dikembalikan lagi kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengalami potongan pemungutan dan sebagainya, tetapi sesungguhnya juga ada juga yang berpendapat bahwa begitu dia pensiun Pegawai Negeri Sipil ini pensiun dan mendapatkan pembayaran pensiunnya penuh dari APBN, seharusnya dia juga tidak boleh mengklaim lagi potongan iuran itu karena untuk pensiunnya dia sepenuhnya dibayarkan oleh APBN.

35

Bapak Ibu yang kami hormati, Itu tadi ada 7 atau 8 pokok pikiran yang saat ini menjadi perhatian serius dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan, BKN dan nanti mungkin nanti akan melibatkan Kementerian Pertahanan juga, karena mungkin kita akan lihat praktek yang sama untuk TNI Polri, dan di dalam rencana kerja yang juga sedang didevelop supaya matang ini memang nampaknya masih memerlukan waktu untuk kita sampai pada rumusan yang sangat detil mengenai hal ini. Pilihan-pilihan tadi seperti yang kami kemukakan cukup beragam, ini juga harus didefinisikan dengan baik. Dalam kaitannya dengan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, pernah kami sampaikan tentunya melalui Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi, ini mungkin akan lebih bijak apabila di dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini kita berbicara masalah hak dan kewajiban pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negaranya itu. Jadi kita berbicara mengenai dia akan berhak atas jaminan pensiun misalnya. Dia akan berhak atas jaminan kesehatan misalnya. Nah sementara detil, rinician dari jaminan pensiun, rincian dari jaminan kesehatan, diamanatkan ini diatur di dalam undang-undang tersendiri atau mungkin peraturan pelaksanannya. Untuk gambaran, untuk pensiun saat ini, ini diatur pada level undang-undang juga Bapak Ibu, jadi ini yang perlu kiranya menjadi bahan pertimbangan, supaya kita juga tidak terjebak terburu-buru membuat spesifikasi di dalam Rancangan Undang-Undang ini sementara beberapa pertanyaan filosofis tadi masih harus kita diskusikan, masih kita bicarakan bersama-sama. Mungkin untuk malam ini cukup demikian Bapak Ibu, tapi tentu kalau ada pertanyaan melalui Bapak Sestama Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi, kami bersedia untuk memberikan informasi atau masukan. Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Terima kasih. Saya berikan kesempatan Pak Ganjar. WAKIL KETUA (GANJAR PRANOWO/F-PDIP): Pak sedikit saja Pak, Undang-Undang Pensiun kita itu yang tahun 1969 itu Pak? Ya tahun 1969 Pak... pertanyaan ini menjadi mendasar ketika kita mencoba ingin mensinkronkan. Jangan nanti kemudian kita lepas-lepas. Oke kita atur undang-undang sendiri, soal itu diatur di undang-undang Pak, tidak, berarti nanti kalau kemudian ini kita atur, ini tolong dicatat ini bagian yang mungkin kita pertimbangan untuk kita sinkronisasikan, apakah kemudian ini juga ikut kita cabut, kita masukkan ke sini, sehingga aturannya lebih detil, sehingga kita bicara Aparatur Sipil Negara itu sudah lengkap dan komplit. Saya orang yang selalu khawatir Pak kalau diatur sendiri itu berserakan. Kalau diatur PP itu cek kosong Pak. Kalau cek kosong itu tidak ada jaminannya. Maka bisa saja kita memberikan bahwa itu menjadi Aparatur Sipil Negara gitu ya. Kalau menjadi hak saja Pak, itu bunyinya itu biasanya tidak sesuai dengan yang dimaui Aparatur Sipil Negara Pak. Itu keburukan sistem tata urutan kita yang memerintahkan pada PP Pak. Kita tidak mau apa ada maka pokok-pokoknya ini harus masuk di sini apa sih ketentuan pokok yang masih ada di dalam sini.

36

Maka pada pertanyaan saya, oke malam ini tentu kita belum bisa selesai pada persoalan itu, tapi kiranya kita bantu Pak agar sinkron, apa sih yang dipikirkan oleh pemerintah hari ini untuk memanaj. Bagaimana sih catatan Taspen itu. Berapa proyeksinya sekian tahun kemudian, sehingga kita tidak akan ada kesulitan itu tadi, pada pilihan-pilihan yang akan kita lakukan, mana lebi ke proteksi atau proteksi pegawai atau penghargaan yang mana? Atau kombinasi dua-duanya. Kita mesti sukanya kombinasi Pak. Artinya, ada satu resiko-resiko yang kemudian kita akan ambil, maka saya berharap betul sebenarnya kalau memang malam ini belum bisa dirumuskan, mohon kiranya dalam sesi berikutnya sudah ada opsi yang ditawarkan, sehingga dari pengalaman yang ada ini kita akan pilih dengan segala konsekuensi dan resikonya. Di situlah political impact-nya kita prediksi mulai hari ini. Kan kita sudah sepakat nanti nyusunnya pengadaan pegawainya itu kan tidak lagi berdasarkan seperti kemarin kan. Kalau kemarin kan dengan formasi Pak ya, pokoknya siapapun kasih formasi. Pake tidak pake kalau bisa nambah kan gitu kan. Nah besok kan semangat undang-undang ini sesuai kebutuhan dan itu nanti akan coba kita inline kan dengan apa yang didengungkan selama ini sebagai birokrat reform itu kan. Kan seperti itu. Saya mohon kiranya teman-teman dari Kementerian Keuangan pada sesi berikutnya bisa memberikan gambaran opsinya, kalau ini resikonya ini Pak kira-kira gitu. Kalau ini resikonya ini. Maka opsi yang di-suggest pada forum ini apa agar kita bisa berdiskusi dan fokus. Itu kalau boleh saya menyampaikan. Kalau ini yang gambaran agak panjang tadi, dan kita tidak memegang. Jadi imajinasi saya agak telmi ini telat mikir ini tadi. KETUA RAPAT: Saya tambah sedikit Pak. Jadi kita harus tahu persis kira-kira opsi yang akan dipilih oleh pemerintah itu apa. Kemudian nanti dalam pencantolan dalam Aparatur Sipil Negara ini yang sinkron dia Pak supaya ketemu nantinya. Dengan demikian ke depannya itu kita akan menjadi lebih jelas. Dalam hal ini adalah kejelasan hak-hak daripada pegawai. Saya kira itu yang kita kehendaki. Jadi saya juga masih pesimis juga Pak Ganjar, apakah dalam rapat yang akan datang sudah bisa menyimpulkan itu saya kira ini kan masih tanda tanya juga ini. Tapi diharapkan bisa, monggo silakan Pak, saya balik lagi. F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC): Sebelum pemerintah, saya ingin memberikan komentar, ini sekedar penegasan saja. Fakta yang ada sekarang pegawai negeri apalagi pejabat sangat takut pensiun. Cari-cari supaya tidak pensiun. Mengapa, karena tadi sudah dijelaskan kalau sudah pensiun itu usianya sudah tua, penghasilannya anjlok, jauh berkurang, padahal di usia tua itu penyakit tambah banyak, biaya tambah banyak, ini tambah banyak, Askes sudah susah dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari tempat lain, tidak usah jauh-jauh, ke teman-teman swasta saja, mereka pensiun dengan tenang dan kadang-kadang minta pensiun di sini, supaya dapat golden sekhand atau apa hilang itu. Kita selama ini apakah tidak mungkin bahwa hitung-hitungan pensiun itu tidak terhadap gaji pokok, tetapi terhadap penghasilan. Memang bengkak, tetapi kalau memang awal-awalnya ini sudah kita hitung berapa yang disisihkan untuk itu, saya yakin itu bisa.

37

Jadi dalam exercise nanti tolong kira-kira bagaimana supaya uang yang diterima pensiun itu cukup untuk sisa hidupnya itu dengan tenang, tidak harus kerja pontang panting lagi, karena pengalaman saya 30 tahun jadi pegawai, uang pensiun 2,9 untuk golongan IV/d ditambah Taspen berapa belas juta gitu, Rp.18 jutaan. Jadi Anggota DPR RI 5 tahun jauh lebih besar dari itu pensiunnya. 5 tahun bekerja hasilnya 3,7. Nah coba tolong di-exercise-kan supaya teman-teman pegawai negeri ini bisa tenang hidupunya, terutama pada saat pensiun tidak rebutan ingin memperpanjang-panjang usia pensiunnya. Jadi pensiun dengan tenang. Silakan dielaborasi, dan mudah-mudahan besok sudah bisa ada gambaran atau opsi mana yang akan kita pilih. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan Pak Rahadi. F-PDIP (H. RAHADI ZAKARIA, SIP, MH): Ya satu lagi. Ini saya kalau melihat anggaran untuk pensiun itu luar biasa di Indonesia. Artinya begini Pak, bahwa negara selama ini mencoba berupaya untuk menekan agar yang namanya Pegawai Negeri Sipil ini tergiring untuk tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil. Mohon maaf ini kaya kereta api misalnya, itu namanya ada Jawatan Kereta Api dulu, kemudian berubah menjadi PNKA, kemudian menjadi Perum KA, skas PTKA. Nah ini kan ada penggiringan bahwa negara sebenarnya tidak ingin menanggung beban untuk memberikan suatu balas jasa kepada para Pegawai Negeri Sipil, ini bukan hanya dari perkeretaapian saja, tapi juga dari perhubungan laut juga ada displit masuk ke Badan Usaha Milik Negara menjadi Pelindo dan sebagainya. Artinya bahwa ini negara sudah mulai mengalami kesulitan untuk membayar dana pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil, ini satu persoalan Pak di negeri ini, karena orang ingin mendapat pensiun, itu jadi itu fakta-fakta di lapangan seperti itu. Untuk itu kita ingin mendapatkan satu gambaran dari Menteri Keuangan ke depan kira-kira berapa anggaran untuk pensiun, karena semakin banyak kita surplus Pak, beda dengan negara-negara di Eropa sana. Orang malah ingin pensiun Pak. Ingin pensiun cepat, tetapi pensiunnya diperpanjang, kalau perlu sampai meninggal dia baru pensiun. Nah ini persoalan misalnya di Cheko, Hungaria dan sebagainya ini yang menjadi persoalan bahwa masa kerja pegawai itu lebih diperpanjang. Nah sekarang di Indonesia, begitu surplus, begitu positif pertumbuhannya, ini anggaran-anggaran untuk pensiun sangat luar biasa Pak. Jadi saya ingin mendapatkan suatu estimasi ke depan berapa kira-kira anggaran yang diperlukan untuk pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil. Saya sepakat bahwa ada anggaran yang disisihkan, penghasilan yang disisihkan kemudian untuk dibayarkan setiap bulannya disisihkan, kemudian untuk dibayarkan. Nah memang ada model-model yang seperti di Badan Usaha Milik Negara itu yang dari mulai jawatan-jawatan itu digiring untuk menjadi Badan Usaha Milik Negara atau Perum yang sifatnya tidak hanya melayani juga mencari keuntungan. Apakah model itu nanti kira-kira yang akan digunakan, agar tentunya ada semacam hanya Pegawai Negeri Sipil inti saja yang mendapatkan pensiun. Jadi ada satu pola saya kira. Tadi kan bicara soal filosofis Pak, saya kira inilah filosofisnya apakah negara itu memang menyediakan anggaran sebagai balas jasa untuk membayar pensiun para Pegawai Negeri Sipil, atau memang Pegawai Negeri Sipil sudah mencoba dipotong kemudian dibayarkan anggarannya hasilnya dikembalikan istilahnya Pak. Nah ini saya kira ini yang saya kira perlu suatu pola. Jadi supaya nanti dalam menerapkan dana pensiun ini kita tepat. Ini sebagai undang-undang menurut Pak Taufiq itu adalah sebagai Undang-Undang Pokoknya.

38

Jadi tidak bertabrakan dengan Undang-Undang Pensiun, saya kira perlu ada suatu ketegasan, ada suatu sikronisasi undang-undang yang mengatur Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang yang mengatur soal pensiun Pak. Saya kira ini untuk mendapatkan suatu outline atau gambaran yang jelas agar tidak menimbulkan persoaln di kemudian hari saya kira. Terima kasih. KETUA RAPAT:

Baik.

Cukup saya kira ya? Karena saya sudah melanggar waktu ini. Tata Tertib DPR RI mengatakan pukul 22.30 WIB. Begini, saya mohon nanti jawabannya sekaligus Pak, jawabannya dengan opsi-opsi itu, kira-kira yang mana yang akan dipilih dengan penjelasan-penjelasan, barangkali untuk malam ini cukup penjelasan singkat saja, kami silakan. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Bapak Pimpinan. Kebetulan di tengah kami juga dari pemerintah kami undang Direktur Taspen Pak, selaku operator pensiun, penyelenggaraan sistem pensiun yang berlaku sekarang. Tentunya beliau tahu persis bagaimana masalah dan kendala yang dihadapi. Pada kesempatan ini ijinkan untuk memberikan penjelasan ya paling lama 10 menit untuk bisa menambah referensi kita, untuk kita nanti mensikap terhadap rumusan yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang ini. Kalau setuju kami persilakan. Silakan Pak Agus. PEMERINTAH (DIR. TASPEN): Terima kasih Pak Sesmen. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Panitia Kerja. Bapak Ibu Anggota Panitia Kerja. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dari tim pemerintah. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Pertama, barangkali perlu kami perkenalkan dulu, saya Agus Heryanto, yang ditugasi ga Dirketur Utama di PT. Taspen, dan di sini saya membawa 3 orang Direktur Taspen. Di belakang saya yang sebelah kanan Pak kemudian di sebelahnya Ibu Tri Lestari, dan di sebelahnya Pak Taufiq Hidayat, ketiganya Direktur Taspen. Pertama, kami ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan operasional Taspen, yang barangkali bisa melengkapi apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Isak. Beliau menyampaikan dari sisi policy pemerintah, dan kami akan menyampaikan apa yang kita lakukan sehari-hari. Taspen ini merupakan institusi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan salah satu atau salah dua dari kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, yaitu yang menyangkut Tabungan Hari Tua dan Pensiun. Kami siapkan beberapa slide pendek yang mudah-mudahan bisa membantu untuk mempermudah memahami.

39

Bapak Ibu sekalian, Yang pertama, kami sampaikan beberapa regulasi yang mendasari operasional PT. Taspen di sana berbagai macam undang-undang, termasuk salah satu tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Isak itu Undang-Undang No.11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai. Kemudian ada juga di sana adalah Undang-Undang No.8 tahun 1974 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No.43 tahun 1999 yang undang-undang ini akan diganti oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Kemudian di sana ada PP, PP itu PP.25 itu mengenai asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil dan PP.26 mengenai kelembagaannya Taspen. Kami sampaikan profil Taspen, tadi sudah kami sampaikan program yang kami laksanakan, ini penugasan pemerintah adalah tabungan hari tua dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan pejabat negara serta pembayaran tunjangan veteran dan dana kehormatan. Kepesertaan sampai saat ini ada 6,8 juta orang, yang peserta aktif adalah 4,5 juta ini adalah Pegawai Negeri Sipil aktif, pejabat negara aktif dan sebagainya dan peserta pensiun adalah 2,29 juta orang. Iuran itu adalah 8% yang dipungut dari Pegawai Negeri Sipil, tadi Kalau Pak isak menyebut 10 itu adalah yang 2 itu untuk Askes, sedang untuk Pegawai Negeri Sipil untuk THT 3,25% dan pensiun 4,75%. Data terakhir tahun 2011, jumlah penerimaan iuran THT dan pensiun, ini jumlah THT-nya adalah Rp.4,5 triliun kira-kira. Kemudian jumlah penerimaan iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil itu Rp.6,6 triliun. Sedangkan akumulasi asset Pegawai Negeri Sipil yang dikelola, ini seluruhnya adalah Rp.100 triliun. Tadi dari THT Rp.52,4 triliun dan pensiun Rp.48 triliun. Mengenai manfaat, manfaat yang diberikan adalah pensiun dan uang duka wafat, ini yang dari APBN, kemudian THT, nilai tunai dan asuransi kematian. Pada saat sekarang ini manfaat pensiun tertinggi adalah 3,6 juta, manfaat pensiun terendah adalah 1,5 juta. Sedangkan THT tertinggi adalah 50,7 juta dan manfaat THT terendah adalah 13,2 juta. Kantor kami memiliki 6 kantor cabang utama, 36 kantor cabang, dan 3 kantor cabang pembantu dengan pegawai seluruhnya 1.993 orang. Kita memiliki 11.360 titik layanan ini bank dan pos. Ini per 31 Desember 2011. Kami juga diberi tugas oleh Bapak Sesmen untuk melihat dampak fiskal perubahan usia pensiun Pegawai Negeri Sipil dari 56 menjadi 58 tahun. Secara garis besar, ini APBN tetap menanggung beban pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang seharusnya pensiun ini selama 2 tahun. Dampak fiskalnya sebesar 25% dari pembayaran gaji kepada pegawai yang seharusnya pensiun. Jadi misalnya 2012 ini akan ada yang berusia 56 tahun itu 117.000 misalnya. Nah ini kan kalau mundur 2 tahun, ini kan artinya pemerintah masih tetap membayarkan gajinya, dan itu kalau kita hitung kira-kira 8,1 triliun ini, ini perhitungan gaji pokok kan, tetapi kalau dia itu pensiun, itu kan pensiun itu kan maksimum 75% dari gaji pokok, jadi kira-kira angkanya kira-kira selama 2 tahun itu adalah Rp.6,1 triliun, sehingga selisihnya ini adalah 25%, tapi kita ini baru bicara mengenai gaji pokok, karena kalau pegawai itu pensiunnya mundul 2 tahun, artinya selain gaji pokok ini kan tunjangan-tunjangan tetap dibayar penuh. Ini di luar perhitungan di sini Pak. Kemudian berikutnya, sepanjang tidak terjadi perubahan formula manfaat, maka perubahan usia pensiun tersebut dampak fiskla terhadap manfaat tidak ada, kenapa, di undang-undang kita sudah dicap maksimumnya adalah 75% dari gaji pokok, kemudian plus tunjangan. Kemudian kami juga diminta untuk sedikit memberikan masukan mengenai sistem tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Isak PS U Go dan fully funded. Tadi sudah diuraikan PS U Go itu biaya pensiun dipenuhi sebagai pembayaran iuran pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Besarnya iuran sama dengan besar manfaat yang akan dibayarkan.

40

Jadi untuk Pegawai Negeri Sipil ini pembayaran pensiun dibebankan kepada APBN. Kelebihannya tentu dengan PS U Go ini tidak ada namanya istilah dana awal, tidak ada istilah fase visuability dan besarnya manfaat juga bisa dinaikkan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tapi ada sisi kita anggap kekurangan, ini bahwa PS U Go ini akan meningkat setiap tahun, semakin lama beban APBN akan semakin berat. Sebagai gambaran ini kalau dari tahun 2006 itu beban APBN untuk membayar pensiun itu Rp.22,7 triliun, kemudian 2007 Rp.26,6 triliun, seterusnya sampai 2011 kemarin itu Rp.52,7 triliun, tahun 2011 kemarin. Kemudian proyeksi untuk tahun 2012 itu 59,2 triliun dan sampai 2015 itu proyeksi kita Rp.89,7 triliun. Ini kita menggunakan asumsi bahwa antara 2012 sampai 2015 itu ada kenaikan gaji pegawai 10%. Berikutnya sistem fully funded, fully funded ini pendanaan secara penuh yaitu sistem pendanaan dimana besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun di masa yang akan datang dipenuhi dengan cara diangsur, dengan iuran peserta, dan iuran pemilik kerja, pemilik kerja dalam hal ini adalah pemerintah selama pegawai masih aktif bekerja yang ditampung dalam satu tempat, kemudian dikelola dan dikembangkan. Nah ini kelebihannya adalah pemberi kerja atau dalam hal ini pemerintah, tidak dibebani biaya untuk pensiunan untuk setiap tahunnya, karena biaya pensiun telah dipenuhi pada saat pegawai masih aktif yaitu iuran peserta dan iuran pemberi kerja atau pemerintah. Nah kekurangannya, untuk sistem pendanaan penuh ini, ini kalau kita menggunakan angka per 31 Desember 2010, kemudian yang selama ini PS U Go akan diubah menjadi fully funded itu ada namanya dana awal yang harus disiapkan sebesar kira-kira 1.800 triliun, ini perhitungan... independent. Kemudian kekurangan yang lain, ini kan pemberi kerja juga wajib membayar iuran. Kemudian besarnya manfaat pensiun tetap, tidak ada kenaikan. Nah kalau pemberi kerja mau menaikkan gaji pokok, ini tentu harus menyediakan dana lebih untuk membayar PSL. Jadi ini kurang lebih sebagai tambahan informasi untuk barangkali nanti bisa diputuskan sistem mana yang akan dipakai atau barangkali gabungan dari keduanya. Sebenarnya Taspen sendiri pernah mengusulkan untuk dilakukannya gabungan ini, yaitu dengan cut off, cut off jadi yang lama itu pakai masih PS U Go, kemudian yang baru menggunakan fully funded. Berikutnya tadi setalah disebut juga mengenai kaitannya dengan BPJS, kaitannya dengan Undang-Undang SJSN. Kami ingin menyampaikan gambaran mengenai perbedaan antara THT dan pesiunnya Taspen ini dibandingkan dengan JHT (Jaminan Hari Tua) dan jaminan pensiun sesuai Undang-Undang SJSN. Kalau dari sisi pensiunnya, ini Taspen maupun Undang-Undang SJSN itu semuanya ada. Tapi untuk pejabat negara, Presiden, Wakli Presiden, Ketua MPR, DPR RI, DPD, Dubes, Gubernur, Walikota, Bupati ini hanya ada di Taspen. Di SJSN tidak ada, karena apa, karena di Undang-Undang SJSN itu,...minimal iurannya harus 15 tahun. Sedangkan pejabat negara kan ini 5 tahun atau 10 tahun. Kemudian berikutnya untuk veteran, dana kehormatan dan PKRI (Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia) dan KNIP itu di Taspen itu ada pensiunnya, sedangkan di SJSN tidak ada. Kalau peserta meninggal ini Taspen ada, kalau di SJSN itu jaminan hari tuanya tidak ada, tetapi di jaminan pensiun ada. Uzur itu ada di Taspen, tidak ada di SJSN. Kalau peserta keluar, ini ada di Taspen, tetapi di SJSN-nya untuk jaminan pensiun tidak ada, tapi di JHT-nya itu ada. Kematian keluarga ini ada di Taspen tapi tidak ada di SJSN. Berikutnya perbandingan antara program THT-nya Taspen dengan JHT-nya SJSN. Spimnya kalau di Taspen itu adalah manfaat pasti, ini rumusnya ditentukan oleh pemerintah. Pesertanya adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk pejabat negara tadi sudah kami sampaikan, kalau yang SJSN itu yang bekerja yang telah membayar iuran. Tadi rumus sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sumber dana, sementara ini yang ada di Taspen sumber danya adalah iuran pemerintah. Kalau di SJSN itu adalah iuran peserta plus pemberi kerja.

41

Ada beberapa kekhususan di dalam program Taspen ini. Kalau peserta meninggal sebelum mencapai BUP, akan mendapat manfaat THT penuh, jadi masa kerjanya dihitung sampai usia 56 tahun. Ini salah satu unsur dari asuransi. Kemudian juga peserta mendapatkan asuransi kematian, tanpa harus membayar iuran. Kalau di SJSN ini merupakan program tersendiri, jaminan kematian. Berikutnya yang ini penting juga adalah dalam hal terjadi kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, maka pemberi kerja terikat pada kewajiban pembayaran PSL..., apabila pemberi kerja tidak memenuhi pembayaran PSL tersebut, maka akan terjadi kekurangan pendanaan, ini yang disebut unfunded untuk program tabungan hari tua. Pada saat ini, pemerintah telah mengakui kekurangan pendanaan mulai tahun 2007 sampai 2010 itu sebesar Rp.8,3 triliun. Nah ini pencairannya ini sedang menunggu do delegent yang sedang dilakukan oleh BPKP. Kemudian berikutnya persandingan program pensiun Taspen dan jaminan pensiun SJSN. Dari skemanya sama dua-duanya manfaat pasti. Peserta kalau Taspen Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara dan sebagainya. Kalau SJSN pekerja yang telah membayar iuran. Manfaat pensiun ini maksimum 75% ini sesuai dengan undang-undang minimum 40%. Kalau yang SJSN ini belum ada ketentuan. Kalau keluar ada pengembalian akumulasi iuran plus pengembangan sama juga di SJSN demikian juga. Uzur tadi sudah kami sampaikan, ini ada di Taspen tidak ada di SJSN. Meninggal di Taspen ada pensiun terusan 4 bulan, pensiun janda duda anak, uang duka, wafat ada. Kalau di SJSN tidak ada pensiun terusan dan tidak ada uang duka wafat. Sumber dana untuk Taspen ini tadi sudah disampaikan yang 4,75% itu dipupuk oleh pemerintah dititipkan ke Taspen untuk dikembangkan. Sedangkan pembayaran pensiunnya dengan APBN. Kalau di SJSN dijelaskan dalam Undang-Undang SJSN itu adalah sumbernya iuran peserta plus pemberi kerja. Kekhususan, kekhususan untuk Taspen ini pejabat negara dalam satu periode mendapatkan pensiun, tapi kalau yang di SJSN pasti tidak, karena ngiurnya kurang dari 15 tahun. Berikutnya kami sampaikan di sini catatan pandangan pemerintah pada saat rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang BPJS menjadi undang-undang. Di sana disebutkan bahwa ada kesepakatan untuk membentuk dua BPJS yaitu BPJS kesehatan, ini transformasi dari Askes untuk melaksanakan jaminan kesehatan. Kemudian BPJS ketenagakerjaan ini merupakan transformasi PT. Jamsostek, melaksanakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Sedangkan untuk Taspen dan Asabri, ini akan menyelenggarakan program khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI Polri. Berikutnya mengenai keberadaan PT.Taspen ini sesuai Undang-Undang No.24 tahun 2011 Undang-Undang BPJS. Di sana ada ketentuan bahwa di Pasal 65.

KETUA KOMISI II (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA / PG) :

Pak Ketua boleh interupsi Pak?

Ya Pak kalau saya pikir ini tidak usah dijelaskan detil seperti ini, yang terpenting kan kita ingin merumuskan bagaimana pengaturan soal pensiun ini. Kalau untuk Pegawai Negeri Sipil menurut saya sudah tidak ada masalah, itu sudah jalanlah. Yang jadi persoalan ini kan bagaimana mengatur pensiun untuk PTT. Nah pejabat kan sudah tidak ada masalah Pak. Nah kalau PTT, saya masih perlu pemikiran Pak Ketua Panitia Kerja Pak Taufiq, PTT ini menurut saya mereka terikat dengan masa kontrak satu tahun satu kali, apakah tidak juga dimungkinkan bagi mereka yang karena saya melihat PTT ini sesuai dengan kebutuhan, contoh saja misalkan karena semangatnya kompetensi begitu Pak, yang selama ini terjadi seperti Anggota Dewan punya tenaga ahli, saya pikir tenaga ahli ini nanti ketika undang-undang ini dirumuskan dia bisa masuk menjadi ranah pegawai tidak tetap Pak, karena dia memang harus ada kompetensi untuk menjadi tenaga ahli.

42

Kalau dia juga dari Pegawai Negeri Sipil, susah Pak, karena rekrutmennya itu mungkin harus golongan ini, golongan ini, padahal yang kita butuhkan itu kompetensi dia mendampingi seorang Anggota Dewan, yang bisa mengimbangi pola pikir kami. Saya butuh seseorang yang hari ini doktor gitu yang bisa mengimbangi pola pikir saya, menjabarkan gagasan-gagasan ide saya. Nah doktor kalau digunakan pakai Pegawai Negeri Sipil harus yang baru-baru segala macam, gajinya kecil. Justru lewat PTT ini begitu Pak ya, ini Pak Taufiq, lewat PTT ini kemungkinan seperti yang sekarang terjadi, tenaga ahli itu lebih besar take home pay tenaga ahli saya dibandingkan dengan Kasubag saya di Komisi II DPR RI. Kabag saya ini Arin di Set. Komisi take home pay-nya ya mungkin sekitar Rp.10 jutaan lah katakan, nyampai Rin? Rp.7 juta malah, itu pejabat eselon III, Kepala Bagaimana Sekretariat, ini saya buka saja, tapi saya punya tenaga ahli hari ini lulusan S2 Rp.7,7 juta tiap bulan.

Nah artinya, saya ingin bertanya ke Pak Agus ya, kan dimungkinkan negara ini kan punya kewajiban mensejahterakan rakyatnya Pak, dan rakyat itu seluruh Warga Negara Indonesia, baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun PTT. Nah saya tidak mau menyebut PTTP kagok Pak saya, PTT sajalah. Jadi saya pikir kalau didasarkan atas pribadi iuran, kan bisa, misalkan dari gajinya Rp.7,7 juta itu dipotong setiap bulannya sekian. Diakumulasikan mencapai angka sekian, itu kan bisa dijadikan landasan pijakan kalau dia mampu mencapai selama 5 atau 10 tahun, dia punya hak pensiun seperti ini. Kan juga bisa dipikirkan cara-cara seperti itu. Yang terpenting sumber keuangannya dari negara, tapi negara memberikan jaminan lewat undang-undang ini, memberikan ruang kepada pekerja untuk menjadi semakin sejahtera, artinya kan ada jaminan hari tua Pak.

Nah menurut saya Pak Ketua, kita juga perlu mendalami kembalilah kemungkinan-kemungkinan itu, karena menurut saya itu juga menjadi bagian yang cukup baik gitu ya, dalam rangka pembinaan PTT ke depan, supaya PTT ini bukan hanya pegawai tidak-tidak gitu, jadi tapi artinya dia kan juga punya kalau ada langkah-langkah pemikiran seperti itu menurut hemat saya dia sebagai sebuah profesi yang tentunya akan diterapkan juga dengan etika segala macamnya, itu jauh juga akan lebih mendorong itu.

Nah ini hanya pemikiran kami, jadi jangan hanya berpikir dari aspek politik semata. Kalau aspek politik tadi sudah dituntaskan oleh Pak Gamari, karena ini aparatur pemerintah, ya jangan kalau berpolitik ya berhenti saja keluar, nah itu tegas Pak, tapi kalau soal kesejahteraan juga menurut hemat saya jangan juga lalu tertutup ruang mereka sepanjang ada celah ruang untuk bisa dia juga melakukan upaya-upaya untuk mensejahterakannya, meningkatkan ininya kan jauh lebih bagus Pak. Apalagi uang itu bersumber dari dirinya, tapi undang-undang ini menata sedemikian rupa supaya memberikan ruang itu.

Nah itu dimungkinkan tidak untuk langkah-langkah seperti itu?

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

PEMERINTAH (DIR. TASPEN):

Ini sebenarnya domainnya pemerintah ini, tetapi dari sisi teknisnya itu dimungkinkan Pak dan kami Taspen siap akan melaksanakan kalau diputuskan demikian, tapi sekali lagi ini adalah domainnya pemerintah untuk memutuskan.

43

Terima kasih Pak.

Dengan seijin Pak Sestama Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi.

Ringkas saja Pak, kami sangat sependapat bahwa harus ada sinkronisasi antara kaidah-kaidah yang akan diatur di dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini adan Rancangan Undang-Undang Pensiun. Hanya yang ingin kami sampaikan juga bahwa merumuskan, menetapkan karakteristik dari sistem pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil memerlukan waktu dan diskusi yang tidak cukup rasanya semalam dua malam sampai kita mengambil kesimpulan yang baik.

Tadi tercermin dari pendapat Bapak-bapak Anggota Dewan yang terhormat, bahwa kita harus mulai berpikir bagaimana supaya orang itu tidak ragu untuk pensiun, karena ternyata kalau pensiun sekarang akan langsung mati karena mendapatkan replacement ratio yang sangat kecil tadi. Kemudian kita juga di sisi yang lain juga kita tentu tidak ingin nanti mempunyai sistem pensiun yang membuat orang bermalas-malasan, baru masih usia masih produktif sudah ingin pensiun, seperti yang disampaikan Bapak tadi di Cheko, Slovakia, dan sebagainya itu Pak.

Jadi intinya Pak, kami sangat setuju bahwa sinkronisasi harus ada antara Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Rancangan Undang-Undang nanti kalau ada Undang-Undang Pensiun, tetapi karena membahas sistem pensiun itu sendiri akan memerlukan waktu yang panjang, mungkin kita nanti akan bisa berdiskusi untuk mencari titik temu dimana kira-kira kaidah-kaidah pokok apa yang kita perlu bisa tampung di dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, sementara untuk yang lebih detil mengenai sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil, bahkan kalau nanti mau diperluas untuk TNI Polri dan sebagainya, kiranya perlu diatur di dalam undang-undang tersendiri sebagaimana sekarang juga ada Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian maupun Undang-Undang Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Mungkin secara ringkas demikian Pak tanggapan dari kami, kami kembalikan ke Pak Sestama.

Terima kasih Pak.


Baik Bapak Pimpinan.

Terima kasih Pak Isak.

Kami kembalikan lagi kepada Pimpinan Sidang.

KETUA RAPAT:

Baik saya kira kita sampai di penghujung acara malam ini, kami mohon kiranya dari pemerintah bisa merumuskan ini Pak, pokok-pokok saja yang untuk dimasukkan di dalam undang-undang ini. Pokok-pokok yang mendasar, yang tapi sebagai cantelan ke Taspen maupun ke Keuangan itu. Jadi pokok-pokok itu saja dan jangan sampai adalah ini tidak boleh merugikan, undang-undang ini tidak boleh merugikan. Apa yang sudah ada bagus diatur jangan sampai rusak oleh undang-undang ini juga, karena itu perlu barangkali penataan butir-butir untuk pasal dalam mengenai pensiun ini.

44

Saya kira cukup demikian untuk malam ini, saya skors sampai besok kita ketemu lagi jam 09.00 WIB.

Alhamdulillaah kita skors.

(RAPAT DISKORS PUKUL 23.30 WIB)

Jakarta, 9 Februari 2012 a.n. Ketua Rapat

Sekretaris

ARINI WIJAYANTI, SH.,MH. 19710518 199803 2 010

45

RISALAH RAPAT RAPAT PANITIA KERJA KOMISI II DPR RI ...berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200427-075904-5372.p… · risalah rapat . rapat panitia kerja komisi ii dpr ri

Documents