RISALAH RAPAT RAPAT PANITIA KERJA KOMISI II DPR ...berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200427...2020/04/27  · RISALAH RAPAT RAPAT PANITIA KERJA KOMISI II DPR RI RANCANGAN

RISALAH RAPAT

RAPAT PANITIA KERJA KOMISI II DPR RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

SELASA, 14 FEBRUARI 2012

Tahun Sidang : 2011 – 2012 Masa Persidangan : III Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja (PANJA) Rapat Ke : -- Sifat Rapat : Terbuka Dengan : Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Direktur Jenderal Otonomi

Daerah Kemendagri (diwakili) dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (diwakili)

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Februari 2012 Pukul : 10.00 WIB – Selesai Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR-RI (KK. III/Gd Nusantara) Ketua Rapat : Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA / Ketua Panja RUU ASN Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Lanjutan Pembahasan rumusan substansi Panja RUU ASN Anggota : 22 dari 25 orang Anggota Panja Komisi II DPR RI

3 orang Ijin Nama Anggota : Pimpinan Komisi II DPR RI : 1. Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA 2. Ganjar Pranowo 3. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si

Fraksi Partai Demokrat : Fraksi Persatuan Pembangunan : 4. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 5. Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc 6. Drs. H. Abdul Gaffar Pattape 7. Khatibul Umam Wiranu, M.Hum 8. Paula Sinjal, SH, M.Si

20. Drs. H. Akhmad Muqowam

Fraksi Partai Golkar : Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 9. Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM 10. Dr. Ir. Markus Nari, M.Si 11. Drs. Murad Nasir, MSi 12. Agustina Basik-Basik. S.Sos.,MM.,M.Pd

21. Abdul Malik Haramain, M.Si

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : Fraksi Partai Gerindra: 13. H. Rahadi Zakaria, S.Ip, MH 14. Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil 15. Dra. Eddy Mihati, M.Si 16. Zainun Ahmadi

22. Harun Al Rasyid

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: Fraksi Partai Hanura: 17. KH. Aus Hidayat Nur 18. H.M. Gamari Sutrisno

--

Fraksi Partai Amanat Nasional: 19. Drs. Fauzan Syai’e

Anggota yang berhalangan hadir (Izin) : 1. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc. IP, M.Si 2. Ignatius Moelyono 3. Miryam Haryani, SE, M.Si

JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT / KETUA PANJA (DRS. H. TAUFIQ EFFENDI, MBA/F-PD): Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu’alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang terhormat saudara Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM atau yang mewakili. Yang terhormat saudara Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili. Yang terhormat saudara Anggota Panja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Komisi II DPR RI. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang legislasi untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat, Rapat Panitia Kerja pada hari ini daftar hadir telah ditandatangan oleh 11 orang Anggota dai 2 orang Anggota, ijin 2, dan 6 fraksi dari 9 fraksi. Oleh karena itu kourum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka perkenankanlah kami membuka Rapat Panitia Kerja ini dan Rapat Panitia Kerja ini dinyatakan terbuka untuk umum. Bismillaahirrahmaanirrahiim.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Selanjutnya kami minta dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kesediaannya memenuhi undangan dalam Rapat Kerja hari ini, demikian juga Pimpinan dan Anggota Panja Komisi II DPR RI. Kemudian kami menawarkan sekaligus mohon persetujuan mengenai acara Rapat Panitia Kerja untuk hari ini yaitu membahas lanjutan materi Panja Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Apakah bisa disetujui?

2

(RAPAT : SETUJU)

Rapat kita akhiri jam berapa? Jam 11.00 WIB? Cepat banget? Jam 12.00, ya kalau belum selesai kita perpanjang, sementara jam 12.00 ini kan tidak banyak ini yang dibicarakan.

(RAPAT : SETUJU)

Oke. Perlu kami sampaikan bahwa Rapat Panitia Kerja hari ini adalah lanjutan rapat sebelumnya yang telah dilakukan pada 9 sampai dengan 10 Februari 2012 yang telah dilakukan secara konsinyer di Hotel Santika. Adapun substansi yang telah dibahas yakni: Satu, terhadap cluster 1 pegawai tidak tetap pemerintah dan pegawai non permanen, telah dikonsultasikan dengan ahli bahasa, disepakati bahwa nomenklatur yang dipergunakan dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah pegawai tidak tetap pemerintah.

Dua, terhadap cluster…pegawai tidak tetap pemerintah, Panja menyepakati:

a. Ketentuan demonstrasi dan mogok kerja dihapus.

b. Ketentuan mengenai pengangkatan pegawai tidak tetap pada pemerintah, Panja mengusulkan agar dibentuk Badan Sertifikasi untuk menilai kompetensi PTTP pemerintah diminta melakukan pendalaman terhadap usulan ini. Maksudnya mengenai persyaratan kompetensi.

c. Ketentuan mengenai remunerasi, Panja mengusulkan agar PTTP diberikan pesanggon sesuai dengan iuran, usulan ini dibahas bersama dengan cluster pensiun. Tiga, terkait dengan manajemen PNS, Panja menyepakati:

a. Masa percobaan CPNS selama 1 tahun paling lama 2 tahun. Catatan, 2 tahun apabila pada tahun dalam 1 tahun CPNS yang bersangkutan tidak lulus Diklat Prajabatan dapat diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti Diklat Prajabatan pada tahun berikutnya, tapi batasnya 2 kali.

b. Masa percobaan CPNS wajib mengikuti pendidikan. Catatan dalam 1 tahun setiap CPNS wajib mengikuti Diklat Prajabatan.

c. LAN melaksanakan pendidikan dan pelatihan, namun dapat mendelegasikan kepada instansi yang telah mendapat akreditasi dari LAN.

d. LAN menjadi Lembaga Akreditasi bagi instansi yang akan melaksanakan Diklat di instansi.

e. Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kerja di instansi yang bersangkutan dan instansi pembina jabatan fungsional bagi calon pegawai jabatan fungsional.

3

Empat, terhadap cluster pension, berdasarkan penjelasan pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Keuangan dan PT. Taspen pada prinsipnya ada dua sistem pensiun yang berlaku, yaitu pertama pay as you go system dan kedua adalah fully funded system. Panja meminta pemerintah termasuk PT. Taspen untuk memberikan beberapa alternative terkait dengan sistem pensiun yang dipilih oleh Panja, maksudnya apabila hari ini kita bisa merumuskan, secara umum yang merupakan cantolan bagi Peraturan Pensiun selanjutnya. Jadi pada prasa ini kita hanya membahas cantolannya saja, jadi bukan akan membahas secara detil mengenai pensiun itu, nanti diuraikan di dalam undang-undang tersendiri mengenai pensiun itu.

Lima, terhadap cluster LHKPN, Panja menyepakati bahwa menjadi objek LHKPN seluruh PNS di lingkungan instansi pusat dan daerah.

Enam, terhadap cluster KASN, Panja menyepakati bahwa keanggotaan KASN berjumlah 7 orang, dengan usia paling rendah 40 tahun, dan tidak mempunyai batas maksimal, serta Anggota KASN disepakati wajib juga untuk menyampaikan LHKPN.

Tujuh, terhadap cluster jabatan eksekutif senior (JES), Panitia menyepakati mengganti nomenklatur analis kebijakan menjadi pejabat fungsional utama.

Pada Rapat Kerja tanggal 9-10 Februari sebelumnya, pemerintah diminta untuk menyampaikan beberapa alternative terkait dengan sistem pensiun, yakni sistem pertama pay as you go system, dan sistem kedua fully funded system untuk selanjutnya agar Panja dapat menyepakati sistem yang akan digunakan dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Kemudian terhadap beberapa teori yang masih memerlukan pembahasan mendalam, yang terkait dengan mekanisme penyampaian LHKPN, cluster KASN dan cluster jabatan eksekutif senior. Terkait dengan cluster KASN dan jabatan eksekutif senior disepakati sebelumnya bahwa pemerintah akan berkonsultasi dulu dengan Menpan.

Oleh karena itu, di hadapan kita telah hadir Kementerian Keuangan, PT. Taspen kami menawarkan pada pemerintah agar Panja ini dapat menuntaskan pembahasan materi tentang pensiun kita tuntaskan, hanya merupakan cantolan saja, jadi tidak secara detil, apakah bisa disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Kami persilakan pemerintah, kita mulai dengan pensiun secara sederhana seperti saya

sampaikan tadi, jadi kita bisa selesaikan ini, jadi kita tidak bahas secara menyeluruh dan meluas, karena itu nanti akan ditentukan dengan undang-undang yang lain. Saya kira demikian.

Kami persilakan pemerintah, dan mohon juga dari Pak Gafar dan teman-teman. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Baik Yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Panja. Yang kami hormati para hadirin dari unsur pemerintah yang hadir pada kesempatan Rapat Panitia Kerja hari ini. Pada kesempatan hari ini kami pada prinsipnya yang pertama, dari apa yang sudah disepakati pada Rapat Panitia Kerja sebelumnya, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan kemudian agenda hari ini, itu adalah kita akan melanjutkan pembahasan terhadap beberapa cluster yang belum dibahas dalam Rapat Panitia Kerja yaitu pertama adalah menyangkut masalah sistem informasi Aparatur Sipil Negara, yang kedua adalah penyelesaian sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara, dan yang ketiga adalah organisasi Aparatur Sipil Negara.

4

Namun kalau disepakati dan disetujui, sebelum membahas terhadap substansi 3 hal tadi dalam cluster yang sudah kami sebutkan, kami ingin menyampaikan permasalahan yang terkait dengan masalah pensiun. Jadi untuk menegaskan saja beberapa hal yang terkait dengan substansi pensiun. Coba ditayangkan. Nah ini di dalam Pasal 90, nah di sini ada penyempurnaan atau perubahan redaksi yang kami ketik dengan huruf merah. Jadi di dalam Pasal 90, dirumuskan menjadi pensiun PNS dan pensiun janda/ duda PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian pegawai negeri sipil. Kemudian di daam Pasal 91, rumusannya menjadi PNS yang berhenti bekerja berhak menerima pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian di dalam Pasal 91 ayat (2) ini dihapus karena sudah tercakup di dalam ayat (1) Ada pemikiran juga tapi nanti disepakati dan dirumuskan dalam Timus saja, Pasal 91 yang

berbunyi “PNS yang berhenti bekerja berhak menerima pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” ini nanti menjadi Pasal 90 Pak, ini sebagai payung yang itu. Jadi sebelum bicara pensiun janda dan sebagainya, ada pasal yang payung dulu Pasal 91 ayat (1) itu menjadi Pasal 90. Nanti Pasal 90 bisa naik menjadi Pasal 91, ini saran kami.

Demikian beberapa hal yang terkait dengan pensiun dan memang di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini kita sepakat bahwa ini undang-undang bukan Undang-Undang Pensiun loh Pak, tapi ini adalah Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, tapi terkait dengan menyangkut masalah pengaturan terkait dengan kesejahteraan sistem jaminan kesejahteraan pegawai negeri sipil atau Aparatur Sipil Negara ini perlu ada cantolannya di dalam undang-undang ini. Yang penting adalah bahwa undang-undang ini tidak boleh overlap dengan Undang-Undang tentang Sistem Pensiun yang berlaku. Ini yang harus kita jaga.

Nah untuk itu barangkali teman dari Taspen atau dari Kementerian Keuangan yang hadir bisa menambahkan penjelasan mengenai soal pensiun. Pertanyaannya adalah rumusan ini sudah bisa menjadi dasar untuk tindak lanjut pengaturan masalah pensiun yang lebih detil di dalam perundang-undangan yang lain.

Kami mohon ijin dulu Pak dari Taspen Pak.

KETUA RAPAT: Silakan. PT. TASPEN: Terima kasih Bapak Pimpinan maupun Anggota Panja yang kami hormati. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi memang pada dasarnya kalau kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa pada dasarnya kita punya dua pilihan sistem pensiun. Yang pertama adalah pay as you go, sebagaimana yang sudah kita laksanakan saat ini. Kemudian yang kedua adalah fully funded nah mengenai pilihan mengenai mana apakah PS UGO kami terus terang dari Taspen tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk menentukan yang mana, ini tergantung nanti pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan yang akan memutuskan. Walaupun memang Taspen pernah mengusulkan pilihan alternative itu adalah cut off, artinya ada yang sudah… gitu tetap dilakukan secara PS UGO, kemudian yang akan datang secara fully funded itu merupakan salah satu alternatif lain yang bisa dijadikan sebagai pilihan maupun konsideran. Namun kemudian, kewenangan kembali lagi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan.

5

Nah mengenai usulan-usulan perubahan yang disampaikan oleh Bapak… tadi, ini memang sudah dibahas yang melibatkan juga PT. Taspen dan juga Kementerian Keuangan dan ini sudah mengacu kepada undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun yang saat ini dipakai yaitu Undang-Undang No.11 tahun 1969. Jadi dengan demikian, masih menggambarkan apa yang sudah diterima oleh PNS selama ini Pak, dan juga sudah diatur mengenai Badan Penyelenggara nantinya, kemudian program asuransi social lainnya yang juga diperlukan oleh PNS, kita juga sudah disampaikan di sini, termasuk di dalamnya THT, supaya apa yang sudah didapat oleh PNS saat ini sudah bisa masih tetap didapatkan oleh Aparatur Sipil Negara nantinya. Demikian Bapak Pimpinan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Baik, terima kasih dari Taspen. Demikian Pimpinan Sidang, beberapa perubahan yang terkait dengan perumusan terhadap cluster yang terkait dengan masalah pensiun, dan ini dari sisi pemerintah pada dasarnya sudah bisa berpendapat bahwa ini adalah perumusan maksimal yang sudah mengantisipasi dengan sistem pensiun yang akan berlaku di yang akan datang. Ini sebagai cantolan di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyangkut masalah pensiun bagi para pegawai Aparatur Sipil Negara nanti. Terima kasih. KETUA RAPAT: Sebelum teman-teman, saya ingin tanyakan kepada Taspen, apakah Undang-Undang No.11 tahun 1969 kalau Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1981, kemudian Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1981, ini masih relevan sampai sekarang ini, ini kan pertanyaan ini. Pertanyaannya itu, apakah ini masih relevan? Silakan Pak. PT. TASPEN: Sampai saat ini memang masih relevan Pak, karena memang di dalam Undang-Undang No.11 tahun 1969 itu juga sebetulnya sudah mengarah kepada fully funded sebetulnya Pak, karena sudah diatur mengenai juga mengenai iuran. Di PP No.25 juga masih relevan, karena juga mengatur mengenai iuran dan pemberi kerja. Namun demikian mengenai akurasi daripada arah ke depan saya piker kewenangan ada di pemerintah Pak. Demikian Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Saya minta teman-teman satu putaran barangkali ada mengenai pensiun ini? Pak Muqowam silakan.

6

F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM): Terima kasih. Pertama, dari Pasal 90 sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekretaris Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, berkaitan dengan pensiun. Secara substansi di dalam perubahan pasal dan kemudian menjadi pensiunan PNS dan pensiunan janda / duda PNS diberikan sebagai perlindungan saya setuju. Tapi di Pasal 91 itu, saya kira ada pendekatan yang sifatnya formal tekstual, bunyinya adalah PNS yang berhenti bekerja berhak menerima pensiun sesuai dengan kententuan Peraturan Perundang-udangan. Kemudian di Pasal 3 itu kemudian dihapus. Pasal 91 itu terkesan descresi sekali Pak, dan itu bisa menjadi perdebatan. Karena itu saya usul Ketua agar dipertimbangkan kembali draft Rancangan Undang-Undang dan juga masukan dari pemerintah dimana di sana berbunyi adalah “PNS yang berhenti bekerja dengan hormat” tetapi sebaliknya ada yang tidak dengan hormat saya kira di situ. Jadi PNS yang berhenti bekerja berhak menerima pensiun, itu bisa berhenti dengan hormat dan juga berhenti dengan tidak hormat. Karena itu biar tidak andigo maka jelas sekali kembali kepada draft sebelumnya itu.

“PNS yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun apabila telah mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, saya kira lebih baik dicompare seperti itu Pak Ketua, sebab kalau yang dipakai adalah hasil rapat yang baru ini, saya kira aktuali bisa jadi itu menjadi masuknya masalah ini bagi yang berhenti tidak hormat, gitu saja Pak Ketua.

Terima kasih.

F-PG (IR. BASUKI TJAHAYA PURNAMA, MM): Pak Ketua. Ya terima kasih. Saya kira waktu kita merancang undang-undang ini, semangat kita itu convention kan kita mengarah ke fully funded sebetulnya. Nah kalau fully funded yang dimaksud dari pemerintah itu sebenarnya bisa diterima. Jadi seseorang melanggar diberhentikan dengan tidak terhormat pun dia tetap bisa mengambil pensiunnya itu. Soal dia disita hartanya didenda itu urusan kedua, misalnya dia korupsi atau apa gitu. Tapi saya kira betul, dia berhenti dengan hormat atau tidak dengan hormat pun hak pensiunnya tetap ada. Nah saya kira perlu dipertimbangkan dalam undang-undang ini, kita apalagi Undang-Undang No.11 tahun 1969 kan masih relevan. Nah soal pembatasan tadi Pak, kita mesti ada satu cut off yang lama masih PS UGO. Nah pegawai yang diterima pertahun berapa ke depan, apalagi kan 2014 kita akan melaksanakan sistem SJSN kan, nah kita bisa kombinasi apa 2014 kita mulai mengarah seperti itu atau 2015 yang perlu, ya kita tidak ingin lagi ada pegawai negeri yang berhenti itu lebih sengsara daripada ketika dia masih menjadi pegawai, ini kan sangat tidak betul. Kalau semua Negara yang namanya orang pensiun dia betul-betul suami isteri itu bisa nikmati apalagi sama-sama pegawai negeri, dia bisa tiap tahun bisa dua kali jalan-jalan minimal. Nah itu yang kita harapkan semangat seperti itu. Jadi tidak ada ketakutan dari PNS walaupun pensiun masih ngumpulin duit gitu, nah itu yang membuat tidak bersih birokrasi kita. Nah saya kira itu yang harus kita putuskan hari ini. Kita mau kombinasi atau salah satu, saya kira kalau salah satu tidak mungkin lagi Ketua. Kita semangat kita kan fully funded nah tinggal kita putuskan itu. Terima kasih.

7

KETUA RAPAT: Saya jelaskan lagi, supaya sama Pak. Pada ketentuan penutup Pasal 125 Pak Muqowam Pak Basuki, ketentuan sebagai ketentuan mengenai pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 88, berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang diangkat 1 Januari 2013. Jadi memang, jadi maksudnya kita dalam undang-undang ini kita masukkan saja bahwa kita sudah memilih fully funded. Memang kalau tidak fully funded itu tadi yang disampaikan Pak Muqowam, bahwa kalau dia tidak hormat tidak dapat, nah ini kan jadi masalah Pak. Kadang-kadang saya memutuskan itu juga sulit juga itu sebagai Bapek itu. Kalau saya putuskan dia tidak hormat… ini, dan sudah kerja 26 tahun ya. Tapi kalau kita putuskan dia dengan hormat, wong kelakuannya kaya begitu masa dengan hormat. Jelas kelakuannya tidak terhormat, jadi istilah itu sendiri mengganggu sekali, kan begitu maksud Bapak. Pemerintah? Mungkin dari Keuangan? Silakan Pak Harun.

F-GERINDRA (DRS. H. HARUN AL RASYID):

Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan. Sekjen. Saya cuma berpikir masalah soal orang yang menerima pensiun, kalau suaminya pensiun, berarti isterinya yang akan menerima sampai…(rekaman terputus)

Jadi bukan kita,saya juga ada di berita, bahwa transportasi begitu banyak kecelakaan, orang yang pegawai negeri sama isterinya kecelakaan meninggal. Sedangkan mereka belum menikmati daripada padahal masih muda, mungkin diberikan hak pensiun kepada siapa kita berikan selama berapa lama dan jaminan apa kepada mereka itu diberikan? Artinya, kebetulan saja umurnya tidak panjang dua-duanya, sehingga kita berpikir perlu ada jaminan kepada anak-anaknya yang masih sekolah atau meneruskan daripada hidup itu. Ini perlu diatur atau bagaimana prosedur untuk mendapatkan itu kepada keluarga yang ada? Yang kedua, saya belum mendapat satu keputusan yang resmi atau katakanlah barangkali mengenai pensiun pejabat negara itu. Memang saya tidak merasakan bahwa pensiun saya pada saat sekarang memang masuk di dalam daftar itu Sekda dengan Gubernur. Nah sedangkan di lain pihak saya pejabat negara di DPD dan DPR. Keputusan final masalah itu yang tertinggi atau diambil satu atau dua atau empat-empatnya? Ini mohon barangkali di, ya kalau maunya saya semua dapat pensiun gitu loh, tapi ada rumor bahwa harus diambil yang tertinggi dan keputusan yang tertinggi itu sampai sekarang belum ada keputusan, belum ada undang-undang dan peraturan juga, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

8

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Harun. Ibu Agustina. F-PG (AGUSTINA BASIK-BASIK S.SOS, MM, M.PD): Pimpinan yang saya hormati beserta rekan-rekan dari Panja Aparatur Sipil Negara. Yang saya hormati rekan dari pemerintah beserta para pejabatnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini yang ingin saya lihat dan soroti adalah menyangkut tentang masalah pensiun. Seperti tadi sudah disampaikan, dari pihak PT. Taspen menyangkut tentang pensiun ini, ada regulasi yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang No.6 tahun 1966 tentang pemberian pensiun, tunjangan dan seterusnya. Kemudian Undang-Undang No.11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau dua Pegawai Negeri Sipil. Terkait dengan undang-undang tersebut atau regulasi tersebut, pertanyaan kami adalah bahwa apakah dengan nanti ada undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara apakah ini masih bisa jalan terhadap pembayaran pensiun, sementara kita lihat tadi pada presentase pemerintah Pasal 88 yang kemudian menjadi usulan pemerintah atau masukan pemerintah Pasal 90 dan hasil rapat itu bunyinya menjadi pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda / duda Pegawai Negeri Sipil diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian pegawai negeri sipil tersebut. Terkait dengan ini, memang yang mengatur tentang pensiunan, terutama pensiun janda, duda, pegawai ini, ini sepertinya sudah tidak relevan lagi, kalau kita lihat terhadap rupiah yang akan dibawa pulang oleh para pensiunan tersebut. Sepertinya dari saat ke saat itu tidak ada kenaikan yang signifikan, padahal kalau kita lihat lagi yang undang-undang yang mengatur pensiun terhadap petinggi-petinggi negara yaitu Undang-Undang No.12 tahun 1980, kemudian juga Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Pegawai Badan Usaha Milik Negara ini sepertinya tidak sejalan lagi dengan kalau misalnya kita tetap bertahan pada Undang-Undang No.11 tahun 1969. Saya tahu bahwa ada para janda yang menerima pensiun itu sejak tahun 1990-1991 itu sampai sekarang rupiahnya itu tidak pernah bertambah lebih banyak, bahkan yang menerima pensiun dari tahun 1990-1991 sampai dengan sekarang tahun 2010-2011 bahkan 2012, itu cuma belum ada penambahan sampai dengan sebesar 100%, oleh sebab itu sepertinya Undang-Undang No.11 tahun 1969 ini sudah sebenarnya tidak relevan lagi terhadap kalau kita bicara bahwa penghasilan dari para tunjangan para janda ini, ini yang untuk memberikan mereka penghargaan dan pengabdian terhadap suami atau isteri yang telah mengabdi. Juga terkait ini juga Undang-Undang No.6 tahun 1966 pemberian pensiun tunjangan bersifat pensiun kepada militer dan seterusnya, ini juga sepertinya sudah tidak relevan lagi pada para warakawuri dan seterusnya, karena ini malah memberikan mereka itu penderitaan bahkan merana di sisa hari hidupnya. Ini saja masukan dari kami. Terima kasih Pimpinan.

9

KETUA RAPAT: Terima kasih. Ada lagi? Silakan Pak. F-PAN (DRS. H. FAUZAN SYAI’E): Terima kasih Pimpinan. Yang pertama, yang perlu kita... sangat untuk bicara masalah pensiun ini, adalah kalau selama ini semua PNS atau TNI kalau jelang-jelang masa pensiun itu penuh dengan kegelisahan, karena apa, penghasilan yang akan diperoleh itu akan turun sangat drastis. Nah jadi mungkin format ini perlu sangat kita pikirkan begitu. Sehingga standar untuk kesejahteraan penerima pensiun ini apakah dari gaji pokok atau dari penghasilan terakhir, ini perlu ada pengaturan yang sangat apa, sehingga artinya tidak menjadi suatu yang menakutkan bagi pejabat-pejabat terutama untuk seluruh ASN yang akan datang ini, tapi justru merupakan kegairahan tersendiri, karena mau mengakhiri jabatan tetapi penghasilan mungkin tidak terlalu jauh begitu yang diperoleh, bahkan dia akan terbebas dengan penghasilan yang cukup dan mungkin akan mendapat tambahan dengan mungkin dengan pekerjaan baru yang akan dipersiapkan. Yang kedua Pak, mengenai usia pensiun, bahwa untuk staf ini 58 kita oke sangat ini, tetapi untuk yang 60 ini adalah untuk pejabat eksektuf senior. Ini batasan eksekutif senior ini apakah dari eselon II, eselon I bagitu, hal yang demikian ini. Ini mohon maaf ini kemarin saya tidak ikut pada posisi apa ya. Jadi artinya kalau usulan yang dulu ini kan memang yang menerima untuk batasan usia pensiun, siapapun yang sekarang ini sudah memangku usia atau jabatan eselon II dan eselon I, itu berhak untuk pensiun dengan perpanjangan dua kali, kalau yang lama ini kan Pak ya begitu. Nah tapi yang sekarang ini adalah yang memperoleh eksekutif senior. Apakah yang dimaksud dengan eksekutif senior ini adalah dari eselon II dan eselon I. Kalau ini artinya ya kita sangat setuju. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Baik, saya kira, saya kembalikan dulu kepada pemerintah. Nanti saya minta juga Taspen. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Terima kasih Pimpinan. Jadi sebenarnya kalau kita baca di dalam usulan atau draft baru di dalam ketentuan Pasal 90, yang berbunyi bahwa “Pensiun PNS dan pensiun janda duda PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS”. Kata-kata perlindungan itu dimaksudkan dalam rangka tetap menjaga kesinambungan itu Pak,... kehidupan apa penghasilannya.

10

Jadi aspek kesejahteraan di dalamnya sudah menjadi bahan pertimbangan. Jadi tentunya nanti di dalam aturan-aturan yang lebih diatur lebih lanjut, di situ nanti soal besaran pengaturannya ini tentunya akan disesuaikan dengan, ini berbagai aspek tentunya akan dipertimbangkan. Tapi di dalam payungnya sini sudah mengarah ke sana. Dengan kata-kata perlindungan itu aspek kesejahteraan supaya tidak terjadi GAP antara ketika dia masih aktif dan setelah pensiun itu dihindari, diusahakan jangan sampai terjadi GAP itu, itu kata-kata perlindungan Pak, dan juga gai penghargaan dan pengabdian. Nah namun demikian saya minta teman dari Taspen untuk bisa menambahkan tambahan penjelasan mengenai masalah kata perlindungan apa di balik maksud dari kata-kata ini dalam sistem pensiun yang kita akan atur. Silakan. PT. TASPEN: Baik, terima kasih Pak. Jadi itu memang sudah merupakan masukan dari Kementerian Keuangan bahwa perlindungan itu dimaksudkan bahwa dana pensiun itu tidak saja merupakan penghargaan, tetapi juga sudah mencakup merupakan bagian daripada sistem remunerasi Pak nantinya. Nah oleh karena itu diberikan kata-kata kesinambungan penghasilan. Kemudian mengenai pertanyaan apakah berhenti yang berhenti dengan tidak hormat apakah masih diberikan haknya atau tidak. Memang sebelum tahun 2008 memang tidak diberikan sama sekali, karena merupakan penghargaan. Jadi yang diberikan penghargaan hanya yang pensiun dengan hormat saja, tetapi sejak tahun 2008 berdasarkan Kepmenkeu N0.71 tahun 2008, bagi yang diberhentikan dengan tidak hormatpun juga diberikan iuran hasil iuran maupun hasil pengembangannya Pak. Demikian Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Oke. Silakan. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Terima kasih Pak Ketua. Saya hanya ingin menyampaikan pertanyaan untuk kita semua, satu kata penghargaan atas pengabdian PNS masalah pensiun, sungguhpun ini juga inisiatif kita, tapi kemudian setelah saya cermati kalimat ini, pensiun menurut hemat saya bukan penghargaan,itu adalah hak. Beda hak beda penghargaan. Secara hukum, penghargaan ini tidak sekuat kalau itu hak. Ketika seseorang tidak diberikan apapun seorang PNS yang sudah pensiun, kemudian pemerintah lalai untuk memberikan, maka PNS yang sudah pensiun tidak mempunyai hak yang secara hukum dia dilindungi untuk menuntut haknya, karena penghargaan adalah sama saja dengan penghormatan. Beda dengan kenaikan pangkat, kenaikan pangkat bukanlah hak bagi seorang PNS, kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada seorang PNS. Nah ini yang suka dibalik-balik pengertian ini. Seakan-akan kenaikan pangkat adalah hak, kemudian pensiun adalah penghargaan. Justru sebaliknya, pensiun adalah hak, kenaikan pangkat adalah penghargaan.

11

Nah ini saya ajak kita berpikir semua mengenai masalah ini, karena satu kata ini besar artinya bagi seorang PNS yang sudah menginjak pada usia pensiun, atau janda maupun duda PNS yang pensiun. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Saya bisa mengerti betul ini, apalagi kita sepakat ke depan kita menggunakan fully funded system, dengan Fully funded system itu memang jelas itu hak itu, tidak diragukan lagi itu hak, saya terima kasih Pak Gamari. Jadi memang maksudnya seperti dikatakan Pak Basuki tadi undang-undang ini sudah memberikan cantolan. Undang-Undang ini kita Pak Gamari ini akan cantolan ke depan, tapi cantolan ini sudah memberikan petunjuk, bahwa kita akan menganut fully funded dan pensiun itu adalah hak kan begitu Pak. Saya kembalikan ke pemerintah dulu saya kira. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Jadi kalau kita sepakat bahwa ke depan sistem pensiun yang akan kita bangun adalah berdasarkan fully funded memang itu merupakan hak Pak kami setuju, dan tentunya tadi disampaikan kenapa hak, karena dia punya kewajiban. Kewajibannya Pak mengiur, jadi adalah saya rasa setuju karena ini konsekuensi dari kewajiban yang sudah dipenuhi ya, namun demikian yang diberhentikan tidak dengan hormat, nah itu yang perlu kita seberapa jauh haknya itu. Apakah kembali seperti yang diatur dikembalikan iurannya berdasarkan iuran yang diberikan dan pengembangannya atau bagaimana, ini yang perlu barangkali perlu dibahas lagi. KETUA RAPAT: Ada usulan mengenai yang tidak hormat tadi? Silakan Pak. F-PDIP (ZAINUN AKHMADI): Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Yang pertama tentang hak tadi, kalau Pimpinan setuju seperti kata Pak Gamari tadi, maka Pasal 90 itu berubah menjadi ini usulan saja, yang pertama, “Pensiun PNS dan pensiunan janda / duda PNS memperoleh atau mendapat perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua dan atas pengabdiannya sebagai PNS” itu ini saja, usulan saya itu. Terus yang kedua, sebagaimana... oleh Pimpinan tentang dengah hormat dan tidak hormat. Saya ingin mengajak kepada semuanya untuk mengacu pada pasal berikutnya, pasal sebelumnya. Pasal sebelumnya tentang pemberhentian. Pemberhentian di sana itu ada yang diberhentikan dengan hormat, dengan hormat itu ada dua, atas permintaan sendiri dan tidak atas permintaan sendiri dan secara tidak hormat. Kemudian kita bicara tentang pensiunan ini, PNS yang behenti dengan hormat, saya kira ini usulan dari kami ini Pak ya, usulan dari DPR maksudnya, ini adalah konsekuensi dari pasal atau pengejewantahan dari pasal sebelumnya. Memang kalau kita sudah sampai pada suatu kenyataan, anaknya banyak, diberhentikan tidak dengan hormat, dan sebagainya kita kasihan, tetapi inilah peraturan yang harus ditegakkan gitu. Peraturan adalah peraturan, bahwa di sana ada policy, ada kebijakan, kita menjadi kasihan.

12

Okelah sebelum saya berhentikan tidak hormat, anda mengundurkan diri, misalnya seperti itu kan kebijakan. Tetapi ini harus ada, bahwa jika tidak terhormat jika tidak dengan hormat, maka dia tidak berhak atas haknya misalnya gitu. Untuk apa, ya untuk supaya dia sendiri juga hati-hati. Bayangkan kalau ini tidak ada, maka seenake dewe nanti pegawai negeri masuk partai politik, melanggar hukum, narkoba dan sebagainya, karena di pasal berikutnya kita lihat, di sana ada hal-hal yang dianggap sebagai tidak hormat. PNS diberhentikan tidak hormat karena satu melakukan penyelewenangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dua dihukum penjara dan seterusnya. Tiga, menjadi Anggota dan atau Penguru Partai Politik. Nanti main-main di sini nanti dia. Ah tidak apa-apa wong sanksinya tidak ada kok, antara hormat tidak hormat tidak ada bedanya. Justru di sini untuk mempertegas ada yang terhormat ada yang tidak terhormat. Jadi bagaimana kalau kita tidak tega, ya sudahlah kita sama tahu dia usdah sekian tahun puluhan tahun sudah memberikan, dia suruh mengundurkan diri, misalnya seperti itu, tapi ini harus ada, gitu kira-kira Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Muqowam silakan. F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM): Ya terima kasih Pak Ketua. Jadi mengalir dari Pasal 86, saya kira kemudian masuk sampai pada Pasal 89, 90 yang draft lama ini. Memang kita saya pribadi misalnya tidak bermoral bagus juga, secara obyektif, bahwa kita sebagai orang tentu mempunyai hal-hal yang ada dimensi moralitas yang tidak paripurna dan itu tadi di awal saya katakan bahwa harus ada perbedaan yang signifikan antara yang diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat itu Pak. Saya kemarin di DPR pernah terjadi Pak seorang Kepala Bagian Sekretariat menjadi Caleg jadi, karena tidak ijin pada atasannya, akhirnya dia tidak dimana-mana. DPR-nya dia batal, PNS-nya pun dia dipecat. Ini terjadi di DPR pada Pemilu tahun 1999 atau 2004 itu, 2004 ya. Kemudian ada seorang Anggota Dewan ini karena di sini kan saya tahu, ada yang sudah bekerja menjadi PNS 19 tahun 9 bulan, karena syarat menjadi Anggota DPR pada waktu itu adalah syarat pensiun adalah 20 tahun, dia 19 tahun 9 bulan itu pun juga tidak mendapatkan apa-apa pensiun sama sekali, padahal itu positif. Nah karenanya Pak Ketua, saya kira ini sambil juga memberikan efek jera kehati-hatian dan lain-lain ya, intinya adalah prudensialitas kehati-hatian, harus ada threatment yang berbeda. Dengan hormat dengan tidak hormat masa sama pada akhirnya Pak. Nah itu di sana adalah orang selalu bilang agama itu suatu yang menakut-nakuti gitu ya dalam konteks sisi yang lain, tapi dari... yang lain bahwa dia sebetulnya adalah... arah dimana kita harus menuju. Oleh karenanya bukan kemudian kita melihatnya itu di ujungnya tidak, tetapi bahwa proses dia korupsi, dia macam-macam dan lain-lain, saya kira ini kan tidak serta merta sesuatu yang sifatnya langsung menjadi final. Ada saya kira ada peringatan pertama, peringatan kedua dan lain-lain, kalau sudah berhenti tidak hormat ya titik, sudah semua itu selesai. Jadi karena itu Pak Ahok, saya kira tadi kita mau sistem apapun, saya kira positioning dari tidak hormat itu ya segala hak dan kewajibanya selesai, karena itu tidak serta merta kemudian vonis itu terjadi, tapi ada proses yang panjang saya kira. Itu Pak Ketua. Terima kasih.

13

KETUA RAPAT: ...(rekaman terputus) F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): ...sudah pasti harus ada perlakuan yang berbeda dari Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat. Hanya satu hal yang saya pikirkan, kalau mereka berkewajiban membayar iuran yang selama itu mereka bekerja, kalau pendapatnya Pak Muqowam tadi kan seakan-akan semua haknya hilang, kewajibannyapun hilang dengan sendirinya. Saya berbeda mengenai masalah ini, mengenai haknya saya kira harus dipertimbangkan, karena dia telah mengeluarkan sebagian dari kewajiban yang dilakukan. Pensiun mungkin tidak, tapi hak atas tabungan asuransi pegawai negeri misalnya atau tunjangan hari tua yang sudah dikumpulkan selama dia bekerja, seharusnya dipikirkan untuk diberikan kepada yang bersangkutan bila yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, karena siapapun bisa mengalami musibah seperti itu. Jadi tidak dengan hormat itu tidak selalu disengaja, ada juga yang tidak disengaja, karena dia lalai, karena dia lengah ya, terus kemudian dia diberhentikan dengan tidak hormat, walaupun di sini sudah rinciannya. Namun saya berpendapat Pak, memang berbeda artinya yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak punya hak untuk memperoleh pensiun sebagaimana yang diberhentikan dengan hormat, namun hak-hak yang pernah atau kewajiban yang pernah dilakukan menurut hemat saya masih menjadi hak mereka. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Baik. Ini ada beberapa hal yang harus kita sepakati dulu Pak. Pertama, kita sepakat ini fully funded ke depan ya, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Kedua adalah pensiun itu adalah merupakan hak, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian yang ketiga, ada beda perlakuan bagi yang diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat, jadi yang menyangkut iuran-iuran itu dia dikembalikan iuran-iurannya ya setuju? Jadi yang iurannya dikembalikan, sedangkan yang terhormat itu mendapatkan yang lain-lain itu kan begitu Pak ya? semua setuju itu?

(RAPAT : SETUJU)

Maksud saya begini, kesepakatan ini kita sudah mendapatkan fundamental, ini kita susun kembali kata-katanya, kita serahkan kepada cluster untuk menyelesaikan bersama-sama dengan pihak Pemerintah, drafter kita serahkan, tapi basic-basicnya yang sudah kita sepakati ini, setuju? Nanti dilaporkan hasilnya, jadi kita bisa selesaikan hari ini, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Oke kita sudah selesai dengan pensiun.

14

F-PAN (DRS. H. FAUZAN SYAI’E):

Ini ada yang agak mengganjal ini Ketua, kalau yang berhenti tidak hormat dia tidak mendapat pensiun, tetapi hak-hak dia yang selama ini kewajiban telah dia penuhi itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sekarang ini ada yang berhenti dengan hormat tapi belum masuk usia pensiun seperti itu. apakah hanya hak-hak dia ada kewajiban-kewajiban dia yang selama ini yang kita kembalikan kepada yang bersangkutan kan begitu? Apakah tidak perlu ada juga suatu insentif atau penghargaan lain seperti itu? Terima kasih. KETUA RAPAT:

Tadi kita sepakat Pak, tadi itu dirumuskan lagi, jadi masih ada tambahan lagi. Bagaimana tentang jandanya, bagaimana dudanya, bagaimana anaknya. Jadi ini tolong dirumuskan kembali gitu loh Pak. Jadi anaknya bagaimana kalau tadi Bapak Ibunya meninggal, anaknya bagaimana masih mendapat tidak? ini kan perlu dirumuskan. Jadi dalam perumusan Panitia Kerja dengan drafter merumuskan ini, ini kita akan dilaporkan pada hari Kamis malam merupakan draft sudah tuntas itu. Jadi kita sepakat ini ada cantolan, cantolan untuk undang-undang yang akan datang. Seperti tadi dikatakan oke, apakah Undang-Undang No.11 masih bisa, kita lihat nanti, kita cantolan itu, mungkin di sini akan ada perubahan-perubahan Undang-Undang No.11 itu, saya kira demikian. Saya kira cukup ya?

Ada? Silakan. F-PDIP (H. RAHADI ZAKARIA, SIP, MH):

Terima kasih Pak Ketua.

Satu lagi yang perlu ada kejelasan sedikit Pak, mengenai nomenklature, saya lihat bahwa Rancangan Undang-Undang ini mulai dari judul, konsideran, sampai dengan Bab I dan Bab VI itu menggunakan kata Aparatur Sipil Negara, kemudian Bab VII sampai X sampai Pasal 108 menggunakan kata Pegawai Negeri Sipil. Kemudian yang ketiga, Bab XI sampai XVI, Pasal 109 seterusnya menggunakan lagi kata Aparatur Sipil Negara, ini penjelasannya saya minta, apakah kita konsisten kita pada Aparatur Sipil Negara, atau memang disengaja digabung-gabung seperti itu, jadi sebenarnya yang mana yang pasti. Apakah kita mau menganut pola tunggal yakni Aparatur Sipil Negara atau menggabung Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Negeri Sipil itu? Terima kasih Pak. KETUA RAPAT:

Saya jelaskan sedikit, yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah kita bicara Pegawai Negeri Sipil dan PTT. Kalau kita bicara Aparatur Sipil Negara di dalamnya itu adalah Pegawai Negeri Sipil dan PTT. Pada saat kita membicarakan PTT, kita pakai istilah Pegawai Negeri Sipil, itu berarti minus PTT. Tapi kalau kita sedang membicarakan kedua-duanya dalam satu kesatuan kita menggunakan Aparatur Sipil Negara, itu penjelasannya. Ya saya kira cukup Pak ya? cukup. Kita lanjut kepada yang disampaikan Pemerintah tadi ada 3 hal kita mesti selesaikan sekarang, satu lagi Pak usia pensiun kita putuskan berapa usia pensiun 58 tahun? Pak Gamari silakan.

15

F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Pak Ketua, Dengan semakin panjangnya usia hidup harapan hidup, saya kira batasan usia yang ada sekarang ini perlu kita review lagi, karena usia harapan hidup yang semakin bertambah panjang saya kira menjadi satu pertimbangan bagi kita untuk memutuskan batasan usia pensiun itu, khususnya jabatan eksekutif senior. Jabatan eksekutif senior yang dibatasi pada usia 60 tahun, sebetulnya mengacu pada peraturan yang lama untuk pejabat eselon I dan eselon II. Yang baru karena 58 bisa diperpanjang dua kali, sebelumnya kan sebetulnya 60 tahun. Nah ini kembali lagi ke 60 tahun. Saya mengusulkan harus di-review lagi lebih dari usia itu saya kira seperti Pak Harun tadi yang usianya 70 tahun saja masih begitu besar semangatnya, masih begitu hebat pemikirannya, sehingga dengan demikian Pak, kita mesti cari jalan tengah mengenai masalah ini, apalagi pejabat fungsional. Pejabat fungsional seperti dosen sekarang ini usia pensiunnya kalau tidak salah 65 tahun. Oleh sebab itu Pak untuk jabatan eksekutif senior, saya mengusulkan antara 60-70 yaitu jalan tengahnya 65 tahun, tapi itu tawaran tertinggi, nanti kan ditawar lagi, 62 tahun. Tapi untuk ini sebetulnya dari Pemerintah jangan tawar, rugi dia, mereka kan negeri itu, tawar paling rendah rugi kalian, saya perjuangkan malah ditawar. Kalau bisa kalian nawar 70 tahun kan begitu. Nah ini sekedar pemikiran saja, tapi argumentasinya seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan. F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM): Ya, terima kasih Pak Ketua. Para wakil Pemerintah yang saya hormati. Kalau di TNI POLRI itu 58 tahun, di Pegawai Negeri Sipil saya tidak tahu berapa, kalau tidak salah 58 tahun juga cuma bisa diperpanjang. Saya usul 58 tahun Pak, kecuali ada rasionalitas yang melatari kenapa harus 60, 61 dan seterusnya, bagi saya soal pertimbangan subjektif bahwa pejabat senior itu pasti excellent pada usia itu, dan sangat mubazir jika tidak dimanfaatkan oleh negara itu subjektif argumennya. Itu tidak bisa dibuktikan dalam konteks jenjang karir pegawai negeri. Pada sisi yang lain dia pasti akan menghambat prestasi yang dimiliki oleh ANS yang usianya di bawahnya gitu. Jadi kita harus pertimbangannya dua. Oke, yang 58 tahun masih baik, masih layak, masih secara fisik kuat dibutuhkan, tapi kita pertimbangkan ada bottleneck gitu ada kemacetan gitu. Karena itu buat saya sih ya standar sajalah yang umum karena sebelumnya juga 58 tahun, TNI POLRI dari 55 tahun ke 58 tahun juga. Ada pengecualian bisa diperpanjang per satu tahun selama dua kali, kalau saya itu Pak pandangannya. Kecuali saya dapat mendengarkan argumen dari teman-teman di Komisi II juga atau Pemerintah yang itu reasonable untuk dinaikkan menjadi 60 tahun dan seterusnya gitu, itu Pak Ketua.

16

KETUA RAPAT: Ya silakan. F-PDIP (DRA.EDDY MIHATI): Pak Ketua, Berkait dengan masalah usia pensiun ini, kalau saya kita berpikir rasional saja, kita sesuaikan saja dengan batasan usia produktif yang mestinya itu didasarkan atas ya kemampuan jasmani dan rohani yang ukurannya itu adalah ukuran kewajaran begitu. Nah ini kan mestinya sudah ada. Usia produktif itu sebenarnya usia berapa sampai berapa. Nah itu saja yang kita jadikan sebagai patokan begitu berdasarkan itu tadi kemampuan jasmani, kemampuan rohani yang pada umumnya itu digunakan gitu ukurannya itu ukuran yang dipatok yang digunakan atas kemampuan itu. Saya kira itu Pak Ketua. KETUA RAPAT: Baik. Pak Fauzan silakan. F-PAN (DRS. H. FAUZAN SYAI’E): Terima kasih Ketua. Kalau saya prinsip karena kebetulan ini dilatarbelakangi bahwa salah satu yang mengusulkan adalah saya, yang pertama bahwa kalau mengacu kepada TNI POLRI memang 58 tahun, tetapi kita berkesimpulan bahwa untuk pejabat eselon II sama eselon I ini selama ini sudah berjalan 60 dengan pengecualian diperpanjang. Tetapi dengan pola itu, itu dijualbelikan untuk di lapangannya Pak itu, siapa yang mau diperpanjang wajib supaya itu artinya dengan sesuatu faktor x akhirnya diperpanjang. Nah kita berpikir bahwa untuk yang staf ini kita samakan dengan TNI 58 tahun, tetapi yang untuk pejabat atau yang memangku jabatan eselon II atau eselon I yang sekarang istilahnya eksekutif, kemudian senior itu adalah 60 tahun tapi tanpa ada perpanjangan. Kalau dulu kan perpanjangan itu, tetap 56 tahun semua, hanya diperpanjang untuk posisi dua tahun hal yang demikian, pertama. Tetapi kalau untuk melihat rasa keadilan, kalau 65 ini terlalu jauh, apalagi mau 70 tahun. Kalau kemarin penambahannya itu dari 56 ke posisi 58 kan begitu 2 tahun Pak. Artinya kalau untuk hal yang demikian itu dari 60 pada posisi statis dia mungkin 62 tahun kalau ini memang mau diperpanjang begitu hal yang demikian. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Ini menarik. Jadi saya kata Bu Eddy tadi, mesti yang wajarlah berapa itu. Pak Muqowam masih ada?

17

F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM): Ya Ketua. Saya menyuarakan Pak Zainun 63 tahun, karena usia Nabi Muhammad 63 tahun katanya. Baik, jadi saya kira Pak, itu secara tolak ukur, tadi Bu Eddy Mihati sampaikan bahwa produktivitas. Padahal pensiun itu kan rumusan sakleknya adalah pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usia sudah lanjut dan harus diberhentikan. Adapun atas permintaan sendiri, seseorang yang pensiun biasa mendapatkan uang pensiun atau pesanggon. Nah jadi karena itu Pak Ketua, saya kira ini bukan sekedar milih kancing baju yang nomor berapa bukan saya kira. Saya minta 55 tahun, Pak Khatibul Umam 58 tahun, bukan itu persoalannya, harus ada proses rasionalisasi Pak. Oleh karena itu saya minta kepada Pemerintah, dalam konteks ini tolong diberikan pertimbangan yang komprehensif dari berbagai aspek. Kenapa misalnya Pak, misalnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kepolisian ini kalau tidak salah 70-80% Polisi itu adalah pejabat Pak mulai dari Babinsa sampai dengan Kapolri, itu 70-80% bahkan. Nah karena itu, terhadap usia pensiun ini saya kira, keumuman yang terjadi di Tentara, di Polisi, di jabatan-jabatan yang kemudian di... misalnya kenapa Hakim Agung 71 tahun, kenapa Mahkamah Konstitusi sekian dan lain-lain. Jadi menurut saya bahwa kembalikan bahwa ini adalah Pegawai Negeri Sipil, karena itu tidak mempunyai eksekutivitas yang dilebihkan dan karenanya hanya rasionalitas saja. Misalnya Pak Sekretaris, kita bisa melihat tolak ukur pensiun di beberapa negara itu berapa usia yang berlaku, bisa itu di sekian ratus negara itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian sering kita misalnya bagi teman-teman yang sempat keluar negeri, ketemu dengan agen agency daripada internasional, apakah perbankan misalnya, mereka usia 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun, sudah menjadi perwakilan Bank Dunia di Jakarta misalnya. Kemudian lagi misalnya kita lihat di provinsi yang lain, bicara perhubungan udara, laut misalnya yang saya temui di berbagai negara itu ya Allah kita malu Pak Anggota DPR RI yang usia 45 tahun pun sudah tergolong tua Pak bila berhadapan dengan mereka itu. Jadi karena itu Pak, keumuman yang terjadi seperti apa, agar ada obyektivitas oh kalau kemudian Pak Imam 58 tahun, ada rasionalitas jalan, bukan kemudian ini seperti swit saja milih A atau B saya kira begitu Pak Taufiq agar undang-undang ini sekali lagi ada rasionalitasnyalah. Saya tidak mempunyai alasan yang cukup untuk memilih apakah 58 tahun apakah 60 tahun atau 65 tahun Pak, saya kembalikan kepada Pemerintah untuk menentukan berdasarkan... komprehensif. Itu saja. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan. WAKIL KETUA (DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.SI/F-PAN): Terima kasih Ketua. Bapak Ibu sekalian. Saya mau sedikit memberikan beberapa usulan terkait dengan...(rekaman terputus) administrasi, yang kedua jabatan fungsional, yang ketiga jabatan aparatur eksekutif senior. Nah ini saya kira pengaturannya memang kan tersendiri. Contoh jabatan fungsional di pendidikan profesor 65 tahun, di Kejaksaan 62 tahun, misalnya. Nah ini saya kira memang kita pengelompokkan, penggolongan ini perlu kita clear yang mana mau kita atur masing-masing. Nah yang administrasi tentu saja ini yang jabatan yang diatur Aparatur Sipil Negara secara umum,... senior.

18

Nah saran saya, saya kira memang kita perlu menghitung secara cermat termasuk kemampuan yang meningkat usia hidup peluang hidup kita Indonesia sekarang kalau tidak salah sudah hampir 70 tahun ya 72 tahun. Nah menurut Menteri Kesehatan 72 tahun usia peluang kita untuk hidup. Menurut undang-undang 60 tahun. Nah ini, itu Undang-Undang Tahun 1998. Ini saya kira ini perlu kita hitung dengan cermat, karena menyangkut usia pensiun ini luar biasa. Di Perancis itu mau menaikan 60 menjadi 62 tahun itu demo besar-besaran yang kemudian terjadi keributan luar biasa di Perancis. Mungkin di Indonesia sih tidak seperti itu. Tapi maksud saya memang ini perlu dihitung dengan cermat semua aspeknya, dan apa sih sebenarnya konsep kita ke depan menyangkut SDM kita ini, karena kan kita asumsikan Aparatur Sipil Negara ini adalah undang-undang yang melingkup seluruh permasalahan kepegawaian kita atur rujukannya di sini. Nah ini saya kira apa yang kita putuskan juga bisa menjadi pedoman terhadap 3 kelompok ini. Nah usul saya, saya kira memang ini perlu ada satu pertimbangan yang matang apa saja, pengalaman negara lain bagaimana, apa saja faktor-faktor yang menjadikan pertimbangan, apakah peluang sisa hidup, kemudian tingkat ekonomi, kemampuan keuangan negara, kesejahteraan dan seterusnya saya kira patut dipertimbangkan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya kembalikan lagi ke jalan yang benar. Ini dua hal yang sangat bertentangan, makin tua makin baik, lalu anak-anak muda yang menunggu kapan aku bisa menjadi pegawai negeri... ini masalah. Kapan giliran kulo... ora mati-mati. Ini kan satu hal yang memang pemikiran yang betul-betul komprehensif, karena itu mungkin kita kembali kepada undang-undang ini, 89 Pegawai Negeri Sipil yang berhenti tidak apa-apa nanti kita ganti nanti kalimatnya, kalimat kita sesuaikan, adalah usia pensiun bagi jabatan administrasi adalah 58 tahun ini sudah meningkat, ini kita putuskan. Setuju? Ini kita putuskan dulu. Usia pensiun jabatan administrasi umumnya yang sekarang 56 tahun sekarang menjadi 58 tahun. setuju? F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM): Belum Pak. Saya menghormati Pak Hakam tadi Pak, jadi karena itu saya kira komprehensif dalam pengertian apakah dia fungsional, apakah dia administratif. Saya kira harus dijadikan satu Pak rumusannya Pak. KETUA RAPAT: Baik. Saya jadikan satu. Usia pensiun bagi jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dosen dia berbeda. Hakim berbeda, sesuai dengan undang-undang, karena dia ada undang-undang sendiri. Kejaksaan itu 62 tahun, ini ada undang-undang sendiri, karena itu untuk pensiun jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oke?

19

F-PDIP (DRA.EDDY MIHATI): Pak Ketua, Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua juga kan, pemikiran saya bahwa ketika kita menentukan batas usia, ini kan harus diperhitungkan dari berbagai aspek gitu loh, tidak hanya misalnya itu tadi alasannya apa karena dirasa sekarang ini kan bukan hanya itu, jasmani, perkembangan jasmani dan lain sebagainya itu sudah meningkat dan lain sebagainya, kan tidak hanya sekedar itu. Jadi saya kira ini tidak jangan semudah inilah untuk memutuskannya begitu. Dari 56 menjadi 58 itu kemudian dampak ikutannya itu apa saja, ini juga kan harus diperhitungkan. Dampak ikutan dari itu, ini kan harus diperhitungkan betul gitu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya jelaskan dulu supaya kita ini diskusi ini. Kita lihat sekarang yang namanya TNI dan POLRI 58 tahun, sudah berlaku. Kejaksaan 60 tahun 62 tahun, sudah berlaku. Undang-undang kita 56 tahun, Undang-Undang No.43 itu 56 tahun. Apakah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini tetap 56 atau menjadi 58 tahun itu saja masalahnya. Yang kita putuskan ini cuma dua hal. Untuk usia pensiun bagi jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita tidak bahas itu. Kemudian usia pensiun bagi jabatan eksekutif senior kita akan naikkan menjadi 60 tahun, sekarang ini sudah 60 tahun, tetapi dengan usulan. Tadi disampaikan oleh rekan, siapa yang menyampaikan, Beliau, ini ada obyekan ini. Dengan 60 tahun ini sebetulnya tidak ada kita ubah ini, yang kita ubah cuma 1, yang dari 56 menjadi 58 tahun. Saya berikan satu putaran lagi. Silakan. Pak Gamari silakan. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Ada pertanyaan Pak. Jadi yang pertama, untuk jabatan administrasi usia pensiunnya 58 tahun ini saya setuju, tapi kan belum diketok tadi Pak, saya setuju, menyatakan pendapat saya, saya setuju 58 tahun. Kemudian usia pensiun bagi jabatan fungsional, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, artinya khusus masalah pensiun bagi jabatan fungsional undang-undang yang lain yang mengatur. Saya hanya bertanya saja Pada Baleg ini boleh tidak seperti itu? kalau boleh tidak apa-apa, saya setuju saja, karena aturannya memang berbeda. Jabatan fungsional dosen itu memang beda, sehingga dia boleh pensiun sampai 65 tahun, profesor sampai 70 tahun. Ini pertanyaan dulu Pak, diendapkan saja. Kemudian yang ketiga, di sini nomornya lima soalnya, usia pensiun bagi jabatan eksekutif senior adalah 60 tahun, yang tadi saya minta untuk di-review, saya sendiri juga sedang me-review pendapat saya sendiri gitu. Tapi kemudian teringat dengan sabda Nabi, umatku itu nanti umurnya berkisar 60 tahun sampai 70 tahun. Nabi sendiri cuma 63 tahun gitu loh. Jadi kalau saya tadi menambahkan 5 jadi sudah melewati Nabi gitu. Saya mengajak review bukan saya menolak atau menyetujui, tidak.

20

Jadi saya kira rumusan mengenai usia pensiun bagi jabatan eksekutif senior 60 tahun secara definitif yang tadinya 58 tahun bisa diperpanjang 2 kali, menurut saya ini sudah tepat. Pertanyaan saya tinggal nomor tadi usia pensiun bagi jabatan fungsional, apakah itu secara legislasi memang dibenarkan. Kalau memang dibenarkan tidak apa-apa, saya setuju. Berarti rumusan 1,2,3 saya menyatakan pendapat setuju.

KETUA RAPAT: Itu dibenarkan Pak Gamari, karena ada dibenarkan dengan undang-undang itu disebutkan di undang-undangnya. Undang-Undang Pendidikan itu mengatakan begitu. Undang-Undang Kejaksaan mengatakan begitu. Undang-Undang Kehakiman menyatakan begitu. Jadi itu legal. F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, MSI) : Saya bertanya saja Pimpinan. Saya mau bertanya masalah posisi undang-undang itu, kalau kemudian undang-undang ini tidak bisa mengatur undang-undang sektoral seperti di Kejaksaan, Pendidikan, dan sebagainya tentang usia pensiun, saya tidak tahu ini bisa dibayangkan misalkan semua lembaga sektoral nanti bikin undang-undang sendiri untuk urusan usia pensiun. Nah bayangan saya bahwa undang-undang ini menjadi payung dari undang-undang yang lain yang berkaitan dengan aparatur atau Pegawai Negeri Sipil begitu. Nah saya khawatir nanti kalau kemudian undang-undang ini dibatasi oleh berlakunya undang-undang lain yang berkaitan dengan aparatur, nanti bisa saja nanti BUMN bikin undang-undang sendiri sesuai umurnya dan sebagainya. Saya ingin bertanya saja Pimpinan. KETUA RAPAT: Baik. Ini masalah yang Bapak sampaikan, itu masalah yang kita resahkan sebetulnya. Masalah yang sangat, kita sebetulnya ingin di atas undang-undang ini nanti ada satu undang-undang yaitu Undang-Undang tentang Aparatur Negara. Ini belum punya kita. Nah kalau Undang-Undang Aparatur Negara itu membuat seluruhnya, sedangkan undang-undang kita ini adalah undang-undang yang kita buat sebagai pengganti dari Undang-Undang No.43 tahun 1999, yang tadinya adalah Undang-Undang tentang Pegawai Negeri Sipil. Ke depan memang begitu Pak Malik Haramain, adalah harus ada Undang-Undang tentang Aparatur Negara. Nah di situ Undang-Undang Aparatur Negara ini mengatur apa sipil maupun aparatur militer. Ini nantinya, tapi belum undang-undang ini Pak, karena Undang-Undang Kepolisian sudah ada. Undang-undang ini tidak bisa membatalkan undang-undang itu. Kalau dia merupakan undang-undang payung baru bisa, tapi seluruh undang-undang itu, nanti yang saya katakan akan ada Undang-Undang tentang Aparatur Negara, tapi belum. Itu jelas saja. Silakan Pak.

21

F-GERINDRA (DRS. H. HARUN AL RASYID): Terima kasih Pak Ketua, Saya tertarik apa yang disampaikan Pak Ketua, kalau orang itu pensiunnya diperlambat, kapan giliran daripada yang muda? Itu pengalaman saya juga pejabat di Jakarta. Pada saat itu waktu jadi Sekda, dipanggil Pak Gubernur, kamu tidak bakal naik ke sana kalau belum pensiun di atas kamu ini yang 56 tahun ini, dipensiunkan cepat, kami generasi muda semuanya. Itu salah satu pemikiran untuk regenerasi. Tapi sehubungan dengan situasi sekarang harapan hidup orang sudah sampai 72 tahun, dulu harapan hidup orang itu cuma 66 tahun Pak, sekarang sudah naik 72 tahun. Kenaikan itu sebenarnya saya setuju dengan Pak Gamari tadi, tidak terlalu drastis, ya setelah administratif dia naik 2 tahun itu wajar pada tahap sekarang, dan mereka sekarang sedang menunggu keputusan itu. Harapan-harapan itu Pak, 58 kapan penetapannya sebab kami masih bisa ada harapan hidup juga. Harapan hidup sebagai pegawai negeri, harapan hidupnya juga masih panjang sebagai orang untuk hidup. Jadi kenaikan secara administratif 58, sekarang ini perlu ditetapkan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian naik 60 itu lain lagi. Sementara ini perlu kita tetapkan 58 tahun, kalau nanti dibutuhkan dalam fungsional kemudian dibutuhkan oleh Pimpinan, karena dia dalam jabatan 58 tahun masih produktif, itu boleh ditambah per tahun bisa sampai 60 tahun. Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih. F-PDIP (DRA.EDDY MIHATI): Pak Ketua, Menyambung terkait dengan itu tadi jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang dipersoalkan tadi. Kan tadi ada yang mempersoalkan kenapa ini menjadi berbeda batasan pensiunnya begitu ya, karena memang basisnya itu kan beda. Kalau untuk jabatan fungsional itu kan didasarkan atas keahlian seperti saya pada waktu sebelum pensiun itu kita bisa naik pangkat kalau kita punya KUM tertentu yang sudah ditentukan kan begitu. Nah akan tetapi untuk jabatan administrasi ini kan sifatnya struktural ya jabatan administrasi. Jadi memang berbeda gitu loh, memang berbeda, sehingga batasan usia pensiun yang dibedakan antara keduanya ini saya anggap itu adil gitu, dan itu juga diatur di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, itu saja Pak Ketua. KETUA RAPAT: Pak Muqowam. F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM): Ya Ketua, Saya tertarik omongan Pak Malik tadi itu Pak, jadi soal yang berkaitan usia ini kalau kemudian undang-undang induknya yang mana, nanti akan ada Undang-Undang mengenai Aparatur Negara. saya kira idealistiknya adalah apabila Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini mampu menjadi payung, mengakomodasi aparat sipil dimanapun berada Pak, mau hakim, mau jaksa, yang dulu disampaikan oleh Pak Hakam adalah selain Kepolisian dan TNI itu sipil semua Pak, kalau nanti Polisi disipilkan.

22

Jadi karena itu Pak, saya kira kalau ini kemudian menjadi payung dari aparat sipil yang berserakan dimana-mana, termasuk orang sipil yang di Kepolisian sekalipun. Ini harus menjadi pilihan terhadap pilihan terbaik dari konstitusi yang mengatur mengenai aparatur sipil negara. Saya ingin betul ini Pak, Pak Tasdik agar ini belum diputuskan, tetapi ngomonglah dengan Kejaksaan, ngomonglah dengan yang ada khusus tadi itu, ini tidak karu-karuan, saya kira kalau kemudian Komisi II DPR RI mampu melakukan menjadikan ini sebagai payung sipil yang berserakan dimana-mana, itu baru hebat Pak Taufik. Ini kan sesuatu yang usia pensiun bagi jabatan fungsional dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan itu ya, tapi kemudian ada eksekutivitas yang lain Kejaksaan sekian, Mahkamah Agung sekian dan lain-lain, itu kan menjadikan aturan ini kemudian banyak sekali yang menjadi standarnya Pak. Jadi idealnya adalah undang-undang ini mampu mengatasi orang-orang sipil yang berserakan dimana-mana itu Pak. Jangan kemudian kita membiarkan Pak Taufiq. Jaksa misalnya Jaksa, sekarang posisi dari Kapuspen itu Jaksa atau bukan? Dia pernah menjadi Jaksa Pak, dia pernah menjadi Kajari, menjadi Kajati sekarang Kapuspen, itu fungsional atau struktural? Kapuspen itu struktural, bukan fungsional, tetapi dia pernah menjadi Jaksa, kan fungsional. Jadi blending-nya itu tidak karu-karuan jadinya Pak. Apakah kemudian kita bisa mengklaim ya Pak Tasdik, bahwa semua Pegawai Negeri Sipil yang di Kejaksaan Agung itu adalah menggunakan Undang-Undang Kejaksaan itu ya kan. Ini kan menjadi sesuatu yang kabur semua ini Pak. Yang pernah menjadi Jaksa sekian puluh tahun, padahal mereka jabatannya kan fungsional, struktural dan lain-lain dan sebagainya itu Pak. Jadi Pak Ketua saya kira ini tidak sekedar memilih kuantum tahun tetapi adalah idealnya undang-undang mampu menaungi berbagai fungsi-fungsi di Aparatur Sipil Negara yang berada di berbagai Pemerintah ini Pak. Itu Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Saya kira ini usul yang sangat baik sekali, wajib hukumnya kita ikuti, cuma soalnya beberapa pertanyaan saja, tentu saya minta bantuan Pak Muqowam menjawab itu. Contoh misalnya, guru besar itu sampai 70 tahun, kemudian peneliti 65 tahun, apakah kita pangkas? Apakah kita ramai-ramai ikut itu? hakim berapa hakim? 71 apakah kita ikut 71 ramai-ramai? Undang-undang ini tidak akan selesai. Kita setujui saja. Undang-undang ini sejak awal dihadirkan untuk mengganti Undang-Undang No.43, dunia ini kita selangkah demi selangkah. Saya katakan nanti pada saatnya itu ada Undang-Undang tentang Aparatur Negara. Bayangkan guru besar itu sampai 70 tahun. Peneliti 65 tahun. Kita pangkas itu... bisa gegap gempita di dunia ini. Jadi itulah makanya undang-undang ini hanya memutuskan dua saja. Karena itu kita katakan usia pensiun bagi jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mereka sudah diatur dengan undang-undang. Bukan kehendak, sudah diatur dengan undang-undang. Kalau kita ingin mengatur mereka, berarti kita harus membatalkan undang-undangnya, biot easy. Karena itu undang-undang ini hanya memutuskan dua saja, eh itu pegawai negeri saat ini 56 tahun, kalau dia dikasih 58 tahun senangnya luar biasa. Undang-undang ini sudah harapan luar biasa 2 tahun loh nambah. Tadi Bapak-Bapak sependapat bahwa pensiun itu hari pensiun itu adalah hari yang paling menakutkan. Hari mulainya penderitaan...(rekaman terputus) Undang-undang ini tapi dia jabatan fungsional.

23

F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):

Saya tadi katakan Pak Taufiq mohon maaf, jabatan fungsional itu yang mana kalau di Kejaksaan? Kapuspenkum itu struktural atau fungsional? Struktural, tetapi ini akan dia akan pensiun pada 65 tahun Pak, berapa 62 tahun, kenapa, karena dia pernah menjadi Kajari, fungsional kan begitu kan. Jadi artinya bahwa pencampuradukan yang seperti inilah yang kemudian kita mengklaim orang Kejaksaan itu usia 62 tahun semua pensiunnya Pak, kan begitu ini. Jadi saya kira contoh yang kecil saja, yang saya kira teman-teman yang pernah menjadi Jaksa, itu kan punya kesempatan berpotensi untuk dia 62 tahun Pak, kecuali yang administratif murni taat pada undang-undang kasihan ini Pak, yang clerical work kemudian yang staffing itu memang di sini Pak. Tetapi bahwa teman-teman yang pernah menjadi jaksa kemudian menjadi staf di Kejaksaan misalnya tadi, itu juga taat pada 62 tahun Pak. Ini yang saya kira Pak Taufiq, ini yang kemudian idealnya kita selesaikan gitu Pak. Makanya pertanyaan dasar tadi adalah apakah mereka ikut pada Aparatur Sipil Negara atau bukan? Terima kasih. KETUA RAPAT:

Makanya saya setuju saya bilang, saya mohon petunjuk gitu loh. Jadi usul tidak ada petunjuknya bagaimana loh, saya manut pada Bapak, tapi petunjuknya pie? Jaksa itu jabatan fungsional, tapi begitu dia jadi Jampidsus misalnya, dia hanya struktural, dia hanya boleh mencapai usia 60 tahun. Tapi setelah 60 tahun dia kembali ke jabatan fungsional 62 tahun. Sangat tidak menyenangkan, dia sudah di..., balik ke Jaksa, gaweannya lontang lantung Pak ya, jadi anak buah sebagai Jaksa tapi ora ono gaweane. Ini nanti ada persoalan sendiri mengenai Kejaksaan.

Pak Nanang dulu.

F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC):

Terima kasih Pimpinan. Ini untuk menyegarkan ingatan saja, mengklarifikasi apa yang disampaikan Pak Muqowam, bukan hanya Jaksa saja, tapi Dosen juga demikian. Artinya, kita harus bisa memisahkan kapan di jabatan fungsional dan kapan di jabatan struktural, dan pengalaman saya, saya pegang dua-duanya Pak, tetapi yang aktif hanya satu. Saya punya fungsional juga sebagai Dosen Pak, dan pangkatnya ibarat argo taxi jalan terus. Waktu saya memegang jabatan struktural, ini jalan terus, nanti pada selesai struktural, disamakan lagi. Jadi Jaksa itu kan tidak ada masalah, dan menurut saya kita tidak perlu mengatur yang rumit-rumit di sini, yang umum saja, cukup diatur dengan undang-undang mereka sendiri. Jadi bunyi di dalam ketentuan di sini sudah cukup akan usia pensiun bagi jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena rumpun jabatan fungsional mungkin sudah 100 buah mungkin sekarang, atau lebih, 116 rumpun jabatan fungsional. Hanya saja kalau akan menetapkan batasan usia pensiun hati-hati, apakah tidak ada nanti muatan-muatan baru yang timbul menggunakan cantolan itu untuk memperpanjang-panjang usia pensiun, jadi biarkan saja seperti apa yang berlaku sekarang dengan mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun tidak berarti mereka keluar dari undang-undang ini, tetap berpayung pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Terima kasih.

24

KETUA RAPAT:

Pak Zak silakan. F-PDIP (H. RAHADI ZAKARIA, SIP, MH):

Ya saya datang Nomor 1 tadi sebetulnya Pak, tapi karena di Baleg ada pembahasan undang-undang jalan, saya diminta segera datang ke sana aja dulu, selesai di sana baru kemari. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya kira soal Jaksa, Mahkamah Agung dan lain sebagainya, sekarang ini ada Undang-Undang soal Kejaksaan sedang dibahas. Undang-Undang Mahkamah Agung juga sedang dibahas, antara lain juga menentukan batas usia pensiun. Ya alangkah baiknya kalau Komisi II DPR RI nanti ada sinkronisasi dengan pihak Badan Legislasi yang membahas soal batas usia pensiun. Jadi supaya match Pak supaya tidak bertabrakan. Memang di situ ada klausul yang mengatakan diatur dengan perundang-undangan, tapi supaya ada selaras, saya kira juga perlu ada komunikasi berapa sih pensiun untuk Jaksa, apa Jaksa Tinggi, atau Jampidsus dan sebagainya. Berapa sih Jaksa pensiun untuk Mahkamah Agung, itu saya kira perlu juga Pak mencari informasi untuk saling, supaya tidak tumpang tindih, jadi supaya tidak untuk saling mencoba untuk nanti Undang-Undang Kejaksaan tunduk dengan Aparatur Sipil Negara misalnya. Terus Aparatur Sipil Negara harus mengakomodir Undang-Undang Kejaksaan. Saya kira perlu ada suatu sinkronisasi Pak, jadi supaya ada, apa yang dikhawatirkan oleh saudara saya Pak Muqowam memang ini sangat realistis untuk dicari jalan keluarnya. Saya kira itu Pak, jadi mumpung ini juga ada pembahasan Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Mahkamah Agung, saya kira itu Pak Taufiq jalan keluar yang terbaik supaya ini tidak menjadi perdebatan yang terus menerus, mencari sinkronisasi yang baik. Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang satu sama lain saling mendukung, tidak untuk saling mencoba mengintervensi. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan Pak Gamari. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya tadi memang sudah mengatakan untuk usia pensiun bagi jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tapi begitu mendengar pendapat teman-teman yang lain, akhirnya ini menjadi sesuatu yang harus kita telaah lebih dalam lagi ya. Saya berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini yang sedang kita susun ini, justru menjadi rujukan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara, dimanapun mereka ditugaskan, baik itu sebagai jabatan administrasi, fungsional maupun jabatan eksekutif senior. Dengan demikian inilah yang menjadi rujukannya. Tetapi jika kemudian itu harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ini ada hal yang harus kita pikirkan kembali, misalnya saja, persyaratan minimum untuk menjadi jabatan eksekutif senior, ketika itu 40 tahun tanpa memutasi usia tertinggi. Kebanyakan Pak yang orang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu, yang waktu itu kita katakan seperti itu, adalah orang-orang yang di fungsional itu umumnya yang usianya di atas 60 tahun itu, sehingga nanti KASN nanti tidak bisa diisi atau kemungkinan kecil diisi orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya gitu, sehingga dengan demikian dia lebih memilih jabatan fungsional daripada memilih jabatan eksekutif senior atau dia masuk ke KASN misalnya, akan seperti itu ya.

25

Nah akhirnya, keinginan kita atau ide kita untuk memperoleh orang-orang yang berbasis kompetensi tadi ya, itu tidak bisa kita peroleh Pak. Saya menginginkan kalau kita mau konsekuen dengan draft Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang harus dipatuhi oleh semua Aparatur Sipil Negara di semua instansi, di sinilah acuannya gitu Pak. Jadi ini kayanya masih memerlukan waktu untuk kita telaah kembali Pak ya. Nah khusus mengenai usia pensiun bagi jabatan fungsional ya, mungkin masih belum bisa kita ambil keputusan sekarang, kecuali kalau kita memang sudah selesai dengan diri kita sendiri. KETUA RAPAT: Oke. Jadi kita ambil keputusan. ...jadi 58 tahun juga belum bisa kita ambil keputusan? ............... : Yang 58 kan sudah kan yang khusus administrasi. KETUA RAPAT:

Yang 58 sudah ya? Betul? Sudah tidak ada ragu-ragu lagi? Mantap?

(RAPAT : SETUJU)

Kita perpanjang dulu sampai jam berapa diperpanjang? Sampai jam 12.30 kita selesaikan pensiun hari ini. Oke?

(RAPAT : SETUJU)

Silakan Pemerintah. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Baik Pak, terima kasih. Jadi Pemerintah juga berpendapat yang jabatan administrasi setuju 58 tahun. Khusus yang fungsional, kalau tadi Pak Gamari menyarankan untuk dikaji lebih komprehensif pada dasarnya kami juga setuju. Tapi sekedar sharing Pak, bahwa yang berlaku sekarang ini memang kalau di dalam konsep Aparatur Sipil Negara ini kan jelas untuk administrasi 58 tahun, kemudian untuk jabatan eksekutif senior itu 60 tahun. Tinggal sekarang kita mengkaji jabatan fungsional. Jabatan fungsional yang sekarang berlaku memang tersebar pengaturannya dalam berbagai pengaturan perundang-undangan, ada guru, ada dokter, ada peneliti itu macam-macam BUP-nya. Nah kalau toh didalam, kalau kita semangatnya dalam undang-undang ini kita akan mengatur BUP seluruh jabatan fungsional itu juga tidak mungkin. Ini sekian tahun, ini sekian tahun, ini tidak mungkin Pak. Barangkali maksimal yang bisa kita lakukan di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah rambu-rambu.

26

Pertama, adalah batas minimalnya berapa untuk fungsional Pak. Katakan fungsional tingkat yang tingkat terampil itu minimal berapa disamakan katakan 58 starting-nya, yang ahli itu berapa maksimal, tapi dengan memperhatikan, satu masalah aspek kesehatan, masalah kompetensi, karakter pekerjaan, kemudian juga faktor regenerasi, faktor ketersediaan tenaga ini di lapangan. Kemudian juga faktor kebutuhan organisasi. Kemudian karakter pekerjaan. Kemudian juga mempertimbangkan dampak fiskal kalau kita ingin lebih komprehensif lagi. Kemudian juga usia harapan hidup itu juga menjadi salah satu faktor untuk dipertimbangkan. Jadi dalam undang-undang ini, kami berpendapat tidak bisa mengatur ini sekian, tapi kita ini hanya maksimal memberi rambu-rambu. Nah rambu-rambunya minimal berapa, maksimalnya berapa, tapi tetap dengan mempergunakan parameter yang tadi. Nah ini memang diserahkan kepada pembentuk undang-undang sektor tadi Pak, tapi rambu-rambunya dalam Aparatur Sipil Negara sudah dikasih itu. Ini pedanpat kami. Namun demikian, kami setuju Pak untuk yang ini fungsional nanti kita ada proses untuk kita juga intern Pemerintah atau Pokja nanti akan kita diskusikan lebih mendalam. InsyaAllah nanti hari Kamis itu sudah ada sudah mengkrucut Pak pendapat, demikian. Terima kasih. KETUA RAPAT: Hanya satu yang perlu kita kembali mengingatkan diri kita masing-masing lagi. Jabatan eksekutif senior ini karena kita memegang dua hal Pak. Satu, kita tidak terikat dengan eselon, sebetulnya itu. Kedua, kita lebih cenderung pada kompetensi. Makanya tadi saya dengar ada orang umur 25 tahun tetap, ini karena kompetensi Pak. Kita setuju bahwa undang-undang ini tidak undang-undang urut kacang Pak. Jadi mohon di samping yang Bapak sampaikan tadi pada hari Kamis besok ini tetap tidak boleh dilupakan. Undang-undang ini adalah undang-undang yang betul-betul kemampuan, kompetensi, tidak undang-undang urut kacang. Saya kita kan kita sepakat begitu. Inilah bedanya undang-undang ini dengan undang-undang yang lama. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Harun tadi, dia tidak bisa naik karena yang tua-tua itu belum pensiun, ini tidak begitu. Ini memberi kesempatan orang-orang yang muda, yang brilliant untuk bisa maju ke depan. Ada tambahan pendapat Bapak? PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Ya. Saya setuju Pak dengan pendapat Pak Pimpinan yang tadi prinsipnya setuju.

KETUA RAPAT: Jadi nanti kalau begitu, hari Kamis ini diuraikan kembali Pak. Apa-apa hal yang sudah kita sepakati tadi, kemudian nanti dirumuskan bersama, kemudian nanti kita rapatkan lagi pada hari Kamis malam. Silakan Pak.

27

F-PAN (DRS. H. FAUZAN SYAI’E): Saya melihat bahwa untuk jabatan administrasi itu sudah kita putus. Yang struktural adalah 60 bagi pejabat eksekutif senior, saya kira tidak ada perbedaan Pak, karena justru ini memang sudah berlaku sejak dari lama, hanya permasalahannya yang sekarang ini tidak perlu diperpanjang dari 56 atau 58 begitu, saya kira ini bisa diputus oleh kita. Yang kedua, ini menarik Pak, usulan daripada pihak Pemerintah bahwa kita khusus untuk fungsional kita beri rambu-rambu, bahwa batasan minimal umpamanya umur 60 tahun untuk fungsional, maksimal umpamanya 70 tahun, silakan, yang lainnya itu untuk mengcover itu semua, sehingga ini artinya kita bisa mengadop seluruh undang-undang yang ada, begitu saya kira. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan. F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, MSI) : Pimpinan, Sekedar tambahan saja. Jadi yang menggelitik saya tadi itu adalah tentang otoritas wewenang dan kompetensi undang-undang ini sebetulnya. Jadi sebetulnya saya belum puas juga kalau kemudian undang-undang ini pada akhirnya pemberlakuannya terbataskan oleh undang-undang yang lain yang justru urusannya sama. Itu yang pertama. Nah karena itu sebetulnya dari Pemerintah, sebetulnya idealnya bagaimana fungsional itu juga diatur persis detil dalam undang-undang ini. Tidak dalam undang-undang sektoral seperti Kejaksaan dan sebagainya itu, itu idealnya begitu. Saya tidak tahu apakah itu bisa atau tidak. tadi Pak Tasdik sudah ngomong itu tidak mungkin. Oke, kalau tidak mungkin, maka undang-undang ini sekali lagi tidak kehilangan otoritasnya juga. Salah satunya memang betul dengan cara memberi batasan-batasan yang jelas gitu. Kalau undang-undang ini tidak ngomong tentang itu Pak, saya khawatir kemudian nanti banyak Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sifatnya sektoral yang mengatur dirinya sendiri, institusi masing-masing, dan itu tidak baik menurut saya, apapun alasannya. Apakah alasan produktivitas, apakah alasan usia dan sebagainya. Jadi banyak undang-undang yang juga mengatur esensinya tentang Pegawai Negeri Sipil atau tentang pegawai yang justru tidak sama. Bayangan saya sejak awal saya ikut Panitia Kerja ini adalah bagaimana undang-undang ini benar-benar punya otoritas dan menjadi payung hukum dari sekian banyak undang-undang yang terkait dengan undang-undang pegawai Pak Taufiq. Tapi okelah kalau itu tidak bisa, karena begitu banyaknya fungsional karakter dan macam-macamnya, tetapi undang-undang ini harus memberikan batasan yang jelas dan tegas dan ini menjadi dasar utama bagi undang-undang sektoral lainnya terutama dalam menentukan usia pensiun. Begitu Pak, sekedar penegasan saja. ................... : Tambahan Pak. Terima kasih Pak Ketua.

28

Jadi sebenarnya ada cara lain ya, yang saya setuju dengan usulan Pemerintah tadi untuk melakukan pengkajian lebih mendalam soal jabatan fungsional ini, dan saya sangat setuju kalau itu diatur berdasarkan kategori minimal maksimal, tapi yang lebih penting adalah rasionalitas dari pembatasan minimal dan maksimal itu seperti apa harus dilihat juga di dalam Undang-Undang Dasar. Nanti saya kira kalau ini menjadi payung dari seluruh undang-undang yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara, adalah tidak sulit untuk menggugurkan undang-undang sektoral lain jika Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang sektoral itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang induk dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu saya dukung usulan Pemerintah itu dalam konteks ini gitu, jadi kita maju saja Pak Tasdik maju, kita batasi sampai umur berapa jabatan fungsional bisa kita tolerir, tapi rasionalitas di dalam argumentasinya di dalam pasal per pasal itu memang harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kalau kita adu di Mahkamah Konstitusi pasti menang dengan undang-undang sektoral. Memang lambat, Pak Taufiq tadi juga benar menjawab Pak Muqowam, tidak bisa revolusioner, birokrasi itu tidak bisa, kalau diajak revolusioner pasti akan terjadi goncangan Pemerintah kan gitu. Tidak mungkin seorang profesor yang sudah 70 tahun atau 65 tahun dipangkas menjadi 65 tahun atau 60 tahun, tidak mungkin Pak Muqowam. Nah salah satu cara menurut saya memang kita yakin bahwa undang-undang ini harus menjadi payung. Nah sambil jalan nanti ya kita kan bisa mem-feeding teman-teman masyarakat untuk mengajukan yudisial review atas undang-undang sektoral yang memang bertentangan dengan payung dari undang-undang sektoral itu. Intu intinya saya menyetujui itu Pak. Yang kedua, soal usia pensiun eksekutif senior itu saya kira harus eksplisit juga dinyatakan tidak bisa diperpanjang Pak, karena ini juga menjadi pintu masuk yang selalu menjadi problem negatif dari birokrasi. Usul saya begitu Pak atau mungkin di dalam penjelasan undang-undang ini dinyatakan secara tegas bahwa jabatan eksekutif senior 60 tahun dan dinyatakan tidak bisa diperpanjang. Itu saja usul saya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya jelaskan sedikit. Untuk tidak mengecilkan hati kita, undang-undang ini memang payung Pak, untuk tidak mengecilkan hati kita, undang-undang ini memang payung bagi aparat sipil, kode etiknya, peraturannya, semuanya berlaku ini. Yang berbeda tadi hanya mengenai usia, ini saja berbeda, selebihnya sama Pak. Ini payung ini yang harus kita, nah yang berbeda hanya adalah mengenai usia. Untuk itu tadi kode etik sama kan? Ada beda juga, ada profesi yang mempunyai kode etik masing-masing. Selebihnya adalah ini merupakan payung. Tadi dikatakan oleh Pak Tasdik bahwa untuk usia ini kita buatkan rambu-rambunya supaya dikatakan Pak Malik supaya kita ada di bawahnya, bahwa selain itu ini juga harus kita kuasai kan begitu Pak ya. Nanti dibuatkan rambu-rambunya di sini, supaya ini memang, tapi saya bilang pada satu saat nanti kita harus punya satu undang-undang yang betul-betul merupakan payung dari seluruh aparatur negara, termasuk militer itu yang belum ada. Nah ini sementara ini.

Oke yang membedakan tadi hanya usia pensiun fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, saya juga sependapat dengan usia pensiun bagi jabatan eksekutif senior 60 tahun tidak bisa diperpanjang, oke. Cuma harus dipikirkan begini, kalau kita buat seperti itu kan ...(rekaman terputus) adanya, itu akan sulit. Allah sendiri tidak menyukai orang bercerai, tapi dibuat, kalau terpaksa bercerita walaupun tidak disukai oleh Allah. Nah itu kadang-kadang undang-undang ini, kita berpikir sampai sejauh itu. Ya kadang-kadang seperti itu.

Ada lagi? Ya silakan.

29

F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Ya Pak Ketua. Saya ingin mengajak melihat Pasal 18 konsep kita dan keinginan pemerintah. Inisiatif DPR dalam ruu ini dalam Pasal 18, “Jabatan eksekutif senior terdiri dari pejabat struktural/staf ahli, ahli kebijakan dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Pemerintah mengusulkan agar nomenklatur analis kebijakan diganti menjadi pejabat fungsional keahlian utama. Apa yang bisa kita baca dari pasal ini? Pasal ini berarti juga harus dipatuhi oleh PNS yang menduduki pejabat fungsional keahlian utama. Siapa mereka? Ya baik yang ada di perguruan tinggi Depdikbud maupun di instansi yang lain, dan mereka punya aturan, pensiunnya ada yang sampai 70 tahun. Nah sementara di sini jabatan eksekutif senior itu pensiun pada usia 60 tahun, nah ini kan ada sesuatu yang berbenturan ini, mana yang mau diikuti gitu loh. Pasal 18 itu jabatan eksekutif senior diatur dalam ketentuan ini, pensiun pada usia 60 tahun, padahal terdiri dari pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan yang kemudian pemerintah mengusulkan pejabat fungsional utama, yang itu juga artinya meliputi pejabat fungsional di berbagai instansi sepanjang dia masih berstatus PNS ya, yang dia punya aturan tidak 60 tahun, 65 sampai 70 tahun. Nah itulah yang kemudian harus kita telaah di sini Pak, jangan sampai kontroversial ini antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Terkecuali begitu dikeluarkan ASN ini, undang-undang yang ada tidak berlaku, nah ini kan masalahnya begitu, sehingga harapan ASN atau RUU ASN yang nanti menjadi... ini betul-betul menjadi payung, nah apa itu yang kita kehendaki, pasti akan ada keributan Pak di luar sana. Ini lebih besar daripada kasus sengketa tanah. Terima kasih. KETUA RAPAT: Itu saya kira betul. Saya melihat tidak ada kekurangan di kalimat ini Pak,... “Usia pensiun jabatan eksekutif senior adalah 60 tahun”, ini kecuali eksekutif senior fungsional Pak. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI):

Fungsional itu yang kita maksud masuk dalam kelompok JES adalah fungsional yang level utama, bukan yang level madya atau level muda atau pratama ya.

F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO):

Saya tanya Pak pada pemerintah,itu profesor itu tergolong jabatan fungsional utama atau tidak? Nah dia punya Undang-Undang itu 70 tahun baru pensiun. Kalau dikenakan undang-undang ini JES, 60 tahun dia harus pensiun, ini persoalan.

F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM): Ketua.

30

PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Baik Pak, Oleh karena itu kami akan mengkaji lagi Pak yang dimaksud kelompok JES itu jabatan-jabatan apa saja, ini yang akan kita rumuskan kembali Pak. Nanti kalau sudah kita sepakat, JES itu jabatan-jabatan apa saja, itu baru kita bisa menentukan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi kita putuskan, JES ini akan dirumuskan kembali, karena memang tidak sesuai Pak.

Oke silakan Pak Muqowam. F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM): Ya terima kasih. Jadi saya sedikit yang terakhir JES saya kira struktural itu yang pertama Pak. JES itu struktural saya kira bukan fungsional. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, memang di dalam jabatan fungsional itu kan dua besarab, terampil, kemudian satu lagi ahli kan. JES itu struktural. Nah kemudian yang terampil itu yang mana? Itu mulai dari pemula, pelaksana II dan I, kemudian penyelia III/c. Kemudian di fungsional di ahli itu ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan utama. Bapak Ibu sekalian, Untuk jabatan fungsional itu yang baik yang terampil ataupun ahli, itu mulai jabatan adikarya siara sama dengan widyaiswara 101 jabatan fungsional. Nah memang Pak Gamari dengan yang diubah tadi mana tadi Pak Gamari tadi itu, yang jabatan eksekutif senior apa tadi itu, yang Pak Gamari masukan tadi. Itu memang ambigo di situ yang ini, ada yang ada kata staf ada satu lagi analis. Pak Ketua, Analis itu struktur atau fungsional? Fungsional, nah karena itu coba tadi yang fungsional tadi, yang dimana. Nah ini, “Jabatan JES terdiri dari pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis”, nah inikan berarti kan terkacaukan lagi di sini Pak. Kita sepakat Pak Taufiq, JES adalah struktural, tetapi begitu analis kebijakan itu fungsional, ini menjadi buyar lagi Pak ya kan. Nah karena itu Pak Ketua sekali lagi soal jabatan fungsional ini tolong ada satu sesi sendiri untuk meng-clear-kan masalah ini Pak. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Jadi saya kira perlu disisir betul ini Pak, JES adalah jabatan struktural, jadi jangan dicampur lagi. Setuju ya? Saya ulangi, JES adalah jabatan struktural ya oke setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Jadi tidak dicampur dengan jabatan fungsional, kalau dicampur dengan fungsional nanti kacau balau dia pabaliut.

31

F-PDIP (DRA.EDDY MIHATI): Pak Ketua, Ini saya tidak jadi diberi kesempatan? Ini tadi Pak Muqowam sudah sampaikan, jadi substansinya itu sebenarnya sama saja apa yang akan saya sampaikan. Ini kan konsep kita, tapi ternyata ketika kita membuat klausul ini pada DIM 287 ini, ternyata kan setelah didiskusikan itu ada masalah kan begitu, ternyata ada perkembanganlah bukan masalah tentang jabatan fungsional. Nah oleh sebab itu, posisi kita sekarang ini justru minta kepada pemerintah, ini kan konsep kita, minta tolong agar supaya ada masukan cluster dari jabatan fungsional yang ada di negeri kita yang tadi dari pihak pemerintah sudah sampaikan ada 116, nah itu dicluster, nah kemudian baru nanti setelah kita tahu petanya oh kaya begini, baru kita nanti kita diskusikan lagi gitu loh. Jadi sebenarnya ini ya kita akui saja bahwa ini kelemahan di draft kita ya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Eddy. Silakan Pak. WAKIL KETUA (DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.SI/F-PAN): Ya terima kasih. Ya saya kira kita perlu betul-betul secara seksama untuk mendorong undang-undang ini undang-undang payung. Saya kira Pak Taufiq di depan di atas jadi payung di atas juga, jadi karena memang dalam konteks ini beberapa hal yang menyangkut kepegawaian dan kita coba dekatkan, ini bisa kita formulasikan, termasuk tadi saran kriteria saya kira Pak. Nah kriteria apa saja yang memungkinkan pengaturan fungsional dan saya kira ini juga perlu mulai dibatasi, sebab kalau tidak, saya kebetulan dulu ikut membahas Undang-Undang Guru dan Dosen, karena di situ ada Dosen, maka Dosen mengusulkan tinggi-tinggi Pak. Nanti begitu pula saya kira yang lain seperti itu. Nah makanya mumpung kita membahas undang-undang yang akan menjadi payung dari undang-undang semua, termasuk pegawai yang keseluruhan, kecuali militer, saya kira Polisi juga begitu, maka saya kira kita perlu membikin itu. Ini saya kira dibuktikan dengan kemarin quality assurance BPKP itu juga menyangkut Mahkamah Agung, BPK dan seterusnya, sehingga memang betul-betul memang ke depan ini akan didorong birokrasi itu tidak hanya birokrasi di eksekutif, tapi legislatif, yudikatif dan legislatif juga, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira salah satu terobosan itu menyangkut masalah usia. Kalau kita mengatur usia pensiun, nah ini tentu saja ada pikiran apa tidak kita perlu juga mendorong ada reformasi yang lebih serius, saya dulu pernah mengatakan jaman orde baru ada seorang Kepala Bapepam usianya 36 37 tahun, kenapa tidak kita atur juga di sini misalnya untuk jabatan eksekutif senior, itu misalnya usianya dari 30 tahun agar ini menjadi satu pola yang lebih terbuka, dan orang juga misalnya kalau mau dibatasi 60 tahun, orang bisa dari 30 tahun. Kepala Daerah juga 30 tahun gitu kan, ini ada yurisprudensinya. Ini saya kira bisa menjadi satu terobosan, sebab kalau tidak, nanti juga akan kembali lagi bahwa jabatan eksekutif senior itu nanti ya betul-betul senior-senior tinggal mau pensiun saja.

32

Nah tentang pembatasan eksekutif senior itu 60 tahun saya kira tetap harus dibuka ruang betul ini Pak Taufiq tadi mengatakan kalau tidak diberi perkecualian akan jadi problem, undang-undang ini akan membuat masalah buat kita sendiri. Jadi pengecualian tetap diberikan ruang dan kemudian akan menjadikan solusi ketika ada problem yang tidak bisa diatasi, dan mungkin tidak terbayangkan pada saat kita, tapi saya kira tetap harus ada ruang yang lebih terbuka. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik saya kira masih ada lagi? Cukup ya. Saya kira kita secara basicly kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tinggal kita rumuskan kembali. Ternyata di dalam perjalanannya kita menemui hal-hal yang kata Bu Eddy tadi yang tidak pas, ini konsep kita sendiri kurang pas, itu bisa terjadi, itulah gunanya diskusi, jadi semuanya tidak ada yang harga mati. Yang harga mati adalah kepentingan bangsa dan negara itu harga mati. Jadi