Home >Documents >RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR RI ...

RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR RI ...

Date post:16-Jan-2017
Category:
View:222 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1

    RISALAH RAPAT

    RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR RI DENGAN

    SEKRETARIS UTAMA BNPB Masa Persidangan : II Tahun Sidang : 2014-2015 Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Rapat Dengan : Sekretaris Utama BNPB Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Rabu, 21 Januari 2015 Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai Ketua Rapat : DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA Sekretaris Rapat : Yanto Suryanto, SH Tempat : R. Rapat Komisi VIII DPR RI Acara : 1. Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2014.

    2. Paparan Program Kerja Tahun 2015. 3. Isu-isu aktual.

    Hadir : 42 Anggota 1 izin

    JALANNYA RAPAT : KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum.,MA/F-PAN): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta jajaran, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Hadirin, Bapak dan Ibu yang kami hormati.

    Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dimana pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mudah-mudahan rapat kita pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Oleh karena itu marilah sebelum kita membuka rapat ini sebagaimana lazimnya kita lakukan di Komisi VIII ini, sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing dan bagi yang beragama Islam kita membacakan Ummul Kitab, Al Fatihah. Selesai.

  • 2

    Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015, yang telah disahkan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 2 Desember 2014, serta sesuai dengan Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 14 Januari 2015 maka pada hari Rabu, 21 Januari 2015 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bapak/ibu yang kami hormati.

    Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI, pada rapat hari ini telah hadir 23 anggota dan jumlah fraksi 7 fraksi dan ada yang izin dan sakit sebanyak 5 anggota dari 44 Anggota Komisi VIII DPR RI. Hal ini berarti bahwa rapat ini telah memenuhi lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI karena itu sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1), kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Saudara Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, rapat ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

    (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

    Adapun acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pengantar dari ketua rapat. Yang kedua penjelasan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang ketiga tanya jawab. Yang keempat kesimpulan rapat dan terakhir penutup. Apakah agenda rapat tersebut kita sepakati? Sepakat? Setuju.

    (RAPAT: SETUJU) Saudara Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang kami hormati.

    Kemudian yang berikutnya saya mau menanyakan tentang batas waktu daripada rapat ini, mungkin nanti istirahat sekitar jam 12 atau jam berapa nanti kita lanjutkan lagi setelah itu. Ada tawaran jam 12.30 WIB? Setuju ya? Setuju, baik.

    (RAPAT: SETUJU)

    Hadirin yang saya hormati.

    Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Saudara beserta pimpinan dan pejabat yang ada di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR yang juga hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Sesama BNPB pada hari ini mempunyai nilai strategis karena membahas kelanjutan rapat kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 19 Januari 2015 yang lalu mengenai evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2014, paparan program tahun 2015 dan isu-isu aktual yang terkait dengan BNPB.

    Dalam rapat kerja kemarin yaitu tanggal 19 Januari 2015, telah disepakati beberapa hal pokok yang perlu mendapat penjelasan lebih rinci yaitu antara lain: 1. Bahwa atas realisasi anggaran BNPB tahun 2014 sebesar 95,28%, Komisi VIII DPR RI telah

    memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan agar hasil evaluasi untuk dijadikan bahan perbaikan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rekomendasi itu antara lain adalah meningkatkan respon atas berbagai bencana yang terjadi daerah Yang kedua meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

  • 3

    berbagai kegiatan penanggulangan bencana, dan yang ketiga perlu merinci target sasaran, capaian kerja yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif.

    2. Komisi VIII dapat memahami penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai usulan tambahan anggaran pada tahun 2015 sebagai berikut: a. Anggaran dana siap pakai sebesar Rp1.500.000.000.000,- untuk koordinasi penanganan

    darurat sebagai salah satu tugas pokok dari BNPB. b. Berikutnya anggaran percepatan penyelesaian pemulihan pasca bencana melalui kegiatan

    rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu meliputi penyelesaian pemulihan daerah bencana di Sinabung, Sulawesi Utara, Kelud, Aceh Tengah dan Bener Meriah, kemudian Mentawai, Merapi, Wasior, yaitu sebesar Rp1.643.070.900.000,-

    c. Anggaran penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).

    Selanjutnya Komisi VIII DPR RI pada hari ini memandang perlu untuk mendapatkan penjelasan

    rincian yang lebih detil tentang alokasi anggaran yang telah diusulkan tersebut. Jadi dimana kemarin kita mendengar secara umum tentang kebutuhan anggaran itu dan tentu dalam kapasitas sebagai lembaga pengawas dan juga lembaga budgeting, penyedia anggaran, tentu hal ini perlu didengarkan oleh seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI. Hadirin yang saya hormati, Bapak/ibu.

    Berdasarkan kedua kesepakatan yang telah diambil pada rapat sebelumnya maka karena itu dalam rangka menjalankan tugas Kedewanan maka Komisi VIII DPR RI hendak memfokuskan beberapa hal pokok yang mungkin ingin kami dengarkan.

    Yang pertama, berdasarkan paparan evaluasi APBN tahun 2014 dapat dicatat beberapa hal penting yang perlu dilakukan pendalaman dalam rapat ini, antara lain: Penjelasan rincian realisasi anggaran Tahun 2014 baik itu besaran alokasi anggaran untuk belanja modal, belanja barang dan belanja sosial. Kemudian penjelasan rincian realisasi APBN-P tahun 2014. Penjelasan rincian realisasi anggaran yang dialokasikan dalam dana B999 atau dana on call atau dana siap pakai yang telah dipakai selama ini. Kemudian penyerapan realisasi anggaran tahun 2014. Yang terakhir hambatan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi.

    Hal kedua yaitu penjelasan atas laporan keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2013 yang realisasinya dalam periode I, periode 1 Januari s.d 31 Desember 2013 telah direalisasikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Atas kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2013, BNPB telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat WTP tersebut merupakan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI tahun 2012 yang diharapkan predikat WTP tersebut juga dapat pertahankan pertumbuhan tahun 2013 dan tahun-tahun berikutnya. Namun demikian harus tetap melakukan berbagai kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran mengingat dalam rapat kerja tanggal 19 Januari 2015 yang lalu, salah satu pokok bahasan adalah hasil pemeriksaan Semester I BPK RI tahun 2014 atas realisasi APBN tahun 2014.

    Dalam analisis hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ada beberapa hal penting yang mungkin menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, BNPB tidak melaporkan penyetoran ke kas negara kepada BNPB dan BNPB tingkat dan dinilai tidak cermat dalam menentukan jenis penyetoran yang telah dilakukan. Berikutnya pengelolaan dana hibah langsung masyarakat pada rekening dana penampungan sementara belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya terdapat hasil pengadaan makanan siap saji, paket lauk pauk, dan paket tambahan gizi sebesar Rp21 miliar, belum didistribusikan.

    Hasil pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Pengurangan Resiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB pada tahun 2013 sebesar Rp24 miliar, kurang lebih

  • 4

    Rp24,1 mililar belum dimanfaatkan. Kemudian terdapat pembayaran biaya transportasi dan akomodasi penginapan, honor sewa kendaraan sebesar Rp1,5 miliar yang belum didukung oleh bukti pertanggungjawaban.

    Kemudian sisa dana siap pakai tahun 2013 pada satuan pelaksana belum disetorkan kembali ke kas negara. Masalah tersebut mengakibatkan dana siap pakai yang telah jatuh tempo untuk dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2013 belum dipertanggungjawabkan sebanyak 64. Berita acara serah terima sebesar Rp14.148.857. 751,- . BNPP tidak mengetahui realisasi keuangannya secara fisik. Pendapatan negara dan sisa dana siap pakai diterima sebesar Rp4 .543.758.785,- dan ada kecenderungan berisiko untuk disalahgunakan.

    Hal tersebut di atas disebabkan oleh:

    1. Direktorat Bantuan Darurat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana siap pakai belum optimal.

    2. Pengendalian dan pengawasan atasan langsung Direktorat Bantuan Darurat dan Deputi Bidang Penanganan Darurat dinilai lemah, kemudian

    3. BNPB tidak konsisten melaksanakan penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 yang antara lain mengatur bahwa penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan dipertimbangkan untuk tidak diberikan dana siap pakai kembali apabila permasalahan sebelumnya belum diselesaikan.

    Hal ketiga yang menjadi perhatian kita adalah beberapa isu aktual yang perlu direspon BNPB

    antara lain terkait dengan kebijakan percepatan penyelesaian penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, peningkatan fungsi koordinasi dengan antar kementerian/lembaga dalam penanganan bencana guna mencegah tumpang tindihnya program dan anggaran, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

    Hal keempat yang perlu mungkin didengarkan oleh kita semua yaitu adalah tentang penjelasan rincian persiapan pelaksanaan APBN tahun 2015 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan memberikan penjelasan beberapa hal pokok terkait dengan kebijakan penanggulangan bencana tahun 2015-2019, yaitu Renstra BNPB 2015-2019, kemarin kita sudah dibagi, visi dan misi BNPB, kebijakan dan strategi, potensi dan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, relawan penanggulangan bencana, standard operating procedure, kemudian Pusdiklat, persediaan barang, peralatan dan logistik, pengarahan sumber daya penanggulangan bencana, pengerahan dana penanggulangan bencana dan kerjasama internasional.

    Dengan mengetahui dan mendapat penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang 12 poin yang kami sebutkan di atas itu, maka akan mendapat gambaran secara komprehensif bagaimana kebijakan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Jadi ini hal-hal mungkin yang secara lebih detail ingin kami dengarkan supaya nanti pelaksanaan program ke depan itu bisa lebih dipahami oleh kawan-kawan di Komisi VIII DPR RI.

    Demikianlah pengantar yang bisa kami sampaikan pada rapat kali ini. Selanjutnya sesuai dengan agenda rapat dan acara rapat yang telah kita sepakati tadi, kami mempersilakan kepada Saudara Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang tadi kami sebutkan di atas.

    Kepada Saudara Sekretaris Utama BNPB kami persilakan. SEKRETARIS UTAMA BNPB (DODY RUSWANDI): Bismillaahirrahmaanirrahiim.

    Terima kasih Bapak Pimpinan.

  • 5

    Yang kami hormati Bapak Pimpinan, para bapak/ibu Anggota Komisi VIII. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

    Sesuai dengan Surat Pimpinan DPR RI Nomor AG00480/ DPR RI/2015, tanggal 15 Januari 2015 perihal undangan rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII dengan Sekretaris utama BNPB dan pada hari ini, pagi ini kami hadir didampingi oleh ada dua deputi. Sebenarnya kita ada 6 Eselon I Pak semua. Disini hadir semua, yang paling ujung adalah Pak Bambang, Deputi Logistik. Di sebelah saya adalah Pak Wisnu, Deputi Kesiapsiagaan, Pencegahan Kesiapsiagaan. Sebelah kanan saya adalah Bapak Irtama, Pak Bintang Siswanto. Terus di sebelah kanan lagi adalah Pak Haramain Syah Deputi Rehabilitasi Rekonstruksi. Ada satu lagi Bapak Deputi Penanganan Darurat tidak bisa hadir, Pak Tri Budiarto karena beliau sedang mengikuti perjalanan Bapak Presiden ke Kalimantan Barat dan kami juga didampingi oleh para Eselon II, nanti akan memberikan penjelasan-penjelasan lebih detail kepada bapak-bapak/ibu semua. Bapak/ibu yang kami hormati.

    Jadi sesuai dengan agenda rapat, saya akan langsung saja dengan evaluasi 2014. Lanjut ke halaman 4. Jadi 2014 itu seperti kita lihat pada buku yang sudah ada sama bapak/ibu semua, dana BNPB adalah dialokasikan Rp2,815 triliun dimana dalam realisasinya per 31 Desember 2014 adalah Rp2,682 triliun, jadi lebih kurang 95,28% dari yang sudah dialokasikan. Jumlah dana sebesar tersebut meliputi 4 program utama yaitu program dukungan manajemen, program peningkatan Satras aparatur BNPB, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, dan juga program penanggulangan bencana, ini yang utama dimana program penanggulangan bencana lebih kurang dialokasikan Rp2,1 triliun dan direalisasikan Rp2,022 triliun atau 95,98%. Jadi itulah yang memberikan gambaran secara total. Kami kemarin realisasikan penyerapannya adalah 95,28%.

    Selanjutnya kami akan menjelaskan rinciannya dan sebelum masuk perincian, pada grafik perkembangan penambangan anggaran BNPB dari awal Januari sampai Desember. Dapat tergambar di grafik ini dimana pada awal tahun 2014 DIPA kami adalah Rp1,831 triliun, jadi hampir sama dengan 2015 kami juga start dengan Rp1,6 triliun. Di awal 2014 juga start dengan Rp1,8 triliun tetapi itu belum termasuk dana siap atau dana on call yang rata-rata dialokasikan rencana cadangan ini oleh pemerintah sekitar Rp1,5 triliun per tahunnya namun alokasinya ke BNPB itu bertahap. Jadi kalau bapak-bapak lihat di grafik itu, DIPA kami Rp1,8 triliun terus pada bulan Januari kami ditambah Rp200 miliar oleh Kementerian Keuangan sehingga naik menjadi dua koma sekian triliun.

    Terus pada bulan Maret yang hijau, kami ditambah lagi Rp500 miliar oleh Kementerian Keuangan, ini semua dana siap pakai, on call sehingga naik lagi menjadi Rp2,5 triliun, demikian seterusnya. Terakhir kami dapat tambahan dana on call dari Kementerian Keuangan pada bulan Juli 2014 sebesar 511 miliar sehingga membuat DIPA akhir kami menjadi Rp2,815 triliun dan realisasinya Rp2,6 triliun. Jadi inilah perkembangan penambahan DIPA BNPB 2014 dimana mungkin 2015 juga tidak akan jauh beda karena hampir sama dimana di 2015 kita juga start dengan Rp1,6.

    Jadi asumsinya adalah bahwa DIPA awal BNPB itu belum termasuk dana on call atau dana siap pakai. Sudah ada tetapi hanya sekitar Rp50 miliar karena dana siap pakai ataupun on call itu dialokasikan pada saat bencana sudah mulai datang, jadi memang sifatnya cadangan.

    Selanjutnya kami ingin menyampaikan kepada bapak-bapak/Ibu yang terhormat bahwa 2014 tersebut kalau keempat program itu kami kelompokan di dalam struktur organisasi BNPB, maka Rp2,8 triliun tersebut itu dialokasikan diberbagai lembaga Eselon II di BNPB, dilaksanakan oleh lembaga Eselon II, dimana dibawah Sestama ada 5 Biro dan itu dialokasikan kemarin itu Rp562 miliar dan terealisasi 523,3 miliar, jadi 93,05% sedangkan Pusdiklat realisasinya adalah Rp123,092 miliar dan

  • 6

    penyerapan itu lebih kurang 95,6% juga alokasi dana di Inspektorat Utama untuk pengawasan akuntabilitas, itu direaliasikan sebedar Rp3,547 miliar. Sedangkan pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, realisasi anggaran adalah Rp131,9 miliar atau 64,4% sedangkan Deputi Penanganan Darurat, ini yang paling besar, itu realisasi adalah 1,287 triliun, hampir 99%.

    Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, realisasinya adalah 44,273 miliar yaitu 95,37% sedangkan di Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan, realisasi adalah Rp360,2 miliar, hampir mencapai 99% sehingga secara total per Kedeputian per unit Eselon II yang sebagai pelaksana, itu kami merealisasikan sekitar Rp2,682 triliun setara dengan 95,28%. Tahun sebelumnya juga hampir sama 2013, 95,34%. Bapak-bapak/Ibu yang kami hormati.

    Mungkin kami lanjut saja ke rincian kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan di 2014. Jadi saya mulai dulu dari Kedeputian, Kelompok Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan, disitu ada 3 direktorat. Pertama adalah Direktorat Pengurangan Resiko Bencana dimana peran Direktorat Pengurangan Resiko Bencana ini atau Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya pra bencana ataupun peningkatan kapasitas ataupun kesiapsiagaan dimana pada rapat kerja dengan Kepala BNPB dua hari yang lalu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari bapak/ibu terkait dengan kegiatan pra bencana.

    Jadi kami disini akan menyampaikan rincian kegiatannya yang 2014, yang mungkin nanti di 2015 juga akan setara cuma mungkin akan menambah volume saja kalau memang nanti anggaran kita bertambah.

    Pada Direktorat Pengurangan Resiko Bencana, itu kegiatan lebih kurang banyak terkait sama planning daripada pengurangan resiko bencana yaitu kajian, panduan, pedoman, sosialisasi yang terkait dengan pengurangan resiko bencana yang sifatnya lebih ke masa jangka panjang dan disini ada 17 kegiatan setahun tersebut dan seperti yang dapat terlihat di buku-buku yang sudah ada di hadapan bapak/ibu semua bahwa dari halaman 7 sampai halaman 12 itu sesungguhnya adalah merupakan kegiatan pra bencana semuanya.

    Dan khusus untuk Direktorat PRD ini, yang menonjol mungkin salah satunya kami sampaikan disini adalah bahwa pertama tersusunnya 6 dokumen kajian pengurangan resiko bencana karena kajian PRB ini sangat perlu bagi kita mengambil kebijakan-kebijakan di dalam management risiko bencana ke depan. Dan juga antara lain juga kita berhasil juga menyusun satu dokumen indeks risiko bencana, satu buku saya rasa mungkin sudah dibagikan, buku biru dimana buku ini indeks resiko bencana Indonesia ini menjadi acuan bagi RPJM kita 5 tahun ke depan.

    Jadi 5 tahun ke depan itu pengelolaan kebencanaan diminta harus mengurangi indeks resiko bencana tersebut sampai jumlah tertentu. Nah, ini nanti yang kita akan jabarkan di dalam Renstra kami 5 tahun ke depan. Jadi buku indeks resiko bencana ini menjadi salah satu produk daripada program dari Direktorat PRB yang merupakan juga produk utamanya.

    Di samping itu juga banyak kegiatan lain sosialisasi, pengurangan resiko bencana yang dilakukan di beberapa kabupaten/kota yang tertera disini dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan workshop, itu salah satu bentuknya itu di Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subussalam, kalau di Timur nya di Kabupaten Mimika, kalau di Jawa Barat di Kabupaten Garut, dan lain sebagainya, banyak sekali disini. Ini kita laksanakan sepanjang tahun 2014. Ada dokumentasinya, ada kegiatannya dalam bentuk sosialisasi. Tetapi tentunya bentuknya adalah stimulan dimana nanti selanjutnya diminta, diharapkan BPBD akan bisa menindaklanjuti.

    Demikian juga kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengurangan Resiko Bencana, antara lain adalah penilaian kapasitas lokal bidang PRB dan juga tersusunnya standarisasi pengurangan resiko bencana dalam bentuk dokumen RSMI yaitu salah satunya adalah kita berhasil menyusun peta kawasan rawan bencana gunung api dimana sudah SNI, dan kita juga

  • 7

    akan melaksanakan standar-standar pedoman-pedoman ini yang berstandar SNI setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan dana yang ada.

    Selanjutnya pengalaman berikutnya jika terlihat bahwa dari PBB ada 146 negara, di-support harus menyelenggarakan forum peringatan bulan resiko bencana setiap tahunnya, minimal satu kali di setiap negara dan kami setiap tahunnya melaksanakan ini. Kemarin di Bengkulu yang dihadiri lebih daripada 2.000 penggiat kebencanaan ataupun kemanusiaan yang terdiri dari kepala daerah, para bupati, DPRD, BPBD, semua unsur-unsur yang terlibat di dalam penanggulangan bencana. Ini adalah kegiatan forum pertemuan tahunan yang akbar kami, setiap tahunnya dan tahun 2015 mungkin akan diselenggarakan di Jawa Tengah, di Kota Semarang atau Kota Solo. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati.

    Juga kami sudah melakukan satu kali pertemuan besar, mengumpulkan semua ahli-ahli pakar-pakar kebencanaan, ini baru pernah terjadi selama ini. Jadi mengumpulkan semua ahli-ahli perencanaan di Surabaya dan dari situ melahirkan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia dimana ikatan asosiasi ini nanti akan mendukung kita di dalam mengambil kebijakan-kebijakan kebencanaan ke depan.

    Selanjutnya juga tidak kalah pentingnya nomor 17 itu adalah kami juga memberikan fasilitasi kepada daerah bagaimana menyusun rencana dokumen rencana penanggulangan bencana. Jadi mestinya, seyogyanya di setiap daerah itu punya dokumen rencana penanggulangan bencana daerah dalam hal nanti berguna dalam menyusun RPJMD daerah dan itu sudah kita lakukan secara stimulan karena memang banyak sekali hampir 500 kabupaten/kota kami lakukan setiap bertahap setiap tahunnya sebagai upaya stimulan dan supaya memberikan gambaran kepada teman-teman di daerah bagaimana kita mengelola pengurangan resiko bencana mulai dari tingkat kebijakan sampai dalam tingkat program dan kegiatan. Itu sebagian besar yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengurangan Resiko Bencana.

    Selanjutnya namanya adalah Direktorat Kesiapsiagaan. Direktorat ini kegiatannya lebih menggambarkan upaya-upaya aktivitas yang harus dilaksanakan, apa-apa saja yang harus kita laksanakan apabila bencana sudah mendekat. Jadi beda sama yang tadi, itu jangka panjang. Kalau ini ... untuk kegiatan-kegiatan yang lebih sifatnya sudah dekat dengan bencana terutama bencana-bencana yang slow on ... seperti banjir, gunung api, yang sudah terdeteksi oleh para lembaga ahlinya, BMKG dan Pusat Vulkanologi sehingga kegiatan-kegiatan, kesiapsiagaan apa saja yang harus kita lakukan. BNPB mengkoordinasikan kegiatan ini dengan kementerian/lembaga lainnya, TNI Polri dan juga dengan BPBD ataupun Pemda setempat.

    Ada lebih kurang 13 kegiatan dilaksanakan oleh direktorat ini, antara lain adalah pendampingan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Contohnya kemarin itu ada siaga Gunung Slamet, ada beberapa kabupaten di sekitar Gunung Slamet yang harus dilakukan kesiapsiagaan yang konkrit dan itu kami memberikan bantuan dan dikoordinasikan oleh direktorat ini bagaimana menyiapkan evakuasi, bagaimana menyiapkan rencana kontigensinya, bagaimana menyiapkan jalan evakuasi dan lain sebagainya, bagaimana menyiapkan posko kedaruratan dan ada hal-hal teknis lainnya. Jadi kami memberikan pendampingan untuk itu dan termasuk juga selain pendampingan teknis seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB kemarin, selain pendampingan teknis juga kita memberikan pendampingan anggaran melalui dana DSD. Ini sudah terselenggarakan sehingga diharapkan nanti apabila terjadi gunung apinya bisa mengurangi dampak. Bapak-bapak/ibu yang saya hormati.

    Selanjutnya juga ada kegiatan pendampingan dan pelaksanaan penyusunan rencana konsijensi dan gladi. Jadi apabila rencana konsijensinya sudah ada, kita coba lakukan gladinya dan ini

  • 8

    dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota, seperti kita lihat di butir nomor 3, dan juga sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana tsunami. Jadi kita ada 100.000 kabupaten/kota yang terdampak tsunami dan kami sekarang sudah punya masterplan mitigasi nasional untuk tsunami dan BNPB mengkordinasikan kegiatan itu dan 2014 kemarin kami melakukan kesiapsiagaan untuk masyarakat dapat dilihat pada halaman 9, di beberapa kabupaten /kota. Secara bertahap dan akan dilanjutkan lagi dengan 2015.

    Ada lebih kurang 13 rencana kontigensi yang kita siapkan oleh BNPB untuk terjadinya bencana, berbagai macam bencana. Jadi 13 itu terlihat pada halaman 10, baik itu bencana untuk Gunung Kelud, Gunung Sinabung, kekeringan, Gunung Slamet, Gunung Semeru, banjir, dan juga tanah longsor. Jadi ada 13 rencana konjigensi untuk berbagai macam kabupaten/kota yang tentunya kita laksanakan secara bertahap karena sesuai dengan kemampuan dana yang ada dan ini tetap kita lanjutkan setiap tahun. 3.

    Tatkala pentingnya juga kita juga sudah menyusun profil kesiapsiagaan untuk beberapa kabupaten/kota dan juga terakhir di penghujung tahun itu kami kemarin lewat Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan juga menyusun perencanaan respon peringatan gunung api dan sudah kita laksanakan kegiatan-kegiatannya di beberapa tempat yaitu di Lumajang, Surabaya, Ambon, Jakarta, Medan, Bandung dan Samarinda. Selanjutnya juga kegiatan menyiapkan BED untuk jalur tangga evakuasi di 14 kabupaten/kota, ada pada halaman 11 juga pembuatan 3.200 rambu petunjuk evakuasi khusus tsunami dan 640 papan informasi lokasi titik kumpul apabila terjadi ancaman tsunami di berbagai macam kabupaten/kota seperti yang terlihat pada halaman 11.

    Dan terakhir adalah kami juga menyusun tentang peraturan tentang MP (masterplan) pengurangan resiko bencana tsunami. Antara lain adalah pedoman penyusunan peta resiko tsunami tingkat kabupaten/kota, dan juga sampai nanti terakhir kepada pedoman pelaksanaan konstruksi bangunan dan bukit Tempat Evakuasi Sementara atau (TES) tsunami.

    Jadi terkait dengan masterplan tsunami, dari Kedeputian pencegahan dan kesiapsiagaan sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan sepanjang tahun 2014 dimana kegiatan ini dikoordinasikan, dikolaborasikan bersama-sama dengan kementerian/lembaga lainnya.

    Selanjutnya kami lanjut kepada masih dalam konteks kesiapsiagaan dan pensiagaan yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat yang ini kegiatannya dalam bentuk fasilitasi stimulan terhadap masyarakat yaitu bagaimana pendidikan untuk relawan penanggulangan bencana itu sebagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat desa menghadapi bencana yang kemarin bapak-bapak/ibu banyak menanyakan disini dan disini yang mau kami sampaikan detailnya dan juga kegiatan ini, peningkatan pembedayaan masyarakat menghadapi bencana ini tidak hanya diselenggarakan oleh BNPB tetapi juga dilaksanakan oleh BPBD, NGO, CSO dan lain sebagainya tapi BNPB yang mengkoordinasikannya setiap tahunnya dan khusus untuk pemberdayaan masyarakat ini menjadi butir tersendiri di dalam RPJMN kami bahwa demikian pentingnya kita harus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

    Kegiatannya antara lain sepanjang tahun lalu adalah kita memfasilitasi pengembangan 400 relawan bencana di Minahasa Utara dan Padang, mensertifikasi 250 relawan bencana di Bireuen, Malang, Sentul dan terkait dengan pertanyaan bapak-bapak/ibu kemarin bahwa bagaimana santri juga bisa kita jadikan relawan dalam penanggulangan bencana, bagi kami itu sangat menarik sehingga itu nanti akan kami masukkan dalam program kita 2015 dengan mensertifikasi santri-santri kita menjadi relawan bencana. Terus juga kita juga melaksanakan forum pengurangan resiko bencana.

    Di dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007, ada kewajiban sebenarnya bagi setiap daerah untuk membentuk forum pengurangan resiko bencana dimana forum itu meliputi unsurnya semua unsur. Unsur pemerintah, masyarakat, dan lain semua sebagianya dimana kalau ada masalah-masalah ataupun isu-isu tentang penanggulangan bencana, itu dibahas di forum itu sehingga nanti dikirimkan ke daerah, ke pusat, sehingga nanti bisa menjadi kebijakan-kebijakan baru bagi pemerintah di dalam penanggulangan bencana.

  • 9

    Namun demikian memang belum semua daerah mampu melaksanakan, membentuk forum-forum ini. Tahun 2014, ada dua forum, PRB di tingkat provinsi yaitu Jogja dan Bali yang kita bentuk bukan kita membentuk sebenarnya, kita memfasilitasi dan mereka membentuk sendiri karena memang mereka sudah punya pegiat-pegiat kebencanaan di daerah mereka sedangkan fasilitasi untuk itu serta pembangunan Desa Tangguh Bencana di 18 provinsi dan 18 Kabupaten/kota ataupun di 36 desa dimana setelah banyak pada 36 desa itu difasilitasi oleh 76 fasilitator, itu kemarin 2014 kita laksanakan di berbagai kabupaten/kota antara lain terintigrasinya Kampar, Lingga, Bungo sampai ke kota Ambon, kota Jayapura dan ini kita lakukan terus Pak setiap tahunnya tetapi sebagai kami sampaikan tadi tidak hanya BNPB yang ..., ini yang kami cantumkan disini ini terbatas yang hanya dana yang tercantum di BNPB tetapi sebenarnya NGO-NGO lain banyak yang melaksanakan ini tetapi pedomannya sudah memakai pedoman yang sudah kita sepakati bersama dari BNPB. Juga ada 10 provinsi lainnya, 15 kabupaten/kota, ada 30 desa lainnya.

    Kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana yaitu Aceh Besar, sampai Kebumen, Bantul dan juga Jember dan Banyuwangi. Dan juga terakhir kita dalam kaitannya khusus dalam program mitigasi nasional tsunami, itu kami kemarin melakukan pembinaan memfasilitasi pembentukan 1.520 relawan bencana khusus untuk terkait dengan kabupaten-kabupaten/kota yang terancam tsunami dan tentu saja kegiatan ini kita lakukan secara bertahap setiap tahunnya yang menjadi PR kita bersama sepanjang tahun kedepan. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati.

    Itu hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pra bencana sepanjang 2014 yang dilaksanakan ataupun dikoordinasikan oleh BNPB. Berikutnya kami ingin menyampaikan terkait dengan kegiatan saat bencana. Jadi apabila bencana terjadi, itu ada Kedeputian khusus lagi yang menanganinya, namanya adalah Kedeputian Penanganan Darurat. Kedeputian Penanganan Darurat ini terdiri dari 3 direktorat dimana satu direktorat khusus memberikan bantuan untuk daerah terdampak bencana sedangkan dua direktorat lainnya melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi. Eh, empat ya. Satu lagi adalah direktorat khusus mengurus penanganan pengungsi.

    Pada halaman 13 ini, ada kegiatan, Direktorat Bantuan Darurat, mereka lebih banyak fokus pada koordinasi dan monitoring dalam pelaksanaan pendampingan kepada Pemda. Oleh sebab itu untuk kegiatan-kegiatan tersebut bagaimana melakukan persiapan koordinasi, monitoring, mengumpulkan semua sektor yang terlibat di dalam perencanaan, pada daerah-daerah yang sudah terjadi bencana. Jadi kegiatan mereka adalah koordinasi pengelolaan bantuan darurat di 147 BPBD yang terjadi bencana. Itu sebagaimana... penyaluran pendampingan bantuannya. Terus juga bagaimana memonitoring bantuan darurat ini di beberapa provinsi dan kabupaten/kota dan juga membuat draft pedoman pengelolaan bantuan darurat ini dan ini lebih banyak sifatnya monev sepanjang tahun 2014. Sedangkan pada halaman berikutnya, oleh Direktorat Tangap Darurat, ini yang langsung, direktorat inilah yang melakukan bantuan kepada daerah-daerah yang terkena bencana, umumnya bantuan pendampingan teknis dan pendampingan dana.

    Jadi Direktorat Tanggap Darurat yang mengelola dana on call DSB ini 2014, Rp1,26 triliun itu sudah menyelenggarakan pelayanan publik di bidang bantuan kedaulatan kepada daerah. Dari 32 provinsi ini tersedia disini berapa jumlah bantuan DSP yang sudah kita salurkan ke kabupaten. Ini kami akumulasikan dari banyaknya beberapa kabupaten-kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut tapi detilnya nanti Bapak Tambunan nanti bisa menjelaskan kalau bapak mau menanyakan, tapi intinya adalah begini bahwa jumlah nilai DSP yang sudah kita bantu itu itu kategorinya berdasarkan pertama, ada berdasarkan jumlah serta jenis terjadinya bencana di provinsi tersebut.

    Yang kedua apabila usulan dari provinsi atau kabupaten/kota itu diusulkan ke kami. Yang ketiga adalah apabila bencana tersebut berdampak lintas provinsi, Jadi kalau bapak-bapak lihat disini

  • 10

    kalau per skala provinsi seperti misalnya Sumatera Utara, ini kebetulan lebih banyak fokusnya kemarin itu Gunung Sinabung 131,7 miliar.

    Kalau Sumatera Selatan terlihat memang besar tetapi memang kemarin itu dampak lintas provinsinya akibat bencana asap dimana biayanya lebih banyak kemarin itu untuk bantuan pemadaman api dengan operasi udara. Juga Riau. Jadi Riau, Sumatera Selatan, ini kemarin terdampak asap yang dampaknya lintas provinsi, malah lintas negara ke Malaysia dan Singapura. Sedangkan provinsi-provinsi lainnya bantuan DSP ini dalam bentuk kegiatan jenis bencana pada umumnya banjir, gunung api dan juga bencana gempa yang besar sekali belum ada 2014 tetapi bencana gempa yang sedang yang juga punya daya rusak beberapa terlokalisir juga terjadi beberapa provinsi. Sehingga totalnya terakhir adalah Nomor 32 adalah bagaimana kami dalam menangani bencana asap, kita juga melakukan operasi hujan buatan. Operasi hujan buatan ini kami koordinasikan dengan bantuan dari teman-teman dari BPPT karena BPPT memang punya kompetensi untuk melaksanakan operasi hujan buatan ini di beberapa provinsi yang terdampak bencana asap sepanjang tahun 2014 dimana membutuhkan biaya 20 miliar lebih. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati.

    Dan selanjutnya adalah Direktorat Perbaikan Darurat yang disiapkan anggaran Rp4,8 miliar dimana sudah kami sampaikan tadi bahwa direktorat ini juga ikut melakukan Monev dan fasilitasi penyaluran bantuan kepada daerah-daerah yang terdampak bencana. Seperti terlihat di halaman 16, lokasi-lokasi yang terkena bencana sepanjang 2014 adalah banyak sekali dan ini umumnya yang menerima dana siap pakai kita dan Direktorat Perbendaharaan Darurat ikut melaksanakan kegiatan pendampingan monitoring disana.

    Selanjutnya Direktorat Pengungsi ini khusus penanganan pengungsi dan bagaimana pendampingan penanganan pengungsi dilaksanakan. Sepanjang 2014 itu pengungsi yang tetap terjadi itu di Gunung Sinabung, hampir ratusan ribu dan juga Rokapenda di NTT dan beberapa pengungsi-pengungsi sementara akibat dampak banjir di berapa provinsi di Indonesia dan ini dilaksanakan oleh Direktorat Penanganan Pengungsi dalam bentuk pendampingan penanganan pengungsi. Mereka disiapkan anggaran 6,9 miliar untuk Monev dan lain sebagainya.

    Kami lanjut. Selanjutnya kami menjelaskan tentang kegiatan pendampingan pasca bencana. Kalau tadi

    saat bencana sekarang pasca bencana, apa yang diselenggarakan oleh Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstrusi. Pada Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi disini ada tiga direktorat dimana salah satunya adalah Direktorat Penilian Kerusakan dan Kerugian, jadi apabila terjadi bencana, direktorat ini melakukan penilaian kerusakan dan untuk melakukan penilaian kerusakan tersebut perlu alat ataupun tools, namanya adalah JITU Pasna, jadi itu namanya assesment-nya yang sebenarnya JITU Pasna itu sudah melakukan assessment cara menghitung kerusakan terkena bencana itu sudah di endorse oleh internasional, oleh UNDP.

    Jadi merupakan satu-satunya alat assessment yang cukup dianggap di kawasan Asia Pasific karena dibangun bersama-sama dengan internasional pada saat itu dan mereka sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan assessment itu di beberapa kabupaten di Indonesia terkait dengan adanya bencana disana dimana antara lain adalah Kabupaten Pinrang, Enrekang, Sulawesi Selatan sampai ke Sumba Tengah Kabupaten Alor dan lain sebagainya dan juga untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dilatih dulu BPBD setempat jadi makanya ada workshop untuk JITU Pasna ini dan workshop ini dikumpulkan di beberapa kota, di empat kota, Malang, Bandung, Sentul dan Bengkulu dan mengundang beberapa kabupaten beberapa BPBD untuk memahami bagaimana melakukan cara-cara peniliaian kerusakan. Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai tempat oleh direktorat ini dan untuk itulah mereka dianggarkan 10 miliar untuk menyelenggarakan kegiatan ini khusunya adalah kegiatan

  • 11

    pemulihan bidang fisik yaitu Direktorat ... Bidang Fisik juga setara dengan tersebut juga melaksanakan pemantauan apabila anggaran rehab-rekon sudah kita salurkan.

    Selanjutnya direktorat ini akan melakukan pemantauan atas pelaksanaan rehab-rekon tersebut dan sepanjang 2014 ada anggaran rehab-rekon kami yang sudah diserahkan ke daerah dan itu perlu dipantau, di monev antara lain lokasinya adalah Banda Aceh, Aceh Tengah, Medan, Padang, Bengkulu dan lain sebagainya termasuk 55 daerah penerima dana bantuan sosial .... Kita ada 55 daerah yang menerimanya dan selain daripada yang bencana-bencana skala menengah yang terjadi sepanjang 2014.

    Kami lanjutkan bapak/ibu ke kegiatan satu lagi oleh Direktorat bidang pemulihan bidang sosial ekonomi. Direktorat ini masih terkait dengan kegiatan pasca bencana tapi lebih fokus kepada kegiatan sosial ekonomi yang melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi dianggarkan 20,87 miliar pada direktorat ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampingan kepada masyarakat sehingga masyarakat-masyarakat yang terdampak oleh bencana, bagaimana mereka bisa tumbuh kembali memanfaatkan local wisdom ataupun potensi-potensi daerah yang ada. Antara lain adalah terlaksananya pemulihan peningkatan ekonomi melalui pendampingan ekonomi, pembinaan pendampingan ekonomi serta dukungan pemasaran bagi kelompok terdampak bencana di 8 lokasi.

    Disini kita sebutkan beberapa kabupaten yang di support oleh direktorat ini dan salah satu yang sangat digemari untuk dikunjungi oleh beberapa negara adalah bagaimana masyarakat di Jogja, di Sleman, di Bantul bisa tumbuh cepat sekali setelah terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi 2010. Tidak sampai 2 tahun masyarakat di sekitar sana langsung tumbuh bisa lagi kehidupan ekonominya seperti sediakala malah lebih baik lagi. Kalau dulu salaknya kecil, sekarang salaknya gede-gede, dan penghasilannya bertambah. Ini salah satu daripada outcome daripada kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Jadi pasca bencana itu lingkupnya tidak hanya sekedar membangun kembali fisik tapi juga membangun livelyhood untuk masyarakat setempat di tingkat UKM. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati.

    Kedeputian Logistik dan Peralatan. Kedeputian Logistik dan Peralatan kegiatannya dilaksanakan oleh ada dua direktur disitu, ada dua direktorat. Satu Direktorat Logistik, yang satu lagi adalah Direktorat Peralatan. Adapun Direktorat Logistik pada umumnya adalah tugas pokoknya adalah mendukung logistik untuk daerah dan juga siap melaksanakan dukungan logistik apabila terjadi bencana. Jadi itu dilaksanakan dalam bentuk beberapa berbagai macam kegiatan, antara lain adalah bagaimana memantapkan manajemen logistik di 33 BPBD Provinsi dan dalam bentuk pelatihan dan juga menginventarisasi ketersediaan dan kebutuhan logistik di daerah. Terus juga bagaimana membuat pedoman juklak-juknis logistik ini perlu di tingkatkan di daerah dan kita ada peraturan kepalanya ada tentang itu dan ini perlu disosialisasikan sampai kepala daerah. Dan juga ada capaian yang bagus sekali 2014 adalah terbentuknya forum logistik nasional.

    Jadi logistik itu di tingkat nasional sebenarnya tidak hanya BNPB saja tapi juga banyak sumber-sumber daya dari swasta yang sangat kuat untuk mensupport kita dalam bidang logistik dan itu sudah dikoordinasikan oleh direktorat ini dibawah Kedeputian Logistik ini dan terbentuk forum itu sehingga memudahkan kita apabila terjadi bencana besar bagaimana menggerakkan sumber-sumber logistik, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga oleh swasta yang cukup kuat.

    Pada kenyataannya dan selain daripada itu direktorat ini juga sudah mendistribusikan, mengadakan bantuan-bantuan logistik dan mendistribusikan ke berbagai macam kabupaten/kota di BPBD nya antara lain adalah ada 3 lokasi dan ada 25 lokasi kedaruratan yang disuplai oleh Direktorat Logistik. Dan provinsi ada Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau sampai ke Kampar, Palembang, Jambi. Ini semua di support bantuan-bantuan logistik oleh Kedeputian Logistik dan Peralatan. Sedangkan Direktorat Peralatan pada umumnya adalah memberikan bantuan dukungan peralatan dan sarana kepada BPBD seluruh Indonesia dan cukup banyak sekali BPBD yang dibantu setiap tahunnya secara

  • 12

    bertahap karena walaupun kita menyadari bahwa kebutuhan tetap itu memang sangat tinggi dan ini diawali dengan bagaimana membuat sistem manajemen peralatan, itu dibuatkan sosialisasinya, workshop-nya. Terus juga bagaimana menginventarisasi ketersediaan kebutuhan itu juga perlu di edukasikan kepada daerah.

    Terus pada halaman 23 juga melakoni gelar peralatan yang ada sehingga apabila terjadi bencana, kesiapsiagaan itu bisa ditunjukkan dan bagaimana mengelola pada saat kesiapsiagaan. Selain daripada itu adalah melakukan penyusunan pedoman peralatan dan penilaian kebutuhan peralatan. Nah dari semua inilah dasarnya, akhirnya kedeputian ini melakukan pengadaan peralatan pada tahun 2014, jadi ada prosesnya mulai daripada penilaian kebutuhan peralatan terus menilai bagaimana jumlah minimum peralatan yang harus ada di setiap BPBD dan berapa kemampuan anggaran kita tahun itu dan setelah itu bentuk jenis peralatan yang akan kita bantu setiap tahun anggarannya sesuai dengan kemampuan dana yang ada.

    Oleh sebab itu pada tahun 2014 bantuan peralatan kita kepada BPBD di kabupaten/kota itu sudah dilakukan di 33 provinsi pada 277 BPBD kabupaten/kota dengan rincian peralatan dasar pada 43 kabupaten/kota, mobil rescue, tenda posko, tenda pengungsi, dan lain sebagainya. Terus peralatan pendukung pada 196 kabupaten/kota ini maksudnya BPBD. Mobil tangki air untuk serba guna, dapur umum dan lain sebagainya juga peralatan khusus untuk 38 kabupaten/kota. Speed boat, alat pemecah bangunan runtuh, perahu lipat dan lain sebagainya. Walaupun ini tentu belum cukup karena jumlahnya sangat amat banyak. Namun demikian setiap tahun Pak Bambang dari Deputi Logistik sudah punya daftar kebutuhan minimum untuk setiap BPBD se-Indonesia itu dan berapa tahun kita harus mampu mensupport mereka sampai menunggu mereka mandiri juga, kita juga berharap mereka juga mandiri.

    Dan bapak-bapak/ibu, kemarin Pak Sam sudah lapor bahwa ternyata APBD itu tidak sampai 0,1% tidak sampai 0,5% dianggarkan oleh BPBD, oleh APBD nya. Yang cukup agak sedikit baik itu kalau provinsi hanya Jawa Tengah. Jawa Tengah ... itu termasuk yang paling besar APBD untuk APBD nya karena gubernurnya sangat suka dengan ngurus-ngurus bencana. Jawa Barat juga termasuk besar APBD nya dan tapi provinsi-provinsi lain kami melihat masih belum mungkin dengan sangat banyak sekali keterbatasannya.

    Selanjutnya kami akan masuk ke pendidikan pelatihan. Jadi bapak-bapak/ibu mungkin sudah mengunjungi diklat kami di Sentul ketika itu, sekarang sedang berupaya mengurus akreditasi tingkat internasional. Jadi UNDAP namanya, sudah datang, minta supaya Sentul itu akan menjadi akreditasi pusat pusdiklat bencana Asia Pasific dan oleh sebab itu untuk tingkat nasional kami sudah mengurus, akan segera keluar dan dianggap sudah lengkap semuanya persyaratannya, tempat, dan lain sebagainya, peralatan dan untuk tingkat internasional kami sedang menyiapkan, menambah peralatan dan kemarin sudah datang peralatan khusus. Nanti kalau bapak berkunjung lagi kesana, bisa mencoba bagaimana masuk kesatu tempat dimana disitu ada berbagai macam, bisa bapak sepertinya berada dalam bangunan runtuh akibat gempa, juga bapak bisa merasa bapak berada terhimpit oleh bencana gunung api, jadi ada simulasinya, ada 200 skenario dan Insha Allah ini makin tahun akan kami lengkapi supaya aplikasi intra sound nya bisa tercapai.

    Selanjutnya bapak kami langsung saja ke data dan informasi. Jadi kami juga punya pusat data dan informasi dan seperti Pak Samsu sampaikan bahwa Pusdatin kami itu digabung dengan humas. Kenapa? Karena supaya humasnya punya data yang lengkap untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat ataupun pada media sehingga kalau bapak-bapak lihat, Pak Soetopo, ... Pusdatin selalu kalau bicara di media selalu dengan data yang lengkap dan beliau punya blackberry nya punya jaringan dengan 1.200 jurnalis baik nasional maupun dunia dan itu langsung di feeding setiap saat sehingga sangat membantu teman-teman media bahwa tidak perlu lagi diminta sudah pasti di feeding oleh Pak Soetopo.

    Jadi kenapa begitu? Karena memang Pusdatin ini perlu dilengkapi dengan peralatan-peralatan informasi yang cukup baik sehingga setiap tahun ini akan bisa memberikan informasi yang lebih baik kepada baik masyarakat maupun kepada mass media dan itu sedang kita laksanakan terus dan kami

  • 13

    akan memindahkan prasarana kami ini ke kantor baru, mungkin ... kami mau pindah dan mungkin agak terganggu karena ada pemindahan sehingga sedangkan data-data Pusdatim ini memerlukan peralatan-peralatan khusus dan itu kami sedang memindahkan, mungkin agak idle sedikit tapi Pak Topo sudah punya cara yaitu memindahkan sementara ke Sentul. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati.

    Bahwa terkait dengan roda daripada pusat data dan informasi, kalau ingin mengetahui lagi lebih lanjut lagi tentang kebencanaan di Indonesia itu bisa mengakses di website kami, bnpb.go.id itu cukup lengkap bisa dilihat apa saja disitu tentang kebencanaan dan bisa dilihat data-data kebencanaan yang cukup lengkap, jadi dianggap paling lengkap ... Karena memang sangat banyak kejadian bencana yang ada di Indonesia.

    Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya kami mungkin percepat saja yaitu 2014 yaitu kami masuk ke program dukungan

    manajemen pelaksanaan tugas lainnya di halaman 29. Dimana disini salah satu yang utama adalah ini di lingkungan Sestama, kami ada lima biro yang mengurus, mensupport empat deputi lainnya dimana salah satunya di Sestama itu, kami 2014 adalah menyelesaikan pembangunan fasilitas gedung kantor kita dan itu sudah selesai dan yang menonjol lainnya adalah satunya adalah bahwa 2014 kita juga bisa menerima tunjangan kinerja, tunkin oleh Kementerian Keuangan, alhamdulillah bisa memberikan motivasi kerja bagi para pekerja di BNPB.

    Juga di bidang hukum dan kerjasama, kami juga kemarin banyak menghasilkan kerjasama-kerjasama internasional dan juga kemarin kita juga sudah membentuk LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) penanggulangan bencana. Jadi semua pegiat-pegiat kebencanaan nantinya sudah bisa nanti melakukan sertifikasi kalau mau dianggap profesional karena makin tahun nanti kegiatan-kegiatan kebencanaan itu menuntut adanya sertifikasi. Jadi ini tidak terbatas siapa saja, baik oleh karena ini masuknya profesional jadi pejabat negara juga boleh, saya sendiri juga akan ikut disini supaya disertifikasi termasuk bapak-bapak/ibu semuanya.

    Kami lanjutkan halaman 31 ini Sentul saya rasa bapak-bapak sudah kunjungan kesini mungkin. Mungkin yang menunjuk disini adalah kami menyampaikan bahwa kami saat ini menerima pegawai baru hampir 135 pegawai baru, PNS baru, hasil testing penerimaan pegawai yang kemarin. BNPB cukup banyak diberikan, 134 jatahnya dari jumlah karyawan kami 500, dimana sebenarnya dibutuhkan masih lebih banyak lagi seribuan lebih sudah ada analisanya sehingga kami membutuhkan gedung yang khusus sehingga tidak cukup lagi di gedung pinjaman sekarang yang ada di Juanda. Selanjutnya bapak/ibu yang kami hormati.

    Mungkin sebelum saya masuk ke 2015 mungkin tadi bapak pimpinan, bapak ketua menyampaikan tentang penyelenggaraan akuntabilitas dari temuan BPK, tindak lanjutnya mungkin perlu saya berikan waktu ke Pak Irtama untuk memberikan sedikit penjelasan tentang progress dan tindak lanjut yang sudah kita lakukan pada tahun 2014.

    Silakan Pak Irtama. IRTAMA BNPB:

    Baik, terima kasih. Seperti kemarin sudah kami informasikan bahwa dari temuan BPK yang saran itu sudah

    ditindaklanjuti 50%, 50% lagi sedang dalam proses tindak lanjut karena kita sudah memberikan jawaban dan tanggapan serta tindak lanjut, berikut buktinya ke BPK cuma masih menunggu jawaban

  • 14

    mereka termasuk yang bapak bicarakan tadi, yang bapak bacakan adalah temuan BPK terhadap laporan keuangan BNPB tahun 2013. Jadi hanya salah satu dari 19 LHP atau LAH nya BPK dan itu sudah kami tindaklanjuti, sudah kami kirimkan ke BPK berikut buktinya, tinggal menunggu jawaban dari BPK. Mudah-mudahan pada saat pemutakhiran updating berikutnya sudah tuntas Pak.

    Terima kasih. SEKRETARIS UTAMA BNPB:

    Bapak/ibu yang kami hormati.

    Mohon izin bapak-bapak/ibu kami lanjutkan. 2015. Tahun 2015 program BNPB merupakan

    tahun pertama untuk pemerintahan yang baru ini dan kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala BNPB bahwa prosesnya kita seperti biasa bahwa DIPA 2015 ini sudah di proses sejak tahun anggaran sebelum ini dan kami 2015 ini sudah ditetapkan RPJM nya khususnya dalam lingkup pengelolaan resiko bencana. Kita sekarang masuk kedalam Nawa Cita Nomor 7 yaitu masuk dalam kemandirian ekonomi dimana ada enam sektor atau tujuh sektor disitu yang terlibat selain daripada kedaulatan pangan, kemaritiman, kegiatan fiskal, mengelola sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan kebencanaan.

    Jadi pengelolaan kebencanaan di lima tahun ke depan ini lebih banyak fokusnya ke mengawal investasi ekonomi. Jadi sasarannya adalah bagaimana pengelolaan bencana dengan program mitigasinya bisa mengurangi indeks risiko bencana pada daerah-daerah yang prioritas yaitu yang ... Pertumbuhan ekonomi tinggi, juga pada daerah yang memang rawan bencana. Namun demikian kita sepakat sebaiknya kita tetap di Komisi VIII karena bagaimanapun mengawal ekonomi, sebenarnya yang dikawal adalah manusianya sehingga pada intinya dengan mengawal manusia, otomatis kita ekonominya akan lebih aman.

    Pencegahan pengurangan resiko bencana juga demikian. 2015 kami dialokasikan 1,681 triliun terbagi di dalam 4 program lagi, persis seperti tahun 2014, kita hanya 4 program. Jadi mata anggaran kita hanya 4 programnya dan sebagaimana dengan yang tahun lalu juga kita start dengan 1,8 miliar dan sekarang kita start dengan 1,6 triliun, kemarin 1,8 triliun, sekarang kita start dengan 1,6 triliun dan ini belum termasuk usulan dana on call ataupun dana siap pakai.

    Sebagaimana di akhir paparan ini yang kami usulkan pada bapak-bapak/ibu semua karena memang itu perlu ditetapkan oleh DPR di Banggar. Untuk 2015, rincian pagu anggaran kami adalah dukungan manajemen itu lebih kurang 186 miliar dan peningkatan surplus aparatur BNPB 423,497 miliar. Program pengawasan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB Rp12,5 miliar dan program penanggulangan bencana yang pasti utama yaitu 1,58 triliun. Jadi itu gambaran besar tentang anggaran kami dan sebagaimana juga 2014 sebenarnya, rencana program 2015 ini jgua sebenarnya hampir mirip yaitu melanjutkan kegiatan-kegiatan 2014 yang terkait dengan pra bencana, persiapan untuk saat bencana dan juga menyelesaikan pasca-pasca bencana yang belum selesai. Sehingga disini pada halaman 39 untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya, ini ada rencana target kami untuk membuat peraturan perundang-undangan, kerjasama di bidang penanggulangan bencana, terus juga menyiapkan laporan keuangan terus pembinaan administrasi keuangan, ini dalam bentuk, hasilnya adalah laporan kegiatan kinerjanya adalah dalam bentuk rapat koordinasi dan lain sebagainya.

    Terus juga ada kegiatan penyusunan program rencana kerja dan lain sebagainya, ini lebih banyak dukungan manajemen ini yang dianggarkan sebanyak 210 miliar. Banyak sekali ada pendidikan pelatihan, ini masih juga termasuk di bawah dukungan manajemen di halaman 40, juga ada peningkatan sarpras, peningkatan sarana prasarana aparatur BNPB, 133 miliar. Nanti secara terpisah setelah ini akan kami berikan perinciannya dan juga kegiatan pelaksana-pelaksana aparatur.

  • 15

    Kami lanjut saja karena ini memang sama persis dengan tahun lalu dan juga di halaman 41 dalam bidang pengawasan akuntabilitas oleh Inspektorat Utama, juga terdiri dari kegiatan sosial seksi pengawasan, pengawasan pemantauan evaluasi, koordinasi pengawasan, penyusunan pedoman juga dibagi dalam dua direktorat. Jadi ada dua Inspektorat, dua orang inspektur ini biasanya membagi wilayah... Karena terlalu besar sekali Indonesia, dibagi dua wilayah dan anggaran mereka hampir seimbang.

    Sedangkan pada halaman 41, program nomor 06, program penanggulangan bencana, ini seperti tadi juga 2014 ada pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana, ini yang dilaksanakan oleh Kedeputian Penanganan Darurat dalam bentuk pembinaan, monev dan pemantauan penyaluran bencana. Terus juga ada program kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, sekitar 84,4 miliar. Ini kegiatannya antara lain koordinasi kesiapsiagaan, fasilitasi kesiapsiagaan, rencana kontijensi tadi kami juga sampaikan juga 2014, hampir mirip, pedoman kesiapsiagaan, tadi juga ada rambu-rambu, standar-standar terus monitoring revaluasi. Jadi ini yang biasanya ini uangnya kami serahkan ke daerah, sebagian besar, kita kirim ke BPBD biasanya. Nanti dalam pertanyaan bapak-bapak nanti masing-masing kedeputian akan menjelaskan.

    Selanjutnya adalah penyiapan logistik dari kawasan rawan bencana, yang ini dibawah Pak Bambang, Deputi Logistik. Untuk tahun 2015 ini akan melanjutkan lagi kegiatan tadi adalah mendistribusikan bantuan logistik di berbagai macam kabupaten/kota, karena sudah barang tentu belum memenuhi kebutuhan yaitu baik logistik maupun peralatan di 33 provinsi itu anggarannya sekitar 140 milar dan biasanya dimulai lagi dengan pendataan inventarisasi kebutuhan dan lain sebagianya sampai baru menyusun pengadaan.

    Selanjutnya Direktorat Kedeputian Rehab Rekon, ini juga disiapkan anggaran 12,5 miliar yang dilaksanakan oleh 3 direktorat disana dimana masing-masing direktorat juga melaksanakan kegiatannya hampir sama yaitu tadi adalah pelatihan JITU Pasna dan juga ada yang memberikan pemberdayaan, mendukung pemberdayaan masyarakat pasca bencana dan itu dianggarkan anggaran sebesar Rp36,163 miliar, di halaman 43, terus ada Direktorat Pengungsi Akibat Bencana, ini sama. Ini juga ada anggaran 6,275 miliar, ini dalam bentuk mengkoordinasikan pembinaan, pemantauan, penanganan pengungsi umumnya karena memang diprediksi lagi kalau ada pengungsian akibat gunung api, banjir dan lain sebagainya, ini kegiatannya akan berulang lagi. Sekaligus juga menyusun pedoman-pedoman.

    Jadi dalam pengungsian nanti kami juga akan mencoba mengembangkan sistem-sistem yang ada dan ternyata beberapa sistem yang sudah lama seperti memberikan bantuan-bantuan makanan mungkin makin lama makin tidak efektif, dan apakah kita mencoba merubah dalam bentuk memberikan. Di beberapa negara sudah melaksanakan, bantuan kemanusiaan itu tidak memberikan lagi bantuan makanan tetapi memberikan ATM saja begitu, misalnya bencana terjadi di Sinabung, mereka mengungsi padahal di Kabanjahe itukan kota, banyak sekali makanan, dia bisa beli sendiri itu. Jadi kalau kita berikan dalam bentuk ATM, mereka bisa kita pantau pemanfaatannya dan tidak mengundang pengungsi meminta bantuannya berlebih-lebihan dari semua pihak yang akhirnya juga mereka tidak pakai begitu dan ini kami sedang coba evaluasi karena ini juga pada saat rapat dengan Kepala BNPB dengan Gubernur DKI, Pak Ahok, itu juga pak Ahok juga bilang begitu ke Pak Samsul. "Pak Samsul, nanti 2016 ada banjir di Jakarta lagi, kita jangan memberikan bantuan makanan lagi, kita beri bantuan ATM saja sehingga mereka lebih terdata dan tidak ada lagi pengungsi yang datang mendadak. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati.

    Tahun 2015 akan dilanjutkan dan kita programkan dengan 56,2 miliar. Kegiatannya antara lain fasilitasi kajian pengurangan resiko bencana, di halaman 44 juga rencana penanggulangan bencana yang kami sampaikan tadi, ada beberapa kabupaten/kota yang harus kita dukung bagaimana mereka

  • 16

    bisa membuat rencana penangulangan bencana dan ada 30 lokasi nanti kita lakukan penguatan pengurangan resiko bencana daerah.

    Terus fasilitasi penerapan mitigasi bencana, ini semua terkait dengan pengurangan resiko bencana yang akan kita laksanakan sepanjang 2015. Selanjutnya juga penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, ini tadi sama dibawah Kedeputian Rehab-Rekon yaitu bagaimana menilai kerusakan terjadi. Yang kami prediksi akan terjadi lagi bencana-bencana yang hampir mirip tahun 2015 ini karena 90% kebencanaan kita itu itu adalah bencana hidrometrologi, itu bencana-bencana yang terkait dengan cuaca yang akan berulang.

    Terus juga ada kegiatan penyiapan peralatan di kawasan rawan bencana yang juga sama seperti yang sudah kami jelaskan dan ini dianggarkan 361,8 miliar dimana peralatan-peralatan akan kita secara bertahap per tahunnya kita bantu perkuat di 33 provinsi dan seperti tadi tahun lalu sampai 200 kabupaten/kota lebih yang kita dukung peralatan kebencanaannya. Mudah-mudahan itu bisa menambah kesiapsiagaan mereka.

    Lanjutkan halaman 45. Ada kegiatan perbaikan darurat sarana prasarana vital di daerah, ini juga dibawah Direktorat Kedeputian Penanganan Darurat dimana mereka dialokasikan dana Rp5 miliar untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi bantuan-bantuan ke daerah bencana karena dalam seminggu itu banyak sekali bantuan yang harus diserahkan. Dalam satu minggu itu terjadi bencana macam-macam di seluruh daerah dan itu BNPB diminta untuk memberikan dana siap pakai dan kami rasa memang itulah salah satu tugas pokok yang membantu daerah mengatasi bencana dimana mereka kekurangan dana APBD nya dan itu dikoordinasikan oleh beberapa direktorat di bawah Kedeputian Penanganan Darurat. Ini ada tanggap darurat. Ada kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana 64,5 miliar.

    Nah ini halaman 45 ini, kami ingin menyampaikan kepada bapak-bapak bahwa tanggap darurat di daerah terkena bencana 64,5 miliar ini, ini adalah dana on call yang baru tersedia di awal tahun anggaran yang di DIPA kan sehingga kalau untuk setahun pasti tidak cukup. Oleh sebab itulah kami mengusulkan supaya ditetapkan lagi cadangan dana on call secara nasional 1,5 triliun sehingga kami bisa meminta ke Kementerian Keuangan walaupun datanya juga bertahap, 100, 100, 200, itu bapak lihat tadi grafiknya ada.

    Kami lanjutkan. Juga pemberdayaan masyarakat kayak Desa Tangguh akan kami lanjutkan dan anggarannya

    cukup meningkat ini 83,5 miliar. Dari permberdayaan masyarakat di semua desa-desa dan kita akan meningkatkan relawan-relawan dan kalau memang santri-santri kita mau kita ini sangat-sangat sejalan dengan program kita disini. Jadi tinggal didaftar nanti bagaimana, nanti setiap ada bencana di daerahnya, para santri ataupun para relawan-relawan yang ada di sekitar situ bisa, sudah tahu harus berbuat apa, bagaimana, dan sudah terbentuk komunitas ataupun jejaring kebencanaanya dengan tingkat nasional.

    Jadi 2015 ini kami ada target 82 Desa Tangguh, pada pengembangan kapasitas relawan 2.000 orang ini, banyak ini dimana relawan ini kalau kita latih satu, mereka bisa melatih teman-teman yang lain, jadi semacam TOT.

    Halaman 46. Ini juga tentang terkait sama Pusdatin. Juga kami mempunyai kantor baru di pramuka dimana pusat pengendalian dan operasi nasional disitu. Kita ada dua lantai disitu yang mana kapasitas dan kapabilitas daripada sistem informasi komunikasinya akan kami tingkatkan sesuai dengan kebutuhan zaman dan itu membutuhkan setiap tahunnya anggaran untuk meningkatkan hal tersebut. Tahun ini kita punya 158 kemudian secara bertahap kita akan coba lengkapi dan sempurnakan.

    Baik bapak-bapak. Di ujung paparan ini kami sampaikan di halaman 47 bahwa tahun 2015 kami sebenarnya ada instruksi untuk self blocking namanya jadi anggaran kami yang 1,6 ini, itu sudah ada aturan 118 di block, tidak boleh dilaksanakan untuk perjalanan dinas, konsinyering, rapat di hotel dan lain sebagainya, sudah ditetapkan itu 118 itu. Jadi itu kami revisi menjadi target untuk pelayanan

  • 17

    umum. Itu sudah ada tapi belum ada di DIPA sekarang, kita masih DIPA yang awal sehingga dalam revisi nanti februari ini, kami akan wujudkan penghematan perjalanan dinas 118 miliar ini menjadi kegiatan untuk mendukung kebencanaan. Bisa jadi ... Desa Tangguh dan lain sebagainya dan itu sudah siap rinciannya dan nanti secara formal tentu akan perlu persetujuan DPR untuk merevisi DIPA. Bapak-bapak/ibu yang kami hormati.

    Jadi juga kami juga dapat tambahan lagi Rp26 miliar sebenarnya dari Kementerian Keuangan, ada reward namanya karena tahun 2013 bisa penyerapan diatas 95% .Jadi secara aturan diberikan reward-lah Rp26 miliar dan kegiatan ini akan kami wujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk fasilitas kebencanaan juga untuk pelayanan publik juga. Itu sudah siap rinciannya, nanti secara formal nanti kalau memang sudah ada rencana revisi formal, tentu itu akan kami masukkan dan secara awal kami informasikan dulu ke bapak-bapak semua karena bagaimana pun nanti pada saat nanti Raker itu APBN P nanti, ini akan harus ada rincian.

    Untuk memenuhi kepentingan pelayanan publik tersebut, ternyata memang kita masih membutuhkan tambahan anggaran antara lain adalah untuk memenuhi secara bertahap peningkatan kapasitas pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan antara lain peralatan dan lain sebagainya, itu pencegahan dan kesiapsiagaan setidaknya masih memerlukan 50 miliar lagi untuk kita bisa meningkatkan kapasitas masyarakat ataupun peringatan dini juga penguatan kapasitas penanganan darurat 50 miliar lagi. Terus penguatan kapasitas pemulihan pasca bencana 50 miliar dan penguatan logistik dan peralatan masih 250 miliar lagi diperlukan untuk mempercepat pemenuhan dukungan lokal di daerah, juga pengembangan data informasi 50 miliar dan pengembangan Pusdiklat kami sehingga inilah program utama untuk memenuhi tambahan dana yang 500 miliar itupun kalau ada dananya ada. Bapak/Ibu yang kami hormati.

    Dan disini dana siap pakai yang kami minta penetapan, memang setiap tahun biasanya memang kita dianggarkan 1,5 triliun ini untuk dana siap pakai, dana cadangan, itu pada umumnya berdasarkan historical data yang ada beberapa tahun sebelumnya, itu komposisinya antara lain adalah biasanya untuk menangani banjir, tanah longsor sekian, gunung api 100 miliar, bencana kekeringan 100 miliar dan seterusnya sampai bencana lainnya 200 miilar. Ini komposisi ini berdasarkan historical data yang terjadi 5 atau 4 tahun terakhir. Jadi mungkin ini juga akan dibekukan, akan terjadi hal yang serupa juga di tahun 2015 ini. Bapak/ibu yang kami hormati.

    Jadi ada satu kegiatan lagi yang memang belum selesai pada pemerintahan yang lalu, yang seyogyanya harus dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru karena ini tetap merupakan pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana, yaitu adalah tentang kegiatan pasca bencana. Jadi masih ada ini karena memang karena keterbatasan sumber daya ataupun sumber dana sehingga beberapa tempat pasca bencananya belum selesai sampai sekarang tetapi faktanya sudah terjadi dan ini kamipun sudah biasa di demo, dimarah-marah kami oleh Pak walikotanya begitu kan? Dibilanglah BNPB bagaimana cuma ngomong doang begitu. Nah ini sudah beberapa kali rapat di tingkat kementerian tetapi tak kunjung selesai begitu.

    Jadi besarlah harapan para pemerintahan yang baru, pada bapak-bapak yang baru di legislatif ini, mudah-mudahan disini bisa mempercepat, merealisasikan kegiatan yang terputus dari pemerintahan tahun lalu. Tentunya keterbatasan-keterbatasan yang ada bisa kita pahami tahun lalu, tentu mudah-mudahan dengan adanya struktur penganggaran yang baru, mudah-mudahan ini bisa kita penuhi. Antara lain adalah bahwa Gunung Sinabung, pengungsi Gunung Sinabung relokasinya sampai

  • 18

    sekarang belum ada anggaran dananya. Itu membutuhkan 190 miliar, yang ada sekarang adalah kita memakai dana on call karena kita anggap itu ada 3 Desa yang masih darurat. Jadi kita pakai dana on call kita, itu yang sekarang membangun 370 huntab tetapi ada empat desa lagi yang sebenarnya tidak boleh lama-lama juga disitu, yang harus juga direlokasi. Nah untuk itu membutuhkan biaya rehab rekon.

    Jadi ini yang kami sebutkan ini adalah bencana-bencana yang skalanya sudah dianggap nasional semua orang sudah tahu, media setiap hari membicarakan ini juga banjir longsor Manado, itu masih ada, belum ada dana sama sekali sejak terjadinya dan ini masih membutuhkan 221,6 miliar dan juga erupsi Gunung Kelud, ini mungkin masih nanti kami konfirmasi lagi apakah dana. Kami usulkan ini, tapi apakah dana pemerintah daerah sudah ada. Kalau sudah ada kita tidak lanjutkan. Terus gempa Aceh Tengah, ini juga masih membutuhkan 54,2 miliar lagi.

    Terus tsunami Mentawai. Jadi ini rumahnya sudah ada dananya, sudah mau selesai, April ini selesai tapi jalannya tidak ada, prasarana pemukimannya tidak ada. Jadi ini sesuai dengan rencana aksi yaitu bersama-sama antara BNPB, Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah itu sudah dibuatkan pagu-pagunya dimana pagu yang dipertanggungjawabkan ke BNPB adalah 76 miliar. Terus juga masih ada sisa kegiatan di banjir bandang di Wasior, 11,9 miliar lagi juga gempa Yapen Waropen di Provinsi Papua juga sangat kasihan ini, karena dijanjikan sejak tahun 2010 sekitar 25 miliar masih belum terpenuhi dan juga berbagai macam bencana-bencana skala kecil yang ternyata banyak sekali terjadi di Indonesia ini yang juga membutuhkan dana rehab-rekon yang juga belum tertampung di dalam usulan-usulan terdahulu. Jadi secara birokrasi, BNPB sudah rapat semuanya dan sudah usulkan ke pemerintah, ke Kementerian Keuangan, dan ke Bappenas, tetapi masih belum ada realisasi. Mudah-mudahan tahun 2019 ini bisa terwujudkan. Bapak/ibu yang kami hormati.

    Jadi terakhir tentang isu-isu aktual kami rasa ini persis hampir sama, sama yang kita sampaikan oleh bapak kepala dan tentunya kami tidak akan mengulang lagi dan secara substansi, secara umum kami sudah sampaikan hal-hal yang kami diwajibkan menjelaskan pada RDP ini dan tentunya terlebih atau kurang kami mohon maaf dan kami siap untuk menerima masukan-masukan dan arahan-arahan dari bapak-bapak/ibu semuanya.

    Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. Baik. Saudara-Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.

    Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana kalau saya bisa simpulkan secara umum pakai kaidah ushul fiqih itu al muhafadzah alal korimusshalih, wal akhdzu bil jadidin asla. Jadi saya lihat Sestama kita ini baru pada tahap yang pertama itu. al muhafadzah alal korimusshalih. Nanti saya jelaskan Bu Sarah, jangan melihat saya nanti. Jadi al muhafdzah a'lal kodimusshalih itu artinya mempertahankan yang ada selama ini yang dianggap sudah bagus tetapi untuk ijtihad baru, wal akhlu bil jadidil aslah itu belum ada. Jadi kan belum ada program baru.

    Jadi kalau kita dengarkan tadi ada 4 bidang dan 4 bidangnya itu tahun 2014 ada dan tahun 2015 juga akan mau dibuat seperti itu. Paling mungkin melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum selesai pada 2014 lalu akan dibuat lagi 2015. Artinya dari sudut apa pelaksanaan program sebetulnya itu sudah bagus karena sudah selesai tetapi karena tidak ada kreasi-kreasi baru atau

  • 19

    program-program baru dalam rangka penanggulangan bencana ini maka saya katakan BNPB berhenti itu tadi, mempertahankan sesuatu yang baik pada masa lalu itu. Jadi belum berani membuat suatu program baru yang lebih bagus lagi dari yang sudah ada. Karena itu kalau dalam kaidah ushul fiqih itu masih salah itu, jadi masih separuh benarnya tinggal separuh lagi yang akan perlu di. Betul tidak Pak Irjen? Betul ya? Saya kira ini perlu nanti didiskusikan dengan kawan-kawan.

    Baik sekarang tadi Pak Sestama bicara 1,5 jam persisnya itu. Sekarang giliran dari Anggota Komisi VIII, di tangan saya sekarang ini sudah lembar pengajuan pertanyaan sekitar 15 Anggota yang sudah mengajukan untuk bertanya, tentu pakai kaidah lagi di dalam bahasa Arab, ada yang disebut dengan Maqala wa madalla, jadi kalau berbicara itu ya langsung strict to the point saja, jangan kemana-mana, apalagi menjelaskan kepada Sestama itu pasti lebih jelas. Jadi karena itu saya kira nanti bertanya lebih cepat karena kemarin itu rugi waktu kita, ada lebih dari 45 menit kalau tidak salah penambahan yang sebetulnya tidak diperlukan kalau kita langsung to the point.

    Nah sekarang yang untuk giliran pertama saya persilakan kepada Kyai Fauzan Harun. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH. M.H.Kom): Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak Saudara Sekretaris Utama BNPB. Yang kami hormati Pimpinan Komisi VIII dan rekan-rekan Anggota Komisi VIII. Yang kami hormati Sekretaris Utama BNPB beserta jajarannya.

    Yang saya ingin tanyakan sesuai dengan pesan bapak pimpinan, pertanyaannya langsung pada poin. Poinnya banyak ini Pak. Bagaimana untuk mengetahui program-program atau pelaksanaan-pelaksanaan yang dilakukan di suatu kejadian bencana dimana dari semua lapisan ingin membantu. Contoh di Dapil saya di DKI I Jakarta Timur, itu ketika terjadi banjir di Kampung Pulo, semua dari caleg-caleg pada membawa sembako, bawa mie, bawa lain-lain. Kemudian dari BPBD juga seperti itu. BNPB seperti itu maka pantas kalau Gubernur Ahok menyampaikan nanti kalau banjir lagi tidak usah mengirim makanan Pak ya? Kalau bisa melalui rekening saja, pantas itu Pak. Kemudian bagaimana cara pengawasannya? Karena banyak kejadian-kejadian dari musibah, kita ditimpa musibah lagi. Apakah ketika kejadian itu ada BPK, apakah ada BPKP? Apakah ada KPK begitu? Sehingga tidak terjadi tumpang tindih begitu. Misalkan jenis bantuan dari BNPB ini, kemudian jenis bantuan dari BPBD ini, dari masyarakat ini, dari Pemda ini, ini yang perlu Komisi VIII mengetahui supaya antara kita tidak ada suudzan-lah.

    Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kita kunker ini Komisi VIII ada kunjungan kerja ke Maluku utara. Nah alhamdulillah ini memang Komisi VIII DPR RI ini juga ingin dapat nama di masyarakat itu, kalau bapak itu dari BNPB dan BPBD itu sangat dihormati oleh masyarakat karena jiwa penolong, seperti yang dialami oleh Pak penanya yang sebelah sana kawan kita ananda yah?

    Kemarin ketika datang di suatu tempat bencana lalu bapak duduknya di belakang saja, ini tempatnya BPBD begitu. Ini di masyarakat masih belum mendapatkan tempat yang mulia walaupun katanya Anggota DPR itu yang terhormat begitu. Maksud saya begini Pak, ini kalau untuk BNPB sudah bagus. Kemarin Ketua rombongan saya Ibu Ledia itu, dia itu kerjasamanya baik dengan BNPB menyerahkan cek 200 juta kepada waktu itu walikota ya bu ya? BPBD? Iya, nah itu. Sehingga agak terangkat itu Ibu Ledia ini, agak terangkat Pak. Berbeda dengan kunker-kunker yang, kan ada tiga kunker, kunker-kunker lainnya tidak dihargai sama sekali bahkan ketika datang saja gubernurnya tidak ada, walikotanya tidak ada tapi alhamdulillah Ibu kita ini karena gubernurnya PKS, wah, dua kali diajak makan Pak ketua, makan bareng.

  • 20

    KETUA RAPAT:

    Di persingkat Pak, ini apalagi menyangkut partai ini saya kira harus lebih dipercepat ya. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH. M.H.Kom):

    Biasa, kalau saya langsung di. Oke, sebetulnya banyak yang mau saya tanyakan. Maksudnya, diteruskan Pak. Jadi ketika DPR Komisi VIII ini berkunjung, bapak bawain cek untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat, begitu kira-kira.

    Kemudian saya ingin menanyakan Pak, BNPB ini punya Eselon berapa eselon pak? Eselon I? 6? Tapi yang bapak sampaikan itu hanya punya program 4, mohon dijelaskan berarti ada yang double begitu atau Eselon I memakai program-program yang sama, begitu Pak. Kemudian ini banyak sekali ya. Satu lagi Pak ketua. Ada pertanyaan dari kawan kita, bapak banyak temuan-temuan BPK yang belum tuntas. Nah, itu biasanya diadakan rapat 3 tungku yaitu Kementerian Keuangan, kemudian BPK dan BNPB sendiri untuk pemutakhiran data. Nah ini sejauhmana bapak sudah melakukan seperti itu? Karena kita harus proaktif supaya instansi bapak itu bersih dari temuan-temuan itu dan saya mengapresiasi dari BNPB bahwa itu sudah nilai tertinggi Bapak sudah memperoleh opini WTP.

    Sekian Pak Ketua. KETUA RAPAT:

    Sekian Pak Sestama ya bukan ke ketua kan? Pertanyaan ke Pak Sestama. Jadi Pak Fauzan ini mantan Kanwil Pak, jadi beliau ini agak tahu ini soal seluk beluk yang begitu-begitu. Cuma tadi soal gubernur PKS itu yang menerima kami, yang tidak menerima kami di tempat lain juga gubernurnya PKS juga Pak. Jadi bukan karena gubernurnya PKS atau tidak jadi tidak relevan ya? Mungkin sibuk gubernurnya begitu atau mungkin karena ini apanya? Kan Komisi VIII ini komisi air mata, jadi tidak mungkin ada mata air, makanya gubernurnya malas ketemu, sudah biasa.

    F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH. M.H.Kom):

    Pak, mohon Pak, sedikit lagi Pak Pimpinan. Jadi kemarin itu, sedikit saja. Jadi kemarin itu ketika itu malah gubernur mau kasih kita batu

    Pak. Batu, mau dikasih batu tapi ditolak oleh Pak bukan Pak, oleh Pak Mudjahid. Terima kasih Pak.

    KETUA RAPAT:

    Karena Pak ... inikan Mujahid, kalau mujahid itu tidak perlu yang begitu-begitu apalagi batu, kan untuk apa? Begitu, kalau perlu yang mentah-mentahnya atau apa segala macam, batu dikasih. Saya juga tidak tahu batu apa Pak, yang penting kan batu. Kalau dari Indonesia Timur, batu-batu mulia banyak Pak karena itu bisa jadi gratifikasi, makanya tidak mau Pak Sodik itu.

    Baik, yang berikutnya Bapak Nur Purnamasidi. F-PG (H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

  • 21

    Pimpinan Komisi VIII dan jajaran di BNPB, Pak Sestama.

    Yang pertama saya langsung saja. Yang pertama saya mencermati laporan kinerja capaian kinerja angaran. Dilaporkan hampir semua menyerap di atas 90% tapi untuk bidang pencegahan dan kesiapsiagaan saya melihat hanya 64,45%. Saya sejak kemarin memang saya selalu mempertanyakan hal ini. Kenapa? Karena kalau kemudian serapan untuk kesiapsiagaan dan pencegahan hanya 64% maka sangat wajar kalau kemudian sarapan penanganan daruratnya maupun ... menjadi besar karena masyarakat tidak siap. Ini saya ingin tahu saja, saya ingin tanya kenapa sebenarnya? Karena menurut saya program-program yang saya baca untuk yang pencegahan dan kesiapsiagaan ini lebih banyak kan melibatkan masyarakat. Saya pikir masyarakat sangat welcome untuk kemudian melaksanakan ini. Saya pikir sebenarnya problemnya apa sih sebenarnya sehingga serapan karena menurut saya seharusnya kurvanya terbalik. Jadi yang tahu kesiapsiagaan bisa 100%, saya punya pikiran mungkin yang darurat bisa 60% kemudian rehab bisa hanya 40%, kerusakan makin minimalis, saya pikir itu, itu yang pertama.

    Yang kedua, mengenai Desa Tangguh Bencana. Saya hanya mau tanya saja Pak, kalau di RKA K/L yang saya dapat ini untuk 2015 inikan ada 140 desa tapi tadi cuma 83 desa tangguh Pak ya. Saya hanya ingin tanya harga satuan untuk satu desa tangguh itu sebenarnya berapa? Karena saya melihat ini untuk prosesnya sangat ada untuk koordinasi desa tangguh, ada penyempurnaan juklak-juknis, ada rekrutmen, konsultan, ada penandatanganan perjanjian dengan BNPB, juga ada rekrutmen fasilitator. Saya hanya ingin melihat untuk pelaksanaannya saya kira sisa berapa itu dengan proses sangat panjang itu untuk membuat satu Desa Tangguh Bencana.

    Saya ingin tahu harga satuan Desa Tangguh Bencana itu berapa? Dan kemudian sampai dipelaksanaan tinggal berapa rupiah? Karena apa? Karena ini menyangkut, menurut saya menyangkut keberhasilan kita membangun sebuah Desa Tangguh. Kalau kemudian akhirnya dana yang untuk desa tangguh yang di lapangannya lebih kecil dibanding prosesnya, menurut saya sudah bisa kita simpulkan akan ada banyak ketidaksiapan atau maksud saya bisa dikatakan, bisa Desa Tangguhnya menjadi sangat tidak tangguh kalau memang nanti dan karena itu, itu yang kedua.

    Yang ketiga, saya hanya tanya saja ini yang terakhir. Terkait dengan program kerja BNPB tahun 2012 yang menyangkut saya hanya tanya, rencana ... pemulihan pasca bencana yang dihalaman 49 itu Pak. Jadi di poin 8 itukan proposal kabupaten/kota ... tertentu ini sudah ada desanya atau belum? Karena ini anggarannya 1 triliun ini. Kalau belum, apakah bisa kemudian menjadi dana aspirasi untuk kita bersama, saya pikir itu. Itu pertanyaan saya, karena saya belum tahu apakah ini sudah ada atau belum, kalau memang belum ada saya pikir bisa kita bicarakan bersama dengan Komisi VIII. Itu saja terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT:

    Terima kasih Pak Nur. Berikutnya Ibu Endang Srikarti.

    F-PPP (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI,SH): Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan. Yang saya banggakan Sestama BNPB dan jajarannya, ketemu lagi.

    Saya mau, saya hanya memberikan suatu dukungan yang sudah-sudah, saya tidak terlalu banyak bercerita lebar karena saya selalu di kalau lebar tidak disukai bapak-bapak katanya. Saya baca

  • 22

    di realisasi yang sudah di lakukan oleh tim BNPB, disini banyak sekali yang sudah ditulis-tulis, pra maupun pasca tetapi di daerah Klaten yang saya baca disini. Kebetulan saya Jawa Tengah ya, jadi saya hapal sekali daerah Klaten itu tinggi ditulisnya disana terus Boyolali sedang padahal, kebalikan Boyolali yang tinggi, Klaten yang sedang padahal Klaten itu luar biasa pada saat gempa 2010 dan meletus Gunung Merapi 2010 juga. Itu luar biasa besarnya dibanding Boyolali. Boyolali itu karena ada Gunung Bibinya sehingga ada proteksi untuk didampingi supaya tidak terlalu banyak korban disana.

    Nah saya mau tanya bapak-bapak dan ibu-ibu pada saat pasca, pada saat pra dan pasca, apakah juga kunjungan ke daerah Kecamatan Pemalang, Manins Renggo,Tulung Jatingon, Kebon Arum dan Prambanan, Ganti Wangon, Klaten Utara dan Wedi. Itu semuanya itu bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ... sekarang itu luar biasa, kok bisa ya daerah kecamatan tersebut, ada beberapa kecamatan itu belum ada yang namanya realisasi mengenai pembangunan ataupun infrastrukturnya, disini tidak pernah ada sama sekali padahal itu wajib hukumnya dibanding yang lain begitu dan korbannya itupun Wedi khususnya 1000 lebih yang meninggal, belum yang sakit dan masuk rumah sakit. Sampai sekarang masih banyak sekali di rumah sakit jiwa yang belum bisa disembuhkan, itu di daerah Klaten khususnya. Kenapa disini adalah sedang ya? bukan tinggi ya? Hasil investigasi apa? Kajian darimana begitu? Mungkin bisa di anu kembali nggih, di penggalih lagi begitu.

    Saya mohon kerelaan waktunya khusus untuk Klaten dan Boyolali ini kawan-kawan. KETUA RAPAT:

    Iya, dipersingkat bu. Ya, sudah kita relakan bu, tetapi dipersingkat.

    F-PPP (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI,SH):

    Nyaman bukan?.

    Terus yang kedua adalah untuk estimasi anggaran yang khususnya pasca Klaten dan Boyolali boleh tidak saya minta data daerah-daerah tersebut, nanti siapa tahu bisa untuk pegangan saya untuk memberikan informasi karena ini juga mitra kerjanya supaya juga saya bisa membantu meringankan pekerjaan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melakukan realisasi di daerah-daerah yang saya sudah tahu begitu. Itu saja, saya akan meringankan beban.

    Pimpinan, terima kasih atas kesempatannya. KETUA RAPAT:

    Iya terima kasih Ibu Endang Srikarti. Beliau ini dari Fraksi Partai Golkar tadi belum dikenalkan, jadi sesuai Tatib itu harus menyebut

    nama-Dapil karena apa yang disampaikan oleh Bu Endang tadi biar Pak Dodi dan seluruh pejabat yang lain mengerti kenapa kok ceritanya kok kampung-kampung yang tadi saja, kampung saya kan tidak disebut. Padahal tempat saya juga ada bencana. Kalau soal Oh, ini harus tinggi, malah Ibu Endang ini lebih senang kalau tingkat bencana di tempat dia tinggi Pak, itu tadi kan? Mestinya rendah supaya senang kan begitu. Jadi Ibu Endang ini dari Fraksi Partai Golkar di kamar 1322 Pak, diatas supaya nanti lebih enak kalau ada komunikasi.

    Baik, berikutnya Bapak Samsu Niang, silakan Pak. Di belakangnya Ibu Endang.

  • 23

    F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.PD): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

    Terima kasih. Yang saya hormati Pimpinan Komisi, Yang saya hormati Pimpinan Komisi yang lengkap, semua doktor, lima pandawa dan saya hormati teman-teman Komisi VIII dan tentu yang saya hormati juga Sekretaris Utama dan jajarannya, BNPB.

    Hari ini saya merasa ada sedikit senang dibanding pada saat pembahasan yang lalu dimana sekretaris utama sedikit optimis dibanding pada saat pembahasan yang lalu. Di pemaparan tadi, membutuhkan anggaran dari nanti 2015 yang akan datang, ini ada optimis. Kemarin ini pada saat pembahasan saya melihat pesimis sekali sehingga anggaran untuk 2015 itu berkurang. DIPAnya dari 1,8 triliun berkurang jadi menjadi 1,6 triliun.

    Kemudian dari program-program yang ada, itu kelihatan copy paste. Seperti tadi yang Ketua katakan tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas yang akan dilakukan oleh BNPB untuk tahun 2015 ini walaupun sebenarnya kita tidak menginginkan bencana dimana-mana tetapi minimal dari pemaparan tadi dari pra bencana, itu mengumpulkan para ahli-ahli bencana Ada tadi pemaparan dari pertama itu mengumpulkan para tokoh, para ahli tentang bencana tetapi tidak ada yang nampak kreativitas dari pengumpulan tokoh-tokoh itu, mestinya adakan? Mesti ada dalam hal yang seperti itu.

    Begitu juga dalam anggaran-anggaran mereka saya melihat mestikan dalam menentukan ini anggaran kinerja ada outputnya, ada outcome-nya, digambarkan itu secara jelas tetapi saya belum melihat prosentase-prosentase yang digambarkan terkait program-program yang ada. Nah untuk menentukan anggaran berikutnya, saya butuh itu data itu Pak. Saya butuh data itu, minimal data base untuk bencana seluruh Indonesia walaupun tadi sudah dikatakan ada website-nya tetapi saya mau butuh data yang konkret supaya ada pra kondisi kita melihat potensi yang mana yang harus kita prioritaskan, yang mana yang tidak boleh diprioritaskan begitu supaya tidak bias ini prorgram-program ini. Makanya saya butuh data ini Pak.

    Jadi untuk pembahasan APBNP ini kalau tidak ini, saya dari Fraksi PDI Perjuangan saya mungkin tidak akan mencoba untuk melakukan pembahasan kalau saya tidak punya data ini karena terus terang inilah acuan kita untuk mencoba melihat apa yang harus kita lakukan kedepan ini. Jangan seperti ini terus, copy paste terus, apa yang 2014, itu juga 2015, nanti saya khawatir 2016 seperti itu karena tidak punya data base yang akurat. Saya butuh itu Pak, bagaimana mau mengawal ekonomi untuk 2015 kalau kita tidak melihat tadi output dan outcome-nya walaupun di Jogja sudah dijelaskan secara bahwa ini bisa dampaknya seperti ini.

    Tapi olehnya itu saya kira, ke depan ini memang secara jelas harus diberikan kepada kita khususnya Komisi VIII ini karena bagaimanapun Anggota DPR punya hak budgeting Pak, kita tidak mau menganggarkan salah-salah. Kalau kita anggarkan salah-salah, dampaknya kepada masyarakat. Olehnya itu harapan saya ini betul-betul anggaran nanti ini betul-betul menyentuh kepada masyarakat, menyentuh kepada hal-hal yang sebenarnya yang ingin kita capai terutama dalam hal pasca bencana.

    Saya melihat ini pasca bencana belum tampak apa yang dihasilkan setelah ini sehingga kemarin Pak, saya terkesima pada saat Rapat Paripurna, ini perseteruan antara Komisi I dengan Komisi V, Basarnas itu sebagai gadis cantik diperebutkan karena dia kerja tuntas, ini BNPB ini saya kira belum ada gaungnya yang begitu besar dalam rangka menuntaskan semua proses bencana di Indonesia ini. Saya kira ini Pak ketua harapan saya seperti itu. Jadi kalau tidak ada database yang akurat dalam rangka untuk APBN-P ini, dan bagaimana kita pola kita dalam pembahasan berikutnya,

  • 24

    saya butuh yang seperti itu karena itulah dasar pondasi dalam menentukan item-item anggaran dalam rangka untuk anggaran BNPB ini dan saya senang BNPB ini sekretaris utamanya sudah ada optimisme dibanding daripada kemarin Kepala BNPB begitu pesimis terhadap persoalan ini, wajar kalau dikurangi anggarannya.

    Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh. F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Pak Dodi dan seluruh jajaran. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

    Yang pertama saya menyoroti isu aktual yang nomor 2 tentang ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyediakan lahan relokasi pasca bencana. Nah, saya hanya ingin memberi masukkan bahwa di komisi ini juga Pak Pimpinan Komisi, membawahi mitra kerja badan wakaf dan zakat. Dalam wakaf itu sebenarnya ada beberapa tempat atau lokasi yang bisa digunakan. Ini artinya koordinasi antar lembaga dalam penanganan bencana itu harus diperluas juga termasuk Baznas. Saya mengobrol kemarin di Sumedang, satu bulan Badan Amil Zakat itu bisa 2 miliar, lalu hanya bikin bangunan dan lain sebagainya. Saya rasa perlu ada langkah-langkah konstruktif dalam komunikasi-komunikasi sehingga tidak hanya sekedar dengan Pemda, dengan badan wakaf dan Baznas itu penting, itu pertama. Nah kedepan, lokasi-lokasi untuk tanggap bencana seperti di daerah Subang misalnya yang tahun kemarin ada 13 kecamatan yang terendam, dengan kerjasama dengan badan wakaf dan Baznas itu bisalah muncul pesantren-pesantren tanggap bencana dan sekaligus seperti yang disampaikan Pak Dodi tadi, relawan tanggap bencana itu menjadi penting dan sangat memungkinkan.

    Yang kedua, di daerah Majalengka ada retak tanah di tiga titik yaitu Cibitung, lalu di daerah Rajagaluh, Jeruk Leut dan yang terakhir Maja yang kemarin ada beberapa pengungsi dan satu pengungsi meninggal dunia di pengungsian. Saya hanya ingin menanyakan bagaimana penentuan status bencana, entah saya kemarin tidak baca atau tidak ya? Majalengka justru tidak ada, Sumedang termasuk tinggi, Subang tinggi tapi Majalengka malah tidak ada. Nah, di Cigintung itu saat parah karena satu kampung harus mengungsi, beberapa bangunan hancur dan di Jeruk Leut itu itu karena itu daerah Ibu saya, saya tahu persis bagaimana hampir 30 rumah tidak bisa dipakai. Nah, bagaimana penentuan status dan mekanisme pelaporannya seperti itu.

    Nah yang terakhir adalah ketika banjir di Subang itu tidak ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, saya tadi ngobrol dengan Bu Saras, ini sebenarnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu seperti yang dikatakan Pak Samsul kemarin, itukan sebenarnya koordinatornya Sekda, dibikin oleh Pemda tetapi bagaimana hubungannya dengan Badan Pengelolaan Bencana Nasional. Lalu dalam laporan-laporan tadi ada anggarannya dan sebagainya itu sampai sejauhmana sehingga kami di DPR bisa memikirkan kembali penambahan budget asal efektivitas, koordinasi juga pembentukan kebawah itu betul-betul muncul. Jadi jangan sampai seperti di Subang, saya tanya, ini ada tidak? Sehingga kita kebingungan mengalokasikan, mendistribusikan bantuan dan lain sebagainya sepeti itu.

  • 25

    KETUA RAPAT:

    Iya, waktunya pas sampai jam 12.30 WIB, tadi kita sampai jam 12.30 WIB kan? Baik demikian bapak/ibu/Saudara nanti kita kembali jam 13.00 WIB. Saya akhiri ini sementara.

    Saya kira kita cukupkan dulu, pertanyaannya masih banyak. Kita istirahat dulu bagi yang mau ibadah, ibadah dulu, bagi yang mau shalat atau mau makan dan lain sebagainya kita persilakan. Setuju ya kita skors ya? Sampai jam berapa ini? Jam 13.00 WIB? Setuju jam 13.00 WIB? Oke kita skors sampai jam 13.00 WIB. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

    (RAPAT DISKORS PUKUL 12.30 WIB)

    Baik, demikian bapak/ibu Saudara skors untuk shalat dan makan setelah istirahat saya cabut kembali.

    (SKORS DICABUT) Kita lanjutkan untuk pembicara berikutnya atau memberi tanggapan berikutnya yaitu Bapak Asli Chaidir. Jangan lupa untuk menyebut nama, Dapil dan dari fraksi mana Pak. Silakan. F-PAN (H. MHD. ASLI CHAIDIR, SH): Terima kasih ketua. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta rekan-rekan Anggota Komisi VIII, Yang saya hormati Sekretaris Utama BNPB beserta jajarannya. Kita langsung saja pada maksud dan tujuan. Kalau saya melihat kinerja BNPB ini sebenarnya sudah baik dan profesional dalam setiap bencana alam BNP telah menunjukkan peran dan fungsinya dengan cukup maksimal. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Melihat pada filosofi Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Berkaitan dengan ini saya lihat BNPB setelah proses bencana atau pasca bencana kurang lagi memperhatikannya. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya peran dan fungsi BNPB pasca setelah bencana terutama berkaitan dengan aspek penanggulangan sarana bencana seperti pekerjaan yang sampai saat ini terbengkalai. Seperti early system untuk tsunami di Aceh yang sudah banyak rusak-rusak dan juga penanganan pasca bencana memerlukan koordinasi dengan lembaga negara lainya seperti Dinas PU, pemerintah Daerah setempat dan lainya. Apakah BNPB mempunyai pola baku dalam koordinasi tersebut sehingga tidak terjadi lagi saling lempar tanggung jawab pasca terjadinya bencana tersebut. Kita tadi sama-sama mendengarkan DIPA anggaran dialokasikan mencapai 1,8 triliun namun diawal tahun anggaran, dana yang bisa diambil atau dimanfaatka

of 67/67
1 RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR RI DENGAN SEKRETARIS UTAMA BNPB Masa Persidangan : II Tahun Sidang : 2014-2015 Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Rapat Dengan : Sekretaris Utama BNPB Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Rabu, 21 Januari 2015 Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai Ketua Rapat : DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA Sekretaris Rapat : Yanto Suryanto, SH Tempat : R. Rapat Komisi VIII DPR RI Acara : 1. Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2014. 2. Paparan Program Kerja Tahun 2015. 3. Isu-isu aktual. Hadir : 42 Anggota 1 izin JALANNYA RAPAT : KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum.,MA/F-PAN): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta jajaran, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Hadirin, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dimana pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mudah-mudahan rapat kita pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Oleh karena itu marilah sebelum kita membuka rapat ini sebagaimana lazimnya kita lakukan di Komisi VIII ini, sama- sama berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing dan bagi yang beragama Islam kita membacakan Ummul Kitab, Al Fatihah. Selesai.
Embed Size (px)
Recommended