RISALAH RAPAT PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20180315-041104-9947.pdf1 . risalah rapat . panitia khusus dpr ri . rancangan undang-undang

Belum Dikoreksi

RISALAH RAPAT PANITIA KHUSUS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

JENIS RAPAT: PANJA V TANGGAL: 2 APRIL 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1

RISALAH RAPAT PANITIA KHUSUS DPR RI



Masa Persidangan Tahun Sidang Sifat Jenis Rapat Hari / Tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara Hadir

: : : : : : : : :

:

:

III 2011-2012 Terbuka Rapat Kerja 5 Senin, 2 April 2012 Pukul WIB 15.55 s.d. 19.45 WIB Ruang Rapat Pansus B, Nusantara II lantai 2 Gedung DPR RI Drs.H.Adang Daradjatun/F-PKS Minarni,SH 1. Laporan Ketua Panja kepada Pansus; 2. Pendapat akhir Mini Fraksi-Fraksi; 3. Penandatanganan naskah RUU tentang PKS; 4. Sambutan Pemerintah. B. Pimpinan Pansus RUU tentang Penanganan Konflik

Sosial : 1. Drs. Adang Daradjatun/F-PKS 2. Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawira,S.IP.MM.WK/F-PD 3. Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE/F-PDIP 4. Hj.Tetty Kadi Bawono WK/F-PG

C. Anggota Pansus RUU tentang PENANGANAN

KONFLIK SOSIAL :

Fraksi Partai Demokrat: 5. Ir. Muhammad Baghowi, MM 6. Dra. Lucy Kurniasari 7. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si 8. Ir. Nanang Samodra,Karena.M.Sc 9. Drs. Ramadhan Pohan 10. Dr. H. Subyakto, SH, MH, MM

Fraksi Partai Golongan Karya: 11. H. Sayed Murad Zakaria, SE 12. Drs.H.Murad U.Nazir,M.Si 13. Agustina Basik-Basik,S.Sos, MM,MPD

2

Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia: 14. Dra. Eddy Mihati, M.Si 15. H. Tritamtomo, SH 16. Ir. Adang Ruchiatna Puradiredja 17. Ketut Sustiawan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 18. Aus Hidayat Nur

Fraksi Partai Amanat Nasional: 19. Yahdil Abdi Harahap, S.H. M.H 20. Amran, SE

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 21. Drs. H. Endang Sukandar, M.Si

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : --- Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 22. Saifuddin Donodjoyo Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat: 23. Dra. Hj. Soemintarsih Muntoro, M.Si

D. Undangan :

1. Gunawan Fowari (Mendagri) 2. Tanribali. L. (Dirjen ………) 3. Suhatmansyah (Staf Ali Kemendagri) 4. Didik Suprayitno (Dr. I. Dirjen Kesbangpol) 5. Widiyanto. P. (DIR II Kesbangpol) 6. A. Taufik (Kesbangpol) 7. Trijaladara (Kasubit……..) 8. Nurrohman Latif (Staf Kesbangpol) 9. Mulyaningsih (Staf KEsbangpol) 10. Nuraeni (Staf Kesbangpol) 11. Rama Erlangga (Staf …….) 12. Sunarya (Kesbangpol) 13. Andi Z.A. Dulung (Dirjend Linjamsos) 14. Syahabuddin (Direktur PSKBS) 15. Bhakti Nusantara (Karena. Pusat Kajian Hukum) 16. M. Tahir (Kabag HAL) 17. Chairil (Pus.Kajian Hukum) 18. Paulina (Humas) 19. Deuy.R. (Humas) 20. Ishak (Humas) 21. Marcel (Dirjend Linjamsos) 22. Wahyu (Humas) 23. Anto (Humas) 24. IMan Imaduddin (Kasi Reintegrasi Sosial Dit. PSKBS Kemsos) 25. Rosehan Ansyari (DIT. PSKBS) 26. Purnomo (Menhan) 27. Brigjen TNI Fransen Saya (Dirrah) 28. Brigjen TNI Paryanto (Dir Anstra) 29. Dirjen TNI Nurhajizah (Karokum) 30. Fachruddin (Dirkum) 31. Nafis (Ksb. Dukmen)

3

32. A,ir Syamsuddin (Menkumham) 33. Sumorakarjo (kabag …………) 34. Bambang Wiyanto 35. Kuniyati (SAP dan Otonomi daerah) 36. Yulian Azhari (Kabid)

4

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DRS. ADANG DARADJATUN/F-PKS): RUU tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Rapat Kerja pada hari ini, untuk itu sebelum kami melanjutkan rapat, perkenankan kami menawarkan acara rapat sebagai berikut :

1. Laporan Ketua Panitia Kerja kepada Panitia Khusus; 2. Pendapat akhir mini Fraksi; 3. Penandatanganan naskah RUU tentang Penanganan Konflik Sosial; 4. Sambutan Pemerintah.

Rapat hari ini akan berlangsung sampai pukul 16.00 WIB, namun apabila masih ada hal-hal yang

perlu didiskusikan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan rapat. Apakah susunan acara rapat yang kami bacakan tadi dapat disetujui?

Baik, kalau begitu kita perpanjang sampai 18.00 WIB. 17.00 WIB, setuju ya?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.55 WIB)

Saudara Menteri dan Anggota Pansus yang saya hormati, Sekarang kita memasuki acara pertama yaitu laporan Panja kepada Pansus, kami persilakan kepada Ketua Panja untuk menyampaikan laporannya.

KETUA PANSUS (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI/F-PDIP): Bismillahirahmanirrahim. Laporan Panja RUU tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah, Senin 2 April 2012. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota RUU tentang Penanganan Konflik Sosial. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau yang mewakili beserta jajarannya. Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang mewakili beserta jajarannya. Hadirin yang berbahagia.

Sesuai dengan penegasan Pansus, Panja telah melakukan pembahasan perumusan dan sinksornisasi terhadap 304 DIM dengan perincian :

- 105 DIM yang tetap dan langsung disetujui. - 182 DIM yang dihapus. - 14 DIM yang bersifat redaksional. - 3 DIM yang bersifat substansinya berubah.

Disamping itu sesuai dengan kesepakatan Pansus, bahwa pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial dalam Panitia Kerja tetap mempertahankan sistematika RUU inisiatif DPR RI dan melakukan perbaikan serta penyempurnaan rumusan. Pembahasan dalam panitia kerja dilaksanakan berdasarkan pengelompokan cluster yang terdiri dari 8 yaitu : 1. Kelembagaan. 2. Asas

5

3. Kegiatan Penghentian kekerasan fisik 4. Penetapan status keadaan konflik 5. Tindakan darurat penyelamatan korban 6. Bantuan sumber daya TNI 7. Jangka waktu pengaturan mengenai peran serta masyarakat 8. Pendanaan Pembahasan dalam Panja mengalami dinamika yang konstruksif sehingga mencapai hasil yang positif, hasilnya Panja, Timus, Timsin dapat melakukan pembahasan perumusan terhadap RUU dengan hasil akhir RUU menjadi 10 Bab dan 63 Pasal, yaitu : Bab I : Ketentuan umum Bab II : Asas, tujuan dan ruang lingkup Bab III : Pencegahan konflik Bab IV : Penghentian konflik Bab V : Pemulihan pasca konflik Bab VI : Kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik Bab VII : Peran serta masyarakat Bab VIII :Pendanaan Bab IX : Ketentuan peralihan Bab X : Ketentuan Penutup

Selanjutnya kami menyampaikan kepada rapat Pansus untuk meneruskan pembahasan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial ini sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU. Saya selaku Ketua Panja menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Panja dan pihak Pemerintah yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan RUU Penanganan Konflik Sosial ini selama rapat-rapat Panja, Timus maupun Timsin.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 2 April 2012

Eva Kusuma Sundari Ketua

KETUA RAPAT: Terima kasih kepada Ketua Panja yang telah menyampaikan laporannya, apakah laporan Ketua Panja dapat kita terima?

(RAPAT : SETUJU) Selanjutnya kita memasuki acara Kedua, yaitu pendapat akhir mini Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial. Kami persilakan kepada juru bicara masing-masing Fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir, kami persilakan dari Fraksi partai Demokrat.

6

F-PD (IR. NANANG SAMODRA,KA.M.Sc) :

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP



Juru Bicara : Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Nomor Anggota: A - 537

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati, Saudara Pimpinan Rapat Kerja DPR RI, Para Anggota Pansus DPR-RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum & HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Pertahanan RI Hadirin sekalian,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita masih dapat menjalankan tugas konstitusional sebagai anggota dewan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Rapat Kerja kita pada hari ini. Sdr. Pimpinan, Para Anggota Dewan, Para Menteri dan hadirin sekalian,

Masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat majemuk dan mengalami perkembangan yang pesat, dinamis dan menjadi semakin kompleks. Dalam proses perkembangan ini, benturan-benturan nilai dan kepentingan memungkinkan sering terjadi dan meluas yang akhirnya dapat menjadi konflik sosial. Contoh atas hal ini sudah kerap terjadi, seperti: kasus Poso, Ambon, dan kasus-kasus sengketa tanah antar masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, Fraksi Partai Demokrat memandang perlu dibuat dibuat regulasi untuk

menangani konflik sosial tersebut, sehingga dapat menjadi payung hukum dan landasan yang kuat dalam menanganani konflik sosial yang sering terjadi.

Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa penanganan konflik sosial mesti dilakukan secara

komprehensif dan meliputi kegiatan pencegahan dan penghentian konflik hingga pemulihan pasca konflik. Namun demikian, menitikberatkan pencegahan konflik seperti menjaga kondisi yang damai dan melakukan tindakan proaktif guna meredam konflik mesti lebih diutamakan. Karena, tindakan ini akan lebih efektif dan berdampak jangka panjang. Sdr. Pimpinan, Para Anggota Dewan, Para Menteri dan hadirin sekalian, Fraksi Partai Demokrat akan mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan hal-hal penting yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan RUU ini.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa dalam penyelesaian konflik mesti melibatkan masyarakat adat dan pranata sosial yang ada dan berfungsi di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa terdapat perbedaan nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat. Karena itu, Fraksi Partai Demokrat sangat setuju bahwa kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas pranata adat, pranata sosial dan satuan tugas yang dibentuk khusus untuk penyelesaian konflik sosial.

Fraksi Partai Demokrat juga setuju bahwa dana yang digunakan untuk penanganan konflik diambil

dari alokasi pada APBN dan APBD.

7

Fraksi Partai Demokrat sepakat bahwa penetapan status keadaan konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat lagi dikendalikan oleh Polri dan telah mengganggu fungsi pemerintahan serta berdampak luas baik dalam skala Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI merupakan salah satu upaya dalam penghentian

konflik. Fraksi Partai Demokrat setuju hal ini dilakukan sepanjang dilaksanakan di bawah koordinasi Polri yang berarti kata “dan dikendalikan” dalam pasal 35 dihapus. Sdr. Pimpinan, Para Anggota Dewan, Para Menteri dan hadirin sekalian, Fraksi Partai Demokrat menyambut baik dan memandang RUU ini sangat penting dan mendesak dalam upaya menciptakan kondisi aman dan tenteram dalam masyarakat dan dalam upaya menciptakan suasana harmonis di masyarakat. Di samping itu, upaya-upaya untuk mendorong keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat mesti terus ditingkatkan.

Karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan demi terwujudnya masyarakat aman, adil, makmur dan sejahtera, Fraksi Partai Demokrat menyetujui RUU tentang Penanganan Konflik Sosial ini untuk dapat disahkan menjadi Undang–Undang dalam Sidang Paripurna setelah kata “dan dikendalikan” dalam pasal 35 dihapus.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat. Semoga Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, memberikan Ridho-Nya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Pimpinan, Para Anggota Dewan, para Menteri dan hadirin sekalian. Wabillahi Taufiq wal Hidayah, Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera bagi kita semua. Jakarta, 2 April 2012

PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT


Wakil Ketua, Sekretaris,

Dr. Ir. Nurhayati Ali Assegaf,M.Si Saan Mustopa

Nomor Anggota : 515 Nomor Anggota : 480

KETUA RAPAT:

Terima kasih. selanjutnya dari Golkar.

8

F-PG (H.SAJED FUAD ZAKARIA,SE) :

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI

MENGENAI RUU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Disampaikan oleh : H.Sayed Fuad Zakaria.SE Anggota DPR RI No. : A-175 Assalaamu’alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Yang Terhormat Menteri Dalam Negeri Yang Terhormat Menteri Sosial RI Yang Terhormat Menteri Hukum dan HAM RI Yang Terhormat Pimpinan Pansus Yang Terhormat Para Anggota Dewan dan Hadirin yang Kami Muliakan

Mengawali pendapat mini fraksi ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadlirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat mengikuti Rapat yang penting dan strategis ini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Dengan ijin dan perkenan-Nya kita mendapatkan kesempatan seperti pada saat ini.

Selanjutnya perkenankanlah kami, Fraksi Partai Golkar DPR RI, menyampaikan pendapat mini fraksi mengenai RUU tentang Penanganan Konflik Sosial ini. Sebagaimana kita sadari bersama, bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya dan sumberdaya alam. Keanekaragaman tersebut dapat menjadi modal pembangunan nasional tatkala dapat dikelola dengan baik. Dalam keaneka ragaman tersebut, dapat muncul suatu perbedaan-perbedaan dalam menghadapi suatu persoalan; disinilah bangsa Indonesia perlu mempunyai kemampuan dalam mengelola perbedaan, agar justru dengan adanya perbedaan tersebut, bila dapat dikelola derngan baik, akan dapat dikonversi menjadi sebuah kekuatan yang konstruktif. Dalam semangat inilah Partai Golkar menyikapi RUU Penanganan Konflik Sosial ini.

Oleh karena itu penting rasanya adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu

menjamin, agar tiap warga negara dapat mengekspresikan potensinya dalam kondisi perbedaan tanpa harus menimbulkan konflik yang dapat tereskalasi dan bahkan justru dengan adanya perbedaan menjadikannya sebagai sebuah kekuatan.

Sesungguhnya konflik yang terjadi akhir-akhir ini banyak sumber penyebabnya. Namun yang

paling utama adalah adanya rasa ketimpangan sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat. Ketimpangan sosial ini disebabkan salah satunya adalah kurang meratanya partisipasi dan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Adapun partisipasi bentuk lain adalah partisipasi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk didalamnya adalah, mencegah dan menangani, terjadinya konflik sosial. Jika ini bisa diwujudkan maka konflik sosial yang akhir-akhir ini kerap terjadi dapat dikurangi, karena semua kelompok masyarakat merasa memiliki dan berperan dalam setiap pembangunan kesejahteraan dan ketertiban bangsa ini. Pimpinan, Para Menteri, Anggota Dewan dan hadirin Yang Berbahagia Butir-butir yang dianggap penting F-PG yang selayaknya menjadi perhatian bersama dalam draft RUU PKS ini ialah:

9

1. Pengertian mengenai konflik sosial. Pengertian konflik sosial dalam draft RUU PKS disebutkan sebagai ‘perseteruan dan/atau benturan dengan kekerasan fisik antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga menghambat pembangunan nasional’. Catatan fraksi Partai Golkar adalah, bahwa dengan pengertian konflik sosial yang memiliki spektrum yang luas ini, maka posisi RUU ini menjadi semakin penting.

2.

Mengapa ?

Indonesia sudah dianggap sebagai negara demokrasi nomor tiga didunia; atribut itu mengandung berbagai konsekuensi yang harus dapat ditangani oleh perangkat praktek kehidupan demokrasi, yaitu kinerja parpol itu sendiri, dalam menjalankan fungsi-fungsi legeslasinya melalui perwakilannya di lembaga DPR ini. Fraksi partai Golkar berpendapat, bahwa salah satu ciri penting negara demokrasi adalah kemampuannya untuk membangun suatu sistim, mekanisme dan prosedur yang mampu mengkonversi atau mengolah konflik menjadi konsensus, agar kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan dapat terjaga. Pada norma dan tujuan inilah Partai Golkar menganggap pentingnya UU ini, agar saat suatu kelompok masyarakat terjadi konflik, dapat segera muncul konsensus bersama, sehingga tidak terjadi eskalasi konflik. Apabila melalui keberadaan RUU ini, dapat dicapai mekanisme seperti itu, maka inilah salah satu karya legeslasi yang monumental.

2. Dalam RUU ini Penanganan konflik sosial dilakukan dengan tiga cara (pencegahan/preventif atau sebelum, penghentian konflik, dan recovery atau pasca konflik). Penanganan konflik dalam tahap preventif salah satunya dilakukan dengan mengembangkan sistem peringatan dini. Catatan kami, misalnya ada peringatan dini yang berupa munculnya berita konflik melalui media masa, hendaknya dapat disikapi secara proaktif dan cepat agar keberadaan pemerintah sebagai pengayom ketertiban di masyarakat dapat dirasakan dan tidak dianggap sebagai suatu pembiaran. Perlu dicarikan formula yang tepat bagaimana cara mendeteksi dan menyampaikan peringatan dini tersebut, misalnya dengan mewujudkan sistim komunikasi yang intensif dengan para tokoh masyarakat setempat.

3. Mengenai Penanganan Konflik Sosial pada saat terjadi, digunakan terminologi ‘penghentian konflik’, yang

dalam keadaan tertentu dilakukan melalui ‘bantuan pengerahan sumber daya TNI’, perlu secara tegas diatur mekanisme peran POLRI dan TNI. Dalam situasi dan kondisi seperti apa penggunaan TNI diperlukan ?

4. Pada dimensi penegakan hukum bagi pelaku konflik, fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa yang

dimaksud pelanggar hukum dalam peristiwa konflik selain bagi pelaku pengguna kekerasan juga perlu diberikan sangsi bagi para perencana yang turut serta merencanakan terjadinya konflik sosial.

5. Kelembagaan dan mekanisme penanganan konflik, termasuk pemulihan pasca konflik yang terdiri dari

tahap rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi dilakukan oleh Pranata Sosial/adat melalui Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Dalam hal ini RUU PKS cukup baik untuk secara proporsional melibatkan kepolisian dan pengadilan dalam pasca dan penyelesaian konflik. Dengan berbasis nilai-nilai gotong-royong, pranata sosial, tokoh agama, tokoh masyarakat perlu dilibatkan secara penuh saat pencegahan dan pemulihan keadaan pasca konflik. Sedangkan Satuan Tugas Penyelesain Konflik Sosial ini, merupakan instrumen dalam proses atau mekanisme penyelesaian masalah konflik yang diharapkan mampu untuk menunjukkan kapasitas kemandiriannya dalam menangani konflik sosial dalam berbagai tingkatannya, sehingga apabila kapasitas ini dapat dicapai, maka bantuan lembaga internasional dalam mengatasi konflik sosial menjadi bersifat seperlunya saja. Dalam kerangka ini, fraksi partai Golkar mengharapkan agar lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus sudah membangun data base informasi ketokohan di masyarakat di wilayahnya masing-masing, agar jika diperlukan bagi berbagai macam penyelesaian persoalan, sudah mempunyai persiapan yang memadai. Kemampuan suatu pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatnya dapat mencitrakan tingkat peradaban suatu bangsa. Fraksi Partai Golkar mengingatkan, bahwa negara yang mempunyai kekayaan SDA umumnya rawan konflik, baik bersifat vertikal maupun horizontal, karena itu sekali lagi dalam konteks ini, RUU PKS ini

10

menunjukkan relevansinya, karena itu apabila RUU ini dapat disahkan menjadi UU, Fraksi Partai Golkar akan selalu mengawal bagaimana UU ini dapat dilaksanakan secara bersungguh-sungguh.

6. Mengenai pembiayaan penanganan konflik. Hal ini harus diatur dalam koridor peraturan yang ada, dapat

diolah secara cepat dan secara sederhana, transparan sesuai dengan tujuan penggunaannya, agar dapat lebih memberdayakan pelaksana penanganan konflik dan menimbulkan rasa kepastian penyelesaian, baik bagi pihak-pihak yang berkonflik terutama bagi yang termasuk menjadi korban atas terjadinya konflik. Untuk mewujudkan transparansi dan mengamankan penggunaan pembiayaan penanganan konflik, tanpa mengabaikan kecepatan penyaluran dan kepastian pendanaannya, Fraksi Partai Golkar telah mengusulkan 3 (tiga) skenario pembiayaan penanganan konflik, yaitu pembiayaan untuk pencegahan konflik, pembiayaan penghentian konflik dan pembiayaan pemulihan pascakonflik. Melalui ketiga skenario ini, diharapkan tidak lagi terjadi adanya penyimpangan penggunaan penanganan konflik yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Yang Terhormat Menteri Dalam Negeri Yang Terhormat Menteri Sosial RI Yang Terhormat Menteri Hukum dan HAM RI Yang Terhormat Pimpinan Pansus Yang Terhormat Para Anggota Dewan dan Hadirin yang Kami Muliakan Berdasarkan beberapa pandangan dan pemikiran di atas maka Fraksi Partai Golongan Karya dengan mengucapkan Bismillahirramannirhim menyatakan Menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial Untuk Disahkan menjadi Undang-Undang. Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Golkar, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita semua dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya. Wabillahittaufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Drs. Setya Novanto Drs. Ade Komaruddin, MH

Ketua Sekretaris

KETUA RAPAT: Terima kasih. selanjutnya Fraksi PDIP.

11

F-PDIP (R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDJA):

PANDANGAN AKHIR MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP RUU TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Disampaikan oleh : R. ADANG RUCHIATNA PURADIREJA Anggota Nomor : 332 Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastyastu Merdeka!!! Yang terhormat Pimpinan dan Rekan Anggota Pansus RUU tentang Penanganan Konflik Sosial;

Yan Terhormat Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Menteri Pertahanan RI

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dalam agenda penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanganan Konflik Sosial.

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, negara berkewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, adat - istiadat, dan budaya, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi konflik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bila tidak ditangani secara baik dan bijaksana, dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas, berpotensi merusak nilai kesatuan dan persatuan bangsa serta merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, adalah tugas Negara, untuk menjamin terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Selama proses pembahasan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial, Fraksi PDI Perjuangan merasa puas dengan hasil yang telah dicapai oleh Pansus RUU tentang Penanganan Konflik Sosial. Walaupun terdapat beberapa perbedaan

12

pandangan mengenai poin - poin penting di dalam RUU, namun dengan proses pembahasan yang terbuka, dialogis dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat , perbedaan-perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan menghasilkan poin-poin didalam RUU yang diterima bersama.

Dalam proses pembahasan di Pansus, Fraksi PDI Perjuangan, mencatat adanya hal penting yang telah dihasilkan, yaitu: 1. Mengakomodasi pranata adat, sosial dan agama didalam proses penanganan konflik sosial seperti

menyelesaikan perselisihan didalam masyarakat secara damai dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan hasil-hasil dari musyawarah tersebut mengikat bagi para pihak yang berselisih;

2. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik menyeluruh yaitu meliputi proses pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik memiliki arti yang sangat penting.

3. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pencegahan konflik yang terkait dengan permasalahan Sumber Daya Alam, wajib memfasilitasi musyawarah antara masyarakat setempat dengan pengusaha bagi pembentukan kemitraan usaha bersama. Selain itu pemerintah dan pemerintah daerah turut monitoring masyarakat dan penegakan hukum bagi para provokator dan aktor intelektual yang ditengarai sedang berupaya memicu konflik di tengah masyarakat. Kewaspadaan (kepekaan) masyarakat merupakan kunci keberhasilan upaya pencegahan dan peredam konflik agar tdk menjadi kekerasan;

4. Didalam penanganan konflik sosial, pemerintah dan pemerintah daerah mengedepankan aksi polisionil dalam menghentikan aksi kekerasan disuatu daerah konflik dengan koordinasi kendali berada ditangan pihak kepolisian dengan melibatkan tokoh adat, tokoh sosial dan tokoh agama.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka implementasi, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. Harus dicermati pembentukan peraturan teknis yang akan dibuat oleh pemerintah dapat diselesaikan

secepat-cepatnya, sehingga undang-undang dapat segera efektif berjalan. Koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah terutama kementerian terkait yang bertanggun jawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat harus dapat dilaksanakan secara maksimal;

2. Rehabilitasi yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah harus dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dimanfaatkan sebagai keuntungan bagi pihak yang tidak bertanggungjawab. Fraksi PDI Perjuangan telah mempelajari surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia mengenai

substansi Pasal 35. Namun Fraksi PDI Perjuangan beranggapan bahwa kata “kendali” tetap berada didalam pasal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Scope UU tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan “darurat sipil”, sehingga kendali harus di

POLRI. Kata “kendali” sesuai dengan terminologi “perbantuan TNI”, yang diawali dengan pernyataan ketidakmampuan POLRI dalam mengatasi situasi, sehingga minta perbantuan TNI.

2. Karena sifatnya “perbantuan”, maka komando tetap ada ditangan POLRI.

13

3. Buku Petunjuk tentang Perbantuan TNI kepada POLRI dalam rangka KAMTIBMAS, dan telah di sahkan dengan Peraturan Panglima TNI No: PERPANG/71/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus Tahun 2011. Dalam buku petunjuk tersebut di Bab V ada Komando, Kendali dan Komunikasi. Dan penyusunan buku petunjuk tersebut dilakukan bersama POLRI dan TNI dan menjadi PROTAP bersama. Dengan demikian, UU tentang Penanganan Konflik Sosial hanya memberikan “payung norma” dari kesepakatan antara POLRI dan TNI.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui RUU tentang Penanganan Konflik Sosial untuk disahkan didalam Rapat Paripurna DPR RI. Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran proses pembahasan RUU menjadi UU. Terimakasih juga disampaikan kepadaseluruh anggota Pansus, Pemerintah, serta Sekretariat Pansus atas kerjasama selama ini. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Om Santi, Santi, Santi Om Merdeka !!!


PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN


KETUA, SEKRETARIS, PUAN MAHARAHI BAMBANG WURYANTO Anggota Nomor 360 Anggota Nomor 358

KETUA RAPAT: Selanjutnya Penanganan Konflik Sosial.

F-PKS (AUS HIDAYAT NUR):

PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MENGENAI RUU TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Disampaikan Oleh : K.H. Aus Hidayat Nur No Anggota : A-94

14

Bismillahirahmanirrahhim Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan Pansus RUU PKS Menteri Dalam Negeri Menteri Sosia; Menteri Hukum dan HAM Menteri Pertahanan Menteri Perberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Serta hadirin sekalian Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. puji syukur kita panjatkan kehadira Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rahulullah SAW, insane yang telah mengajarkan kepada kita tentang gakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera. Saudara Menteri dan Pimpinan serta Anggota Pansus yang kami hormati, Sebagaimana ditegaskan dalam UUD Republik Indonesia 1945 alinea empat, tugas utama pemerintahan adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan banga san turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan melandasi politik luar negeri Negara Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas aktif. Hal ini mengandung pesan bahwa pemerintah Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dari persoalan konflik sosial yang terjadi memberi rasa aman dan tentram saling berdampingan sbaagi anak bangsa dalam RUU ini memerlukan persetujuan bersama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (2) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara Menteri dan Pimpinan serta Anggota Pansus yang kami hormati, Meskipun Negara kita telah memilki undang-undang tentang Penanggulangan Bencan ayan gmengatur tentnag penanggulangan segala jenis bencana termasuk bencana sosial, namun penanganan masalah konflik sosial yang oleh undang-undang Penanggulangan Bencana disebut undang-undang ini sebagai bencana sosial, Frakasi Partai Kedailan Sejahtera berpandangan bahwa undang-undang ini dirasa belum mengatur secara terperinci khususnya terkait dengan pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik sosial. Penanganan konflik sosial dilakukan tidak tuntas dan integral justru akan menyisahkan persoalan-persoalan yang cepat atau lambat akan kembalia muncul. Oleh karena itu pengaturan mekanisme penanganan konflik sosial yang komprehensif, tuntas dan integral menjadi sangat diperlukan. Saudara Menteri dan Pimpinan serta Anggota Pansus yang kami hormati, Penanganan konflik sosial yang dilakukan oleh instansi yang terkait, seperti kepolisian Republik Indonesia, juga pemerintah pusat dan pemerintah daeah diatur oleh undang-undang yang berbeda satu sama lain sehingga proses penanganan konflik sosial sering terhambat oleh kewenangan yang berbeda-beda tersebut. Rancangan undang-undang Penanganan Konflik Sosial ini diharapkan dapat mengatur secara integral terhadap instansi terkait tadi dalam menangani konflik sosial dalam berbagai skala. Selain dari itu, keberadaan lembaga Penanganan Konflik Sosial yang bersifat adhoc yang khusus menangani konflik sosial juga akan memberikan hasil yang maksimal dibanding jika ditangani oleh instansi lain. Undang-undang Penanggulangan bencana memang telah membentuk badan penanggulangan

15

bendana, namun badan ini bersifat permanen dan memilki jangkauan yang luas dan bersifat sangat umum. Kalaupun badan ini diberi tugas untuk menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka standarisasi ini menjadi tidak terlalu kuat untuk ditaati khususnya pada saat kondisi lapangan dalam konflik sosial memaksa untuk itu hal ini karena konflik sosial (bencana sosial) sangat berbeda karakternya dengan bencana alam lainnya. Potensi perpecahan, pelanggaran HAM dan disintegrasi sangat mungkin dipicu oleh konflik sosial ini. oleh karena itu untuk mencegah potensi negative itu, pengaturan yang detail dan jelas serta memiliki kekuatan hukum yang besar (Undang-Undang) menjadi sangat dibutuhkan. Saudara Menteri dan Pimpinan serta Anggota Pansus yang kami hormati, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga berpandangan bahwa Penanganan Konflik Sosial harus diutamakan pada upaya pencegahan, dan diprioritaskan pada penanganan secara pranata adat dan/atau pranata sosial dengan seminimal mungkin hanya melibatkan pihak yang bersengketa saja. Penyesuaian sesuai dengan pranata sosial yang dimiliki oleh pihak yang bersengketa atau berkonflik sesungguhnya akan mampu memberikan penyelesaian yang tidak bersifat semu dengan demikian keterlibatan msayarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya dalam penyelesaian konflik menjadi sangat perlu. Saudara Menteri dan Pimpinan serta Anggota Pansus yang kami hormati, Atas pertimbangan tersebut dengan mengucapkan bissmillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menerima/ menyetujui RUU tentang Penanganan Konflik Sosial untuk disahkan di rapat Paripurna DPR Republik Indonesia. terima kasih kepada berbagai pihak baik pemerintah, Sekretariat Pansus RUU Penanganan Konflik Sosial dan seluruh anggota Pansus yang telah memberikan kontribusinya terhadap proses pembahasan RUU ini. Dengan pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan, semoga ikhtiar kita ini akan menjadikan Negara Indonesia yang adil dan sejahtera bagi seluruh warga negara Indonesia. Bisllahitaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 2 April 2012

PIMPINAN

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua, Sekretaris, H. Mustafa Kamal, S.S. K.H. Ir. Abdul Hakim, M.M. A-53 A-57

KETUA RAPAT: Terima kasih. dilanjutkan dengan Fraksi PAN.

16

F-PAN (YAHDIL ABDI HARAHAP,S.H.,M.H.): Terima kasih Pimpinan.

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPR RI

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIA;

Dibacakan oleh : H. Amran, SE Nomor Anggota : 142 Bismillahirahmanirahim. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Saudara Pimpinan Sidang yang terhormat, Saudara Menteri Hukum dan HAM RI yang terhormat, Saudara Menteri Dalam Negeri RI yang terhormat, Saudara Menteri Sosial RI yang terhormat,, Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang terhormat, Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang terhormat, Para Anggota Dewan yang berbahagia, Puji sykur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rapat, taufiq, dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas sebagai anggota Dewan untuk membuat negara-negara kita menjadi lebih baik. Sidang Dewan yang saya hormati, Negara Republik Indonesia adalah negara-negara yang sangat kaya kenhinnekaan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Kebhinnekaan tersebut adalah khazanah kekayaan bangsa yang jika mampu disinergikan dengan baik, maka akan berdampak positif untuk kemajuan. Namun, di sisi lain, kebhinnekaan tersebut sesungguhnya mengandung potensi politik. Karena itu, potensi konflik tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak termanifes dan menimbulkan dampak negatif. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakn ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, harus ada upaya-upaya yang strategis, sistemik, sistematik, dan terencana untuk membuat ketertiban berdasarkan prinsip-prinsip tersebut terwujud dengan baik. potensi-potensi konflik yang ada dalam masyarakat harus dapat dideteksi sejak dini, sehingga dapat diantisipasi dengan baik agar tidak termanifestasi menjadi perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan destruktif. Dan jika dalam kondisi tertentu potensi konflik tersebut menjadi manifest, dapat dilakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk menyelesaikan seakar-akarnya. Sidang Dewan yang saya hormati, Jika dirunut secara mendalam, terdapat berbagai macam potensi konflik yang ada di Indonesia yang disebabkan oleh sosial, politik, ekonomi/bisnis, demografis, dan lain-lain. Karena itu, Undang-undang ini haruslah memiliki perspektif yang komprehensif yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik secara lebih baik. perspektif yang komprehensif akan membuat Undang-undang ini

17

bisa mencapai tujuan dan menghilangkan pendapat-pendapat bahwa Undang-undang ini tidak diperlukan. Untuk itu, satu prinsip yang sangat penting yang harus menjadi jantung bagi Undang-undang ini adalah penanganan konflik tidak boleh dengan cara-cara militeristik. Sebab, rakyat bukan musuh aparat. Sebaliknya, aparat adalah alat negara yang memilki kewajiban untuk memberikan prelindugnan kepada setiap individu warga negara. Karena itu, berdasarkan semangat profesionalisme dalam pemisahan TNI dan Polri, seharusnya TNI tidak dilibatkan dalam penanganan konflik sosial. Hanya jika dianggap kondisi sangat memaksa karena konflik sosial sudah masuk dalam kategori mengacam keutuhan NKRI, maka Polri dapat meminta bantuan kepada TNI. Yang dalam pelaksanaannya secara tehnis mengacu kepada Perpang Nomor : 71/VIII/2011 buku petunjuk pelaksanaan tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibnas yang dikeluarkan oleh Mabes TNI. Untuk menjamin cara-cara represif bisa terhindarkan, maka penanganan konflik sosial haruslah bersifat antisipatif. Untuk itu fungsi intelegen harus mendapatkan porsi yang cukup dalam konteks menjalankan tanggung jawab intelegen untuk melacak dan menemukan potensi-potensi konflik yang sedang muncul dalam masyarakat. dan agar penanganan konflik yang terjadi tidak menimbulkan ekses-ekses negatif baru di masa selanjutnya, maka asas-asas penting yang harus ditegaskan dalam Undang-Undang ini diantaranya adalah kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, ketertiban, kepastian hukum, keberlanjutan, dan yang tidak boleh dilupakan adalah kearifan lokal. Kearifan lokal perlu mendapatkan perhatian yang memadai agar jangan sampai Undang-Undang ini nanti berfungsi kontraproduktif krena mengganggu dan merugikan eksistensi nilai-nilai tertentu dalam masyarkat adat yang telah memiliki otonom. Dalam konteks ini, Undang-Undang harus mengakomodasi sikap penghargaan kepada nilai-nilai atau kebijakan tertentu dalam menyelesaikan konflik sosial. Karena itu, Fraksi PAN sejak awal menekankan agar Undang-Undang ini menjadikan nilai-bilai lokal yang ada di Indonesia sebagai rujukan dalam menangani konflik sosial. Dan yang terpenting adalah menyelesaikan konflik sosial secara mendasar dengan mendamaikan para pihak dari hati ke hati. Sebab, penyelesaian konflik yang hanya secara procedural belaka dengan menggunakan sarana-sarana atau mengandalkan figure-figur yang memiliki kekuasaan struktural, tanpa ada penerimaan masing-msaing pihak secara lapang dada, maka sesungguhnya bagaimana membiarlam bara hidup dalam sekam. Sewaktu-waktu konflik sosial bisa terjadi kembali. Dalam konteks konflik benar-benar termanifes, maka penanganannya hrus dilakukan secara komprehensif, mulai dari tahapan penghentian kekerasan, rehabilitasi, sampai dengan rekonstruksi. Dalam melakukan penanganan yang komprehensif tersebut, diperlukan sinergi dari berbagai pihak dengan menempatkan posisi dan kewenangan masing-masing secara proporsional. Sidang Dewan yang saya hormati, Mengenai keterlibatan pihak asing dalam penanganan konflik sosial, Fraksi PAN menegaskan bahwa keterlibatan tersebut haruslah benar-benar terbatas dalam konteks rekonstruksi pasca konflik sosial dan berada di bawah koordinasi Pemerintah. Itu sangat penting agar penanganan konflik benar-benar membuat konflik selesai seakar-akarnya, bukan justru menyulut konflik baru. Batasan ersebut perlu ditegaskan mengingat Indonesia memiliki berbagai macam keunikan sosial budaya, yang tidak mudah dipahami secara detil oleh pihak-pihak asing. Sedikit saja penyikapan yang keliru, memiliki potensi implikasi yang sangat besar. Sebagai catatan akhir, Fraksi PAN berpendapat bahwa sesungguhnya penegakan supremasi hukum adalah jalan terbaik untuk menciptakan kedamaian dan perdamaian. Dengan penegakan supremasi hukum, tidak aka nada pihak-pihak yang berani melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyulut konflik sosial dalam masyarakat. karena itu, Fraksi PAN menekankan kepada aparat penegak hukum untuk selalu memperbaiki kinerja dalam penegakan hukum di Indonesia. Anggota dan Pimpinan Dewan yang saya hormati, Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengucapkan bismillahirahmanirrahim Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Republik Indonesia menyetujui Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial segera disahkan menjadi Undang-Undang.

18

Bilaahittaufiq Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 2 April 2012 PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL


Ir. H. Tjatur Sapto Edy, MT Ir.H. Teguh Juwarno, M.Si

Ketua Sekretaris

KETUA RAPAT: Selanjutnya Fraksi PPP.

F-PPP (Drs. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si):

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP



Disampaikan pada Rapat Kerja Pansus DPR RI Republik Indonesia, Seni 2 April 2012 oleh Juru Bicara Fraksi PPP DPR RI : Drs. H. Endang Sukandar, M.Si

Anggota DPR RI Nomor 297 Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang, Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri RI, Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI, Yang terhormat Saudara Menteri Sosial RI, Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan RI, Yang terhormat Rekan-rekan Anggota Pansus RUU Penanganan Konflik Sosial Serta hadirin yang berbahagia, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita dengan menghadiri Rapat Kerja Pansus RUU Penanganan Konflik Sosial untuk mendengarkan pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan undang-undang tentang Penanganan Konflik Sosial.

19

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatanya. Semoga kita mampu menjadi pengikiutnya yang istiqomah dan kelak di hari akhir mendapatkan syafa’atnya. Amien. Pimpinan sidang yang terhormat, Sebagaimana kita maklumio bersama, bahwa konflik sosial (selanjutnya disingkat konflik) merupakan fenomena yang telah lama terjadi dan bahkan turut menandai perjalanan bangsa Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan proses transisi demokrasi di Indonesia bersamaan dnegan bergulirnya orde reformasi tahun 1998. Secara umum kita memahami bahwa konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyaraka tatu lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga menganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Banyak faktor yang dapat memicu munculnya konflik baik karena kondisi sosial, ekonomi, agama maupun faktor demografis. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia adalah merupakan negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa yang tersebar luas di berbagai wilayah dan kepulauan dengan kekayaan sumber daya serta keanekaragaman budaya, suku, etnis, serta agama. di satu sisi kondisi seperti ini tentu saja merupakan potensi bangsa yang dapat mendukung dan memberikan kontribusi positif bagi upaya-upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain kondisi tersebut juga dapat mempermudah meluasnya dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali. Dewasa ini, di tengah proses transisi demokrasi dalam tatanan kehidupan sosial politik dunia yang semakin terbuka yang mengakibatkan terjadinya percepatan dinamika sosial termasuk faktor intervensi asing, telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik horizontal maupun vertical. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa bebagai konflik yang terjadi selama ini terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman dan meluasnya rasa takut masyarakat, terjadinya kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda, terjadinya korban jiwa dan trauma psikologis yang emunculkan rasa dendam, kebancian dan permusuhan, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Rapat kerja Pansus RUU Penanganan Konflik Sosial yang terhormat, Sebagai negara yang berdaulat, tentu saja Pemerintah mengemban tanggung jawab dalam melindungi segenap bangsa Indonseia dan seluruh tumpah darah Indonesia demi memajukan kesejateraan umum, serta menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera baik lahir maupuan batin sebagai wujud hak setiap orang Atas perlindungan agama, diri pribadi,keluarga, kehormatan, dan harta benda. kita menyadari bahwa selama ini sistem penanganankonflik yang dilakukan masih banyak bersifat represif, penyelesaian terhadap konflik-konflik yang terjadi belum dilaksanakan secara komprehensif dan integrative, termasuk dalam kaitan ini peraturan perundang-undangan yang ada juga masih bersifat parsial. Kajian dan nalisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan antar lain memberikan gambaran bahwa beberapa undang-undang yang terkait dengan penangan konflik leoh mengendepankan sifat ego-sektoral, sehingga dalam implementasinya masing-masing departemen dan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri tidak menggambarkan suatu manajemen penanganan konflik yang terkoordinasi dan integrative. Rapat kerja Pansus RUU Penanganan Konflik Sosial yang terhormat, RUU tentang Penanganan Konflik Sosial ini memiliki tujuan-tujuan penting dan komprehensif, yakni :

1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera;

20

2. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; 3. Meningkatkan teggang rasa and toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 4. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; 5. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; 6. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban dan; 7. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum. Dari berbagai aspek RUU tersebut, Fraksi PPP DPR RI terutama memberikan perhatian terhadap pentingnya aspek kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik, serta aspek peran serta masyarakat dalam penanganan konflik.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang, Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri RI, Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI, Yang terhormat Saudara Menteri Sosial RI, Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan RI, Yang terhormat Rekan-rekan Anggota Pansus RUU Penanganan Konflik Sosial Serta hadirin yang berbahagia, Dengan mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana diuraikan di atas serta setelah memperhatikan secara seksama dan menyeluruh isi RUU tentang penanganan konflik sosial, maka dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wat’ala seraya mengucapkan Bismillahirahmanirahim Fraksi Partai Persatuan Pemabngunan DPR Republik Indonesia menyetujui tentang Penanganan Konflik Sosial untuk disahkan menjadi undang-undang. Demikianlah pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR Republik Indonesia terhadap Rancangan undang-undang tentang Penanganan Konflik Sosial. Kepada Saudara Pimpinan rapat, Saudara Menteri Dalam Negeri RI, Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Saudara Menteri Sosial RI, Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Saudara Menteri Pertahanan RI, serta rekan-rekan Anggota Pansus, dan hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti uraian kami. Bilahitaufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 2 April 2012 PIMPINAN

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Drs.H. Hasrul Anwar, MM H. Muhamad Arwani Thomafi

KETUA RAPAT: Terima kasih. Dilanjutkan dengan Fraksi Gerindra.

21

F-P. GERINDRA (SAIFUDDIN DONODJOYO):

PENDAPAT MINI FRAKSI FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI

TERHADAP RUU TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Disampaikan oleh : Saifuddin Donodjoyo Nomor Anggota : A-23 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pimpinan dan Pansus RUU tentang Penanganan Konflik Sosial DPR RI dan rekan-rekan Anggota Pansus DPR RI. Saudara Menteri Hukum dan HAM RI. Menteri Dalam Negeri RI. Menteri Pertahanan RI. Menteri Sosial RI. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Hadirin dan hadirat serta para wartawan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan dan dapat menyelesaikan tugas-tugas konstitusional yang telah diamanatkan oleh rakyat kepada kita, amin. Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI dan Menteri yang kami hormati, Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dijelaskan bahwa tujuan negara kita adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan dunia, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu negara berkewajiban melakukan upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Keanekaragaman suku, agama dan ras budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa. Pada suatu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial,ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali seperti Pilkada. Disamping itu transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka mengakibatkan semakin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing kondisi tersebut menempatkan

22

Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik yang bersifat horisontal, konflik tersebut telah menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI dan Menteri yang kami hormati, Fraksi partai Gerindra memandang perlu adanya suatu pengaturan yang komprehensif, integratif, efektif, efesien, akuntable dan transparan serta tepat sasaran dalam penanganan konflik sosial ini dengan mendasarkan pada pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum yang memadai. Hal ini sangat diperlukan mengingat bahwa sistem penanganan konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan bersifat militeristik atau refresif. Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami dalam upaya menciptakan kesejahteraan umum, antara lain :

1. Memperjelas posisi aparat dalam penyelesaian konflik karena selama ini aparat selalu menjadi masyarakat sebagai objek yang dijadikan sasaran kekerasan sehingga hal ini menimbulkan sentimen terhadap keberadaan aparat yang seharusnya melindungi masyarakat.

2. Mempertegas posisi TNI pada saat diperbantukan kepada Polri disarankan dengan mengacu pada buku petunjuk pelaksanaan tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kabtimnas.

3. Perlu adanya ketegasan pada saat kapan mekanisme pranata adat dan pranata sosial digunakan karena kedua pranata tersebut hanya berlaku saat konflik itu bersifat horisontal.

4. Memperjelas masa jabatan Satgas penyelesaian konflik sosial sehingga lembaga itu tidak membebani lagi anggaran negara.

5. Perlu adanya seleksi keberadaan lembaga asing dalam daerah pascakonflik karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru.

6. Untuk penanganan prakonflik harus dilakukan pemetaan dini untuk daerah-daerah yang rawan konflik dan pada saat konflik harus dilakukan penanganan komprehensif, integratif, efisien, akuntabil dan transparan dan tepat sasaran sehingga penanganan pada saat konflik bisa dilakukan secara damai, sedangkan penanganan pascakonflik harus dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat yang berkonflik termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya bersama pemerintah, membuat format pemulihan konflik tanpa melibatkan pihak asing sehingga tidak memnimbulkan konflik baru.

7. Perlu adanya efisiensi tentang penggunaan dana yang dikeluarkan APBN maupun APBD dalam menyelesaikan pandangan konflik sosial dan indikator tentang batasan konflik sosial.

Pimpinan dan Pansus DPR RI dan Menteri yang terhormat, Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kami Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui RUU Penanganan Konflik Sosial untuk ditindaklanjuti pada pembicaraan tingkat II. Kami mengucapkan Terima kasih kepada seluruh Anggota Pansus, dan semua Fraksi DPR RI serta pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, kritikan, kajian dan pendalaman atas berbagai hal yang dibahas dalam penyusunan RUU Penanganan Konflik Sosial ini. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Wabbilahi taufiq Walhidayah. Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.


23

PIMPINAN FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA H, Ahmad Muzzani Eddy Prabowo, MMBA Wakil Ketua Sekretaris A-21 A-19

KETUA RAPAT: Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Karena sudah jam 5 apakah bisa kita setujui untuk bisa diperpanjang sampai jam 18.00 WIB. Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Baik, kita lanjutkan dari Fraksi Hanura.

F-P.HANURA (Dra.Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si) :

PENDAPAT AKHIR MINI

FRAKSI PARTAI HANURA DPR RI ATAS

RUU TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Disampaikan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (PANSUS) Penanganan Konflik Sosial Dengan Pemerintah

Tanggal : 2 April 2012 Dibacakan Oleh : Dra. Hj. Soemientarsih Muntoro MSi (A-011) Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, Yang kami Hormati Pimpinan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang kami Hormati Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang kami Hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yang kami Hormati Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yang kami Hormati Menteri Sosial Republik Indonesia Yang kami Hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Yang kami Hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia Dan yang kami cintai Rekan-Rekan Wartawan. Saatnya HATI NURANI Bicara

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang tiada hentinya melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya yang tiada terbatas kepada kita semua, Sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja Panitia Khusus Penanganan Konflik Sosial dengan Pemerintah dalam rangka mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

24

Pada kesempatan ini perkenankan kami dari Fraksi Partai HANURA menyampaikan Pendapat

Akhir Fraksi terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial Hadirin yang kami Hormati,

Memahami Indonesia adalah bangsa yang multikultural dimana keanekaragaman suku, agama,

etnis dan budaya disatu sisi adalah menjadi modal dasar pembangunan nasional, tetapi di sisi lain merupakan potensi konflik sosial yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Timbulnya berbagai benturan dan perseteruan antar kelompok masyarakat akhir – akhir ini

dengan eskalasi yang cukup tinggi, menjadi pertimbangan Badan Legislatif DPR RI untuk menyiapkan RUU Usul Inisiatif Tentang Penanganan Konflik Sosial . Melalui Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 31 Mei 2011 Fraksi-Fraksi telah menyetujui RUU Usul Inisiatif Badan Legislatif tersebut untuk dijadikan RUU DPR RI dan dibentuk Panitia Khusus (PANSUS) untuk melakukan pembahasan. PANSUS telah melakukan pembahasan terhadap RUU ini dan pembahasan dilakukan secara intensif setelah Pemerintah menyampaikan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU tentang Penanganan konflik Sosial dan pada hari ini kita memasuki tahap akhir pembahasan RUU ini .

Kami Fraksi Partai HANURA berpendapat bahwa pengaturan mengenai penanganan konflik

sosial adalah urgen, karena merupakan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui penciptaan suasana yang aman tenteram, tertib, damai lahir dan batin. UUD Tahun 1945 pasal 28 G ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Keanekaragaman suku, agama, etnis, dan budaya Indonesia dan jumlah penduduk yang besar, berpotensi timbulnya berbagai benturan dan perseteruan antar kelompok masyarakat, dimana perseteruan itu menimbulkan konflik sosial yang menganggu Stabilitas Nasional. Konflik Sosial antar kelompok masyarakat sering mengakibatkan cedera, jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan menimbulkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga menghambat Pembangunan Nasional dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Memahami berbagai masalah konflik sosial yang terjadi di negeri ini, maka Indonesia

membutuhkan sebuah undang-undang yang mengatur penanganan konflik sosial. Sekalipun telah ada beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial, tetapi masih bersifat parsial belum komprehensif sesuai dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Dapat kami sampaikan bahwa RUU tentang Penanganan konflik sosial ini sudah dibahas melalui

proses yang seksama dengan menghimpun berbagai pendapat dan pandangan dari berbagai pihak, baik dalam rapat-rapat Panitian Kerja yang dilanjutkan dengan konsinyering dan hasil konsinyering dibahas lagi oleh Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus sehingga pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial dipandang sudah final.

Dapat kami sampaikan pula ketika pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial sampai pada

tahap mendengar usulan, masukan dan perubahan RUU dari Pemerintah yang dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM, terdapat beberapa hal substansial dan krusial sebagai konten RUU ini yang perlu mendapat kesepakatan, yaitu mengenai Azas Penanganan, Penghentian, Kelembagaan, Penyelesaian serta Pembiayaan penanganan konflik.

25

Berkenaan dengan azas penangan konflik, Fraksi Partai HANURA berpendapat bahwa Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dicantumkan sebagai Azas Penangan Konflik . Setelah dilakukan pembahasan terhadap RUU ini, diperoleh kesepakatan untuk menempatkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 sebagai landasan Penanganan Konflik Sosial sedangkan sebagai Azasnya adalah Kemanusiaan, HAM, Kebangsaan dan seterusnya seperti yang dicantumkam dalam pasal 3 RUU ini. Demikian pula dengan hal- hal krusial lainnya, setelah dilakukan pembahasan secara seksama telah diperoleh kesepakatan mengenai substansi yang harus masuk sebagai konten RUU ini yang telah dirumuskan secara tepat.

Berkenaan pula dengan penghentian konflik dengan keterlibatan TNI yang bersifat ad hoc (dibatasi waktunya) , dimana berakhirnya waktu Status konflik seperti yang dicantumkan dalam pasal 34 RUU ini, Fraksi Partai HANURA menggaris bawahi bahwa keterlibatan TNI harus sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku , tepat waktu dan sasaran sesuai dengan amanah Undang-Undang yang mengatur Tugas, Fungsi dan Peran TNI dan POLRI.

Setelah memahami secara seksama substansi RUU tentang Penanganan Konflik Sosial maka Fraksi Partai HANURA berpendapat bahwa RUU Penanganan Konflik Sosial ini sudah representatif dan dapat dikatakan sebagai produk Undang-Undang yang menggambarkan sebuah sistem penanganan konflik sosial dan sekaligus merupakan payung hukum yang dapat diaktualisasikan didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dapat disahkan menjadi Undang-Undang. Hadirin yang kami Hormati,

Atas dasar uraian di atas, dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim Fraksi Partai HANURA DPR RI dengan ini menyatakan menyetujui RUU tentang Penanganan Konflik Sosial untuk disahkan dan dilanjutkan pada proses pengambilan keputusan pada tingkat berikutnya.

Demikianlah Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai HANURA DPR RI, semoga Allah SWT meridhoi

amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-NYA kepada kita semua. Amin. Billahit Taufiq Wal Hidayah, Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 2 April 2012

PIMPINAN FRAKSI PARTAI HANURA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

SUNARDI AYUB, SH SALEH HUSIN, SE.MSi No. ANGGOTA: A 12 No. ANGGOTA: A 13

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Untuk Fraksi PKB akan dibacakan oleh Pak Yahya, silakan.

26

F-PD (MAYJEN TNI (Purn) YAHYA SACAWIRA,S.IP.MM) :

Baik, saya atas perintah Ketua akan membacakan karena saudara Ali Maschan Moesa katanya tidak bisa hadir.

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI

ATAS RUU TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Disampaikan oleh juru bicara F-PKB DPR RI : Prof.Dr.H. Ali Maschan Moesa, M.Si

Nomor Anggota : A-165 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan Pansus. Bapak Menteri Dalam Negeri. Bapak Menteri Hukum dan Ham. Bapak Menteri Sosial. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rerformasi Birokrasi. Bapak Menteri Pertahanan RI. Hadirin dan Anggota Pansus DPR RI yang kami banggakan. Mengawali pendapat mini Fraksi marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dalam kesempatan Yang berbahagia ini kita bisa melaksanan tugas kenegaraan dalam membahas RUU Penanganan Konflik Sosial yang akan menjadi pedoman hukum dalam Penanganan Konflik Sosial di masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa konstitusi negara yang telah dirumuskan oleh para koning father dalam membentuk negara kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan tujuan nasional yang sangat mulia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati, Perbedaan pandangan adalah sebuah keniscayaan dan diakui dalam negara demokrasi seperti negara Indonesia. sebagai negaa yang besar dengan jumlah penduduk tidak kurang dari 230 juta orang, ribuan pulau, beragam bahasa, kultur, suku, etnik dan beragam agama, Indonesia tidak bebas dari konflik sosial. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia antara lain akibat dari perbedaan cara pandangan, kesenjangan dan perselisihan diantara komponen masyarakat. konflik sosial juga terjadi karena diakibatkan oleh bibit-bibit perbedaan keyakinan yang dipicu oleh tindakan beberapa penganutnya yang memancing pertikaian dengan kelompok lain. Konflik sosial memang sepatutnya dihindari meallui upaya-upaya pencegahan sejak dini dengan mengeksplorasikan secara mendalam potensi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Konflik sosial saat ini terus marak terjadi di Indonesia. mulai dari kasus bentrokan antara penganut agama atau kepercayaan, bentrokan perebutan tanah antara masyarakat dan pengusaha, dan lain-lain. Masih segar dalam ingatan kita konflik horizontal masyarakat yang terjadi di Sambas, Poso, Ambon Maluku dan Papua. Baru-baru ini kita semua juga dikejutkan oleh konflik di Sampang, di Mesuji, dan di Bima yang seolah terjadi secara beruntun seperti fenomena gunung es. Sebelumnya terjadi konflik sosial berbau agama di Cikeusik Bogor, kelompok massa di Bekasi yang mengatasnamakan agama. konflik antar ormas

27

keagamaan dan organisasi adat di Palangkaraya, kasus sengketa Gereja Yasmin di Bogor dan lainnya juga tak kunjung usai yang berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas. Bapak/Ibu yang kami hormati, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa Indonesia sangat membutuhkan payung hukum yang kuat agar dapat mengatasi berbagai konflik sosial yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan sebuah regulasi, pengaturan dan payung hukum guna menjamin upaya integratife dna komprehensif baik, pencegahan konflik, penghentian konflik maupun pemulihan pascakonflik. Hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki konsep, sistem maupun strategi penanganan konflik sosial secara menyeluruh. Undang-Undang tentang konflik sosial diharapkan bisa digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan konflik sosial secara menyeluruh dan kita juga melihat betapa pentingnya undang-undang tersebut untuk memberikan rambu yang jelas kepada siapa-siapa yang harus berperan dalam menyelesaikan konflik. Harus jelas siapa yang sebenarnya menjadi leading sector dan diberikan kewenangan serta tanggung jawab apabila ada konflik sosial, sehingga masalah akan segera terselesaikan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian yang serius dan kerja keras semua pihak, terlebih Pemerintah dan Pansus DPR RI selama pembahasan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial yang merupakan RUU inisiatif DPR RI ini. kami menyadari dinamika, masukan konstruktif yang muncul dalam setiap pembahsan RUU tersebut, namun secara umum dapat kami sampaikan perbedaan pandangan dari semua pihak tidaklah cukup berarti dan dapat kita tasi dengan baik. prinsip-prinsilp, norma-norma dan substansi yang tertuang dalam RUU tersebut merupakan komitmen dan upaya kita bersama dalam rangka meujudkan negara kesatuan republic Indonesia (NKRI) yang damai (dar as salam), Negara yang menjunjung tinggi kebernaran dan keadilan yang pada gilirannya dapat mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial yang telah dibahas bersama Pansus DPR RI Republik Indonesia dan Pemerintah dan menghasilkan rumusan norma yang terdiri dari X (sepuluh) Bab dan 63 (enam puluh tiga) Pasal, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat menyetujuinya. Dan untuk melanjutkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa merekomendasikan agar RUU tentang Penanganan Konflik Sosial tersebut dapat diteruskan dalam pembahasan selanjutnya dan dapat diambil keputusan serta pengesahan dalam pembicaraan Tingkat II. Namun demikian, terdapat beberapa catatan dan penegasan yang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Pertama : tanggung jawab negara, negara berkewajiban atas jaminan tata kehiduan sosial masyarakat yang damai, adil dan sejahtera. Negara dalam hal ini pemerintah harus hadir/tidak boleh absen dalam setiap upaya-upaya pencegahan dan penanganan konflik yang terjadi dalam masyarakat. pemerintha harus bertindak cepat dan bersikap tegas. Oleh karenanya keberadaan satuan tugas penyelesaian konflik sosial (STPKS) menjadi sebuah keharusan.

Kedua, keterlibatan TNI. Penanganan Konflik Sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegratif. Upaya pencegahan dini (antisipatif) dan pendekatan persuasif pada saat terjadi konflik sosial hendakanya menjadi prioritas utama. Dalam keadaan konflik yang berskala massif dan dimungkinkan meluasnya dampak konflik sementara kekuatan aparat sipil dalam hal ini kepolisian mengalami keterbatsan, maka pengerahan dan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan tambahan dibawah koordinasi aparat kepolisian diharapkan dapat mengakiri konlfik sosial yang sedang terjadi. Namun demikian, pelaksanaan pengerahan kekuatan TNI tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. jangan sampai kehadiran TNI justru kontraproduktif ditengah upaya penyelesaian konflik yang sedang terjadi atau bahkan menimbulkan konflik baru, misalnya terjadi pelanggaran HAM.

Ketiga : pendanaan penyelesaian konflik sosial. Pemerintah berkewajiban menganggarkan pembiayaan penanganan konflik yang digunakan untuk pencegahan konflik, pencegahan konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pendanaan penanganan konflik tersebut menjadi tanggung jawab bresama pemerintah dan pemerintah daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas,

28

wewenang, dan tanggung jawab masing-mnasing, serta membuka ruang peran serta masyarakat. pengelolaan dan penggunaan pendanaan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan dan akuntable sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dan dunia internasional.

Keempat : pembentukan peraturan pelaksanaan, mengingat potensi dan cakupan konflik sosial yang besar di Indonesia, maka setelah RUU tentang Penanganan Konflik Sosial ini disahkan pemerintah untuk segera membuat peraturan pelaksanaan perundang-undangannya, yakni peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan turunan lainnya. Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati, Dengan pendapat akhir mini fraksi kami sampaikan, semoga ALLah SWT Tuhan YME senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua sehingga pembahsan RUU ini bisa berjalan dengan lancar dan tuntas, serta UU ini dapat bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi, kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU ini kami sampaikan banyak terima kasih, semoga menjadi catatan amal baik bagi kita semua. Wallahul muwaffiq illa aqwamiththorieq. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 2 April 2012

PIMPINAN FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI

Marwan Ja’far Muh. Hanif Shakiri Ketua Sekretaris Demikian Pimpinan, tugas sudah saya laksanakan. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih kepada juru bicara Fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir, oleh karena itu Pimpinan menanyakan kepada Fraksi-fraksi, apakah RUU yang telah kita bahas bersama ini dapat disetujui menjadi draft final pembicaraan tingkat I untuk selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II, dari pemerintah?

MENTERI DALAM NEGERI (GAMAWAN FAUZIE): Terima kasih Ketua.

Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota yang kami hormati, Bapak dan Ibu para Menteri, hadirin sekalian yang berbahagia.

Pak Ketua, tanggal 29 Maret yang lalu ada surat dari Menteri Pertahanan yang menyampaikan beberpa point sebagai masukan di Pansus ini, saya kira perlu kita pertimbangkan bersama-sama dalam rangka mengharmoniskan beberapa perbedaan pendapat yang masih terutama pada pasal-pasal 34 dan 35 khususnya yang lebih fokus adalah Pasal 35. Oleh karena itu kami atas ijin Pak Ketua mohon kiranya ini bisa dibahas untuk disarankan dilakukan penyempurnaan karena masih ada hal-hal yang kami kira bisa diharmoniskan.

29

Kalau Pak Ketua berkenan, kami bersedia untuk menyampaikan point-point atau pokok-pokok pikiran perbaikan tapi andaikata ini bisa kita bahas bersama-sama dengan Fraksi-fraksi atau wakil Fraksi-fraksi itu juga akan lebih baik kita rumuskan, barangkali demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. sudah mendengarkan apa yang diharapkan oleh Pemerintah, dari Fraksi silakan.

F-PDIP (H.TRITAMTOMO) : Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan Anggota Komisi yang saya hormati, yang saya muliakan, banggakan yang mewakili pihak Pemerintah dan hadirin sekalian. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah menyimak, mendengar, membaca dari apa yang diutarakan oleh kita sekalian, kita paham bahwa tugas perbantuan TNI kepada Polri dilaksanakan karena pertimbangan-pertimbangan adanya keterbatasan personil, keterbatasan alat peralatan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung lainnya, berdasarkan dengan itu, Polri perlu meminta perbantuan kepada tehnik. Tentu kita harus merujuk bentuk tugas perbantuan teknis itu ada 5, tolong diingat bahwa disitu ada tugas teknis, disitu ada tugas taktis, disitu ada tugas administrasi, disitu ada tugas perbantuan hukum dan kekuatan yang kelima. Kemudian, sifat perbantuan itu yaitu BP, BKO kemudian Irma, ini harus dipahami oleh kita, untuk itu diperlukan adanya aturan baik lisan dan tertulis yang mengikat supaya tidak terjadi over laping di lapangan ini yang harus dipahami, kemudian kalau kita lihat dari apa yang disampaikan tadi tentunya kita harus melihat pada kondisi situasi yang terjadi di lapangan sesuai dengan norma yang berlaku, yaitu tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Ini PRP nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan ini masih relevan kemudian di break down menjadi undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1960 tentang pelaksanaan permintaan bantuan kekuatan TNI, dan disini kita juga harus merujuk kepada penanganan di lapangan, disitu ada fungsional, disitu ada terpadu, ada khusus. Disini kita lihat kapan pada kondisi aman, siapa yang bermain disitu, kemudian kondisi rawan, kondisi gawat siapa yang bermain Pemda, Kepolisian, atau TNI siapa yang didepan dulu, siapa yang ditarik ke belakang, ini harus diatur.Oleh karena itu saya sampaikan kepada saudara sekalian bahwa nomor Perpang TNI yang ada, nomor 71 tahun 2011 ini tidak ada alih kodal ini berbahaya, saya bilang berbahaya, kenapa demikian, kita harus merujuk undang-undang TNI, kemudian undang-undang Kepolisian kemudian undang-undang dasar 1945, negara wajib dan seterusnya, ini jangan lupa disitu ada undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah kemudian rujukan tentang Kepres nomor 19 dan 23, bagaimana Pamong kalau kita bicara Pamong disitu ada Gubernur, dia merupakan kepanjangan Pemerintah di daerah kemudian kalau kita baca dengan cermat aturan main yang berlaku, saya sudah sampaikan kepada staf ahli tempo hari bahwa Pemda berhak meminta bantuan kepada TNI/Polri dan TNI/Polri wajib memberikan dukungan kepada dia, karena itu supaya tidak terjadi dishamorni di lapangan antara aparat yang terlibat memperkuat dan mendukung, disini kami menyarankan kepada kita sekalian, kita harus arif bijak karena RUU ini adalah untuk kepentingan semua, semua untuk satu satu untuk semua dalam rangka memecahkan persoalan. Rgo sektoral harus disingkirkan, tidak boleh seperti itu, karena itu kami mohon agar tidak ada yang merasa dirugikan dan tersinggung di lapangan, kami mohon apa yang disampaikan oleh Mendagri tadi tentang Pasal 34 dan Pasal 35, bukan berarti kami mendegrasi tapi tolong saran dari kami tolong dipertimbangkan Pasal 35 yang berbunyi pelaksanaan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud Pasal 34 dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri, saran dari kami kalau bisa dan dikendalikan oleh ini dihisap, sebaiknya pelaksanaan pengerahan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasl 34 dikoordinasikan dengan pihak Polri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini smooth save, karena disitu bicara satu untuk semua, semua untuk satu, tidak ada ego sektoral belajar apa yang disampaikan oleh Pak Yahya tadi, kasus Ketapang, kasus-kasus kebetulan saya praktisi di lapangan, alih kodal ini perlu dan yang kedua saran kami di kolom penjelasan juga Pasal 35 hendaknya di tata ulang, demikian saran dan pertimbangan dari kami, selesai, terima kasih.

30

KETUA RAPAT: Masih ada lagi? Silakan.

MENTERI PERTAHANAN (PURNOMO YUGIANTO): Pimpinan Pansus yang terhormat, Para Anggota Dewan, Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Kami sangat menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh, saya melihatnya hanya Fraksi PDIP atau Pak Tantomo sebagai juru bicara. Tapi kami ingin memberikan betul alasan-alasan karena argument Perpan itu dituliskan dalam rangka kantibmas, padahal kalau kita melihat dari naskah akademik ini yang sudah ditulis di halaman 75 pengaturan RUU penanganan konflik ini membatasi diri pada darurat sipil, jadi dedikasi yang disampaikan oleh wakil dari Fraksi yang tadi yang kuote tercantum dalam undang-undang nomor 16 tahun 1960 ini tidak hanya pada degradasi tertib sipil tetapi juga sudah ada satu eskalasi darurat sipil dimana dalam suatu penanganannya berbeda. Untuk itu pada prinsipnya tidak ada masalah dengan usulan tadi, tapi kami mempunyai alternatif kedua dari usulan tersebut yaitu Pasal 35 itu dituliskan yang tadinya pelaksanaan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri, itu digantikan dengan semuanya pelaksanaan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dikoordinasikan oleh Polri, dan dikendalikannya dihilangkan. Ini bentuk lain yang sangat tipis sekali dari apa yang disampaikan hanya tadi kalau disebutkan oleh Bapak Tritamtomo bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada kalau itu akan dibuatkan ayat baru maka usulan kami ayat baru tersebut yang merupakan ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bersama, panglima TNI dan Kapolri walaupun ini terlalu ke bawah. Karena kami mempunyai catatan bagaimana perbantuan antara Polri dan TNI didalam keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004 mengenai pengamanan objek fital nasional, semngatanya sama, ada objek fital nasional yang harus diamankan dimana ada perbantuan TNI kepada Polri, disini ada warding jadi ini bisa saja jadi alternatif bagi nanti apabila rapat atau forum ini akan membahas lebih lanjut. Kami ingin sedikit menyampaikan gambaran bahwa alasan yang melatarbelakangi dari usulan kami tersebut yang pertama, itu permintaan pengerahan penggunaan kekuatan TNI untuk menangani konflik sosial di daerah itu diputuskan oleh forum komunikasi Pimpinan daerah atas akuntabilitas politik daerah dan dilaporkan secara hierarkis. Betul sekali yang disampaikan oleh Bapak Tritamtomo tadi dan beliau adalah pelaku di lapangan bahwa ini adalah cirri-ciri dari supremasi sipil didalam penanganan koordinasi di daerah. selanjutnya ukuran pengerahan dan kekuatan TNI didalam konteks penghentian kekerasan RUU Penanganan Konflik Sosial ini itu beradasarkan resiko dan korban, dan TNI di lapangan, ini kami lihat dari proses bottom up , TNI yang ada didaerah, itu lapor secara hierarkis kepada Panglima TNI. Penggunaan TNI tidak digunakan untuk bertindak sebagai polisi, untuk itu betul yang dikatakan ada undang-undang TNI dan ada undang-undang Kementerian Pertahanan Negara dalam hal ini TNI harus on track dan profesional sebagai alat negara di bidang pertahanan serta bukan alat kekuasaan. Apabila kata dikendalikan dinormakan dalam RUU Penanganan Konflik Sosial dikuatirkan akan mendapat persepsi yang bermacam-macam dari masyarakat luas bahwa TNI dalam penanganan konflik sosial adalah sebagai alat keamanan dalam arti kata keamanan kecil karena ada keamanan besar. Dalam arti kata tidak hanya public security tetapi keamana besar. Ke depan tidak lagi melaksanakan peran tugasnya tapi dalam konteks profesional TNI karena ada hal-hal sebagai berikut ada aturan profesional sesuai doktrin TNI dalam konteks menangani kekerasan dalam konflik, dalam penanganan konflik tidak melanggar HAM yang dituangkan sesuai aturan internasional dan nasional dalam penanganan konflik ada tahapan yang dituangkan dalam standar dalam standar operating procedure, diberikan sasaran khusus berdasarkan penilaian Polri dari dalam batas waktu tertentu, itu disebutkan juga selanjutnya juga alih kodal dilaksanakan kepada Polri, setelah penanganan konflik dinyatakan berakhir.

31

Jadi penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang itu dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan untuk kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini adalah sesuai dengan undang-undang TNI dan undang-undang Pertahanan Negara. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan Bapak Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Terima kasih. Dari meja Pimpinan, silakan.

F-PDIP (EVA KUSUMA SUNDARI) : Tadi saya harus menjelaskan kepada Pak Menhan ini, ketika saya cek kembali di naskah akademik ternyata ada yang saya ungkapkan tidak salah-salah betul Pak karena tidak lengkap tadi saya ungkapkan bahwa di halaman 75 itu secara eksplisit dinyatakan selanjutnya pengaturan dalam RUU Penanganan Konflik Sosial hanya membatasi diri pada keadaan darurat sipil dalam arti koordinasi dan kendali penanganan konflik dalam keadaan konflik tetap berada pihak sipil termasuk Polri karena itu RUU Penanganan Konflik Sosial tidak diasumsikan eskalasi konflik akan berkembang ke darurat militer dan darurat perang, dan yang akan jadi perdebatan disini adalah meskipun didalam naskah akademis itu dinyatakan darurat sipil dengan pemaknaan yang berbeda dengan pihak Menhan tetapi ada pengaturan tentang pengendalian sudah secara eksplisit disini, jadi penanganan konflik dalam keadaan konflik berada pada pihak sipil termasuk Polri. Saya hanya klarifikasi saja Pak, kemudian yang kedua, kalau tadi dinyatakan ada semacam gradasi yang mengkategorikan 4 skala jadi sebelum darurat sipil itu ada tertib sipil itu yang belum ada disini, tapi ada satu aspek bahwa koordinasi itu sudah secara eksplisit di naskah akademik, tapi kemudian kategorisasinya tidak pas, saya tidak tahu bagaimana mencari jalan tengah tersebut, dan berikutnya meskipun Pak Tritamtono sudah menjelaskan saya minta dijelaskan status ini dulu Pak karena ini menjadi rujukan yaitu buku petunjuk pelaksanaan tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Kamtibnas yang disepakati 19 Agustus 1945 Bab V nya ada komando kendali komunikasi bahkan ketika saya cek asasnya satuan komando dan pengendalian seluruh kegiatan secara eksplisit dinyatakan disini kalau kemudian kendali operasional itu satuan tugas TNI diperbantukan kepada Polri diserahkan kepada Kapolda dan seterusnya, karena itu yang kami pakai sebagai rujukan bahkan didalam memberikan respon ataupun pidato pendapat mini jadi agak banyak sekali informasi yang seliweran sementara referensi kami adalah ini gitu Pak, jadi saya mengusulkan agak kompleks masing-masing membawa argumentasi dan referensi masing-masing, saya mengusulkan untuk dibuka di forum lobby saja Pak. Terima kasih, sebelum mengambil keputusannya, terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik, sekarang jam 5.45 WIB, untuk itu sekalian lobby sekalian break jadi kita skors setelah ini, tolong yang mewakili Fraksi.

F-PD (MAYJEN TNI (Purn) YAHYA SACAWIRA,S.IP.MM) : Ketua, sebelum dilanjutkan mungkin boleh saya bicara. Baik, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua yang berkaitan dengan pemahaman civiliance supremacy maka civiliance supremacy itu adalah siapa yang mendapat mandat dari rakyat maka tadi uraian disana itu sudah pas bahwa yang mendapat melalui proses demokrasi adalah mulai dari Kepala Daerah sampai ke atas. Bupati, Walikota, Gubernur dan sampai ke atas, maka tentunya paling bertanggung jawab itu adalah Pimpinan kepala daerah, unsur-unsur keamanan itu menjadi pelaksana di lapangan, maka yang tadi dikatakan dikoordinasikan sesuatu yang cukup pas. Sebetulnya tanggung jawabnya harus lapor kepada pucuk-pucuknya tetapi yang ada didaerah adalah kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap civilian supremacy mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat tapi sebetulnya kalau saya mau lihat substansi

32

itu sebetulnya sama, saya sepakat usulan untuk dilakukan forum lobby akan meredaksional tentang kalimat tapi tidak menghilangkan substansi yang sudah kita tadi sama-sama sepakati. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Pemerintah?, silakan.

F-PAN (YAHDIL ABDI HARAHAP,S.H.,M.H.): Terima kasih Ketua.

Pimpinan Pansus yang kami hormati. Rekan-rekan Anggota Pansus yang kami hormati.

Saya rasa untuk ke Pasal 35 ini kami Fraksi PAN perlu mengkonsultasikan dulu kepada Pimpinan, kepada Ketua Fraksi kami, sebelum kami melakukan konsultasi mohon 1 menit mungkin sedikit Pimpinan, mohon sedikit penjelasan dari walaupun kita sudah menelaborasi dalam rapat-rapat Pansus dan artinya wacana mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal ini sudah dielaborasi, mohon kami minta penjelasan mengenai khususnya dari Departemen Pertahanan mengenai apa yang menurut Departemen Pertahanan yang menjadi pengertian daripada koordinasi itu bagaimana, lalu pengertian daripada kendali itu bagaimana, khusus untuk Departemen Pertahanan, kita minta penjelasan singkat saja Ketua kalau boleh. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Silakan dari Pemerintah.

MENTERI DALAM NEGERI (GAMAWAN FAUZIE): Karena ini juga akan dibahas di lobby Pak Ketua sebaiknya mungkin akan lebih intens kalau kita bahas di lobby nanti.

KETUA RAPAT: Baik, tawaran saya tentang bahwa kita break sampai ½ 8 tapi bersamaan dengan itu juga kita lobby bagaimana Pemerintah? Baik, jadi acara ini kita skors sampai ½ 8 tetapi dengan catatan setelah ini seluruh perwakilan Fraksi kumpul di ruang sebelah untuk lobby. Dengan ini skors dinyatakan.

(KETOK PALU 1X)

(RAPAT DISKORS PUKUL 17.52 WIB) (SKORS DICABUT PUKUL 19.43 WIB)

Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Dari hasil lobby, disepakati bahwa ada perubahan didalam Pasal 35 menjadi :

1. Pelaksanaan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikoordinasikan oleh Polri.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bersama antara Kapolri dan Panglima TNI. Lalu didalam penjelasannya materi muatan bersama antara Panglima TNI dan Kapolri termasuk mengenai kendali operasional di lapangan.

Bisa disetujui? Pemerintah? Setuju. Fraksi? Terima kasih.

33

(RAPAT : SETUJU)

Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Sebagai akhir dari pembahasan RUU ini akan dilakukan penandatanganan naskah RUU oleh perwakilan dari Pemerintah dan Fraksi-fraksi, kemudian akan dilanjutkan penandatanganan oleh para Menteri dan Pimpinan Pansus. Untuk itu kami persilakan persiapannya dari Sekretariat. Mohon waktu sebentar Pak. dalam proses penandatanganan.

(PENANDATANGANAN NASKAH RUU PKS)

Selanjutnya adalah sambutan Pemerintah. Kami persilakan.

MENTERI DALAM NEGERI (GAMAWAN FAUZIE): Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pimpinan, serta Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Para Anggota Pansus yang saya hormati. Pak Menteri Pertahanan serta seluruh jajaran beliau. Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, Menteri PAN dan reformasi birokrasi serta seluruh jajaran. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin serta rapat yang kami hormati.

Syukur alhamdulillah hari ini kita mencatat sejarah baru dengan selesainya pembahasan naskah Rancangan undang-undang tentang masalah Penanganan Konflik Sosial yang baru saja kita tandatangani bersama-sama. Proses ini sudah berlangsung cukup lama dan memakan waktu yang dan tenaga yang cukup banyak, tentunya pantaslah pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya kepada Pansus yang bekerja siang malam untuk menuntaskan Rancanganan undang-undang ini menjadi undang-undang yang mudah-mudahan besok sudah bisa ditetapkan dalam rapat Paripurna DPR RI. Pembahasan ini telah memakan pikiran dan tenaga, oleh karena itu semua ini mudah-mudahan menjadi amal baik kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara akan semakin baik di masa mendatang, karena isi dan materi daripada undang-undang ini jelas diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia.. Oleh karena itu Pemerintah sangat bersyukur dan menghargai panitia Pansus yang sudah bekerja siang dan malam bersama-sama dengan kami dan oleh karena itu mudah-mudahan semua itu akan memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan kita di masa mendatang. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kami, banyak maaf atas segala kekuarangan yang kami lakukan didalam pembahasan ini. demikian, terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Terima kasih kepada Pemerintah yang telah menyampaikan sambutannya.

Saudara Para Menteri dan Anggota Pansus yang saya hormati, Demikian acara rapat pada hari ini, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Pansus dan Pemerintah atas kerjasama dan semangatnya pada pembahasan RUU ini. tidak lupa juga

34

pada Sekretariat DPR RI maupun Pemerintah yang telah membantu dan memfasilitasi semua kegiatan ini, semoga apa yang kita laksanakan selama ini menjadi amalan dan menjadikan semangat kita untuk melanjutkan tugas-tugas selanjutnya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

(KETOK PALU 1X)

(RAPAT DITUTUP PUKUL 19.45 WIB)

Jakarta, 2 April 2012 a.n. KETUA PANSUS RUU

TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

SEKRETARIS RAPAT,

MINARNI,SH NIP. 196506201993022001

RISALAH RAPAT PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20180315-041104-9947.pdf1 . risalah rapat . panitia khusus dpr ri . rancangan undang-undang

Documents