RISALAH RAPAT - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200415-034709-3586.p… · memang sudah menjadi jadwal · untuk menyelenggarakan Dengar Pend a pat Dengan

RISALAH RAPAT PANSUS RUU TENTANG KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA DAN RUU TENTANG PERTAHANAN NEGARA

Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis Rapat Dengan

Sifat Rapat Hari, tanggal Pukul Temp at

Ketua Sekretaris Acara

Hadir Anggota Undangan

FRAKSI PDIPERJUANGAN 1. V. B. DACOSTA, SH 2. SUDARSONO 3. A. TERAS NARANG, SH

: 2000-2001 :IV :7 : Rapat Dengar Pendapat Umum ke-3 : Salim Said, Sayiddiman Suryohadiprojo,

Propatria, dan Persahi. : Terbuka : Kamis, 7 Juni 2001 : 13.30 SID 16.30 WIB : Ruang Rapat Pansus Ruang 2

Gedung Nusantara II : Ny. Hj. Aisyah Aminy, SH : Drs. Iskandar N. Basri : Membahas Topik Ill, lnterkoneksi fungsi

pertahanan negara dan kearnanan negara serta pengorganisasiannya, baik domestik maupun lintas negara.

: 42 dari 67 Anggota : Mabes TNI AD, Karo Persidangan Wantanas

4. DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO, SH 5. FIRMAN JAYA DAELI, SH 6. H. HARYANTO TASLAM 7. K.H. ACHMAD ARIS MUNANDAR, MSc 8. RENIYANTI HOEGENG 9. PANDA NABABAN

10. R.K. SEMBI RING MELIALA 11. PATANIARI SIAHAAN

2

12. PERMADI, SH

13. PROF. DR. J.E. SAHETAPY, SH. MA

14. WILLIAM M. TUTUHARIMA, SH

15. H. AMIN ARYOSO, SH

16. ALEXANDER LITAAY

17. ORA. SUSANINGTYAS NH KERTOPATI

FRAKSIPARTAIGOLKAR

1. ANDI MATTALATTA, SH., MH

2. DRS. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN

3. DRS. DARWIS RIDHA

4. DJAJA SUBAGJA HUSEIN

5. FERDIANSYAH, SE., MM.

6. DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA

7. DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS

8. ORA. IRIS INDIRA MURTI, MA

9. M. AKIL MOCHTAR, SH

10. ORA. Hj. CHAIRUN NISA, MA

11. M. IDRUS MARHAM

12. IR. S.M. TAPUBOLON

FRAKSIPPP

1. NY. Hj. AISYAH AMINY, SH

2. H.M. THAHIR SAIMIMA, SH

3. DRS. H. A. CHOZIN CHUMAIDY

4. H. M. SAIFUL RACHMAN, SH

5. DRS.H.RUSYDIHAMKA \

6. H. SYAFRIANSYAH, BA - ·

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

1. H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA

2. DRS. A. EFFENDY CHOIRIE

3. DRS. H. ACHMAD SYATIBI

4. DRS. IR. A. ANSHOR CHOLIL

5. K.H. HANIF MUSLIH, Lc

FRAKSI REFORMASI

1. IR. A.M. LUTFHI

2. PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH

3. H. PATRIALIS AKBAR, SH.

4. DRS. ACHMAD ARIEF

5. MASHADI

3

FRAKSI TNIIPOLRI

1. SLAMET SUPRIADI, S.IP., MSc., MM.

2. SYAMSUL MA'ARIF

3. H. SUPARNO MUANAM, SE

4. DRS. I KETUT ASTAWA

5. FRANS WUWUNG

FRAKSI BULAN BINTANG

1. H. AHMAD SUMARGONO, SE

FRAKSI KKI

1. DRS. S. MASSARDY KAPHAT

2. DRS. H. A. HAMID MAPPA

FRAKSIPDU

1. PROF. DR. H. TEUNGKU MUHIBBUDDIN WAL Y

FRAKSIPDKB

1. PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO

PARA UNDANGAN :

1. SALIM SAID

2. SAYIDIMAN SURYOHADIPRODJO

3. KUSNANTO ANGGORO 4. M. RIEFQI MUNA

5. IFDHAL KASIM

6. ARDIUS L

7. ISMET HERDY

8. DRS. PURNOMO

9. AFFANDI 10. DJAMHARI HAMZA

4

KETUA RAPAT (NY. HJ. (AISYAH AMINY, SH): Undangan yang saya hormatil Anggota dan Pimpinan siang hari ini

memang sudah menjadi jadwal · untuk menyelenggarakan Dengar Pend a pat Dengan Para Pakar yang kami undang adalah Bapak sa lim Said I Bapak sayiddiman suryohadiprojo beliau juga sudah hadir Bapak Propatria juga sudah hadirl dari Persahi kelihatannya belum hadir bapak Yuwono Sudarsono dan juga Bapak MT. Arifin juga belum kelihatan. Saya tidak meyebutkan gelar segala macam barangkali semua kita sudah tahu yang kita undang ini setelah kita sepakatil kepakaran-kepakaran yang beliau punyai yang dapat mengundang beliau ini adapun topik yang kita bahasl seperti yang kita putuskan bersama dan sudah dsampaikan kepada Bapak-bapak ialah lnterkoneksi fungsi pertahanan negara keamanan negara serta pengorganisasiannya baik domestik maupun lintas udara seperti bapak-bapak pakar mengetahui bahwa di DPR ini tengah kita membahas 2 (dua) RUU yaitu tentang kepolisian Rl dan RUU tentang Pertahanan Negara dalam hal ini saya perlu mengimpormasikan kepada Bapak banyak kursi-kursi yang kosong DPR sedang melakukan tugas yang sangat syarat baik yang membahasa Rancangan Undang-undang maupun dalam mebahas RUU-RUU di Bagian Pansus itu juga ada Anggota dari DPR juga menjadi anggota Badan Pekerja juga mengadakan rapatnyal sehingga banyak yang belum bisa hadir pada, namun karena fraksifraksi juga sudah hadir dan masukan-masukan yang disampaikan Bapak lnsya Allah menjadi perhatian kita bersama dan terutama bagi Pansus ini tugasnya sehingga 2 (dua) RUU ini akan terselesaikan dengan harapan karni bersama juga dengan masyarakat untuk mempersingkat waktu barangkali ada baiknya kita langsung kepada bapak-bapak pakar untuk rnemberikan pemikiran-pemikiran yang berharga dengan 2 (dua) RUU yang sedang kita bahas ada baiknya kita mulai dengan Bapak sayiddiman. Kami Persilakan Bapak Sayiddiman.

SAYIDDIMAN SURYOHADIPROJO : Yang terhormat Jbu Pimpinan dan Bapak-bapak sekalian, khususnya

kepada anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Asslamulalaikum Wr,Wbl salam sejahtera untuk kita semua yang lalu saya

menerima surat dari Sekretariat DPR yang mengundang saya hadir didalam rapat Pansus tanggal 7 Juni 2001 pukul 13.00 hari ini pada waktu itu kurang jelas bagi saya apa yang harus saya bicarakan bahwa dalam surat yang dibicarakan RUU tentang Pertahanan Negara dan RUU tentang Kepolisian Rl, akan tetapi kemarin siang saya diteleponl mungkin sekretariat dari Pansus ini yang menyatakan kepada saya, saya diminta menjadi pembicara tanggal 7 pukul 13.00 tentang lnterkoneksi Pertehanan dan Keamanan Negara hubungannya dengan organisasi dan lintas udaral meskipun terbatas waktu dan kegiatan-kegiatan saya sendiri saya berusaha menyampaikan pada lbu dan Bapak sekalian suatu masalah singkat yang berisi pikiran saya masalah yang bersangkutan ko~eksi Pertahanan keamanan Negara, mungkin saya membacakan makalah saya di Pansus RUU tentang Pertahanan Negara nampak sekali adanya pemisahan antara pertahartan negara dengan keamanan negara Pasal 1 RUU tentang Pertahanan Negara yang memuat ketentuan Umum samasekali tidak menyebutkan masalah pertahanan negara itu menunjukan para merumus RUU meletekkan keamanan negara diluar ruang lingkup negaral ada anggapan pertahanan dan keamanan negara adalah dua hal yang terpisah padahal dalam perkembangan umat manusia menjadi kenyataan pertahanan dan keamanan am at banyak bersentuhan I dalam lingkungan pakar keamanan digunakan istilah keamanan nasional (national security) dan keamanan internasional (international security) yang meliputi pertahanan kemanan sekaligusl jadi tidak mungkin pertahanan dan keamanan negara dipisahkan seakan-akan fungsi pemerintahan yang sama sekali, bahwa di

5

Indonesia sekarang ada anggapan adalah satu perkembangan dimasa lalu pengertian pertahanan dan keamanan itu HANKAM yang lebitl yang mirip seperti keamanan nasionalh

Harus kita sadari pemissahan pertahanan dan keamanan sebenarnya perkembangan dalam reformasi yang mehendaki agar Tentara Nasional yang dibatasi fungsi dan wewenangnya karena dianggap terlalu berlebihan selama masa Orde Baru TNI ditetapkan untuk hanya menghadapai m8salah ancaman perang terbuka dari luar yang dinamakan fungsi pertahanandan tidak lagi turut campur fungsi-fungsi lain, maka Polri dipisahkan dari TNI fungsi dan wewenang sangkutan dengan keamanan dalam negari dengan begitu hakekat:lya pertahanan dari keamanan adalah satu pandangan politik khususnya politik terhadap tentara Indonesia dalam rangka demokrasisasi negara dan bangsa Indonesia tentukan satu pandangan mempunyai falilitas berdasarkan kenyataan umat manusia dalam kenyataan terdapat lebih banyak konektitas antara pertahanan dan keamanan tertimbang terpisahnya dua fungsi itu karena itu pandangan yang berlaku itu di Indonesia harus kita bersifat temperer yaitu sampai ada kedewasaan demokrasisasi dan tidak ada lagi kesangsian terhadap peran TNI di dalamnya, sekarang masih saja banyak kesangsian saya rasa apakah betul mau dibawa pimpinan sipil, masih banyak kesangsian perlu hemat saya menyebabkan TNI terus disangsikan kejujurannya atau keikhlasannya untuk melepaskan berbagai fungsi dimasa lalu, sehingga orang-orang bicara tentang TNI kebarak tidak menyadari TNI tidak mempunyai barak kecuali satu dua Batalyon, jadi l<alau kembali kebarak, barak yang mana dalam globalisasi yang terjadi dalam kehidupan umat manusia ada keharusan bagi setiap bangsa yang ingin survysampai kesejahtraan, disatu pihak, ada kemampuan untuk bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain akan tetapi dipihak lain kemampuan untuk menghadapi persaingan cukup kuat diantara bangsa-bangsa, meskipun ada diantara pihak yang beranggapan bahwa nisen stet bagsa sudah amat berkurang bahkan ada yang menyatakan punya relevansi lagi berakhir kegunaannya namun dalam kenyataan dengan globalisasi jelas bersumber antara bangsa dan negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan lainnya regionalisasi pula seperti ditunjukan rupa, tapi dalam setiap anggotanyapun sebagai negara bangsa meskipun harus mengharmonisasi kedaulatannya dengan kepentingan umum o!eh Uni Eropa.

Dalam persaingan negara digunakan segala kemampuan dapat menguntungkan dan memperkuat nasionalnya, usaha untuk memperkuat diri masing-masing kuat dengan sendirinya terju dengan bangsa lain yang hendak diambil dengan kemanfaatannya pada suatu saat usaha demikian dapat berkembang dari ancaman yang dirasakan dari yangsatu dengan yang lain. Omasa lampau negara lain bersifat serangan militer yang digerakan diplomasi tidak lagi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan, akan tetappi sekarang tidaj hanya bersifat militer saja, bahwa mempergunakan militer untuk mecapai tujuan tidak terlalu cepat dilakukan sekarang, teknologi miiiter berkembang demikian rupa sehingga juga memberikan manfaat efektif bagi pihak yang diserang pengalaman pahit Amerika Serikat di Vietnam, bekas Unisovyet di Afganistan, Indonesia di Timur-Timor dan Republik Rakyat Cina di Vietnam Utara berupakan bukti dari perkembangan baru, penggunaan kekuatan militer secara terbuka untuk menyerang hanya bermanfaat apabila hasilnya sifat cepat dan tuntas seperti dilakukan India dan Goa sebagai jajahan Portugal.

Sekarang fikiran sosiologi berlaku fikiran konfrosobut artinya setiap pihak akan tindakan yang memanfaatkan dalam negara lawan diadakan berbagai usaha sebagai cara dan sarana agar daya perlawanan kukuh atah amat berkurang baru pada tahap itu serangan militer secara terbuka untuk memberikan suatu sugras atau sama sekali tidak lagi kebukuan militer seperti dilakukan Jerman dibawa pimpinan Hitller Austria pada tahun 1938. Pada waktu ini kerawanan suatu negara amat penting lnternasional untuk menciptakan dan meningkatkan pada pihak

.. 6

lawan dilakukan tindakan yang diberinama subversi dapat digunakan banyak saran a termasuk ldiologi, politik, ekonomi, agama masalah etnik dan narkoba juga dapat dikembangkan usaha teror yang dapat menggunakan aneka ragam alat atau sistem senjata termasuk yang bersifat masal biologi kimia dan nuklir, selain itu dapat dilakukan usaha mengganggu cyber space yang dapat melumpuhkan pengunaan komputer mengingat sekarang hampir setiap negara amat besar ketergantungannya kepada computer. Sebab itu usaha menimbulkan kerawanan dampaknya pada pihak yang diserang jauh lebih luas daripada serangan militer mengingat konsenkwensi pengunaaan serangan militer maka dapat diperkirakan bahwa itu hanya tertuju sasaran yang terbatas sifatnya sehingga dapat direbut secara tepat dan tuntas dapat diperkirakan itu sasaran teritorial wilayah negara bahwasanya untuk Indonesia Natuna, Kepulauan Maluku dipinggir mungkin pulaupulau dan sebagainya wilayah feri-feri itu yang terutama menjadi saran yang terbatas terhadap serangan militer terbuka.

Atau negara penyerang mengembangkan persenjataan nuklir dab melakukan ovensif nuklir terhadap lawannya mempunyai kemarnpuan itu namun itupun tidak bebas resiko tidak mustahil pihak yang diserang akan dibela dengan negara lain kemampuan nuklir sterategis kemudian ditujukan kepada penyerang anda semua mendengar surat kabar bahwa Amerika Serikat sedang apa yang dinamakan national national mission events karena dia kuatir kemampuan nuklir sterategis dari Korea disebutnya bangsa Nakai dalam bahasa lnggris Rocknation Korea Utara, Jrak, Libya, Iran, oleh karena amerika menganggap mereka mungkin mempunyai kemampuan, tapi sebaliknya Amerika sendiri juga main-main dengan kemampuan fisiknya, oleh sebab itu, mengikuti bahwa pada saat sekarang, sekurang-kurangnya tujuan yang besar Antara amerika Serikat siap-siap dan sekutu-sekutunya di robak tidak setuju dengan konsep Amerika menyebabkan National jadi itu menjadi persoalan. Kita yang tidak mempunyai l<emampuan nuklir saya singgung dalam makalah saya tapi tidak terlalu relepan ada negara yang akan mmenyerang kita dengan nuklir sterategis terbuka bagi umat manusia apakah kita masih dibela atau tidak dan terhadap suatu serangan nuklir itu.

Usaha suatu negara untuk menghadapi suatu kegiatan yang menimbulkan kerawanan apabila dihubungkan RUU Pertahanan Negara bukan termasuk Pertahanan Negara ini bersifat keamanan negara, kalau itu semua dapat dihadapi harus ada organisasi Polri dan besar pula kemampuannya padahal kemampuan itu tidak lagi termasuk kemampuan kepolisian terutama menyangkut keamanan ketertiban dan penegakan hukum serta terbinanya ketertiban umum, membebani Polri untuk menghadapi teror secara otonom amat diluar proporsi yang wajar apa lagi juga dihadapi penggunaan sejata terjadi massal, sekara.ng ada ketentuan bahwa Polri dapat minta bantuan kepada TNI apabila diperlukan untuk itu unsur TNI sesuai dengan tingkat negara. Ketentuan ini merupakan pegakuan bahwa memang tidak bijaksana untuk memfungsikan TNI untuk melakukan pertahanan tehadap penyerangan terbuka dari luar saja, sebenarnya akan lebill bijaksanana apabila sejak semula sudah diterapkan fungsi TNI lainnya diluar pertahanan menghadapi serangan terbuka dari luar seperti fungsi mengadapi teror serangan terhadap cyber space baik sekali apabila itu diserahkan kepada TNI dan dijadwal itu, tentu TNI tidak akan kuat sendiri Meanfunction dilakukan TNI sedangkan yang lain mendunkung TNI dalam menghadapi teror, teror itu diserahkan kepada Polri untuk tidak out of purpotion, tapi Polri akan harus mengembangkan mobil yang besar sekali dengan kemampuannya, kemudian fungsi kepolisian itu bagaimana dan saya kira lingkungan kepolisian sendiri akan timbul pendapat dalam hal iru nanti dan mobilnya akan menjadi lebih besar dari pada kepolisiannya itu sendiri, mengapa saya sarankan kepada TNI, didalam TNJ dengan keharusan TNI untuk memelillara fungsi komunikasi secara intensif berkualitas, maka TNI sebetulnya mempunyai kemampuan lagi dimasa yang lalu TNI itu sudah dibiasakan menghadapi, menjalankan dinamakan yaitu untuk menghadapi segala pihak lawan

7

yang bersangkutan dengan komunikasi, jadi menghadapi cyber space it~ saya pikir akan lebih efektif itu diserahkan kepada TNI kembali dengan sendirinya yang didukung dengan unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan dalam cyber space, itu saya pikir akan lebih efektif daripada sekarang tidak clear apa itu mau diserahkan kepada Polri atau siapa tidak ada itu belum pernah ada ketentuan ketentuan di Indonesia.

Juga usaha menghadapi subversif ekonomi, budaya, etnis dan norkoba terlalu berat dan luas yang dihadapi Polri, sebaiknya untuk menghadapi setiap suversi dibentuk organisasi sendiri yang diisi oleh pakar TNIJPolri tersebut agar lebih terorganisir untuk menghadapi saya tidak tahu apakah saudara menyadari betapa masyarakat Indonesia mengalami dibidang budaya, dan yang amat berat berbagai kondisi yang tidak terkontrol tidak saja televisi, radio, internet, itu masuk disetiap rumah tangga di setiap letop ini semua tidak bisa dicegah tidak bisa ditutup, jadi disinilah masuk unsur-unsur dalam bentuk budaya sangat dalam menimbulkan kerawanan untuk menghadapi itulah ada suatu badan untuk menentukan apa yang sekurang-kurang dapat menetralisasikan akibat dari segala usaha serangan budaya itu demikan pula yanfg menyangkut narkoba, kalau di Amerika Serikat ada DIE khusus Badan khusus mentekel masalah draf, mungk!<in dikita juga mengenai agama betul-betul menimbukan kerawanan, kita sekarang menyerahkan pimpinan umat beragama untuk selalu mencapai persekutuan selalu oke diatas di grass road tidak bisa kita tidak melakukan usaha terarah terpadu dan disitu duduk pakar-pakar kalau itu secara ilmiah sosiologis tidak akan pernah selesai karena ini akan dimanfaatkan saya tidak percaya punya segala pertentangan agama yaitu semata-mata pernah dinamika internal yang tidak percaya itu, kalau umpama saja panen gagal di Indonesia tapi diaman sekarang· ·· biologycal war fair itu adalah segala sesuatu kenyataan dimana bisa diciptakan kegagalan panen hal-hal semacam ini kita harus siap menghadapi tanpa kita menjadi seakan - akan kita melihat kebelakang bahwa itu suatu ancaman kita harus superrelistis, bahwa dengan perkembagan umat sekarang perkembangan teknologi sekarang banyak ghak yang mungkin dilakukan menimbulkan kerawanan.

Untuk memimpin usaha itu Dewan Ketahanan Nasional dapat peran yang lebih tegas dan terarah dengan juga memiliki wewenang disamping fungsi staf yang dijalankan yaitu mungkin perlu, kalau ada setujui adanya banyak hambatan ini yang menhadapi usaha dan dari luar atau dalam yang bisa kemampuan kita kekuatan kita ini perlu di tingkat nasiuonal perlu ada kordinasi kita sudah mempunyai Dewan Ketahanan Nasional mengapa kita tidak mengfi\ungsikan saja itu dan mungkin bisa diberi wewenang disamping fungsi staf, memberikan saransaran. Kalau kita sekarang ini didalam dan saya juga mem!Jicakan ini lintas negara kalau kita ingin membawa masalah pertahanan kelinta£ negara maka sebaiknya Indonesia membawa masalah ini ke lingkungan Asia, baru diusahakan agar di Asia disetujui adanya kerja sama dalam pertahanan disamping yang sekarang telah dilakukan yang sekarangkan umumnya politik, ekonomi, sosial dan budaya politik kemudian menyusul pertahanan tidak pernah ada dimasalalu ada kengganan untuk membicakan karena kalangan luas kuatir harusnya yang ditunjuk menjadi pertahnan keamanan ini sebetulnya buat saya pribadi sudah Iebih dari 1 0 tahu saya memperjuangkan ini, saya anggap efser asia kalau mau membicarakan kerja sama dalam bidang pertahanan terus Asian dituduh menjadi fakta pertahanan karena apa karena kalau dibentuk fakta pertahanan maka itu clear siapa yang menjadi sasaran dulu amerika membentuk clear sasarannya adalah Uni soviet mungkin selain Uni Soviet juga Republik Rakyat Cina fakta pertahanan clear apa enfaus ... clear sasaranya Indonesia. Nah. Kita tidak, kalau kita kerjasama dengan Asean kita tidak, tidak mempunyai sasaran, kita tidak menunjukan kerjasama kepada negara lain, yang kita lakukan adalah kerjasama didalam bidang pertahanan untuk memperkuat tubuh kita, saya selalu

8

mengandaikan itu sebagai orang yang terlatih self, orang tidak tertuju, orang kalau duduk dia tidak punya lawan tapi dia mempersiapkan diri kalau dia diserang dia bisa bertahan tapi sampai sekarang keengganan itu masih tetap kuat sekalipun sekarang ada .. tapi belum saya lihat langkah-langkah yang 1ebih maju did a lam kerjasama pertahanan dan keamanan dan ini yang dari dulu saya usulkan sampai sekatang belum mempan, akan tetapi sebelumnya Indonesia sendiri harus membuktikan kemampuan dan keberhasilanya dalam mengatur pertahanan dan kemananya, Indonesia sebagai anggota ASEAN dengan wilayah paling luas dan penduduk paling banyak akan mudah mempengaruhi yang lain apabila sudah dapat membuktikan kemampuan dan keberhasilanya, inilah ibu dan bapak sekalian apa yang dapat saya sampaikan secara singkat sesuai dengan permintaan dari Pansus yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Pansl..is dalam membahas RUU Pertahanan Negara, sekian terima masih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Sayidiman yang sudah

menyampaikan pemikiran beliau khususnya dalam bidang pertahanan dan memang beliau adalah orang yang berpengalaman karena mempunyai latar belakang dahulu pernah aktif di Militer dan sampai jenjang yang cukup tinggi kemudian juga sebagai diplomat dan usul beliau tadi supaya diberikan ketegasan tentang peranan TNI ini seperti tadi dikemukakan Polisi menghadapi teror dan serangan dan demikian juga dengan yang lain-lain, demikian kita dengarkan tadi dan mari kita dengarkan berikutnya Pak Salim Said sebagai seorang pakar pengamat militer, kami persilahkan.

SALIM SAID: Terima kasih. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat siang sa lam sejahtera untuk kita semua, lbu · Pimpinan dan Bapak

bapak Anggota Pansus yang saya muliakan, sebenarnya tidak banyak lagi yang ingin saya katakan setelah presentasi Pak Sayidiman, ini memang repotnya kalau berbicara setelah Pak Sayic;Jirnan dengan topik yang. sama itt.i kita sudah kehabisan bahan, namun kendati demikian barangkali saya hanya memberikan tekanan-tekanan saja, saya ingin kalau diberi kesempatan, saya berbicara dalam dua tataran, pertama umum dan yang kedua langsung kepada pasal-pasala yang ada secara umum sebenarnya saya tidak banyak berbeda, toh hampir t.idak berbeda dengan Pak Sayidiman, yang ingin saya tekankan adalah UU ini dibuat Kepolisian dan Pertahanan seperti dikatakan Pak Sayidiman dengan latar belakang trauma hankam, saya menggunakan kata-kata yang provokatif trauma hankam yang latar belakangnya lebih jauh lagi adalah keterlibatan tentara yang menurut istilah tentara sendiri kebablasan, padahal kalau kita rnembuat UU kita tidak boleh atau sebaiknya tidak terikat pada saat itu saja, sebab kita berharap UU ini bisa berlaku lama sampai pada suatu saat dibutuhkan untuk diperbaiki lagi, tapi kenyataanya kita berada pada tingkat itu, kaibat dari itu kita ingin membuat memotong dengan jelas antara Han dengan Kam padahal sebenarnya ada kontinuity yang jelas disitu, ambilah contoh misalnya pemberontakan sparatis itu sudah diatur oleh KUHP Pasal 104 dan seterusnya, tetapi pada tingkat tertentu apabila keadaan darurat militer diberlakukan maka itu tidak lagi dengan KUHP itu sudah menjadi operasi militer, nah ini adalah kontinu kesinambungan, oleh sebab itu karena ini sudah berkali-kali kita diskusikan, saya sebagai tim yang ikut membahas UU Pertahanan bukan UU Kepolisian, itu sejak dari Rapat Wanhankamnas di Jogya sampai di Jaka1ia berkali-kali, kami pada umumnya berfikir dan ini agak repot ide ini karena soal hukum, kami berfikir perlunya ada semacam UU Pertahanan dan Keamanan atau UU Pokok Pertahanan dan UU

9

Pokok Keamanan atau jadi satu saja yang merupakan semacam induk lalu dibawahnya ada UU Kepolisian ada UU TNI dan sebagainya, pada dasarnya idenya adalah keamanan itu besar sekali salah satu bagian dari keamanan adalah pertahanan sebab lawan daripada aman adalah adanya ancaman, ancaman itu dari luar dihadapi dengan pertahanan, dari dalam itu dihadapi dengan penegakan hukum, jadi idenya adalah ada UU Keamanan yang nanti apakah menjadi sub daripada UU itu ada UU Pertahanan, lalu nanti ada UU TNI mungkin UU Polisi atau UU Kepolisian, barangkali ide ini sudah terlambat karena draft ini sudah ada di DPR, jadi saya ingin coba menggaris bawahi lagi apa yang dikatakan Pak Sayidiman bahwa karena kita berada pada satu jaman dimana orang trauma kepada hankam, maka inilah akibatnya kita ingin memisahkan betul naked sword tentara jangan campur tangan dalam urusan dalam negeri padahal sebenarnya ada kontinu disitu yang kalau ditur dengan baik kita tetap saja bisa mencegah apa yang tidak kita inginkan, lagipula saya kira hukum saja tidak cukup, mencegah tentara terlibat didalam politik itu tidak hanya menyangkut hukum, itu banyak sekali atau lagi banyak berurusan dengan politik, kalau sipilnya lemah dinegeri dimana tentaranya mempunyai keterlibatan politik yang panjang maka dengan gampang tentara itu masuk dalam politik, kalau menurut Samuel Hantingten penjelasan yang sama yang menjelaskan terlibatnya buruh, tokoh agama, mahasiswa, petani, kedalam politik juga menjelaskan terlibatnya tentara kedalam politik, jadi yang ingin saya tekankan adalah bahwa kita berada dalam keadaan dimana tafsiran terhadap kata-kata pertahanan dan keamanan sanghat diwarnai oleh barangkali apa yang saya sebutkan pengalaman traumatis kita dengan masa ordebaru, nah bisakah kita mengatasi itu, anda-anda adalah wakil rakyat, andaanda adalah lebih tahu dari kami tetapi yang jelas keamanan itu menurut pendapat saya lebih luas daripada apa yang dibebankan kepada Polisi, ini tz1di seperti kata Pak Sayidiman banyak pekerjaan-pekerjaan penjagaan keamanan dalam negeri yang sudah berkembang dari tigas-tugas konvensional Polisi, itu harus diciptakan lembaga untuk mengatur itu, jadi Polisi saja tidak cukup untuk mengurusi keamanan dalam negeri, sebab keamanan daiam negeri yang berkontinu dengan ancaman dari luar itu sudah sangat berkembang sehingga itu tidak bisa menjadi hanya bebanya Polisi, ini isi panjangnya, yang menurut saya barangkali ini hanya tinggal wacana, karena kita sudah ·mempunyai draft ini dan tidak mungkin lagi kita mulai dari nol dan ini kenyataanya harus dietrima karena ya keadaan kita yang seperti ini orang buru-buru mau reformasi, cepat-cepat blkin UU, jadi kita tidak punya waktu untuk mendesign dengan baik rnulai dari dasarnya akarnya lalu berkembang kecabang-cabangnya, saya merasa UU Kepolisian, UU Pertahanan mustinya menjadi cabang daripada UU Keamanan, sebab keamanan itu keamanan negara itu lebih besar dari sekedar kamtibmas didalam negeri dan pertahanan dari luar negeri jadi Polisi dan tentara saja tidak cukup menjaga keamanan suatu negara, kira-kira itu dan ini saya kira tadi sudah panjang lebir diuraikan oleh Pak Sayidiman, saya ingin mengulangi lagi jangan-jangan yang kami kemukakan ini sudah agak terlambat karena dihadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada draft UU yang saya kira harus dibicarakan dan juga dernikian halnya kalau dijinkan saya ingin membuat beberapa komentar terhadap beberapa pasal, yang saya tidak mengerti apakah komentar itu berhubungan dengan koneksitas yang dimintakan kepada kita ini, jika diijinkan saya ingir., ada beberapa yang saya ingin komentari yang mudah-mudahan ada hubunganya dengan terr:a kami hari ini, boleh ? oke.

Pertama, saya ingin mengomentari Undang-undang Rl tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat (2) disitu tertulis "ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dan atau tanpa menggunakan senjata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa" saya melihat atau merasakan bahwa ayat (2) ini mengaburkan antara usaha dari Iuar dan dari dalam, saya berpendapat usaha dari dalam bukanlah ancaman karena ltu

10

datang dari bangsa kita sendiri, kalau toh subversi, maka. subversi itu meliwati bangsa kita sendiri dan itu adalah tantangan bangaimana kita meyakinkan bangsa sendiri agar tidak menjadi kaki tangan dari luar, jadi itu lebih merupakan tantangan daripada ancaman, kalau kita mau membagi secara dikotomis maka seperti yang diinginkan oleh dua UU ini maka tantangan itu menjadi urusan polisi sebelum eskalasi menjadi sesuatu yang menjadi ancaman dan setelah menjadi ancaman maka dia menjadi pekerjaan tentara, nah disitu kita lihat kontinunya, misalnya kasus separatisme, pemberontakan itu diatur oleh KUHP tapi ketika negara itu sudah merasa tidak bisa dihadapi oleh polisi maka diadakan keadaan darurat militer, disitu yang mengambil alih adalah tentara karena itu sudah menjadi ancaman kepada integritas satu bangsa, tapi apabi!a baru pada tingkat awal maka ini adalah tantangan untuk meyakinkan, tantangan polisi untuk menangkap pentolan-pentolanya, tapi kalau dia sudah bergerak dengan brigade-brigade batalyon dengan senjata yang canggih maka itu sudah ancaman meskipun tadinya berasal dari dalam dan itu menjadi urusan militer, jadi dengan kata lain menurut saya ayat (2) ini harus diperbaiki atau diperjelasdengan baik.

Pasal 2 "pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dan segala bentuk ancaman konvensional maupun non konvensional baik yang datang dari dalam maupun dalam negeri', ini ada lagi disini, konsekuensi dari dari pasal ini menurut pendapat saya mengaburkan peran tentara sebagai alat pertahanan dengan tugas polisi dan aparat penyelenggara tugas kepolisian lainya, kisalnya imigrasi, pengawas lingkungan, penyelundupan manusia, pencurian kayu, pencurian kekayaan laut dan sebagainya, jadi menurut saya ini harus lebih terinci, kalau tidak terjadi kekaburan, akibatnya akan terjedi perkelahian nanti dilapangan siap fer sebenarnya ini dan bisa kejadian seperti presiden dengan legislatif masing-masing mempunyai tafsiran kepada sebuah Tap atau UU dan jadinya berlaurt-larut berkelahi disitu.

Pasal 10 c "TN I bertugas menjalankan kebijakan pertahanan negara untuk a, b, c, menjalankan operasi militer selain perang, apa ini operasi militer selain perang, jangna sampai ini over levdengan apa yang dilakukan oleh polisi, jadi saya pikir ini perlu di design dengan jelas supaya tidak menjadi kacau didalam pelaksanaanya nanti.

Pasal 12 ayat (2) "dalam pengelolaan sistem pertahanan negara sebegaimana dimaksud dalam ayat (1) mengatakan presiden berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, dalam rangka itu presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara, yang menjadi pertanyaan atas dasar apa penetapan kebijakan :.~mum pertahanan negara itu, apa presiden sendiri yang menetapkan, apa ada GBHN atau apa, menurut saya ini masih bisa dipersoalkan.

Pasal 14 "dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara sebagimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Presiden dibantu oleh Dewan Keamanan Nasional', nah anda ketemu lagi Dewan Keamanan Nasional yang membicarakan pertahanan, Dewan Keamanan ini nanti apakah juga akan membicaral<an keamanan dalam negeri yang dikerjakan oleh polisi, kalau ini berurusan dengan pertahanan dalam pengertian ancaman dari luar yang nyata, maka mungkin lebih tepat kita kembali kepada istilah yang kita pakai dijaman revolusJ dulu, dijaman revolusi itu ada dewan pertahanan nasional di Jogya dan didaerah-daerah ada dewan pertahanan daerah, jadi kalau diperlukan dewan keamanan nasional yang melingkupi ini semua kalau tidak dianggap redanden maka itu juga bisa diadakan dewan keamanan nasional, tetapi sekarang ini istilah yang paling banyak dlpakai adalah dewan keamanan nasional security, di AS misalnya ada national security anvisor, jadi masalah simantik ini saya kira perlu diperjelas supaya kita tidak kacau, sebab anda standing kita akibat trauma hankam itu, keamanan itu adalah

11

urusan kamtibmas urusan dalam negeri, padahal tadi sudah dijelaskan l<ontinu itu, bagaimana kita antisipa kontinu itu nanti didalam UU kita ini.

Pasal 15 "Menteri memimpin Dephan, menteri membantu presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara dan seterusnya, pertanyaan saya kepada Pasal 15 apa beda UU Pertahanan ini dengan UU Nomor 20 mengenai Kedudukan Menhan, kesan kuat yang dipancarkan dari pasal ini Menhan hanya administrator saja tidak punya kontrol atas personalia dan komando, saya mau bertanya ini karena saya ingat pada suatu kali Pak Benny Murdani menjelaskan kepada saya bahwa saya ini Menhan tidak ada apa-apanya Lim, saya tidak ada kontrol atas personalia, tidak ada kontrol atas mutasi, komando, tugas saya adalah membuat persiapan-persiapan logistik, beli senjata atau apa yang dipakai oleh ABRI, karena Panglima TNI langsung dibawah presiden, ketika kami mulai membahas UU ini bahkan sebelum UU ini draft-nya dilahirkan, kami dengan berbagai kesempatan termasuk didalam seminar-seminar TNI mengatakan bahwa nantinya Panglima TNI itu berada dibawah Menhan dsan menurut Dephan, draft awal-draft akademik memang seperti itu maka tapi kemudian terjadi TAP MPR Nomor VII keluar yang menempatkan Panglima TNI dan Kapolri dibawah presiden, sekarang kita belum bicara polltik, kita bicara TNI, oleh sebab itu ketika kami membahas draft awal, kami mengatakan setelah TAP Nomor VII keluar, kita berusaha agar TAP Nomor VII itu diamandemen, itu tidak menolong demokratisasi, dinegeri-negeri yang demokratis tentara itu dibawah Menhan, paling tidak yang saya tahu mungkin kalau ada negara demokrasi lain yang panglima tentaranya tidak dibawah kabinet, tidak dibawan Menhan tapi dibawah presiden barangkali tidak ekseption tapi yang saya tahu seperti itu, itu makanya menurut saya pasal ini menarik untuk dibicarakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Pansus ini, saya mohon ini dicatat karena isu ini berkembang kencang sekali dalam debat-debat kami didalam membicarakan draft demi draft yang datang dari Dephan itu.

Pasal 16 ayat (3) "Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Angkatan dengan memperhatikan pendapat panglima, sedangkan panglima diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR, mengapa pengangkatan Kepala Staf tidak dengan persetujuan DPR, saya tidak mengerti ini, dulu didraft awal dalam work shop Dephan_di Jogya, itu kita sepakat, .. saya tidak tahu apakah diusulkan apakah dibawa ke perumus ketika draft-nya dibuat tapi kesepakatan kita waktu itu Kepala Staf termasuk, saya berkampanye agar semua jabatan strategis tentara, Pangkotama, komandan kopasus misalnya, komandan marinir dan sebagainya dengan persetujuan DPR, sebab ini adalah perwujudan dari jati diri TNI, mereka itu adalah tentara rakyat, meraka bukan alat pemerintah, nah ini penterjemahanya pengangkatan itu, jadi begini prosedurnya setiap orang yang akan diangkat usulnya datang dari dalam, jadi misalnya KSAD ada Wanjakti memutuskan tiga jenderal .. jadi Kasad, tiga nama ini diberikan kepada presiden, jadi bukan jenderal-jenderal itu datang minum kopi DPR ngloby bukan, mereka rapat sendiri ada internal military birokrasi yang bekerja \/Vanjakti menghasilkan 3·-5 calon, nama ini diberikan kepada presiden, preogrtif presiden boleh memilih salah satu, disitu bisa terjadi KKN tidak apa-apa tapi toh yang sudah dipilih itu sudah dianggap kualifive menjadi Kepala Staf Angkatan misalnya kebetulan disitu ada keponakanya presiden dia piluh tidak apa-apa, nah di DPR akan ditanya kenapa ini yang bapak pilih inikan keponakanya bapak misalnya, tetapi nanti DPR tidak boleh memilih diluar dari itu dan DPR tidak boleh menolak dengan alasan politik, yang kejadian di AS pernah seorang calon ditolak karena ada persoalan dengan istrinya dimasa lalu dan etik militer di AS itu sangat kuat dan itu jadi alasan sehingga dia ditolak menjadi Joinjiforstad, jadi artinya ketika calon itu dikirim oleh presiden, bapak-bapak dan ibu-ibu di DPR mencari informasi mengenai orang itu lalu diterima atau ditolak, kalau ditolak maka presiden mengambil lagi dari dua atau empat calon yang diberikan dari dalam angkatan

12

untuk dibawa ke DPR, sebab angkatan ini lebih rumit karena ada tiga angkatan sedangkan Panglima TNI calonyakan orang yang paling senior dari Kepala Staf Angkatan, ini agak rumit, tapi dengan demikian maka kontrol DPR kepada presiden didalam menggunakan tentara itu makin ketat dan ini pada giliranya membuat angkatan itu masing-masing bekerja dengan baik dalam Wanjakti dia, sebab kalau calonya tidak benar dia akan dipermalukan, mekanisme ini akan berjalan nanti perlahan-lahan akan lebih baik, sekarang ini banyak jenderal yang komplain kepada saya dengan gagasan itu, mereka takut bahwa pra jenderal itu datang ngloby di DPR agar diangkat, saya bilang itu tidak alcan terjadi, karena kalian yang memilih mereka kalau kalian tidak pilih maka tidak akan dicalonkan oleh presiden.

Kembali kepada rapat di Wanhankam itu didebat terlalu banyak kata mereka, ini kita sepakat Kepala Staf, Panglima dan Kepala Staf diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR itu mengenai ayat (3) itu .Jbu Ketua, bolehkan saya terus dengan kepolisian, juga tidak banyak sebab prinsipnyakan sudah saya kemukakan tadi yang sebagian besar sata sear apa yang dikatakan oleh pak Sayidiman tadi, kalau UU Kepolisian itu Pasal 8 menurut.saya menarik diperhatikan, Kepolisian Negara Rl berada di bawah Presiden, ayat (2) Kepolisian Negara Rl dipimpin oleh kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jaweb langsung kepada Presiden, nah ini keranag menjadi isu menurut saya perlu penjelasan lebih rinci arti dibawah presiden apakah itu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, jadi supaya lebih jelas hubungan antara Presiden dengan Kapolri, kialau kita ingin mempertahankan Tap No. VII, sebab bukan tidak mungkin kita merubah Tap No. VII, Polisi tidak dibawah presiden bisa saja itu ada beberapa isu dalam sejarah kepolisian di Indonesia, kepolisian di Indonesia dizaman Parlementer, dizaman revolusi dibawah perdana menteri pernah ada usaha meletakkannya dibawah Menteri kehakiman kalau tidak salah zaman Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo, kemudian di Orde Baru dia berada dibawah panglima TNI, Menhankam Pangab kira-kira begitu. Tapi kalau dipertahankan di bawah Presiden saya kira harus diperjelas untuk menghindari kontroversi seperti yang ada sekarang.

Lalu Pasal11 ayat (5) "Dalam keadaan mendesak, saya garis bawahi kata mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara l):apolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan _s.elanjutnya dimintakan persetujuan DPR , apa ini tidak Those the sound a belt to your year now andaikata UU ini sudah diterima Gus Our bisa pakai ini mengangkat pak Chaeruddin dan memberhentikan sementara istilahnya non aktif Kapolri, inikan belum diterima belum menjadi UU jadi tidak bisa dipakai, tapi sebenarnya yang saya ingin dijelaskan apa saja yang disebut "dalam keadaan rnendesak" mendesak bagi siapa jadi perlu penjelasan dengan contoh-contoh konkrit bukan penjelasan yang multi intepretable sehingga orang menyewa ahli hukum saja untuk memberi tafsiran berbeda beda yang terjadi akhirnya bukan debat hukum tetapi kontes politik itu yang terjadi sekarang. Ayat (7) "Tata cara pengusulan atas pengangkatan Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), ayat {2) dan (6), diatur Iebih lanjut dengan Keputusan Presiden", siapa yang mempersiapkan aturan itu, Polri dengan Presiden atau Presiden sendiri, bagaimana dengan Wanjakti apa dasar hukum Wanjakti itu sebab ide kita ketika meminta Presiden membawa nama itu ke DPR, Presiden tidak bangun pagi dan mencopot nama atau bangun pagi sambil berjalan kekamar mandi dibisikin orang , nama itu harus datang dari dalam; dimana diatur itu supaya ada dasar hukum bagi Polisi an juga nanti angkatan-angkatan agar nama yang datang ke Presiden adalah nama yang kualified mela.lui sebuah proses internal police birokrasi dimana itu diatur.

13

KETUA RAPAT : Mungkin saya potong Pak Salim, dalam keadaan mendesak !bu Aisyah

Aminy harus hadir ke BP, terima kasih.

SALIM SAID: Dalam Pasal 23, lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal

22 adalah sebagai berikut dan seterusnya, ada kata-kata disitu setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, UUD 1945, Tribrata, Catur Prasetya can seterusnya ini agak tidak terlalu serius barang kali tapi bagaimana kalau MPR nanti merubah nama UUD itu bukan lagi UUD 1945 misalnya karena sudah terlalu banyak diamandemen lalu namanya adalah UUD Republik Indonesia jadi tidak pakai 1945, apa UU ini harus diganti lagi, apa tidak lebih baik dikatakan setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara, Tribrata, Catur Prasetya Negara Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, jadi tidak usah diberi nama supaya dia bisa berlaku lebih langgeng, ini mungkin tidak terlalu prinsipial, Juga yang barangkali menarik untuk dilihat Pasal 28 ayat (2) Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, apa ini sudah final bagaimana setelah tahun 2004 setelah Polri keluar dari DPR, kan sudah dipisahkan antara Tentara dan Polisi, Polisi itu polisi sipil bagaimana kalau nanti diputuskan karena polisi itu bukan tentara maka polisi itu boleh memilih tentu dipilih tidak, boleh memilih sebagai warga negara apa UU ini harus direvisi lagi, ini tolong diperhatikan apa betul anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, bagi Tentara barangkali iya, tentara itu pun masih pertanyaan sebab nanti kalau dikeluarkan dari DPR apakah tentara terus menerus tidak boleh menggunaka.n hak memilih itu menjadi debat kita nanti sebab itu bisa menganggap melanggar HAM nya tentara apalagi polisi yang akan menjadi polisi sipil atau sudah menjadi polisi sipii.

Ayat (3) Anggota Polri dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, apa ini perlu dicantumkan, kalau sudah pensiun mau jadi apa juga boleh, kalau mau dicantumkan dibalik saja, selama menjadi polisi tidak boleh menduduki jabatan diluar kepolisian kalau mau dibikin panjang, sebab ini katanya ayatnya ada 45, jangan-jangan ini ada mistiknya kalau memang demikian dibalik saja sebab kalau begini common sense saja tidak perlu dicantumkan jt!J menurut saya. Satu lagLPasal 41 "Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan Polri dapat menerima dan menggunakan bantuan TNI" bagaimana bantuan itu didapat, siapa yang meminta bantuan tentara untuk polisi, polisi langsung ? Menurut saya yang benar adalah Pemerintah yang meminta bantuan, mungkin karena Pemerintah itu "boss"nya tentara, pemerintah yang memerintahkan kepada tentara untuk membantu polisi sebab sekarang ini saya mendengar komplain dari polisi bahwa kalau mereka minta bantuan tentara, mereka minta bayaran, anda jangan tertawa dulu ada logikanya kan ada uang operasi disitu kalau you mau pakai tentara you bayar dong karena you dapat uang dari negara, jadi ini ada masalah yang muncul dilapangan. Jadi menurut saya harus diperjelas kalau tentara membantu polisi, polisi tidak minta kepada tentara dia memberi tahu kepada pemerintah, hei pemerintah saya tidak bisa kerjakan ini saya perlu bantuan, ya terserah pemerintah dia perlu bantuan tentara darat, laut, atau udara itu dia yang melakukan jadi yang memerintahkan tentara membantu polisi itu pemerintah jadi bukan polisi minta kepada tentara, polisi itu melapor kepada pemerintah saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan ini terlalu berat buat saya, pemerintahlah yang menentukan apakah dia mau pakai tentara apakah ya apa lagi pilihannya Banser kan tidak termasuk pilihannya toh, jadi ya tentara. Jadi hubun~an ini hubungan antara pemerintah dengan tentara bukan hubungan langsung antara polisi dengan tentara sebab ini dilapangan sudah terjadi lalu timbul masalah soal uang itu, nah kalau lewat pemerintah mungkin DPR akan dilibatkan, misalnya kalau kasus

14

didaerah maka pemerintah bertanya kepada DPR apa perlu kita minta bantuan tentara, jadi yang meminta tentara itu pemerintah bukan polisi itu langsung.

Saya kira itu saja, saya kira tidak semua ada hubungannya dengan koneksitas itu tadi saya merasa itu perlu untuk kita pikirkan, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Salim, saya kira kalau dihubungkan ada hubungannya

pak, selanjutnya kami persilakan saudara dari Propatria.

PROPATRIA: Pimpinan Pansus dan para anggota Pansus yang terhormat, terima kasih

telah memberi kesempatan kepada Propatria untuk sedikit berbicara dalam kesempatan ini, saya sendiri saya kira akan sedikit bicara pertama karena hanya kebetulan saya ada didepan ternan-ternan Propatria yang lain ada dibelakang tentu saja nanti mudah-mudahan juga ada kesempatan untuk mengemukakan pandangannya, alasan kedua yang saya kira paling penting adalah bahwa saya harus berbicara sesudah Pak Sayidiman dan Pak Salim yang lebih senior dan lebih pengalaman dan sudah berbicara tentang banyak hal sehingga sebagai orang yang lebih yunior dan kurang berpengalaman saya kira saya akan berbicara lebih sedikit tentang sedikit hal.

Satu persoalan besar yang kita hadapi adalah bahwa sebenarnya kita tidak bisa hanya berbicara tentang RUU Pertahanan Negara dan RUU tentang Kepolisian Negara, saya sependapat dengan Pak Sayidiman ketika beliau tadi mengemukakan tentang ancaman yang kemudian sedikit dikoreksi oleh Pak Salim bahwa sebagian diantaranya bisa dimasukan dalam kategori sebagai tantangan itu spektrumnya sangat luas dan merupakan sebuah kontinum, ada kesan bahwa ketika RUU ini disusun maka Tap MPR No. VII itu merupakan salah satu kendala, RUU Pertahanan Negara misalnya yang disusun oleh Dephan kelihatannya berpegang kepada Tap itu yang memisahkan fungsi Pertahanan Negara di tangan TNI dan fungsi keamanan internal ditangan polisi padahal ada beberapa hal yang tidak termasuk di dalam kategori yang bisa dilaksanakan oleh ':entara maupun yang cukup untuk diselesaikan oleh polisi. Konstren yang l<:edua sebenarnya adalah bahwa kita hanya _berbicara tentang kedua .. hal itu RUU padahal seharusnya kalau kita mau menata kehidupan yang lebih baik yang berkaitan dengan UU yang berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan kita harus juga berbicara tentang ketentuan-ketentuan yang lain mungkin kita harus meninjau ulang tentang UU tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya, misalnya barangkali kita juga harus menyinggung mengenai UU bela Negara bisa jadi kita harusnya juga berbicara tentang UU struktur dan organisasi TNI yang sekarang masih menggunakan UU yang lama, nah tentu ada beberapa jenis UU yang seharusnya juga di bicarakan kesulitan saya secara pribadi untuk memberi komentar tentang RUU Pertahanan Negara dan RUU Kepolisian Negara adaiah kelihatannya RUU itu memang tidak paralel tidak berada dalam satu kedl!dukan yang sama, RUU Kepolisian Negara terlalu luas untuk mengatur tentang masalahmasalah fungsi Polisi RUU itu lebih banyak berbicara tentang organisasi polisi sementara dilain pihak RUU pertahanan Negara lebih banyak berbicara tentang fungsi pertahanan negara tentang apa yang harus dipertahankan tentang bagaimana mempertahankan dan apa yang dipergunakan untuk mempertahankan diri serta bertahan terhadap apa disana terkandung di dalamnya ini dua RUU yang tidak paralel ini saya kira menjadikan akan lebih sulit lagi untuk berbicara tentang dua hal itu dalam sebuah kesempatan saya sependapat dengan kekhawatiran B~pak Salim Said tadi mengenai pasal 15 kemudian juga mengenai hal-hal yang la1n termasuk diantaranya adalah komplikasi yang bakal timbul ka.lau seandainya polisi minta bantuan tentara misalnya sebagian dari itu kelihatannya timbul atau terjadi karena tidak ada tataran kewenangan yang jelas dan belum ada aturan-

15

aturan yang akan bisa menjadi landasan untuk menyusun sebuah kebijakan. Tetapi pada saat yang sama saya menyadai bahwa UU atau RUU hanyalah merupakan sebagian dari landasan kebijakan dikelak kemudian hari didalam kenyataannya fungsi kebijakan itu akan tertuang dalam banyak hal UU adalah salah satu landasan disamping itu tentu ada beberapa hal yang lain misalnya adalah Keppres, Kepmen, Strategic Review yang harus dikeluarkan oleh Dephan setiap tahun kemudian ada hal-hal lain yang juga harus dibicarakan. lni kemudian akan membawa kita kepada bahwa seharusnya yang dibicarakan rnemang hanya merupakan persoalan-persoalan prinsipial kemungkinan besar :-~anti harus ada semacam pilot project atau eksekutif discresenary right yang tetap harus dipegang oleh fungsi-fungsi pemerintahan negara nah lalu disini kita bisa berdebat misalnya saya bisa berdebat dengan Pak Salim apakah pengangkatan seorang Kastaf memang memerlukan persetujuan DPR misalnya ini perkara lain lagi ini ada nuansa-nuansa politik yang tentu saja kita bisa berdebat, bahkan dinntara teman-teman Propatria sendiri bisa jadi ada perbedaan untuk itu sekalipun untuk saya, saya cenderung untuk mempertahankan jajaran Kastaf angkatan kebawah atau TNI bisa mempunyai wewenang yang lebih besar tetapi tidak untuk panglima dan tidak untuk Kepolisian Negara dimana keputusan Prersiden memerlukan proofel atau persetujuan dari DPR. Saya hanya akan memberil<an tekanan satu lagi tadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan interkoneksitas sebenarnya telah diungkap dengan formula bahwa ancaman adalah merupakan sebuah kontinum upaya untuk bela negara saya kira juga merupakan sebuah upaya yang tidak berdiri sendiri dan bukan semata-mata merupakan sebuah upaya nasional perlu dikemukakan saya kira di dalam kedua RUU bahwa usaha untuk mempertahankan pertahanan negara maupun upaya untuk menjamin keselamatan atau keamanan negara kelihatannya memang harus dilakukan dalarn banyak strategi bisa ditempuh dengan cara nasional atau unilateral action tapi hal lain yang juga harus dikemukakan saya kira adalah kerjasama dengan negara lain, jadi ini adalah sebuah tema atau sebuah prinsip cooperatif security, bisa dilakukan dengan negara-negara lain itu sebabnya kenapa nanti mungkin diplomasi dan politik luar negeri juga merupakan suatu upaya lain untuk menjaga pertahanan negara maupun upaya untuk mengamankan negara dari segala macam bentuk dan spektrum ancaman. Aspek itu ke.lihatannya tidak terlalu tercermin dikedua RUU, tapi ini bisa saya mengerti karena kelihatannya RUU ini memang disusun berdasarkan berbagai konstren yang kelihatannya mema11g tidak bisa diatasi belum lagi kalau disusul dengan concern yang lain misalnya adalah kesiapan institusi kalau kita mau membuat RUU tentang Pertahanan dan Keamanan negara atau Pertahanan Keamanan Negara saya tidak tahu siapa yang harus membuat karena Dephan mungkin tidak bisa membuat sekurangkurangnya otoritasnya akan dipertanyakan oleh institusi yang lain karena polisi sudah bukan bagian dari Dephan kalau yang membuat polisi membuat RUU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara ini juga persoalannya sama, kalau dibuat oleh Menkopolsoskam saya tidak terlalu yakin karena Menko tidak mempunyai instrumen institusional untuk menggunakan hal-hal seperti itu, saya kira yang harus mengambil inisiatif mungkin adalah DPR yang menyusun RUU Pertahanan Keamanan Negara sebagai alternatif dari RUU yang sekarang ada di tangan kita tentu ada alternatif lain misalnya adalah sekjen Wantannas ini terserah siapa yang membuat kalau DPR mau membuat saya kira akan bagus tetapi ketika keputusan itu akan diambil dan misalnya DPR atau Sekjen Wantannas rnau membuat RUU Pertahanan dan Keamanan Negara sebagai suatu payung barang kali suatu short cut yang bisa dilakukan adalah RUU Pertahanan negara yang ada ditangan kita sekarang bisa kita perluas cakupannya jadi beberapa soal yang ada di dalam masalah-masalah keamanan dan fungsi polisi itu kita masukan di dalam RUU ini dan kemudian RUU kepolisian Negara yang sekarang ada ditangan kita, kita sunat beberapa prinsipal yang menyangkut mengenai fungsi

16

keamanan negara itu dimasukan di RUU Pertahanan dan Keamanan Negara, dalam bentuk alternatif seperti itu maka kita akan mempunyai sebuah RUU Pertahanana dan Keamanan Negara yang merupakan elaborasi dan perluasan dari RUU Pertahanan Negara yang ada sekarang dan kita akan mempunyai RUU kepolisian Negara yang lebih terbatas sifatnya saya tidak tahu pakah 45 Pasal atau 37 Pasal sama-sama sakralnya pak tentu setelah itu kita susun RUU tentang Susunan Organisasi TNI yang kurang lebih bisa mengambil model yang ada di dalam RUU Kepolisian Negara tapi secara khusus akan berbicara tentang bagaimana organisasi TNI itu dimanaj oleh TNI. Saya kira saya hanya mengambil kesempatan ini untuk beberapa hal yang tadi saya kemukakan dan mungkin beberapa ternan akan memberikan tambahan silakan.

KETUA RAPAT : Sebelum memberikan tanggapan tambahan kami informasikan waktu kita

sampai jam 16.00 dan tentu kita membutuhkan waktu untuk pendalaman mudahmudahan dengan informasi ini saudara-saudara dari Propatria akan mernberikan keterangan tambahan dengan mempertimbangkan waktu yang dipakai terima kasih. Kami persilakan.

PROPATRJA: Terima kasih, bismillahirahmanirahim Assalamualaii<Um Wr. Wb. Sa)ra

senang turut diundang oleh ternan-ternan propatria saya sendiri nama saya Riefki Munaf dari Puslitbang Politik dan kewilayahan LIPI saya tentu akan lebih susah ketika harus menyampaikan setelah pak Sayidiman, Pak Salim dan dan Pak Kusnanto sebagian besar sudah ada disana tetapi saya akan sedikit memberikan suatu pemikiran untuk melihat mengenai RUU Pertahanan ini secara pribadi saya lebih merasa pas dengan istilah RUU Pertahanan Nasional dari pada RUU Pertahanan Negara ini ada pendekatannya kira-kira lebih human kemudian saya akan menyampaikan sedikit memang saat ini kita dalam sebuah kondisi yang sulit karena kadangkala kita harus berbicara dan menjelaskan beberapa hal yang menyangkut tentang terminologi mengenai masalah keamanan dan pertahanan tadi sudah disinggung didepan sampai keistilah Dewan Pertahanan nasional atau Dewan Keamanan nasional _masalah yang kita hadapi memang kita ini kan menerjemahkan istilah security dan defense dalam is·tilah bahasa inggris tentunya security itu berarti lebih luas ketimbang defense dan defense merupakan bagian dari security dan juga kemudian internal security yaitu law enforcement dan publik order itu yang juga merupakan internal security jadi itu semuanya merupakan bagian dari security tetapi ini permasalahan permasalahan terminologi yang perlu dicermati karena itu saya juga melihat bahwa sebenarnya pendampingan seperti yang disampaikan oleh pak kusnanto tadi pendampingan antara RUU Pertahanan dengan RUU Kepolisian yang ini memang tidak seimbang kenapa karena kita berbicara tentang defending state, defending internation state kemudian yang satu berbicara tentang polisi dalam pandangan saya RUU Polisi ini sebenarnya sejajar dengan RUU Keprajuritan dan TNI kira-kira begitu kecuali kita mau membuat ini UU Pertahanan kemudian ada UU tentang Policing bagaimana tentang polisional itu sendiri, itu ada sisi lain yang perlu kami sampaikan.

Kemudian pain berikutnya yang akan saya sampaikan mengenai masalah suatu kebijakan tadi sempat juga disinggung mengenai misalkan didalam kondisi kritis ketika polisi harus meminta bantuan kepada TNI saya akan menyinggung bahwa sebenarnya yang penting disini adalah bahwa keputusan apakah suatu wilayah apakah suatu level emergency itu sudah betul-betul membutu~.kan bantuan ataupun tidak itu adalah merupakan suatu keputusan politik sebab kalau itu merupakan suatu keputusan apakah dari TNI atau dari Polisi nanti bisa-bisa didalamnya ribut nah inikan ada rivalery kira-kira yang harus kita atasi karena itu keputusan politik menjadi begitu penting dengan kata lain katakanlah tentara dan

17

juga polisi merumuskan tentang dirinya sendiri dan mengevaluasi tentang dirinya sendiri tetapi itu sebuah keputusan politik yang melakukan suatu evaluasi

Nah disinilah peran lembaga perwakilan legislative, meski demikian saya juga kurang begitu sependapat dengan pak Salim Said kalau menyatakan s.ampai level Kepala Staf angkatan itu harus mendapat persetujuan dari DPR saya akan menyampaikan sesuatu ini bukan suatu hal yang menyenangkan tentunya usu!an itu menjadi usulan yang menyenangkan bagi dewan tapi dalam pandangan saya pad a level angkatan Kastaf itu tidak harus melalui DPR termasuk juga sebenarnya UU yang menyatakan kalau Diplomat atau Dubes Asing itu harus mendapat persetujuan DPR yang sudah kita memiliki itu juga menjadikan kita ini agal< antik karena itu hanya ada dinegeri kita. Kemudian sedikit menyinggung mengenai aspek-aspek ada tadi pak Said juga menyinggung mengenai militery apa tugas misi militer untuk operasi non perang sebenarnya kalau kita melihat dari tugas utama dari tentara itu tentunya ada dua yang satu adalah war mision tugas-tugas untuk berperang dan tugas-tugas bukan untuk tujuan perang yaitu peace mission, dengan menyebut peace mission tentunya saya berharap bisa dipikirkan didalamnya termasuk didalamnya bagaimana sebuah operasi perdamaian. Jadi sesuai dengan tema yang dibicarakan saat ini termasuk rekoneksitas antara domestik internasional itulah sebenarnya hubungan antara fungsi-fungsi baik itu domestik maupun internasional karena ancaman-ancaman terhadap masalah keamanan saat ini juga sifatnya sudah lebih meluas dan sifatnya banyak juga yang transnasional, dan disitulah maka tugas-tugas militer untuk misi-misi damai jadi begitu penting. Saya menggaris bawahi dansetuju dengan Pak Salim Said bahwa memang kita memiliki suatu trauma yang sangat berat berkaitan dengan masa lalu dealing with the past ini masa lalu menjadi suatu masalah bagaimana kita membebaskan masa depan kita dari belenggu masa larnpau.

Kemudian berhubungan dengan koneksitas atau hubungan dengan aspekaspek internasional saya melihat bahwa sistem pertahanan kita memang harus betul-betul menekankan pada kekuatan mandiri tetapi sistem pertahan itu pada saat ini memang tidak bisa. Suatu negara manapun tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri tanpa melakukan kerjasama-kerjasama dengan pihak luar. Nah, disini fungsi dan perlunya kerjasama dengan negara-negara lain didalam perumusan atau didalam men~iptakan suatu keamanan suatu wilayah.

Kemudian satu tambahan lagi mengenai posisi menteri dan chief of depend Pimpinan Departemen Pertahanan, saya pikir semua sependapat bahwa kita mendorong suatu tatanan dan sistem demokratik termasuk demokratik civil control terhadap militer. Control civil terhadap militer pada level kebijakan bul<an pada level operasional kira-kira definisinya demikian. Dalam konteks sistem pemerintahan yang demokratik tentunya chief of devend Pimpinan Angkatan Bersenjata itu ada dibawah menteri pertahanan. Kita memang pernah menghadapi apa yang tadi disinggung pak Salim Said dari Tap MPR No. VII. Jadi mungkin memang bisa disebutkan bahwa chief of devend Pimpinan angkatan bersenjata bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Pertahanan misalnya demikian, karena dalam normalnya sistem pemerintahan yang demokratis tentunya Pimpinan angkatan bersenjata itu berada dibawah menteri pertahanan dan menteri pertahanan kita harus mengingat bahwa Departemen Pertahanan itu departemen sipil. Jadi Departemen Pertahanan itu departemen sipil kalau pada sekarang kenyataannya yang menjadi orang sipil itu menteri kemudian sebagian Dirjen dan sopir-sopir, nah ini masalah proses sejarah yang kita miliki. Nah, saya pikir itu saja yang saya sampaikan dari saya, mungkin ada sedikit satu lagi berkaitan dengan polisi, saya tidak tahu banyak tentang kepolisian karena saya tidak belajar tentang itu saya lebih melihat dari aspek devend.

Ada satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam beberapa tugas polisi ketika menyangkut masalah di laut. Saya melihat bahwa ada aspek-aspek hukurn internasional terutama mengenai law of the sea (hukum laut) yang mengatur

18

banyak tentang bagaimana suatu proses penegekan dan penangan hukum di laut. Nah, ini saya pikir suatu hal yang perlu dipertimbangkan untuk ke depan agar bagaimana Polisi dan juga tentara kita terutama Angkatan Laut bisa dengan kepala dingin menjelaskan tentang peran mereka masing·-masing ketika diperlukan suatu pelibatan-pelibatan. Dalam assesment saya secara pribadi saya melhat bahwa tampaknya untuk laut dari kepolisian memang menginginkan itu peran kami, yang dari Angkatan Laut itu juga mengatakan itu peran kami, tetapi ini suatu hal yang perlu kita lihat bahwa laut juga mengatur bagaimana over sea misalkan dilaut siapa yang bertanggung jawab di laut. ltu saya pikir point-point dari kami.

Kemudian polisi tentunya Pak Salim juga sudah singgung bahwa polisi itu adalah civiliant police, polisi yang kita kembangkan adalah kedepan adalah polisi profesional yaitu polisi sipil dan tentunya dalam tugas-tugas mereka menangani aspek-aspek yang sifatnya sipil. Jadi itu saya pikir merupakan satu hal yang penting karena pad a masa lalu ketidak jelasan tentang paparan kewenangan bisa menyebabkan, bisa berkaitan termasuk dalam pembelian persenjataan misalkan, Nah ini suatu contoh yang menarik menurut saya ketika ini kami semua concern untuk membangun suatu tatanan sistem demokratik militer dan polisi yang diletakan adalah sistem demokratik itu. Nah, ketiga ini contoh yang konkret, ketika dari kepolisisn membeli sebuah senjata yang namanya AK 47 misalkan 101, 102, 101 kan kemampuan jarak tembaknya 1 OOOm dan 102 itu 500m, itu senjata misalnya untuk tentara, polisi tentunya bukan itu. Nah ini tentunya akan berkaitan dengan masalah tatanan kewenangan yang harus ditinjau melalui lembaga ini bahkan saya melihat sampaipun kepada masalah pembelia persenjataan ada kemungkinan semacam aproval dari Dewan, karena itu akan ikut menentukan sejauhmana, siapa, boleh menggunakan apa engan kemarnpuan seperti apa. Saya pikir itu masukan dari saya, sedikit mohon maaf kalau agak berkepanjangan.

Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb.

FPDI-P (V.B. DACOSTA, SH) Terima kasih, Sekarang kalau kita lihat jam di dinding itu yang menjadi

acuan kita itu sudah menunjuk jam 15.00 WJB berarti dari budget waktu yang tersedia bagi kita untuk rapat ini sekitar satu jam, satu jam ini akan kita pergunakan untuk tanya jawab, untuk memperdalam point-point tertentu dan mohon jawaban dari para pakar yang sekiranya bisa dipakai sampai jam 16.00 WIB sebab malam akan dilanjutkan nanti dengan acara yang serupa walaupun berbeda, dapat disepakati. Nah sekarang Anggota dipersilakan mendaftar untuk bertanya kepada para pakar.

Bapak Sidarto, silakan.

FPDI-P (DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO, SH) : Assalamualaikum Wr. WB. Saudara Ketua, Saudara Anggota yang terhormat, Bapak-bapak nara sumber yang kami hormati, Saya sampaikan beberapa pertanyaan tapi nampaknya pertanyaan saya ini

mengcover dari tadi yang disampaikan oleh senior saya pak Sayidiman, pak Salim Said, juga yang disampaikan oleh kelompok Propatria.

Pertama mengenai, tadi saya tertarik dengan pembicaraan terakhir dari mengenai 'war mission' dan 'peace mission' apa yang saya ketahui dari referensi yang saya baca bahwa di negara-negara lain disamping war mission itu memang ada peace mission, tapi peace mission ini lebih dalam bentuk physic missicn, misalnya membangun jembatan, membangun sekolah yang rusak karena perang ata bencana alam sebagainya, ini untuk conditioning nama daripada angkatan perang setempat supaya dapat dukungan dari rakyat. Nah, kami kaitkan juga

19

disini dengan military operation art of war tadi disampaikan oleh beberapa pembicara. Disini kami ingin supaya sanma dengan pak Salim Said supaya ada suatu klarifikasi dan pembatasan karena military operation art of war ini harus diperjelas, apkaah ini operasi penegakan hukum atau oparasi non penegakan hukum. Kalau operasi penegakan hukuni siapa yang akan melakukan military operation art of war ini, kalau ini opemsi non penegakan hukum bagaimaan proses follow up nya dari hasil operasi tidak bisa lagi sekarang dalam jaman supremasi hukum ini atau operasi tangkap-tangkap lalu tidak ada prosesnya. Memang kalau kita lihat di Amerika ada operasi-operasi dari tentara Amerika, Colombia, Peru, Venezuela terhadap tanaman kokain karena Amreika korban daripada eksport kokain secara ilegal dari Amerika Latin ke Amerika, tentara Amerika itu melakukan operasi-operasi tanaman kokain di Colombia, Peru, Venezuela tapi ini adalah violent aggreement. Didalam negeri tadi disampaikan oleh Pak Sayidiman, enforcement itu oleh draft enforcement angency, ini memang badabn ansional yang mempunyai wewenang law enforcement di bidang drugs, karena disana tidak ada kapolisian nasional, sedang di Amerika, Eropa banyak dari mereka yang tidak menggunakan kepolisisan nasional.

Jadi tadi saya sampaiakn perlu ada batasan, klarifikasi military operation art of war ini harus ada suatu hal yang jelas siapa yang melaksananya, apakah ini .law enforcement atau non law enforcement, bagaimc;tna kalau non law enforcement, bagaimana follow up dari prosesnya, itu yang pertama.

Yang kedua adalah saya kira makalah dari pak Sayidiman mengenai ancaman konvensional dan non konvensional ini juga kami mohon satu klarifikas; mengenai non konvensional saya kira hampir sama dengan, jiwanya hampir sama dengan military operation art of war, non konvensional ini memang harus diklarifikasi/dibatasi karena semua sekarang harus diwadahi dalam aturan hukurn tidak bisa sekarang seprti saya bicara soal kemanan. Keamanan itu harus dilaksanakan oleh suatu badan yang memiliki kewenangan presensi dan kewenangan investigasi. Nah, kalau dilakukan di luar badan kepolisian dimana badan itu tidak mempunyai kewenangan investigasi ·ini juga akan inviting problem ini, kita tidak bisa main patroli, main jaga-jaga tanpa me-enforce dalam bentuk penangkapan, penahanan, introgasi dan sebagainya kalau menyangkut upaya paksa menagkap, menahan, mengintrogasi ini dibutuhkan suatu kewenangan undang-undang, kalau presensibisa dilakukan oleh.siapa saja, oleh TNI bisa, oleh patroli keamanan swasta juga bisa, tapi kalau menyangkut investigasi upaya paksa ini harus diwadahi dalam suatu undang-undang. Kalau kita lihat di negaranegara tetangga, kepolisian nasional inilah yang menangani masalah internal security kalau angkatan perang itu oleh devend, kalau internal security itu oleh polisi. Dulu riwayatnya di Philipina ada lokal civil police disana, yang menyatukan kepolisan lokal karena di negara berkembang seperti kita kepolisian lol<al di Philipina dulu digunakan untuk back up pemilihan Bupati, Walikota, dan Gubernur. Jadi Gubernur, Bupati, Walikota menggunakan kepolisian lokal ini untul< mendukung pemilihan mereka sebagai Kepala Daerah, ini ekses dari suatu negara sedang berkembang.

Pertanyaan saya terakhir adalah mengenai Dewan Ketahanan nasiona! yang tadi disampaikan supaya mempunyai wewenang operasional. lni yang kami kuatirkan bahwa lembaga Dewan Keamanan Nasional yang punya wewenang operasional ini akan kembali pada masa dulu lagi, siapa badan ini, terdiri dari apa saja, wewenang apa yang dimiliki, ini perlu ada suatu klarifikasi yang lebih jelas.

Demikian pertanyaan-pertanyaan kepada para nara sumber yang kami hormati. Selanjutnya kami mohon klarifikasi. Terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb.

20

KETUA RAPAT : Terima kasih pak darto, sebelum melanjutkan pembicaraan kedu, dan

ketiga, kalau bisa saya mohon supaya dalam pertanyaan itu mendahului pertanyaan itu ditujukan kepada siapa, supaya sambil mendengar para pakar yang bersangkutan sudah bisa menyiapkan jawabannya. Baiklah kita teruskan, Pak Alex silakan.

FPDI-P (ALEXANDER LITAAY) : Terima kasih Saudara Ketua, Saudara-saudara sekalian khususnya bapak-bapak nara sumber. Yang pertama, pertanyaan ini disampaikan untuk beberapa nara sumber,

dan mungkin untuk catatan kita semua. Yang pertama, kalau tadi oleh Propatria dikatakan bahwa dua Undang-undang ini tidak berimbang atau saya kira mungkin ada alasannya. Dan saat diskusi kami dengan Piminan Polri di Komisi II, ternanternan dari Polri mengatakan bahwa mereka itu mestinya ada suatu undangundang lagi atau hal-hal pokok baik yang menyangkut TNI maupun yang meyangkut Polri. Oleh sebab itu mungkin saja RUU tentang Polri ini lebih banyak berbicara tentang pengorganisasian Po!ri. Nah, tadi juga dikatakan istilah pak Salim Said misalnya perlu ada semacam 'payung'yang kemudian mengatur halhal tentang dua lembaga ini, mungkin itu juga yang mengakibatkan mengapa teman-teman dari Polri hanya lebih banyak berbicara tentang pengorganisasian sedangkan hal-hal prinsip, hal-hal pokok itu mereka simpan untuk nanti kalau kita bicara tentang semacam undang-undang yang menjadi payung pada dua lembaga/institusi ini.

Yang kedua, dalam kaitan dengan khususnya Rancangan Undang-undang Polri perlu juga kita ingat bahwa, tidak bisa juga kita lepaskan diri .dari Undangundang ini juga harus juga mencakup keinginan untuk menyatukan undangundang dalam one integrated yuridis system yang juga ditetapkan oleh TAP MPR, oleh sebab itu tidak heran kalau sebenarnya membahas undang-undang ini pekerjaan besar, sebab kalau bicara lagi tentang Undang-undang one integrated yudiris system kita bicara lagi harus sekaligus disinkronkan pembahasannya dengan RUU tentang Kejaksaan, tentang Advokat. Jadi, oleh karena itu mungkin nanti dalam pembahasan dua Undang-undang ini, catatan-catatan ini perlu kita ingat supaya selalu semua le-mbaga ini ada sinkronisasi tidak ada over lap dan bahkan tidak ada yang terbuang.

Nah, yang berikut mungkin Sayidiman bisa menjelaskan lagi lebih detail yang dimaksudkan bapak disini tentang Dewan Ketahanan Nasional yang dikatakan disini yang juga memiliki wewenang operasional disamping fungsi staf yang sudah dijalankan. Kami rasa perlu ada suatu gambaran jebih rinci lagi bagaimana tentang bentuk badan ini, kemudian operasionalnya dan sebagainya seperti yang bapak sampaikan dalam makalah tadi.

Dan yang ketiga, tentang supersif, saya setuju pak Sayidiman itu antisipasi bahkan bila perlu dalam undang-:undang ini bahkan menurut informasi ada negara-negara tertentu yang melalui satelit sudah mampu melumpuhkan satu bangsa sehingga bahkan wanita-wanita di bangsa itu tidak akan melahirkan lagi, bisa dimandulkan melalui satelit, mungkin pak Sayidiman bisa memberi informasi tambahan mengenai itu, nah ini bagaimana kita selain soal cyber spce dan lain sebagainya.

Nah yang berikut khusus untuk pak Salim Said soal kekhawatiran beliau bahwa Kepala Staf kalau tidak diangkat atau dengan persetujuan DPR itu bisa menjadi alat Presiden soal kekuasaan, apakah ada kekhawatiran atau barangkali Pak Salim Said meyakinkan kami bahwa memang selain panglima diangkat dengan persetujuan Dewan itu berarti rakyat mengawasi, apakah ada kemungkinan Kepala Staf kalau diangkat oleh Presiden atau tidak melalui Dewan bisa diinterferensi oleh Presiden walaupun Panglima diang~~at oleh DPR. Bapak

.i I

21

tolong yakinkan kami lagi bahwa Kepala Staf harus diangkat atas persetujuan DPR.

Ada satu hal yang berikut adalah, beberapa daerah bapak-bapak sekalian itu mengusulkan supaya ada dalam rangka otonomi daerah bahkan termasuk Undang-undang Otonomi Khusus yang sedang dirancang itu ada keingina.1 untuk membentuk polisi-polisi daerah, jadi bukan polisi nasional. Nah, bagaimana pikiran kita mengenai hal ini sebab keinginan itu kuat, mungkin saja mereka takut interferensi pusat ke daeah dalam bentuk seperti itu pak tapi mungkin beberapa ternan di Dewan kuatir itu bisa menjadi alat untuk cepat-cepat merdeka. Nah, munkin bapak-bapak bisa kasih informasi mengenai itu.

Dan terakhir soal tadi polisi membantu tentara saya kira memang harus diatur secara jelas bagaimana bapak sudah sampaikan tadi dan saya setuju kalau memang pemerintah yang harus mengatakan kepada Polri walaupun tanpa diminta oleh Polri, pemerintah harus bisa melakukan evaluasi itu, saudarasaudara Polri kami lihat sudah tidak mampu lagi, oleh karena itu saudara-saudara harus sekarang dibantu oleh TNI. Dan dari beberapa kasus yang terjadi kadangkadang tentara mengeluh bahwa mereka belum juga diminta oleh Polri untuk mengatasi keadaan ketika sudah kebakaran, sudah babak belur baru kemudian diterjunkan akhirnya memang terjadi represif yang luar biasa. Mungkln ini beberapa, terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT : Terima aksih Pak Alex, sekarang yang berikutnya Pak Firman silakan.

FPDI-P (FIRMAN JAVA DAELI, SH): Baik, terima kasih pak Ketua . dan tiga orang nara sumber yang kami

hormati. Ada tiga hal yang akan kami sampaikan dan ini untuk ketiga orang. Yang pertama, tentunya kita lebih berpikir kedepan tapi saya kira

analisisnya juga harus historis sosiologis tanpa membelenggu beban sejarah masa lalu untuk kita berpikir lebh terbuka dan lebih kedepan tap paling tidak historis sosiologis. Nah, yang pertama soal ancaman ini Pak Sayidiman, Pak Salim Said, Mas Kusnanto dan teman-temannya, memang harus ada terminologi yang jelas, harus ada konsep_ yang definitif yang nantinya tidak intertetatif disini, kapan ancaman itu bisa mengganggu keutuhan wilayah, bisa memasuki kedaulatan nasional, jadi militer juga tidak sertamerta masuk paling tidak koregnatif dengan polisi kalau itu menempatkan polisi di bidang keamanan yang mengganggu keutuhan nasional. Kenapa kami katakan demikian, karena paling tidak culture sipil harus kita bangun, masyarakat sipil harus kita bangun, kita temukan culture sipil, apapun yang terjadi yang menjadi panglima itu bukan mlliter bukan polisi tetapi masyarakat. Nah, persoalannya adalah kapan itu ancamar. dan kapan tidak, inikan kapan militer bisa masuk walaupun itu didalam negeri tapi bisa masuk itu, bisakah itu diterjemahkan dengan pendekatan bahwa paling tidak itu lewat pemerintah sipil dengan persetujuan DPR, ini kira-kira formula yang kami tawarkan dan saya tidak tahu persis apakah ada yang memberikan perspektif ini sehingga TNI masuk, kalau memang itu juga ancamannya dalam berdimensi keutuhan nasional dan kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, nah ini yang menjadi argumentasional kami soal ancaman ini pak supaya ti:iak menjadi tebal dan tidak dipertebal, tentunya juga pada awalnya tentu yang megambil peran itu adalah polisi yang dilakuakn oleh pemerintah sipil itu lewat persetujuan DPR itu ada terminologinya Mas Kusnanto kalau tidak salah, itu yang pertama.

Yang kedua, berkaitan dengan yang pertama ini soal yang konvensional dan yang non konvensional, kita memang sepakat bahwa yang non konvensional bisa menjadi entry point bagi kerusakan keutuhan nasional, tadi ada beberapa misalnya lewat komputer, tetapi itu juga harus direspon dengan non konvens!onal, jangan dengan cara non konvensional ditanggapi dengan cara konvensional,

22

karena yang kita maksudkan dengan petahanan kan bukan politik militer, politik pertahan pak Salim Said bukan politik militer dan politik keamanan. Jadi ini kirakira jangan sampai kita merespon bahwa konvensional lalu kita respon juga dengan non konvensional, saya kira itu juga kurang arif.

Yang ketiga, memang dalam TAP MPR kan ada dimensi pertanggung jawaban bawah Kapolri atau Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden, pertanyaan kami adalah bagai mana dalam tradisi militer dan polisi jikalau apakahsekaligus ini menempatkan Presiden itu serta merta mengkooftasi Kapolri dan Panglima TNI dengan perintahnyan itu karena bertanggung jawab Kapori kepada Presiden Panglima TNI kepada Presiden sehingga apapun yang diperintahkan oleh Presiden harut dilaksanakan bagai mana dengan kultur TNI dan Polri krena bisa aja perintah itu berdasarkan konstutusi tidak berdasarkan hukum yang beraku kecuali kalau perintah lebih tinggi dari konstitusi apalagi perintah itu dalam mempertahankan kekuasaan bukan dalarn rangka mempertahankan wilayah ini persoalan kita bersama, saya dengar tadi pagi ada yang mengatakan perintah itu apapun harus dilaksanakan menurut saya ini apakah apa enggak salah ini apakah misalnya Kapolri, Panglima TNI bisa melawan perintah yang tidak sesuai dengan konstitusi ini kira-kira dalam kerangka pertanggung jawaban Presiden kan Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden dan Panglima TNI juga begitu ini bagai mana pemikiran yang ketiga nara sumber kami yang kami hormati, terima kasih Pak Dacosta

KETUA: Terima kasih Pak Firman, sekarang berikutnya kita beralih kepada Prof.

Sahetapi silahkan pak.

F. PDI-P (PROF. SAHETAPY): Saudara Ketua, para Fakar yang saya hormati dan hadirin sekalian

sebetulnya yang saya kemukakan ini kemarin saya sedikit kemukakan apa pemikiran saya tidak menangkap atau tidak mendengar atau mungkin saya keliru secar ekspplisit baik penjelasan dari Jenderal Saidiman dari Dr. Salim Said maupun dari Dr. kusanto yaitu bahwa ,tapi ini juga sesuai dengan permintaan Punsus ini yaitu melihat Polisi sebagai bagian yang tidak terpisahkan part and fase of the beauty sert sistem kok bisa melihat polisi terus menerus itu sebagai bagian dari kekuasaan pertahanan kemanan padahal menurut hemat saya dalam segel souscaity justru itu yang paling penting part and fase bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pada ini, kalau pakai istilah sekarang yang sedang hangat-hangat integreted beautysert justru disini masalahnya, kalau masalah Polri dan TNI itu saya kira itu sudah lama pada waktu itu tentara polisi belum seomng pun berani bicara jaman Soeharto supaya polisi keluar dari ABRI saya bukan untuk menyombongkan diri sulit berbicara tentang keluar poli dari AERI, kemudian saya mau tanya Pak Jenderal Saidiman saya sepakat denga uraian bapak tadi itu dan saya sudah coba membaca cepat-cepat makalah bapak bapak pernah menjadi Duta Besar Jepang kalau menurut analisis saya pernah membaca beberapa tahun yang lalu dan apakah masih pendek di jepang itu kemakmuran meningkat tapi kejahatan masih status kuwo kitakan tidak bisa mengatakan inikan pencemaran globalisasi, pecemaran globalisasi tidak hanya di Indonesia di Afrika di Eropa di Asia dimana-mana, jadi bagai mana kita mengtekel masalah cultur of fialis kitakan tidak bisa terus menerus menujuk kesalahan itu kapada orang lain kita jangan jadi confitilatus padahal kita sendiri yang barang kali yang merusak cultur offailis itu sendiri, itulah sebabnya saya ingin kita katakan saya lihat dari ketiga nara 8umber ini berbicara tentang dua hal yang terus menerus disoroti kalau boleh pakai istilah figman tentang masalah subtansial masalah struktual tapi hampir-hampir sedikitsedikit saja diferi-feri oleh Jenderal Saidiman tentang cultur ferius pusatnya Indonesia ini bukan karena Polisi Tentara macam-macam itu tetapi ·cultur ferius

23

kita ini sudah rusak itu harus diakui pemimpin-pemimpin kita inikan sedang haus kekuasaan dan tidak mempunyai moral ferius yang tangguh dan ligel etik saya berani mengatakan itu kalau sejawat-sejawat yang terhormat disini tidak su~\a dan menentang silahkan tapi itulah sebagai orang yang 42 tahun berkecumpung di kampus melihat masalah ini sebagai objektif itulah sebabnya saya juga tidak setuju kalau polisi mengatakan dan itu boleh disampaikan kami bukannya tidak mau tunduk kepada kekuasaan sayakira polisi juga tunduk kepada kekuasaan tapi bukan kekuasaan eksekutif kekuasaan uang saya bisa berbicara tentang itu jidi kekuasaan itu bukan bukan hanya kekuasaan dari Presiden tapi kekusaan uang kekuasaan dari pada konglomerat itu yang saya katakan, jadi itu ingin saya usulkan melalui saudara Ketua kita tidak hanya undang para fakar-fakar ini kita juga harus undang sosiolog dan antropog su_paya mereka melihat masalah kepolisian saya tidak bicara tentara dulu, bertahun-tahun sejak saya masih ingat sampai sekarang stekmal polisi itukan melekat orang bikin takut anak kecil dia tentara bukan pak polisi itukan begitu dan kita juga tahu orang lapor curi ayam ongkosnya satu kambingkan itu yang saya katakan juga diluar negeri, jadi saya kira pasal ini Pak Salim Said bukan redesain saja saya ke power polus political lain tapi redesain juga harus berani jangan karena ini sudah hb lalu kita tidak berani lagi kitakan banyak buat Undang-undang yang dibuat di jaman Habibie yang saya katakan ada beberapa Undang-undang tanpa anus mohom maaf saja dan itu sangat disenagi nanti itu oleh para pengacara yang nati dibayar dengan uang korupsi dari para mereka digodog yang melakukan korupsi itu, pasti kita dibayar denga uang yang lain uang yang mereka korupsikan if.ukan, misalnya Undang-undang korupsi yang terakhiritu bagai mana kalau tuntut orang karena akan sudah dicabut oleh Undang-undang korupsi yang terakhir ini itulah say ingin kemukakan memang say kira harus kita akui juga masalah-masale.h entah disukai atau tidak disukai entah mau cuci tangan diri pada tentara mengenai hak azasi manusai ini mungkin Pak Saidiman sudah pas over karena itu parnah saya mengataka kepada seseorang banyak bidang di bahunya masalahnya itu bukan masalah, kalau masalah politik itu dengan pemerintah kalau masalah moral itu sehubungan dengan yang dari pada tentara itu namanya mereka punya nama selogan, tapi kalau masalah hati nurani anda berani enggak jangan karena jadi perwira enak aja rumah bagus mobil bagus kalau tidak punya tanggung jawab serahkan saja pada yang diba.wah itu yang saya dengar sendiri dari banyak orang bawahan itu mereka yang baru berlatih atau yang belum pintar itu merasa yang dipecundangi oleh yang besar-besar itu, nah ini saya tidak tahu bukannya mau kata orang belanda ofer inka stern saya tahu mungkin Saidiman enggak masuk dalam kelompok itu lagi tapi ini masalah dan saya mohon supaya nanti diundang saya mohon itu perhatian apa itu sosiolog dan antra polog mereka akan iihat l;ain dari orang-orang yang mempunyai keahlian istimewa politik itu yang politik, yann ahli-ahli politik itu sebetulnya kacamatanya itu putih tapi karena suatu keadaan hai berwarna itu, jadi kalau yang dibegini maka kita akan menerima suatu hasil ya enggak tahu Indonesia itu bagai mana kalau rancuh juga tidak tapi segi poperman ini yang saya kuatir saya memang denga sengaja masuk dalam panitia ini supaya saudara ketua tahu karena ada banyak hal yang harus secara prinsipil polisi karena itu saya berani 15 tahun yang lalu mengatakan polisi harus keluar dari ABRidan waktu itu ada jenderal polisi yang itu Sahetapi ngomo:-~g tidak betul setelah reformasi dia bilang betul saya bilang Saudara Jenderal anda bilang begitu dulu andakan tidak bicara begitu, sayakan ada punya getting termasuk saudara Beny Moerdani segala, jadi kalau kita mau bicara soal ini saya punyagetting-getting tidak saya bawa, jadi kalau bapa-bapak nara sumber tidak mau menjawab tidak apa ini hanya anggap saja sebagai catatan kaki untuk pertemuan berikut. , terima kasih.

24

KETUA: Terimakasih Pak Sahetapi yang lain akan menjawab para oleh fakar .

mengenai usul antropolog dan sosiologi itu akan dirundingt<c-.n di pimpinan dan akan Pak Sahetapi akan diberitahu itu baiklah sekarang akan kita lanjutkan dengan penanya berikutnya yaitu Drs. Achmad Syatibi masih sebbelah kanan ini silahkan pak.

FPDKB (DRS. ACHMAD SYATIBI) : Terima kasih pimpinan Saudara-saudara dan nara sumber yang saya

hormati khusus kepada Pak Salim Said yang terhormat pada satu kesempatan Pak Salim pernah berbicara munkinpak ya kalau ini betul ketika ketidak ada kacocokan antaran Presiden dan Wakil Presiden itu harus ada semacam mediator panengah kamudian pak salim ditanya mediatornya itu ·kalau enggak salah TNI pak ya satu-satunya TNI, ini yang saya tanyakan dalam hal ini apakah tidak kembali kemasa lalu bahwa TNI akan terlibat langsung dalam politik praktis itu yang pertama pak.

Kemudian yang kedua tadiPak Salim menyinggung masalah anggaran oprasional ketika TNI diminta bantuan kepada Polri atau sebaliknya ini rupanya tadi pak Salim mengatakan mintasaja pada pemerintah padahal itu sernua dibebanlan kepada polri kemudian Pak Salim saya teruskan nih kapan batasan keperluan anggota polri untuk minta bantuan TNI tadi kita lihat pada waktu Rapat Paripurna DPR ataupun pengamanan dikantor inisaya kataka~ terlalu berlebihan padahal polri sudah membantu dengan antara lain kalau enggak salah sekian ribu personil ini mau penjelasan pak salim kapan polri itu harus minta bantuan TN! apakah dalam keadaan mendadak ataupun sebelum atau jauh sebelum peristiwa itu terjadi pak, masa ini masih akan berlanjut denga SJ dengan segala macam·· macam sehingga ada Anggota dewan yang naik panser dari Kalibata itumungkin terlalu berlebihan pak.

Kemudian yang ketiga Pak Salim kemarin ada semacam pendapat entah dari nara sumber atau dari kawan itu adakaitanya dengan otonomi daeral1 adayang menyarankan bahwa pengurusan SJM, STNK dan BPKB itu serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah sedangkan polisi terlibat pada masalah penyidikan apakah dalam hal ini Pak Salim setuju dan mohon dalam kerendah hati Pak Salim nanti memberikan penjelasan pak.

KETUA: Terima kasih Pak Achmad, sekarang beralih kepada ~tang sebrangnya

silahkan Pak tampubolon.

F. PG (IR. SM. TAMPUBOLON) : Terimakasih Pak Pimpinan Bapak-bapak fakar yang kami hormati setelah

mencermati apayang disampakan tadi kamipun bersepenc.Japat dengan bapakbapak kami sulit mencari inter coneksitas dari pada dua undang-undang yang kita bicarakan ini karena bagaimana mempersandingkan Undang-undang yang tidak setara kami mengatakan demikian kalau misalkan Undang~undang yang dibicarakan ini sebetulnya makanan misalnya saja yang satu membicarakan masih beras yang satu membicarakan singkong goreng, jadi rr.elalui pertahanan ini masih belum jelas operasionalnya sedangkan kepolisian ini memang sudah jelas tugas-tugasnya, jadi kami bersependapat dengan ini masaiahnya sekarang badai mana menyatukan dari pada apa yang dikemukakan tadi payung utuh duadua ini bersama-sama memang inilah yang harus mempunyai interconeksitas yaitu keamanan dan pertahanan tadi itu dan ini memang c..da satuhal yang menarik ketika pemerintah menyampaikan Undang-undang ini sekaligus TAP 6-7 itu memerintahkan sebetulnyaadalah TNI dan Polri dan seharusnya yang membuat Undang-undangnya kita buat disisni yang disampaikan justru

25

pertahanannya kalau kita melihat menyimak undang-undang itu tiap bab perintah TAP itu sebetulnya, nah oleh karena itu saya kira memang masih jadi suatu pembahasan di Pansus nanti bagai mana cara pembahasan dari Undang-undang ini supaya bisa diperbandingkan dan dicari inter coneksitas ketika kita sekarang sepakat membicarakan ini hanya dengan satu pansus yang berarti ada hubungannya, nah dalam kaitannya tadi untuk bisa menciptakan undang-undang yang cocok yang terbaik menurut Bapak-bapak fakar disini kami kira dan kami tahu adalah mempunyai penga!aman dan informasi yang cukup untuk ketiga fakar tiga kelompok fakar saja yang kami harapkan yaitu bagaimana sih sebetulnya pengaturan kelembagaan seperti ini di dunia ini di luar negeri bisa diberikan contoh-contoh misalnya yang Bapak-bapak puny informasi dalam hubungan kelembagaannya sendiri dalam hubungan dari pada organisasinya kalau misalnya kita disini sekarang katakanlah untuk apa Polri misalnya mi;~tg persetujuan dari pada DPR, TNI juga Pnglima apakah diluar negeri juga seperti itu kita ingin suatu perbandingan apakah disana juga mungkun disatukan menjad; menjadi nuatu Departemen seperti yang Bapak-bapak tadi apakah menjadi Departemen saja atau Departemen pertahanan dan keamanan dinegara mana saja itu kita perlu suatu reperensif untuk bisa melihat sukur-sukur bapak bisa memberikan saran yang terdekat yang kira-kira cocok dengan kita dimana kita sekarang dalam terkait dalam sitem ketata negaraan kita dengan Undang-undang Nomor 22 otonomi mana dari negara mana yang dapat bisa diadopsi disini subtansinya jadi ini saja saya kira yang perlu kami harafkan dari Bapak-bapak para fakar untuk memberikan referensi yang terjadi di luar negeri sebagai bahan perbandingan bagi kita nanti, terima kasih pak.

KETUA: Terimakasih Pak Tampubolon sekarang Pak Tahir persilahk:ari.

FPPP (H.M. TAHIR SAIMIMA, SH) : Terimakasih Saudara Pimpinan, saudara-saudara para fakar dan saudara

saudara Anggota Dewan yang saya hormati saya mempersingkat saja karena waktu kita sudah hampir jam 4, pertanyaan ini saya tujukan kepada saidiman dalam peper bapak itu bapak mehendaki agar fungsi TNI itu diperluas jadi bukan hanya sekedar dalam bidang pertahanan saja kalau bisa diperluas antara lain seperti usaha subfersi menghadapi dibidang politik, ekonomi dan lain sebagainya termasuk fungsi menghadpi teror dan serangan, pengalaman k;ta yang baru kita rasakan seperti di timor timur sebelum penentuan pendapat itu pada saat militer atau TNI bertugas disana banyak terjadi hal-hal ahirnya kita sekarang merasakan sendiri karena terjadi pelanggaran-pelanggaran hak azazi manusia itu juga seperti kita lihat di Aceh di Maluku didaerah konflik-konflik lainnya yang menurut hemat saya ini barangkali perlu ada pembatasan-pembafasan sehingga tidak terjadi halhal yang tidak kita inginkan bersama saya kitkan pendapat bapak ini dengan Bapak Arifin Tarigan kemarin beliu memberikan penjelasan Pansus ini be!iau menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan antara Polisi dan Tentara itu antara lain beliau mengatakan bahwa tentara itu membunuh itu soal biasa sementara polisi tidak beliau juga mengatakan bahwa antara lainnya tentara itu biasa merusak sasaran musuh sementara polisi itu biasanya melindungi sasaran musuh banyak hal beliau jelaskan tentang perbedaan-perbedaan ini tapi dari dua perbedaan yang saya angkat dikaitkan dengan pendapat bapak itu saya lihat terjadinya kotradisi tugas antara polisi dengan tentara karena ini kami ingin mendapat pendalaman lebih jauh tetang pendapat bapak ini, apakah mungkin fungsi daripada TNI ini dapat perluas dari bidang pertahanan hal-hal yang bapak tadi kemukakan.

Yang kedua pertayaan ini saya tujukan kepada teman-teman kita dari Propatria ini saya membaca makalah bagus sekali pendapat saudara-saudara antara lain yang pertama disini menyatakan bahwa saudar-saudara menghendaki

26

fungsi penyidikan itu hanya berada dalam kewenangan kejaksaan pengalaman kita bahwa masih HIR yabalum ada Undang-undang Nomor 8 Tahun81 itu tugastugas penyidikan ini hampir terbengakali kalau tidak dibantu oleh teman-teman kita dari polri dan setelah Undang-undang Nomor 8 Tahun 81 ini kelihatannya berjalan baik walaupun disana-sini ada penyidikan tertentu antara lain seperti korupsi dan tindak pidana khusus itu ditangani oleh pihak lain intansi lain antara lain seperti Sea cukai Kejaksaan dan lain sebagainya kare:-~a itu saya mau mempertanyakan kepada saudara-saudara kita dari propatria ini dasar apa saja keinginna dari sadara-saudara agar tugas penyidikan ini hanya diberikan kepada kejaksaan saja itu yang pertama. Yang ketiga saya mohon maaf ya kami pada saat berbicang-bincang di fraksi kami berpikiran bahwa tidak lain dan tidak bukan polisi ini harus rnerupakan pollsi Nasional tapi setelah kita berpikir soal otonomi daerah dalam kaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 99 dan pengalaman kita seperti di Maluku ya saya kebetulan orang Maluku saya merasakan Gubernur itu sulit sekali untuk mengoftimalkan polisi itu secara maksimal padahal kalau kita lihat dari peper dari teman-teman kita dari Propatria ini mehendaki dana polisi itu juga dari APBD selain dari APBN juga dari APBD karena itu timbul pertanyaan kira-kira bagai mana caranya sehingga Gubernur atau Bupati itu bisa memanfaatkan Polisi itu secara maksimal ini yang mejadi pikiran-pikiran yang sulit kita pecahkan okelah polisi itu adalah polisi Nasional kita sepakat tapi jangan lupa tugas-tugas didaerah itu juga penting saya kemarin mendengar salah satu nara sumber karni menyatakan disini juga sampai soal-soal lalu-lintas itu ditangani secara keseluruhan oleh kepolisian ini barang kali hal-hal yang perlu kami angkat, berikutnya juga kepada propatria disini disebutkan dalam paper ini disebutl<an bahwa polisi itu kalau bisa dibawah dua Departemen yaitu Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman barang kali fikiran kita secara tiori boleh-boleh saja ya menurut saya itu juga bagus sekali kepolisian ini diluar negeri juga ada kepolisian bawah departemen delam negeri dan departeman kehakiman pengalaman kita baru beberapa minggu yang lalu Presiden memanfaatkan betul untuk kepentingan polisi untuk mempertahankan kekuasaanya ini hal-hal yang kita lihat betul, jadi kami ingin mendalami Jagi barang kali saudara-saudara dari propatria bisa menjelaskan lebih mendetail kenapa sampai pikiran seperti ini bisa kita angkat kalaumemangkita semua sepakat ya apaboleh buat kalau seandainya sekarang belum bisa saya kira pikiran seperti ini kita urungkan untuk sementara 1 0-20 tahun yang akan datang, ini pertanyaan kecil saja yang perlu kami kemukakan kepada teman-teman dari Propatria, terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Thahir, kita masih ada tiga pembicara dan masih ada

jawaban untuk 1 0 pembicara, jadi supaya masing-masing kita bisa mengatur bagaimana, mau perpanjang waktu barangkali yang paling ideal sebab memotong pembicara dari hastrat aspirasi rakyat ini barangkali itu membutuhkan persetujuan presiden itu, berikutnya Pak Slamet Supriadi.

F.TNI/POLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM): Terima kasih Pimpinan. Bapak-bapak narasumber yang saya hormati, saya ijin menyampaikan

pertanyaan langsung pada masalahnya saja, pertama pada Pak Salim Said, dan teman-teman dari Propatria, saya sependapat memang apapun bentuknya UU ini nanti entah namanya UU Pertahanan dan Keamanan Negara ataukah Keamanan Nasional seperti yang dikehendaki oleh Pak Salim Said harus mencerminkan suatu kehidupan masyarakat yang demokratis, cermin hubungan sipil-militer, sekarang yang menjadi permasalahan tahun 2004 TNI sudah tidak ada di DPR

27

supaya tidak ada terjadi sipil operet kontrol, tidak ada kebablasan sipil campur tangan masalah militer ataupun kepolisian menyangkut masalah teknis, ini perlu diatur didalam masalah kewenangan oleh karena itu menurut Propatria dan Pak Salim setogyanya bagaimana mengatur tataran kewenangan, bagaimana didalarn keadaan tertib sipil, dalam keadaan darurat termasuk dalam ke.adaan tertib sipil ini pengaturan masalah perencanaan, penganggaran termasuk pengangkatan, pemberhentian kepala staf angkatan Panglima TN I, Kapolri dan sebagainya, saya pikir itu perlu dijelaskan termasuk kewenangan dari DPR, DPR apakah bervvenang mulai perencanaan ikut terlibat, penganggaranya sampai ketingkat mana sampai dengan pengawasanya, dibidang apa, ini yang ingin saya dapatkan dari Pak Sa1im maupun dari Propatria, ini yang pertama.

Yang kedua untuk Pak Sayidiman, ini senior saya, kami mohon pendapat bapak tentang kemungkinan adanya prinsip-prinsip pertahanan dengan meluaskan didalam mempertahankan region suatu wilayan kawasan tertentu kita mengembangkan menjadi fakta pertahanan, seingat saya kita sudah sepakay didalam kawasan ASEAN ini Indonesia termasuk salah satu psncetus, deklarasi Bangkok bahwa kerjasama ASEAN hanya sebatas pada kerjasama dibidang poliik dan lain-lainya kecuali militer oleh karena itu solusinya masalah kemanan ini ditempuh dengan kerjasama bilateral dengan bentuk keamanan secara bilateral berbatasan melalui membangun kepercayaan, ini apakah kita mau nabrak dari kesepakatan yang sudah ada, padahal sampai saat sekarang inl ASEAN masih tetap utuh karena kita konsisten tetap mempertahankan ini, apabila kita nabi·ak sampai sepakat melanggar suatu kesepakatan bersama ini, nanti apakah tidak dibilang Indonesia sebagai pencetus kok malah sekarang ngajari yang tidak betul.

Yang ketiga, dihadapkan pada kondisi kemampuan negara kita, apa kita mampu untuk terlibat didalam memutus suatu fakta, keran tiu membutuhkan dukungan dana yang sangat besar, jangankan untuk membangun fakta pertahanan, untuk membangun TNI sekarang ini kita masih megap-megap, mohon penjelasan dari bapak, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih, yang berikutnya Pak Ketut Astawa, silahkan.

F.TNIIPOLRI (DRS. I KETUT ASTAWA): Pimpinan yang kami hormati para nara sumber, Bapak-bapak dan lbu-ibu

sekalian, perkenankan kami menyampaikan pertanyaan mohon penjelasan pada Bapak Sayidiman, kami sangat sependapat dengan pendapat bapak dirnana bapak menyampaikan bahwa kerawanan-kerawanan dibidang kemanan tidak mungkin dipecahkan oleh polisi sendiri, oleh karenba itu saya kira RUU Kepolisian ini sudah tepat, karena di RUU Kepolisian inipun ada dinyatakan pengemban fungsi kepolisian tidak hanya polisi saja tetapi mulai dari penyidik, sering diucapkan polisi adalah penyidik tunggal kami kira sudah diketahui bersama bahwa polisi bukan penyidik tunggal, kemarin dibilang oleh Pak Loby Lukman adal;ah sentral figur daripada penyidik, kemudian ada polsus, ada pam swakarsa dan sebagainya, jadi masyarakatpun seluruhnya terlibat, malah Pak Awaluddin kemarin mengatakan dibidang preventif seluruh potensi masyarakat harus ikut bersama-sama kita, kalau kita ingin menjaga keamanan ini bersama-sama, cuma beliau mengatakan didalam penyidikan ini hanya diberikan kewenangan saja terbatas.

Kemudian dengan TNI, didalam RUU ini bagaimana proses permintaan bantuan dari Polri kepada TNI kalau dibutuhkan itu juga diamanatkan oleh TAP MPR dan sebenarnya juga sudah ada ketentuan yang mengatur adalah PP Nomor 16 Tahun 1960 akan tetapi PP itu dengan UU Nomor 23 Tahun 1959 bersamasama ingin disempurnakan dengan UU pertama kali dengan Keselamatan Negara kemudian juga batal menjadi UU PKB sampai sekarangpun belum diumumkan,

28

walaupun tadi mengenai permintaan bantuan ini sudah diutarakan oleh Pak Salim tapi kami mohon pandangan bapak, bagaimana sebaiknya pak, kita atur yang sedemikian rupa supaya anak buah kita dilapangan ini betul-betul bisa mengemban tugas masing-masing dengan baik jelas tanggungjawabnnya, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang melakukan apa dan tugasnya apa, itu yang pertama.

Kemudian kepaqa Bapak Salim Said, kami sependapat pak, kalau masih definisi daripada ancaman sebagaimana diutarakan pada konsep RUU Pertahanan, ini pasti terjadi dilapangan nanti akan terjadi hal yang bentrok antar aparat kita, oleh karena itu adalah tepat pak kalau memang ini perlu ditinjau secara mendalam bagaimana kita mendefinisikan yang tepat ancaman ini sehingga batul-betul akan menjamin walaupun antar pertahanan dan keamanan itu yang merupakan mata uang dengan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan namun demikian harus kita bedakan supaya juga jelas pertanggunganjawab masing-masing, permasalahan yang lebih lagi jadi permasalahan yang diutarakan oleh Pak Salim adalah setiap ancaman itu apa tantangan namanya itu ada eskalasinya, eskalasi baru pada tingkat dimana damai menjadi darurat militer baru berpindah pelaksanaan tugas, kami sangat sependapat pak, cuma permasalahanya banyak kasus-kasus yang terjadi timbulnya satu hal kerancuan dimana sebenarnya seolah-olah terjadi permasalahan adalah penentuan pengalihan suatu keadaan bahaya dari aman ke tertib sipil kemudian ke darurat sipil dan ke darurat militer, itu harus ditentukan oleh satu keputusan politik, permasalahan yang kita hadapi adalah l<eputusan politik ini sudah ditunggu-tunggu, sebenarnya Polri juga sudah sadar juga, ini sudah seharusnya eskalasinya meningkat bukan porsinya polisi harus menangani tetapi permasalahanya adalali keputusan politik ini tidak ada sehingga juga menyebabkan anak buah kita dilapangan, mohon pendapat bapak bagaimana.

Kemudian kepada Propatria pak, mengenai penanganan dilaut dikaitkan dengan UU lnternasional, permasalahanya adalah sekarang walau UU yang kita buat ini adalah UU Pertahanan, tadi Pak Sayidiman diutarakan didepan, banyak hal didalam UU Pertahanan kita ini sudah melangkah ke ruang lingkup keamanan, lingkup penegakan hukum, sekarang kita berbicara soal pertahanan, oleh karena itu apakah relevan ini untuk kita bahas di UU Pertahanan soalnya fungsinya ini sudah ada satu perbedaan apalagi kalau menyangkut ke penegakan hukum, kemudian kepada siapa aparatnya, mungkin kita bedakan antara fungsi dengan aparat yang diberikan mungkin karena suatu keadaan diberikan satu instansi yang memopunyai kekuatan untuk itu diberikan dengan berdasarkan UU itu mungkin pemikiran yang lain tapi kita sekarang berbicara soal fungsi, harus kita bedakan antara fungsi dengan kekuatan yang harus kita hadapkan kepada pengemban fungsi, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Ketut, sekarang penanya terakhir Pak Effendi.

F.KB (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE): Terima kasih Pimpinan, karenawaktu persis habis sekarang.

KETUA RAPAT: Sebagaimana kita semua tahu menurut Tatib tepatnya Pasal 68 ayat (2)

kalau mau menyimpang dari jadwal waktu harus dengan persetujuan mpat sekarang dimintakan ini, bagaimana kita sampai pukul 16.30 WIB sebab malam masih ada lagi supaya para pakar juga sesuaikan jawabanya itu, memang lebih sulit bicara singkat daripada bicara panjang, sebab singkat itu hrus berfikir clulu mana yang harus dipotong, Pak Effendi silahkan.

29

F.KB (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE): Sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya sampikan baik yangt bersifat

komentar dapat klarifikasi maupun pertanyaan tetapi saya ingin satu saja inipun bersifat pengembangan dari pertanyaan atau komentar bapak-bapak sebelull)nya, tentu ketika kita ingin memproduk sesuatu apalagi perundang-undangan ada satu hal yang selalu membayangi kita atau yang ingin kita ketahui dan tentu jawabanya nanti yang saya inginkan ahnya sekedar informasi, kira-kira potret perundangundangan Kepolisian dan Pertahanan Negara yang paling mendekati untuk kita jadikan rujukan dalam rangka perundang-undangan kita, dua perundangundangan kita ini dari mana karena problemnya adalah kita disinikan harus berbicara ketika membuat UU Pertahanan misalnya disini negara kita dari sisi sosiologis Jain mungkin tanya negara didunia, dari sisi geografis tadi Pak Sahetapy menyebut sosiologis, saya kira sangat Jain dari beberapa negara lain, dari sisi geografis saya kira juga lain dari sekian beberapa negara lain, dari sisi faksi-faksi keagamaan juga lain dari beberapa negara lain bahkan mungkin keagamaan secara spesifik Islam misalnya juga saya kira firkad-firkad dalam hat . kepolitikanya, dalam hal pemahaman keagamaanya juga lain dari beberapa · negara lain, begitu juga dari lain-lain, dalam konteks ini saya kira kita akan lebih konfrehensif ketika bisa memahami semua ini kemudian melihat referensi deri negara lain, itu saja pak saya kira pak yang saya mintakan komentar dari semuanya Pak Salim, Pak Sayidiman, Pak Kusnanto Anggoro dan Pak Rifki Muna yang saya kira ahli dibidangnya, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Effendi

F .PDIP (ALEXANDER LITAA Y): Saudara-saudara sekalian para pakar, ada satu tadi yang terlupa semangat

internasional sekarang inikan semangat perdamaian, setiap negara membangun kekuatan tetapi dalam rangka perdamaian, tujuan proklamasikan kitakan juga menuju tata dunia yang adil, tenteram, damai dan lestari, apakah menurt bapakbapak, apakah kedua RUU ini sudah kelihatan wajah itu atau tidak ataukan kita memang buat UU dalam semangat perang, terima kasih.

KETUA RAPAT: Silahkan.

F.PDIP (K.H. ACHMAD ARtS MUNANDAR, MSc): Bissmilahirokhmanirokhim. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saudara ketua, Saudara Anggota, Para Nara Sumber, ada hal yang sangat

mengganjal dihati saya yang mana fungsi TNI jelas bagi kita memberikan pengayoman, perlindungan, keselamatan bahkan pelayanan kepada masyarakat, bakan ditulis slogan-slogan yang disana yang baik untuk rakyat adalah baik untuk TNI atau Polri tapi ada motto yang mengganjal dihati saya yaitu kill or to be kill membunuh atau dibunuh, bahwa orang menurut saya dilahirkan untuk menciptakan neraka, ini seram sekali, kalau bisa ini mumpung TNI/POLRI memang ada disini ya fraksinya dan mungkin 2004 seperti apa beliau katakan tadi mungkin tidak akan di DPR/MPR lagi ini, apakah motto itu juga bisa diperbaiki ~tu ya, itu satu.

Yang kedua, dengan adanya rencana otonomi daerah memang sudah ada kegiatan antara Pemda dengan Kepolisian sudah ada kerja nama, persoalanya dengan adanya otonomi daerah ini bagaimana bef!tuk kerjasama yang baik antara Kepolisian dan Pemda, terima kasih pak, Wassalamu'alaikum Wr. \A!b.

30

KETUA RAPAT: T erima kasih. Dengan demikian kita sekarang sudah bisa tenang mendengarkan jawaban

dari para pakar atas pertanyaan kita masing-masing, bagaimana urutan siapa bicara lebih dulu, waktunya 25 menit bagi semua, silahkan Pak Sayidiman.

SAYIDIMAN SURJOHADIPRODJO: Terima kasih Pimpinan, karena waktu terbatas ya, saya juga membatasi

jawaban saya maaf kalau nanti kurang memuaskan dan saya tentu tidak akan satu persatu kecuali kalau ada pertanyaan yang khas, saya mulai dengan pertanyaan Saudara Supriadi, saya tidak mengatakan bahwa Indonesia membangun fakta pertahanan pak, sama sekali tidak bahkan kita anti fakta pertahanan salah tangkap, jadi yang kita perlukan adalah kerja sama, kerja sama itu bukan fakta pak, justru tadi saya jelaskan bahwa fakta dan kerja sama itu dua hal yang berbeda, kemudian yang sangat penting pertanyaan dari beberapa penanya mengenai pandangan saya mengenai bagaimana itu, saya mengemukakan solusi dari Dewan Ketahanan Nasional itu diaktifkan, diperluas dan dioprasionalkan, itu maksud saya begini tadi didalam makalah s.aya sampaikan bahwa ada diperlukan organisasi-organisasi yang mempunyai fungsi untuk menghadapi masalah-masalah, seperti umpamanya saja menghadapi subversi dibidang narkoba, kebudayaan, etnik, yang tadi saya katakan kalau itu semua dibebankan pada Polri itukan terlalu berat, itu tidak fer juga kepada Polri dan pada kita sendiri sebagai bangsa, jadi oleh karena itu saya usulkan dalam makalah saya supaya dibentuk organisasi-organisasi yang inti dari organisasi itu kepakaran-kepakaran, seperti tadi Pak Sahetapy memerlukan sosiolog, antroplog, itu memang begitu, jadi nanti intinya itu, ada beberapa organisasi, mernang didalam hal itu yang tadi saya kemukakan perlu ada TNJ dan Polri mengapa, karena mau tidak mau fungsi dari organisasi itu nanti ada hubunganya dengan pertahanan dan ada hubunganya dengan fungsi Polri, supaya ja:-~gan sam.pai ini nanti lepas dari itu, karena itu perlu keanggotaan TNI dan Polri didalam organisasi itu, umpama saja narkoba dibentuk organisasi sendiri untuk menghadapi ancaman narkoba, dan tahu apa yang inti dari kepakaran ini tapi disitu perlu ada TNI/Polri, sebab ini ada hubunganya dengan yang lain, itu tidak berarti bahwa dengan demikian peran dan fungsi TNI kemudian dianggap diperluas l:egitukan, karena ini hubunganya dengan pertahanan, ini sekarang ada beberapa organisasi yang semua dengan semdirinya tidak dibawah departemen-departemen yang ada, tidak dibawah Dephan, tidak dibawah Depdagri, tidak dibawah Depkeh, ini semua merupakan organisasi-organisasi yang sifatnya interdeparternental dan bahkan mungkin terdiri dari orang-orang diluar departemen, nah inikan perlu ada koordinasi dan pengendalian, maka koordinasi dan pengendalian itu sebaiknya dilakukan oleh Dewan Ketahanan Nasional, oleh karena sekarang sudah mempunyai keanggotaan menteri-menteri dan kalau tidak salah pimpinanya itu adalah Presiden Rl dengan adanya sekjen, maka dengan Dewan Ketahanan Nasional menmgadakan pengendalian dan pengkoordinasian terhadap organisasiorganisasi itu akan dapat tetap berjalan sesuai dengan politik pemerintah.

Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana tentang fungsi operasional dari Dewan Ketahanan Nasional, oleh karena organisasi-organisasi yang dikendaiikan itu bersifat operasional, jadi yang mengendalikan juga harus mempunyai kemampuan berwewenang operasional, kalau tidak tidak ada gunanya inilah maksud saya sehingga dengan demikian Dewan ketahanan nasional tidak hanya berfungsi .. tapi berfungsi operasional juga.

31

Satu hal mungkin ini ada salah interpretasi erutah salah terjemahan, memang didalam RUU Pertahanan Negara disini dikatakan fungsi dari TNI itu tadi ditanyakan dan dibicarakan, menjalankan operasi militer .. , ini sebenarnya saya pikir ini terjemahan daripada military operation sort of word itu adalah istilah yang dipakai dunia militer AS yang kemudian juga dipakai sekutu~sekutu dia, yang dimaksudkan adalah segala operasi militer yang dimaksudkan military opration of war tidak menjalankan kegiatan perang secara fisik tetapi mempunyai dampak politik khususnya diplomasi yang khususnya bermanfaat dan berharga bagi negara yang punya tentara itu, terutama itu adalah operasi~operasi militer untuk mendukung diplomasi, memang berlaku operasi militer tapi tidak dengan maksud untuk perang tetapi untuk to support the diplomasi itu sebetulnya umumnya pengertian operation of war.

Kemudian pertanyaan tadi yang konvensional dan non konvensional, apakah ada legalitynya terjamin yaitu apakah ancaman non konvensional dijawab secara konvensional dan bagaimana legality, karena itu tadi saya katakan bahwa ini semua dilayani dihadapi oleh organisasi-organisasi yang dikendallkan oleh Dewan Ketahanan Nasional yang tentu legal, Dewan Ketahanan Nasional kan perannya legal, jadi oleh karena itu semua pengendalian yang dilakukan oleh Dewan Ketahan Nasional itu legal, dengan demikian apakah mau dinamakan konvensional, non konvensional terus terang saja sekarang itu sukar ditarik garis pemisah yang jelas apa yang konvensional apa yang non konvensional tapi memang legality itu diperlukan kalau tidak ada legality maka segala gerak, segala aktivitas yang dilakukan oleh aparat yang menjalankan itu mereka sendiripun tidak bisa bergerak. Satu hal di luar catatan tadi umpama saja dikatakan bahwa mungkin untuk suatu hal diperlukan organisasi polisi itu, memang kita bisa saja, ada negara-negara yang punya organisai semacam Brimob yang besar umpama saja unit Satgas Uni Soviet, anda tahu bahwa di Uni Soviet kepolisian itu ada dua macam, kepolisian nasional dan kepolisian daerah. Kepolisian nasional itu · · dibawah Departemen Dalam Negeri itu namanya NKPD itu mempunyai organisasi yang tidak kalah dengan Uni Soviet Army punya divisi-divi~i. punya kesatuankesatuan tank, punya kesatuan udara, jadi itu memang ditujukan kepada segala masalah keamanan dalam negeri. Soviet Army tidak mau turut campur internal sevurity tapi NKPD harus dibentuk besar, nah kita mau itu atau tidak, dan kalau mau itu tentu definisi tentang kepolisian ya berubah juga, NKPD itu memang suatu bentuk organisasi yang polisi benar tidak tentara tidak 'in between' kita mau itu atau tidak, brigade mobil terus semacam itu, nah kalau toh itu mau diperbesar tapi brigade mobilnya menjadi besar. Tadi sudsah saya katakan kalau brigade mobilnya menjadi demikian besar itu pihak kepolisian happy atau tidak, karena nanti tentu overdraw brigade mobil.

Saya kira saya sudah kehabisan waktu, sekian saja dulu, .. sebenarnya masih ada.

FPDI-P (DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO) : Kami interup satu menit saja pak dari jawaban dari pak Sayidiman tadi,

referensi dari pak Sayidiman tadi bukan Soviet tapi adalah accent countries Malaysia, Thailand, Philipina, mereka memiliki kesatuan-kesatuan brigade, kalau di Malaysia itu ada Police Sutan, kalau di Tahiland itu ada border police yang kurang lebih sama dengan badan brigadi di kita, jadi yang saya lihat perbandingannya adalah Asian Countries.

Demikian, sekian.

32

SA YIDJMAN SURYOHADIPRODJO : Tidak maksud saya boleh saja, kita mau begitu juga boleh, bukannya tidak

boleh inikan terserah kita cuma buat kita kalau mau mengadakan begitu akibatnya mau tidak mau brigade mobilnya besar polisi sendiri mau apa tidak, jadi blsa saja di Jerman juga ada, cuma bisa diketahui peran dari organisasi demikian itu sebenarnya bukan peran 'pure' kepolisian.

KETUA RAPAT : Silakan yang berikut yang mau menjawab, silakan pak Salim Said.

SALIM SAID: Singkat-singkat saja pak Alex Litaay tadi saya mulai dengan satelit. Kala.u

satelit itu memandulkan itu tidak terlalu bahaya tapi kalau satelit itu membL•at perempuan kita subur semua KB kita kacau. Terus tadi pak Alex Litaay tanya mengenai apa saja alasan mengapa pengangkatan kepala staf angkatan saya usulkan saya berpendapat perlu diterima atau diconfirm oleh DPR, alasannya begini pak, historis sejarah Indonesia adalah sejarah perebutan alat bersenjata sejak Amir Syarifuddin sampai sekarang ini, sekarang hari ini itu sedang terjadi itu merupakan historis. Oleh sebab itu jangan sampai tentara itu rnenjadi alatnya pemerintah, maka kontrol atas tentara oleh rakyat melalui DPR harus dilakukan, nah itu dilakuakn pertama~tama di angkatan sebab kalau pengangkatan itu dilakukan dengan mengangkat orang-orang yang conforable kepada pemerintah maka dalam keadaan kritis pemerintah bisa memakai alat bersenjata itu polisikah atau tentarakah, itu sebabnya saya dari awal sejak reformasi selalu mengatakan Pimpinan tentara harus diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dengan demikian kita paling sedikit bisa mengurangi dipakainya alat bersenjata untuk keperluan domestik politik Presiden. Nah, yang sudah diterima kan Panglima oleh TAP MPR, megapa saya usulkan Kepala Staf juga karena saya menganggap supaya ada dua line of devends. First, line of devend adalah Panglima, kalau panglima itu bohol maka masih ada kepala staf angkatan, alasan yang pertama tadi adalah tentara rakyat, kalau dia tentara rakyat pengangkatannya harus disetujui oleh rakyat tetapi tadi Jatar belakang sejarahnya sudah saya kemukakan. Alasan berikutnya adalah ini nanti mempunyai dampak kepada Wanjakpi, supaya Wanjakpi itu sangat serius sehingga produk Wanjakpi yang diberikan kepada Presiden untuk dibawakan ke DPR juga sangat ketat sehingga dengan cara ini kita memperketat Wanjakpi itu sehingga pemilihan-pemilihan didalam sedemikian rupa berjalan sehingga tidak terjadi calon-calon itu ditolak karena alasan-alasan profesional termasuk alasan ahlak, moral seperti contoh saya tadi, ada ... ditolak karena soal dia pernah menyia-nyiakan isterinya atau bagaimana atau dia pernah ada sknadal perempuan ketika dia masih Mayor Jenderal, itu alasannya.

Nah, saya kira ini juga menjawab pertanyaan pak Slamet tadi itu bagaimana mengatur agar tidak ada kebablasan kewenanagn pemerintah atas tentara, yang tadi bapak tanyakan. Nah, dengan daanya kontrol DPR atas itu plus keterbukaan, ada kontrol pers, ada kontrol masyarakat, LSM dan lain sebagainya, maka kita mengurangi kemungkinan alat negara bersenjata dipakai untuk tujuantujuan oleh politik domestik, baik oleh pemerintah maupun oleh kekuatankekuatan politik lainnya. Jadi saya masih tetap berpegang paling sedikit Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Yang kedua, ancaman harus ada definisi yang tidak interpretatif, kapan muncul ancaman itu, siapa yang menentukan menurut saya Bangsa Indonesia yang harus menentukan. Dalam hal ini bangsa Indonesia diwakili oleh pemerintah dan DPR, ini yang menetukan, apakah ini sudah ancaman atau be!um ancaman itu pemerintah dan DPR, saya kira juga di tingkat lokal seperti itu, ini juga

33

berhubungan dengan kapan tentara diperintahkan oleh pemerintah untuk membantu polisi. Jangan polisi sendiri yang mengatakan aduh aku udah tidak kuat nih, aku minta tentara, atau aku masih kuat padahal sudah babak belur. Jadi yang menentukan itu adalah evaluasi pemerintah dan DPR, melihat polisi sudah tidak bisa lagi kita perintahkan tentara untuk membantu dia, jadi ancaman itu yang menentukan bang sa Indonesia diwakili oleh . pemerintah dan DPR itu ja!an pikirannya. ..

Yang berikut, pak Sahetapy beliau mengatakan apakah perintah selalu· dilaksanakan ini sebenarnya yang harus menjawab pak Sayidiman yang peliNira atau mantan perwira tinggi TNI yang saya tahu bapak-bapak tolong dikoreksi kalau salah, didalam tentara katanya ada aturan yang mengatakan ada perintah yang boleh ditolak kalau perintah itu bertentangan dengan peraturan yang didasar atau hati nurani atau apa begitu, ada klausul yang mengatakan orang boleh menolak perintah, tepatnya tanyalah tentara yang tahu lebih detail.

Lalu pak Achmad saya kira tadi mengatakan tapi ini diluar konteks pertemuan kita hari ini, apakah ketua Pimpinan mengijinkan menjawab pertanyaan ini sebab ini out of conteks dari Undang-undang. Beliau mengutip keterangan saya dalam sebuah wawancara televisi ketika saya mengatakan kalau tidak ada kecocokan antara Wapres dan Presiden maka diperlukan adanya mediator, karena kalau kita serahkan kepada ibu Mega dan Gusdur we are getting no where lalu interview TV menanya saya siapa yang aanda bayangkan menjadi mediator ya saya jawab dengan cepat saja TNI bisa, kiyai-kiyai bisa. Nah, lalu pertanyaannya adalah apakah dengan menyebut TN! itu tidal< terlibat pclitik praktis, begini pak Jatar pemikirannya, saya kembali kepada sejarah, dalam sejarah Indonesia setiap ada krisis penting TNI selalu tertantang untuk memberikan jawaban sehingga ini merupakan bagian integral dari apa yang disebut jati diri TNI. Tahun 1948 tantangan yang dihadapi Panglima besar Sudirman adalah mengikuti petunjuk bung Karno untuk dirawat oelh dokter Belanda di Jogya, karena dia baru operasi paru-parunya tinggal sebelah atau dia melaksankan sumpahnya tidak mengenal menyerah, Sudirman menjawab dengan saya tidak mengenal menyerah, saya masuk ke hutan bergerilya, ini jawaban tahun '48. Di tahun 1958 ketika semua tetangga kita di dunia !<etiga kudeta, jawaban TNI lewat Nasution adalah jalan tengah berbeda dengan jawaban Sudirman tahun 1948. Di tahun 1965-66 ketika krisis jawaban TNI dengan dukungan masyarakat mengambil alih kekuasaan. Sekarang kita menghadapi sebuah tantangan, apakah Panglima TNI dan kepala staf bersiul-siul di kantornya melihat keadaan makin kacau atau memberikan jawaban, apa jawabannya bergerilya tidak mungkin, membuat pidato jalan tengah tidak mungkin, mengambil alih tidak mungkin yang terpenting di kepala saya mengapa TNt tidak menjadi mediator, oleh sebab itu karena TNI harus berbuat maka menurut saya yang paling visible sekarang TNI baik sebagai dirinya maupun mengajak yang lain itu menjadi mediator melakukan suatu diplomasi antara ibu Mega dan Gusdur itu latar belakang maaf saya katakan TNI melakukan mediator. Nah, ada yang pernah mengatakan siapakah ini tidak menyeret TNI dalam politik, saya bilang TNI ada didalam politik, siapa yang mengatakan menyeret itu ada Pak Slamet dia kan wakil TNI disini. The fact bahwa ada TNI di DPR menunjukkan kita mengakui TNI masih kekuatan politik, kalau dia sudah 2004 diluar ditarik-tarik itu arinya kegagalan sipil lalu mengundang tentara, sekarang tidak perlu diundang dia ada diantara kita.

34

Pertanyaan pak Achmad berikutnya, kapan minta bantuan dari TNI, tadi saya kira sudah saya jawab, itu akan ditentukan oleh bangsa itu sendiri kapan dia memperbantukan tentaranya kepada polisi tadi sudah saya jawab.

Pak Tapubolon berbicara minta bahan perbandingan, saya kira DPR harus punya staf ahli jangan kita-kita yang diundang secara sporatis begini juga berfungsi sebagai staf ahli, kalau mau demokrasi harus ada duit dong bayar staf ahli, saya kira sudah saya jawab semua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT : Barangkali pak Kusnanto dan kawan-kawan bisa mengisi lagi kelanjutan

dari acara jawaban. ·

PROPATRIA (KUSNANTO ANGGORO): Ya, saya akan minta rekan saya Rizal saja terutama untuk polisi yang

belum banyak tersentuh oleh Propatria dan tadi juga berkaitan dengan persoalan tentang kontroversi ya otonomi, silakan Rizal Panggabean.

PROPATRIA (RIZAL PANGGABEAN): Saya mewakili ternan-ternan dari Propatria, ada beberapa hal yang akan

saya tanggapi singkat-singkat saja. Yang pertama, mengenai kaitannya dengan polisi sebagai sebuah institusi yang sifatnya nasional dengan daerah khususnya dalam rangka otonomi daerah. Sebenarnya kita bisa membedakan dua fungsi dari polisi; yang pertama katakanlah yang administratif yang masih nasional dan harus nasional yang menyangkut misalnya rekrutmen, menyangkut kepangkatan, gaji, rotasi, jabatan, penugasan dan seterusnya itu bisa nasional dalam pengertian admnisitratif, tetapi yang menyangkut polisi, fungsi pempolisian itu sebenarnya itu bisa dilimpahkan ke daerah, dan oleh karena itu sebenarnya Kapolri ketika dia mengangkat Kapolda misalnya bisa melakukannya dan bisa kita rninta supaya hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat atau pandangan dari orangorang di daerah terutama gubernurnya bahkan bila perlu DPRDnya, jadi disitu karena nanti saya kira polisi nasional kita dimasa datang harus llllllai membangun sebuah etika, sebuah budaya kepolisian yang benar-benar berorientasi kepada persoalan-persoalan di daerah dimana dia berada. Dan selaras dengan itulah makanya juga kita menawarkan dan mengusulkan supaya pendanaan polisi itu supaya juga dibantu oleh daerah dan selama ini sebenarnya sudah terjadi. Adamacam-macam bentuk kemitraan tapi dulu itu tidak transparan, pertanggung jawabannya tidak jelas. Nah, dengan mekanisme yang ada di daerah dengan APBD hal bisa di jadikan menjadi sebuah, praktek itu bisa dijadikan prakteK yang transparan dan bisa dipertanggung jawabkan.

Yang menyangkut tugas polsisi di bidang penyidikan itu sebenarnya alasan dibalik semua itu cuma satu supaya kita lebih memberikan pihak kejaksaan yang memainkan tugas yang utama yang dominan di bidang penyidikan, jdi polisi cukup sampai tahap penyelidikan saja. Jadi itu saya kira harus kita perlukan supaya nanti di masa datang hal-hal yang menyangkutkolusi-kolusi kekuasaan yang melibatkan polisi seperti jaman dahulu iut bisa kita hindari.

Kemudian yang menyangkut tempat, ternpatnya memang dibawah Departemen Dalam Negeri atau mungkin sebagai transisi, sebagai peralihan bisa ditaruh dibawah Departemen Kehakiman karena saya kira itu yang lebih tepat dalam pandangan kita, toh dari tadi kita juga sudah membicarakan himbauan alangkah baiknya supaya militer atau tentara itu ada dibawah Menteri Pertahanan, kenapa polisi harus dibawah Presiden tentaranya saja sudah ada dibawah Menteri Pertahanan misalnya seperti itu. ltu saya kira salah satu alasan yang perlu kita pertimbangkan mengapa polisi ada dibawah atau berada didalam Departemen Dalam Negeri yang nanti dalam otonomi daerah dimasa yang akan datang tentu

35

Departemen Dalam Negeri kita bukan lagi Departemen Dalam Negeri yang k:ta bayangkan dimasa yang lalu-lalu beban kerjanya banyak diambil oleh daerah.

Nah, terakhir saya kira Rancangan Undang-undang yang kita bicarakan itu masih berat sekali warisan atau trauma masa lalu, beban masa lalu yang tadi disebutkan oleh Salim Said yaitu ada banyak sekali perhatian yang menyangkut peran polisi dibidang security/keamanan, kita sebenarnya juga harus mulai sekarang membina budaya baru, mentalitas baru, etika kerja baru didalam institusi polri yang orientasinya itu adalah pempolisian didaerah, pernecahan masalah di daerah, kemitraan dengan masyarakat dan seterusnya diluar pemn polisi dibidang penjelasan hukum, jadi dimasa yang akan datang itu citra polisi yang terkait dengan masalah kemanan itu bisa dilengkapi. Saya kira itu sebagai tambahan.

PROPATRIA (IPDAL): Terima kasih Pak Ketua. Kalau saya ingin menjawab pertanyaan dari pak Thahir Saimima dari FPPP

berkaitan dengan pertanyaan tadi penyalah wewenang penyidikan kepada kejaksaan. Nah, dalam usulan Propatria untuk itu kita melihat dalam konteks apa yang disebut pak Prof. Sahetapy tadi tentang integrated justice system, karena itu Undang-undang Kepolisian ini juga sebetulnya juga harus dilihat dalam konteks engan Undang-undang Kejaksaan, karena pengalaman selama ini ada overlapping antara tugas penyidikan ini, misalnya untuk tindak pidana khusus itu diserahkan kepada kejaksaan sehingga kepolisian tidak ambil alih itu tapi dalam praktek seringkali terjadi saling berebutan itu. Nah, dalam konteks perlu ada satu yang terintegrasi antara peranan kepolisian dan kejaksaan dalam proses tindak pidana ini karena itu kita mengusulkan dipikirkan kembali fungsi ·penyidikan itu ditangan kejaksaan. Saya kira itu latar belakang pemikirannya karena dibelakang itu juga kita kenapa usulan itu seperti itu juga terkait dengan tadi disebut oleh ternan saya tadi Sdr. Rizal.

Kepolisian yang kita bayangkan disini adalah dia berada dibawah apakah Departemen Kehakiman atau Departemen Dalam Negeri sehingga fungsinya itu menjadi jelas dalam konteks seprti iut, jadi bukan berada dibawah kewenangan Presiden.

Saya kira itu tambahan dari saya untuk menjawab pertanyaan Pak Thahir Saimima, terima kasih.

KETUA RAPAT : Baiklah terima kasih, dengan demikian kalau kita lihat jam kita sudah tahu

apa yang harus kita lakukan. Ada satu point saya mau ucap terima kasih kepada pak Salim Said, kemarin itu pak Arifin Tarigan membuat perbandingan kalau tentara itu loyal kepada komandan sedangkan polisi loyal kepada hukum kesannya seolah-olah kalau komandan perintah langsung habis. Saya rasa ini bagus supaya menjadi pelajaran bagi kita semua baik bagi yang pegang komando itu supaya tahu, rakyat juga tahu haknya, tidak semua perintah itu boleh dijalankan bahwa fail is fail punya masa sudah lalu sehingga peradilan penjahat Perang Dunia kedua. Kita minta bantuan dari pakar ini untuk meredam segala yang jahat-jahat ini para kiyai juga.

F. REFORMASI (IR. A.M. LUTFHI) : lnterupsi, belum pernah saya menggunakan hak saya. 1\/lau tanya kepada

pak Salim Said tentang mediator itu sebelum atau sesudah dinyatakan pak Agum Gumelar disampaikan oleh Pak salim Said, itu saja.

)

36

KETUA RAPAT : lni di luar topik, artinya pertanyaan itu klta dukung, karena waktunya sudah

habis, sekarang ijinkan saya atas nama kita semua mengucap treima kasih kepada bapak Sayidiman, bapak Salim Said, bapak Kusnanto dan kawan-kawan yang sudah memberikan masukan, memberi saran,. memberi pikiran-pikiran kepada Pansus ini yang pasti akan bermanfaat baik untuk pengetahuan sendiri maupun akan dituangkan didalam memperbaiki naskah undang-undang yang kami hadapi disini, dan dengan demikian kita terima kasih. Sebelum ditutup, perlu diperingatkan bahwa ini tidak ada kesimpulan baik Pimpiman maupun masingmasing Anggot membuat kesimpulan sendiri kalau perlu minta bantuan tetangganya bagaimana kesimpulan itu, nanti malam ada lagi jadi mohon kawankawan kalaupun cape ya selesaikanlah tugas dengan baik, jugamalam hari bukan kita mau jadi burung hantu ya karena diminta karena keadaan darurat parlemen bukan darurat sipil, darurat DPR.

Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.40 WIB)

Jakarta, 7 Juni 2001 a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT

~-DRS. ISKANDAR N. BASRI

NIP. 210001160

RISALAH RAPAT - berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200415-034709-3586.p… · memang sudah menjadi jadwal · untuk menyelenggarakan Dengar Pend a pat Dengan

Documents