RISALAH RAPAT - dpr.go.id

RANCANGAN

RISALAH

RDPU KOMISI III DPR RI DENGAN ADI SETIAWAN DKK, PIMPINAN DELEGASI MASY KORBAN DISKRIMINASI POLRI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2014-2015

Masa Persidangan

: II

Rapat ke- :

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum

Hari, Tanggal : Selasa, 4 Nopember 2014

Waktu :

Tempat : Ruang Rapat Komisi III

Acara : Menerima aspirasi masyarakat

Hadir : Anggota

RISALAH RAPAT

PIMPINAN RAPAT/DR. H. AZIZ SYAMSUDDIN, SH

Dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim kami atas nama Pimpinan mengajak Bapak-ibu sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan perkenan-Nya maka kita semua dalam kondisi sehat walafiat di dalam aturan dan mekanisme tata tertib DPR No. 1 tahun 2012 bahwa berkenaan dengan rapat dengar pendapat umum tidak memerlukan kuorum daripada rapat maka izinkan saya dari meja Pimpinan sesuai dengan ketentuan mekanisme rapat Pasal 2 1 ayat (1) untuk membuka rapat ini dan kami nyatakan terbuka untuk umum bisa ya (RAPAT SETUJU) Baik,

Bapak-ibu sekalian mekanisme yang berlaku berdasarkan tata tertib tentang rapat dengar pendapat umum nanti ini kami akan mempersilakan dari delegasi tamu yang hadir dalam kesempatan ini maksimal 2 jurubicara dan masing- masing mungkin maksimal 5-10 menit sehingga kami dengar dari Bapak-ibu sekalian nanti masukan dari Bapak-ibu tentang dokumen-dokumen dan ini akan menjadi bahan Bapak-ibu anggota Komisi III DPR RI dan Fraksi-fraksi ada di Komisi III DPR RI untuk menjadi bahan rapat dan nanti apabila disepakati dalam Pleno Komisi III DPR RI maka akan ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada mitra kerja melalui Pimpinan DPR

sehingga mekanisme-mekanisme ini tetap akan kami pegang dalam hal dan prosedur yang di dalam terselenggaranya rapat dan perlu kami sampaikan juga kepada tamu kita pada hari ini bahwa Bapak-bapak dan Ibu yang hadir dalam kesempatan ini adalah dari berbagai macam fraksi yang hadir nanti silakan Bapak-ibu untuk mendalami sekaligus memperkenalkan tapi sekilas saya memperkenalkan diri yaitu di sebelah sana Pak Putu dari Fraksi Partai Demokrat yang pakai jas hitam Pak dari Bali, kemudian yang terhormat Ibu Weni dari Fraksi Partai Golkar, kemudian yang terhormat Pak Hadi dari Fraksi Partai Gerindra, dan ini Purnawirawan Jendral Bintang dua Weni Waraow dari Fraksi Partai nah ini beliau juga nanti akan mendalami Baik untuk mempersingkat waktu kita tadi buka jam satu lewat 14 mungkin tadi dan kita mudah-mudahan bisa akhiri ini maksimal pukul 3 ya, kalau bisa 10 menit, 10 menit Bapak-ibu ya maksimal pukul 3 kita bisa akhiri begitu ya Pak ya, Ibu bisa disepakati ya (RAPAT SETUJU)

Baik Bapak-ibu sekalian untuk kesempatan pertama kalau Bapak semua tidak keberatan saya berikan kepada Pak dari delegasi masyarakat karena beliau tadi duluan hadir Pak sehingga kita beri kesempatan penghargaan yang duluan hadir, kami persilakan habis itu nanti dari Delegasi Setiawa, Kami persilakan dari Delegasi Masyarakat Korban Diskriminasi Polri

DELEGASI MASY.KORBAN DISKRIMINASI POLRI (RIECO PANGABEAN)

Terima kasih.

Pertama sekali kami mengucapkan syukur pada Bapak Ketua Komisi III DPR RI atas diberikannya waktu dan kesempatan buat kami untuk menyampaikan segala

sesuatu tentang permasalahan yang kami hadapi begitu juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran daripada para Bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat, atas diberikannya kesempatan dan mengeluarkan segala keluh kesah kami sebagai warga negara sekali lagi, sebagai warga negara yang tidak mengerti apa-apa tetapi kami masih punya perasaan Bapak kami masih punya hak yang dilindungi oleh undang-undang. sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rieco Pangabean sebagai utusan delegasi korban gabungan masyarakat korban diskriminasi Polri adapun kami gabungan dari berbagai Polda yang ada di Polda Sumut, Polda Sumatera Barat, Polda Banten, Polda Metro Jaya dan dari Bareskrim Mabes Polri, dan untuk itu saya mohon kepada Bapak Ketua Komisi III DPR RI untuk turut bersedia memperjuangkan hak-hak kami sebagai rakyat dan kami ada di sini suatu fakta bukti yang membuktikan bahwa kami selama ini tidak mendapatkan hak hak kami sebagai warga negara dan itu dilakukan oleh Pemerintah khususnya institusi Polri yang bermotto melayani melindungi dan mengayomi masyarakat dan pada intinya kami memohon kepada Bapak-bapak dan kepada Bapak Ketua Komisi dan Bapak para Dewan yang terhormat dan Ibu daripada Dewan yang terhormat sekali lagi mohon pertimbangan untuk di perjuangkan hak kami sebagai rakyat kecil, terima kasih Bapak Ketua Komisi


Baik cukup ya Pak ya tolong kalau sudah, mic-nya Pak dimatikan Baik, kami lanjutkan kepada Perwakilan dari Saudara Adi Setiawan kami persilakan.

PERWAKILAN ADI SETIAWAN

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat Siang kepada Bapak-bapak Dewan yang terhormat dan terima kasih kepada Bapak Ketua Komisi III DPR RI yang telah mengundang kami dan mendengar keluhan-keluhan kami karena memang hak-hak kami selaku saya wakil dari pengusaha dalam negeri merasa hak-hak kami terabaikan, mungkin karena itulah kami sudah lama untuk menyurati kepada Bapak yang Bapak-bapak Ketua Dewan yang terhormat dan Bapak Ketua Komisi III DPR RI untuk menanggapi hak-hak kami sekian dan terima kasih.


Baik, kalau untuk kasus posisinya bagaimana ini Bu yang kami dapat dokumen ini, yang Bapak dan Ibu juga sudah dapat

kira-kira bisa diceritakan secara overlight-nya dulu


Maaf Pak karena undangannya itu mendadak tadi

jadi kami tidak bisa tidak bisa mengcopy banyak karena tidak ada karena cepat-cepat undangannya jadi saya maaf tidak bisa di copy banyak tapi mungkin tadi ini beberapa saja saya copy mungkin saya akan bacakan kronologis singkatnya Pak, kamu baca deh.


ya saya mau menambahkan sedikit dari pemaparan berdasarkan kronologis yang sudah kami sampaikan

sebetulnya kami di sini hadir atas nama klien kami yaitu Lucy Darmawati Waluyo yang sejak tahun 1983 dia sudah mendaftarkan mereknya di Dirjen HAKI kalau pada Tahun 1983 itu masih di Direktorat Paten dan hak cipta Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak tahun 1983 dengan nama awalnya itu Iwan Suwandi Cakra, setelah itu Iwan Suwandi Cakra itu meninggal dan dialihkan kepemilikan merknya menjadi atas nama Lucy Darmawati Waluyo dan setelah itu terdapat sengketa pada tahun setelah itu terdapat sengketa hingga pada sampai akhirnya muncul putusan No. 516 PK Perdata tahun 1988 dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap sengketa itu antara GS (Gold Sign) milik Nippon Bank ... melawan Lucy Darmawati Waluyo dan ternyata pada pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan klien kami terdapat sengketa gugat-menggugat antara GS Yuasa corporation setelah mendapatkan pengalihan dari Nippon Bank .... Dan ternyata putusan tersebut pun telah berkekuatan hukum tetap begitu, karena pada awalnya putusan tersebut dinyatakan dalam putusan verstek artinya klien kami tidak memiliki tidak diberitahukan secara resmi gitu jadi klien kami tidak melakukan upaya hukum karena memang tidak diketahui oleh klien kami sehingga terdapat 2 putusan PK hingga sampai saat ini memang terus terjadi sengketa antara GS (gold sign) mililk klien kami pemilik merknya Lucy Darmawati Waluyo melawan GS Yuasa Corporation kira-kira itu ringkasan dari kronologis dari pihak kami Terima kasih.


Baik terima kasih Bapak-ibu. Forum Dengar Pendapat Umum yang kami hormati.

Jadi catatan dari masyarakat Polri, banyaknya kejadian-kejadian diskriminasi di tingkat Polda baik Polda maupun ditingkat Mabes Polri, tingkat Bareskrim serta dari pihak dari Ibu Lucy Darmawati berkenaan dengan merk ya kalau saya lihat data di sini sudah ada pengesahan contoh merk dari Direktorat Jenderal HAKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM Baik terima kasih. nanti akan kami bicarakan dan akan kami analisa bersama staf ahli dan tenaga ahli dan kami buka kepada Bapak-ibu Anggota Komisi III DPR RI mungkin ada hal yang ingin

diperdalam atau memberikan statement terhadap tamu undangan kita pada sore ini kami persilakan kami persilakan Pak Weni Warouw sekaligus perkenalan Pak, mungkin siapa tahu ada di Dapil Bapak ini nanti.

DRS. WENNI WARAOW/F P GERINDRA

Pimpinan Rapat yang saya hormati. Saya Weni Warauw Fraksi Gerindra No. 387 saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang bagi delegasi masyarakat yang sudah sampai di DPR RI ini dalam rangka mengadukan nasib mereka yang tertekan terutama dari lembaga-lembaga hukum yang tidak tuntas menangani persoalannya memang kami juga baru mendapatkan berkas atau kasus ini barusan jadi belum bisa kami pelajari lebih dalam dan kami akan berjanji dari Komisi III DPR RI kami akan memberikan substansi yang lebih dalam kepada Pimpinan Komisi kami hanya ingin menyampaikan tentang masalah-masalah penanganan kasus ya kebetulan tadi sudah diperkenalkan saya ini dari Polri dari Bareskrim yang memang sehari-hari menangani kasus yang seperti ini apalagi di Sumatera Utara, saya pernah menjadi Direktur Reserse di sana.

Yang pertama Saudara Pimpinan saya memberi komentar sebenarnya masyarakat itu tidak perlu sampai ke sini apabila pelayanan daripada Polri itu baik karena pelayanan sudah tidak memuaskan maka mereka sampai di sini saya menanggapi laporan daripada Rieco Pangabean ini terlalu memang banyak ini ada yang kejadiannya di Polsek ada yang sudah dilaporkan di Bareskrim kemudian di Polda Metro dari 17 item ada 16 laporan Polisi.

Selain daripada DPR RI adalah tempat pengaduan masyarakat juga bisa juga hal ini disampaikan kepada Irjen Polri untuk digelar perkaranya di Irjen itu ada, bawahnya lagi ada divisi Propam di situ akan menanyakan hal-hal yang lebih detail terhadap pengaduan Bapak-ibu terhadap siapa penyidiknya jadi nanti di Mabes atau pun di Polri itu akan ada gelar perkara bisa di sana ada oknum yang bermain nah ini untuk mempercepat jadi mungkin Pimpinan ini akan kita jadikan suatu bahan apabila kita bertemu nanti dengar pendapat dengan Saudara Kapolri dan timnya apalagi nanti Polda-poldanya akan kita undang kasus demi kasus ini akan kita sampaikan supaya ada atensi daripada Pimpinan-pimpinan Polda terhadap setiap laporan Polisi ini itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak salah kasus yang kedua tentang merk sama halnya kalaupun sudah ada proses yang berlaku tapi yang saya lihat ini proses perdata mungkin kalau perdata tidak ada ujungnya kembali lagi ke Mabes untuk bertanya kepada propam bahwa ada hal-hal yang menurut pengacaranya ada yang dilewati oleh penyidik nah ini yang perlu disampaikan supaya penyidik ini tidak memihak kalaupun masih mendapatkan jalan buntu Komisi III DPR RI itu bermitra dengan Hukum dan Perundang-undangan Pak ya itupun nanti kita akan tanya karena banyak sekali menurut pengalaman kami modus-modus merk yang bergandeng pada merk sudah terkenal tinggal dia tambah sedikit jadi ada merk Toyota bila tidak bikin Toyota tapi Crown plus apa, GS plus apa nah ini perlu di ambil suatu keterangan dari yang menentukan itu kan ada prosesnya itu, siapa yang memberitahukan itu ke Kumdang, ke HAKI kemudian siapa yang mendahului di

situ ada prosedurnya tapi yang ingin saya gambarkan di terutama di daerah Sumatera utara banyak sekali merk-merk branded maksudnya yang branded itu yang terkenal kemudian tinggal ditambah, kemudian itu dimasukin ke HAKI untuk didaftarkan nah di Kepolisian itu pasti terungkap siapa yang mendahului kalau itu belum sampai minta digelar kalau tidak bisa di Bareskrim, minta digelar di Propam saya kira sebentar masukan ini dulu Pak, nanti mungkin berkembang, kita akan lanjutkan, terima kasih.


Baik terima kasih.

Saya ke kiri dulu ya boleh gantian Pak ya, atau Pak Andi dulu Pak Jon ya karena beliau duluan, silakan Pak Adi dari Gerindra

WIHADI WIYANTO, SH/F P GERINDRA:

Terima kasih Pimpinan.

Pertama-tama saya kenalkan perkenalkan diri saya nama saya Wihadi Wiyanto, Saya ucapkan selamat datang kepada ini Pak Delegasi ya, bukan Pak Riko nya ya tapi delegasi pada delegasi masyarakat Gabungan masyarakat korban diskriminasi Polri dan juga kepada Ibu Adi Setiawan ya Ibu Adi ya bukan Pak oh keluar kota, jadi perwakilan ya, perkawilan Ibu Adi mungkin saya akan menyoroti kepada permasalahan merk Pertama-tama dulu Bapak Adi ini adalah lawyer dari PT. GS PT.GS yang Ibu ... Baik, permasalahan merk ini permasalahan yang memang sangat-sangat complicated jadi saya melihat di sini bahwa Direktorat HAKI tentunya itu sudah memperhitungkan segala sesuatunya mengenai masalah pemberian merk apalagi saya lihat di sini merek yang diberikan itu tahun 1983 jadi memang pada saat itu apalagi tahun 1983 memang masalah merk, boleh dikatakan merk dari luar pun di daftarkan di Indonesia kasus ini rupanya seperti kasus Polo kasus Polo kasus Crocodile ya nah ini sama kasus ini jadi kita kembalikan memang ada semangat pada saat itu untuk halal Undang-Undang itu merk-merk terkenal untuk mengembalikan merk-merk terkenal itu untuk tidak diperpanjang kembali itu yang ada, seperti itu cuma sekarang permasalahannya saya melihat di sini Ibu sudah melakukan perpanjangan ya sampai tahun 2020 itu perpanjangannya tahun berapa itu perpanjangan tahun 2009 ya nah saya nanti akan mempertanyakan ini kepada Direktur HAKI dan juga nanti kita akan cek kembali bahwa mulai tahun kapan Undang-undang Merk itu mengenai mereka yang tidak akan memperpanjang kembali nah pertanyaan saya ini ada 2 saya dalam hal ini tidak bisa memberikan merk GS yang lama dan GS yang baru mungkin akan apakah berubah atau bagaimana GS-nya tetapi di sini saya menyoroti di sini adalah kenapa tahun 2009 ini kalau semangatnya pada saat itu memang tidak memperpanjang merk-merk terkenal iya kan, atau yang sudah dikenal itu kenapa tahun 2009 diperpanjang, sehingga permasalahannya masih ... Ini nanti kan kita akan pertanyakan kepada Direktur HAKi namun dalam hal ini saya tidak melihat di sini ada laporan polisi di data

yang, apakah ini sudah dilaporkan ke Polisi atau belum ? belum Pak ya, jadi ini ranahnya adalah dari Direktorat HAKI jadi ini ada PPNS HAKI yang berjalan Saya pikir ini seperti arahan Pak Weni di sini, kalau memang dari klien Ibu itu memang merasa bahwa merk yang di punyai adalah merk yang memang yang benar dan sesuai dengan aturan yang ada tentunya tidak ragu untuk melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian laporkan kepada pihak ... pada Direktorat HAKI juga ada di sana untuk dilaporkan permasalahannya ini sehingga ini, ini sebenarnya masalah merk ini masalahnya juga Kepolisian juga menangani, saya pikir kalau memang seperti ini Saya musti pelajari dulu karena di sini tidak ada laporan Polisinya ini hanya di Direktorat HAKI sementara itu Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT/DR. H.M AZIZ SYAMSUDDIN, SH

Terima kasih. Silakan Pak Jon sekalian perkenalkan diri Pak Jon.

H. JOHN KENEDY AZIS, SH./ F-P GOLKAR :

Baik, terima kasih. Bismillahirohmanirohim.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. Perkenalkan nama saya H. John Azis dari Fraksi Partai Golkar A-240 daerah pemilihan Sumatera Barat 2 saya juga dengan kawan-kawan seperti kawan-kawan yang lain mengucapkan selamat datang di Komisi III DPR RI mudah-mudahan pertemuan ini membawa suatu kegunaan bagi kita semua Baik, sebelum saya berkomentar karena saya terlambat tadi datang 20 menit saya minta maaf jadi saya sedikit bertanya dulu sebelum mengomentari ini tapi dari resume, dari lembaran yang bisa yang dibagikan kepada saya saya dapat mengambil satu kesimpulan dari sini ini ada pihak GS (Gold sign) yang satu pihak lagi ada Nippon ... betul ya dan pernah gugat, saling menggugat di mana dari gugatan ini dimenangkannya secara MO gugatannya tidak dapat diterima oleh dan kedua Nippon ... ini juga pernah melaporkan Saudara Yuan ke Polisi pidana namun sudah keluar putusan pengadilan putusannya adalah... Bebas betul ? kemudian ini babak kedua berarti babak pertama selesai ini kan ya babak kedua tiba-tiba tanggal 17 April 2009 GS Yuansa Corporation mengiklankan di Kompas betul ? bahwa GS ... dialah yang punya kurang lebihnya seperti itu benar ? dan anda tadi mengatakan bahwa terjadi juga gugat-menggugat antara GS Yuasa Corporation dengan GS Gold sign dan anda mengatakan tadi ... putusannya betul ? saya tanya kalau putusan verstek sampai ke PK putusan verstek ini adalah putusan yang tidak ada perlawanan putusan yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak kapan anda tahu bahwa ada gugat-menggugat ini mohon maaf, saya 25 tahun sebagai advokat berarti ada perlawanan kalau sampai ke peninjauan kembali berarti sebelumnya ada banding, ada kasasi, ada PK tadi anda katakan vestek, tidak mungkin ada verstek karena ada banding ada kasasi, ada PK siapa pihaknya siapa yang bisa menjelaskan kepada kami supaya permasalahan ini dapat kita lihat secara material kita bedah kasus ini kalau memang Bapak dikriminalisasi atau klien

anda di kriminalisasi ya guna kami di situlah jadi kita tidak bicara hampa, hamparan kosong setidak-tidaknya anda jauh-jauh datang ke sini punya suatu apa namanya suatu hasil namun demikian kami pun memberikan referensi tentu berdasarkan artinya cerita-cerita yang yang akurat, cerita-cerita yang mempunyai nilai kebenaran, bukan kami tidak, tidak ada maksud untuk mengatakan bahwa anda tidak menyampaikan kebenaran di dalam konteks ini tapi tolong disampaikan kepada kita, apa sebenarnya yang terjadi terima kasih Ketua. sementara dia mungkin diberikan penjelasan kepada kita. Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.


Wa'alaikumsalam warohmatullahi wabarokatuh.

Ada lagi dari sisi kanan ? silakan Pak Putu. Dari Fraksi Partai Demokrat, sekaligus perkenalkan ya Pak ya.

I PUTU SUDIARTANA, SH/F P DEMOKRAT

Terima kasih, Saya Putu dari Fraksi Partai Demokrat.

Pak Ketua, terima kasih atas kesempatan ini Saya hanya menjawab mungkin yang victorian law firm ya, karena ini terkait dengan Undang-undang No. 19 yang sudah di revisi menjadi Undang-Undang No. 15 karena itu ada beberapa persyaratan dari pendaftaran hak-hak itu sudah online semua, mungkin teman-teman di sana tidak membaca yang sudah online sekarang karena ada beberapa administrasi yang musti harus dilewati karena ini kalau lama dan ada jeda waktu umpamanya tidak mendaftarkan lama memperpanjang di situ otomatis gugur secara hukum yurisprudensinya jikalau digugat itu tidak akan bisa menang dalam pengadilan nah tadi disampaikan sama Saudara kami Pak John itu benar, supaya kami ini mentelaah suatu masalah itu benar-benar kasihan nantii Bapak-bapak dan Ibu-ibu jauh datang ke DPR RI ini karena ini benar-benar harus dimanfaatkan Bapak mesti harus membawa makalah yang jelas kalau yang satunya mungkin saya bisa menjawab tentang diskriminalisasi itu karena deskresi yang memiliki hak itu adalah penyidik, mungkin Bapak di saat Bapak punya klien, ya disidik, di BAP, karena di situ hanya penyidik kepolisian sesuai dengan UU Kepolisian No. 2 tahun 2002 itu mereka memiliki hak untuk bertindak sendiri untuk mencari informasi untuk kepentingan umum di situ, nah di situ Bapak memiliki klien harus didampingi dengan informasi untuk kepentingan umum di situ jelas sehingga klien Bapak tidak salah menjawab disaat ditanya oleh penyidik. kira-kira terima kasih. Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.


Baik, terima kasih.

Dari sisi kiri ada ? Pak Daeng cukup ? Pak Didi dulu atau Ibu Weni dulu ya kasih perempuan dulu Pak Didi ya, Pak Didi ini kan gentlemen silakan Ibu Weni

Dra. WENNY HARYANTO, SH/FP GOLKAR :

Terima kasih.

Nama saya Wenny Haryanto, dari Fraksi Partai Golkar. Yang pertama-tama saya ingin mengkoreksi sedikit ini ada suratnya ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI Bapak Peter Zulkifli ... Itu sekarang sudah diganti dengan yang di depan bapak-bapak ini menyemir …. itu Pak H. Samsuddin jadi untuk dikoreksi mungkin ini sudah diajukan lama ya dan kemudian saya hanya ingin menanyakan untuk tambahan data sebetulnya kapan GS Yuasa Corporation itu didirikan dan kapan GS gold sign itu juga didirikan. hanya itu, terima kasih


Pak Didi silakan. kami persilakan

DIDIK MUKRIANTO, SH/F P DEMOKRAT:

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirohmanirohim. Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati beserta dari Bapak Riko dan rekan-rekan yang dari hak cipta yang diwakili oleh ... mungkin mohon maaf tentunya. Sebelumnya perkenalkan diri nama saya Didik Mukrianto saya anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, dari Dapil Jatim 9 Bojonegoro Gebang nah pertama-tama saya mohon maaf, karena tadi juga saya sudah telah datang, untuk itu karena memang materi ini juga baru kita dapatkan mungkin pada kesempatan hari ini saya hanya ingin mempernyatakan kepada yang mengenai hak cipta ini yaitu kepada Victory law firm ini apakah yang hadir di sini terlibat di dalam penangangan kasus ini mas namanya siapa oke, mba ? oke baik. Begini yang ingin kami sampaikan adalah bahwa yang di sampaikan oleh Victory Law Firm di sini, ini adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari sebuah proses ... dari sebuah keputusan namun yang saya pahami sebagai seorang saya dulu juga advokat adalah bahwa ketika kita membaca sebuah putusan itu juga tidak bisa dipisahkan dari dalil-dalil dan pertimbangan yang menyertai putusan itu nah fakta yang kita hadapi sekarang berdasarkan surat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI ini bahwa ini adalah ada yang namanya permohonan perlindungan hukum, di mana di dalam penulisannya ini

tidak menyertakan atau tidak melampirkan putusan-putusan tersebut jadi kalau pada kesempatan hari ini kami berharap agar apa yang kita bahas hari ini bisa komprehensif dan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak salah, keputusan yang tepat, mohon disertakan kepada kami seluruh putusan-putusan yang menyertainya karena tidak mungkin kami menganalisa sebuah produk hukum, kemudian kami membuat opini terkait dengan pendapat hukum atau terkait dengan keputusan ini hanya berdasarkan dengan apa yang Victory Law Firm ini buat begitu, artinya bisa saja pendapat ini kita sama tapi juga tidak tertutup kemungkinan ketika kita berbicara mengenai fakta-fakta hukum maupun dalil-dalil yang masuk dalam pertimbangan putusan kita akan menemukan sesuatu yang berbeda nah untuk itulah bahwa saya tidak jauh ingin bicara mengenai substansi materi ini karena kalau bicara substansi materi ini saya sendiri juga tidak berani berbicara atau membuat sebuah opini atau pendapat terkait dengan ini karena tidak cukup materi atau tidak cukup bahan saya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman GS ini untuk itu kami mohon kepada teman-teman dari Victory Law Firm sekali lagi tolong dilengkapi dengan semua putusan-putusan atau data-data yang terkait dengan apa yang diajukan teman-teman Victory Law Firm begitu ya, terima kasih Pimpinan.


Baik, terima kasih.

Ada dari, ya silakan Pak John.

H. JOHN KENEDY AZIS, SH/F P GOLKAR

Saudara pelapor

kalau korbannya ada hadir Pak ? Kalau Ibu-bapak ini siapa ? kuasa Hukum dari Gold Sign, dari mulai kapan sejak tahun 2010 sejak tahun 2010 Tahunya putusan PK tahun 2008 itu keluar dari mana ? pada waktu itu belum anda yang pegang ya ini kan, kita kan sama-sama advokat ini kalau ada PK berarti ada ada ... ada kasasi, sepakat ya ? itu yang kita ini kan sebab kalau, kalau saya lihat ya, ini kan putusan ... Tidak dapat diterima kalau putusan ... kan bisa digugat kembali tidak tidak ... kan ? kecuali kalau putusan ditolak kalau putusan itu ditolak, digugat kembali, itu ... Tapi ini kan putusan yang ... dia perbaiki materi gugatannya atau apanya segala macamnya, atau pihaknya yang diperbaiki kemudian dimasukin lagi, sah kan ? kalau ini, ini kita bicara, kita diskusi tolong, artinya gambaran-gambaran ini berikan kepada kami dan kalau bisa kalau memang ini dijadwal kembali oleh Komisi III DPR RI kami minta korbannya supaya dibawa supaya kita tahu cerita yang sebenarnya bagaimana ya terima kasih Ketua.


Baik terima kasih. Oh silakan Pak Adi iya, silakan Pak Wihadi

WIHADI WIYANTO, SH/F P GERINDRA

Ya saya mau mempertajam kembali kepada pak siapa

ya pak siapa? Pak Fernando, oh ini kan di sini ada gugatan putusan tahun 1988 gugatan tahun 1986, memang pada saat itu ada pendaftaran-pendaftaran merek-merek yang terkenal itu yang belum memang belum masuk ke Indonesia sudah didaftarkan oleh orang Indonesia sendiri, ini ada itikad jelek sendiri awalnya kita tapi memang pada saat itu dilindungi oleh Undang-Undang sehingga saya tidak apa namanya kecut kalau pada saat itu dimenangkan oleh Pak Iwan ini. Namun pertanyaan saya tahun 2009 itu seharusnya sudah tidak bisa diperpanjang, nah kalau saya tadi ditanya mulai dari Victory Lawyer ini, Pak Andi kan mulai dari tahun 2010 sedangkan perpanjangannya tahun 2009 sudah didalami belum bahwa tahun 2009 itu pendaftarannya seperti apa? Apakah di sini adalah suatu permainan dari pihak Lusi Darmawati ini untuk memperpanjang karena jangan sampai kita maju-maju ternyata yang salah ini sebenarnya justru pengusaha kita ini sering terjadi dan ini terjadi tarik-menarik jadi dalam hal ini saya tidak bisa langsung masuk kepada permasalahan yang apa namanya substansi dari pada ini sebenarnya siapa yang salah dan apakah ada pelanggaran dari direktorat HAKI atau tidak ataukah ini yang betul tidak tetapi ini harus ada satu kajian dari awal dan juga ada masalah daripada revisi Undang-Undang Merek yang selalu berganti nah saya kira tentu akan jadi satu pertanyaan dari kami juga kepada Direktorat HAKI untuk juga mempertajam ini versi dari pada Direktorat HAKI nantinya siapa tapi tolong karena bapak tahun 2010 ini juga mesti harus saya minta diberikan secara tertulis mengenai masalah kronologi daripada kasus ini dari awalnya ya kan dan kita konsideran daripada Undang-Undang Merek yang dan yang baru pun juga mesti harus diperlihatkan di situ. Terima kasih


Baik terima kasih.

Kalau tidak ada lagi saya minta dari tamu undangan kita dari delegasi dan kuasa hukum dari Adi Setiawan mungkin ada kata akhir statement closing statement dari tanggapan bapak ibu yang tadi disampaikan untuk bisa memperjelas atau nanti suatu komitmen dokumen-dokumen ini akan dilengkapi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami persilakan dari delegasi masyarakat.

DELEGASI MASYARAKAT /RICO PANGABEAN

Terima kasih bapak pimpinan.

Menanggapi daripada Bapak Jendral dari utusan Fraksi Gerindra apa yang bapak katakan tersebut propam adalah pengawas displin tetapi dalam kenyataannya tadi propam sendiri Irjen Syafruddin melakukan tindakan-indakan yang menyimpang dan melangar dari aturan tersebut. Sebab apa sebab pada saat disposisi wakapolri ini zamannya Bapak Oegroseno sampai saat ini tidak ada tindak lanjut terhadap disposisi tersebut dan biro paningal menangapi pengaduan saya tentang LP 245 / IX 2012 /Yanduan tanggal 3 September 2012 dengan mengeluarkan nota dinas Nomor R/ND -287 /X/2012/ropaminal, tanggal 5 Oktober 2012 hasil didiknya terbukti Kepolisiaan daerah menolak pengaduan masyarakat. Yang kedua sprint terhadap laporan polisi yang disampaikan tidak sesuai dengan uraian permasalahan terkait meninggalnya Almarhum orangtua saya ditemui seprint curanmor bukan peristiwa yang sebenarnya dan ketika itu kami meminta uraian hasil lidik Biro Paminal, sampai saat ini bapak tidak pernah diberikan dan ketika kami berurusan dengan Biro Waprof sendiripun menyampaikan hasil yang berbeda tanpa melakukan audit investigasi seperti yang disarankan Biro Paminal karena itulah bapak dengan segala sesuatu yang ada pada kami kami melakukan demo berharap kepada Pak Kapolri untuk mengetahui semua pemasalahan yang ada di akar rumpun apalagi berbicara tentang mabes Polri berbicara tentang negara rekan-rekan saya ini mengalami hal sama fakta dan bukti ada di dalam dokumen yang kami serahkan di hadapan bapak dan saya siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan bila perlu tembak mati saya di tempat karena itu Bapak dengan segala rasa kehormatan yang kami persembahkan kepada Bapak kami memberikan apresiasi memberikan kesempatan buat kami untuk mencurahkan semua apa yang kami alami kiranya hak kami Bapak hak kami mendapat perlindungan hukum kepolisian khususnya penyidik melakukan tindakan upaya pemanggilan saksi-saksi gelar perkara, otopsi dan lain-lain dan lain-lain. Ternyata SPDP surat perintah dimulainya penyidikan tidak terdaftar pada Kejaksaan artinya orang tua kami dikebumikan dengan meninggal tidak wajar di mutilasi oleh kepolisian apakah itu manusiawi bapak? Meskipun jenazah orangtua kami sudah meninggal dunia tapi selama kami hidup seorang ahli waris tetap menghargai orang tua kami karena itu Bapak pimpinan apa yang kami sampaikan jika ini tidak ada penyelesaian hukumnya mohon Bapak Pimpinan ganti warga negara kami karena kami tahu dan sadar saya berdiri masih di negara Republik Indonesia dia menghargai tatanan hukum yang ada di negara Republik Indonesia dan saya paham Bapak Pimpinan, saya ada di hadapan bapak-bapak dewan Komisi III yang membawahi bidang hukum dan salah satu di antaranya Bapak Pimpinan seorang masyarakat mempunyai hak begitu mengambil hasil daripada hak tersebut dinyatakan melakukan sebuah tindak pidana dan beliau adalah seorang AKBP Purnawirawan Polri dan disamping karena sebelah saya bagaimana mungkin beralihnya hak sebuah bentuk bangunan ruko jika yang punya hak tidak mendatanggani tentang surat peralihan hak dinyatakan SP 3 oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dengan SP 3 yang mall praktek tanpa dilengkapi jaksa mana itu ditembuskan SP 3 terhadap perkara tersebut. Jadi Bapak Pimpinan berbicara mengenai aturan-aturan semua telah kami lakukan kami tidak mendapat perlindungan hukum, kami tidak mendapat kepuasan dan kami

meminta jika perkara yang kami hadapi bukan tindak pidana sebaiknya Polri meng-SP3 kan ternyata sampai saat ini Bapak tidak ada kebijakan sama sekali yang dilakukan Kapolri selaku penanggung-jawab insistusi. Untuk itu Bapak kami sudah capek terlalu bosan menunggu 36 bulan lebih hiduppun kami secara wajar Bapak Pimpinan saya pikir kami masih hidup secara senin kemis untuk mengurus sebuah perkara kami terpaksa hidup terombang-ambing kami teraniaya Bapak memikirkan sesuatu yang sangat pahit dalam kehidupan kami yang pada semua orang secara manusiawi melupakan kenyataan kenyataan yang pahit dari kehidupannya tetapi kami dianiaya dipaksa untuk mengingat itu semua. Mohon Bapak Pemimpin rapat pada saat ini pertimbangkan kemanusiaan kami sekali lagi jika ini tidak mempunyai kepastian hukum saya atas nama pribadi Rico Pangabean menyatakan ganti warga negara saya. Terima kasih Bapak Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT/DR. H.M. AZIZ SYAMSUDDIN, SH

Terima kasih Pak Rieco.

Tolong dimatiin, sabar Pak Rico, kita sama-sama berusaha walaupun memang biasa orang Medan kan intonasinya keras kan begitu tetapi percaya nanti di teman-teman di dalam Komisi III akan menindaklanjuti ini, menganalisa dan menyampaikannya kepada Polri pak. Jadi jangan pernah ada putus asa pak dan saya yakin teman-teman ini yang mewakili daerah pemilihan masing-masing akan memahami substansi ini dan akan menyelesaikan ini tentunya dalam koridor hukum acara dan ketentuan hukum yang berlaku. Dari pihaknya Adi Setiawan ada yang bisa disampaikan?

KUASA HUKUM ADI SETIAWAN

Terima kasih kami sampaikan kepada bapak-bapak komisi dan bapak ketua komisi rapat.

Yang telah mendengarkan apa yang akan kami sampaikan. Saya menanggapi atas Ibu Enny tadi kita itu dari GS Kausang ya ibu, GS Kausang itu pendaftarannya itu tahun di tahun 1983 itu yang didaftarkan dari alm suami dari Lusi, Lusi itu klien saya, itu tahun 1983 dengan nomer ID nya 173240, dan ya GS jadi GS itu dinilai karena GS itu sudah didaftarkan berkali-kali berarti nilai penggugat dinilai oleh kita bahwa sudah mempunyai kekuatan hukum sampai sekarang karena sudah diperpanjang berkali-kali. Karena kami itu belum melampirkan salinan salinan putusan mungkin lain waktu akan kami lampirkan putusan putusan yang mungkin akan dikaji lebih ulang oleh bapak-bapak Komisi III dan mungkin secara garis besarnya begini kita itu GS, Gold Sign itu punya pengusaha dalam negeri yang digugat oleh GS USA dari Jepang bahwa produknya itu kita memalsukan padahal kalau kita sudah didaftarkan ke Dirjen HAKI itu sudah ada prosedur-prosedurnya yang mungkin sudah di kaji bahwa

kita masih bisa layak untuk didaftarkan merk kita. Karena di sana itu GS USA di sini GS Gold Sign berati tidak ada persamaan pada pokoknya mungkin begitu dahulu ada yang ditambahkan? Mungkin cukup sekian dulu terima kasih.

H. ADIES KADIR/F P GOLKAR

Pimpinan boleh menambahkan?


Silakan silakan sekalian memperkenalkan diri.

H. ADIES KADIR/F P GOLKAR

Terima kasih pimpinan.

Adis Kadir No Anggota A282 dari Jawa Timur 1. Sidoardjo, Partai Golkar Ibu Bapak yang dari pihak Gold Sign GS Gold Sign kalau saya membaca sepintas kuncinya pembatalan Merek Ibu itu akibat keluarnya keputusan Mahkamah Agung RI putusan peninjauan kembali Nomor 019 PK/PDT/2007, tanggal 27 November 2008 kuncinya di situ kenapakah sampai Depkumham merek dan juga yang lainnya bisa bertindak jadi dasarnya dari putusan itu memang putusan sebelumnya ada yang Nomor 516 itu itu sudah sangat menguntungkan tetapi tiba-tiba keluar putusan Nomor 019 PK 2007 PDT SUS yang menurut pengakuan ibu bapak tadi ini sama sekali tidak ada pemberitahuan. Lah ini yang menjadi lucu karena apabila pihak yang berperkara itu ada para pihak para pihak pasti dipanggil termasuk juga kuasa kuasa hukumnya nah ini kok sampai pihak GS Gold Sign ini tidak mengetahui sampai dengan putusan pk, itu satu pertanyaan. Nah kita ingin melihat di putusan pk tersebut para pihaknya sapa setelah kita mengetahui para pihaknya siapa, kita juga ingin melihat pertimbangan Majelis Hakim itu apa sehingga mementahkan putusan MA sendiri pk yang Nomor 516. Apakah 516 ini sudah masuk juga di dalam pertimbangan pk yang nomor 019 ini apa belum? Itu makanya tadi sahabat saya Pak Jhon ini minta dilengkapi surat-suratnya agar kami bisa melihat, melihat apa yang terjadi di dalam pertimbangan Majelis dan juga para pihaknya, jangan-jangan ini para pihaknya bukan yang pihak ibu kalau pihak ibu kan pasti diundang ini. Kan sangat-sangat tidak mungkin satu kasus para pihak tidak tahu-tahu tiba-tiba putusan sudah sampai pk, nah apa yang mengajukan ini bandingnya, siapa yang mengajukan kasasinya, siapa yang mengajukan sampai ke tingkat PK pasti ada yang urus kan ini tak mungkin tiba-tiba ada terus ibu-ibu, bapak ibu tidak tahu, ini kami juga perlu tahu ceritanya sampai bisa seperti ini seperti apa. Pasti ada yang menjalankan siapa yang menjalankan itu apa para pihak dari GS Gold Sign tidak melalui ibu, ibu dari pengacara ya, tidak melalui ibu atau seperti apa? Karena kalau barang sudah sampai pk para pihak pasti menjalankan masing-masing kan ada yang menang ada yang kalah nah ini kan sangat lucu bagi kami kalau sampai tidak tahu sampai keluar putusan pk itu, tolong ini dilengkapi biar kami

bisa mempelajari itu, apa yang terjadi dengan putusan ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum Wr Wb.

PIMPINAN RAPAT/DR. H.M AZIZ SYAMSUDDIN, SH

Silakan Pak Wenny.

DRS. WENNY WARAOW/F P GERINDRA

Terima kasih pimpinan.

Saya kira menurut saya kita harus bantu saudara-saudara kita yang dari Medan ini Pak Rieco saya sudah baca kasusnya sebenarnya sederhana sekali ini lalu laporan polisi sudah ada tapi kemungkinan terlalu dangkal polisi menyidik dalam kesempatan ketemu dengan Bapak Kapolri supaya ini atensi pak. Dan kalau bisa laporan polisi digandakan pak PTN nya yang harus PT nya yang harus dilaporkan karena badan hukum bisa dilaporkan kalau ada kelalaian daripada perusahaan ini tentang suatu barrier yang dia pasang tidak ada izin menyebabkan matinya orang wah itu berat hukumannya untuk yang punya PT itu ya. Mungkin penyidik tidak sampai ke situ atau ada main-main apa di situ mungkin libatkan juga lingkungan yang ada di Medan pak lingkungan hidup bahwa itu tidak berkenan ini, bagaimana cara pemaksaan itu di dielaborasi lebih dalam. Jadi begini kasus pidana sebenarnya singkat Pak singkat sekali kalau ada pelapor ada barang bukti saksi ada tersangka kalau ini 3 dirangkai tidak usah bertahun-tahun pak perkara ini. Sekarang bapak ada kelemahan di mana saksi bukti ini jalan saja pak ya, saksi minimal 2 pak, jadi kalau misalnya tapi itu sebenarnya lengkap menurut saya, robohnya tembok ini kenapa. Itu sudah tua kenapa ada berada di situ menyebabkan matinya orang, ini kasusnya sederhana pak yang punya siapa dia harus bertanggung-jawab terhadap si korban kalau tidak pidanakan dia dan bisa dituntut secara perdata berapa minta kerugiannya demikian pak. Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT/DR. H.M. AZIZ SYAMSUDDIN, SH

Terima kasih Pak Wenny. Ini beliau purnawirawan jenderal pak.

dan malang melintang di Bareskrim ini yang biasa nangkap orang yang menjaring orang dahulu dia ini ada lagi pak? Pak sebentar ya pak, saya selesaikan dahulu di sisi anggota. Silakan pak.


Terima kasih

ketua yang terhormat. Terus terang Pak Rieco saya baru terima berkas ini barusan Pak Rico. Jadi saya baru baca sampai baru poin 7, ya baru baca sampai point 7 tetapi dengan insting saya baru berhenti jadi advokat baru ketika masuk DPR ini saja pak, non aktif ya bukan berhenti, saya cabut perkataan berhenti

ketua. Jangan diberhentiin tapi naluri saya mengatakan saya sangat prihatin ya terhadap kasus anda ini sudah jatuh tertimpa tangga namanya ini ya kan ya bahkan adik anda mau dijadikan tersangka apa sudah jadi tersangka sampai sekarang belum?

Sampai saat ini

DELEGASI MASYARAKAT /RIECO PANGABEAN

saya meminta pembuktian LP455 bapak.


Tidak pertanyaan saya apa sudah jadi tersangka adek anda?

DELEGASI MASYARAKAT /RIECO PANGABEAN

Saat ini tidak bapak.


Oke ya. Tapi intinya adalah yang anda laporkan ke kami atau yang anda adukan ke kami bahwa laporan anda untuk meminta kasus atas meninggalnya bapak anda tidak diproses oleh Kepolisian, kurang lebihnya seperti itu?


Siap bapak.


Di sisi lain bahwa meningalnya itu adalah akibat robohnya oh apa namanya ya tembok PT Canang itu betul oh menurut pendapat saya ini adalah delik umum yah delik umum artinya adalah menurut ini saya ada atau tidak ada pengaduan ya tindak pidana ini harus diproses ini menurut hemat, saya anda mengadukan atau tidak mengadukan ini harusnya teorinya begitu teorinya ini akan kami tindaklanjuti ini pak. Ya kalau ini kalau memang betul tidak ada SPDP-SPDPn ya dilampirkan di sini sudah dilampirkan di sini


Dilampirkan bapak.


Oh dilampirkan,

secara pribadi saya mengatakan ini memang ini suatu apa namanya diskriminasi hukum kalau menurut pendapat saya ya jelas-jelas menurut pendapat saya ini jelas jelas orang meninggal tertimpa ini ya kemudian tidak dilanjuti pernah saya bertanya kepada anda, tidak pernah sama sekali disidik


Pernah bapak.


Sampai dimana


Sampai saat terakhir gelar perkara di Biro Wasidik Mabes Polri bapak.


Sampai gelar perkara?

Jadi belum sempat pemberkasan ke Kejaksaan itu belum sempat


Bagaimana mungkin bapak SDPDnya pun tidak diberitahukan kepada Kejaksaan

dalam berkas saya itu surat dari Kejaksaan saya lampirkan bapak.


Ya artinya tidak sempat diberkas dan tidak pernah di


Seluruh keluarga kami dipanggil Bapak, seluruh saksi-saksi dilakukan pemanggilan bahkan otopsi pun telah dilakukan


Surat otopsinya anda dapat?


Ada bapak.


Dilampirkan dalam berkas ini?


Ada bapak.


Karena kami belum baca apa bunyi surat otopsinya, nihil


kita akan pelajari ini pak akan menjadi bahan dalam rapat kerja maupun nanti dalam apabila dipandang perlu dan disepakati dalam pleno Komisi III kita bisa kunjungan spesifik ke daerah langsung itu nanti kita akan rapat pak. Ya betul pak jenderal ini. Baik bapak ibu sekalian apabila tidak ada lagi, Pak Didik tidak ada lagi cukup ya? Mantap kalau sudah sekertaris Fraksi Partai Demokrat manggut-manggut ini biasanya jalan ini semua pak. Saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Komisi III mengucapkan terima kasih pak dan ini akan menjadi catatan kami dalam melakukan rapat kerja dengan mitra-mitra kerja dan apabila dipandang perlu dan disepakati nanti akan melakukan kunjungan spesifik ke daerah. Bapak tunjuk tangan mau bicara? Ya pak bagaimana pak?

H.BAHARUDDIN

Saya menambahkan sedikit pak, saya AKBP purnawirawan H.Baharuddin pak.

Permasalahannya simple ini permasalahan saya pak, yaitu istri saya dituduh sebagai orang yang menyuruh melakukan pencurian kayu dengan 4 pelaku 4 pelaku ini tersebut tidak jelas status hukumnya kemudian penyidik menyatakan istri sebagai tersangka dan DPO berdasarkan surat selembar dari Kejaksaan

cuma satu lembar surat dari Kejaksaan selama 3 tahun 2 bulan penyidik cuman bisa bekerja satu lembar saja telah menetapkan istri saya sebagai tersangka dan di DPO. Nah ini pak permasalahannya ini permasalahannya Pak sebenarnya kejadiannya cuma istri saya memberikan AJB ini untuk mengambil kayu kepada orang yang pernah menggarap pak, 22 tahun yang lalu di atas tanah istri saya sendiri yang sudah terbit AJB-nya sejak 22 tahun yang lalu dikuatkan dengan putusan waris dari pengadilan agama yang menyatakan hak istri saya dikuatkan lagi dengan ukuran BPN jadi ini adalah sah punya istri saya kalau menurut surat pak sedangkan surat dari pelapor hanya satu lembar waris tidak terdaftar di kades tidak ada tanda tangan camat tidak ada tanda tangan dari terdaftar di pewaris sebenarnya ini kalau dia mengadukan adalah perdata pak tetapi penyidik memaksakan menjadi pidana jadi permasalahannya mulai dari penyidik, Kasat, Kapolres kemudian diserse sampai ke waprof menyatakan salah lokasi lah ini kan aneh pak. Kalau salah lokasi tanpa pembatalan surat yang tersebut pak, jadi kemarin saya tantang di Bareksrim, seandainya bapak menyatakan salah lokasi buatkan buatkan permasalahannya sampai saya menghadap ke pak Irjen Syarifudin begitu pak salah lokasi juga mohon kiranya Pak karena ini permasalahan gampang jelas-jelas permasalahannya orang yang mentuduh 4 pelaku itu adalah orang yang menanam berkasnya dihilangkan oleh penyidik sekian, terima kasih pak. Assalamualaikum Wr Wb.


Nanti datanya diberikan pak ya. Nanti disusulkan ya pak ya,

JAMULI

Mohon izin pak ketua.

Saya minta waktu pak ya 10 menit juga tidak apa-apa. Terima kasih pak. Saya perkenalkan nama saya Jamuri pak, ini sekalian saya membawa istri saya, ini istri saya pak dan yang di belakang anak saya. Kenapa ini saya bawa ke rapat komisi RDPU di Komisi III pak karena saya karena ini pernah saya melakukan hal yang sama saya menghadap Komisi III DPR itu dengan Ibu Eva Sundari, terkait dengan laporan polisi saya yang diawali di polda Metro Jaya kasusnya adalah kasus penipuan yang salah satu yang saya lapor, anggota dewan daerah, DPRD dari Partai Hanura. Terkait dengan penipuan, penggelapan atas sertifikat saya atas nama istri saya Nomor 2251, kronologisnya singkat pak, daerah untuk TKP Jakarta pak, TKP Jakarta ya Cilengsi cuman anggota dewan yang terlibat adalah anggota dewan daerah dari Partai Hanura Provinsi Bengkulu Kabupaten Kepahyang. Ini saya laporkan ke Polisi, nah dalam pelaksanaan pelaksanaan penyidikan atau tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polda Metro Jaya tertanggal 1 April 2011, satu tahun lamanya di polda Metro Jaya itu tidak mendapatkan SP2P saya intinya seperti itu pak. Kemudian saya minta perkara ini digelar di Bareskrim Polri, di Bareskrim Polri ini perkara digelar dengan Pak Karowasidik waktu itu dipimpin langsung oleh Bapak Irjen Ronny F Sompie, di

mana perkara ini dihadiri oleh internal kepolisian dan ekstra kepolisian petanya ada yang di hadapan bapak-bapak sekalian penipuan Pasal 378 yang saya laporkan adalah unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Nah jadi sampai saat ini pak sprindit-nya saya sudah punya tapi SPDP-nya tidak diterbitkan LP-nya 1181 /4 2011 PMJ kemudian dilimpahkan ke Bareskrim Polri di direktorat tindak pidana umum Bareskrim Polri. Nah dari rangkaian cerita ini semua pak terlapor saksi saya selaku pelapor dipanggil untuk konfrontir BAP, ternyata terlapor dipanggil 2 kali dengan satu bulan kemudian ini terlapor tidak pernah hadir kemudian direktur tindak pidana umum Bareskrim Polri yang sekarang Brigadir Jenderal Prostowo dipanggil oleh irwasum karena saya menghadap pak irwasum, supaya proses hukum bisa jalan kemudian kami dipanggil direktur dipanggil kemudian karamin juga dipanggil oleh Pak Brigjen Heru P dudukkan bersama-sama dengan saya pelapor, saya minta supaya terlapor dihadirkan, ternyata terlapor tidak pernah mau dihadirkan dan tidak pernah mau datang nah ternyata perkara saya di SP3 dasar SP3 ini jika prosedural mengikuti mekanisme tidak mall praktek maka saya ikuti. Tetapi karena saya melihat ini tidak prosedural banyak yang mengada-ada maka saya mohon kepada bapak pimpinan komisi untuk meninjau kembali ini Pak karena saya merasa SP3 ini bukan SP3 yang prosedural seperti contoh gelar perkara gelar perkara yang dilaksanakan oleh gelar perkara mohon maaf gelar perkara SP3 pak, itu saya tidak dihadirkan padahal kalau ini perkara saya maka saya harus menjelaskan kepada direktur tindak pidana umum atau kepada Polri saya tidak dihadirkan tetapi di sini ditulis ada gelar perkara, sprindik saya sudah ada tapi tidak pernah diterbitkan SPDP, inilah persoalan saya pak. Jadi dari 1 April 2011 sampai hari ini saya tidak mendapatkan kepastian hukum sementara proses hukum saya sudah ikuti semua, gelar perkara di polisi, 2 kali Pak Terima kasih pak ketua. Wassalamualaikum Wr Wb.


Walaikumsallam Wr Wb.

Sama pak nanti dokumen akan kita cek nanti ya, tetapi ada kan di sini, apa belum ada? Ada ya nanti kita cek nanti akan menjadi bahan bapak ibu anggota Komisi III, untuk rapat dengan Kapolri yang insya Allah nanti hari Senen pak kalau tidak ada halangan perubahan-perubahan situasi hari Senen dan kami akan tindaklanjuti, kalau tidak ada hal-hal lain bapak ibu sekalian, kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Komisi III mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada bapak ibu tamu undangan apabila ada hal yang kurang berkenan dalam proses kedatangan sampai acara, sampai selesainya acara ini. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

RISALAH RAPAT - dpr.go.id

Documents