Home > Documents > RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI...

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI...

Date post: 06-Nov-2020
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 69 /69
70 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI DENGAN PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA (PAKAR HUKUM TATA NEGARA) DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tahun Sidang : 2010 – 2011 Masa Persidangan : III Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rapat Ke : -- Sifat Rapat : Terbuka Dengan : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (dihadiri 6 Anggota Komite I DPD RI) Hari / Tanggal : Kamis, 24 Februari 2011 Pukul : 10.00 WIB – selesai Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR-RI (KK. III/Gd Nusantara) Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Mencari Masukan terkait dengan RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Anggota : 31 dari 49 orang Anggota Komisi II DPR RI 18 orang Ijin Nama Anggota : Pimpinan Komisi II DPR RI : 1. H. Chairuman Harahap, SH.,MH 2. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Fraksi Partai Demokrat : Fraksi Persatuan Pembangunan : 3. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 4. Drs. H. Djufri 5. Drs. H. Amrun Daulay, MM 6. Ignatius Moelyono --
Transcript
  • 70

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

    RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI DENGAN

    PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA (PAKAR HUKUM TATA NEGARA) DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

    KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    Tahun Sidang : 2010 – 2011 Masa Persidangan : III Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rapat Ke : -- Sifat Rapat : Terbuka Dengan : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (dihadiri 6 Anggota Komite I DPD RI) Hari / Tanggal : Kamis, 24 Februari 2011 Pukul : 10.00 WIB – selesai Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR-RI (KK. III/Gd Nusantara) Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Mencari Masukan terkait dengan RUU Keistimewaan Provinsi

    Daerah Istimewa Yogyakarta Anggota : 31 dari 49 orang Anggota Komisi II DPR RI

    18 orang Ijin Nama Anggota :

    Pimpinan Komisi II DPR RI : 1. H. Chairuman Harahap, SH.,MH 2. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Fraksi Partai Demokrat : Fraksi Persatuan Pembangunan : 3. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 4. Drs. H. Djufri 5. Drs. H. Amrun Daulay, MM 6. Ignatius Moelyono

    --

  • 71

    7. Dra. Gray Koesmoertiyah, M.Pd 8. Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc 9. Dr. H. Subyakto, SH, MH, MM 10. Khatibul Umam Wiranu, M.Hum 11. Drs. Abdul Gafar Patappe Fraksi Partai Golkar : Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 12. Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM 13. Nurul Arifin, S.IP, M.Si 14. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP, M.Si 15. Drs. Taufiq Hidayat, M.Si 16. Drs. Murad U Nasir, M.Si 17. Agustina Basik-Basik. S.Sos.,MM.,M.Pd 18. Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus

    28. Hj. Masitah, S.Ag, M.Pd.I

    Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : Fraksi Partai Gerindra: 19. H. Rahadi Zakaria, S.IP, MH 20. Budiman Sudjatmiko, MSc, M.Phill 21. Dr. Yasonna H Laoly, SH, MH 22. Alexander Litaay

    29. Mestariany Habie, SH 30. Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si

    Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: Fraksi Partai Hanura: 23. Hermanto, SE.,MM 24. Drs. Almuzzamil Yusuf

    31. Drs. Akbar Faizal, M.Si

    Fraksi Partai Amanat Nasional: 25. Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si 26. H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH 27. Drs. H. Fauzan Syai’e

    Anggota yang berhalangan hadir (Izin) : 1. DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA 2. Ganjar Pranowo 3. Muslim, SH 4. Rusminiati, SH 5. Kasma Bouty, SE, MM 6. Dr. M. Idrus Marham 7. Drs. Soewarno 8. Arif Wibowo 9. Vanda Sarundajang

    10. Agus Purnomo, S.IP 11. Aus Hidayat Nur 12. TB. Soenmandjaja.SD 13. Drs. H. Nu’man Abdul Hakim 14. H.M. Izzul Islam 15. Dr. AW. Thalib, M.Si 16. Dra. Hj. Ida Fauziyah 17. Abdul Malik Haraman, M.Si 18. Miryam Haryani, SE, M.Si

  • 72

    JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (H. CHAIRUMAN HARAHAP,SH.,MH/F-PG): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Saudara Prof.DR.Yusril Ihza Mahendra Yang terhoramat Saudara Komite I DPD RI Yang terhormat rekan-rekan Anggota Komisi II DPR RI Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allha SWT karena hanya atas perkenanNya kita bisa menghadiri rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI dengan Pakar Bidang Hukum Tata Negara pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Rapat ini tidak memerlukan kuorum karena rapat ini tidak mengambil keputusan tetapi hanya menampung aspirasi dan masukan dari pakar hukum tata negara tapi sebagai informasi saya sampaikan hadir Anggota 17 orang dari 5 (lima) Fraksi, dan DPD RI menjadi 4 orang dari tadi 3. Oleh karena itu perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

    (RAPAT : DIBUKA) Dan sebagaimana tata tertib kita saya menawarkan dan minta persetujuan untuk acara rapat kita pada rapat dengat pendapat umum ini yaitu mendapat masukan terkait dengan RUU Tentang Keistimewaan Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta, apakah disetujui

    (RAPAT : SETUJU) Bapak dan Ibu sekalian Dalam rangka mencari masukan RUU Tentang Keistimewaan DIY, Komisi II DPR RI telah mengagendakan RDP dan RDPU untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pakar ahli serta masyarakat sebagaimana telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu dengan Prof.DR. Maswadi Rauf, DR.Isbodoroini Suyanto MA dan Muhammad Fazrur Falah SH,MH, Msc. Sebelumnya perlu kami sampaikan dalam materi pokok dalam Undang-Undang yang sisampaikan pemerintah antara lain mengenai kewenangan Provinsi DIY sebagai daerah otonom dan mencakup kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, juga wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Provinsi DIY, bentuk dan susunan pemerintahan Provinsi DIY yang bersifat istimewa yang terdiri atas pemerintah Provinsi DIY dan DPRD Provinsi dalam rangka keistimewaan DIY dibentuk Gubernur dan Wakil Gubernur Utama sebagai satu kesatuan yang mempunyai fungsi sebagai simbol pelindung dan penjaga budaya serta pengayom dan pemersatu masyarakat DIY, dan mempunyai kewenangan dan hak khusus. Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur mekanisme pencalonan Sri Sultan Hamungkubowono dan Sri Paku Alam, mekanisme pencalonan kesultanan dan kepakualaman serta masyarakat umum untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan dan pengesahan. Pengaturan urusan keistimewaan diantaranya :

  • 73

    Penetapan kelembagaan pemerintah daerah provinsi dan kewenangan kebudayaan serta kewenangan serta penyelenggaraan pertanahan dan penataan ruang sebagai badan hukum, kesultanan mempunyai hak milik atas pakualaman, pengaturan pendanaan dalam pengaturan pemerintahan dalam urusan khusus dianggar dalam APBN dan ditentukan antara pemerintah dan DPR berdasarkan usulan pemerintah daerah DIY yang pengalokasiannya melalui kementerian dan lembaga terkait serta pada setiap akhir tahun anggaran Gubernur dan Wakil Gubernur wajib melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan yang terkait dengan keistimewaan kepada pemerintah. Kepada Prof. DR. Yusril Ahza Mahendra kami sampaikan RUU dan kajian akademisnya untuk menjadi bahan didalam, beliau menyampaikan pemikiran-pemikirannya, pendapatnya sebagai ahli kepada Komisi II, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan. Kepada Profesor DR. Yusril Ihza Mahendara untuk menyampaikan masukannya. Silahkan Pak Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA: Terima kasih Saudara Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang saya hormati Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya karena pada pagi ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pokok-pokok pikiran dalam rangka pembahasan RUU Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebelum saya hadir disini pagi ini beberapa pakar telah menyampaikan pandangan dan pendapat mereka sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan kepada saya dimintakan satu pendapat dari sudut hukum tata negara dan sudah barang tentu akan menynggung juga aspek-aspek kesejarahan yang terkait dengan keberadaan daerah istimewa jogjakarta dari dulu sampai sekarang. Pertama-tama haruslah kita menyadari bahwa sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia yang di proklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, maka di wilayah nusantara yang kemudian dipersatuan oleh Belanda dalam bentuk sebuah seni negara jajahan yang disebut dengan Hindia Belanda, sudah terdapat beberapa kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan yang masing-masiang berdaulat, merdeka, sendiri-sendiri dan tidak terikat dalam kesatuan walaupun kita tidak begitu suka medengarnya tetapi harus juga kita akui secara sejarah bahwa Belanda memainkan peranan juga dalam menyatukan kerajaan-kerajaan nusantara kesultanan-kesultanan itu dalam satu ikatan negara semi kolonial yang disebut dengan negara Hindia Belanda itu dengan UUD nya Indiche Staatsegeling (IS), yang masih kita warisi sampai kita merdeka jauh dibelakang hari. Kesultanan Jogjakrta Hadiningrat kita ketahui sudah ada sejak Tahun 1755 akibat perjanjian giyanti yang membelah Jogjakarat dengan Surakarta dan sejak itu eksistensinya ada sampai sekarang, bersamaan juga dengan eksistensi dari kesultanan-kesultanan lain yang masing-masing mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri perjanjian mereka dengan Belanda walaupun Kesultanan-Kesultanan itu tetap ada tapi akibat perjanjian itu sebenarnya mereka telah mengakui kedaulatan

  • 74

    Belanda, kewenangan-kewenangan dari para Sultan dan para raja itu umumnya terbatas hanya menyangkut adat istiadat agama dan sedikit mengenai masalah pertanahan didaerahnya. Jogjakarta mempunyai tempat yang spesifik dibandingkan dengan Kesultanan-kesultanan yang lain, walaupun semua juga memberikan dukungan yang kuat bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang ditunjukan oleh Kesultanan Langkat sebagai satu contoh misalnya tegas-tegas Sultan Langkat mengumumkan dukungannya kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Teungku Amir Hamzah ditunjuk oleh Presiden RI sebagai wakil pemerintah pusat di Kesultanan Langkat, walaupun Amir Hamzah terbunuh akibat revolusi sosial 1946 namun menjadi pertanyaan bagi banyak orang kenapa Langkat tidak menjadi daerah Istimewa seperti Jogjakarta atau Kesultanan-Kesultanan lain yang juga memberikan dukungan yang sama bagi kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Jogja memang punya arti yang spesifik oleh karena situasi yang sulit bagi Sri Sultan dan Paku Alam waktu itu memberikan dukungan yang penuh dan menyatakan wilayah dari kesultanan dan kepakualaman adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indoensia dan beliau sebagai penguasa dua daerah itu tunduk kepada pemerintah pusat republik indonesia dan dalam situasi sulit bagaimana kita maklumi bersama sudah diduga sejak awal bahwa Jakarta mungkin akan sangat mudah diduduki oleh Belanda atau tentara sekutu dan memang betul tanggal 29 Agustus 1945 pasukan sekutu sudah mendarat di Tanjung Priok, dan menurunkan pasukan payung di Kemayoran pada waktu itu dan Jakarta mulau diduduki pada waktu itu oleh sekutu maupun Belanda dan ajakan Sri Sultan untuk memindahkan Ibu Kota ke Jogjakarta akan memberikan rasa aman dan karena kekhawatiran Belanda dan ketidak beranian Belanda terhadap Sri Sultan karena kewibawaan yang begitu besar bagi masyarakat didaerahnya. Inilah sebenarnya awal hubungan Republik Indonesia dengan Jogjakarta dan seperti kita ketahui pengormabanan yang diberikan Sri Sultan Hamangkubuwono ke XI dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia begitu besar dan setelah Ibu Kota pindah ke Jogja dan kita juga mengetahui satu demi satu wilayah kita jatuh ke tangan Belanda, dan dibentuklah negara-negar boneka yang banyak sekali termasuk kampung saya Bangka Belitung itu juga sebuah negar pada waktu itu dan mempunyai dua senator padahal tidak mewakili Bangka Belitung dan ikut perjajian Konfreksi Meja Bundar di Denhag (Belanda) waktu menyusun pembentukan Negara Federal Republik Serikat pada tahun 1949. Harus kita akui bahwa satu demi satu daerah-daerah itu jatuh ketangan Belanda kecuali Republik Indonesia yang berkedudukan di Jogjakarta dan 16 Negara Federal dalam RIS itu dengan mosi integral Natsir Tahun 1950 timbul pertanyaan apakah memang kita bubarkan semua negara ini bentuk yang baru negara-negara bagain dari RIS itu menyatu ke Jogjakarta yang pada waktu itu tinggal 3 negara, Republik Indonesia di Jogjakarta, Negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur (NST) pada waktu itu dan kemudian berunding dan menyatakan melebur ke Jogjakarta, dan sebenarnya Jogjakrta itu adalah republik indonesia yang merupakan salah satu bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Seperti kita ketahui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta itu bukan Undang-Undang Nasional, itu

  • 75

    Undang-Undang Negara bagian Republik Idonesia sebagai salah satu dari 16 Negara bagian Indonesia serikat oleh karena itu Undang-Undang itu ditanda tangani oleh Mr. As’ad selaku pemangku Presiden Republik Indonesia. Jadi ini bukan Undang-Undang Nasional membentuk Jogja sebagai Provinsi itu adalah Undang-Undang Negara bagian pada waktu itu, dan begitulah peran besar dari Jogjakarta dan seperti kita baca dalam naskah akademik dari RUU ini memang disebutkan 4 (empat) ciri keistimewaan Jogja, dan didalan pengantar disebutkan juga faktor historis dari peran Jogja dalam menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia ini. Kalau kita mendalami ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang pemerintah daerah yang menjadi dasar dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang pembentukan daerah DIY itu dengan tegas disebutkan bahwa selain pembentukan provinsi-provinsi pada waktu itu kita merdeka hanya ada 8 provinsi, Sumatera pada waktu itu hanya 1 provinsi di Medan dengan Gubernurnya Pak Teungku Muhammad Hasan Tahun 1945 itu dan barulah dibentuk Jogja ini disebutkan tidak sebagai provinsi disebutkan sebagai daerah Istimewa dan berkedudukan setingkat provinsi dan ini sebenarnya mengacu pada penjelasan UUD 1945 pada waktu itu. Penjelasan di UUD 45 Negara mengakui adanya susunan pemerintahan yang asli, pemerintahan swapraja dan sebagainya tetapi sejak awal disepakati bahwa dalam perdebatan penyusunan UUD 45 bahwa yang ingin dibentuk adalah sebuah negara kesatuan dan tidak akan ada negara di dalam negara kesatuan itu. Jadi memang sejak awal memang menolak adanya sebuah negara federal, walaupun kenyataan hostoris bahwa dengan sangat terpaksa dan berat hati tidak mungkin bagian dari taktik perjuangan kita menerima Negara Federal dengan prinsip pada waktu itu bahwa kalau pemerintah Indonesia setuju membentuk negara federal maka pemerintah Belanda akan mentransfer kedaulatan, jadi bentuklan negara federal nanti diserahkan kedaulan kita bubarkan RIS, semangatnya memang pada waktu itu dan memang dianggapnya sebagai taktik perjuangan saja. Jadi memang sesudah adanya Undang-Undang 22 Tahun 1948 itu dan dalam situasi federal pada waktu itu pemerintah republik Indonesia di Jogja sebagai bagian negara RIS pada waktu itu mengeluarkan Undang-Undang ini dengan persetujuan badan pekerja KNIP yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang membentuk DIY setingkat dengan provinsi mengacu kepada penjelasan dari UUD 45 sebagai UUD Negara Bagian pada waktu itu, bukan karena pemerintah RIS itu ada konstitusinya sendiri, Konstitusi RIS dan kalau kita telaah secara sekasama ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 itu tidak masuk kepada seperti apakah sebenarnya sistem pemerintahan didaerah DIY itu, hanya sisebutkan dibentuk DIY setingkat dengan Provinsi dan hal-hal lain mengenai urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan didaerah tapi tidak diatur seperti apakah sebenarnya pemerintahan daerah di Jogjakarta itu. Kelihatannya memang KNIP pada waktu itu berusaha untuk menghindari peredebatan, memasuki perdebatan kepada persoalan-persoalan yang sensitif yang menyangku kedudukan harjat dan martabat kedudukan Sri Sultan yang sangat dihormati pada masa itu dan juga Paku Alam sehingga dianggap bahwa struktur pemerintahan Jogja itu sudah diketahui, sudah seperti itulah

  • 76

    keadaannya, jadi sebenarnya mengacu pada praktet penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu dan juga mengacu kepada tradisi dan juga mengacu kepada apa yang sudah ada dan diterima oleh masyarakat dan kenyataannya walaupun dua kali Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 diamandemen tetapi dua kali amandemen itu hanya menyangkut DPRD Jogjakarta dan sama sekali tidak menyangkut substansi tentang struktur pemerintahan Jogjakarta cara pengisian jabatan kepala daerah, pemerintaha DIY dan seterusnya sehingga keadaan itu berlangsung terus walalupun kita tahu tidak lama sesudah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 itu di undangan pada bulan Maret 1950, pada bulan Agustus beberapa bulan kemudian Sri Sultan menjadi Perdana Menteri yang dui Pimpin oleh Muhamad Natsir (Kabinet Natsir), tapi meskipun Sri Sultannya menjadi Wakil Perdana Menteri pada pemerintah pusat, karena 17 Agustus 1950 sudah terbentuk lagi negara kesatuan RIS sudah bubar begitu tetapi tidak di permasalahkan dari Sri Sultan sebagai Kepada Daerah DIY dan keadaan ini berlangsung terus Sri Sultan kemudian beberapa kali menjadi Menteri bahkan jadi Wakil Presiden pada masa Presiden Suharto, statusnya tidak dipermasalahkan dan otomatis ketika beliau non aktif maka tugas-tugas itu dilaksanakan oleh Wakil Darerah Istimewa Jogjakarta yaitu Paku Alam dan keadaan ini sebenarnya tidak menimbulkan masalah apa-apa berlangsung panjang sampai sekarang, ini menjadi satu permasalahan kemungkinan setelah terjadinya amandemen UUD 45, mulai 1999 khususnya amandemen Pasal 18 yang dulunya sangat singkat tetapi kemudian menjadi lebih panjang sesudah hasil amandeman ini. Memang seperti kita ketahui Pasal 18 itu banyak sekali berubah sesudah amandeman dulu singkat sekali mengatakan “terdiri dari daerah-daerah yang akan diatur oleh Undang-Undang” dan sekarang ini sangat luas pengaturan dari Pasal 18 sendiri, semua diamandemen kemudian muncul Pasal 18 A, dan muncul Pasal 18 B yang sebelumnya tidak ada didalam UUD 1945. Saya menyarankan juga kepada seluruh Anggota Dewan dan Komisi II khsusnya dalam membahas RUU tentan Jogjakarta ini agak lebih mencermati latar belakang perubahan amandemen dari Pasal 18 mengapa begitu banyak berubah kemudian muncul Pasal 18 A, dan muncul Pasal 18 B, agar kita tidak terjebak oleh rumusan-rumusan tersebut kemudian kita menganggap bahwa harus diterapkan pada Undang-Undang DIY, apalagi kalau kita sampai terjebak pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ini harus diatur lagi disini karena memang mungkin saja dalam Undang-Undang tentang Jogjakrta ini ada pengaturan-pengaturan yang spesifik mungkin berbeda bahkan mungkin bisa menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah karena tingkatannya yang sama. Bisa saja satu Undang-Undang mengatur lain dari Undang-Undang yang ada. Tapi menyangkut sejauh menyangkut ketentuan Pasal 18 bagaimana kah kita harus memahami ketentuan Pasal 18 ini khususnya dalam kaitannya dengan RUU yang sedang kita bahas sekarang ini. Memang didalam ketentuan Pasal 18 setelah amandemen dikatakan dengan jelas bahwa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah Provinsi, dan dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang

  • 77

    diatur dengan Undang-Undang kemudian pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas ekonomi dan seterusnya” dan kemudian berbicara mengenai DPRD lalu ayat 4 dikatakan “ Gubernur, Bupati, Wali Kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratos” ini yang membuat kita menajdi konfuise ketika kita menyusun tentang RUU Jogjakarta ini, karena dengan tegas dikatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah, kepada pemerintah daerah didaerah-daerah, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secata demokratis. Jadi haruskan memang bagaimana dengan Jogjakrta, haruskah dipilih dengan demokratis atau bagaimanakah, haruskah dikatakan pertanyaannya haruskan dikatakan kepala daerah itu harus dinamakah Gubernur, haruskan daerah istimewa itu dinamakan daerah Provinsi? Dan ini mulai kita lihat konfuise masalah ini, kita lihat juga dalam RUU yang diajukan pemerintah kepada DPR ini, saya melihat baik dalam praktek maupun dalam pengalaman, kalau kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 pun sebenarnya hanya disebutkan keberadaan provinsi, tidak spesifik mengarakan daerah istimewa, penjelasan UUD 45 mengakui keberadaan dari satuan-satuan daerah yang sifatnya istimewa tetapi tidak jelas apa implikasinya, apakah harus dibentuk suatu pemberitaan yang mencakup didaerah istimewa itu atau tidak, tapi pada waktu kita mulai merdeka, kalau tidak salah itu tanggal 19 Agustus itu tegas dikatakan setelah dirancang kabinet diumumkan bahwa kita ini terdiri atas 8 provinsi dan tidak membicarakan sama sekali tentang daerah-daerah yang istimewa itu dan kita tahu Gubernur Jawa Barat, Jawa Timur memang sudah provinsi pada waktu kita merdeka, karena pada waktu itu dijaman Belanda sudah ada Gubernur sudah ada sejak Tahun 21 di Jawa Timur sudah jadi Gubernur disana. Jadi waktu merdeka ditunjuk delapan Gubernru dan tiga gubernur di Jakarta pada waktu itu Wali Kota, bagaimana Jogjakarta tetap tidak begitu jelas, tetapi didalam piagam, nanti kalau ada yang salah keliru tolong diluruskan nanti. Kemudian baru muncul Tahun 1950 itu Undang-Undang Nomor 3 ini , walalupun seperti saya katakan tadi ini adalah Undang-Undang Negara bagian tetapi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan tidak menyebut Jogjakarta itu sebagai provinsi, tapi dikatakan dia dibentuk sebagai daerah istimewa dengan kedudukan setingkat provinsi, pada waktu itu juga sebetulya pembentukan Aceh juga tida disebut provinsi pada awalnya hanya disebut Daerah Istimewa Aceh, dan DIY. Saya ingin sedikit bercerita pengalaman yang barangkali tidak terrecord banyak dalam buku-buku sejarah, pada Tahun 1999 pada awal Tahun 2000 pada waktu itu Presiden Abdurrahman Wahid menugasi saya secara khusus untuk berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat Aceh dan saya datang pada waktu itu hari Jum’at habis sembanhyang Jum’at di Kampaus Darussalam banyak sekali tokoh-tokoh Aceh, Ulama, Cendikiawan termasuk GAM berkumpul ada disana, pada waktu itu kita mulai bicarakan karena pesan Presiden kepada saya “saudara Yusril pergi ke Aceh dan dialog dengan tokoh-tokoh Aceh, bilang sama mereka apa yang orang Aceh minta akan kita kasih kecuali satu, lepas dari Republik Indonesia” kita mulai satu dialog dan pada waktu itu memang sedang di draf RUU tentang Aceh yang baru tapi tawaran saya pada waktu itu mewakili

  • 78

    pemerintah bahwa kemungkinan Aceh itu menjadi satu daerah otonomi yang luas yang tidak lagi disebut sebagai Provinsi bahkan pertama kali saya mengajukan nama Negeri Aceh Darussalam pada waktu itu yang mereka terima dan menjadi Nangro Aceh Darussalam yang meruka ubah dalam bahasa Aceh, dan pada waktu itu kita mengusulkan supaya kalau mau di gunakan istilah lain tidak disebut Gubernur pemerintah bisa terima pada waktu itu. Jadi jangan kita terpaku kemudian karena ketentuan pasal 18 mengatakan pemerintah di daerah itu Gubernur, Bupati, Walikota haruskan memang ini disebut Gubernur, haruskah, bisakah menggunakan istilah yang lain sebenarnya fleksibilitas itu tidak bisa secara kaku kita mengacu kepada ketentuan Pasal 18 ayat 4 tetapi mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 18 B, yaitu negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daserah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, jadi secara sistematik kita harus memahami bahwa Pasal 18 B sebenarnya adalah suatu pengaturan spesialis dari pengaturan dalam pasal 18, khususnya pasal 18 ayat 4, jadi kemungkinan kita mengatakan bukan provinsi, tapi memang seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 disebut daerah istimewa Jogjakarta tidak harus kita mengatakan dia Gubernur tidak, bisa saja kita mengatakan kepada DIY. Jadi kita tidak terjebak dengan peristilahan-peristilahan yang memang secara spesifik diatur Pasal 18 ayat 4 dalam kaitannya dengan daerah-daerah provinsi yang tidak terkategorikan sebagai khusus dan sebagai sitimewa, kalau kita lihat Papua disebut sebagai khusus Aceh dulu waktu Undang-Undang pemerintahah Aceh disebut sebagai otonomi khusus sebelumnya memang Istimewa, kemudian digabung belakangan tapi tetang Jogjakarta kita katakan dalam Pasal 14 B adalah dia besifat khusus atau bersifat istimewa, dan keistimewaan itulah yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang yang akan kita bahas sekarang ini. Jadi kalau kita memilih bahwa kita tidak lagi menggunakan ini provinsi daerah DIY dan seperti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, daerah DIY itu kedudukan setingkat dengan provinsi. Jadi ini sebenarnya kita kembali lagi kepada ketentuan-ketentuan yang lama dan tidak perlu terikat dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat 4 karena kita merujuk pada pasal 18 B dari hasil amandemen UUD 45. Kalau masalahnya sampai disini kita membicarakan dimanakan keistimewaan yang sudah terdampar di dalam draf akademik, dan kemudian naskah akademik dan draf RUU ini bahwa sebenarnya yang terjadi di Jogjakarta sedikit beda dengan draf akademik yang memisah unsur politik dan kultural yang menurut saya yang sebenarnya di jogjakarta urusan kultural dan politik itu bisa menyatu pada tingkat pemerintahan dan kita ketahui bahwa Sri Sultan itu adalah memang Sultan Ngayogyakarta dan sekaligus dengan segala warisan budaya dan kemudian juga tradisi politik baik pada masa kesultanan pada masa Hindia Belanda maupun Kesultanan dimasa republik Indonesia dan selalu terjadi katakanlah tumpang tinding, keterkaitan antara hal-hal yang bersifat kultural, tradisi dan budaya dan kaitannya dengan politik di Jogjakarta ini. Kalau kita melihat alternatif-alternatif pengisian jabatan kepada daerah Jogjakarta yang sekarang disebut Gubernur ini kaku dengan Gubernur ini lantas konfius ada Gubernur utama yang menimbulkan problema, barangkali kalau kita tidak menggunaka istilah Gubernur tetapi kepada

  • 79

    daerah istimewa Jogjakarta barangkali masalahnya akan lebih sederhana dari pada terpaku dengan istilah Gubernur yang harus di pilih secara demokratis dan kita terjebak bagaimana merumuskannya didalam Undang-Undang tentang Jogjakarta yang baru ini. Kalau kita memilih bahwa Jogjakarta ini tidak pakai istilah Gubernur tapi pake istilah Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta maka pertanyaannya bagaiman mengisi kepala daerah Istimewa itu, apakah harus dengan pemilihan atau dia bukan Gubernur tapi Kepala, dan itulah keistimewaan dia, dengan keistimewaanya kita katakan siapun yang menjadi Sri Sultan dialah otomatis menjadi Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan dengan demikian perdebatan itu menjadi tidak rumit dan tidak terjebak kepada istilah Gubernur yang harus dipilih secara demokratis itu, ini alternatif yang menurut saya merupakan satu cara penyelesaian yang mungkin dapat di terima oleh kerabat kesultanan Jogjakarta dan Pakualaam dan sekaligus dapat diterima oleh masyarakat Jogjakarta dan paling tidak secara politik menentramkan masyarakat dari polemik yang berkepanjangan tentang bagaimana cara pengisian dari sultan kepala daerah istimewa atau Gubernur DIY. Karena kita memang kaku mengikuti peristilahan Gubernur maka muncul tentang ide tentang Gubernur Utama yang otomatis siapapun yang bertahta menjadi Sultan dan siapapun yang menjadi kepala daerah di Pakualam otomatis menjadi Gubernur Utama dan kemudian status dari Gubernur Utama inipun bukan tidak akan menimbulkan suatu permasalahan dengan Gubernur yang dimaksud oleh Undang-Undang ini, yang pasti akan mengacu pada Pasal 18 A, Undang-Undang Tentang Pemrintahan Daerah, sebagaimaan Gubernur di Provinsi yang lain. Persoalan kita sekarang adalah kalaulah memang menempatkan dari Sri Sultan dan Paku Alam itu sebagai Gubernur Utama, lalu apakah ini kira-kira mengadopsi sistem monarki kostitusional, kira-kira ini menjadi mirip dengan menempatkan Sri Sultan dengan para Sultan-Sultan Melayu dalam Federasi Malaysia, Sultan itu siapa saja oleh kerabat kesultanan diputuskan menjadi sultan, iya akan menjadi Sultan seperti di Johor, Selangir, Pahang dan begitu tapi Ketua Menteri (Menteri besar) yang memimpin pemerintah di negara bagian berdasarkan pemilu siapa yang menang di dewan undangan negeri DPRD lokal itu otomastis dia diangkat oleh Sultan menjadi Menteri besar tetapi kalau ketentuan seperti itu memang kita mengakui satu pemerintahan Monarki Konstitusional dalam kontek sebuah negara bagian, sedangkan kita ini kan tidak begitu pikirannya. Memang beda Malaysia tegas dinyatakan Federasi, Federal Malaysia, ada negara-negaar bagian ada Sultan ditiap-tiap bagian itu Malaka, Sabah, Serawak, tetapi kita menganut negara kesatuan tidak mengakui keberadaan monarki itu. Jadi Jogjakarta sebenarnya daerah istimewa setingkat dengan provinsi dan disitu ada kepada daerah istimewa Jogjakarta yang bukan menjalankan kekuasaan sebagai monarki tapi menjalankan kekuasaan. Dalam monarki konstitusional sebenarnya rakyat banyak menjaga raja dari pada raja menjaga kita sebagai rakyat sebenarnya, karena itu dihindari maka dalam tradisi politik melayu di Malaysia seorang bangsawan tidak boleh ikut dalam politik, kalau dia ikut dalam politik maka hak dia untuk menjadi raja gugur, seperti terjadi pada Teunku Rajali Hamzah, itu berkali-kali jadi Mekteri Keuangan dari Mahatir dan sebenarnya dia itu putera

  • 80

    mahkota Kalntan, karena dia ikut politik maka hak dia untuk menjadi Sultan gugur, jadi aga rumit pengaturan seperti ini kalau misalnya kerabat kesultanan di Jogjakarta bisa ikut jadi calon Gubernur itukan bisa mejadi persoalan sendiri internal, Justeru seperti saya katakana kemarin anehnya di Negara monarki konstitusional Justeru rajanya menjaga rakyatnya supaya kelihatan bagus jangan ada yang jelek ditutupi, kalau ini diberi kesempatan kerabat akan menjadi konflik. Jadi kalau kita melihat jauh kedepan hal-hal yang harus dilihat memang selama ini belum ada masalah apa-apa, baru dua kali semenjak merdeka ini Sultan IX dan Sultan X sekarang ini terus kemudian bagaimana kedepannya, kedepannya akan teradi apa, lalu mau diantisipati rancangan seperti ini yang menurut pikiran saya sebenarnya hanya akan membuat masalah ini menjadi rumit sekarang, karena bagaimanapun juga kesultanan ini mempunyai satu tradisi bagaimana memilih raja kalau raja sultan itu tidak punya permaisuri siapa yang akan menjadi sultan, kemudian kalau dia anak laki-laki itu bagaimana, itu ada mekanisme internal, bisakah kita menerima mekanisme internal itu siapapun jadi sultan dia jadi kepala daerah istimewa Jogjakarta dan kemudian timbul pertanyaan bagaimana kalau dia masih belum dewasa, siapa yang akan pemangku sultan, sejauhmana kewenangannya itu yang mungkin tidak terlalu banyak diatur dalam UU ini karena makin coba kita atur secara jelimet banyak hal-hal yang tidak tercakup dalam pengaturan ini, lebih baik kita secara teknis membuat suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum kita menyerahkan bagaiman prakteknya nanti dilapangan karena kebanyakan kita ini ingin membuat UU ingin mengatur segala-galanya tapi tidak ada hokum yang mengatur segala-galanya, makin coba diatur lebih detail makin terasa kekuranganya. Jadi kita cobalah membuat suatu yang lebih simple tetapi bagaiman dia dapat berjalan dalam praktek, prinsip-prinsipnya kita rumuskan paling tidak sedikit lebih melangkah dari pada UU Nomor 3 Tahun 1950, sama sekali tidak mengatur tentang kepala daerah tentang mekanisme rekrutmen, tentang pergantian Sultan tidak disinggung sama sekali, dibiarkan itu berjalan pada praktek dan kenyataannya selama Tahun 45 sampai sekarang tidak terjadi apa-apa. Jadi ini hal-hal yang patut kita renungkan bersama, karena makin jauh kita membahas ini makin banyak hal yang sensitive yang justeru tidak menguntungkan secara politik bagi kepentingan kita sebagai sebuah bangsa sebagai suatu kesatuan dan persatuan sesama kita tetapi satu rumusan yang paling komplit yang paling simpel dengan mengakui dan merujuk pada ketradisi yang sudah berjalan barangkali akan menjadi solusi yang paling baik dalam menyesuaikan masalah-masalah kita sekarang ini. Tidak mungkin kita menyelesaikan semua masalah untuk sepanjang jaman, tapi apa yang dapat kita sesuaikan adalah masalah-masalah yang menjadi tugas kewenangan kewaiban kita sekarang sambil tentunya tidak meninggalkan masalah-masalah yang menjadi sumber kerumitan bagi generasi yang akan datang. Saya kira itulah pendapat dan masukan saya. Terima kasih dan lebih kurang mohon maaf.

    Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

  • 81

    KETUA RAPAT : Waalaiku salam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Profesor Yusril Ihza Mahendra yang telah memberikan pemikiran dan pandangannya pada kita sekalian barangkali nanti bisa dikembangkan oleh para Anggota yang terhormat termasuk DPD RI sedikit tadi barangkali ada konfius kita antara monarki konstitusional dengan yang tadi disebutkan raja langsung menjadi kepala daerah dan kepada pemerintahan dan cara pemilihannya di internal bukannya itu monarki juga ya, apakah yang monarkhi konstitusional yang mana dan monarki ini absolut atau bagaimana jadi perlu penjelasan Pak Yusril lebih luas tentang tata cara memang makin diatur detail makin banyak persoalan tetapi juga kadang-kadang menjadi lebih terang, lebih pasti tapi saya kira nanti dibahas. Saya persilahkan dari rekan-rekan Anggota pertama Pak Almuzamil Yusuf ada silahkan, pojok kanan DRS. AL-MUZAMMIL YUSUF/F-PKS: Terima kasih Pimpinan dan para Anggota yang saya hormati serta nara sumber kita Profesor DR Yusril Ihza Mahendara yang saya hormati. Beberapa poin sudah kita dapatkan pikiran segar dari Prof Yusril, pendalaman saya adalah terkait dengan Pasal 18 ayat 4 “bahwa gubernur, buapi dan wali kota masing-masing sebagai kepala provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis” jika ini yang menjadi sebab perlu dirumahnya keistimewaan provinsi Jogjakarta pertanyaan saya bukankah yang lebih dekat dari jogja saja sudah menyimpang dari ini, wali kota di Jakarta siapa yang memilihnya, kalau itu alasan perubahan Jogjakarta. Di Jakarta kit memilih Gubernur DKI tetapi tidak memilih wali kota karena Jogjakarta juga adalah daerah khusus seperti disampaikan tadi, Pasal 18 B ayat 1, ada daerah pemerintahan khusus dan bersifat istimewa. Apakah ini berarti kita harus merubah berikutnya adalah Jakarta, konsekuensi dari cara berpikir itu berarti kita akan merubah cara pemilihan wali kota di Jakarta kalau Pasal 18 ayat 4 itu menjadi sebuah kemestian tanpa memandang Pasal 14 B ayat 1 ini. Poin yang Prof sampaikan menarik ketika sultan di Malaysia tidak berpolitik, kita serahkan regulasi itu kepada kesultanan, tetapi dengan segala hormat kita keta ketahui Sultan Jogja bagian dari salah satu partai politik, ini tentu sudah menjadi pengetahuan kita bersama. Ini menarik saya kira ini suatu pengaturan yang adil ketika kita menyerahkan regulasi itu kepada kesultanan dengan asumsi kesultanan itu milik bersama, milik semua kelompok maka dia harus dipaksa untuk tidak berpartai, ketika dia berpartai seperti contoh di Malaysia tadi Teungku Rozali ini poin. Poin lainnya yang menariknya adalah selama ini tidak diatur tidak masalah begitu kita atur timbul masalah ini menarik juga dan saya kira menjadi masukan berikutnya ketika menyebut Gubernur Utama kalau kita bicara konstitusi pemerintah mengusulkan gubernur utama itu nomentelatur kita itu tidak dikenal dalam konstitusi kita, yang kita ada adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, itu sendiri menunjukan pemerintah untuk mengatur daerah istimewa itu ada nomentelatur yang tidak dikenal dimungkinkan, kenapa harus mempermasalahakan ketika seorang gubernur tidak dipilih, inikan sama

  • 82

    logikanya, Pasal 18 ayat 4 mengatakan gubernur, bupati dan wali kota harus dipilih secara demokratis maka dirubahlah Jogjakarta, tetapi ketika merubah Jogjakarta harus dipilih memunculkan nomentelatur yang tidak dikenal di pasal 14 ayat 4 yang menjadi rujukan itu. Ini kan dikotomi dalam cara berpikirnya menjadikan rujukan ayat untuk merubah UU pada saat yang sama UU rujukan bertentangan dengan UU tersebut, karena tidak dikenal istilah Gubernur Utama Ini bagaimana Prof Yusril mungkin perlu pendalaman karena masukan-masukan kita ini UU ini Pasal ini saja karena yang lain bukan domain politik, ini pilihan politik kita semua sangat jelas, saya kira Prof Yusril sudah memberikan masukan yang menarik tidak usah kita sebut Gubernur sehingga kita tidak terjerat oleh Pasal 18 ayat 4 tadi, ini domainnya dan khusus saja tinggal apakah penyebutannya. Saya kira ini usulan yang menarik. Pendek kata masukan dari Profesor sudah kami catat untuk Fraksi kami peristilahan tidak harus Gubernur atau Sultan, tidak boleh berpolitik dan bagi partai kami pilihan ini sudah sangat jelas. Terima kasih Pimpinan. Wassalamualikum Warahtullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Muzamil Yusuf, silahkan Pak Chairul H. CHAIRUL NAIM, M.ANIK, SH.,MH/ F-PAN: Terima kasih. Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II Yang saya hormati Bapak Yusril Ihza Mahendara nara sumber kita pada hari ini Dan rekan-rekan sahabat kita dari DPD Bapak-Bapak yang kami hormati. Nampaknya Pak Ketua makin lama makin seru dan menarik pembahasan RUU ini, dari beberpa pakar akademik itu juga berbeda-beda pendapatnya tapi saya kira itu sah-sah saja. Pak Yusril barangkali saya mulai dari penjelasan Bapak tadi mengenai UU Nomor 3 Tahun 1950 barangkali ini regulasinya mengenai Jogjakarta dan disana Bapak juga menjelaskan bahwa tidak diatur secara jelas mengenai mekanisme yang ada termasuk dengan pemilihan kepala daerahnya. Pertanyaan saya pertama kira-kira penetapan dari pada Sultan dan Sri Paku alam menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur landasannya dari mana Pak itu yang pertama, kemudian yang kedua dari apa yang Bapak sampaikan bahwa ada sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif sejarah terhadap kesultanan ini ada mekanisme khusus yang tidak bisa dibaurkan dengan mekanisme yang ada dalam keteraturan UU kita barangkali demikian tadi penelasannya, dan saya juga melihat dari UU yang ada ini kemudian dari pada sejarah yang sumber sejarahnya memang kerajaan ini suatu hal yang sangat istimewa dan beliau sudah hadir sebelum jauh sebelumnya Indonesia merdeka kemudian ketika hadir mendukung Indonesia dan sekaligu bergabung dan disana juga ada bala tentara ada protokolernya, ada juga hak-hak atas tanahnya. Kemudian dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 ternyata diadakan pemilihan terhadap kesultanan kepala daerah melalui DPRD DIY kalalu tidak salah dua periode itu dipilih. Pertanyaannya

  • 83

    disini kenapa terjadi peralihan seperti itu, apakah ini semacam spirit sejarah saja atau euporia reformasi saat itu ataukan tidak lagi mengindahkan keistimewaan Jogjakarta kalau diartikan keistimewaan itu diartikan sebagai penetapan kesultanan sebagai kepala daerah dan memberikan otonomi luas yang seluas-luasnya kepada DIY yang pada waktu pemberian UU Tahun 1955 itu tidak diberakan kepada provinsi-provinsi lain. Demikian Pak jadi kepada nya diberikan hak anggaran dan protokoler dan ketika raja memanggil gubernur itu bisa dan pertanyaanya apakah kondisi demikian apakah itu bertentangan dengan searah yang telah disampaikan tadi. Kemudian yang terakhir Pasal 18 B tadi Bapak sebutkan sebagai spesialisasi dari Pasal 18 A, pertanyaan saya apakah mungkin adanya spesialisasi terhadap satu pasal terhadapa pasal yang diatur oleh UU yang sama yaitu UUd 45, menuru henat saya kalau kita liat dari tataran hokum yang ada bahwa spesialisasi dari UU Nomor UUD Pasal 18 A itu adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbaharui dengan UU Nomor 18 Tahun 2008, dimana dikatakan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara demokrastis, breakdown nya adalah UU Nomor 32, dijelaskan disitu dipilih secara langsung. Jadi saya tidak melihat antara penetapan dan tidak penetapan saya kira saya melihat dari pada dasar hokum landasan konstitusional kita Pak. Artinya kalau kita mengatakan bahwa pasal 18 b merupakan lex spesialis dari pasal 18, pasahal menurut hemat saya UU Nomor 32 Tahun 2004 itu lex spesialis dari pada UUD Pasal 18 a ayat 4 saya kira demikian Pak Yusril mohon penjelasan,mudah-mudahan kita semua berkeinginan diharapkan UU ini lahir UU yang sempurna yang disenangi oleh semua pihak, aspiratif dan sesuai dengan dinamika masyarakat di Indonesia. Demikian.

    Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Waalaikum salam. Terima kasih Pak Khairul Naim, silahkan Pak Abdul Gaffar Pattape DRS. H. ABDUL GAFFAR PATAPPE/F-PD: Terima kasih Pak Ketua. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Prof Yusril yang saya hormati, nama saya Ghafar Patappe. Ada dua pertanyaan saya. Saya ketahui Bapak sebagai pakar hokum tata Negara dan juga saya mengenai Bapak sebagai reformis namun ada perubahan nilai pada saat-saat sekarang ini yang biasa kita kenal, seorang Sospol itu atau yang berlatar belakang social politik itu biasanya menggunakan pola diplomasi sedangkan pakar hokum itu agak saklek, tetapi sekarang ini sudah berubah orang hokum juga sudah tidak saklek tetapi diplomasi, seperti contoh karena ada kepentingan di tayangan TV One yang namanya Lawyer Club ada 100 disitu ahli hokum yang hadir membahas satu persoalan itu 100 itu berbeda semua, jadi multi tafsir itu sangat luar biasa padahal digambarkan tadi pasalnya sudah jelas penjelasannya jelas kemudian dibuat demikian rupa menjadi berbeda. Jadi pertanyaan saya mudah-mudahan Bapak Prof Yusril masih ada ciri reformasinya Bapak ini yang pertama yang ingin saya

  • 84

    tanyakan. Saya dengarka dipenjelasan Prof Daud Yusuf mengenai status keistimewaan, saya mau tanyakan kesitimewaan itu sebenarnya daerahnya yang istimewa atau orangnya yang istimewa itu satau pertanyaan saya Pak. Yang kedua bisa khusus Jogja bisa juga umum, bahwa pada jaman orde lama Pak juga mengaku disitu Indonesia sudah menerapkan system demokrasi, waktu itu diberi istilah demokrasi terpimpin disitu kebanyakan memasang pejabat itu penetapan, tetapi kondisi pada waktu itu 60 Tahun lebih yang lalu kondisi kurang memungkinkan jadi ditempuh demokrasi terpimpin, kemudian pada jaman orde baru juga begitu Pak, juga di claim itu demokrasi, demokrasinya pancasila, mufakat kebanyakan juga penetapan atau dipilih, pemilihan pejabat tetapi sudah ditetapkan dalam sudah diatur sedemikian rupa dulu baru dipilih, jadi demokrasi juga dan sekarang yang ketiga terakhir ini saya tanya Bapak, sebenarnya di era reformasi sekrang ini yang kehendaki rakyat itu adalah demokrasi murni, demokrasi murni dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Saya kemarin dengar pakar demokrasi itu tidak satu –satunya pemilihan, ditetapkan juga demokrasi saya juga sependapat itu tetapi penilaian saya bahwa demokrasi orde lama , orde baru dan sekarang demokrasi tetapi karatnya yang berbeda. sama dengan emas oral 10 karat, sekarang ini orba 12 karat emas juga karatnya yang kurang. Yang dikehendaki sekarang ini 24 karat tetapi tidak ada termasuk di USA, sekarang Pak bagaimana dengan Bapak, demokrasi reformasi ini dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat berarti pemilihan langsung. Saya minta hati nurani dan kepakaran Bapak untuk menjawab ini. Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Walaikumsalam dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Intinya disitu Pak demokrasi 24 karat, ini luar biasa, jangan lagi kita ulang tahap-tahap itu. Selanjutnya saya geser kesebelah sayap kiri dari DPD Ibu Aida Nasution, silahkan. Hj. AIDA Z. ISMET, SE.,MM/KOMITE I DPD RI: Terima kasih Bapak. Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi II yang saudara tua kami. Bapak Yusril yang sangat membanggakan, tadi jelas semua dan saya juga banyak sekali hal-hal yang merupakan informasi baru yang sangat berguna dimasa yang akan datang. Yang ingin saya tanyakan adalah kita disatu pihak kalau kita lihat mohon saya tidak latar belakang hokum ya Pak. Bahwa Pasal 18 b ayat 1 dan 2 negara disatu pihak mengakui dan menghormati hal-hal yang bersifat istimewa dan seterusnya, kemudian kita lihat bahwa selanjutnya harus diatur dengan UU, selama ini selama 60 Tahun ternyata tidak ada pengaturan tersebut, sehingga dirasakan mungkin perlu ada pengaturan, kalau menurut Pak Yusril sudah 60 Tahun demikian kemudian kita lihat di satu pihak saya mohon secara objektif ingin bicara disatu pihak tidak bisa melupakan jasa-jasa dari Jogjakarta mulai dari bersidangnya KNIP, Ibu Kota dan lain-lain berbeda dengan kesultanan-kesultanan lain dan kemudan dana dan lain-lain dan kita ini NKRI berdiri atas jasa Jogjakarta juga, secara internasional mengakui dan dengan memperhatikan dua aspek tersebut kita tidak bisa melupakan sejarah

  • 85

    dibandingkan kita dengan harus menyempurnakan dengan UU supaya ada kepastian nantinya apakah sekarang saatnya kita harus menyempurnakannya. Kita tahu bahwa Sultan Wakil Perdana Menteri dulu, Wakil Presiden dia uga sibuk mengatur Negara ini. Apakah pengorbanan yang demikian besar menurut Pak Yusril harus kita korbankan untuk satu hal pada saat ini. Jadi apakah dengan konflik dan membandingkan tersebut apakah dan 60 Tahun dibiarkan tidak ada kepastian apakah memang saatnya itu the question my save thank you. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu. Ini lagi musim bahasa inggris ya ibu..selanjutnya silakan Pak Paulus. DRS. PAULUS YAHONES SUMMINO, MM/ KOMITE I DPD RI: Pimpinan Komisi II yang saya hormati. Professor yang saya hormati dan Bapak Ibu para Anggota DPR RI yang saya hormati dan rekan-rekan DPR RI beserta para hadirin yang saya hormati. Saya sangat terkesan dengan Profesor ketika mencarikan landasan hokum ketatanegaraan ketika Pak Harto lengser bagi saya sangat terkesan dan mendapatkan aformulasi ketatanegaraan yang baik saya pikir Profesor ini seharusnya dihargai oleh DPR dan diangkat dari salah satu pemikirannya luar bisa. Saya yang kedua sangat apresiasi sangat kagum bahwa pada hari ini sebenarnya Profesor mencarikan solusi dari perdebatan yang sekarang terjadi. Dan profesor sangat lembut kata-kata dan hatinya kelihannya untuk menghargai peran sejarah dan saya pikir apa yang tadi dikatakan Profesor kalau kita tuliskan ini menjadi suatu referensi yang sangat baik. Saya kebetulan daru dari Lampung Prof, disana ada masalah pertanahan yang akar masalahnya sebenarnya ketika ada kerusakan dan pemimpin-pemimpin adat pada waktu lalu itu sudah tidak dihargai laigi, putusan dengan UU dengan aturan Menteri akhirnya menimbulkan masalah Pak. Jadi saya pikir ini perlu penataan, sejarah kita memang tidak ingin membernuk Negara Federasi tetapi penghargaan yang sudah ditempatkan dalam UUD 45 seperti dalam Pasal 18 b,saya pikir layak untuk kita cermati. Jadi saya pikir dari segala yang sudah diungkapkan Profesor sendiri melihat betapa tidak konsistennya draf RUU dari Pemerintah, disatu sisi mau menempatkan Sultan di tempat yang terhormat, tetapi dalam penjabaran Pasal-Pasal akan menimbulkan konflik yang luar bisa di Jogja dan justeru akan meninggalkan wibawa dari pada Sultan itu sendiri, sependapat dengan DPD kit juga melihat bahwa rencana UU diajukan pemerintah ini tidak ambigiu sekali sangat tidak konsisten. Tetapi Profesor tadi juga memberikan solusi jalan keluar terhadap kandungan ketika ada kata provinsi, ada kata gubernur, kata gubernur yang kemudian tersandung dengan pasal 18 ayat 4 itu dapat diberikan solusi kita tidak usah pakai kata “gubernur” kepada daerah seperti juga pada UU Tahun 1950 dulu. Begitu juga ketika tersandung dengan provinsi kita bisa tidak menggunakan provinsi seperti yang diatur dalam UU 32 tetapi kita kembali kepada yang ada tercantum didalam UUD 45 daerah Istimewa seperti juga Aceh dan Jogjakarta jadi ini menurut saya perlu kita catat Pak Ketua dan kita pertimbangkan dengan sungguh-sungguh pencerahan yang diberkan oleh Profesor.

  • 86

    Pertanyaan saya Prof. menurut Profesor untuk membangun kita kedepan mengikat negara kesatuan dengan baik karena benturan dan harga demokrasi sangat mahal, Undang-Undang perekonomian kita tidak berpihak pada rakyat keretakan bangsa ini sudah mulai mucul untuk semua politisi masih mengawal SBY sampai 4 Tahun kedepan kalau tidak ini baerangkali ini bisa meledak seperti di Timur Tengah, kemarin orang Lampung terika, jadi negara ini perlu perekat baru untuk NKRI kedepan. Profesor pertanyaan saya adalah dalam menghormati, mengangakat dan menempatkan pada proporsinya Pasal 18 b kalau Jogka sudah jelas disebutkan tetapi di bawahnya disebutkan yang mengatur tentang hak-hak ulayat, hak-hak kesultanan juga dengan yang lain-lain, jadi PR kita bukan hanya merumuskan Jogja saya apa saja formulasinya buat semua kecuali soal Jogja sudah ada solusinya. Kedepan bagaimana menurut Profesor dalam penataan adat ulayat. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Paulus, ini kita sudah jam 11.55 menit Jam 14.00 kita ada lagi untuk mendengarkan pakar Profesro DR Adnan Buyung Nasution, jadi saya harap rekan-rekan untuk lebih mempersingkat pertanyaan maupun tanggapannya. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Gusti Raden Ayu Koesmoertyah, silahkan DRA. GRAY. KOESMOERTYAH, M.PD/F-PD: Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati rekan-rekan Komisi II DPR RI dan rekan-rekan DPD juga pakar yang hari ini ada di Komisi II Bapak Prof Yusril Ihza Mahendra. Saya hanya sedikit akan menambahkan dan akan memberikan masukan kepada Bapak dan bagaimana kita mau mengundangkan bersama-sama keistimewaan Jogjakarta, yang pertama tadi disebutkan oleh Bapak bahwa keputusan BPUPKI untuk pembentukan daerah besar dan daerah kecil di Indonesia hanya ada delapan provinsi tapi disana sebetulnya ada delapan provinsi dan dua daerah istimewa yaitu Surakarta dan Jogjakarta, dan ini hanya untuk bandingan, jadi Surakarta itu berjalan sembilan bulan pemerintahan itu jadi struktur pemerintahan dan pegawainya pada waktu itu sudah ada, terjadi pergolakan yang luar biasa sampai dampaknya juga ke Jakarta bahkan Syahrir juga di culik ada di BI Surakarta, akhirnya sementara keadaan tidak kondusif dua daerah ini dibentuk menjadi daerah kerisedenan dan itu ada PP nya Pak itu 18/SD/1946, namun Jogjakarta itu pada waktu RIS itu berjalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang berikutnya dan berikutnya sampai dengan Undang-Undang 74 itu kepala daerah istimewa menjadi Provinsi daerah istimewa. Ini juga yang perlu jadi telaah kita dan yang berikutnya saya tanyakan jasa-jasa seorang pahlawan nasional itu bisa diwariskan kepada perorangan, kalau seperti itu apakah anak yang lain tidak bisa minta, ini pun juga ada Undang-Undang nya Bapak Prof itu di Undang-Undang 22 Tahun 1948 Pasal 18 ayat 5 yang menyebutkan kepala daerah istimewa diangkat oleh Presiden dari anak keturunan kepala atau yang masih menguasai daerahnya yang cakap, jujur dan setia, menurut adat

  • 87

    istiadat, disana jelas-jelas anak keturunan, ini mungkin istimewanya yang perlu juga di kaji nanti Bapak akan saya kasih buku-buku karena saya sendiri dengan menjadi di RUUK mesti banyak memberi imbangan-imbangan apa itu istimewa dan daerah istimewa itu mana saja, kalau daerah istimewa di Indonesia yang dulu adalah mempunyai pemerintahan asli itu ada 35o, tapi apakah yang menjadi dasar ketatanegaraan kita juga tidak bisa melihat bahwa hubungan daerah yang kecil-kecil tadi yang 250 itu dibawah pemerintahan kolonial dengan ditenggarai dengan kontrak pendek dan daerah yang merdeka sejajar antar negar dan negara adalah dengan kontrak panjang ini juga tidak bisa menjadi acuan dalam kita akan mengundangkan masalah Jogjakarta ini. Karena ini akan sangat bikin permasalahan karena tadi dari rekan PKS menyampaikan, inikan sudah tentram, sudah ini, memang didalam PP 16 dijanjikan akan diundangkan begitu, jadi memang ini harus diundangkan. Sekarang tugas kita untuk mengundangkan itu akan seperti apa wujudnya yang namanya keistimewaan daerah-daerah di Indonesia yang disitu sebenarnya dasarnya kontak panjang dan di Indonesia itu ada tiga belas Prof. ini mungkin perlu jadi kajian kita bersama. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Ibu Koesmoertyah, dan semua wilayah kita ini daerah jajahan Hindia Belanda, ini catatan-catatan dan saya kira banyak, itulah gunanya kita mendengar para pakar ini untuk kita lebih arif dalampembahasan Undang-Undang ini, silahkan Pak Fauzan. DRS. H. FAUZAN SYAI’E/F-PAN : Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan, rekan-rekan DPD dan Anggota Komisi II DPR RI Bapak Profesor Yusril yang hormati Saya pada pagi ini agak salah memprediksi, bahwa Komisi II telah mengundang empat pakar Pak, jadi prediksi saya jadi skornya itu dua, dua yang dua adalah dengan segala argumentasinya setuju pada posisi penetapan, yang dua pakar prediksi saya dengan segala srgumentasinya lebih pas pada posisi pemilihan, jadi termasuk sekarang ini skornya 3-1 bahwa Pak Prof pada posisinya dengan segala argumentasi baik ditinjau dari sejarah, tradisi dan ketentraman masyarakat Jogja muaranya lebih pas pada posisi penetapan. KETUA RAPAT : Pak Fauzan perlu saya jelaskan supaya jangan salag prediksi. Jadi memang pertama kita undang dua pakar, tapi kemudian Pimpinan melihat bahwa yang terbaik adalah kita undang masing-masing pakar itu dan kita dengar, bukan didalam keberpihakannya tetapi dalam keilmuannya, jadi supaya jangan nanti ini diluar ini nanati , ada anggapan Komisi II sudah memilah-milih pakar ini, tidak , kita tidak memilah pakar mana yang pro dan mana yang tidak, bahwa pikiran-pikirannya yang kita harapkan, tentu juga kita tidak melihat pakar ini ada yang pro dan ada yang tidak, tetapi ada

  • 88

    pandang-pandangannya yang sedikit kesini, sedikit kesana itu pandangannya. Jadi mohon kearifannya bersama untuk mendengar para ahli ini untuk bahan kita dalami. Terima Pak Fauzan silahan. DRS. H. FAUZAN SYAI’E/F-PAN: Menyambung Pak Ketua. Jadi ini saya hanya mengungkapkan jadi prediksi ini seorang sosok Profesor Yusril dengan keahlian hukum tata negara, saya punya prediksi beliau akan segala argumentasinya akan cenderung adalah pemilihan jadi saya salah memprediksi itu. hal demikian tapi ini hak kita untuk beda pendapat dan dijamin Pak hal yang demikian. Saya hanya ingin yang menggelitik jadi dalam situasi yang kita lihat penomena sekarang ini apakah penomena alam apakah keinginan dari masyakat dunia, bahwa yang terjadi di Timur Tengah dengan segala kemapanannya bahw ada seorang Presiden yang 42, ada yang 32, dan seterusnya jadi ada kecenderungan hal yang semacam ini supaya masyarakat ini lebih transparan dan ingin supaya pemimpin itu dipilih secara demokratis. Sekarang kita melihat saya punya keyakinan tersebut, kalau kita lihat kita lokalisir untuk kepentigan Jogja an sih sudah dipastikan itu tidak akan jadi masalah, apakah ini dipilih atau tidak dipilih, dan ini sejarah sudah membuktikan bahwa Jogja pun pernah itu memalui pemilihan juga tidak jadi masalah. Jadi kalau kita lihat tapi saya ingin dapat masukan dari Pak Prof bahwa sejauhmana kira-kira kalau kita sandingkan kemanfaatannya dengan tidak ditetapkan untuk ditnjau republik ini termasuk untuk masa kini dan masa depan yang akan datang ditinjau dari keilmuan segala aspek hal yang demikian jadi itu yang pertama. Yang kedua sejarahpun sudah mengukir Jogja juga pernah ditetapkan sekian puluh tahun, tetapi ada dua periode juga dilakukan suatu bentuk pemilihan, hal yang demikian unsur manfaat dengan penetapan kira-kita seperti apa gambaran dengan artiannya dipilih karena memang salah satu indikator untuk menetapkan suatu keputusan adalah sesuatu yang kit alihat standar minimal dari efek samping yang akan kita lakukan. Saya kira demikian terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Fauzan Syai’e. Selanjutnya Ibu Agustina Basik Basik. Silahkan. AGUSTINA BASIK BASIK, S.SOS.,MM.,M.PD/F-PG: Pimpinan Komisi II dan rekan-rekan Anggota Komisi II yang saya hormati Yang saya hormati rekan-rekan dari DPD RI Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Profesor Yusril Ihza Mahendara Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian Pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih karena mendapatkan paparan dari pakar Bapak Profesor yang sungguh menambah wawasan saya dan kita pada umunya. Yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah bahwa rupanya dari revisi UUD 1945 terutama Pasal 18 kemudian

  • 89

    setelah direvisi lahirlah pasal 18 b yang bunyinya “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifa khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang “ terkait dengan sebutan disini bersifat khusus dan bersifat istimewa dalam pemahaman saya sebagai seorang awam bahwa kalau bersifat khusus itu artinya ada sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga mendapat sebutan khusus, sementara kalau istimewa ada sesuatu yang lebih bisa memberikan manfaat untuk semua orang dan semua pihak. Apakah memang seperti itu sehigga kita di indonesia memiliki 4 atau 3 daerah yaitu Jogjakarta, Aceh, DKI Jakarta dan Papua. Apakah pemahaman saya seperti itu mungkin nanti ada penjelasan dari Prof. Kemudian yang berikut bahwa terkait dengan isu yang muncul terkait dengan pembahasan RUU DIY yaitu menyangkut tentang sistem pemerintahan, ini muncul banyak perdebatan, ada yang menyebut sistem monarki bisa disandingkan dengan sistem demokrasi, namun ada juga yang mengatakan keduanya tidak bisa disandingkan. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah sistem pemerintahan di DIY yang selama ini sudah berjalan puluhan tahun itu dapat dikatakan sebagai bentuk pemerintahan monarki atau monarki yang demokrasi, karena di DIY juga ada sistem pemilihan lurah, ditingkat desa, terdapat Pilkada di 4 Kabupaten dan 1 Kota dan pemilihan DPRD bahkan kalau ada persoalan-persoalan penting rakyat dapat berdialog langsung dengan sultan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Terima kasih untuk kesempatan ini dan selamat siang. DRS. ABDUL HAKAM NAJAM, M.SI/F-PAN: Terima kasih Ibu Agustina. Berikutnya Pak Khotibul Umam. KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum/F-PD: Terima kasih Pimpinan. Mas Hakam Naja dan terima kasih saudara Profesor Yusril Ihza Mahendara dan kawan-kawan DPD yang saya hormati. Ada kalimat yang saya kira tadi sangat bijak dari Pak Yusril bahwa kadangkala semakin detail kita mengatur suatu masalah kadang muncul masalah baru karena aturan yang dibikin tidak dibarengi dengan aturan sangsi sosial yang diterapkan. Dan memang kalau asas-asas hukum Profesor mengajarkan kepada kita satu apakah ada manfaatnya membikin sebuah aturan atau Undang-Undang, apakah ada nilai keadilannya dan yang ketiga apa kepastian hukumnya. Jadi filosofi hukum yang kita pelajari dari para teoritikus hukum saya kira itu. Ada juga kalimat lain dalam kontek ushul fiqih almuhafadzoh alalqodim isholeh jadi menjaga nilai-nilai lama yang baik Walahdu biljadidil aslah pada saat yang sama kita mengakomodasi nilai-nilai baru yang juga baik. Kalau kita stagnan pada seluruh argumen Profesor tadi lebih baik tidak usah. Itu saya kira cukup argumentatif tetapi tidak ada progres, pada titik dimana pemerintah saya lihat pada RUU yang diajukan keistimewaan yang begitu besar dalam arti seorang raja punya hak-hak khusus untuk khusus Jogja terhadap satu siapa yang mau jadi Gubernur, tentang keuangan istimewa khusus,

  • 90

    tetang pangaturan tanah, itu liar bisa hak-hak yang akan diberikan Undang-Undang ini terhadap seorang Sultan disamping hak yang lebih pribadi hak imunitas, saya agak kerepotan ketika seorang pejabat publik dalam hal ini kepala daerah Gubernur yang juga sekaligu sebagai Sultan dimana Gubernur adalag jabatan publik yang harus dipertanggungjawabkan seluruh kebijakannya dan jika ada pelanggaran hukum harus diajukan ke pengadilan tapi pada saat yang sama dia sebagai seorang raja yang tidak mengenal salah, situ saya llihat substansi pemerintah ingin mencoba mencari jalan keluar yang lebih progres, yang lebih maju dari sekedar yang ada sekarang. Jadi saya ingin bertanya kalau sebuah Undang-Undang tanpa asas manfaat kedilan dan kepastian hukum kan kita tidak perlu bikin Prof. kalau sintesa saya tidak keliru mengambil kesimpulan dari seluruh argumentasi Profesor tadi tidak perlu ada pemilihan di Jogja, kalau itu betul praduga saya, kesimpulan saya maka gugatan saya itu tadi yang sudah saya sampaikan itu yag pertama. Yang kedua sudah dinyatakan oleh pembicara dahulu bahwa Gubernur Jogja itu sudah pernah dipilih Prof, bahkan sebelumnya juga dipilih ada dua pasangan dan yang menang adalah Sultan Hamangkubuwono X itu, memang ini problem politik dibalik RUU adalah sebuah fakta, saya juga kepingin mendengar penjelasan Profesor memang kaca mata kita membuat Undang-Undang sosiologis perspektifnya bukan semata-mata hukum semata. Tetapi kita agak aneh, misalnya kita menganut sistem Presidensil kemudian ada satu daerah yang dikecualikan yaitu Jogjakarta atau daerah lain, sistemnya kita mau ambil sistem yang menurut saya diameter, memang kalau dibiarkan tidak ada masalah Prof tetapi dikemudian hari kalau Gubernurnya atau Sultannya ganti ini yang mau kita antisipasi. Karena itu dibutuhkan padangan kedepannya agar Jogjakarta juga secara UUD itu tidak melampaui aturan yang sudah diatur oleh Negara Republik Indonesia. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Gus Umam yang telah menyampaikan beberapa pesan dari Gus Dur, berikutnya ke kiri dipersilahkan yang terhormat Bapak I Wayan I WAYAN SUDIRTA, SH /KOMITE I DPD RI : Prof Yusril. Pimpinan, Anggota DPR dan DPD yang saya hormati. Pertama saya ingin menggarisbawahi pandangan Prof Yusril tentang Pasal 18 b, dulu sebelum ada putusan MK masalah DKI menjadi perdebatan seru di DPD ada usulan agar kita melakukan yudisial review ke MK secara kelembagaan, karena pecah pendapat maka Benyamin yang mengajukannya hasilnya ada putusan yang pertanggal 7 Agustus 2008 Nomor 11 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/VII/2008 itu jelas-jelas menujuk Pasal 18 b sebagai dasar kenapa tidak ada pemilihan di Tingkat Kota se Jakarta inilah yang salah satu yang menyebabkan DPD membuat rancangan dan menyerahkan ke DPR dimana 18 b mengijinkan di Jogja menggunakan pentapan ketika melahirkan seorang Gubernur. Kalau pemerintah sekarang mengatakan alasan DKI itu karena disebut administratif kami pasti mampu membantah dengan jelas, tapi saya minta komentar jangan-

  • 91

    jangan pendapat kami keliru apa benar daeraj administratif dimungkinkan oleh Undang-Undang yang sekarang. Dari para ahli yang kami undang sekarang itu tidak dimungkinkan daerah administratif, orang Jakarta, DKI pemerintahan Kota itu hanya di ayomi oleh Pasal 18 b, dan karena itupula kalau DKI boleh Papua juga boleh Gubernurnya orang asli, Aceh dengan Syariat Islam kenapa Jogja tidak dibolehkan, meminta penetapan. DPD sudah memutuskan melalui Paripurna aspirasi kita adalah Gubernur jogja melalui penetapan. Hadirin yang saya hormati. Tadi sudah diuraikan berdasarkan sejarah sudah, bagaimana dedikasi Jogjakarta terhadap NKRI juga dalam beberapa litelatur dikatakan betapa beratnya waktu itu kesultanan Jogja menanggung resiko ketika melindungi NKRI Soekarno-Hatta dan lain-lain, itu resikonya luar bisa berat, taruhannya luar biasa tetapi Hamangkubuwono Komisi VII sangat berani. Apakah dengan fakta ini selain fakta sejarah lain bisa kita mengatakan Jogja ini berbeda, orang mengatakan itu tidak berbeda, tetapi saya pribadi Anggota DPD menyatakan itu berbeda dengan daerah lain, Jogja tidak bisa disamakan dengan daerah lain, sekalipun daerah lain tidak bisa dikecilkan dalam pengorbanannya dengan NKRI banyak sekali pengorbanan daerah-daerah. Khusus tentang keistimewaan Jogja hendaknya memang daerah-daerah lain juga tidak perlu mengatakan Jogja sama dengan daerah lain. Prof Yusril yang saya hormati. Kalau sekarang masyarakat Jogja dikatakan sejahtera dikatakan tenteram saya mendapat informasi dari mantan rektor Sofyan Effendi bahwa salah satu usaha penerbangan dalam waktu dekat andaikata penetapan ini selesai dia akan memindahkan kantor pusatnya di Jogja dengan alasan di Jogja penetapan lebih stabil kepemimpinannya membuat investasi mudah terlindungi, ini penerbangan asing, mereka merasa lebih tentram, didaerah lain yang kepemimpinannya gonjang ganing ada pemilihan, pake money politik, pake ke MK kemudian tidak bisa dilantik seperti Kota Waringin Barat, kalau demikian boleh kita sandingkan di Waringin pemilihannya namanya demokrasi langsung kalau penetapan juga boleh dan itu berdasarkan nilai-nilai lokal dan hasilnya bisa kita lihat, setara dengan apa yang saya kemukakan dulu menurut beberapa pakar kita sudah pernah keliru menyeragamkan semua desa-desa di seluruh Indonesia, dan hasilnya apa, nilai-nilai lokal hilang hanya beberapa daerah yang masih bertahan, ada Nagari di Sumatera Barat, ada Desa Adat di Bali dan ada desa baduy. Bapak-Bapak saya minta tolong perhatian kalau dari segi kriminalitas bukankah 3 desa-desa adat itu termasuk yang paling minim, kalau dari segi penjagaan lingkungan sebagai contoh yang kedua bukankah disana dimasukan dalam aturan-aturan dan kemudian ternyata masyarakat yang diatur dengan tradisi lokal jauh lebih taat dibanding dengan Undang-Undang buatan belakangan. oleh karena itu sebenarnya tidak tradisi yang sembarangan yang kita dukung di Jogja tapi tradisi yang memang terbukti membuat Jogja sejahtera. Lalu yang berikutnya pernah tidak kita membayangkan

  • 92

    Pak Habibi dulu ketika sangat demokratis dan panas ketika ditantang oleh Asutrali untuk mengatakan referendum di Timor-Timur kali ini masyarakat Jogja sudah mulai mengisukan masalah referendum. Saya hanya ingin bertanya pada Prof Yusril berdasarkan pengamatan dan analisanya referendum Jogja mungkin tidak kalau situasinya begitu, kalau penetapan dikabulkan, saya berharap pemerintah tidak mengentengkan masalah ini, karena kerbau saja tidai jatuh pada lubang yang sama kedua kali. Saya pikir jangan meremehkan aspirasi-aspirasi daerah, mohon maaf banyak kekecewaan yang terjadi setelah otonomi dan desentralisasi setengah hati, lalu jangan tambah lagi kekecewaan-kekecewaan yang lain. Oleh karena itu saya ingin mencatatkan saya khawatir kalau referendum ini terjadi nanti solidaritas Aceh muncul, Papua muncul dan lain-lainnya yang Selama ini merasa tertindas, kemudian yang berikutnya. Para hadirin yang kami hormati. Kalau misalnya sekarang ada pertanyaan yang sudah tenteram yang sudah jalan diutak-atik saya juga tadi sempat bertanya sebelum acara ini dimulai, tidak dijawab dan juga tidak dibantah berarti boleh diajukan, Bapak mesti secara jujur menyampaikan kepada kita karena Bapak banyak tahu tentang pemerintahan sekarang sesunggunya apa yang menyebabkan keistimewaan Jogja ini diutak-atik karena banyak sekali muncul, kalau Bapak karena keilmuannya karena status Guru Besarnya lalu karena sebagai politisi banyak tahu boleh dong saya minta keujuran Bapak karena ditempat lain juga diminta kejujuranya, apa yang menyebabakan Jogja diutak-atik, apakah ada persoalan antara Sultan dengan Pak SBY ini bertanya kan boleh, jadi jawabannya itu yang penting. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih. Ini masih ada enam Anggota empat dari DPR dan dua dari DPD. Waktu sudah pukul 12.55 menit , kita mestinya berakhir pukul 14.00 karena akan mulau lagi. Jadi mohon saya kira bisa dipersingkat. Untuk berikutnya kami persilahkan Pak Agun Gunanjar Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc IP.,M.Si/ F-PG: Terima kasih Pimpinan Prof Yusri sahabat saya, rekan saya dan teman saya bahkan sempat sama-sama di kos-kosan bareng Pak. Prof yang saya hormati, saya memulai dengan sebuah pertanyaan, Jogja ini tenang-tenang aja tidak ada geolak apa-apa, petanyaan saya ada apa ini ko ngotot amat dipilih secara langsung, ngotot betul. Ini saya, saya tidak mewakili Golkar saya mewakili Agun. Disatu sisi itu disisi yang berbeda saya sedang galau hari ini, saya Ketua Tim sosialisasi di MPR, mensosialisasikan empat pilar tentang Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, saya sedang galau hari ini karena saya juga sedang sekolah, dan secara teoritik, secara prinsipil yang namanya doktrin globalisasi dengan ideologi internasionalismenya sebetulnya telah memberangus paham, ajaran nasionalisme yang ada hanya satu hokum Internasional, Politik, Ekonomi, Hukum, Budaya Global, tidak ada lagi sekat, kalau mau bicara demokrasi ya demokrasi Internasional, kalau bicara hak asasi ya hak asasi Internasional. Persetan amat dengan idiologi the end of ideology tidak ada lagi

  • 93

    Marxisme, tidak ada lagi Sosialisme, Liberalisme, Kapitalisme tidak ada yang ada satu Internasionalisme, ekonomi harus menjadi satu kesatuan, politik harus menjadi satu kesatuan, namum problemnya Prof Negara yang satu itu sebetulnya tetap tidak bisa menghilangkan sejumlah Negara-negara yang berkumpul dan berhimpun didalamnya dan masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda, itu yang dipaksankan. Benar itu menjadi sebuah ideology menyatu mengglobal tapi ketika memerankan untuk menyerahkan roda itu ibaratkan kalau mobil itu perlu bensin, dunia juga perlu energy, kehidupan juga perlu sumber daya alam ada sekelompok pemodal MNC itu yang sampai hari ini dialah yang menguasai dunia. Ternyata dibalik itu semua, dia hanya akan bisa bertahan mensejahterakan dunia dengan doktrinnya itu kalau akses politik, hokum dan akses ekonomi itu semakin efektif dan semakin efisien. Oleh karena itu bagaimana mengambil, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya energy untuk hidupnya dunia itu tidak boleh ada sekat dipotong. Oleh karena itu kalau perlu timah tidak perlu lagi ijin ke Jakarta, tinggal kita langsung ke Bangka Belitung, kalau butuh emas tidak perlu lagi ijin Jakarta tinggal langusng ke Freeport, kalau kita butuh minyak dan lain sebagainya kalau perlu langsung ke Kalimantan Timur atau ke Riau. Riak-riak ini dalam kontek dunia sudah terjadi diberbagai Negara. Saya meyakini Mesir, Yaman, Tunisia dan lain sebagainya dan terakhir Libya adalah tentang kekhawatiran ketakutan kaum-kaum pemodal itu yang dia takut lagi terjadi krisis enegri, krisis ekonomi, oleh karena itu bagaimana mereka membuka sekat-sekat itu bisa dibuka. Adakah saya meyakini prof, ini ada korelasi soal Jogja, jadi saya memberikan apresied sangat bangga kepada DPD, DPD lebih cerdas, DPD lebih cermat, pintu masuk itu bagi kita bagi dunia global persetan amat denga Negara Indonesia tidak ada urusan yang penting buat dia saya bisa mengambil timah langsung dari Bangka Belitung, saya bisa ngambil emas langsung dari Papua dan sebagainya persetan amat dengan Indonesia yang penting semuanya sejahtera, tapi apakah ada jaminan apakah Bangka Belitung yang sudah memerdekakan diri, Papuan, Jogja juga apakah akan jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan mereka No. tetap dia the leather, Komander. Ini yang menurut hemat saya pintu masuk Indonesia menjadi Negara yang terpecah belah hanya bisa masuk lewat satu Jakarta, kita sudah DPD sudah merasakan itu, Jogja, Papua sudah di coba, Aceh sudah di coba, dan kalau ini, titik simpul ini jebol dengan alasan demokrasi tidak ada lagi nilai-nilai nasionalisme, tidak ada lagi nilai-nilai kultural, kalau itu jebol asumsi saya inilah pintu masuk yang pada tataran berikutnya tidak akan pecah Indonesia tetapi akan digugat tentang ideology Pancasila, tidak perlu lagi yang namanya pancasila karena hari ini komunitas facebook, tweeter sudah telanjang bulat, yang membuat Indonesia tidak sejahtera ini adalah karena ideology, karena Ketuhanan, kita bisa saksikan hari ini dengan mendompleng Bhineka Tunggal Ika didalamnya ada sekelompok komunitas yang “Islam” bukan Islam yang sesunguhnya, bahkan orang tidak beragamapun ada di komunitas Bhineka Tunggal Ika, Indonesia tidak mengenal Bhineka Tunggal Ika itu, Bhineka Tunggal Ika yang kita miliki itu adalah yang tetap berkeTuhanan Yang Maha Esa dan

  • 94

    bekesatuan dan menjunjung tinggi kerakyatan, musyawarah dan mufakat, serta adil tidak ada dictator mayoritas dan minoritas. Intinya Pak Ketua ada apa ko ngotot-ngotot amat, saya yakin berkorelasi dengan kepentingan poilitk global karena sebetulnya mereka ingin Indonesia pecah. Yugoslavia besama dengan kita diuji sekarang menjadi 10 negara, Soviet sudah tidak ada yang ada tinggal Rusia dan beberapa Negara, Indonesia makanya Pemilu 2014 kalau Jogja jebol Pak saya yakin pemilu 2014 itu akan menjadi ya kalau mungkin kalau gagal mungkin Pasundan yang akan menjadi Negara pertama yang akan memisahkan diri dab Presidennya Agun Gunanjar Sudarsa. Terima kasih. Wasslaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Kelihatannya mau ada daerah Istimewa Pasundan ini. Berikutnya Pak Alexander Litay, silahkan. ALEXANDER LITAAY/F-PDI PERJUANGAN: Terima kasih Pak Ketua. Pak Yusril yang saya hormati. Rekan-rekan DPR dan rekan-rekan DPD dan hadirin sekalian. Kalau Pak Agun ngomong begitu itu harus itu pantas, Ketua Tim soalnya sosialisasi empat pilar harus galau, khawatir dan resah gelisah, beliau tenang justeru saya khawatir. Jadi Pak Ketua saya tidak banyak bertanya kita satu prekwensi dengan Prof Yusril saya bahkan terima kasih makin memperkuat keyakinan saya Fraksi kami PDI Perjuangan sejak periode lalu mendukung penetapan, Pak Ketua saya hanya mau katakana, waktu pemerintah ajukan usul ini saya teringat kakek saya dikamung di Saparua, itu kalau ke Gereja Pak Yusril, itu kaki telanjang tidak pernah pake sepatu, satu waktu setelah saya menjadi Anggota DPR saya belikan beliau sepatu bagus sebagai kebanggan cucu Anggota DPR ini dibelikan sepatu untuk Kakeknya, kita bersama-sama ke Gereja, pulang dari Geraja semenjak itu beliau tidak mau lagi pakai sepatu, saya tanya kenapa Kek, “kaki saya lecet” katanya. Jadi belum tentu yang semua kita ngomong ini cocok dengan keinginan orang-orang di Jogja begitu kan Pak Ketua, belum tentu yang pemerintah rumuskan pake pakar dan sebagainya sesuai dengan keinginan saudara-saudara kita di Jogja baik kesultanannya maupun rakyatnya. Ketika kita rumuskan kebetukan saya ikut merumuskan UU 21 Tahun 2004 tentang otonomi khusus Papua, kita ikuti keinginan rakyat Papua dan pemerintah disana, itu yang diakonodir oleh pemerintah beliau waktu itu masih Menteri Hukum nya, dan akhirnya pemerintah ikut kebetulan waktu itu Presidennya Ketua Umum saya. Jadi pemerintah waktu itu ikuti keinginan rakyatnya disana sama dengan cerita kemarin Aceh, boleh minta apa saja tetapi jangan minta “merdeka”. Di Papuan juga begitu tetapi jangan minta “merdeka”. UU Otonomi Aceh itu luar biasa cob abaca isinya , UU Otonomi Papua juga luar biasa, saya khawatir kita buatkan sepatu buat rakyat Jogja mungkin lecer, dan mungkin dia buang itu

  • 95

    Jadi memang kita mesti hati-hati kita kadang-kadang sok tahu juga, sok moderenkan rakyat belum tentu yang menurut kita itu demokratis menurut mereka lain. Ada tadi teman-teman bicara jangan-jangan nanti Jogja sama dengan Timur Tengah, saya kira beda, yang terjadi di Timur Tengah itu monarki yang tidak mengurus rakyatnya dan memperkaya diri dan rakyatnya miskin kan begitu bedanya begitu, saya kira kesultanan Jogja berbeda ada “buku tahta untuk rakyat” jelas menunjukan kiprah sultan terhadap rakyatnya. Yang kedua kalau dibilang mereka tenang-tenang saya kira tidak, waktu pemilihan dulu dua kali itu ada lecet-lecet juga itu, tapi cara Jogja merekamnya itu luar biasa, lecet itu. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengukur satu daerah dengan kaca mata Jakarta, kaca mata kita sendiri. Oleh karena itu saya dukung sekali satu solusi yang Prof tawarkan tadi di UU 50 itu jelas, tidak harus Provinsi, setingkat Provinsi, tidak harus Gubernur, Kepala Daerah, selama ini no problem, pernah juga Wakil Presiden sekaligus Kesultanan No Problem, tidak ada masalah, kita saja yang sok tahu kasih sepatu baru ke orang-orang di Jogja. Yang terakhir Pak Ketua, kami dapat infromasi banyak tentang adanya ijab kabuki antara Sultan dengan Pemerintah RI waktu itu ketika kesultanan mau bergabung dengan Republik Indonesia, kalau tidak salah itu “oke kami bergabung dengan republik Indonesia tapi angan garuk-garuk keistimewaan kami” begitu kira-kira intinya itu. Mungkin Prof bisa tambahkan kepada kami, kemarin Pak Fazrur juga singgung soal itu dibelakang layar, tapi itu barangkali itu tetap harus kita hargai, Cuma kita khawatir kita jadi satu bangsa yang tidak menghargai bangsa kita sendiri, sehingga yang disebut pahlawan dan founding father segala itu yaa nothing. Saya kira itu Pak Ketua beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi diskusi kita dengan para pakar ini agar mantap kita akan tetap tidak pake sepatu atau pakai sepatu agar tidak lecet, itu saya kira. Berikutnya Ibu Masitoh silahkan HJ. MASITAH, S.AG.,M.PD.I/F-PKB: Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Pipinan dan Anggota juga Pak narasumber Pak Profesor Yusril. Saya sedikit saja Pak, negara kita ini adalah negara hukum yang mana hukum adalah jadi dasar negara, masyarakat berpijak pada hukum, jadi sesuatu ini kalau di Indonesia ini berdasarkan hukum, aturan dan sebagainya ini yang harus kita taati dan kita patuhi, kita dalam satu kasus yaitu masalah Jogja kita medatangkan pakar-pakar hukum yang mana dari yang sudah kita datangkan disini tidak semuanya dalam satu kesimpulan yang sama, padahal yang kita datangkan ahli hukum semua, tetapi yang membuat saya gelisah ini pandangan dari sudut mana, kita akan kepingin mendapat pemasukan yang pasti kalau masyarakat saya kira mintanya itu yang pasti-pasti, karena

  • 96

    yang membaca itu adalah pakar, masyarakat berpendapat pandangan dari pakar, kepastian hukum yang bisa membaca adalag ahli pakar hukum bukan masyarakat. Jadi kita ini pasti. Pertanyaan saya siapakah yang bisa meluruskan dan membaca kalau ada suatu masalah hukum, saya aga sedikit lega masalah sengketa Pemilukada yang bisa memutuskan adalah MK, masyarakat bisa menerima kalau MK itu membaca, tetapi ketika ada permasalahan DIY ini kami berharap pakar yang sudah ahli dalam ketatanegaraan bisa dalam satu visi dalam satu kesimpulan, inilah permasalahannya Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Ibu Masitah, berikutnya dari DPD kami persilahkan Ibu Denti, silahkan DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE/KOMITE I DPD RI: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Pimpinan Komisi II Rekan-rekan DPR RI, DPD RI dan hadirin yang terhormati Pada kesempatan yang berbahagia ini, sungguh saya mendapatkan pencerahan yang sangat konfrehensif dari Profesor terkait beberapa pandangan yang cukup tadi satu poin yang saya simpulkan bahwasannya kita terlalu kaku dengan istilah Gubernur, sehingga saya bisa menganggap ini biangnya dari permasalahan-permasalahan yang ada dan kerancuan, sehingga memang kita sering terkontek dan terpaku pada suatu hal yang sebenarnya tidak perlu dipusingkan seperti itu. pada kenyataanya suatu daerah dan keistimewaan diberikan apabila seseorang menginginkan ataupun bercita-cita menjadi bagian dari daerah itu berarti mereka harus lahir di daerah tersebut mereka juga harus lahir jadi Sultan supaya jadi Gubernur atau istilahnya seperti itu. dari pandangan Bapak tadi saya ingin menanyakan kaitannya apakah yang salah didalam tata kelola pemerintahan di DIY, kontruski yang seperti apa yang nantinya yang bisa dilaksanakan dan diterima mengingat keistimewaan yang ada pada satu daerah di Jogjakara dan mungkin juga berbeda dengan daerah-daerah yang lain seperti itu. kemudian terletak dimana kekcauan atau keresahan terhadap kedudukan ataupun Sultan yang jumeneng ini yang berhak memangku jabatan sebagai kepala daerah dengan istilah Gubernur. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Berikutnya dari DPD juga yang terhormat Jhon Pieres. Prof. JHON PIERES/KOMITE I DPD RI: Bapak Pimpinan yang terhormat terima kasih atas kesempatan ini Prof Yusril, kemarin saya sampaikan pada waktu RDP dengan Pak Fazrur Falah, sedikit dengan apa yang disampaikan Prof Yusril, ada dua konsep besar kalau kita memahami keistimewaan DIY itu yaitu satu konsep budaya

  • 97

    yang kedua konsep politik, dari dua konsep itu kristalisasi menjadi sebuah konsep yang baru yang menurut saya yang ideal yaitu konsep hukum, yang khas untuk DIY itu atas dasar itu saya menerima semua basis argumentasi dan teoritik yang disampaikan oleh Profesor tadi, hampir sama juga dengan pakar yang lain jadi saya tidak mengulang lagi, diatas konsep hukum yang ideal itulah maka kita melahirkan landasan filosofis, landasan sosiologis yang kuat untuk membuat Undang-Undang Tentang DIY yang baik. Saya dari aspek filsafatnya dari DIY memang bertumpu pada konsep-konsep tadi, negara tidak boleh menafikan itu, negara tidak boleh merusak itu ketahuilah bahwa tidak ada daerah-daerah itu, negara ini bukan dilahirkan oleh partai politik, negara dilahirkan oleh orang-orang dari daerah-daerah itu, dengan defertifitas sosio kultural sebagai masyarakat majemuk kita harus menghargai, menunjung tinggi itu. yang kedua itu juga harus dilihat pada perspektif ideologis pada sila keempat pancasila kita, kerakyatan yang dipimpin oleh himah kebijaksanaan, harus mewarnai perdebatan kita dalam melahirkan sebuah Undang-Undang terutama Undang-Undang tentan DIY ini. Kalau hikmah kebijaksanaan daerah DIY menghendaki, ada perbedaan pemilihan kepala daerah dengan daerah-daerah yang lain berdasarkan sila keempat itu negara harus menerimanya, itu demokrasi murni kita, bukan demokrasi yang dari sana itu. kita harus menghargai itu, kemudian konsep demokrsai tidak tunggal menurut saya, konsep demokrasi itu sesuai dengan konteks dimana bangsa dan masyarakat tumbuh dan berkembang, oleh sebab itu kita harus mencari paradigma yang sedikit berbeda dalam pembuatan Undang-Undang DIY ini. Dalam konsep hukum Prof Yusril memahami betul, tidak semata-mata negara memaksakan konsep-konsep itu tetapi merusak manfaatnya kepada masyarakat apa. Kedepan kita juga sudah mengantisipasi bahwa pemilihan Gubernur seperti sekarang ini tidak efektif, tidak efisien, oleh sebab itu untuk menciptakan pemerintah yang efektif demokrasi juga harus efektif, salahnya dimana kalau penetapan. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih. Yang berikutnya yang terakhir dari DPR yang terhoermat Pak Djufri, silahkan. DRS. H. DJUFRI/F-PD : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saudara Pimpinan dan rekan-rekan dari DPD, dan DPR RI Komisi II dan khusus kepada Pak Profesor Yusril Ihza Mahendra. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama kita ingin mengingatkan lagi kepada kita bersama, bahwa RUU yang telah diajukan oleh Pemerintah pada masa bhakti DPR 2009-2014 sebenarnya amanah dari DPR masa lalu, yang belum bisa menuntaskan RUU pada waktu itu yang diharapkan agar RUU DIY ini diprioritaskan pada masa bhakti 2009-2014, ini perlu kita kemukakan supaya jangan ada kesan ada pihak-pihak tertentu

  • 98

    yan medesak, mendorong kondisi Jogja begitu tenang, kenapa harus dipaksakan tidak, ini amanah yang kita terima, kita dalam menjalankan amanah ini juga perlu kita berpikir secara tenang. Yang kedua, sebenarnya dalam menyikapi RUU baik pemerintah maupun kita semua sudah memahami agar tiga pilah utama, pertama kita mengakui keistimewaan Jogjakarta karena historisnya, yang kedua kiat juga mengakui konsep negara kesatuan republik Indonesia, yang ketiga kita juga dalam satu proses demokratisasi, tiga unsur inilah yang kita coba mengawinkan dalam mencarikan solusi berkenaan dengan hari esok dan seterusnya Jogjakarta, memang pada saat ini kondisi Jogjakarta tenang-tenang saja, justeru pada masa-masa tenang seperti inilah kita berpikir secara tenang dengan melayangkan suatu Undang-Undang yang mampu menjangkau jauh kedepan, hari depan yaitu pemerintahan istimewa Jogjakarta. Jadi ada istilah yang kita kenal dengan, pemerintah melihat jauh kedepan dan kita mengakomodir kemungkinan-kemungkinan dan mengatisipasi kemungkinan yang tejadi kelak kemudian hari, banyak orang melahirkan Undang-Undang pada saat sudah ada gejolak, kama rasa pada saat sepert itu kondisi kita berada pada posisi yang lebih tenang. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kita sangat memberikan apresiasi kepada Ihza Mahendara yang telah memberikan suatu pencerahan kepada kita dan belia juga memberikan juga pengertian bagaimana istilah itu agar tidak terpaku pada istilah Gubernur atau pada terminologi lain, tetapi yang jelas fungsinya jelas. Dulu kita pernah kenal ada sitilahnya gubernur, bupati dan kepala daerah, berarti ada dua fungsi pada satu badan dalam satu tubuh itu kepala daerahnya juga yang dipilih oleh masyarakat kemudian adanya Gubernur yang meupakan wakil pemerintah pusat didaerah, sekarang konsep yang terlihat dalam RUU itu sebenrnya mau mencoba memisahkan dua fungsi, fungsi keistimewaan dan fungsi pemerintahan keseharian, maka dikenallah istilah Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama atau nama lain sesuai di Jogjakarta itu, sesuai dengan keinginan masyarakat yang diatur oleh Perdais, yang kedua masalah pemerintahan, bagaimanapula kita mengelola pemerintahan sesuai dengan amanah kepada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 ini. Jadi dalam hal ini Pak Yusril, Bapak juga memberikan contoh tadi, bagaimana dilihat kerajaan di Malaysia, kalau Sultan itu akan tetap menjadi Sultan dan dia tidak akan ikut dalam perpolitikan, dia tidak akan ikut pemilihan Menteri besar satu bagian itu. konsep ini kami rasa juga bisa kita akomodir, dan juga pada saat menyampaikan pandangan fraksi pada masa yang lampau kita juga harus belajar bagaiman misalnya walaupun itu tidak 100 persen sistem adanya kerajaan di Thailand, raja dan perdana menteri. Raja menangani masalah –masalah kerajaan, Perdana Menteri menangani kesehatian, demikian di Jepang dan negar lain. Jadi masalah yang terjadi sekarang adalah bagaimana memperlakukan Sri Sultan dan Paku Alam dalam posisinya sebagai yang menangani kerajaan dan kesultanan dengan penetapan, kemudana yang menangani keseharian itu yang dikatakan kepala daerah atau gubernur atau namanya bisa kita carikan yang lain

  • 99

    Jadi pemisahan ini perlu supaya nanti satu sisi raja betul-betul ada pada posisi tidak tersentuh dengan masalah-masalah katakan dengan istilah The King can’t The Norrow jadi hal inilah yang kami rasa perlu dicari jalan keluar kami minta pendapat Pak Yusril untuk bisa mengawinkan konsep disatu sisi kita menyelamatkan memberikan pada posisi yang lebih terhormat pada raja atau sultan dan menempatkan pemerintahan kesehari-hari itu pada seseorang yang naamanya gubernut, kalau di Thailand, fungsi perdana Menteri dan Gubernur fungsi raja ini ada di Sultan. Kami rasa demikan Pak Yusril. Terima kasih.

    Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak DJufri, hadirin sekalian, kita telah melakukan pendalaman melakukan beberapa pengkajian terhadap beberapa isu yang terkait dengan RUU keistimewaan DIY, dan selanjutnya kami beri kesempatan kepada Prof Yusril, dan sekarang sudah jam 12.55 menit, kita sepakati ini sampai jam berapa 13.30, kita sepakati nanti barangkali ada beberapa hal yang akan diberikan catatan dan penekanan dan tanggapan yang lebih konfrehensif dari Profesor DR Yusril silahkan. Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA: Terima kasih atas semua tanggapan, masukan dan kritik dan komentar terhadap apa yang saya sampaikan dan tiba saatnya saya memberikan satu tanggapan umum terhadap apa yang dikemukakan oleh karena begitu banyak masalah yang dikemukan tidak mungkin bisa saya jawab satu demi satu. Namun mungkin ada sedikit perbedaan persepsi kita melihat sumber rekrutmen yang menjadi gubernur atau kepada daerah di Jogjakarta, apalagi beberapa pembicara membandingkannya dengan system monarki konstitusional ataupun system monarki pada Negara bagian Federasi Malaysia, ada perbedaanya apa yang ada di Jogjakarta seperti telah ketahu bersama bahwa menjelang kemerdekaan itu kita telah sepakat membentuk Negara kesatuan, tidak ada Negara didalam Negara itu sudah prinsip, ada daerah yang bersifat istimewa tetapi apakah istimewa itu memang betul-betul ada satu kesultanan menjalankan roda pemerintahan secara langsung dikawasan itu atau tidak. Kalau kita melihat sejarah Jogjakarta dari awal-awal kemerdekaan atau sampai saat-saat terakhir ini, sebenarnya pemerintahan oleh kesultanan Jogjakarta itu sudah tidak ada, pemerintahan oleh kesultanan itu tidak ada. Jadi Sru Sultan sebagai Gubernur ya itulah Gubernur, hanya sumber orang jadi Gubenrnur itu Sri Sultan tapi dia menjalankan kekuasaan pemerintahan itu bukan menjalankan pemerintahan kesultanan, dia menjalankan kekuasaan republik Indonesia, hanya sumbernya orang ini adalah Sri Sultan, jadi berbeda dengan monarki konstitusional apalagi di sebutkan di Thailand atau di Jepang, yang aga dekat barangkali di Malaysia, seperti saya katakan bahwa 9 dari 13 Negara bagian Malaysia itu punya Sultan, Sultan-Sultan itu adalah bagian integral dari pada pemerintahan monarki konstitusional Malaysia, ada hak ada kewenangan menjakankan kekuasaan karena dia Sultan, di Jogja tidak ada, “saya memerintah ini karena saya Sultan” tidak ada,

  • 100

    dia memerintah itu sebagai Gubernur, hanya asal muasalanya dia jadi Gubernur ini karena dia Sultan jadi Gubernur. Kalau persepsi ini kita luruskan, ini akan lebih simpel kita melihat persoalan Jogjakarta ini, kalau konsep pemerintahan dalam UU ini menepatkan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, Gubernur dan Wakil Gubernur itu seakan-akan kita menempatkan Jogja itu seperti negera kesultanan Malaysia, ada kewenangan dia sebagai Sultan, ada kewenangan dia sebegai Gubernur Utama yang nota bene dia Sultan, sedangkan konsep yang selama ini berjalan mulai Tahun 45 sampai sekarang ini “tidak” Sultan itu menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemerintah, bagian dari pejabat pemerintah Republik Indonesia baik istilah lama itu sebagai Gubernur Kepala daerah atau sebagai Kepala Daerah saja menjalankan tugas-tugas pemerintahan republik Indonesia tapi tidak menjalankan tugas-tugas sebagai kesultanan. Bahwa ada hak-hak Sultan kesultanan yang masih ada seperti hak ulayat mengenai tanah


Recommended