RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · 139 . dewan perwakilan rakyat . republik indonesia . risalah . rapat dengar

139

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI DENGAN

SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X DAN SRI PAKU ALAM X DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tahun Sidang : 2010 – 2011 Masa Persidangan : III Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rapat Ke : -- Sifat Rapat : Terbuka Dengan : Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX DPD RI

dihadiri 6 Anggota Komite I DPD RI Hari / Tanggal : Selasa, 1 Maret 2011 Pukul : 14.00 WIB – selesai Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR-RI (KK. III/Gd Nusantara) Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Mencari Masukan terkait dengan RUU Keistimewaan Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Anggota : 37 dari 49 orang Anggota Komisi II DPR RI

12 orang Ijin Nama Anggota :

Pimpinan Komisi II DPR RI : 1. H. Chairuman Harahap, SH.,MH 2. DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA 3. Ganjar Pranowo 4. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Fraksi Partai Demokrat : Fraksi Persatuan Pembangunan : 5. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 31. Drs. H. Nu’man Abdul Hakim

140

6. Drs. H. Djufri 7. Rusminiati, SH 8. Drs. H. Amrun Daulay, MM 9. Ignatius Moelyono 10. Kasma Bouty, SE, MM 11. Dra. Gray Koesmoertiyah, M.Pd 12. Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc 13. Muslim, SH 14. Khatibul Umam Wiranu, M.Hum 15. Drs. Abdul Gafar Patappe

Fraksi Partai Golkar : Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 16. Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM 17. Nurul Arifin, S.IP, M.Si 18. Drs. Murad U Nasir, M.Si 19. Agustina Basik-Basik. S.Sos.,MM.,M.Pd 20. Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus

32. Hj. Masitah, S.Ag, M.Pd.I 33. Abdul Malik Haraman, M.Si 34. Dra. Hj. Ida Fauziyah

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : Fraksi Partai Gerindra: 21. H. Rahadi Zakaria, S.IP, MH 22. Dr. Yasonna H Laoly, SH, MH 23. Vanda Sarundajang 24. Alexander Litaay

35. Mestariany Habie, SH 36. Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: Fraksi Partai Hanura: 25. Hermanto, SE.,MM 26. TB. Soenmandjaja.SD 27. Drs. Almuzzamil Yusuf

37. Miryam Haryani, SE, M.Si

Fraksi Partai Amanat Nasional: 28. Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si 29. H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH 30. Drs. H. Fauzan Syai’e

Anggota yang berhalangan hadir (Izin) : 1. Dr. H. Subyakto, SH, MH, MM 2. Drs. Taufiq Hidayat, M.Si 3. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP, M.Si 4. Dr. M. Idrus Marham 5. Drs. Soewarno 6. Arif Wibowo

7. Budiman Sudjatmiko, MSc, M.Phill 8. Agus Purnomo, S.IP 9. Aus Hidayat Nur 10. H.M. Izzul Islam 11. Dr. AW. Thalib, M.Si 12. Drs. Akbar Faizal, M.Si

141

JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH., MH/F-PG)

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Sri Sultan Hamengkubuwono X Yang terhormat Sri Paku Alam IX Yang terhormat saudara-saudara para anggota DPR RI Komisi II Yang terhormat saudara-sadara dari anggota komunitas I DPR RI Yang terhormat hadirin sekalian Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke-Hadirat Allah SWT, karena hanya

atas berkenanya kita dapat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat Saudara-saudara sekalian.

Rapat ini tidak membutuhkan kuorum karena rapat ini tidak mengambil keputusan tapi hanya menampung aspirasi, dan masukan-masukan, pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat dari Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paku Alam IX. Maka perkenankanlah kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum

(RAPAT: DIBUKA) Sebagaimana tata tertib kita, saya minta persetujuan rapat untuk acara kita pada rapat dengar

pendapat umum hari ini, yaitu mendapatkan masukan terkait dengan rancangan undang-undang tentang keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka mencari masukan Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR, maka komisi II DPR RI telah mengagendakan RPD dan RPDU untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk pakar, para ahli politik, hukum tata negara, profesi hukum serta masyarakat. Sebagaiman yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu dengan Prof. Dr. Maswadi Rauf, Dr. Ismudoroeini Suyanto,MA, Muhammad Fazrul Falah, SH., MH., Msi dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution.

Perlu kami sampaikan RUU Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan pemerintah dari 12 BAB dan 40 Pasal, beberapa materi pokok dalam RUU tersebut antara lain mengenai kewenangan propinsi daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom selain mencakup kewenangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintah daerah juga wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bentuk dan susunan pemerintah propinsi daerah istimewa Yogyakarta yang bersifat istimewa, yang terdiri atas pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan DPRD Propinsi dan dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan di Propinsi daerah istimewa Yogyakarta dibentuk Gubernur dan Wakil Gubernur utama. Sebagai satu kesatuan yang mempunyai fungsi sebagai simbol pelindung dan

142

penjaga budaya serta pengayom dan pemersatu masyarakatnya yang mempunyai kewenangan dan hak khusus. Tata cara pengisisan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, mekanisme pencalonan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paku Alam, mekanisme pencalonan kerabat kesultanan, dan Paku Alaman serta masyarakat umum. Serta pemilihan calon Gubernur.

Pengaturan keistimewaan diantaranya: Penetapan kelembagaan pemerintah propinsi kewenangan kebudayaan serta penyelenggaraan pertanahan dan penataan ruang sebagai badan hukum. Kesultanan mempunyai hak milik atas Sultanagror dan Paku Alaman mempunyai hak milik atas Paku Alamangror. Pembentukan peraturan Gubernur Utama, peraturan Daerah Istimewa, peraturan Daerah Provinsi dan peraturan Gubernur. Kemudian dalam rancangan undang-undang ini juga diatur tentang pengaturan pendanaan dalam menyelenggarakan usulan pemerintahan yang bersifat khusus dianggarkan dalam APBN yang ditetapkan antara pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pengalokasiannya melalui kementrian atau lembaga terkait serta pada setiap akhir tahun anggaran, Gubernur wajib melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban… yang terkait dengan keistimewaan kepada pemerintah. Dan ketentuan-ketentuan lain diantaranya Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam IX yang menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat ini ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk paling lama 2 tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

Untuk mempersingkat waktu kami mempersilahkan kepada Saudara Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paku Alam IX untuk menyampaikan berbagai pendapat pemikirannya dan berbagai hal keterkaitan dengan rancangan undang-undang yang disampaikan oleh pemerintah ini sebagai bahan masukan bagi Komisi II DPR RI SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X:

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semuanya Yang saya hormati Bapak Ketua beserta para pimpinan dan anggota komisi II DPR RI Yang saya hormati bapak/ibu dari Komite I DPR RI Bapak-bapak/ibu-ibu sekalian yang saya hormati

Sebelum saya menyampaikan materi mungkin perkenankanlah kami berdua nanti juga akan menyampaikan materi kepada Bapak Ketua baik menyangkut masalah daftar inventarisasi masalah. TIM yang kami buat dan juga rancangan undang-undang RI tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, kami juga membawa photo copy dari undang-undang no. 23 tahun 1947 menyangkut penghapusan pengadilan raja. Dimana almarhum ke-IX pernah mengirimkan surat kepada Presiden Sukarno untuk menghapus pengadilan bagi Sultan sehingga Sukarno menandatangani untuk dihapuskannya pengadilan bagi raja-raja di Jawa dan Sumatera.

143

Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YMK, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pandangan terhadap rancangan undang-undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagaimana surat presiden Republik Indonesia No: R/99/Pres/12/2010 tanggal 16 Desember 2010 perihal rancangan undang-undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disampaikan kepada DPR RI beberapa waktu yang lalu dan ditindak lanjuti dengan penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan keistimewaan Provinsi DIY yang telah disampaikan pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 26 Januari 2011. Pada kesempatan ini, atas izin sidang yang mulia ini kami akan menyampaikan pendapat atas materi RUUK Provinsi DIY yang telah disampaikan oleh pemerintah sebagai berikut: A. Tinjauan Secara Umum

Salah satu aspek penting yang harus dijawab dalam menyusun sebuah undang-undang adalah apa argumentasi, rasionalitas, atau rolfansi perlunya disusun sebuah undang-undang. Dalam konteks daerah istimewa Yogyakarta, paling tidak terdapat beberapa alasan yang dapat saya sampaikan sebagai berikut: Alasan Historis

Kelahiran DIY dapat ditelusuri dari latar belakang sejarahnya. Sebelum Belanda menacapkan kekuasaannya di Jawa, kerjaan Mataram Islam di bawah Sultan Agung pada tahun 1613-1646 berkuasa atas Jawa kecuali Banten dan Batavia, Madura dan Sukadana (Kalimantan Barat). Belanda mengakui kedaulatan kerajaan Mataram sehingga harus membuat politik kontrak selama Belanda berada di tanah Jawa. Menjelang Mataram Islam bertekuk lutut kepada Belanda, pada masa Pakubuwono II Pangeran Mangkubumi memberontak sampai akhirnya terjadi perjanjian Giati pada Tahun 1755 yang kemudian membagi 2 kerajaan Mataram yang selanjutnya dikenal dengan Palian Negari. Pangeran Mangkubumi memperoleh sebagian wilayah yang kemudian dibangun menjadi Negeri Ngaidiyokarto Hardiningrat. Selanjutnya ketika Inggris mengambil alih kekuasaan dan penjajahan Belanda lahirlah sebuah kerajaan baru Kadipaten Paku Alaman yang wilayahnya diambil dari sebagian Negeri Ngaidiyokarto Hardiningrat dan diberikan kepada Pangeran Notokusumo yang selanjutnya bergelar Pangeran Adipati Ario Paku Alam I. Pada zaman pendudukan Jepang eksistesi Negeri Ngaidiyokarto dan Kadipaten Paku Alaman diakui oleh Jepang. Oleh karenanya ketika Jepang pergi kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri lengkap dengan sistem pemerintahannya, susunan asli wilayah dan penduduknya. Pada saat mendengar berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian mengirim surat kawat kepada Presiden Sukarno yang berisi ucapan selamat dan sikap politik untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

144

Selanjutnya sikap politik tersebut dibalas dengan perlakuan istimewa dari Presiden Sukarno berupa pemberian piagam penetapan tertanggal 19 Agustus 1945, yang intinya Presiden Sukarno menetapkan Sri Sultan dan Sri Paku Alam tetap pada kedudukannya dengan kepercayaan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 kedua beliau mengeluarkan amanat yang kemudian dikenal sebagai amanat 5 September 1945, yang isinya: pertama, memerintahkan kepada segenap penduduk Negari Ngaidiyokarto dan Paku Alaman menjadi bagian Republik Indonesia. Kedua, segala urusan pemerintahan Negeri Ngaidiyokarto dan Paku Alam di tangan kami. Ketiga, hubungan negeri Ngadiyokarto dan Paku Alaman dengan pemerintah pusat bersifat langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam perkembangannya wilayah negeri Ngaidiyokarto dan Kadipaten Paku Alaman menjelma menjadi daerah istimewa Yogyakarta yang selanjutnya diatur di dalam undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa sejarah tersebut yang melandasi pengakuan hukum atas DIY dan fakta berukutnya dengan berbagai pertimbangan Yogyakarta ditetapkan menjadi Ibu Kota Republik Indonesia dari tahun 1946-1949.

Alasan Filosofis Pada waktu sebelum kelahiran RI ada sebanyak 250 Reskemen Scaption (Masyarakat hukum

adat) yang masing-masing memiliki otonomi yang sangat luas, termasuk negeri Ngaidiyokarto dan Paku Alaman. Kedua daerah ini dalam bahasa Belanda disebut postdelondon (Kerajaan) masyarakat hukum adat semacam ini diikat secara politis oleh pemerintah hidia belanda dengan kontrak jangka pendek dan kontrak jangka panjang. Pada waktu itu negeri Ngaidiyokarto dan Paku Alaman telah mempunyai dasar hukum dari Ratu Williamina sebagai daerah yang berdaulat sehingga secara hukum internasional kedudukannya sama dengan sebuah negara. Sehinga pada waktu RIS, Belanda tidak dapat masuk ke Yogyakarta. Dan oleh karenanya Yogyakarta dijadikan Ibu Kota Republik Indonesia, karena secara hukum internasional kedaulatan Nagari Ngaidiyokarto dan Paku Alaman memang dihormati. Pengakuan dan penghormatan tidak saja menjadi sebuah keniscayaan sejarah dan konstitusi melainkan merupakan fakta politis dan empirik yang tidak mudah dihapuskan oleh kondisi jaman yang berubah. Sebagai negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia pada waktu itu sangat membutuhkan pengakuan dari negara lain sehingga keputusan bergabungnya negeri Ngaidiyokaroto dan Paku Alaman memiliki arti sangat penting bagi Indonesia karena telah memberikan wilayah dan kedudukannya secara konkrit bagi Indonesia. Analogi penggabungan kedua negara tersebut yang kemudian sering kita kenal dengan istilah ijab kabul, jadi integrasi, bukan menyerahkan kedaulatan Yogyakarta kepada Republik tetapi Yogyakarta sebagai negara yang berdaulat menjadi bagian dari Republik. Dimana ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak menerima selanjutnya diberikan mahar atas mas kawin sebagai daerah setingkat provinsi yang bersifat istimewa. Dalam hal ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII mewakili nagari ngaidiyokarto dan

145

Paku Alaman dipihak lain Sukarno mewakili republik indonesia, dengan tidak bisa begitu saja menapikan daya ijab kabul yang telah disepakati bersama tersebut. Dalam perspektif hukum internasional perjanjian kedua negara tersebut biasa dikenal sebagai bilateral kritis. Azas hukum fakta supanda mengatakan bahwa setiap perjanjian mengikat dan wajib dipatuhi serta dihormati oleh kedua belah pihak selama keduanya belum membatalkan kesepakatan dimaksud. Setelah bergabung dengan Republik Indonesia praktis penyelenggaraan pemerintahannya mengikuti sistem yang dianut oleh Republik Indonesia kecuali dalam hal mekanisme pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak terikat syarat cara pengangkatan dan masa jabatan sebagaimana daerah lainnya. Kepemimpinan di DIY berisifat turun temurun, inilah yang menjadi ruh keistimewaan DIY. Oleh karenaya penyelenggaraan pemerintahan di DIY tidak dapat disebut monarki, karena raja telah menjelma menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan kekuasaan yang sangat terbatas sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 32 tahun 2004, disamping itu keluarga raja tidak mempunyai hak-hak khusus atau istimewa di dalam pemerintahan.

Alasan Yuridis Mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang telah berjalan selama

ini konstitusional, hal ini sejalan dengan bunyi pasal 18 b UUD 1945. Pasal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa, seperti Aceh, DKI Jakarta, DIY dan Papua. Sementara pasal 18 ayat 4 dimaksudkan untuk mengatur daerah-daerah lainnya. Mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang demikian berdasarkan teori hukum merupakan hak konstitusional bersyarat. Artinya sepanjang tidak menyalahi konstitusi dan sepanjang masih berlaku dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakatnya maka proses yang demikian konstitusional. Sebagai sumber hukum tertinggi, pasal 18 UUD RI tahun 1945 dan juga pasal 18b UUD hasil amandemen menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Pada kontek ke kinian jaminan keistimewaan dalam UUD tersebut diberikan bukan sebagai bentuk hutang budi politik atau konpensasi atas penggabungan diri negeri Ngaidiyokarto dan Paku Alaman kepada negara Republik Indonesia. Melainkan murni pengakuan dan penghormatan yang objektif. Ayat 1 dan ayat 2 pasal 18b UUD 1945 mengandung norma imperatif yaitu norma perintah sebagai kewajiban bagi negara untuk melindunginya. Atas dasar hal tersebut maka makna keistimewaan sebagaimana dimaksud menunjukkan konsekuensi bahwa keistimewaan merupakan hak konstitusional bagi pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya dikecualikan. Sejalan dengan hal tersebut, selanjutnya dijadikan rujukan dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dari waktu ke waktu mengalami dinamika dan pasang surut. Pengaturan pemerintahan daerah diawali dengan undang-undang no. 1 tahun 1945, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa komite nasional daerah diadakan kecuali di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Dalam penjelasan disebutkan bahwa pengecualian ini merupakan implikasi tiap dari piagam penetapan yang dikeluarkan Presiden Sukarno pada tanggal 19 Agustus 1945. Selanjutnya undang-undang no. 22 tahun 1948 dengan jelas menyebutkan bahwa

146

daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dari zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa ialah pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dinamakan service tol de don scapen, derah-daerah itu menjadi bagian pula dari Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini keistimewaan DIY diberikan dalam hak penenetuan kepala daerah. Dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah istimewa diangkat oleh pemerintah dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan mengiat adat istiadat di daerah itu. Sedangkan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya. Undang-undang no. 1 tahun 1957 pada intinya melanjutkan apa yang sudah diatur di dalam undang-undanga no. 22 tahun 1948. Isi keistimewaan bahwa kepala daerah diangkat dari calon yang diajukan oleh DPRD dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu dizaman sebelum republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapa, kejujuran, kesetiaan serta adat istiadat dalam daerah Yogyakarta. UUD no. 18 tahun 1945 tidak mengatur secara jelas tentang keistimewaan DIY, namun di dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa daerah tingkat I dan DIY berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan UUD no. 1 tahun 1957.

Lebih lanjut di dalam pasal 88 ayat 2 huruf a dan b disebutkan bahwa sifat istimewa sesuatu daerah yang berdasarkan atas ketentuan, mengingat kedudukan, hak-hak, asal-usul dalam pasal 18 UUD yang masih diakui dan berlaku hingga sekarang atau disebutkan istimewa atas alasan lain berlaku hingga dihapuskan.

UUD No. 5 Tahun 1974, dalam undang-undang ini ciri keistimewaan pada kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY yang sekarang adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya.

UUD No. 22 Tahun 1999 mengatur bahwa keistimewaan untuk provinsi Aceh dan DIY sebagaimana dimaksud dalam UUD No. 5 tahun 1974 adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Daerah Istimewah Aceh dan DIY didasarkan pada undang-undang ini.

UUD no. 32 tahun 2004 pasal 125 menyebutkan bahwa daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan undang-undang no. 32 tahun 2004 diberlakukan pula ketentuas khusus yang diatur dalam undang-undang lain. Lebih khusus disebutkan bahwa ketentuan undang-undang no. 32 tahun 2004 berlaku bagi provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi DIY sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Sampai dengan saat ini DIY satu-satunya daerah yang belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Sebagaimana amanat konstitusi pengaturan keistimewaan DIY selama ini hanya ditempelkan pada undang-undang

147

pemerintahan daerah. Seharusnya DIY juga diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri sebagaimana halnya 3 daerah lainnya. Secara teoritis pengaturan yang demikian merupakan salah satu bentuk pelaksanaan desentralisasi asimetris, dimana derajat desentralisasi antar unit pemerintahan yang satu dengan yang lainnya dibedakan dengan maksud untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional dan juga untuk mengakomodasikan daerah-daerah yang memiliki status khusus dan istimewa sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi.

Alasan sosiologis Bagi masyarakat DIY keistimewaan tidak hanya bermakna pemberian hak privalage bagi

keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam dalam jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melainkan dimaksudkan untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri masyarakat yang dalam sejarah perjalanan bangsa ini diberikan tempat dan diakui secara konstitusional. Berpijak dari kenyataan itulah maka ketika banyak yang mempermasalahkan dari keistimewaan DIY maka ukuran yang dipergunakan menjadi sangat politis. Ada yang beranggapan bahwa yang telah berjalan salama ini dianggap sudah tidak sesuai dengan tantangan zaman dan demokratisasi. Secara filosofis voc vofuli vokday sebagai roh demokrasi menunjukkan bahwa ukuran demokrasi harus benar-benar berpijak pada kepentingan dan kehendak rakyat. Apabila melihat realita dinamika masyarakat DIY yang sebagian besar masih menginginkan praktek yang telah berjalan selama ini tetap dipertahankan maka seharusnya keinginan tersebut diakomodasikan. Dalam perspektif ini demokrasi tidak semata-mata berbicara mengenai kebebasan memilih dan dipilih, tetapi demokrasi harus bisa mengakomodir aspirasi rakyatnya.

Pandangan demokrasi di Indonesia telah terwadahi dalam sila ke 4 Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat ini ada semacam hegemony of meaning yang mendefinisikan bahwa satu-satunya metode rekrutmen yang demokratis hanya melalui pemilihan secara langsung. Eforia pemilihan telah meminggirkan ke khasan demokrasi Indonesia yang berbasis pada prinsip kekeluargaan. Wajah demokrasi Indonesia serta merta bermetamorfosa menjadi westernistis. Demokrasi sebenarnya merupakan dimensi humanitas atau kebudayaan karenanya demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu hasil kreativitas manusia yang berkebudayaan dan peradaban. Sementara konsepsi demokrasi sendiri dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan, seperti welfare democration,

people democration, socio democration, partisipatori democrtation dan sebagainya. Puncak perkembangan demokrasi yang paling diidealkan pada akhirnya adalah demokrasi

yang berdasar atas hukum atau contitutional democration. Dalam perspektif ini demokrasi terwujud secara formal dalam mekanisme kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan kenegaraan. Sedangkan secara substansial demokrasi memuat nilai-nilai dan prinsip dasar yang terwujud dalam prilaku budaya masyarakat setempat. Mengacu pada konsepsi constitutional democrasi maka DIY telah diatur di dalam pasal 18b UUD 1945 dan juga telah diatur dalam pasal 91 huruf b, undang-undang no. 5 tahun 1974 yang mengamanatkan Kepala Daerah dan Wakil

148

Kepala Daerah DIY tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainya. Selanjutnya pasal 122 undang-undang no. 22 tahun 1999 dan pasal 226 ayat 3 undang-undang no. 32 tahun 2004 menyebutkan keistimewaan Provinsi DIY sebagaimana dimaksud dalam UU no. 5 tahun 1974 adalah tetap.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka apa yang telah berjalan selama ini, dalam pengisinan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dapat dikatakan telah berjalan demokratis. Asumsinya bahwa sebuah undang-undang disusun oleh DPR RI bersama pemerintah yang merupakan representasi dari kehendak rakyat Indonesia dan kehendak penyelenggara negara sehingga ketika produk undang-undang yang dihasilkan dijalankan hal inilah bentuk konstitusional demikrasi. Seharusnya kita tidak resisten dengan bentuk demokrasi yang telah berjalan di DIY seperti sekarang ini yang lebih mengedapankan azas musyawarah mufakat sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945. Dalam takaran teoritik negara-negara barat bahkan mulai berkiblat pada deliberatif democratif, sebagaimana yang dicontohkan oleh Isther, Christoper maupun Breshlin.

Dari uraian tersebut di atas tidaklah berlebihan bila pengakuan keistimewaan DIY tetap dipertahankan. Tidak saja merupakan keniscayaan sejarah dan konstitusi melainkan juga fakta sosiologis yang sampai sekarang masih didukung oleh sebagian besar masyarakat DIY dan masyarakat secara luas. Hal ini terbukti dari fakta empirik seperti keputusan DPRD Kabupaten dan Kota, keputusan DPRD Provinsi DIY dan keputusan DPD RI yang telah memberikan dukungan atas keistimewaan DIY. Representasi dukungan secara luas juga pernah dibuktikan diruangan ini. Ketika RUUK DIY dibahas pada periode sebelumnya.

Alasan Teoritis Dari perspektif filsafat ilmu hukum saharusnya kita tidak berfikir semata-mata pada teks

normatif hukum positif melainkan harus mampu melihat hukum sebagai realita secara utuh baik dan perspektif transedental order, social order maupun polical order. Hukum yang baik seharusnya berbasis pada cosmologi bentuk kehidupan social dan cultural. Oleh karenanya keistimewaan DIY harus dipahami secara utuh, agar mampu memahami simbol-simbol dan makna yang ada dilingkungan masyarakat DIY sebagai satu kesatuan. Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk mampu melakukan analisis terhadap RUU tersebut, karena sesungguhnya terkait dengan persoalan filosofis. Bahwa peraturan hukum dibentuk tentunya berdasarkan konteks yang melatar belakanginya. Tidak saja landasan filosofis, sosiologis, historis dan yuridis contitutional tetapi kontribusi signifikan dalam bentuk keinginan nyata masyarakatnya. Tidak ada keraguan, bahwa persoalan mendesak yang dibutuhkan masyarakat DIY saat ini adalah instrumen hukum yang legitimed untuk mengakui dan menghormati keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta.

Kami sangat menghargai apa yang telah disampaikan pemerintah atas rancangan undang-undang keistimewaan provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang lalu, karena akan menjadi dokumen hukum yang penting dalam proses pembentukan sebuah undang-undang. Materi

149

tersebut menunjukan kehendak atau cipta politik hukum dari pemerintah selaku inisiator rancangan undang-undang. Memediasikan perbedaan pandangan antara kehendak atau cipta politik hukum pemerintah dengan masyarakat DIY sejatinya dapat ditengarai dari perspektif sosiologi perundang-undangan. Dalam perspektif ini ada dua kekuatan, dimana pemerintah dengan masyarakat DIY secara diametral bersebrangan. Apabila pemerintah yang didukung oleh partai politik bersikukuh untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Pertanyaan yang muncul kemudian, akankah undang-undang tersebut mampu memenuhi tujuan utamanya. Karena secara teoritik suatu peraturan hukum dipandang efektif manakala kebijakan tersebut memenuhi tujuan utamanya dari pembentukan undang-undang dan tujuan-tujuan di luar tujuan utama yakni dinyatakan efektif bilamana targetnya memenuhi kecenderungan sosial terkait dengan kepentingan publik, kesadaran hukum dan memenuhi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan prosedur mekanisme perundang-undangan. Sekiranya dokumen-dokumen politik yang ada sudah dianggap out of conteks, maka ketiadaan dokumen hukum tertulis tersebut tidak dapat menafikan adanya kebiasaan praktek kenegaraan di luar hukum tertulis, karena kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan apabila memenuhi dua unsur, yaitu unsur faktual dan unsur psikologis. Kami pun sangat menyadari kalau dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Oleh karenanya tidak mungkin lagi mengadopsi seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan seperti dijaman kerajaan waktu itu. Tuntutan akuntabilitas menjadi suatu keharusan, namun demikian tidak harus mengorbankan nilai-nilai yang baik yang telah berjalan selama ini, dan masih dibutuhkan oleh masyarakatnya. Mensitir pendapat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam buku tahta untuk rakyat, ketika itu pertanyaan bagaimana keberlanjutan DIY ke depan? Jawabnya “itu terserah pemerintah pusat dan rakyat”

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI maupun DPD RI yang saya hormati Berikut akan kami sampaikan tinjauan secara khusus terhadap RUUK Provinsi DIY yang telah

disampaikan oleh pemerintah sebagai berikut: B. Ide Tinjauan Khusus

1. Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi DIY Menurut hemat kami judul tersebut tidak tepat apabila kita meruntut berbagai

pertimbangan yang telah kami uraikan dimuka. Di samping tidak merujuk original intens, bunyi pasal 18b ayat 1 juga tidak sesuai dengan undang-undang no. 3 tahun 1950 tentang pembentukan DIY yang secara eksplisit menyebutkan setingkat provinsi, yang dapat diartikan tidak sama dengan provinsi sekaligus sebagai pembeda dengan daerah lainnya yang diberlakukan ketentuan hukum yang bersifat umum. Sehingga akan lebih tepat kalau judulnya Rancangan Undang-Undang tentang daerah istimewa Yogyakarta atau keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta tidak menggunakan kata provinsi.

150

2. konsideran Menimbang tidak dicantumkan dasar filsafat pancasila yang semustinya menjiwai seluruh

produk perundang-undangan. Disadari atau tidak suatu undang-undang tanpa menyebutkan dasar filosofis pancasila akan menjadi ancaman serius yang mengarah kepada liberalisasi. Untuk RUU DIY, roh keistimewaan berada pada sila ke empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

3. Penggunaan Nomenklatur Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 8 dan pasal 8 ayat 2 bertentangan dengan UUD 1945, karena berdasarkan pasal 18 ayat 4, kepala pemerintahan daerah provinsi adalah Gubernur. Keberadaan Gubernur Utama akan m enciptakan dualisme pemerintahan yang secara muftadis-muntadis melanggar prinsip negara hukum, cq kepastian hukum, pasal 1 ayat 3 yunto pasal 28d ayat 1 UUD 1945. Kalau yang dimaksud Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama sekedar peristilahan atau sebagai pengganti para (ragio/raja??) maka secara filosofis bertentangan dengan roh keistimewaan DIY. Karena Raja yang berkuasa pada waktu itu ketika berintegrasi ke dalam Republik Indonesia selanjutnya menjelma menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kalau kemudian ada sebutan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama maka sama saja kekuasaannya semakin dipersempit.

4. Masih dalam hal penggunaan nomenklatur Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama yang menurut kami mengandung resiko hukum sangat besar bagi eksistensi keistimewaan DIY. Manakala ada pihak-pihak yang melakukan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Gubernur utama dan Wakil Gubernur utama dan dinyatakan menang atau dikabulkan maka pada saat itu bersamaan keistimewaan DIY hilang.

5. Pasal 1 angka 14 perihal peraturan daerah istimewa Yogyakarta/dais sebagai sesuai yang bukan menjadi ciri asli, bukan sesuatu yang menjadi ciri asli keistimewaan DIY melainkan lebih meniru model … di Nangro Aceh Darussalam dan MRP di Papua. Di samping untuk kepentingan mewadahi perang dan fungsi Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama. Menurut hemat kami akan lebih tepat diatur dengan peraturan daerah biasa sebagaimana yang telah berjalan selama ini karena raja telah menjelma menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

6. Pada Bab II Batas dan Pembagian Wilayah, pasal 2 ayat 1 huruf b disebutkan bahwa sebelah timur dengan kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, padahal secara real berbatasan juga dengan kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

7. Pertanahan dan Penataan Ruang. Pasal 26 ayat 1 disebutkan kesultanan dan Paku Alaman ditetapkan sebagai badan hukum. Bunyi pasal ini tidak singkron dengan bunyi penjelasannya yang menyebutkan sebagai badan hukum kebudayaan, masih mengacu pada konsep lama para ragio. Kami ada kekhawatiran

151

jangan-jangan naskah akademiknya sama dengan yang sebelumnya yang berubah hanya Rancangan Undang-undangnya. Kalau benar demikian maka keutuhan latar belakang sebagaimana dimaksudkan di dalam naskah akademik dengan keinginan pengaturannya, rancangan undang-undang menjadi tidak sinkron.

8. Masih dibidang Pertanahan. Kalau kesultanan dan Kadipaten ditetapkan sebagai badan hukum. Pertanyaan sebagai badan hukum privat atau publik? Lalu bagaimana dengan tanah-tanah yang selama ini sudah dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan kepada pihak lain, apakah kemudian harus dibatalkan? Sehingga menurut hemat kami akan lebih tepat kalau kesultanan dan kadipaten paku alaman ditegaskan sebagai subjek hak atas tanah.

9. Penggunaan Terminologi pembagian kekuasaan pada pasal 5 ayat 2 huruf c tidak tepat. Karena pada prinsipnya pemerintahan daerah sudah berada pada … kekuasaan eksekutif. Dan kekuasaan eksekutif itu tentunya tidak dapat dibagi lagi, sehingga akan lebih tepat pembagian kewenangan antara DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur Pimpinan dan para anggota Komisi II DPR RI dan DPD RI yang saya hormati Secara khusus kami telah memberikan 9 catatan penting terhadap RUUK Provinsi DIY yang

telah disampaikan pemerintah, makna penting angka 9 semoga dapat memberikan signal. Bahwa pembahasan RUUK ini dapat berjalan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat secara luas dan DIY pada khususnya. Hal-hal yang lebih detail berikut kami sampaikan di dalam DIP beserta usulan penyempurnaan RUUK Provinsi DIY sebagaimana terlampir

Sebelum mengakhiri pandangan saya, sekali lagi kami ingin mengajak kepada segenap pihak yang terkait untuk berfikir lebih jernih di dalam melihat keistimewaan DIY. Sebagaimana pendekatan ushul fiqh, yakni ilmu hukum dalam Islam yang mengkaji kaidah-kaidah dan teori-teori untuk menghasilkan produk hukum atau perundang-undangan. Dalam praktek ketatanegaraan apa yang terjadi di DIY disebut sebagai akkahful urfi yakni kebiasaan yang telah dinyatakan sebagai hukum tetap dan menjadi landasan peraturan tata prilaku baik yang bersifat sosial ataupun politik di suatu wilayah. Selama tidak menimbulkan bahaya dan mengancam kehidupan umat, Akkahful urfi memiliki legalitas syar’i. Syariat Islam sendiri berprinsip tasbarokul imamimanapul… bimaslihil ummah, yaitu kebijakan penguasa harus berpijak kepada kemaslahatan umat, pembuat undang-undang wajib memperhatikan dan mengikuti kehendak ummat yang telah merasa nyaman dengan kebiasaan baik yang berlaku dalam tatanan sosial, politik di daerahnya. Apabila berkeinginan merubah tradisi yang telah mapan maka harus mampu menjelaskan bahwa yang berlaku selama ini membahayakan bagi keselamatan NKRI dan kelestarian DIY. Apabila tidak dapat membuktikannya maka telah melanggar prinsip tasbarokatul imami manapul bimaslihil ummah.

Sekian terima kasih. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

152

KETUA RAPAT: Terima Kasih Pak Sri Sultan Hamengkubuwono X yang telah memberikan pendapat terhadap

rancangan undang-undang keistimewaan provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Pak Sri Paku Alam apakah ada yang ingin disampaikan?

SRI PAKU ALAM IX: Selamat sore, Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Bapak Ketua yang saya hormati dan Anggota DPR dan DPD RI yang saya hormati pula. Kami sekiranya di Yogyakarta sudah menjadi yang disebutkan loro-loro ning agung. Jadi karena Sri Sultan sudah berbicara banyak dan macam-macam, saya sudah diwakili beliau atau saya sudah menjadi satu dengan beliau

Terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb

KETUA RAPAT: Jadi di Yogyakarta loro-loro stunggal (Dwi Tunggal).

Tadi sebetulnya sesuai konsep itu adalah satu bagian Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam. Sri Sultan dan Paku Alam, Komisi II sebelum melakukan pembahasan undang-undang ini lebih jauh memang sengaja kita mengundang berbagai para pakar termasuk juga stekholdernya, masyarakatnya. Terutama tentu Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan Sri Paku Alam IX. Dalam pembahasan ini betul-betul, undang-undang ini bisa kita buat sedemikian rupa untuk manfaat bagi bangsa dan negara kita. Saya kira itulah yang menjadi tujuan kita, sehingga kita mengundang rapat seperti ini, yang biasanya langsung kepada TIM terus kita membahas undang-undang. Akan tetapi ini kita coba kumpulkan dulu pemikiran-pemikiran yang bagaimana, sehingga republik kita ini bisa terjaga dengan baik. Saya kira demikian Sri Sultan yang kami hormati, dan kami mendengar tadi dan menyimak dengan baik dan pimpinan tadi bisik-bisik “komprehensip sekali”. Mudah-mudahan ini menjadi bahan kita. Sekarang gilirannya para anggota yang terhormat. Tentu waktu kita sampai jam 16.00 sesuai dengan tata tertib kita. Jadi kalau ada penambahan waktu harus ada tambahan. Oleh karena itu kami DPP mengharapkan untuk kita fokus kepada masalah keistimewaan Yogyakarta. Jadi masalah-masalah lain tolong diapa dulu, kita fokus ke keistimewaan Yogyakarta. Saya kira begitu, komitmen kita juga sebelumnya. Oleh karena itu saya mulai saja dari Saudara Laoly, silahkan pak! Dr. YASONNA H LAOLY, SH., MSc/F-PDI PERJUANGAN:

Terima kasih pak ketua Saya enggak nanya banyak-banyak. Kami dari Praksi PDI Perjuangan Sri Sultan, sikapnya

sudah jelas sebenarnya. Hanya ada beberapa soal yang ingin kami tanyakan dalam kaitan rencana undang-undang ini. Ada beberpa pemikiran termasuk di dalamnya kalau memang Sultan ditetapkan

153

karena dia milik semua orang. Apakah menurut pandangan sultan, Sultan itu berdiri di atas semua golongan dan partai politik? Barangkali sultan mengerti apa yang saya maksudkan, yaitu non parpol. Bagaimana pandangan Sri Sultan mengenai hal ini? Supaya nanti kita juga di dalam perdebatannya dapat berpikir tentang masukan-masukan seperti itu, agar kalau pimpinan di daerah Yogyakarta itu tidak diidentifikasi hanya milik satu kelompok parpol tertentu. Yang kedua, soal mekanisme. Yang menjadi perdebatan dan termasuk dari pemerintah yang dikutif “monarki tidak sesuai dengan konstitusi” dimana demokrasi kami sendiri tidak sepakat dengan pandangan pemerintah soal itu. Bagaimana mekanisme pergantian jika seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, apakah ada mekanisme internal di dalam kesultanan di dalam soal pergantian itu? Apa syarat jika seandainya terjadi sesuatu, berhentian paro waktu. Bagaimana mekanismenya? Itu saja barangkali yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT:

Terima Kasih Pak Laoly. Kemudian Pak Muslim, SH ini dari Fraksi Demokrat dari daerah pemilihan Aceh MUSLIM, SH/F-DEMOKRAT:

Terima kasih Pak Ketua Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Pak Sultan, Sri Paku Alam serta seluruh perangkatnya Saya juga bangga Pak Sultan, saya ini dari Aceh Pak Sultan. Jadi saya pikir sambutan Pak Sultan luar biasa ternyata Sultan ini seorang ustad juga, luar biasa tadi bahasa arabnya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin telah disampaikan Pak Laoly tadi saya pikir sudah menjadi point yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Mungkin saya tambahkan sedikit berkaitan dengan RUU DIY ini. Sebenarnya memang tujuan dari pada RUU DIY ini semata-mata dalam rangka meciptakan kesejahteraan masyarakat. Memang ada satu yang ingin kita tanyakan dalam hal-hal apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk mendorong agar RUU DIY yang sekarang dibahas ini memuat secara verbal dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan kesejahteraan dan pembangunan di daerah Yogyakarta tentunya. Yang kedua, ini juga menjadi satu perdebatan dalam konteks konsepsi kepemiminan.

Di sini saya ingin mendapat gambaran dari Sultan, kaitannya dengan konsepsi istimewa tata kelola pertanahan, kemudian juga dalam konteks pendidikan dan juga kontek istimewa terhadap tata kelola keuangan ini seperti apa sebenarnya yang telah di jalankan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kontek yang lain saya kira tadi secara detail disampaikan oleh Sultan, saya pikir ini tidak menafikan dalam faktor sejarah seperti Aceh, Papua, DIY dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ini saya pikir kita tetap komit dalam hal itu, itu hal-hal yang mungkin tadi ditanyakan oleh Pak Laoly menyangkut apabila Sultan atau Sri Paku Alam berhenti siapa kira-kira penerusnya? Saya pikir telah dijabarkan oleh Pak Laoly tadi.

154

Ini hal-hal yang ingin saya tanyakan Pak Ketua Terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb

KETUA RAPAT: Terima Kasih, silahkan Pak Alexander Litaay dari Fraksi PDI-Perjuangan

ALEXANDER LITAAY/F-PDI PERJUANGAN: Terima Kasih Pak Ketua. Pimpinan yang saya hormati. Rekan-rekan DPR dan DPD Pak Sri Sultan dan Sri Paku Alam yang kami hormati beserta seluruh rombongannya.

Saya sebenarnya masih flu pak ketua, cuma karena beliau hadir maka saya musti hadir. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan tetapi kebetulan beliau sudah katakan bahwa ada rancangan DIM yang diusulkan oleh pihak kesultanan yang sudah disampaikan kepada pimpinan, barangkali banyak hal yang sudah terakomodasi di situ. Sebenarnya kami ingin mendengarkan apakah usul-usul konkrit/hal-hal konkrit yang mau diusulkan yang berlaku internal yang perlu diangkat menjadi undang-undang. Barangkali ada hal-hal internal yang perlu diangkat menjadi undang-undang, hal-hal konvensi-konvensi/kebiasaan-kebiasaan yang dianggap harus menjadi undang-undang barangkali itu sudah masuk dalam DIM-DIM yang disampaikan. Yang kedua Pak Ketua, memang sejak periode lalu kami tetap konsisten dengan sikap kami karena memang setelah mendengarkan penjelasan seperti ini dari pihak kesultanan. Pertanyaan saya adalah kepada Pak Sultan Apakah pemikiran-pemikiran yang fundamental seperti ini juga sudah disampaikan kepada pihak pemerintah ketika pemerintah menyusun rancangan undang-undang ini? Saya khawatir kalau belum, berarti memang pihak pemerintah tidak mengconfirm, tapi kalau sudah itu berarti berarti memang menurut hemat kami pemerintah sengaja membelokkan pikiran-pikiran mendasar ini yang merupakan keinginan masyarakat Yogyakarta dan kesultanan menjadi keinginan pemerintah pusat dan itu yang paling berbahaya. Itu Pak Ketua yang ingin kami sampaikan. Terima Kasih. KETUA RAPAT:

Terima Kasih Pak Alexander Litaay. Silahkan Pak Fauzan dari Fraksi PAN. Drs. H. FAUZAN SYAI’E/F-PAN:

Terima Kasih Ketua. Assalamu’alaikum Wr.Wb

Sri Sultan yang kami hormati dan Sri Paku Alam yang kami mulyakan Rekan-rekan Komisi II dan rekan-rekan dari DPD Hadirin-hadirot yang kami mulyakan

155

Seperti kita maklumi bersama bahwa lambang negara republik ini adalah seekor burung garuda dengan segala maknanya. Dan tertulis dimana burung garuda ini mencengkram sebuah pita yakni bhineka tunggal ika. Jadi negara sangat menjamin tentang seluruh perbedaan, seluruh adat istiadat, budaya serta agama, termasuk artinya seluruh argumentasi yang telah diajukan oleh Sri Sultan yang ditinjau dari berbagai aspek, seperti sosiologis, budaya, sejarah termasuk artinya payung-payung hukum yang telah diungkap sedemikian komprehensip. Ada satu kalimat yang sempat saya petik Pak Sri Sultan, bahwa seyogyanyalah pemerintah termasuk artinya Komisi II ini mengadop apa yang diinginkan terbesar untuk rakyat Yogya untuk saat ini. Yang menjadi pertanyaan saya untuk saat ini semua masyarakat Yogya mayoritas untuk menginginkan supaya seluruh atau keturunan yang ditetapkan menjadi Sri Sultan secara otomatis akan merupakan tetap atau ditetapkan menjadi Gubernur begitu pula Sri Paku Alam ditetapkan menjadi Wakil Gubernur. Andaikan pada satu titik atau pada satu saat pak Sri Sultan, bahwa masyarakat Yogya sudah menginkan saatnya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih. Nah dari hal demikian mohon pendapat dari Sri Sultan, yang saya kaitkan dari beberapa pandangan pakar bahwa beliau mempunyai keyakinan betul bahwa Sri Sultan dan Sri Paku Alam sangat-sangat demokratis dan republikan. Nah menyikapi hal yang demikian, ada solusi yang ditawarkan oleh pakar itu, bahwa mungkin untuk beberapa periode bahwa Sri Sultan dan Sri Paku Alam menjadi dwi tunggal, ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Tapi pada suatu titik saatnya rakyat Yogya menginginkan, mungkin kita sudah perlu berpikir ke depan dari hal yang demikian. Itu yang pertama Sri Sultan. Nah yang kedua seperti yang dikatakan oleh rekan-rekan terdahulu tadi bahwa dari hal-hal yang demikian inilah kami ingin menegaskan bahwa saya salah satu dari fraksi anggota Partai Amanat Nasional tetap menginginkan apa yang terbanyak untuk masyarakat Yogya itulah yang terbaik.

Terima Kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb KETUA RAPAT: Wa’alaikum Salam Wr.Wb.

Dan masyarakat Yogya adalah masyarakat Indonesia, saya kira itu. Silahkan dari DPD dulu, kita beralih ke sayap kiri ini, dari Pak I Wayan Sudirja I WAYAN SUDIRTA, SH/KOMITE I DPD RI:

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Salah sejahtera buat kita semua Ong Suasti Astu

Sri Sultan yang saya hormati Pimpinan Komisi II Serta anggota DPR dan DPD yang saya cintai

Sultan tadi sudah menjelaskan bagaimana tentang Gubernur Utama, kalau boleh kami menggaris bawahi dalam pandangan kami juga kurang lebih sama. Tapi apabila uraian Sri Sultan tadi masih ada yang tersisa tolong beri gambaran betapa tidak eloknya kalau kita membicarakan Gubernur

156

Utama untuk Yogya, tolong kasih tambahan argumentasi supaya para anggota kita ini lebih paham tentang tidak eloknya Gubernur Utama. Masalah yang kedua untuk dimaklumi Sri Sultan kami di DPD diparipurna sudah menyetujui rancangan undang-undang dikirimkan ke DPR bahwa kami menyetujui penetapan dengan berbagai alasan, antara lain dengan pola yang sekarang ternyata kesejahteraan rakyat Yogya kelihatan tampak jelas, harapan hidup juga salah satu tertinggi, juga stabilitas yang dibutuhkan oleh impestasi terakomodasi, itu antara lain. Tapi yang terpenting rakyat Yogya dan DPR-nya juga mendukung. Kalau saya juga boleh bertanya kepada Sultan, masih ada enggak kira-kira pengetahuan, pemahaman sultan kenapa demikian banyak orang Yogya memberikan dukungan, survey-survey naik terus, kira-kira apa yang menyebabkan? Kalau masih ada alasan-alasan yang tersisa ini juga penting untuk kami ketahui.

Lalu yang berikutnya tadi sepintas saya sudah mendengar bahwa ada berbagai pandangan yang beragam. Terakhir Abang Buyung Nasution menyatakan “untuk yang sekarang setuju penetapan, tapi yang berikutnya tolong ada pengkajian. Dalam jangka panjang tidak tertutup kemungkinan ada pemilihan” kalau dikaitkan dengan demokratisasi yang dilakukan oleh sultan-sultan Yogya, kira-kira pendapat Bang Buyung seperti ini bagaimana? Pas tidak? Atau barang kali ada kurang lebihnya? Kami juga perlu tanggapan. Karena prinsip kami kenapa banyak bertanya, kami ingin mendengar banyak dari sultan. Sesungguhnya keistimewaan model apa, terutama kepemimpinan Yogya harus diletakkan oleh DPR RI dengan pemerintah? Yang berikutnya masalah suksesi, masalah suksesi ini sering dipertanyakan, bagaimana kalau sultan uzur? Bagaimana kalau sultan berhalangan tetap? Bagaimana kalau masih belia? Bagaimana kalau tiba-tiba Sultan menjadi Presiden, atau diminta menjadi presiden? Ini masalah. Tapi menurut catatan kami sejak 1755 suksesi Yogya itu berjalan mulus-mulus saja. Tapi mungkin kondisi masa lalu memang memungkinkan mulus. Kalau wacana yang saya kemukakan tadi itu ada perkembangan ke depan. Kira-kira menurut perkiraan pendapat Sultan ini, suksesi ke depan kalau melalui penetapan dan akibat-akibat berikutnya mulus-mulus juga tidak seperti halnya 1755-sekarang. Dan yang terakhir, ada dipersoalkan mengenai demokratisasi dan NKRI. Kami mencoba menyakinkan, khususnya Menteri Dalam Negeri sebetulnya penetapan ini sangat demokratis apabila kami kaitkan dengan pasal 18b dan keputusan MK. Tapi depatemen dalam negeri berpendapat beda dan itu patut dihargai dan ini forum untuk kita beda pendapat. Bagaimana tanggapan sultan juga tentang apakah benar kalau penetapan ini tidak demokratis? Lalu apa benar ini menyimpangi dari prinsip-prinsip NKRI? Kok Yogya mau beda sendiri? Dan yang terakhir, ada kawat tanggal 18 Agustus, 19 Agustus dan amanat 5 September, kemudian juga ada piagam pengukuhan tanggal 19 Agustus yang dikirim tanggal 6 September. Andaikata DPR dan pemerintah berkata lain, bahwa penetapan itu tidak pas dan mereka memutuskan pemilihan. Apakah Kesultanan Yogya merasa dikhianati tidak dengan keputusan DPR dan Pemerintah kalau dikaitkan dengan telegram, amanat dan komunikasi dengan pemerintah RI pada waktu itu?

Terima Kasih

157

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Wayan. Kemudian Ibu Denty. DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE/KOMITE I DPD RI: Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Yang saya hormati bapak dan ibu anggota DPR RI. Rekan-rekan DPD RI Yang saya hormati dan yang saya banggakan Pak Sultan dan Pak Paku Alam serta seluruh

jajarannya. Mungkin hampir sama yang ingin saya tanyakan pada Pak Sultan maupun Pak Paku Alam

dalam hal ini mengenai tata kelola pemerintahan di DIY yang seperti tadi Pak Sultan sudah katakan bahwasannya tidak ada perbedaan ataupun dalam daerah istimewa Yogyakarta walaupun memiliki lebel keistimewaan tata kelola pemerintahanya itu tunduk juga kepada UU 32 misalnya seperti itu. Tapi memang sepertinya pemerintah merasa ada beberapa yang menyebabkan keterusikan ataupun sehingga menjadikan keresahan bagi pemerintah terkait dengan pilar-pilar yang dimiliki oleh keistimewaan dari pada Yogyakarta itu sendiri, kaitannya dengan pilar-pilar yang dimiliki seperti salah satunya memang yang menjadi icon-nya itu adalah dalam rangka suksesi kepemimpinan. Tapi yang ingin saya ketahui lebih dalam lagi pandangan Pak Sultan atau pun mungkin juga nanti bisa menjadi gambaran yang jelas bagi kita semua, mengenai tata kelola pemerintahan berikutnya struktur kepemerintahan yang ada di DIY dalam rangka melaksanakan tugas-tugas ataupun hubungan antara pusat dan daerah yang ada di DIY secara gamblang. Jadi mungkin nanti ada beberapa point-point yang bisa dikatakan perbedaan ataupun kesamaan yang ada.

Mungkin itu saja Pak Sultan Terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih ibu Denty, silahkan Pak Paulus

DRS. PAULUS YAHONES SUMMINO, MM /KOMITE I DPD-RI : Para pimpinan, Sri Sultan yang saya hormati. Sri Paku Alam yang saya hormati. Rekan-rekan anggota DPR dan DPD yang saya hormati.

Dari paparan Sri Sultan bahwa saya pikir sudah sangat-sangat rinci dan sangat baik sekali, layak untuk dengan sungguh-sungguh menjadi reperensi bagi Komisi II dalam menelaah undang-undang yang disampaikan oleh pemerintah. Saya ingin mendapatkan penguatan saja Sri Sultan dalam beberapa hal. Tadi dikatakan, dan kami memang sependapat bahwa keistimewaan Yogyakarta mempunyai hak konstitusional untuk dituangkan dalam undang-undang tersendiri. Dan undang-undang yang dimaksud untuk menuangkan keistimewaan itu tentunya mereperensi/berpedoman pada tradisi-tradisi yang telah dibangun oleh para pendiri negara ini di dalam menyusun kemerdekaan

158

negara Republik Indonesia. Dimana amanat dari pada Sri Sultan dan juga penetapan daripada Presiden Sukarno adalah landasan tradisional di dalam pemerintahan di Yogyakarta. Dan bilamana mau melakukan perubahan draf treadisi itu, ini mohon pak ketua. Kalau pemerintah mau melakukan perubahan draf tradisi yang telah ditetapkan itu pemerintah harus menjelaskan terlebih dahulu apa yang tidak baik dalam tradisi itu yang membahayakan NKRI. Kalau pemrintah tidak dapat menjelaskan bahwa apa yang menjadi tradisi di Yogyakarta dalam rangka menjalankan pemerintahan ini membahayakan NKRI maka pemerintah tidak boleh sama sekali melakukan perubahan. Ini yang saya catat dari statement dari pada Sri Sultan ini. Saya memang orang jawa tapi saya ini dibesarkan di Papua, jadi saya bisa menangkap perasaan-perasaan halus itu, tetapi saya melihat juga ini suatu statement yang tajam. Saya ingin mengingatkan bahwa menurut hemat saya ini adalah statement daripada Raja Yogyakarta yang sangat tajam kepada pemerintah negara Republik Indonesia ini. Karena ini saya melewati ketua saya mohon perhatian dengan sungguh-sungguh dari pada statement dari Sri Sultan ini. Yang kedua Sultan telah menyampaikan bahwa dalam menjalankan pemerintahan di Yogyakarta dia tunduk pada undang-undang, tidak ada hak-hak istimewa raja yang dipakai untuk menjalankan pemerintahan, tidak ada hak-hak khusus. Bahkan pengadilan raja pun telah dihapuskan. Artinya menghilangkan keragu-raguan kita, yang tempo hari dipertanyakan kalau Sultan ternyata korupsi seperti yang banyak terjadi di Jakarta, apakah Sultan juga diadili? Saya pikir pernyataan ini sudah menjadi jelas bahwa Sultan pun siap diadili. Nah saya pikir ini menghilangkan keragu-raguan daripada kita. Yang ke tiga, untuk juga mendapatkan penguatan Sultan diragukan bahwa karena Gubernur itu dipersyaratkan oleh undang-undang dengan persyaratan-persyaratan tertentu, nah bagaimana kalau Sultan yang jumeneng dengan Sri Paku Alam yang jumeneng tidak memenuhi persyaratan ini karena umur dan sebagainya. Nah ini hemat kami juga perlu mendapatkan suatu penegasan. Pak Ketua kita di sini melihat pasangan Gubernur dengan Wakil Gubernur ini sudah bertahan 15 tahun, ini hasil penetapan. Saya seluruh Indonesia berkeliling, Gubernur dan Wakil Gubernur hasil demokrasi kita ini satu tahun, dua tahun saja akur sedangkan tahun yang ketiga sudah berkompetisi sendiri gitu. Saya pikir kita harus secara jujur melihat rekrutmen kepemimpinan kita yang demokratis dengan yang didukung oleh nilai-nilai tradisional, kita harus secara jujur melihat ini. Karena begitu mahalnya pemilukada tetapi setalah enam bulan, tiga bulan Gubernur dan Wakil Gubernur bertentangan sendiri.

Terima kasih pak Ketua KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Paulus, Presiden dan Wakil Presiden juga akur-akur aja itu Pak, mudah-mudahan yah, dan ini memang kita lihat dari dulu akur aja. Selanjutnya saya minta Pak Jhon. Prof. JHON PIERES /KOMITE I DPD-RI :

Terima kasih Pak Ketua.

159

Pak Sri Sultan, Pak Sri Paku Alam yang saya hormati. Yang saya banggakan terutama ketua, luar biasa ketika menghadirkan dua tokoh kita

sehingga objektivitasnya pasti terjamin dalam menyerapkan aspirasi masyarakat saya kira. Tadinya saya ragukan itu, tapi saya mengikuti tiga kali saya menyatakan salut yang sebesar-besarnya kepada Pak Ketua. Saya pernah sedikit mengkritisi agak keras di Pers tapi setelah saya mengikuti ternyata berbeda sekali dan sangat baik.

Hal yang belum disinggung sebenarnya adalah bahwa jabatan spritual yang melekat pada Sri Sultan adalah beliau sebagai pemimpin agama, warga yogya mayoritas penduduknya beragama Islam itu, itu harus kita hargai juga, tidak sembarangan juga itu, presiden juga tidak mempunyai jabatan seperti itu. Jadi tidak salah kalau memang kita mewarisi ini, kita cakap betul dan nilai-nilai yang sangat fundamental tradisional ini. Dan yang kedua apa yang dikatakan Sri Sultan tadi menarik, di dalam academic paper (naskah akademik) itu tidak terlintas sedikit pun istilah pancasila itu, ini fenomena umum. Bahkan di dalam pidato Presiden SBY pada 16 Agustus itu kan tidak muncul itu pancasila. Padahal itu mengandung nilai kebinekaan yang luar biasa, jadi biasakan diri lah untuk memunculkan itu karena bangsa ini sudah berada pada keretakan yang luar biasa, potensi disintegrasi yang sangat luar biasa. Karena sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUD 1945 saya kira DPR harus mengingatkan siapa pun untuk setia kepada pancasila itu. Karena kalau produk undang-undang tidak dimaknai, tidak didasari oleh nilai-nilai pancasila itu, persatuan, kebinekaan dan seterusnya itu saya khawatir bahwa undang-undang sebagai produk politik itu juga hanya mengcover kepentingan subjektif dari kelompok-kelompok tertentu atau dari penguasa itu sendiri.

Dalam konteks RUUK DIY itu saya kira dimunculkan tidak saja dalam academic paper tetapi juga dalam bahasan-bahasan yang sudah masuk kepada pasal-pasal dan ayat-ayat. Saya tidak memberikan komentar yang terlalu panjang karena pada putaran pertama, kedua dan ketiga rasanya sudah lebih dari cukup. Salut kepada Pak Ketua, sudah lebih dari cukup. Tapi kalau toh ada acara-acara lain seperti ini dan direncanakan di Yogya minggu depan itu juga jauh lebih baik. Dan terkahir kepada Pak Sri Sultan. Saya melihat gerakan-gerakan moral politik bapak sedikit mengganggu ketenangan politik SBY, ini fealing politik saya. Dan membuat sedikit kepanasan juga pihak-pihak tertentu, pak Ketua bisa manfsirkan itu. Apa benar Pak gerakan-gerakan moral politik itu dibangun untuk membangun sebuah sistem yang lebih “politik yang beradab” dan memang bagi yang berkuasa itu mengganggu dan saya kira proses politik ini setidaknya mengganggu proses pembahasan RUU KDIY, Banyak yang sependapat dengan saya itu, kalau melihat wajah anda, kalau melihat mata anda itu pasti itu, itu nanti di bawah meja aja pak. Nah saya mau minta refleksi Pak Sri Sultan soal itu? Dan tidak dapat saya bayangkan kalau memang mayoritas rakyat memilih Pak Sultan sebagai Presiden, katakanlah seperti itu, atau wakil presiden. Keistimewaan Yogyakarta ini akan langgeng terus Pak Ketua, enggak usah kuatir dan dia enggak mengganggu Indonesia kok, sedikitpun enggak mengganggu Indonesia, yang mengganggu Indonesia itu provinsi-provinsi baru itu yang PAD-nya

160

kecil. Enak betul, harmoni betul, kita kalau ke Yogyakarta itu kepengennya satu minggu tapi jadi dua minggu begitu. Terima Kasih, Pak Ketua. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Jhon. Dan sebenarnya tidak ada yang mengganggu Indonesia karena Indonesia ini milik kita bersama, yang kecil yang besar sama saja, begitu Pak Alex yah. Baiklah saya kira dari DPD sudah 4 orang, kita lanjut dari DPR, silahkan Pak Rusli Ridwan. Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si/F-PAN:

Terima kasih Pimpinan Yang saya hormati Sri Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam. Selama ini penyelenggaraan pemerintahan di Yogyakarta, yang saya tahu sejak

Hamengkubuwono ke IX, X itu berjalan tanpa masalah. Bahkan Hamengkubuwono dan Paku Alam ini disamping kepala Daerah juga kepala pemerintahan. Prestasinya saya anggap luar biasa dan patut dijadikan contoh atau teladan bagi Gubernur-gubernur yang lain. Pertanyaanya Sri Sultan, ini mekanisme seleksi diinternal kraton itu sendiri seperti apa? Sehingga memunculkan sosok Hamengkubuwono yang mampu memikul beban baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai Kepala Pemerintahan, ini seleksinya seperti apa? Karena saya mendengar tentang masalah mekanisme sistem taugrani itu seperti apa sebetulnya? Kemudian yang kedua Sri Sultan, ini pernah terjadi, Hamengkubuwono ini pernah menjadi Wakil Perdana Menteri pada zamannya Nasir bahkan menjadi Wakil Presiden. Nah dalam penyelenggaraan pemerintahannyakan tidak bisa diwakili, Sultan ya tetap Sultan, ya tetap harus sebagai kepala daerah juga sebagai kepala pemerintahan. Ini bagaimana tata kelola pemerintahannya? Saya juga ingin mendengar ini mekanisme wali panimbangan itu seperti apa? Dan bagaimana dasar hukumnya seperti apa nanti? Kemudian yang lainnya ini yang berkaitan dengan masalah check and balancing system tentang masalah pengawasan. Kalau pengawasan fungsional saya yakin itu berjalan sebagaimana seharusnya karena dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tugasnya memang secara fungsi melakukan pengawasan, baik oleh KPK, oleh BPK, oleh BPKP dan sebagainya.

Yang pertanyaan saya, ini bagaimana efektifitas pengawasan yang dilakukan melalui DPRD? Kemudian pengawasan dilakukan oleh masyarakat, oleh pers, oleh LSM sedangkan kedudukan Sultan sangat dihormati, yang saya khawatirkan muncul eweuh pa keweuh ini. Kalau pengawasan tidak efektif ini akan memunculkan masalah, untung saja Sri Sultan ini orang yang baik dan bijak sehingga tanpa masalah selama ini, saya tidak tahu nanti ke depan, kalau Sultannya bukan Sri Sultan Hamengkubuwono X ini. Kemudian saya juga ingin menanyakan kronologis/latar belakang, saya pernah mendengar yang namanya Gubernur juga dipilih itu, Hamengkubuwono IX pernah dipilih oleh DPRD menjadi Gubernur. Ini yang melatar belakangi seperti apa? Kalau memang itu pernah terjadi, pernah dilakukan pemilihan Hamengkubuwono menjadi Gubernur. Terima Kasih.

161

KETUA RAPAT: Terima Kasih Pak Rusli Ridwan, kita dengarkan Pak Amrun Daulay

Drs. H. AMRUN DAULAY, MM/F-DEMOKRAT: Terima kasih Pimpinan Yang saya hormati Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paku Alam. Saya bergembira untuk yang kedua kali bertemu secara resmi dengan bapak, apakah bapak

masih ingat kita pernah mengadakan pertemuan di Yogyakarta pada kedatangan kami dahulu, walaupun tidak begitu formal acaranya tapi kita sudah menggubris sedikit-sedikit terkait dengan masalah yang kita bicarakan saat ini.

Pada saat itu saya telah memberikan gambaran kepada bapak, bahwa bagaimana tidak saja masyarakat Yogyakarta yang menginginkan kharisma bapak itu bisa kita angkat sebagaimana kharisma raja-raja di negara lain yang punya kewibawaan dimata rakyatnya maupun dimata pemerintah. Pada saat itu saya mengatakan alangkah eloknya kalau bapak kita buat seperti yang diberikan oleh rakyat Malaysia kepada Sultannya, dan diberikan kewenangan-kewenangan. Sehingga dengan demikian bapak akan menjadi panutan dan didengarkan oleh rakyat, dan memang selama ini keturunan Sultan Hamengkubuwono ini mempunyai kharisma dan tetap menjadi panutan masyarakatnya. Dan pada saat itu bapak menyatakan bapak tidak ingin ada dua matahari di Yogyakarta. Karena itu saya setelah membaca naskah rancangan pemerintah ini justru menginginkan jangan ada dua matahari, tetapi bagaimana menggiring supaya bapak bisa menjadi pemimpin di Yogyakarta tetapi kita mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kalau saya baca satu/satu pasal dari rancangan undang-undang ini, justru menggiring bapak supaya kharisma kesultanan bapak itu tetap langgeng dan bagaimana karena bapak benar-benar menjadi panutan dan rakyat sangat mencintai bapak.

Kita buatlah rancangan sedemikian rupa sehingga akhirnya bapak akan menjadi Gubernur dan Sri Paku Alam menjadi Wakil Gubernur. Sehingga dengan demikian kita bisa menarik rambut dalam tepung. Bahwa demokrasi berjalan dengan baik di Republik ini karena Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia, bagian dari NKRI. Tetapi dari satu sisi kharisma dan apa yang sudah ada dari dahulu berkaitan dengan kerajaan Yogyakarta yang memberikan andil kepada republik ini kita pertahankan, kita berikan dia suatu penghargaan yang besar, kita akui dia sebagai Sri Kesultanan dan rakyatnya memang sampai hari ini dan masih yang akan datang tetap mengakui kepemimpinan Sultan tersebut. Karena itulah judul ini, bapak tadi menanyakan ada 9 butir yang bapak tanggapi. Disebut keistimewaan provinsi karena Yogyakarta itu Provinsi kalau keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta bisa jadi kota Yogyakarta nanti…bukan provinsi Yogyakarta. Sedangkan bapak, Gubernur. Ini tujuannya sangat bagus sekali supaya jangan ada tanggapan orang bahwa bapak raja hanya di kota Yogyakarta. Jadi ini sebabnya dibikin, pendapat saya, Provinsi Yogyakarta. Nah kemudian saya sudah baca Pak ini, mari kita, bapak Sultan dan Sri Paku Alam dan rekan-rekan

162

sekalian berfikir jernih, tenang. Jangan pokoke. Itu gunanya kita bertemu disini, tenang berfikir, baca satu/satu.

Di situ disebutkan bahwa apabila Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam akan mencalon maka beliau tidak perlu mencari-cari perahu dari partai-partai, tapi panitia penyelenggara datang meminta kesediaan Sultan dan Sri Paku Alam menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maka dipilihlah. Nah kalau sudah Sri Sultan dan Sri Paku Alam ikut mencalon maka seluruh keluarga besar keraton tidak boleh lagi ikut mencalon, inikan sudah memberikan jalan yang lapang kepada bapak, dan bagi rakyat Yogyakarta jangan hanya lips service, kalau memang mencintai Sultan kita mari kita tunjukkan, mari kita aklamasi pilih Sultan Hamengkubuwono, apakah Sultan Hamengkubuwono X, Hamengkubuwono XI, Hamengkubuwono XII dan seterusnya nantinya. Jadi ini sudah dibikin, dan ini pemerintah saya lihat melihat naskah ini pemerintah ingin menarik rambut dalam tepung tapi tujuannya bagaimana supaya Sultan dan Sri Paku Alam akan menjadi pemimpin, apakah Gubernur. Nah kalau rakyat sudah memang benar-benar dari hati lubuk yang paling dalam, tidak hanya lips service, tidak hanya karena membuat suatu demonstrasi-demonstrasi tetapi pada saat pemiliha itu DPRD sudah setuju, terpilih. Siapapun rakyat jelata yang ikut, siapapun tokoh-tokoh yang ikut dari Jakarta dari mana rakyat tidak akan memilih orang itu pasti akan memilih Sri Sultan karena beliau sudah punya karisma tetapi prosedur demokrasi sebagaimana pemilihan-pemilihan Gubernur-gubernur yang lain itu sudah terlaksana di Yogyakarta, nah kalau demikian dengan buat apalagi Gubernur dan Wakil Gubernur Utama, kan begitu. Jadinya saya mau bertanya kepada Sri Sultan kira-kira sebutan apa kalau kita mengganti Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama? Karena saya yakin bapak akan terpilih, walaupun orang bilang tidak demokrasi, itu akan mempasung hak azasi rakyat jelata di Yogyakarta tidak bisa jadi Gubernur, yah sudah kita sudah punya pemimpin yang punya kharisma, kita pilih beliau. Walaupun saya orang Sumatera Utara, walaupun jauh tidak pernah sekolah di Yogyakarta saya cukup simpatik kepada Pak Sultan. Tapi mari kita tunjukkan. Sehingga dengan demikian pemerintah tidak dipeta komplikkan. Pemerintah membuat suatu peraturan tetapi rakyat tidak akan terganggu untuk memilih Sri Sultan melalui DPRD-nya.

Jadi ini saja kalau pasal demi pasal kita lihat, ini sangat bagus sekali pak, dan saya tidak membaca disini niat pemerintah takut dia akan ada tandingan-tandingan, akan ada penghalang-penghalang untuk maksud tertentu, tidak. Terlampau naif kalau kita berfikir seperti itu tapi saya melihat menarik rambut dalam tepung, rambut dia putus tepung tidak berceceran sehingga jayalah negeriku, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini pendapat saya Pak Sultan, namun demikian kalau bapak sudah menerima ini nanti, apakah bagaimana keputusan di dewan mohon saya pendapat dengan Pak Laoly, kami sama-sama orang Sumatera Utara Pak, beliau dari Nias saya dari Tapanuli Selatan, kami minta bapak jangan berpartai lagi, yah walaupun NASDEM-NASDEM pun tak usah ikutlah. Bapakkan akan menjadi pemimpin di Yogyakarta, bapak jangan terkotak-kotak lagi, bapak harus mengayomi semua rakyat ini, seluruh golongan bapak ayomi. Jadi kalau bapak masuk partai X atau masuk NASDEM dan sebagainya nanti saya yang orang Demokrat ini merasa tersingkir. Jadi

163

kalau bapak tidak berpartai wah saya adalah rakyat bapak dan bapak adalah raja saya. Yah demikian pendapat saya.

Terima kasih KETUA RAPAT:

Terima kasih pak Amrun Daulay, ini soal partai saja, partainya rakyat beliau ini, memikirkan rakyat, memang suaranya suara rakyat. Silahkan lebih lanjut Pak Almujamil Yusuf, silahkan. Drs. AL-MUZAMMIL YUSUF/F-PKS:

Terima Kasih Pimpinan. Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paku Alam IX yang saya hormati. Rekan-rekan DPR dan DPD yang saya hormati serta hadirin sekalian.

Saya kira pendapat yang disampaikan Sri Sultan tadi cukup jelas, panjang dan banyak hal kami sependapat dengan Sri Sultan. Tapi kami perlu melakukan pendalaman atas masukkan pakar dan juga harapan kita tentu setiap undang-undang yang kita buat ini adalah antisipatif terhadap perkembangan ke depan. Oleh karena itu kami akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini memang sangat patut dijawab oleh Sultan karena sangat menyangkut urusan kesultanan yang selama ini, kekuasaan itu atau praktek itu diatur dalam kesultanan. Beberapa hal tadi teman-teman sudah menyebutkannya memang Sri Sultan dipraktek di negara yang sempat disampaikan oleh pakar kita, salah seorang pakar kita. Dinegara Malaysia itu ada larangan yang tegas untuk Sultan berpolitik. Sri Sultan tetap dengan posisi kekhasannyan dengan posisi Kesultanannya tapi ada larangan politik yang tegas, itu tidak berpartai politik sehingga logika pengangkatan, pengukuhan menjadi logika yang jelas, membawahi seluruh lapisan. Saya kira ini perlu jawaban tegas dari Sri Sultan tentang hal ini, karena beberapa fraksi pun masukan dalam pandangan fraksinya untuk permintaan hal ini. Yang ke dua, terkait dengan prinsip kita negara hukum, negara demokrasi. Aspek transfaransi, aspek pengawasan, aspek pertanggung jawaban kepada publik pun menjadi hal yang tidak bisa dinapikan. Oleh karena itu di era reformasi ini banyak perubahan-perubahan terhadap berbagai lembaga, bahkan termasuk lembaga militer kita yang sebelumnya tidak mengenal wacana kitab hukum acara pidana untuk pelanggaran pidana umum. Dulu militer hanya mendengar pidana militer untuk segala bentuk pelanggaran militer. Pada periode DPR yang lalu diwacanakan untuk pidana umum mereka terkena pidana umum. Hal yang sama terkait dengan Sultan, alhamdulillah periode Sultan yang lalu dan Sultan yang sekarang tidak pernah ada kasus apa-apa. Tentu kalau kita bicara undang-undang kita harus berfikir ke depan. Pertanyaannya adalah manakala terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama ada hal-hal yang sifatnya adalah pidana umum, bagaimana pendapat Sultan? Apakah Sultan juga bisa sesuai dengan prinsip negara hukum kita? Itu di dudukan sesuai dengan kitab hukum acara pidana umum kita. Itu terkait dengan aspek hukum. Dan konsekuensinya, ketika putusan hukum itu membawa konsekuensi –mohon maaf- hukuman pidana, bagaimana posisi kekosongan Sultan sebagai Kepala Daerah Istimewa. Ini juga belum terjawab pada

164

pertemuan yang lalu oleh salah seorang pakar kita, apa solusinya? Ini pertanyaan terkait dengan hukum. Di luar itu saran saya kepada pimpinan, karena perdebatan kita, pembicaraan kita, pembahasan kita tentang undang-undang keistimewaan Yogyakarta ini terasa betul nuansa politik dan dampak sosial, politiknya bagi masyarakat Yogyakarta. Oleh karena itu saran saya, pertemuan kita dengan Sultan bukan sekali ini saja. Saya yakin pasal-pasal krusial akan kita temukan dikemudian hari ketika kita sudah masuk DIM. DIM itu adalah bahasa undang-undang yang mengikat, kalau sekarang ini kita ini menjaring pendapat Sri Sultan dengan semua pihak. Yang krusial bukan pada saat ini, yang krusial ketika kita masuk ke pada DIM ayat/ayat. Tentu kita tidak ingin mengetok palu sesuatu yang ingin mengguncangkan Yogyakarta. Dan guncang tidaknya Yogyakarta itu sangat erat kaitannya dengan kelegowoan Sultan pada pasal-pasal yang kita diskusikan. Oleh karena itu saran saya di depan Majlis, tanpa merubah tata cara pembahasan kita, yaitu DIM itu karena proposalnya atau RUU-nya datang dari pemerintah, DIM datang dari Fraksi-fraksi. Tetapi saya kira adalah satu kebijakan politik kita, manakala ada pasal-pasal yang krusial kita tentu tidak salahnya mengkonsultasikan itu. Sehingga ketika kita ketuk palu dan Sultan mengatakan saya sepenuhnya mendukung undang-undang tersebut, saya yakin tidak akan terjadi apa-apa di Yogyakarta. Demikian saran saya kepada pimpinan.

Terima Kasih. Assalamu’alaikum Wr.Wb KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Almujamil. Jadi memang itu nanti kita pikirkan bersama, tentu kita membuat

undang-undang yang terbaik untuk masyarakat kita Indonesia, Yogyakarta. Saya kira pemikiran itu nanti akan kita akomodasi bagaimana tekhniknya di dalam tata tertib kita. Baiklah barangkali ini dari Ibu Koesmoertiyah dari Surakarta. Tapi tentu bicara Indonesia bukan hanya Surakarta ya. Dra. GRAY KOEMOERTIYAH, M.Pd/F-PD:

Terima Kasih Pimpinan. Yang saya hormati rekan-rekan Komisi II juga rekan-rekan DPD. Yang mulia Sultan X Yogyakarta juga yang mulia Paku Alam. Saya hanya akan menanyakan yang disampaikan oleh yang mulia Sultan di halaman 6,

masalah telah mempunyai dasar hukum yang diberikan oleh W. Helmenah sebagai daerah yang berdaulat, karena sepengetahuan saya kemaren juga saya sampaikan kepada pakar hukum tatanegara. Prinsip berdirinya Republik Indonesia adalah bekas jajahan Hindia Belanda yang ditengarai dengan kontrak pendek, sementara di sana ada 250 kerajaan yang terikat kontrak politik dengan belanda, kontrak pendek dan ada 13 yang kontrak panjang. Kenapa saya bertanya masalah ini, yang terutama saya tanyakan bentuk surat pemberian kedaulatan dari Ratu W Helmenah itu bentuk surat, tanggal dan tahun kapan di sampaikan? Karena ini saya ingatkan kepada rekan-rekan Komisi II bahwa dari keraton-keraton nusantara yang sudah datang ke sini pada waktu bulan yang lalu, itu juga menyampaikan keinginan DPR supaya mengundangkan untuk perlindungan kelestarian

165

keraton-keraton ini. Ini yang perlu saya sampaikan karena Yogyakarta ini akan menjadi tonggak dari keraton-keraton itu untuk mengingatkan atau meminta kepada pemerintah Indonesia hak-hak adatnya yang dituangkan pada pasal 18 bahwa Negara menghormati dan mengakui kesatuan-kesatuan hukum adat bersama hak-hak. Ini yang perlu saya sampaikan dan saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan Komisi II apa yang telah disampaikan oleh kraton-kraton pada waktu itu dan Yogyakarta di wakili oleh Rayi Dalam, Mas Hadiwinoto mungkin belum lapor atau bagaimana. Dari Tidore dan dari Deli Sumatera itu juga menyampaikan yang keras sekali bahwa kalau tidak mendapatkan keadilan di Indonesia akan mencari keadilan di tempat lain. Ini yang perlu juga menjadi pertimbangan Komisi II, karena mereka sebenarnya sangat mendukung keistimewaan Yogyakarta ini secepatnya diundangkan, karena itu amanat. Juga di PP16/SD tahun 1946 yang pada waktu itu karena setelah berdiri dengan pembagian daerah besar daerah kecil, 8 provinsi dan 2 daerah istimewa adalah Surakarta dan Yogyakarta. Ini karena keadaan tidak kondusif akhirnya sementara dibekukan dan akan diundangkan kembali, itu ada di PP16/SD 1946 ini juga untuk pijakan rekan-rekan Komisi II.

Jadi kalau tadi disampaikan oleh DPD sangat konstitusional sekali karena juga dari Surakarta sebelumnya menyampaikan ini justru ke MK, ada seperti ini bagaimana di hukum ketata negaraan kita. Dari Mahkamah Konstitusi menjawab, selama Indonesia masih memakai UUD 1945 di situ hak Surakarta ada untuk menjadi daerah istimewa. Terima kasih KETUA RAPAT:

Terima Kasih Ibu Koesmoertiyah, daerah istimewa Surakarta gitu ibu yah. Baiklah kita teruskan Pak Harun Al Rasyid Drs. H. HARUN AL RASYID, M.Si/F-GERINDRA:

Terima Kasih Pimpinan. Yang terhormat Pak Sultan dan Paku Alam. Rekan-rekan DPR dan DPD RI. Walaupun dari Gerindra belum menentukan sikap, namun kita ingin menggali dulu berbagai

masalah yang mungkin sebagian saya agak terlambat tadi. Ada fenomena yang berkembang mengatakan bahwa keistimewaan dan penetapan Sri Sultan yang selama ini menjadi Gubernur, itu hanya berlaku untuk Sri Sultan IX. Ini tolong lebih dijelaskan lagi, karena melekat perjanjian dan keistimewaan beliaulah dalam kemerdekaan itu dia menyatakan terdahulu. Dari gambaran itu orang menganggap bahwa ini melekat kepada Sri Sultan IX. Nah sekarang dilanjutkan lagi, walaupun pada hakikatnya selama pemerintahan walaupun sifatnya dari IX – X ini aman, tentram dan damai. Kalau berbicara keistimewaan sudah pasti juga hal-hal lainnya perlu diistimewakan. Seperti kita ketahui bahwa Aceh maupun Papua itu istimewa jugam dalam masalah pemberian bantuan APBN/APBD kepada daerahnya.

Apakah Yogyakarta selama ini ada keistimewaan juga enggak dalam mendapatkan anggaran itu? Itu perlu dipikirkan dalam rangka mengembangkan dan menggali potensi dan meningkatkan

166

pembangunan yang ada di sana. Yang ketiga saya tertarik juga dengan ada lambang ini, saya pernah jadi Gubernur. Lambang Gubernur itu adalah Bhineka Tunggal Ika, sekarang lambang burung garuda, apakah lambang ini sifatnya intern atau nasional atau letaknya dimana? Ini perlu dijelaskan lag? Yang perlu saya tanya lagi adalah apakah dalam permerintahan kerajaan di sana itu, dalam sistem pemerintahannya itu berlaku keturunan itu bisa juga diteruskan kepada wanita enggak, atau seorang perempuan yang menjadi Sultan? Ini barangkali dari segi kita pandang bahwa apakah berlaku hanya untuk laki-laki saja. Di lain pihak juga ada pakar yang mengatakan begini, bagaimana kalau keadaan sekarang jangan sampai sekarang hiruk pikuk begini, mengatakan tetapkan saja 5 tahun sekarang ini Sri Sultan dan Paku Alam untuk menjadi Gubernur dan setelah itu baru kita tinjau lagi penetapan apa yang akan datang.

Bagaimana pandangan bapak? Jadi sekarang ini kebetulan masa jabatan sudah berakhir ditambah saja 5 tahun. Mungkin juga yang dikhawatirkan oleh Presiden demikian barangkali. Sehingga barangkali tidak lagi sekarang ini morat-marit, ada yang pro ada yang kontra dan sebagainya. Jadi begitu juga ada istilah kalimat monarki atau kerajaan. Seakan-akan gambaran ini masih berpaku pada masyarakat yang ada. Ini feodalisme, selama ini kan kerakyatan. Bagaimana pandangan bapak terhadap kedudukan itu? Sementara demikian

Terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima Kasih Pak Harun Al Rasyid. Selanjutnya Ibu Ida Fauziah

Dra. Hj. IDA FAUZIAH/F-PKB: Assalamu’alaikum Wr.Wb Pimpinan dan Anggota Komisi II dan Anggota DPD RI yang saya hormati. Pak Sri Sultan dan Pak Sri Paku Alam yang saya hormati.

Saya senang mendengar uraian Pak Sri Sultan karena ada 9 catatan. Angka 9 itu angka tertinggi pak, dan bagi saya itu angka yang keramat pak, sebenarnya angka keramat juga bagi Pak SBY kalau tidak salah. Saya juga senang Pak Sri Sultan mengutif beberapa kaidah ushul fiqh yang itu juga menjadi kebiasaan kami dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika pemerintah menyampaikan proses pengisian jabatan Gubernur itu melalui pemilihan, salah satu reasoningnya adalah mengikuti dinamika demokrasi. Itu salah satunya, mungkin ada alasan-alasan lain, yang sebagian juga dicounter oleh Pak Amrun.

Mengikuti dinamika demokrasi ketika kemudian undang-undang dasar kita pasal 18 berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pengisian jabatan Bupati, Walikota. Undang-undang 32 kemudian menspakati salah satu proses demokrasi adalah melalui pemilihan langsung selangsung-langsungnya, artinya rakyat menentukan sendiri Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, walikota dan seterusnya. Pada perkembangannya trend itu paling tidak yang kita dengar dinamikanya sudah berubah. Ada trend baru yang tidak sama dengan trend yang ketika kita mengisi rekrutmen

167

jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota, artinya sungguh sangat dinamis proses demokratisasi itu, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa pemilihan Gubernur langsung oleh rakyat itu paling demokratis atau kita tidak bisa mengatakan pemilihan oleh DPRD itu tidak demokratis. Dan kita masih mendebatkan soal itu dengan berbagai respon dan argumentasinya. Bagi saya yang penting adalah memang bagaimana manfaat demokrasi itu untuk montek kemaslahatan umat, untuk konteks memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Kalau saya demokrasi bukan untuk demokrasi tapi demokrasi untuk yang lebih luas lagi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah dalam konteks itu sesungguhnya saya juga sudah banyak mendengar, dan yang terakhir kita mendengar paparan dari Menteri Dalam Negeri bahwa Provinsi daerah istimewa Yogyakarta termasuk daerah yang masuk kategori excellent dalam memberikan pelayanan. Kalau kita semua ingat di sini yang satu lagi Provinsi Jawa Tengah kalau tidak salah. Artinya sesungguhnya proses pelayanan pada masyarakat itu berjalan kalau mengikuti kriteria-kriteria yang digunakan oleh kementrian Dalam Negeri. Nah pertanyaannya pak, saya ingin memberikan, menyakinkan kita bahwa tidak ada benturan cultural antara Gubernur yang seorang Sultan ketika memberikan pelayanan kepada umat/masyarakat. Apakah benar ada anggapan bahwa ketika Gubernur yang seorang Sultan maka masyarakat akan menjadi terhambat proses-proses karena pedewo-pedewo karena banyak hal. Saya kira mungkin perlu dinyakinkan bahwa tidak ada hambatan pelayanan meskipun seorang Gubernur itu adalah seorang Sultan yang dalam kulturalnya bapak seorang raja yang tentu saja ada adat yang berbeda memperlakukan seorang raja dengan memperlakukann seorang birokrat.

Dan yang ke dua saya ingin dijelaskan tentang apa akuntabilitas yang dibangun dalam pemerintahan provinsi daerah istimewa Yogyakarta, apakah akuntabilitas itu berbeda ketika atau tidak standar antara Gubernur yang dipilih oleh rakyat/DPRD saya tidak tahu nantinya dengan Gubernur yang seorang Sultan? Ini untuk menyakinkan kita bahwa sesungguhnya saya ingin mendapatkan jawaban kepastian bahwa pelayanan umat, akuntabilitas itu tidak masalah karena seorang Gubernur itu seorang Sultan. Dan yang ke tiga, tadi Pak Rusli sudah menyampaikan ada proses rekrutmen seorang Sultan itu ada ukuran yang berlaku diinternal kesultanan. Apakah dimungkinkan ukuran itu kemudian dalam konteks akuntabilitas juga itu menjadi bagian dari undang-undang ini sehingga tidak ada keraguan sama sekali diantara kita. Memprivatkan ruang publiklah begitu kira-kira, sehingga kemudian sekali lagi jaminan akuntabilitas dan pelayanan umat itu berjalan. Tiga hal itu Pak Ketua

Terima Kasih. Wallahul muafiq ila aqwamittorik Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

KETUA RAPAT: Waalaikum Salam, terima kasih Ibu Ida Fauziah dari PKB Pak, salamnya juga kelihatan toh.

Silahkan Pak Hermanto HERMANTO, SE., MM/F-PKS:

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

168

Yang kami hormati pimpinan Komisi II dan Yang kami Hormati Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam

Sejauh pembahasan tentang DIY ini kita telah banyak menerima masukkan-masukan dari seluruh aspek, baik aspek hukumnya, historisnya, akademisnya, aspek kepemerintahannya, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Dari beberapa aspek itu sepanjang perjalanan pemerintahan di DIY ini sebenarnya kita anggap sebagai suatu perjalanan pemerintahan yang sangat baik karena dengan kondisi pemerintahan yang seperti ini ternyata tingkat pertumbuhan ekonominya juga cukup baik. Namun tentu kita perlu melihat persoalan yang lebih luas lagi, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini senantiasa mengalami perubahan atau dengan kata lain tidak ada sesuatu yang permanen, sehingga Buya Hamka sendiri mengatakan bahwa yang abadi di dunia ini adalah perubahan, oleh karena itu dengan prinsip kerangka berpikir seperti ini kita pun melihat beberapa bentuk sistem pemerintaha, manajemen pemerintahan, organisasi pemerintahan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam mengelola pemerintahan. Termasuk juga kalau kita melihat perjalanan sebuah perundang-undangan atau peraturan juga kita rasakan ada mengalami perubahan-perubahan, misalkan saja UUD 1945 terjadi juga mengalami perubahan-perubahan. Yang pada intinya dunia ini senantiasa mengalami perubahan, dalam perubahan-perubahan semacam itu tentu ada faktor-faktornya baik yang bersifat internal ataupun eksternal tak terkecuali juga di daerah Yogyakarta. Bisa saja perubahan-perubahan itu suatu ketika disebabkan oleh faktor kehendak rakyat atau juga disebabkan oleh faktor tua. Nah dalam kerangka perubahan seperti inilah kita perlu mencermati seberapa jauh misalnya saya ingin meminta penjelasan dari Sri Sultan, kalau sekiranya DPR ini memutuskan penetapan dengan mempertimbangkan faktor-faktor perubahan yang kita sebutkan tadi itu, apakah penetapan ini untuk keperluan jangka pendek atau untuk keperluan jangka panjang/selamanya. Saya ingin meminta penjelasan secara arif kepada Sri Sultan. Nah kalau misalnya kita melihat frem perubahan tersebut kalau sekiranya ada tuntutan-tuntutan perubahan, maka pertanyaan selanjutnya adalah perubahan seperti apa yang Sri Sultan kehendaki dalam hal pengelolaan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta? Yang sesungguhnya kalau kita lihat secara kultur, secara historis, secara kontribusi Yogyakarta kepada NKRI itu sebenarnya sesuatu yang sudah givent. Tapi dalam hal pengelolaan pemerintahan ini senantiasa mengalami perubahan-perubahan, yang sebagaimana kita saksikan sekarang ini dibelahan dunia tertentu itu terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dan itu secara mendasar merubah tatanan pemerintahan, mau tidak mau itu pasti ada perubahan. Nah dalam kerangka inilah, artinya apakah Sultan menghendaki penetapan itu untuk selamanya atau untuk yang sebenarnya hanya keperluan jangka pendek. Mengingat bahwa sejarah Yogyakarta ini sebagaimana yang disampaikan oleh fakar yang sudah memberikan masukan kepada Komisi X ini, yang saya bacakan di sini –komisi II (Ketua Rapat dan Anggota Sidang- oh Komisi II (Hermanto). Jadi masukan dari fakar kepada Komisi II, dari pendapat Bang Buyung, beliau mengisahkan di sini pandang Sri Sultan Hamengkubuwono IX bahwa kalau beliau tiada atau wafat kelangsungan

169

kesultanan Yogyakarta Hadiningrat diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah pusat serta keinginan rakyat Yogyakarta sendiri. Artinya dari statement ini ada semacam titik akan terjadi perubahan-perubahan yang sebenarnya diinginkan. Artinya statement ini adalah merupakan satu garansi bahwa memang mau tidak mau ada suatu keharusan bahwa akan ada perubahan dalam hal mengelola pemerintahan daerah. Ini yang saya ingin saya sampaikan dalam rapat ini. Saya fikir cukup demikian pak ketua.

Terima Kasih KETUA RAPAT:

Terima Kasih Pak Hermanto dari PKS, komisi II sekarang pak, tidak di Komisi X lagi bapak itu. Silahkan Pak Djufri Drs. H. DJUFRI/F-PD:

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Saudara Pimpinan, kawan-kawan Komisi II dan rekan-rekan DPD RI, dan lebih khusus kepada Yang kita hormati Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paku Alam dan Seluruh yang hadir pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan beberapa hal dan juga mungkin ada juga beberapa pertanyaan kepada Sri Sultan. Pertama, kami ingin menginformasikan lagi bahwa rancangan undang-undang yang kita bicarakan, masukan yang kita dapatkan pada hari ini sebenarnya sudah ada juga diajukan pada masa bakti DPR 2004-2009 tapi belum selesai, karena tidak ada sifatnya take over maka oleh pemerintah dibuatlah kembali RUU yang telah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR dan hari ini termasuklah dalam rangkaian kita mendapatkan masukan-masukan untuk bisa menyempurnakan RUU yang telah disampaikan pemerintah. Bahkan ada harapan pada waktu itu agar UU keistimewaan DIY ini dapat dirampungkan dalam waktu yang tidak begitu lama sehingga dengan demikian DIY mempunyai suatu UU yang tadi juga sudah disinggung oleh Sri Sultan bahwa belum punya suatu undang-undang tersendiri tentang ini Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Kita hadir di sini juga sebagai jawaban dari tuntutan yang disampaikan oleh pasal 18b UUD 1945, tegasnya dalam hal ini adalah amandemen yang ke-2 tahun 2000. Kami ingin bacakan pasal 18b ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU, jadi wajib hukumnya diatur dengan UU. Kita bersyukur DKI, Aceh dan Papua sudah ada UU-nya tinggal satu ini yang harus kita segerakan dan tentunya suatu kehormatan bagi kita kalau kita mampu merampungkan UU tentang DIY. Yang ke dua,

ayat 2 mengatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU. Di sini juga dituntut adanya UU. Berangkat dari pada itu ada hal-hal yang kami rasa perlu kita pahami bersama bahwa dalam rangka kita membicarakan RUU ini ada 3

170

pilar utama yang menjadi tempat berdiri kita. Pertama adalah keistimewaan Yogyakarta, kedua NKRI, yang ketiga demokrasi. Ketiga unsur inilah yang kita coba padukan dalam UU ini sehingga mampu menjawab tantangan ke depan, tentang hari depan DIY dalam kerangka NKRI. Kita tidak menginginkan UU yang kita lahirkan ini adalah UU yang masa lakunya pendek 5-10 tahun atau 15 tahun. Kita mengharapkan mampu menjangkau jauh ke depan, minimal 50 atau 100 tahun ke depan sehingga kita, anak, cucu kita tidak lagi membicarakan tentang UU dan DIY tapi dia sudah mempunyai sesuatu milik bersama yaitu UU tentang Keistimewaan DIY. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati.

Membaca RUU itu sebenarnya kami teringat pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX datang ke kampung kami, ke Sumatera Barat pada tahun 1987 taptnya ke Pagaruyung. Waktu beliau datang masyarakat kita berduyun-duyun datang ke rumah kediaman Bupati bahkan beliau nginap satu malam di sana melihat sosok raja Yogyakarta. Kalau Gubernur lain datang biasa-biasa saja tapi waktu itu Sri Sultan datang memang tidak sembarang orang bisa melintas, eh..ini juga minuman dan lain sebagainya di depan Sri Sultan, demikian wibawa dan pamor Sri Sultan waktu itu. Kami teringat istilah the king can do no wrong, raja itu tidak boleh berbuat salah. Kami rasa konsep ini juga yang diemban oleh RUU tentang keistimewaan DIY ini supaya posisi Sri Sultan dan Paku Alam berada pada posisi terhormat dan tidak direpotkan oleh kegiatan-kegiatan pemerintahan sehari-hari atau pemerintahan day by day atau polical day by day. Sehingga demikian juga Sri Sultan tidak akan ada hubungannya dengan masalah-masalah yang berkaitan denga hukum, dan sangat-sangat tidak menyenangkan bilamana raja kita, Sri Sultan kita dihadapkan sebagai seseorang yang pesakitan, sebagai terdakwah di muka pengadilan. Jadi prinsip ini nampaknya juga dianut oleh RUU.

Kami minta penjelasan Sri Sultan tentang konsep ini, sehingga dengan demikian ada pembedaan bukan pemisahan. Pembedaan kewenangan Sultan dan Paku Alam dengan Gubernur yang kesehari-harinya adalah sebagai Kepala Provinsi dalam hal ini. Yang ke dua, kita terlalu fokus tentang keistimewaan Yogyakarta, kita belum memperinci keistimewaan apa saja yang dimiliki atau diakui berada pada Kesultanan Yogyakarta itu, kami rasa tidak satu, banyak. Salah satunya yang kita terfokus dengan masalah penetapan dan pemilihan untuk mengisi jabatan Gubernur. Sebenarnya keistimewaan itu sudah terlihat dalam dipilihnya seorang Gubernur dengan keistimewaan. Pertama tidak ada limitatif masa jabatannya, 5 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Kedua, tidak punya persyaratan seperti calon Gubernur lain, yang ke tiga, tidak boleh ada calon dari keluarga di sana untuk mencalonkan diri bilamana Sri Sultan dan Sri Paku Alam maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Kemudian calon lain tidak boleh bersifat perseorangan tetap harus diusung oleh partai politik atau gabung dengan partai politik. Kemudian pencalonan untuk Sri Sultan tidak melalui partai politik tapi langsung seperti yang disampaikan oleh Pak Amrun Daulay tadi. Kami lihat dengan keistimewaan-keistimewaan seperti itu terlihatlah betapa agungnya Sri Sultan Hamengkubuwono X dan seterusnya dalam menduduki jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY.

171

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati Pertanyaan kita juga jelas UU ini akan kita mencoba untuk menjangkau jauh ke depan.

Tentunya juga dengan UU bisa kita baca kita maknai bagaimana bentuk kepemerintahan ke depan RI dimana di dalamnya ada DIY. Kami melihat juga dalam RUU keistimewaan DIY ini dirumuskan oleh pemerintah, isinya bangunan masa depan DIY dengan mengakui sejarah masa lalu DIY yang bersifat istimewa. Menurut Sri Sultan format masa depan DIY yang bagaimana dalam sistem pemerintahan yang terbaik ke depan? Kami percaya baik Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah seorang negarawan yang mampu melihat masalah ini secara kaca mata negarawan.

Terima kasih. Assalamu’alaikum Wr.Wb

KETUA RAPAT: Waalaikum Salam Wr.Wb. Ini Djufri Pak dari Demokrat, dulu Walikota di Bukit Tinggi. Jadi ketika ayahanda ke sana itu

barangkali masih ingat yah, tapi nostalgia masa lalu yah. Sudah tidak lagi jadi Walikota kalau udah di sini tapi Anggota DPR. Silahkan Ibu Kasma Bouty. Sebelumnya Ibu Kasma saya minta perpanjangan waktu, kita ini sudah jam 16.15 masih ada 5 lagi teman-teman kita yang ingin mengajukan berbagai pendapatnya maupun pertanyaan. Saya perpanjang sampai jam 17.00 yah?

(RAPAT: DISKORS) Silahkan Ibu Kasma Bouty agak dipersingkat begitu, dipadatkan supaya masuk semua materi

yang ingin disampaikan KASMA BOUTY, SE., MM/F-PD:

Assalamu’alaikum Wr.Wb Terima Kasih Pimpinan Pak Sultan dan Pak Paku Alam yang kami Hormati Rekan-rekan dari DPR dan DPD yang kami hormati Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan pak bahwa Pak Sultan ini di

Gorontalo pada masa kepemimpinan Pak Fadel Muhammad beliau dikukuhkan sebagai dauah itu kedudukan adat yang tinggi dan sebagai khalifah di daerah saya pak. Kemudian juga saya sebagai mahasiswa yang pernah juga 1978-1983 di Yogyakarta saya kira bergabung dengan masyarakat di sana, tahu persis bagaimana penghargaan rakyat kepada Sultannya sebab itu kami secara pribadi menyampaikan penghormatan kami dari tempat ini dan kami kira bangsa ini bangga bahwa ditengah kehidupan yang intelektual seperti Yogyakarta penghargaan kepada raja, menjaga budaya kultur kerajaan itu masih sangat kuat melekat. Dan penghargaan ini saya kira sudah tertuang di RUU yang ada, kita hanya berbeda dari satu aspek antara penetapan dan pemilihan yang sosiologis, keistimewaan lainnya sudah banyak kita bicarakan di sini, saya kira kita semua mengakui itu dan pemerintah tidak mengabaikan hal itu, itu tertuang. Kita duduk di sini alhamdulillah ada kesediaan Pak

172

Sultan di sini tentu saja masukan dari Pak Sultan akan sangat berharga untuk kita mendapatkan titik temu, karena UU yang ada sekarang tentang penetapan Yogyakarta sebagai DIY yang dibentuk sejak tahun 1950 No. 3 ini diakui oleh para pakar yang juga hadir di sini bahwa itu belum secara tuntas mengatur tentang keistimewaan. Sementara rakyat bulan oktober nanti dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur ini sudah jelas ingin ada ketetapan UU yang jelas.

Satu saja yang ingin kami tanya pendapat Pak Sultan di tempat ini adalah menyangkut perkembangan yang ada belakangan ini dimana di daerah-daerah juga berlomba-lomba ingin menjadi daerah pemekaran dan terbentuk menjadi daerah baru. Ke depan bukan tidak mungkin bahwa, entah berapa tahun ke depan kita akan mendengar bahwa ada Daerah Istimewa Surakarta yang juga sekarang sementara disuarakan oleh beberapa kompenen masyarakat. Kita sudah terbelenggu dengan pemikiran bahwa Sri Sultan dan Paku Alam dwi tunggal yang susah dipisahkan. Seandainya perkembangan ke depan terjadi pemisahan daerah yang harus mau tidak mau negara harus mengakui ada Daerah Istimewa Surakarta nantinya. Bagaimana pandangan Sultan menyangkut Wakil Gubernurnya yang sudah harus dipisahkan karena UU mengatur tentang itu. Nah ini bisa, ke depan salah satu dan saya kira. Terakhir kami sependapat, kami juga diruangan ini pernah mendapat penyampaian dari Adnan Buyung Nasution yang kita tahu objektivitas beliau tetapi beliau sampai pada titik bahwa seperti disampaikan 5 tahun ini kita penetapan dulu karena masyarakat Yogyakarta seperti tidak mau tahu dengan ada usulan lain selain penetapan, oleh sebab itu ada alternatif berikut. Dan ada data-data survey yang tidak menyebutkan bahwa beliau menyampaikan dikalangan intelektual ada sekelompok masyarakatnya ingin menyuarakan itu ada pemilihan tetapi terbelenggu oleh entah itu budaya tidak enak dan lain-lain sehingga tidak bersuara pada saat ditetapkan ditanyakan di Survey tentang apakah pilih penetapan atau pemilihan.

Dengan demikian ada sekelompok masyarakat yang juga rakyat Sultan yang ingin juga bersuara tetapi masih terbatas dengan lebih baik diam. Dalam hal ini kami ingin meminta pendapat Pak Sultan, sekiranya Pak Sultan sebenarnya dalam hati kecil pun ingin ada sesuatu yang secara jelas mengatur pemerintahan yang demokratis di DIY kira-kira konsep seperti apa yang diusulkan? Mungkin belum sekarang, akan kita bahasa lagi lebih panjang lagi dan itu mungkin duduk bersama lagi dengan DPR sehingga kita akan benar-benar memutuskan RUU yang tidak menjadi umur pendek atau panjang tanpa kejelasan seperti nasibnya UU no. 3 tahun 1950. Saya kira demikian pimpinan

Terima Kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb

KETUA RAPAT: Waalaikum salam. Terima Kasih Ibu Kasma Bouty, selanjutnya Pak Chairul Naim

H. CHAIRUL NAIM, M. ANIK., SH., MH/F-PAN: Terima Kasih. Ketua Pimpinan yang saya hormati; dan

173

Yang mulia Bapak Sri Sultan dan Sri Paku Alam. Saya langsung saja pak. Bahwa pertama-tama mengapresiasi kehadiran Pak Sultan dengan

Bapak Sri Paku Alam pada sore hari ini yang telah datang memenuhi undangan kita dan beliau telah memberikan paparan yang sangat mendalam terhadap konsep daripada perbaikan RUU. Saya dalam hal ini tidak akan, belum berbicara mengenai penetapan dan pemilihan karena ini dalam suatu proses pembahasan walaupun sudah menepi tapi kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Namun dalam lubuk hati yang dalam saya berdoa kita semua mempunyai tujuan yang sama mudah-mudahan dengan pembahasan yang dalam ini akan melahirkan suatu UU DIY yang aspiratif, akomodatif dan merujuk pada sesuatu salah satu tujuan daripada hukum itu sendiri yaitu walfare, kesejahteraan.

Bapak Sultan, di dalam kontruksi RUU yang telah dibacakan tadi, yang telah disampaikan oleh pemerintah. Saya melihat ada 3 kompenen, dimana ada bahasa Gubernur Utama, Gubernur dan DPRD. Tadi bapak Sultan telah membahas itu dan saya berpendapat dengan penetapan penempatan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama pada posisi di atas kemudian Gubernur dan Wakil Gubernur di bawah itu dan DPRD sebanding. Kemudian di dalam struktur itu Gubernur Utama mempunyai hak dan wewenang yang diatur hak protokoler, hak keuangan dan hak-hak yang lain, dan juga ada kewenangan-kewenangan khusus. Nah pertanyaan saya, bukankah itu berarti suatu penghormatan kepada Sultan. Tadi Bapak Sultan telah menyampaikan dan telah mengomentari itu adalah penyempitan kekuasaan. Barangkali di sini saya sedikit berbeda, tapi saya kira tidak apa-apa Bapak Sultan karena perbedaan itu adalah indah namun tujuan kita satu UU yang baik. Dan yang ke dua saya menghormati dan mengapresiasi adanya DIM yang diberikan oleh Bapak Sultan, ini bertanda baik bahwa Pak Sultan pun mensiasati dan menanggapi UU RUU ini dengan baik. Dan Sultan semasih Paku Alam menghendaki UU ini betuk-betul dapat melahirkan suatu UU yang sesuai dengan keinginan masyarakat kita semua dan terutama masyarakat Yogyakarta. Demikian Pak Ketua singkat saja

Wabillahi Taufik Walhidaya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

KETUA RAPAT: Waalaikum salam.

Pak Chairul Naim dari Jambi ini Pak dari PAN. Silahkan Agustina Basil Basik AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos, MM.MPD/F-GOLKAR:

Pimpinan Komisi II serta rekan-rekan anggota Komisi II serta Rekan-rekan DPD RI yang saya hormati dan Yang saya banggakan Sri Sultan beserta Sri Paku Alaman Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua Satu kebanggaan untuk saya, kebetulan dari Dapil Papua. Jadi kalau sore hari ini bertemu

dengan Sri Sultan ini sepertinya kali yang kedua karena Sri Sultan pernah sampai ke daerah kami yaitu di Merauke waktu itu kira-kira 7 tahun yang lalu. Berikutnya yang ingin saya sampaikan pada

174

kesempatan ini adalah bahwa kalau kita melihat saat ini kepemimpinan di DIY sudah di pimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, dari selama itu yang kami lihat dan kami amati bahwa suasana dan situasi pemerintahan di DIY memang memberikan suasana, situasi yang amanah, tentram dan siapapun yang ada di sana itu selalu merasa nyaman. Kami juga bahwa anak-anak kami bersekolah di sana dan mereka nyaman ketika ada suatu peristiwa kejadian yang melibatkan anak-anak ini selalu bisa diatasi karena Sri Sultan selalu turun tangan. Bahkan ketika terjadi gempa pada tahun 2006 itu hampir semua kami di Papua merasa resah dan gelisah.

Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah ketika bergulirnya RUU keistimewaan DIY ini itu kami lihat di TV dibayangkan ada masyarakat Yogyakarta waktu itu turun di jalanan dan mereka memang memberikan reaksi yang cukup keras dan akhirnya mengejutkan kami semua yang menonton tayangan tersebut Sri Sultan. Bahwa dalam tayangan yang kami saksikan itu masyarakat Yogyakarta bahkan menyerukan adanya referendum, ini bagi kami cukup mengejutkan karena tidak sepertinya dan seharusnya dan ini saya kira bukan kebiasaan atau watak, karakter dari orang Yogyakarta. Dalam pemikiran saya ini kemungkinan ada penyusupan atau ada yang ingin membuat suasana lebih keruh, jadi memancing di air yang keruh. Pada kesempatan ini hanya singkat saja Sri Sultan, mungkin ada informasi atau keterangan untuk kami, tanggapan terhadap suasana yang ditayangkan di TV.

Terima Kasih. Selamat Sore.

KETUA RAPAT: Terima Kasih Ibu Agustina Basik Basik dari Partai Golkar. Silahkan lebih lanjut Karamain

ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si/F-PKB Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paku Alam IX Sebetulnya sudah banyak yang ditanyakan oleh teman-teman anggota Komisi II. PKB

sebetulnya sudah punya sikap, dan sikap itu bisa bertahan dan bisa juga berubah karena ada beberapa hal. Yang pertama, saya kira PKB sebetulnya sudah tegas mengatakan bahwa dengan segala macam pertimbangan historis, budaya kemudian kontribusi Sultan terhadap Republik Indonesia, dan melihat dokumen-dokumen lain sebetulnya PKB sudah mewacanakan agar Sri Sultan bisa ditetapkan kembali untuk menjabat Gubernur dan Sri Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Namun demikian ada beberapa hal yang mungkin bisa didiskusikan kembali, diwacanakan kembali terutama oleh Sultan.

Yang pertama, tentang apa yang disebut oleh Pak Lauly tadi, sikap politik Sri Sultan. Kita berharap agar dengan alasan Sri Sultan adalah Raja dan harus mengayomi sebuah kelompok semua masyarakat tanpa pandang bulu, maka saya kita lebih arif, lebih fear, lebih bijak kalau kemudian Sri Sultan terlepas semua dari ikatan-katan politik apapun dan partai politik apapun.

175

Yang ke dua, ini untuk menghindari political interest atau kepentingan politik yang kemudian membuat sultan tidak netral dalam memngelola DIY karena itu bukan kemudian niatan kita untuk menghambat atau mengurangi hak politik sultan tetapi saya kira ini sebagai sebuah niatan baik kita agar sekali lagi sri sultan bisa memerintah rakyat dan semua golongan di Yogyakarta dengan lebih bijak dan arif.

Yang ke tiga saya kira ini sebagai sebuah bukan konsekuensi politik tetapi saya kira ini sebagai privilege politik yang kita berikan kepada Sultan dengan sekian hak istimewanya dan saya kira salah satunya adalah bagaimana agar sekali lagi sri sultan berdiri sejajar dengan di semua golongan, itu yang pertama, yang kedua saya kira BKP sempat melontarkan beberapa fikiran, selama ini kita anggap dan ada persepsi di publik, persepsi itu bisa salah bisa benar, seolah-olah Sultan itu punya kebal hukum dan seolah-olah tidak sama persepsi dengan gubernur yang lain dan dengan kepala daerah yang lain. Saya kira ini kurang baik untuk Sri Sultan sendiri dan pejabat-pejabat di DIY karena itu kita minta agar Sri Sultan dan sudah mengatakan secara eksplisit bahwa Sri Sultan selalu siap untuk sama dan bisa dipersamakan di depan hukum. Terlepas kemudian, misalkan ada kasus hukum yang memang terjadi di DIY.

Yang ke tiga PKB juga mengusulkan, sebetulnya kalau kita melihat struktur kerajaan tidak hanya di Sri Sultan, eksistensi bahwa beberapa daerah, apakah itu di Sumatera, Sumsel, Jambi kemudian di Sulawesi. Sebetulnya struktur kerajaan hari ini masih eksis, cuma perbedaanya mungkin pengaruh politik yang berbeda, kekuatan politik mungkin ekonomi dan sebagainya juga berbeda. Nah kita berharap agar pemerintah pusat ini menjadi momentum yang baik menurut saya agar pemerintah pusat mulai membuat atau senayan, parlemen mulai membuat aturan main, konstitusi baru mingkin. Itu bisa mengatur secara khusus bagaimana perlakuan pemerintah pusat terhadap struktur atau kelembagaan kerajaan-kerajaan atau kesultanan yang faktanya sekarang masih ada, meskupun sekali lagi secara politik atau ekonomi tidak kelihatan. Ini penting menurut saya untuk menyelamatkan khasanah budaya, dan sebagainya itu.

Jadi sebenarnya sikap PKB seperti itu dan ini akan berkembang, dan sekali lagi ini juga akan mengikuti dinamika politik yang terjadi terutama di senayan-Komisi II dan Panja. Dan saya kira ini muncul sekali lagi bukan karena PKB memiliki kepentingan politik apa-apa di DIY tetapi PKB melihat berusaha untuk objektif bahwa alasan historis, alasan budaya, alasan kontribusi DIY terhadap kemerdekaan RI dan bahkan DIY jauh lebih tua ketimbang kemerdekaan RI. Itulah yang menjadi alasan utama sehingga kita berani menyatakan sikap seperti itu. Saya kira itu dari saya

Terima Kasih Pimpinan KETUA RAPAT:

Terima Kasih Haramain. Silahkan Pak Abdul Gafar Patappe Drs. ABDUL GAFAR PATAPPE/F-PD:

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan Komisi.

176

Bapak Sri Sultan dan Bapak Sri Paku Alam yang saya mulyakan. Saya juga sudah dalami, sudah baca RUU tentang Keisitmewaan Yogyakarta, sudah

dengarkan pendapat dari berbagai pihak termasuk pakar-pakar dan juga pernah kita rapat kerja dengan raja-raja se-Nusantara di sini yang mereka datang dengan menyampaikan aspirasi mereka, yang menurut kata terakhir yang saya dengar menyatakan mohon kepada pemerintah untuk berlaku jujur dan adil kepada seluruh daerah-daerah, itu ucapan dari 150 Raja-raja Nusantara yang hadir di sini penuh. Kemudian Bapak Sri Sultan dan Sri Paku Alam yang kami mulyakan, sebenarnya RUU Keistimewaan Yogyakarta dari pemerintah yang pertama, itu sudah mengakomodir kepentingan negara atas dasar pertimbangan konstitusi, NKRI, kesejarahan republik dan demokrasi, itu yang saya baca di dalam RUU yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang ke dua, saya juga baca apa itu dengan naskah akademik, kemudian ada tulisan, ada statement di koran dan sebagainya juga seperti itu, bahwa Yogyakarta atau Bapak Sri Sultan juga mengakomodir kepentingan daerah atas dasar kesejarahan, atas dasar konstitusi, atas dasar NKRI yang tadi Bapak sebutkan, atas dasar Republik Yogyakarta yang bagian daripada Republik, dan juga atas dasar demokrasi.

Jadi menurut saya itu kedua-duanya sama, RUU yang dibuat oleh pemerintah juga keinginan Sri Sultan itu sama, perbedaannya hanya tipis sekali. Persamaannya sangat tebal namun karena sekarang ini karena begitu bahan konsumsi yang bagus di dalam masyarakat, di mass media, nampaknya perbedaan itu sangat tebal padahal perbedaannya sangat tipis karena landasannya sama. Pak Sri Sultan juga mengatakan seperti itu, kesejarahan, konstitusi, NKRI, demokrasi sama yang ada di siut. Perbedaan yang sangat prinsip sekali di sini satu, yakni pemerintah menghendaki atau mengakomodir supaya Gubernur Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta itu dipilih dan ditetapkan, dua kesempatan yang diberikan, yang dibuat oleh pemerintah. Sementara Sri Sultan hanya menghendaki Gubernur ditetapkan, jadi perbedaannya tipis sekali, cuma itu saja pak perbedaannya menurut saya. Nah untuk itu saya tertarik juga tadi Pak Sri Sultan menyinggung bahwa salah satu solusinya adalah filosofis bangsa Indonesia ini, Pak Sri Sultan mengatakan tadi musyawarah untuk mufakat.

Jadi masih ada jalan kita bermusyawarah, masih ada jalan bermusyawarah untuk mufakat antara pemerintah dengan Pak Sri Sultan. Tetapi musyawarah untuk mufakat kuncinya adalah kebesaran jiwa. Orang bisa bermusyawarah kalau terbuka, orang bisa bermusyawarah kalau ada saling pengertian, orang bisa bermusyawarah kalau ada keluesan, tidak kaku, tidak menang sendiri, nah ini yang tidak bisa musyawarah, tidak ada mufakat di dalamnya. Tapi kalau ini bisa kita tempuh, ada kebesaran jiwa, ada rasa pengorbanan, ada keluwesan, ada kepentingan nasional yang lebih penting lagi, besar daripada kepentingan daerah dan pribadi, itu jalan. Contohnya, maaf Belanda, Inggris, Spanyol, Thailand, Malaysia. Ini negara pemerintahannya bisa jalan dengan baik rakyatnya bisa sejahera, aman, negaranya langgeng, bentuk-bentuk kerajaannya juga langgeng. Ini bisa negara, apalagi kita ini Cuma antara negara dengan daerah, ya kan pak? Bisa, kenapa tidak bisa, tergantung dari kita, bersama kita bisa. Tetapi itu pak tadi kenapa bisa seperti yang saya sebutkan negara-negara

177

tadi bisa langgeng, semuanya bisa langgeng, bisa sejahtera rakyatnya, rakyatnya cerdas-cerdas semua, karena tadi itu ada kepentingan yang lebih diutamakan, kepentingan negara di atas kepentingan golongan, daerah dan pribadi. Itu saja kuncinya. KETUA RAPAT:

Waktu pak Kemudian yang ke dua pertanyaan saya kepada Bapak Sri Sultan, apakah modus ini bisa

diterima atau diakomodir oleh Sri Sultan? modus yang ada di sana itu yang kita sudah lihat manfaatnya lebih bagus, keduanya juga lebih langgeng. Apakah Pak Sri Sultan bisa menerimanya, itu pertanyaan saya… kemudian yang kedua pertanyaan saya tadi juga ucapan bapak Sri Sultan mengatakan bahwa, menyebutkan bahwa keinginan rakyat Yogyakarta menjadi tolak ukur saya untuk menjadi Gubernur di Yogyakarta. Nah pertanyaan saya pak, kalau kita bicara mengenai keinginan tentu sangat bijak kalau keinginan itu kita akomodir keinginan daripada seluruh rakyat Indonesaia karena Yogyakarta juga merupakan bagian daripada NKRI, begitu, itu pertanyaan saya yang ke dua.

Terima Kasih. KETUA RAPAT:

Terima Kasih. Yang terakhir Pak Khatibul Umam Wiranu, silahkan Pak KHATIBUL UMAM WIRANU, M. Hum/F-PD:

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Saudara Pimpinan Rapat yang saya hormati. Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paku Alam IX yang saya cintai. Segenanp anggota Komisi II dan hadirin yang saya hormati. Pada bagian-bagian terakhir tadi Sri Sultan mengutif tradisi keilmuan di dalam Islam secara

literal tentang ushul fiqh. Saya kira ini bagian dari referensi kita mengambil cara menerapkan menentukan suatu hukum. Sri Sultan mengatakan tadi tasharoful imam, sedikit kurang kalimatnyam ‘ala roiyah manutun bilmaslahah. Jadi orientasi seorang pemimpin dalam konteks kepemimpinan haruslah diukur dsan didedikasikan untuk kemaslahatan. Itu saya kira suatu kalimat pendek yang penuh makna. Sebenarnya sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman Komisi II terdahulu tentnag konteks kemaslahatan. Saya tidak mengambil waktu banyak pak Ketua cuma gambaran umumnya saja. Kemaslahatan dalam dua model yang ada di Yogyakarta, satu model kesultanan itu berarti monarki dan model kekuasaan administratif adalah demokrasi, maka ada dua hal juga yang harus diukur.

Ukuran pertama untuk sebuah kesultanan tetntu hanya komunitas yang ada di kesutanan itu yang bisa mengukur tetapi kalau sudah kekuasaan administratif dalam bentuk pemerintahan, entah namanya Provinsi DIY entah apa namanya nanti, itu tetap ada ukuran yang diatur oleh UU yang lain. Sebenarnya saya juga ingin bertanya kehawatiran apakah yang menghantui Sri Sultan dan sebagian rakyat Yogyakarta sehingga tidak mau dipilih? Tapi itu tidak perlu dijawab di sini. Hanya, sebenarnya transisi demokrasi selalu terjadi. Kan di dalam setiap pengambilan hukum itu kan seperti kaidahnya

178

tadi alhukmu yadurru ma’ala illah wujudan wa adaman hukum, itu tergantung konteks dan argumen yang mengikutinya, tidak statis hukum itu, pasti berubah. Jangan-jangan memang yang pas pada saat tahun 50-an UU 3 No. 50, kemudian direvisi UU 5 tahun 74, itupun belum ada periodesasi kegubernuran. Mungkin sekarang juga sudah ada yang berubah di Yogyakarta, karena itu saran saya memang harus berubah, tinggal perubahannya dimana? Itu yang perlu kita bahas dikemudian hari.

Jadi atas nama menghormati seluruh privilege yang sudah diberikan kepada DIY tentu pada saat yang sama mengakomodasi nilai-nilai baik yang berkembang pada zamannya. Itulah tradisi almuhafadhoh ‘alal khodimi sholeh – menjaga nilai-nilai lama yang baik, sekaligus wal ahdu bil jadid

bil ashlah – dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi saya kira itu adagium untuk membuat satu UU. Saya tidak berbicara pada hal-hal yang tehnis, sudah banyak sekali yang dibicarakan tadi. Tetapi semangat membikin UU yang ingin saya usulkan kepada Sri Sultan dan masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Pejabat publik sudah dikatakan oleh Pak Mujamil Yusuf dari PKS itu jabatan yang harus dipertanggung jawabkan menurut administrasi kepemerintahan dan di situ ada pidana. Tetapi Kesultanan itu punya hak imunitas, raja tidak bisa diadili, adalah dua hal yang berbeda latar belakangnya dan berbeda cara menanganinya, bagaimana mungkin mau tidak diatur secara rijit, itu juga persoalan yang oleh para pakar hukum juga tidak bisa dijawab sampai dengan hari kemarin. Kemudian, saya ini dari Banyumas Pak, konon kabarnya masih keturunan Raja Pasir Luhur, dulu ada Kerajaan Pasir Luhur di Banyumas, Pasir Luhur Pak…ya sudah bubar sekarang. Kita sudah masuk ke Mataram Islam jadi sudah menjadi bagian dari Kesultanan Yogyakarta, tetapi boleh dong bagian dari Kesultanan Yogyakarta bersikap kritis dan memberikan masukan yang konstruktif.

Pak Sultan tadi juga menyatakan aladah almuhakamah-adat/kebiasaan itu bisa menjadi hukum, betul. Tetapi adat-adat mana yang musti dipertahankan dan adat-adat mana yang musti harus berubah itu juga harus dipertimbangkan. Itu yang diajarkan kepada kita dari tradisi yang lama itu kan begitu. Nah, karena itu dengan semangat memperbaharui nilai-nilai lama, dengan semangat memperbaiki dan mengakomodasi seluruh fikiran-fikiran progresiv dari zamannya, saya kira ada titik dimana Pak Sultan memang harus memberikan jalan yang paling bijak, tadi sudah dinyatakan oleh banyak pembicara terdahulu gitu. Saya kira tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah dan tidak perlu ada prejudise politik dibelakang pembahasan ini, kita terbuka saja nanti di dalam pembahasan DIM. Sehingga seperti ada pernyataan dari anggota DPD tadi menyangkut hubungan Sultan dengan presiden. Saya kira ini ruang bisa bicara Pak, jadi tidak bisa dikaitkan hubungan pribadi antara seorang Sultan dengan Presiden, saya kira itu tidak pantas dinyatakan di sini gitu. Perundang-undangan dibuka dan terbuka untuk umum ketika membahasi gitu. Itu saja pimpinan secara umum saya memberikan statement yang mudah-mudahan ada gunanya buat kita semua. Mohon maaf

Wallahul muafiq ila aqwamittariq.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

KETUA RAPAT: Wa’alaikum salam Wr. Wb.

179

Ini memang Kiyai muda Pak di sini, jadi kalau rujukan-rujukan fiqh itu memang harus beliau ini. Jadi susah kita kalau salah-salah sebut dia terus langsung protes

Bapak dan ibu sekalian saya kira sudah cukup waktunya dan kita sudah menerima ini daftar inventarisasi masalah DIM terhadap RUUK DIY yang disampaikan oleh Pak Sri Sultan dan Sri Paku Alam, nanti menjadi bahan bagi kita bersama. Kemudian di sini ada RUU reformis dari tim asistensi barangkali bisa menjadi masukan bagi kita semua. Selain dari pada tadi keterangan Pak Sri Sultan. kalau barangkali ada yang mau ditanggapi Pak Sri Sultan monggo, bagaimana pendapat SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X:

Satu-satu atau memang.. KETUA RAPAT:

Bisa dirangkum juga pak supaya lebih apa, karena ini memang bukan ujian, jadi ini supaya rangkum saja pak, mana-mana yang itu SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X:

Terima Kasih Pimpinan. Bapak dan ibu yang saya hormati

Saya mencoba untuk merangkum bapa. Bagi saya sebetulnya tidak ada masalah, menyangkut masalah non berpartai politik. Hanya masalahnya saya ingin kejelasan juga, saya bicara politik boleh tidak? Saya mengkritisi konstelasi politik, saya berbicara politk boleh tidak, atau sekedar tidak bisa menjadi anggota partai politik? Saya minta kejelasan itu. Tapi prinsip bagi saya tidak ada masalah. Tapi kenapa ormas pun tidak boleh? Nasdem itu bukan partai politik, itu ormas, masa ormas pun tidak boleh. Saya juga tidak mengerti kalau begitu, jadi batasan-batasan itu dimana? Kalau tidak sekedar jadi partai politik no problem, karena prinsipnya bagi saya biarpun saya berpolitik, maupun saya juga punya partai politik tapi saya faktanya bisa membangun komunikasi dengan partai-partai politik semua, di sini ada contoh bekas teman-teman saya dari anggota DPRD Provinsi gitu. Bagi saya tidak ada masalah, tapi yah tidak luncingn kalau saya harus keluar sekarang, ya kita lihat dulu nanti partai politiki sikapnya bagaimana terhadap RUUK kan begitu, nah itu baru fare. Nah ini saya berbicara politik ya bapak

Sebetulnya kalau saya mengatakan, sebelum saya mencoba menanggapi saya mohon posisi saya dipahami bapak. Hak untuk menentukan pilihan ataupun penetapan itu bukan ditempat kami. Tapi untuk menentukan pilihan ataupun penetapan itu semuanya hak ada pada rakyat Yogyakarta, karena yang akan memilih mereka, walaupun saya memilih tapi suara saya hanya satu, Bapak Wagub juga satu. Jadi untuk pemilihan dan penetapan jangan tanya saya, tanya sama rakyat Yogyakarta. Saya hanya akan cerita seperti tadi yang saya sampaikan materinya, apa yang saya maksud dengan ijab kobul, pada aspek-aspek konstitusi, pada aspek hukum. Kalau kita baca amanah Sri Paduka Ingkangsinuhun Kanjeng Sultan maupun Sri Paku Alam itukan sudah jelas. Bahwa negeri Ngaidiyokarto Hadiningrat sebelum Republik ada, Ngaidiyokarto Hadiningrat itu negara sendiri. Paku Alaman pun juga negara sendiri, yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dan negara RI tidak

180

ada kalimat bahwa Yogyakarta pernah diserahkan kedaulatannya pada RI. Mengintegrasikan dirinya menjadi bagian dari RI. Dan dijawab oleh Presiden, karena di sini dijawab bahwa “kami Presiden RI menetapkan Ingkangsinuhun Kanjeng Sultan” ini berarti apa? Ini gelar daripada yang memerintah saat itu, negara yang memerintah pada saat itu, yaitu Ingkangsinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono

Senopati Ngalogo Abdurrahman Saidin Panto Gembok Alipatulaingeng Jumeneng Kaping IX,

Ingadiyokarto Hadiningrat pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian dari RI. Artinya apa, berarti kepala pemerintahan Keraton Yogyakarta maupun Pakualaman itu berubah kedudukannya menjadi Gubernur Kepala Daerah dan Wakil Gubernur Kepala Daerah. Jadi Sultan dan Paku Alam dirinya melekat, jamanah Gubernur dan Wakil Gubernur, karena kedaulatan negara yang bersifat kerajaan itu tidak pernah diserahkan kepada RI tapi mengintegrasikan menjadi bagian dari RI, ini yang perlu kejelasan. Sehingga segala kekuasaan dari kepala daerah sebagai bentuk kerajaan yang menjadai DIY itu baik Sri Sultan maupun Paku Alam tetap segala memegang kekuasannya. Segalanya mulai ditangan kami dan kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya dan itu diakui oleh Presiden RI. Jadi apa? Ini bertemunya dua negara yang berdaulat, yang bersifat kerajaan sama republik. Jadi jabatan Gubernur Kepala Daerah itu melekat dengan sebutan Daerah Istimewa setingkat Provinsi. Ini yang saya mohon untuk dipahami dari situ, itu yang saya maksud dengan ijab kobul. Nah, kondisi tahun 1945 seperti itu, bukan pernah menyerahkan bagian dari soal praja itu kepada RI

Yang selanjutnya, ini yang perlu dipahami. Yang ke kedua, kami di Yogyakarta, itu saya yakin bapak-bapak dan ibu para anggota maupun pimpinan pernah ke Yogyakarta semua, mungkin tahu posisi di Keraton ada posisi Tugu di utara Keraton Yogyakarta ada dan di sebelah selatan itu ada bangunan Benteng Krapyak sebelah Pesantren Krapyak. Ke utara itu simbolisasi dari hablumminallah

ke selatan itu simbolisasi hablumminannas dimana Sultan memiliki kewajiban menghantarkan setiap umat maupun setiap rakyat tanpa membedakan latar belakang dan agamanya untuk ke utara membangun keimanan-ketakwaan, ke selatan bagaimana antara pemimpin sama rakyat satu. Jadi makanya dimasukan bagaimana aspek kebangsaan itu jadi faktor. Di dalam kontek seperti itu, Sultan ini harus melaksanakan kewajibannya ya harus dengan segala keikhlasan, tidak boleh menerima bagian dari pengabdiannya itu. Nah, jadi jangan melihat Keraton Yogyakarta maupun Paku Alam seperti mungkin kalau di film-film kerajaan pasti keliru gitu loh, maupun melihat kepada orientasi pemerintahan di Malaysia maupun di Brunai maupun di Eropa pasti keliru, karena simbol-simbol yang terjadi seperti Tugu Krapyak dan sebagainya itu sebagai dasar. Bagaimana pemerintahan DIY itu mensejahterakan rakyatnya, ini yang didasari. Sehingga spiritnya begitu menjadi bagian republik. Spirit merah putih, spirit pancasila dan spirit kebinekaan itu menjadi spirit yang dipegang, karena hanya dengan cara itun kita memungkinkan untuk bicara rasa Ketuhanan, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Itu format yang harus diaplikasikan. Jadi saya menjadi Gubernur tidak sekedar jadi Gubernur tapi mengemban visi, fondasi yang sudah diletakkan. Jadi kalau saya menghianati itu ya lebih baik

181

diperempatan jalan ada Tugu ya dihancurkan, kan gitu. Karena itu simbolisasi yang harus dilakukan oleh Sultan siapapun di Yogyakarta. Tapi yang penting adalah di Kraton Yogyakarta itu setiap Sultan berhak melakukan perubahan. Mungkin bapak bisa menemui di tempat lain mungkin peristiwa atau pun protokoler 100 tahun mungkin masih berlaku, di Yogyakarta tidak bisa karena setiap Sultan harus melakukan perubahan, kami pun melakukan perubahan. Jadi kalau di Kraton Yogyakarta itu sampai berbeda pendapatnya dengan masyarakat ya bodohnya Sultannya karena tidak melakukan perubahan. Ini yang perlu bapak pahami jangan sampai nanti kita berbeda cara fikir. Jadi saya kembali hanya kepada masalah aspek konteks kontitusi untuk lembaga seperti itu. Jadi kalau bicara lambang ini, ini memang lambang Kraton Yogyakarta, karena lambang ini ada sebelum Republik juga ada. Karena Keraton Yogyakarta ini sudah lebih dari 250 tahun dan Republik baru 65 tahun. Jadi bagi saya kenapa kita selalu berbicara penetapan dan pemilihan. Ini yang menjadi referensi kita melihat materi RUU. Sekarang pertanyaan saya kalau bapak memutuskan pemilihan, kalau nanti ada sekelompok orang itu tidak puas melakukan yudisial review kenapa ada pemilihan, berarti ada masalah RUUK lagi, nanti kalau bapak memutuskan penetapan dan sebagia masyarakat yang tidak puas dengan kalimat penetapan nanti ke MK, berarti UU DIY ada persoalan lagi. Kenapa tidak mencari kalimat-kalimat lain yang sepadan untuk tidak menimbulkan yudisial review. Kenapa itu tidak bisa menjadi pertimbangan bapak-bapak dan ibu, kenapa selalu terfokus pada pemahaman pemilihan dan penetapan, yang sebetulnya bapak-bapak dan ibu kalau bisa saya pamahkan dulu pada waktu almarhum, semua sudah almarhum baik Hamengkubuwono IX maupun Sri Paku Alam VIII, ini cerita terserah bapak melihatnya darimana. Saya dipanggil Presiden Habibie karena ada kekosongan jabatan di Yogyakarta, memang pada saat itu kita bicara di Kuningan, prinsip setuju penetapan tapi ada aplikasi yang harus dilakukan Departemen Dalam Negeri. Kami sepakat hanya masalahnya sebelum departemen Dalam Negeri menyelasaikan konsepsi aplikatifnya, masyarakat Yogyakarta mencari saya, saya akhirnya dibawa ke DPRD untuk dinyatakan rakyat mendukung untuk menjadi Gubernur defacto. Sehingga pemerintah mempercepat proses bagaimana pemilihan di Yogyakarta dilakukan. Saat itu bapak-bapak dan ibu-ibu di Yogyakarta itu sudah terjadi demokratisasi yang saya pahami, memang pada saat itu aplikasinya Pak Ryaas Rasyid yang pada waktu itu berbicara dengan pimpinan dewan, maupun Sekda dan sebagainya. Dimana saya berargumentasi pada saat itu, walaupun tidak secara langsung dengan Pak Rias tapi saya berargumentasi bahwa zaman saya dengan zaman orang tua saya zaman yang berbeda. Almarhum yang ke IX maupun Paku Alam VIII adalah Pimpinan pemerintahan negara yang berdaulat yang bersifat kerajaan. Saya bukan, saya bagian dari anak RI, itu satu. Yang ke dua, saya tidak mungkin diperlakukan sama, sehingga almarhum berdua itu begitu mengeluarkan amanat 5 September sampai beliau wafat tidak pernah ada proses apapun, SK pun tidak ada, hanya yang pernah saya lihat ada SK sebagai PNS no. 1, almarhum IX itu aja tapi SK dalam arti jabatan tidak pernah ada. Saya bukan bagian dari itu dan sejarah dari itu, sehingga bapak-bapak dan ibu perlu memahami, saya ini punya dua keputusan dari Presiden Habibie maupun Presiden Megawati, berarti saya ini berproses lima tahun sekali. Dimana

182

kami diusulkan oleh Fraksi, ada DPRD melakukan Pleno, mengesahkan itu, disatu pihak ada kalimat Presiden untuk mengukuhkan. Jadi ada proses demokratisasi lewat DPRD itu, itu dua kali. Memang dulu pernah ada salah satu anggota dari PPP mencoba mendaftarkan tapi kan tidak jadi. Nah itu yang perlu dipahami dan semua itu saya sampaikan di situ. Jadi kalau kita ini dalam kondisi belum memenuhi syarat secara hukum dalam peraturan, kalau Gubernurnya Sultan itu belum memenuhi syarat ya Wakilnya yang pegang, tapi kalau wakilnya, ya wakilnya tidak ada karena belum memenuhi persyaratan, adanya hanya Gubernurnya gitu. Kalau semuanya kecil kenapa kita harus bicara tradisi di Kraton, bagi saya itu rumit, itu biar urusannya Kraton Yogyakarta. Yang penting udah saya utarakan di situ, kalau memang semuanya belum memenuhi syarat, ya sudah Presiden saja yang memutuskan. Tapi dalam memutuskan minta bicara, minta didengar unsur dari Kraton dan Pakualaman sudah selesai, kenapa rumit-rumit. Kita bicara ini manajemen pemerintahan bukan manajemen kraton. Ini bukan masalah monarki konstitusional. Nah ini yang perlu saya sampaikan, cukup sudah Presiden ngambil alih, karena Gubernur dan Wakil Gubernur belum memenuhi syarat dalam arti masih anak-anak, misalnya gitu ya udah presiden yang memutuskan, yang ngangkat Presiden hanya mendengar dari Kraton maupun Paku Alaman, jadi kepastian itu ada.

Di samping itu, tambahan bagi saya untuk menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanahan dan sebagainya semuanya ada di situ karena bagi saya itu jadi penting. Jadi juga sudah saya utarakan jangan sampai, karena ada tanah-tanah Kraton dan tanah Paku Alam yang sampai sekarang itu belum terkonsolidasikan. Jadi bapak-bapak, sehingga kalau kami ini Kraton-Paku Alam punya hak atas tanah itu yang tadi saya utarakan. Biar pun Kraton itu ada tapi kami tidak punya sertifikat karena selama ini yang kami dapat adalah Kraton itu bagian dari bukan subjek hukum ataupun subjek hak untuk penguasaan atas tanah. Karena dalam UU agraria untuk aspek adatkan akan diatur kemudian, biarpun tidak ada yang menuntut tapi kami tidak punya sertifikat apapun, atas tanah Keraton pun kami tidak punya, biarpun sebagian tanah kraton sendiri sampai sekarang tetap diakui haknya tapi tidak punya sertifikat. Tapi yang terjadi sering malah yang mendapatkan hak malah rakyatnya yang dapat sertifikat, jadi saya malah heran yang punyanya pun tidak dapat sertifikat malah yang nempati punya sertifikat, kan jadi aneh juga, tapi ini fakta yang terjadi.

Kalau menyangkut hak atas hukum tadi sudah saya utarakan bahwa UU 23 tahun 1947 itu isinya salah satunya dalah dulu di dalam pemerintahan yang bersifat kerajaan itu ada bentuk pengadilan sendiri, tapi begitu itu menjadi bagian republik, almarhum ke-IX kirim surat kepada pemerintah republik dan pemerintah republik menanggapi dengan turunnya UU No. 23 tahun 1947 yang menghapus pengadilan-pengadilan raja itu, dimana raja dan keluarganya dan sebagainya itu kalau berperkara itu dilakukan di pengadilan negeri, itu keputusan itu ada e tahun 1947. Yang ke dua karena Sultan itu otomatis Gubernur, begitu jadi Gubernur itu membuat sumpah dan berjanji dengan sumpah itu, itu konsekuensi hukum yang harus dilakukan. Jadi kalau Sultan itu kasian kalau kena persoalan hukum malah diberi hak imunitas, itu yang namanya monarki konstitusional ya itu. Sedangkan kondisi pemerintah daerah sekarang itu bukan monarki konstitusional. Sultan menjadi

183

Gubernur pada waktu di pemerintahan, saudara saya anak saya tidak ada yang mendapatkan hak privilege. Kalau monarki konstitusional saudara saya anak saya digaji pemerintah daerah, enggak ada sama sekali. Jadi bagi saya juga pertanyaan mengapa di dalam RUU itu justru Sultan mendapatkan hak imunitas, katanya di republik ini perlakuan hukum sama. Saya tidak mengerti juga itu kesadaran atau jebakan, saya tidak tahu juga. Ini yang saya mohon dipertimbangkan betul oleh komisi. Saya punya keyakinan kalau saya tidak menyalah gunakan ya tidak mungkin punya urusan polisi.

Selanjutnya saya tidak akan membandingkan dengan Malaysia dan sebagainya. Tapi sebetulnya saya hanya punya harapan bagaimana kita ini bisa menata pada model pemerintahan ala Republik Indonesia. Karena demokrasi yang universal sama di dunia juga tidak pernah ada, demokrasi ala Amerika, demokras ala China, demokrasi ala Singapura ala manapun juga mereka mengatakan ini demokratis menurut caranya sendiri. Nah kita pun sebetulnya bisa bicara menyangkut masalah demokratisasi ala Indonesia. Kita mau pemilihan, sekarang pemerintah sendiri sedang mempertimbangkan bagaimana kalau tidak pemilihan langsung, akhirnya maunya lewat DPRD lagi. Biarpun itu pro dan kontra jadi saya pun makin bingung juga, kenapa Yogyakarta juga pemilihan dan penetapan jadi masalah yang tidak membawa kepastian. Bagi saya demokrasi ini bukan tujuan tapi alat, seperti tadi sudah saya utarakan. Jadi kalau kembali mau pemilihan-penetapan silahkan tanya sama rakyat Yogyakarta jangan pada saya, saya tidak berhak untuk menyampaikan itu. Jadi bagi saya, saya terima kasih sekali kepada pemerintah, dengan gubernur utama mungkin juga tidak bisa kena punya imunitas dan sebagainya. Pertanyaan saya itu hanya dua, dengan apa yang saya katakan kalau secara konstitusi dengan amanat 5 September itu sebenarnya untuk memenuhi bunyi pasal 18 karena UUD ini disahkan pada tanggal 18 Agustus, dimana amanat ini disampaikan 5 Sepetember, piagam kedudukan yang ditanda tangani tanggal 19 Agustus baru diberikan tanggal 6 September, artinya apa? Menunggu amanat ini , 5 September untuk sesuai dengan bunyi konstitusi pasal 18 yang disahkan tanggal 18 Agustus, kan konstitusional itu. Sehingga begitu bunyi pasal 18 yang disahkan tanggal 18 Agustus, ada amanat 5 September baru piagam kedudukan itu diberikan. Jadi sangat konstitusional, sedangkan untuk Provinsi yang lain mungkin cukup keputusan di MPR bukan di dalam konstitusi bunyi UUD 1945, untuk terbentuknya provinsi yang saya maksud, jadi konteksnyakan lain. Sekarang pertanyaan saya kalau ada Gubernur utama dan selainnya, itu sebetulnya bertentangan tidak dengan yang saya maksud ijab kobul itu, dimana Sultan yang terdahulun maupun Paku Alam tidak pernah menyerahkan negaranya ini pada republik tapi terintegrasi menjadi daerah istimewa bagian dari RI. Ini pertanyaan bagi saya yang berhak untuk menjawab mustinya Komisi II nanti di dalam pembahasan legislasinya saya kira. Jadi jangan sampai hal seperti ini, tadi karena juga ada pertanyaan mau dibikin enak kok tidak mau dengan Gubernur Utama kan gitu yah? Masalahnya bukan masalah enak tidak enak, kewajiban apa yang harus dilakukan Sultan itu di dalam konteks bersatunya negara itu menjadi bagian dari Republik, kita bicara konstitusinya. Kalau masalah yang lain, masalah pemerintahan manajemen. Kami ini tidak ada bedanya, kami ini melaksanakan apapun keputusan pemerintah pusat. Sampai bentuk organisasi manajemennya pun sama. Hanya terserah

184

bapak-bapak sekalian apakah memang DIY ini harus sama atau harus ada modifikasi. Kalau saya punya pendapat ada modifikasi, tapi untuk memberikan kemudahan bagaiman membangun akuntabilitas dan rakyat mendapatkan manfaat yang lebih besar. Misalnya konteksnya penetapan seperti apa yang sudah terjadi seperti sekarang ada proses di DPR itu, misalnya kalimat penetapan untuk memudahkan. Kenapa kalau memang Yogyakarta ini Kepala Daerahnya tidak ganti kenapa harus diperlakukan seperti Gubernur ditempat lain menjadi figur politik yang paling dominan. Dimana semua urusan pemerintahan ditangani Sekda, 24 jam pun tidak cukup, dia harus jadi superman. Apa tidak bisa di Yogyakarta ini tensi jabatan pengertian figur politiknya seorang Gubernur dan Wakil Gubernur itu diturunkan. Tapi pengertian diturunkan itu dimungkinkan ada bentuk manajemen organisasi yang agak dibeda. Misalnya ada Debuti atau apapun istilahnya. Tapi Sekda yang sekarang itu hanya urasan misalnya administrasi sama kepegawaian mungkin Deputi atau apapun namanya itu musalnya dalam hubungan otonomi mislanya dengan pemerintah pusat. Jadi beban struktur manusianya ini tidak bebannya terlalu berat tapi memudahkan bgaimana akuntabilitas dan kemudahan pelayanan pada masyarakat itu lebih baik karena lebih cepat misalnya. Hal-hal seperti ini mungkin juga bisa menjadi pertimbangan di Komisi II. Kalau menyangkut masalah Sultan sudah jelas di situ khalifatullah dan sebagainya ya logikanya mesti laki-laki. Tapi harus ingat siapa tahu dalam perkembangan ada aspirasi karena Presiden wanita pun bisa, itu terserah bagi Komisi II untuk mengatakan itu, apakah perlu juga ditunjuk kalau Gubernur itu harus laki-laki, saya juga tidak tahu.

Kalau benturan Sultan dengan Rakyat itu tidak mungkin, itu bodohnya Sultah udah toh, bukan bodohnya rakyat. Tadi sudah saya utarakan Sultan itu melaksanakan hablumminallah dan

hablumminannas jadi hanya sebesar-besarnya mengabdi untuk masyarakat. Jadi kalau benturan itu ya bodohnya Sultan. Jadi sebetulnya, ini mungkin tidak terlalu penting tapi untuk pemahaman bapak-bapak dan ibu. Saya itu kalau dikantor Gubernuran itu ada protokoler bapak, belum tentu setiap orang bisa bertemu dengan saya, oh kalau ini cukup bertemu dengan dinas sana, oh ini bertemu Sekda dan lain sebagainya. Tapi kita sering lupa bahwa kami di kraton itu tidak boleh menolak orang untuk bertemu, jadi setiap orang itu saya kalau malam itu mungkin saya buka praktek baru mungkin jam-jam 1 jam 2 baru tidur bapak karena bertemunya dengan masyarakat di malam hari itu. Entah dia mau cerai, entah dia mau tidak bisa bayar SPP itu semua larinya pada saya bapak. Tapi saya tidak berhak untuk menolak siapapun orang yang ingin bertemu dengan saya, makanya di Yogyakarta itu saya minta Bupatin dan Walikota itu jangan sering menggunakan tanda jabatan. Mungkin kalau bapak datang ke Yogyakarta, mungkin kunjungan mesti banyak yang tidak akan membawa tanda jabatan khususnya Bupati dan Walikota karena saya hanya ingin tahu kalau bersama saya ke desa itu rakyatnya itu tahu Bupatinya tidak, tahu Wakilnya tidak, kalau tidak berarti dia tidak pernah ke desa. Kalau pake tanda ya hayo saja ketahuan, kalau bapak ke Yogyakarta ya mohon maaf kamipun tidak pernah pakai tanda itu, karena saya hanya ingin ngetes dia sering berada di desa enggak. Nah hal-hal seperti itu, ya memang sebetulnya Bupati dan Walikota pun kalau berbenturan dengan masyarakatnya sebetulnya bukan saja tidak elok tapi mestinya itu tidak ada terjadi.

185

Kalau untuk Daerah Surakarta saya tidak bisa komentar karena itu bukan wilayah kami, nanti saya keliru jadi saya hanya mau bicara untuk Yogyakarta saja. Jadi saya kira yang terakhir saya berterima kasih untuk kembali lagi Gubernur Utama dan sebagainya, tapi masalahnya bagi saya bukan masalah aspek pilihan mana yang lebih baik untuk saya, tapi saya hanya bicara bunyi konstitusi menurut pendatapat saya, apa yang saya maksud ijab kobul itu bapak, itu saja. Dan yang terakhir ya bagi kami mekanisme pemerintahan daerah mungkin di sini ada dua anggota DPD yang dulu anggota DPRD Provinsi bisa tanya beliau, kalau pandangan umum fraksi kira-kira bisa mengkritisi atau tidak gitu. Bagi saya tidak ada masalah itu, yang penting kita bisa membangun komunikai, enggak ada rasa pakewuh yang seperti bapak-bapak bayangkan. Masyarakat Yogyakarta ini merasa masyarakat yang terdidik berarti apa? Masyarakatnya dinamis. Pemerintah daerah kalau tidak bisa membangun akuntabilitas, membangun transfaransi ya resikonya rekoso banget itu, celaka. Berarti apa? Justru karena masyarakatnya terdidik pemerintah daerah harus membangun akuntabilitas. Jadi pemeriksaan BPK dan lain sebagainya itu sesuatu mekanisme yang harus terjadi. Saya tidak pernah menolak kalau diperiksa karena ini kita melaksanakan sepenuhnya bunyi UU. Jadi bagi kami membangun komunikasi dengan DPRD sesuatu yang sangat mutlak, tapi dalam konteks-konteks APBD, menyangkut masalah-masalah perhitungan APBD, pertanggung jawaban dan sebagainya tetap itu kita laksanakan dengan sepenuhnya, tidak ada terkecualinya. Jangan beranggapan bahwa Yogyakarta ini diperlakukan istimewa, tidak ada pemeriksaannya, tidak. Semua dilaksanakan dengan semestinya, tidak ada sesuatu yang tidak dilaksanakan di Yogyakarta. Saya kira itu mungkin diantara bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih ada yang kurang yang mungkin.? Saya kira demikian Bapak Pimpinan Terima kasih, kalau ada kekurangannya saya mohon maaf

Salammu’alaikum Wr.Wb.

KETUA RAPAT: Wa’alikum Salam. Saya kira sudah cukup seluruh pemikiran-pemikiran, dan nanti tentu akan

kita bawa dalam pembahasan kita di pembahasan RUU ini dan bila nanti memungkinkan tentu Pak Sri Sultan Hamengkubuwono maupun Sri Paku Alam akan kita undang untuk bisa di dalam pembahasan-pembahasan kita di dalam materi-materi tertentu. Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillahirrobil’alamin saya menutup rapat kita pada jam 17.32 menit dengan menyampaikan terima kasih kepada Sri Sultan dan Paku Alam. Dengan demikian rapat saya tutup.

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 17.32 WIB) Jakarta, 1 Maret 2011

a.n. Ketua Rapat Sekretaris

Ttd. ARINI WIJAYANTI, SH.,MH.

19710518 199803 2 010