RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR-RI ...

RISALAH

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR-RI

DENGAN

ESELON I KEMENTERIAN AGAMA RI

Masa Persidangan : III

Tahun Sidang : 2014-2015

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Rapat Dengan : Sekjen dan Irjen Kementerian Agama RI

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Selasa, 26 Mei 2015

Waktu : .19.40 WIB s.d 23.30 WIB

Ketua Rapat : - Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi,T

- DR. Ir. H.D. Sodik Mudjahid, M.Sc

Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, SH

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR- RI

Acara : Membahas masalah pengangkatan honorer K1 dan K2,

Implementasi UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal dan UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Haji serta Pengawasan Internal

Hadir : 39 Anggota 6 izin

RDP KOMISI VIII DPR RI DENGAN SEKRETAIS JENDERAL DAN INSPEKTORAN JENDERAL KEMENAG RI, SELASA, 26 - 05 - 2015

1

JALANNYA RAPAT : KETUA RAPAT (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi,T / F-PKS):

Mengawali Rapat Dengar Pendapat pada malam ini, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih bisa hadir dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti rapat dengan Sekjen dan Irjen Kementerian Agama Republik Indonesia dengan agenda: Membahas masalah pengangkatan pegawai honorer K1 dan K2, implementasi Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agama serta agenda lain-lain.

Sebagaimana kebiasaan di dalam Rapat Komisi VIII DPR RI maka marilah kita sama-sama mengawali dengan membaca Ummul Kitab bagi yang beragama Islam dan pada yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. AL Fatihah.

(MEMBACA SURAH AL-FATIHAH) Bapak/ibu sekalian.

Sebagaimana ditetapkan pada acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015 dan juga rapat internal Komisi VIII DPR RI Tanggal 19 Mei 2015 maka pada malam ini, Selasa, 26 Mei 2015 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat dengan Sekjen dan Irjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Malam ini telah dihadiri lebih dari 5 fraksi. Oleh karenanya kita akan memulai rapat ini dan rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.40 WIB)

Bapak/ibu sekalian.

Maka acara rapat pada hari ini: 1. Pengantar ketua rapat. 2. Penjelasan Sekjen dan Irjen Kementerian Agama 3. Tanya jawab, dan 4. Kesimpulan rapat, serta 5. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Dan kita akan menyelesaikan rapat ini pada pukul berapa? 22.00 WIB atau 21.30 WIB atau 22.30 WIB? 21.30 WIB. Sepakat ya Pak ya? ... :

Ambil jalan tengahnya, 22.00 WIB.


2

KETUA RAPAT:

22.00 WIB. Baik, saya hanya ingin memberitahu semalam, kita memutuskan menyelesaikan rapat 21.30 WIB dan pada kenyataannya selesai pada 00.30 WIB, jadi siap-siap saja Pak ya. Baiklah, kita akan menyelesaikan pada pukul 22.00 WIB. Pak Sekjen dan Pak Irjen.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, salah satu hal yang juga menjadi perhatian kami adalah berkenaan tentang pengawasan pada isu-isu yang juga menjadi kewajiban dari bapak-bapak sekalian terkait dengan persoalan-persoalan kontemporer yang perlu kita cermati bersama.

Ada beberapa hal yang ingin kami mendapatkan penjelasan yang lebih rinci, yaitu terkait dengan proses pengangkatan pegawai honorer K1 dan K2 lingkungan Kementerian Agama untuk menjadi CPNS. Permasalahan apa saja yang sudah dihadapi dan juga bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya dan juga berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan dari anggota masyarakat kepada Anggota Komisi VIII DPR RI bahwa proses pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Agama banyak masih terdapat permasalahan. Misalnya proses pengangkatan yang tidak transparan. Padahal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil di Pasal 6A ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis, kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

Yang menjadi juga cermatan kami berikutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN, kira-kira persoalan apa yang kemudian akan dihadapi oleh Kementerian Agama.

Kedua, bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Untuk diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan diwajibkan Undang-Undang telah diselesaikan semua peraturan turunannya satu tahun setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut. Oleh karenanya kami ingin mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengikuti ataupun yang diamanahkan oleh Undang-Undang ini sejauhmana penyiapannya dan sejauhmana kesiapan untuk melakukan implementaisnya termasuk bagaimana perkembangan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bagiamana pengelola keuangan haji.

Kami juga mendapatkan beberapa masukan bahwa masih ditemukan beberapa produk makan dan minuman produk impor yang beredar di wilayah hukum Indonesia yang tidak disertai label halal dan juga yang tidak disertai label halal tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut dan kami juga ketahui bahwa ini masuk melalui pasar gelap. Kemudian juga tentang pengelolaan keuangan haji. Kita melihat bahwa ada beberapa persoalan yang kemudian harus di buat aturan perundang-undangan sebagaimana amanat dari Undang-Undang ini, sudah sampai sejauhmana pelaksanaannya dan mungkin kendala-kendala yang bisa jadi terjadi akibat adanya implementasi dari Undang-Undang ini.

Yang terakhir, tentang pengawasan internal terhadap pelaksanaan bantuan sosial di Kementerian Agama RI. Kita mengetahui bahwa ada persoalan yang paling santer beritanya adalah ada perubahan akun dari akun 57 menjadi akun 52. Kelihatannya sederhana pemindahan akun tapi nampaknya tidak selesai-selesai, jadi ini kan jadi persoalan. Apa sih sebetulnya persoalan pokoknya. Mengapa kemudian tidak memberikan kemudahan atau jangan-jangan karena ini sebetulnya sudah sejak lama ada disitu tapi ternyata kesalahannya kesalahan berjamaah karena tidak paham berjamaah juga begitu. Nah ini mohon dijelaskan kepada kami supaya kemudian semua bisa menjadi jelas karena di tengarai bahkan ada salah satu Dirjen yang serapannya tidak sampai 50% dalam satu tahun karena


3

alasannya, kan kita juga ingin tahu ini karena alasannya adalah perubahan akun menyebabkan anggaran tidak terserap. Kami tidak menginginkan alasan perubahan akun itu menjadi alasan yang menjadi benteng ketidak terserapan anggaran yang seharusnya di bisa dilakukan.

Kemudian juga kami mendapatkan banyak laporan tentang PNBP pencatatan nikah untuk kantor urusan agama itu banyak yang cair hanya sampai bulan Oktober 2014, setelah itu tidak ada. Ini juga bagi kami jadi persoalan besar. Yang kita harapkan adalah meminimalisir potensi gratifikasi sebagaimana disampaikan oleh Pak Irjen tetapi ketika berusaha meminimalisir jika kemudian regulasinya mempersulit, jangan-jangan ada potensi gratifikasi yang jauh lebih besar. Yang jadi catatan dan perhatian kami pada saat ini.

Baiklah Pak Sekjen dan Irjen Kementerian Agama RI, mungkin nanti akan ada beberapa hal yang juga akan menjadi pertanyaan dari Anggota tapi sebelum ada pertanyaan dari Anggota, kami ingin menyampaikan bahwa demikian pengantar ini. Selanjutnya kita akan menerima penjelasan dari Pak Sekjen dan Pak Irjen. Saya pikir masing-masing 20 menit cukup ya Pak kecuali kalau nanti ada yang diperlukan tambahannya lebih detail lagi supaya kita bisa lebih dalam melakukan tanya jawab.

Kepada Pak Sekjen dipersilakan, setelah itu nanti dengan Pak Irjen. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI:

Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan Komisi VIII yang saya hormati dan para anggota yang berbahagia. Bapak/ibu sekalian dari Kementerian Agama.

Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh Komisi VIII kepada kami dari Kementerian Agama, dan alhamdulillah sesuai dengan undangan yang telah disampaikan kepada kami maka pada malam hari saya rasa kita full team dari Kementerian Agama baik dari Kesekjenan maupun Bimas Islam dan juga Direktorat Jenderal PHU serta Pak Irjen dan staf. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati.

Sesuai dengan undangan yang kami terima maka ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah mengenai proses penyelesaian tenaga honorer K1 maupun K2 Kementerian Agama. Saya tentu tidak akan membacakan seluruh hal yang sudah dipersiapkan tetapi saya hanya akan. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum):

Interupsi Bapak Ketua. Mohon izin Kalau boleh Bapak Sekjen bisa memperkenalkan yang hadir disini.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI:

Terima kasih Bapak. Ini di sebelah kami Kepala Biro Kepegawaian Pak Matsusi. Disebelahnya adalah Pak Prof. Kunaryo dari Kepala Biro Hukum. Lalu di sebelahnya adalah Kabiro Umum Pak Syafrizal. Di sebelahnya adalah Kabiro Keuangan dan PMN Pak Siabudin. Lalu di sebelah kami Pak Irjen, tentu sudah sangat terkenal terutama kaitannya dengan jenggotnya. Kemudian di sebelahnya


4

adalah Direktur Urusan Syariah Pak Muchtar Ali. Lalu disebelahnya adalah Pak Kabiro Ortala, Pak Nurul Arifin. Di sebelahnya Pak Kabiro Perencanaan Pak Lutfi dan yang disebelahnya lagi adalah Kepala Binmas Pak Rudi. Dan tentu di belakang-belakang ini ada pejabat eselon III yang menyertai kami semua baik di tingkat sekretariat jenderal maupun di inspektorat jenderal. Kami lanjutkan Bapak.

Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kami tidak akan membacakan seluruh naskah yang sudah dipersiapkan tetapi akan saya bacakan beberapa hal yang sangat penting saja.

Yang pertama adalah Dengan mengacu pada surat edaran Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun 2010, tenaga honorer yang berkerja pada instansi pemerintah dikategorikan dalam kelompok yaitu: 1. Kelompok Kategori I atau K1 adalah tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah yang dibayar oleh APBN/APBD dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sedangkan kelompok kategori 2 atau K2 adalah tenaga honorer yang berkerja pada instansi pemerintah yang dibayar oleh non APBN/non APBD dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.

Nah, secara lebih rinci, persyaratan tenaga honorer yang masuk dalam kategori K1 dan K2 adalah sebagai berikut:

a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pejabat yang mendapat kewenangan dari Menteri Agama.

b. Berkerja di instansi pemerintah. Dalam hal ini adalah satuan kerja Kementerian Agama Pusat, Kanwil, Kan Kemenag, PTAN, Madrasah Negeri, balai dan KUA.

c. Masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.

d. d.Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Perbedaan antara tenaga honorer K1 dan K2 adalah sumber pembiayaan yaitu kategori 1

dibayar oleh APBN/APBD sedangkan kateogri 2 dibayar bukan oleh APBN/APBD. Kebijakan terkait pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 dengan mengacu pada

perundangan diatas adalah sebagai berikut: Tenaga honorer K1 yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dapat diangkat sebagai CPNS secara bertahap sesuai ketersediaan formasi PNS. Kemudian dua, tenaga honorer K2 yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dapat diangkat sebagai CPNS secara bertahap sesuai ketersediaan formasi PNS setelah lulus seleksi yang diikuti oleh sesama tenaga honorer K2. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati.

Kita tentu sudah melakukan pendataan baik itu terhadap tenaga honorer K1 maupun K2 dan juga sudah dilakukan proses verifikasi dan validasi terhadap tenaga honorer K1. Dilaksanakan mulai tanggal 11 Oktober sampai dengan akhir Desember 2010 oleh tim verifikasi dan validasi nasional yang didampingi oleh auditor inspektorat jenderal Kementerian Agama. Hasil verifikasi dan validasi dilaporkan kepada Kementerian PAN dan RB dan BKN. Dengan demikian maka proses untuk menentukan siapa-siapa yang kemudian bisa menjadi CPNS saya rasa sudah memenuhi persyaratan yang sangat ketat karena sudah di verifikasi oleh tim nasional dan juga memperoleh pendampingan dari tim inspektorat jenderal. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati.

Berdasarkan hal-hal di atas maka Kementerian Agama menerima surat Kementerian PAN dan RB Nomor B.160/MPAN RB 012013 tanggal 22 Januari 2013 yang menyatakan bahwa terhadap tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria dilakukan audit tujuan tertentu oleh tim inspektorat Kementerian PAN dan RB yang dilaksanakan mulai tanggal 13 Mei sampai 21 Juni 2013.

Data tenaga honorer kategori I yang dinyatakan memenuhi kriteria berdasarkan surat tersebut sejumlah 9.476 orang. Jumlah yang dinyatakan MK tersebut berkurang 1.358 orang dari data awal yang dinyatakan menurut kriteria sejumlah 10.875 orang.


5

Dengan demikian maka bapak/ibu sekalian bahwa sesungguhnya selain juga sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim nasional, juga memperoleh pendampingan baik tim inspektorat juga kemudian ada audit tujuan tertentu yang dilakukan oleh inspektorat Kementerian PAN dan RB. Dengan demikian maka secara prosedural penentuan terhadap K1 itu sudah sedemikian ketat dilakukan.

Kemudian yang kedua, pendataan tenaga honorer K2 saya rasa sama dengan proses-proses yang telah disampaikan diatas. Dan kemudian berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor K26305146199 tanggal 2 September 2014 perihal penyampaian daftar nominatif tenaga honorer kategori 2 sebagai peserta tes CPNS bahwa Kementerian Agama daftar nominatif tenaga honorer K2 sejumlah 55.009 atau 75 orang untuk mengikuti tes CPNS. Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor K2630/516310/99 tanggal 11 Oktober 2013 perihal penyampaian tambahan data THK2 kepada PPK daerah bahwa Kementerian Agama menerima daftar nominatif tenaga honorer kategori 2 sejumlah 58.926 orang untuk mengikuti tes-tes CPNS. Bapak/ibu sekalian.

Kemudian yang berikutnya adalah penyelesaian pengangkatan tenaga honorer. A. Tenaga honorer K1.

Berdasarkan surat Kepala BKN Nomor K26 dan seterusnya tanggal 26 September 2013

perihal audit hasil audit tujuan tertentu APP tenaga honorer kategori 1 oleh Tim BPKP dan inspektorat Kementerian PAN dan RB adalah seperti berikut:

Jumlah tenaga honorer Kategori 1 hasil quality assurance yang dilakukan BPKP yang memenuhi kriteria sejumlah 9.477 dari 10.875 orang yang memenuhi kriteria hasil verifikasi dan validasi oleh tim nasional.

Terhadap data hasil quality assurance sejumlah 9.477 orang tersebut telah dilakukan audit tujuan tertentu oleh Tim APP dengan hasil seperti berikut: Tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria sejumlah 29 orang. Jadi bisa dibayangkan dari sekian itu kemudian hanya lolos 29 orang Sedangkan honorer K1 yang diangkat bukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sejumlah 2.818 orang.

3. Tenaga Honorer Kategori 1 yang tidak memenuhi kriteria dengan alasan non APBN, non APBD dan masuk dalam tenaga honorer kategori 2 sejumlah 6.428 orang. Tenaga honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria sejumlah 202 orang. 2. Berdasarkan surat Menpan RB Nomor FH/576 dan seterusnya tanggal 24 Oktober 2013 perihal tambahan alokasi formasi CPNS SD tahun 2012 dari tenaga honorer dinyatakan bahwa 29 orang tenaga honorer K1 telah ditetapkan formasinya sebagai CPNS.

Selanjutnya akan dilakukan pemberkasan usul penetapan NIP kepada Badan Kepegawaian Negara. 3. Kementerian Agama telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BKN melalui surat nomor SJ/B2 dan seterusnya tanggal 30 September 2013 perihal penjelasan pengangkatan tenaga honorer K1 dan kategori 2.

Surat tersebut menjelaskan mengenai tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria yang diangkat bukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau masuk ke kriteria otorisasi sejumlah 2.818 orang. Dan mengusulkan supaya dapat diproses penetapan formasinya sebagai CPNS.

4. Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor K/26 dan seterusnya tanggal 26 September 2013 perihal hasil audit tujuan tertentu APP tenaga honorer K1 disampaikan hasil sebagai berikut: Tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria sebanyak 29 orang. Tenaga honorer K1 yang diangkat oleh bukan pejabat pembina kepegawaian dengan istilah memenuhi kriteria dan otorisasi sebanyak 2.818 orang. Tenaga honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria dengan alasan non APBN-APBD dan masuk dalam tenaga honorer K2 sebanyak 6.528 orang. Tenaga honorer kategori 1 yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 202 orang. Ini adalah hasil terakhir dari BKN. Kemudian yang kelima, selain hasil ATT, Kementerian Agama telah menerima formasi tenaga honorer kategori 1 hasil sanggahan dari Kementerian PAN dan RB sebanyak 251 orang.

Dari hasil ATT dan sanggahan tersebut Kementerian Agama telah menyampaikan berkas seluruh tenaga honorer hasil ATT yang dinyatakan memenuhi kriteria kepada BKN untuk proses


6

penetapan NIP terdiri atas tenaga honorer kategori 1 yang memenuhi kriteria murni sebanyak 29 orang. Ini ada tambahan murni karena memang semurni-murninya. B. Tenaga honorer kategori 1 yang memenuhi kriteria dengan otorisasi sebanyak 2.818 orang.

Tenaga honorer kategori 1 hasil sanggahan sebanyak 251 orang. Jadi ini adalah yang kemudian sudah diajukan untuk memperoleh NIP di BKN. B. Kemudian tenaga honorer kategori 2. Kementerian Agama telah menyelenggarakan ujian seleksi tenaga honorer kateogori 2 yang diikuti oleh 58.928 orang pada tanggal 3 November 2013 di seluruh satuan kerja pusat dan daerah.

2. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Menteri PAN dan RB dengan 8 kementerian/lembaga pada tanggal 19 Maret 2014 bahwa sebelum Kementerian PAN dan RB mengumumkan hasil ujian seleksi tenaga honorer kategori 2, ke-8 K/L tersebut diminta untuk melakukan verifikasi kebenaran sebagai tenaga honorer kategori 2. Hasil verifikasi kebenaran sebagai tenaga honorer kategori 2 pada Kementerian Agama tersebut sebanyak 26.358 orang. Jadi dari sejumlah 58.128 setelah dilakukan verifikasi tinggal 26.258 orang dan yang dinyatakan lulus seleksi atau memenuhi passing grade oleh Kementerian PAN dan RB pada tanggal 28 Juni 2014 sebanyak 16.369 orang. Jadi kalau kita lihat ini maka dari 58.928 orang, diverifikasi tinggal 26.358 dan kemudian yang dinyatakan lulus adalah 16.369.

Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian penetapan NIP oleh BKN. Tapi tenaga honorer kategori 1 yang dinyatakan memenuhi kriteria maupun tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi passing grade dan dapat diangkat sebagai CPNS telah melakukan pemberkasan seluruh berkas telah dikirim oleh Kementerian Agama ke BKN dalam rangka penetapan NIP. Penyelesaian penangkapan NIP bagi tenaga honorer K1 maupun K2 oleh BKN per 23 Mei 2015 seperti berikut: Kategori 1 yang memiliki kriteria murni 29 orang, diusulkan 29 orang, realisasi 20 orang. Jadi masih ada sisa 9 yang belum diselesaikan. Kemudian yang melalui otorisasi 2.818 orang, diusulkan 2.516, realisasi 915. Ini yang realisasinya masih sangat sedikit, 36%. MK sanggahan, tadi ada sanggahan dari Menpan RB lalu jumlahnya 251. Realisasi 91 atau 36% untuk memperoleh NIP nya. Jumlah total kategori 1 dari 3.098 yang sudah memperoleh NIP 63%. Kemudian kategori 2 dari 16.369, diusulkan 15.054, realisasinya baru 1.696 atau setara dengan 11%. Jadi 13.358 diantaranya masih dalam proses untuk penyelesaian baik di tingkat Kementerian Agama maupun di BKN. Bapak/ibu sekalian.

Itu adalah hal yang pertama terkait dengan K1 dan K2. Dan berikutnya saya akan melaporkan mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Bapak/ibu sekalian yang kami hormati.

Sesungguhnya sudah dilakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2015 tentang JPH. Pertama adalah sosialisasi yang telah dilaksanakan yaitu sosialisasi Undang-Undang JPH melalui website Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama melalui www.Kemenag.go.id dan www.bimasislam.kemenag.go.id. Sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Gemar Halal di Provinsi DKI Jakarta, tanggal 16 Mei 2015. Pameran Halal Expo tanggal 14-17 Mei 2015 di Jakarta Convention Center. Kemudian yang d adalah pengadaan iklan layanan masyarakat. Kemudian dua sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 yaitu: Sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di berbagai provinsi, yaitu Gorontola, Maluku, Riau dan Banten. Ada 4 provinsi yang sudah dilakukan sosialisasi tahun 2015.

Kemudian pengadaan naskah Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Kemudian pameran halal expo di Kemayoran-Jakarta, sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Gemar Halal bagi Majelis Taklim dan ibu rumah tangga.


7

3. Sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan oleh lembaga lain dan Ormas. A. staf ahli Menteri Kesehatan di Hotel Santika pada tanggal 27-29 April 2015. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tanggal 30 April 2015. Ikatan Apoteker Indonesia di Universitas Sumatera Utara tanggal 23 Mei 2015. Komunitas masyarakat My Halal Kitchen tanggal 6 Juni 2015. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati.

Undang-Undang JPH mengamanatkan 8 pasal yang mengatur mengenai penyusunan peraturan pemerintah. Kedelapan amanat tersebut yaitu pengaturan mengenai a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

1. Adalah kerjasama BP JPH dan kementerian/lembaga, LBH dan MUI. 2. Tentang LBH, 3. Lokasi, tempat dan alat proses produk halal. 4. Kerjasama internasional. 5. Registrasi sertifikat halal. 6. Pengawasan 7. Jenis-jenis produk yang wajib disertifikasi halal secara bertahap. 8. Kemudian satunya adalah mengenai tarif. Tarif sertifikasi halal. Jadi ada 8 yang diamanatkan oleh Undang-Undang JPH untuk disusun peraturan

pemerintahnya. Nah, di dalam sistematika penyusunan PP ini sudah dirumuskan ada 12 hal penting. 1. Ketentuan umum 2. Jenis-jenis produk yang wajib disertifikasi halal 3. Tata cara pengajuan sertifikat halal 4. Pemeriksaan halal 5. Lembaga pemeriksa halal 6. Badan penyelenggara jaminan produk halal 7. Kerjasama BP JPH dengan kementerian/lembaga terkait, LPH dan MUI. 8. Kerjasama internasional, pengawasan, sanksi administrasi 9. Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Sebagiamana yang sudah kita sepakati bahwa judul rancangan peraturan pemerintah itu

adalah Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tidak kita sebut sebagai peraturan pemerintah tentang sertifikasi halal tetapi tentang pelaksana Undang-Undang. Nah, untuk yang PP ini, PP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, ini sudah diselesaikan di tingkat Bimas Islam dan sedang dalam proses untuk pembahasan di Kepala Biro Hukum. Nah, kalau kita lihat jadwal secara tentatif tentu bahwa akhir Juni 2015 itu sudah selesai di tim internal, jadi sudah pembahasan-pembahasan yang dilakukan di sekretariat jendral maupun di Bimas Islam itu diharapkan sudah selesai pada akhir Juni 2015. Dan kemudian akhir September 2015 diharapkan sudah dikirim ke presiden. Jadi sudah tentu sudah melalui proses harmonisasi yang dilakukan antara Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan seterusnya. Itu tentu sudah dilakukan dan diharapkan bahwa RPP ini akhir September sudah bisa diselesaikan.

Kemudian yang berikutnya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang tarif sertifikasi halal. Ini yang sedang disiapkan dan kira-kira sekarang baru selesai 50%. Jadi kalau yang RPP tentang pelaksanaan Undang-Undang sudah 100% diselesaikan, tinggal proses harmonisasi internal. Kalau yang RPP mengenai tarif sertifikasi halal masih 50%. Ini diharapkan nanti pada akhir


8

September, RPP tarif sertifikasi diharapkan akhir Juli 2015 selesai di tim internal dan sejauh-jauhnya adalah akhir November 2015 sudah dikirim ke presiden. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati.

Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan progress rancangan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sama dengan yang dilakukan oleh Bimas Islam maka Direktorat Jenderal PHU juga sudah menyelesaikan pembahasan-pembahasan mengenai RPP ini. Satu contoh saja misalnya yang RPP mengenai tata cara pemilihan, pengusulan, penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas serta calon anggota pengganti antar waktu, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, ini sudah dilakukan pembicaraan di Biro Hukum. Terdiri dari 40 Pasal, sekarang sedang dalam proses pembahasan di Biro Hukum dengan kawan-kawan di PHU. Nanti kalau sudah selesai semua tentu lalu ada proses harmonisasi dengan Kemenkum HAM, Kemenkeu, Kemenpan dan Setneg.

Kemudian juga Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Jadi yang diatas tadi adalah Perpres kemudian yang kedua adalah RPP. Pembahasan antara Direktorat Jenderal PHU dan Biro Hukum, KLN telah mencapai 30 Pasal dan 2 Bab dari total yang harus diselesaikan sebanyak 48 pasal dan 4 bab. Ini tentu juga sudah diselesaikan di tingkat Direktorat Jenderal PHU dan sudah dilakukan pembahasan dan kira-kira masih sekitar 60% yang sudah diselesaikan pasal-pasalnya.

Kemudian Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pengelola Keuangan Haji ini ada sebanyak 72 pasal dan 7 bab dan yang sudah dilakukan pembahasan di Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama baru 10 pasal jadi memang masih sangat sedikit.

Kemudian yang keempat Rancangan Keputusan Presiden tentang Penetapan Pansel BPKH ini sudah selesai, tinggal menunggu nama-nama untuk ditetapkan. Ini yang Pansel BPKH. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati.

Inilah beberapa hal yang sangat penting tentu yang harus jadi perhatian kita sangat serius adalah mengenai BPKH ini, mengenai Undang-Undang PKH maksud saya sebab tentu kita harus memperhatikan deadline semuanya bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Bapak/ibu sekalian.

Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tengang Bansos saya rasa mungkin nanti akan bisa kita bahas lebih lanjut.

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Sekjen. Selanjutnya Pak Irjen dipersilakan.


9

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih pimpinan, anggota Komisi VIII DPR yang kami hormati. Beberapa hal yang berkaitan dengan K1 dan K2 sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak

Sekjen, saya hanya menambahkan domain dari Itjen di dalam melakukan verifikasi validasi dari K1 dan K2. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Pak Sekjen tadi bahwa peserta dari atau yang ikut ujian seleksi di Kementerian Agama untuk jumlah tenaga honorer K2 di Kementerian Agama itu adalah 58.907 orang. Hasil verifikasi kebenaran K2 itu adalah 26.358 orang. Jadi sesuai dengan kebijakan, slidenya slide angka 8, nomor 8, 8 enter. Sesuai Kebijakan Menteri PAN dan RB sebelum Panselnas mengumumkan hasil ujian seleksi K2, Kementerian Agama dengan Kementrian dan lembaga lainnya diminta melakukan verifikasi kebenaran K2 dengan membuat SPTJM, SPTJM itu adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak secara berjenjang yang ditandatangani oleh THK2 yang bersangkutan hingga pimpinan satuan kerja masing-masing. Pengumuman hasil seleksi Panselnas atau panitia seleksi nasional yang dinyatakan lulus adalah 16.369 orang, yang tidak lulus adalah 9.989 orang.

Kemudian di slide berikutnya itu Itjen melakukan verifikasi, validasi terhadap 16.369 berkas. Verifikasi dan validasi yang dilakukan Tim Itjen sebatas mencocokkan, membandingkan data berkas kelengkapan yang diusulkan dari masing-masing satuan kerja dengan kriteria sebagaimana peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012. Jadi bukan merupakan legitimasi sah dan bedanya tenaga honorer diangkat diangkat menjadi CPNS, tanggung jawab atas kebenaran data tenaga honorer berada pada individu dari masing-masing tenaga honorer sampai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara hirarki dengan membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM). Adapun kriterianya adalah pegawai honorer diangkat oleh Pejabat Pembina Pegawai (PPK) atau pejabat lain yang di bidang pemerintahan.

Yang kedua, bekerja pada instansi pemerintah. Yang ketiga, usia maksimum 46 tahun dan minimal 19 tahun pada 1 Januari 2006. Yang keempat, mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer sedikitnya satu tahun pada 31 Desember 2005 sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja terus menerus, jadi tidak ada terpotongnya atau ada off nya pada periode tertentu, tidak tapi harus terus menerus. Berkas usulan yang dilakukan verifikasi dan validasi berasal dari tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) meliputi surat lamaran, fotokapi sah ijazah transkrip nilai, daftar riwayat hidup, kemudian surat pernyataan 5 poin dan surat pernyataan integritas kemudian surat SPPM dari PPK dan SPPM dari yang bersangkutan, SKCK dari Kepolisian, surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan tidak mengkonsumsi Napza, hasil laporan laboratorium dan bukti sah pengamatan honorer sejak tahun 2005 sampai 2014.

Sekarang permasalahan yang dihadapi oleh tim verfal atau tim verifikasi dan validasi. Yang pertama, penetapan pengangkatan tenaga honorer bervariasi. Ada yang berbentuk

keputusan, ada yang menggunakan pernyataan pimpinan, ada yang menggunakan surat penugasan bahkan ada yang menggunakan penetapan pemberian insentif atau honorarium tenaga honorer dan subsidi BBM.

Yang kedua, terdapat penetapan pengangkatan tenaga honorer dari pimpinan meragukan keabsahannya seperti kecurigaan putusan dibuat sekaligus dalam waktu yang sama untuk beberapa tahun pengangkatan.

Yang kedua, indikasi tanda tangan pimpinan satuan kerja dan stempel atau scanner. Yang poin berikutnya adalah indikasi tanda tangan pimpinan Satker dan/atau stempel

keputusan dibuat dengan cara ditempel atau difotokopi. Kemudian keputusan yang menggunakan dengan lampiran, sebagian ada yang tidak sama antara SK dengan lampirannya.


10

Kemudian berikutnya penetapan keputusan sejak ditetapkan tidak mengunakan terhitung mulai tanggal dan sampai dengan atau terhitung mulai tanggal, ada tapi sampai dengan tidak ada, sampai dengannya yang tidak ada.

Kemudian poin keempat, honorer jenis ketenagaannya berpindah-pindah fungsi. Pernah menjadi penyuluh, guru bahkan penjaga sekolah atau security.

Nomor 5, dalam listing kelulusan berbeda dengan surat lamaran dan SK penetapan pengangkatannya seperti dalam listing lulusan dari Panselnas, jenis ketenagaannya sebagai guru seni budaya pada madrasah tetapi lamaran SK penetapan tiap-tiap tahun sebagai pengadministrasi pada KUA Kecamatan.

Keenam, tandatangan legalisir SK menggunakan stempel bukan tanda tangan basah. Kemudian dengan penjelasan dari Badan Administrasi Negara (BKN) untuk kategori yang tidak

memenuhi syarat yaitu yang pertama Keputusan sebagai pegawai honorer dikeluarkan oleh bukan Kepala Satker pemerintah di lingkungan Kementerian Agama karena SK yang dikeluarkan dari pihak Pemda atau Dikbud atau lembaga pemerintah lainnya bukan formasi Kementerian Agama.

Kedua, penempatan tugas sebagai tenaga honorer bukan pada Satker Negeri walaupun dibuatkan keputusannya oleh Satker Negeri. Jadi Satker-Satker swasta. Laporan keputusan berlaku tidak setiap tahun, berlaku lebih dari satu tahun. Tidak berturut-turut melaksanakan tugasnya pada Satker negeri. Ini permasalahan yang dinyatakan atau penjelasannya disampaikan oleh BKN.

Adapun penjelasan terkait dengan masih belum sepakat antara para pejabat BKN sehingga menggunakan istilah status MS Bintang, MS Astresi menyangkut seputar yang pertama, keputusan berlaku surut seperti dibuat tidak pada tahun atau (bulan februari) dan seterusnya namun berlaku sejak tanggal 1 Januari. 2. Surat keputusan yang ditanda tangani atas nama Kepala Satker yang menandatangani bawahannya, seperti tandatangan kepala bagian atas nama kepala kantor wilayah. Tanda tangan pembantu rektor atau dekan atau kepala biro untuk atas nama rektor. Surat keputusan yang ditandatangani DJS, PLT, PYMT dan lain-lainnya Kepala Satker. Untuk permasalahan tersebut, Tim Verdal Itjen menyerahkan sepenuhnya kepada BKN.

Kemudian slide berikutnya, sudah dilakukan seleksi TKD, TKB, seleksi berkas, verifikasi dan validasi berkas semuanya tahapan dengan ketat namun masih terdapat beberapa kecurangan yang terjadi. Indikasinya sampai saat ini masih banyak pengaduan masyarakat yang terkait dengan pengangkatan honorer kategori K2 baik langsung ke Itjen melalui surat, Dumas Online atau whistleblower system atau melalui Ombudsman. Semua kembali pada diri seseorang baik pegawai honorer maupun pejabat yang diberikan kekuasaan. Jika tidak memegang atau mengedepankan nilai-nilai kejujuran atau integritas karena modusnya sangat variatif tadi. Pengawasan fungsional tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan pengawasan pada diri sendiri yaitu keimanan dan ketaqwaan yang cukup. Sekarang kondisi honorer di Kementerian Agama saat ini masih banyak terdapat pegawai honorer antara lain yang tidak lulus tadi, 9.000 lebih tadi, khususnya guru yang mengabdikan diri membantu mencerdaskan anak bangsa, mengajar di madrasah swasta yaitu yayasan-yayasan lembaga pendidikan swasta yang sudah mengabdi belasan tahun dengan upah gaji antara Rp50.000 sampai dengan Rp300.000 per bulan. Dalam hal ini pemerintah belum memberikan kesempatan untuk bisa berharap dapat diangkat sebagai pegawai negeri sipil, ini yang berkaitan dengan K2 ini, bapak/ibu sekalian.

Kemudian yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014, kami hanya bisa mengingatkan karena Pasal 57 bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan sedangkan pada saat diundangkannya adalah tanggal 17 Oktober tahun 2014 maka untuk mencapai satu tahunnya adalah kurang 5 bulan sedangkan hal-hal yang nyangkut persiapan pembentukan serta PP atau Peraturan Pemerintah dan Keppres-nya karena ada beberapa pasal yang menganjurkan bahwa itu harus ada PP dan Keppres-nya, banyak sekali pasalnya tadi disebutkan oleh Pak Sekjen maka ini merupakan suatu kerja berat apabila kita harus konsisten memenuhi sesuai dengan satu tahun sejak tanggal di undangkan.


11

Demikian pimpinan dan Anggota Dewan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Irjen. Bapak/ibu sekalian.

Tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari Pak Sekjen dan Pak Irjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendalaman yang akan dilakukan oleh Anggota Komisi VIII. Saya akan mendaftar dulu agar kemudian bisa. Kita mulai dulu dua dari kiri. Ada dari sebelah kiri saya? Pak Nur, Bu Maria, sudah? Bu Maria juga? Bu Maria. Pak Hamka? Dua dari kanan saya, Pak Umam? Lantas ada lagi? Romo, Kita kembali ke kiri dulu. Bu Arzeti atau Pak Nur ada? Belum? Menyusul bapak di sebelah kanan, bapak/ibu? Cukup dulu. Baiklah. Nanti dari Pimpinan ada Pak Deding dan Pak Sodik. Baiklah. Bapak/ibu sekalian.

Kita akan mendengarkan pedalaman yang pertama dari Ibu Endang Maria. Kepada Ibu Endang Maria dipersilakan.

F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., SH):

Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Nama Endang Maria dari Dapil Jateng IV. Wonogiri, Karanganyar dan Sragen. Pak Sekjen. Sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Sekjen mengenai K1 dan K2. Jadi

setelah disaring dari 3.000 sekian ternyata yang murni itu hanya 29, jadi kita sebetulnya sedih dan sangat prihatin sekali mengingat kriteria mereka untuk menjadi K1 dan K2 harus mengabdi sekian tahun, lebih dari 10 tahun dan pada akhirnya mereka pun tidak mendapatkan apa-apa, ... Juga tidak. Nah, ini yang menjadi keprihatinan saya apalagi ketika disitu tadi dipaparkan bahwa K2 itu tidak termasuk yang didanai oleh APBN atau APBD.

Lantas saya berpikir, selama dia mengabdi ini, dana BOS juga tidak boleh untuk menggaji mereka juga kan soalnya, selama mereka mengabdi, khusus guru saja Pak, saya mengambil sample guru saja dulu. Tenaga, pikiran dan material pun mereka sudah curahkan tapi sejauh ini apa imbalan yang diberikan oleh negara melalui pemerintah itu. Jadi kalau kita bayangkan jangan yang di kota deh, yang di pedesaan, di pengunungan ini mereka mengeluh sementara mereka tidak ada yang memperhatikan. Siapa yang akan menyuarakan, yang akan bertanggungjawab bahkan mungkin terima kasih juga tidak ada. Jadi kalau kita melihat mereka berjuang, gaji saja sebulan mungkin hanya Rp200.000, ada Pak yang di pucuk gunung 30 kilo dia harus, 30 kilometer jaraknya, 5 Kilo harus jalan kaki dengan medan yang tinggi, berarti maksudnya karena naik gunung, gajinya hanya Rp200.000 tapi bangga dia sebagai guru.


12

Nah kalau ini mohon maaf Pak Irjen barangkali nanti kriteria tadi kan termasuk kenapa tidak masuk kriteria itu tadi dengan berbagai item-nya. Haruskah kita tinggal diam begitu? Siapa yang akan memberikan sedikit penghargaan. Orang tua kadang-kadang orang tua siswa di daerah pedesaan, pegunungan pun dengan keterbatasan karena anak didiknya saja ke sekolah tidak pakai sepatu karena memang secara finansial tidak ada, siapa juga yang akan memperhatikan mereka kalau harus ditarik wilayah sementara dari pemerintah tidak ada perhatian sama sekali bahkan ini melebihi usianya dia mengabdi ada yang sudah 20 tahun tidak masuk kriteria K1, tidak masuk kriteria K2 juga. Jadi melihat banyak sekali guru-guru seperti itu rasanya sedih dan prihatin. Terus terang sedih dan prihatin tidak hanya di Dapil saya, saya 18 tahun Pak jadi Guru SMK dan saya tidak perlu menuntut sertifikasi karena saya masih bisa berjuang sendiri tapi pengabdian itu saya .... sama mereka, saya masih beruntung, masih bisa buka katering, yang lain yang di daerah terpencil tidak ada. Saya bisa merasakan itu sementara mereka akan memandaikan anak, ingin membeli buku juga tidak ada karena untuk makan keluarganya tidak ada.

Kemudian kita flash back, jika dengan kondisi seperti itu bagaimana dengan keluarga mereka? Mampukah mereka juga anak menyekolahkan anak-anaknya begitu? Mohon ini nanti disampaikan ke Menteri PAN dan RB untuk bisa dipertimbangan khusus ini. Ini saja saya kira.

Tambah satu mohon maaf yang produk halal. Untuk yang prodak halal, ini saya juga berharap Pak karena sudah nantinya UU 33 itu akan diundangkan meskipun sertifikasi produk halal sudah dicantumkan, harapan saya jangan sampai kemudian MUI dan Kemenag ini nanti ataupun lembaga yang berkecimpung disitu kemudian lalai, tidak memverifikasi kembali yang akhirnya bisa jadi sudah merasa lolos ada tulisan halal. Besoknya karena ingin mengejar target keuntungan besar, produk halal ini ternyata disisipi dengan kecurangan-kecurangan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf.

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Bu Maria. Selanjutnya Prof. Hamka dipersilakan.

F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak Sekjen Departemen Agama dan Bapak Irjen. Rekan-rekan Komisi VIII.

Ini tadi kita bicara soal soal tenaga honorer. Dalam komponen-komponen tenaga honorer yang dibicarakan tadi ini juga meliputi pegawai honor yang ada di KUA-KUA. Yang biasa disuruh pergi meminta tenaganya untuk mencatat nikah di kampung-kampung, pelosok-pelosok kemudian yaitu menyangkut tenaga honorer. Masih menyangkut KUA-KUA, dalam reses saya yang lalu ini saya ditemui oleh Asosiasi Penghulu mengaku ada tingkat pusat tapi yang menemui saya tingkat Provinsi Jatim. Meminta mereka katanya itu karena ada larangan grativikasi. Mereka sebenarnya dengan larangan grativikasi itu maka ada semacam dari Departemen Agama ada anggarannya, disiapkan setiap bulan sekitar 6 ratusan ribu ya? Per orang tapi sudah beberapa bulan tidak cair itu, tidak ada. Lalu mereka menggugat kembali ini kan yang dilayani ini seharusnya memang kawin di KUA karena kalau kawin di KUA itukan tidak persoalan. Mereka ini minta dilayani di kampungnya, jarak KUA


13

dengan kampungnya bisa kalau di pelosok itu bisa puluhan kilo, bisa 20 kilo, 30 kilo, baru dapat pelosok kampungnya di gunung-gunung lagi. Lalu sang punya hajat ini memberi imbalan transport bisa 200, 300 lalu ini dianggap gratifikasi. Jadi mereka sebenarnya mengadu kalau bisa ada semacam pembelaan dari Irjen supaya dianggap bahwa itu bukan gratifikasi karena memang harusnya kan kawin di KUA tapi kan masyarakat kita mungkin beragam pandangannya sehingga mungkin karena ada jaraknya terlalu jauh misalnya jarak 30 kilo itu jauh tetapi juga ada memang masyarakat yang enggan mengawinkan keluarganya di kantor itu karena kesan di masyarakat, orang yang kawin di kantor itu orang yang kawinnya tidak beres. Ada salah begitu ya, kawin tertangkap basahlah apa dan sebagainya. Ya begitu, jadi mereka minta melalui kami untuk peninjauan itu ya bahwa pemberian sedekah dari yang punya hajat itu dianggap grativikasi.

Yang ketiga menyangkut itu, kalau memang ini karena sebenarnya menurut sejarah Departemen Agama, Departemen Agama dibentuk pada mulanya dengan alasan melayani urusan keagamaan umat Islam khususnya menyangkut nikah, talak dan rujuk. Itu soal pendidikan Islam belakangan itu, soal-soal lain belakangan karena sejarah berdirinya Departemen Agama, waktu itu persoalannya adalah siapa yang melayani kepentingan nikah, talak, rujuknya umat islam karena tidak punya lembaga seperti Kristen, katolik, gereja dan sebagainya. Kalau Kristen katolik itu punya lembaga-lembaga tersendiri dan sudah berlangsung sejak zaman penjajahan. Begitu orang merdeka, umat Islam tidak tahu kemana ini maka dibentuklah Departemen Agama yang mengurus itu. Nanti belakangan include pendidikan Islam, penerangan Islam dan lain-lain.

Jadi sebenarnya inti Departemen Agama disini tapi justru ini yang menjadi diterlantarkan sebenarnya. Saya dengar yang mengurus urusan nikah, talak, rujuk di Kementerian Agama itu Eselon III atau calon IV, mestinya paling rendah ini Eselon II ini. Kalau bisa ditingkatkan Pak eselonnya itu, jadikan karena ini inti Departemen Agama soalnya sejarahnya ini Pak. Saya tahu persis itu sejarah berdirinya Menteri Agama. Ini kalau bisa kesejahteraan para pengulu ini diperhatikan dan di samping itu saya pernah menyampaikan kepada mereka kalau nanti Departemen Agama, Kemenag ini sering katakanlah anggarannya tidak lancar seperti yang anda harapkan, nanti saya tanyakan kepada Komisi II juga, Komisi III juga, apa dibenarkan Pemkot dan Pemkab itu membuat Perda tentang kesejahteraan internal mereka tentang penghulu-penghulu di kalangan mereka. Apa dibenarkan itu? Kalalu dibenarkan ya masing-masing kabupaten bisa menyelesaikan persoalan penghulu, iya kan. Saya ini pernah menangani ini Pak karena saya mantan Kepala Seksi ... Agama tahun 1980. Saya pernah minta bupati membuat Perda waktu itu untuk menyiapkan secara khusus meminta kepada seluruh orang yang mau mengawinkan anaknya agar menyiapkan biaya khusus kepada penghulu kalau tidak mau anaknya dikawinkan di kantor apa misalnya. Ini barangkali persoalan kita Pak karena nama baik umat islam disini taruhannya dibanding dengan orang-orang kristen, orang hindu-budha yang kawinnya mungkin lebih bagus.

Nah, kemudian yang seterusnya saya belum juga mendalami Undang-Undang JPH ini, jaminan produk halal tapi mungkin bisa dijelaskan bagaimana mekanisme hubungan Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia nanti dengan diberlakukannya JPH Ini karena selama inikan jaminan halal di berikan sertifikat halal oleh MUI. Apakah nanti masih di MUI atau langsung Departemen Agama. Ini yang dan selama inikan sebenarnya mungkin sudah berjalan bagus tapi masih memerlukan penyempurnaan lalu sejauhmana keterlibatan MUI atau hubungan antara MUI nanti dengan Kemenag dalam soal ini, pelaksana JPH ini. Saya mohon kalau memang peraturan pemerintahnya belum selesai, barangkali diatur disitu Pak hubungan antara MUI, keterlibatan MUI dengan LP POM nya dengan Kemenag. Mungkin diharapkan ... MUI lah yang dipakai demi syiar-nya MUI juga. Saya termasuk penasehat MUI Pak.

Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakaatuh.


14

KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Prof. Hamka. Selanjutnya Pak Umam. Pak Umam, dipersilakan.

F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih. Saudari Pimpinan dan para Anggota Komisi II serta bapak-bapak dari Departemen Agama, Pak Sekjen dan Pak Irjen beserta jajarannya.

Pertama-tama sesuai dengan Undang-Undang MD3 yang baru, setiap kali Anggota DPR bicara suruh mengenalkan diri. Nama saya Khatibul Umam Wiranu dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Fraksi partai Demokrat. Selamat datang Pak Ketua Komisi VIII. Mohon izin. Kepada kedua bapak-bapak, Pak Dirjen dan Pak Sekjen. Pak Sekjen dan Pak Irjen. Pertanyaan ringan saja, ada berapa hal yang kita mendapatkan tamu waktu itu dari Komite Pengawas Haji yang diketuai oleh ah, Komite Komisi Penyelenggaraan Haji ya. Pengawas Haji Indonesia. Pak Slamet Effendy Yusuf, Pak Imam Karo Kutni dan lain-lain.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kelola Komisi Pengawasan Haji Indonesia. Ini amanat dari Undang-Undang 13/2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Mereka berkeluh kesal kepada kita tentang hal-hal yang menyangkut dengan pendanaan yang diperlukan karena di dalam Keppres Nomor 50 memang disana dinyatakan bahwa segala hal yang terkait dan diperlukan bagi pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi KPHI dibebankan kepada APBN pada bagian anggaran Kementerian Agama. Saya mengamati di APBN-P, itu belum dianggarkan oleh Pak Sekjen. Mudah-mudahan sih sekarang sudah dicarikan dana, mata anggaran apa saya tidak tahu, tapi pada saat mereka-mereka, beliau-beliau bahkan menghadap bukan ke Komisi VIII, ke Pimpinan DPR cuma kami Komisi VIII di minta Pimpinan DPR untuk menyertai kunjungan mereka. Saya kira mereka punya untuk diberi pendanaan atas segala yang diperlukan dari APBN, itu yang pertama kepada Pak Sekjen, saya kira itu yang lebih relevan. Dan Keppres ini berlaku sejak 3 Juni 2014, berarti beberapa bulan lagi sudah satu tahun dan mereka Anggota KPHI ini sudah bekerja jauh sebelum Keppres ini ada, menurut mereka.

Yang kedua, soal yang dijelaskan K1, K2 memang ini masalah berat yang dihadapi oleh Pemerintah yang lalu maupun sekarang saya kira. Karena saya pernah di Komisi II hampir selama 5 tahun membikin Panja khusus honorer. Memang seperti yang Bu Surkarti sampaikan tadi, untuk menunju K1 ataupun K2 itu memang perjuangan berat setelah melalui syarat 10 tahun mengabdi, setelah itu Keppres yang dulu, itukan otomatis tadinya menjadi PNS, diangkat menjadi PNS. Nah kemudian tiba-tiba disuruh tes seperti layaknya orang yang baru masuk CPNS. Tentu saja kualitas karena tenaga-tenaga honorer ini kan tentu berbeda dengan orang-orang yang sudah menyelesaikan sarjana S1 begitu. Dari sisi rekruitmennya saja memang sudah tidak adil. Tapilah apalah daya akhirnya keputusan itu dijatuhkan dan memang banyak sekali yang tidak mendapatkan hak-haknya dan saya tidak membahas panjang tetapi sekarang yang sudah lulus pun SK nya belum turun, itu tolong di verifikasi kembali berapa yang sudah lulus dan belum turun SK nya. Bukan hanya di Departemen Agama saya kira, di Departemen Pendidikan atau Dikti juga banyak. Kita ke tempatnya Pak Amien Hasan Aminuddin kemarin juga Kanwil Jawa Timur menyatakan banyak


15

sekali Pak Umam yang sudah lulus bahkan K1, SK nya tidak turun. Saya kira itu bagian Pak Sekjen juga ini saya kira.

Kemudian keluhan yang di bawah juga soal BOS, ini saya kira tanggapan saya yang ketiga. Bantuan operasional sekolah yang saya kira sudah disampaikan sama Ketua kepada Pak Menterinya juga, saya tadi Menteri Keuangan datang, saya tanya ke Dirjen Anggaran, kenapa ada perlakuan yang berbeda? BOS yang dikucurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, itu mata anggarannya menurut di dalam kode mata anggaran Pemerintah Pusat kan ada kodenya. 52 dan 57 salah satunya. 52 ini menyangkut belanja barang, 57 menyangkut belanja bantuan sosial. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, itu masih menggunakan mata anggaran 57 sehingga tidak ada kesulitan bagi sekolah untuk mengalokasikan BOS yang dia terima. Berbeda perlakuan terhadap BOS dari Depag. Ada 2 kemungkinan, kalau jawaban Pak Menteri saya tidak tahu kepada Pak Ketua Komisi VIII karena belum pernah di share kepada Komisi VIII, yang saya tangkap merasa paling benar anggaran 52. Kenapa? Karena dan seterusnya saya tidak terlalu paham nanti Pak Ketua Komisi VIII saya kira bisa memberikan klariifkasinya tapi buat saya, saya tidak sedang bicara syarat tapi bicara ketidakadilan.

Saya sering membandingkan begini, jangan berharap orang-orang pribumi itu akan punya kemampuan berusaha di Indonesia melampaui orang-orang Tionghoa, sama-sama WNI. Kenapa Pak Umam? Oh iya, sebab tahun itu, 1999 mereka sudah di support oleh negara sebesar Rp60 triliun. Dari apa? Dari BLBI, Yang kembali ke negara cuma Rp200 triliun dari Rp600 triliun itu melalui BPPN. Nah, kita kadang-kadang memang harus mempernyatakan tentang keadilan anggaran. Jangan karena kita ini mau mengidentifikasikan diri sebagai aparatur negara yang bersih tapi kemudian merepotkan di bawah begitu. Di bawah itu kerepotan sekali, beli pensil satu saja harus dilaporkan kalau pakai mata anggaran 52. Iya bagaimana BOS-BOS mau bisa dimanfaatkan, ditasarufkan untuk kepentingan sekolahan. Ngenes kan kalau sekolah-sekolah agama ini.

Perbandingan yang lain bapak-bapak sekalian. Di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu ada Dirjen PAUD, ini satu instansi pendidikan di bawah TK yang lahir beberapa hari yang lalu ibaratnya. Di agama, di Departemen Agama atau di komunitas agama, santrilah, itu sejak mbah-mbah kita, itu sudah ada yang namanya Madin, Madrasah Diniyah. Seorang ustadz, seorang kyai kayak Kyai Maman bikin sekolah informal sore hari mendidik orang-orang untuk belajar agama, itu sudah dari nenek moyang kita tapi Depag kan tidak pernah berpikir, bagaimana mencarikan Madin, biayanya dari negara. Tidak pernah terpikirkan, yang baru kemarin sore yang namanya PAUD, sudah ada Dirjennya karena teman-teman di Diknas itu berpikir maju demi pendidikan dalam rangka penyerapan anggaran bukan dalam rangka menghalang-halangi anggaran turun, atas nama pengawasan, atas nama Irjen. Inikan selalu Irjen menjadi argumentasi teman-teman untuk terlalu hati-hati atau antara hati-hati dan penakut itu beda-beda tipis. Jadi beda tipis. Orang berani sama orang ngawur juga beda-beda tipis tetapi jangan sampai gara-gara ada Irjen ini jadi katanya saja langsung Irjen, cara pengawasannya bagaimana kok membuat satu institusi tidak bekerja dengan baik dan serapan anggarannya begitu lemah. Itu tangung jawab Irjen, Irjen kan bukan malaikat yang menakut-nakuti orang. Irjen itu meluruskan yang tidak lurus, kan begitu. Nah itu salah satu contoh soal BOS tadi, saya analogikan dengan kreativitas teman-teman di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan soal pendidikan usia dini atau dengan Madin (Madrasah Diniyah).

Sekarang banyak sekali Madrasah Diniyah yang memang tidak ada mata anggarannya di Departemen Agama ya akhirnya membikin proposal kanan kiri atau kalau Pak Bisri sebagai pengusaha batik yang kaya ya datanglah ke Pekalongan, kan begitu. Begitu. Jadi saya kira jawabannya "Wah ini yang benar memang 52 Pak Umam karena ini untuk tertib anggaran dan lain-lain", tolong dijawab atau diupayakan solusinya begitu. Saya tadi ngobrol sama Dirjen Anggaran, ya tidak ada soal Pak Umam, terserah departemen masing-masing, Depdiknas atau Depdikbud memang meminta kepada kita 57, Depag bersikukuh 52 itu mana yang benar saya tidak tahu. Itu yang ketiga.

Kemudian yang lain ya, ini soal pada soal yang juga membuat kita getir tadi sudah disampaikan Ketua Komisi VIII kepada Pak Sekjen soal banyak Profesor yang tidak mengajar di


16

kampus. Profesor itu tunjangannya sekarang katanya 12 san juta, katanya. Tunjangan profesi atau apa tapi itu tidak penting tapi maksudnya banyak dibanding gaji yang tadi disampaikan, gaji guru yang masih ada yang Rp100.000 atau Rp200.000,- per bulan. Nah kenapa Depag membiarkan para professor-professor iyang mendapatkan tunjangan itu tidak mengajar di kampus bahkan ada yang banyak di luar negeri. Saya kira inikan pengawasannya juga tidak benar ini. Jadi kita mengawasi itu hal-hal yang kasat mata begitu tapi tidak diperhatikan oleh teman-teman Irjen sendiri begitu. Itu menurut saya kalau ketat para profesor itu karena mahasiswa kadang-kadang juga semakin hari tidak berkualitas karena dosennya yang menurut kita itu kualitasnya baik, para Profesor paling tidak itu sudah enggan mengajar S1, apalagi S1, S2 saja pada tidak mau. Paling Profesor datang kalau menguji disertasi. Bisa diceklah, saya tidak perlu sebut nama para Profesor yang sibuk mencari penghasilan di luar profesinya sebagai dosen. Itu kalau diteliti dan itu betul-betul diawasi dan dikasih punishment, itu banyak sekali uang yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tadi dikeluhkan oleh kita semua soal itu yang ketiga.

Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan pribadi saja kepada memang ini sih joke saja ya, joke. Joke saja, jadi saya tadi sudah sampaikan ke Profesor Nur Syam. Profesor DR. H. Nur Syam. Tahun 1990 berapalah, pokoknya masih Ketua Umum NU itu Pak Gus Dur ya. Datanglah seseorang minta memo "Gus Dur, saya minta memo. "Memo untuk apa?" Saya pas disitu. Memo untuk saya mau jadi PNS di Depag. Nah kita kan serius wong namanya ada tamu begitu, saya dengerin. "Ngapain kamu di Depag," katanya. Kata Gus Dur. Ya kita hening sejenak, itu apa maksudnya? Ngapain di Depag. Di Depag itu ya Pak, kata dia, kata Gus Dur semua ada. Semua hal ada di Depag kecuali agama katanya. Tapi waktu saya belum paham, joke itu saya tidak ketawa, karena saya tidak paham maksudnya apa ini semua ada di Depag kecuali agama. Setelah kemarin Romo ini ngomong disini, saya baru paham itu. Nah tetapi itukan cuma joke ya, maksud saya begini. Jadi dari manakah memulai manajemen dan administrasi Depag yang baik, begitu lho. Itu saja dulu yang penting.

Kemarin saja, kita Pak Dirjen PHU ya, minta rapat dengan kita. Untuk apa? Untuk usulan koreksi alokasi indirect cost BPIH tahun 2015 yang sudah diketok palu dan sudah ditandatangani semua Pimpinan Komisi VIII, Kapoksi dan Anggota Panja. Mereka mengajukan data ada revisi. Revisi bahwa kekeliruan penghitungan sebesar fantastis, Rp26 miliar. Singkat cerita kemudian rapat disini kemudian diajukan ini dan kita bacakan, oleh pimpinan membacakan bahwa ada revisi. Di tengah-tengah dibacain, Pak Dirjen kaget, lho data dari mana itu? Kemudian saya interupsi, lho inikan data dari Depag, saya bilang. Data dari saya bilang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Akhirnya ringkas cerita rapat di break 10 menit kemudian masuk mereka dan menyatakan menganulir data itu. Ya sudah nanti kami sisir kekurangannya, kita ambil dari elemen-elemen yang bisa disisir. Padahal baru kemarin kita ketok palu, itu betapa memang administrasi dari sisi itu juga sangat rapuh menurut saya. Nah, karena itu kan perlu direnungkanlah oleh teman-teman di Depag bagaimana perbaikan di Depag sendiri begitu lho. Saya tidak menganggap bahwa Depag ini jelek, tidak tetapi bahwa temuan-temuan di lapangan baik ketika kita kunker, Kunker Spesifik maupun aspirasi Dapil, itu keluhan di Depag, di bawah luar biasa kan.

Nah, ini tugas bapak-bapak yang di pusat untuk mulai berbenah diri begitu, sesuai dengan cita-cita Pak Jokowi, Nawa Cita. Apa itu nanti Pak Kyai Maman yang jelaskan Nawa Cita.

Itu bagian akhir dari yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami oleh Pak Dirjen, eh Pak Irjen dan Pak Sekjen.

Terima kasih Saudara Ketua dan mohon maaf. Wallahu muafiq ila aqwa minthariq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.


17

Terima kasih Pak Umam. Selanjutnya saya ingin mengingatkan bahwa kita tadi menyepakati pukul 22.00 WIB. Supaya

kemudian kita nanti bisa menggali lebih banyak lagi, mohon pertanyaannya dipersingkat. Mohon maaf tadi saya lupa mengingatkan. Selanjutnya Bapak Raden Muhammad Syafi'i alias Romo. Mangga Romo. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum):

Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Pak Sekjen, Pak Irjen dan seluruh jajaran Kemenag yang telah hadir, yang saya hormati.

Saya Raden Muhammad Syafi'i Dapil Sumut I, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedage, Tebing Tinggi. Fraksi Partai Gerindra. Saya ingin menggarisbawahi kata penting terakhir dari Irjen bahwa Peraturan apapun kemudian tidak akan efektif kalau tidak dilandasi oleh iman dan taqwa. Berdasarkan pengalaman pembahasan BPIH maka ketika BPIH diketuk, di angka Rp33 juta lebih, pidato saya pada waktu itu adalah mari kita merubah maindset dari keinginan untuk memanfaatkan menjadi kesepakatan untuk melayani. Saya kira ini juga bahasa dari iman dan taqwa.

Yang pertama tentang paparan dari Bapak Sekjen saya tidak bisa berkomentar banyak, karena tidak mendalami ini baru dapat bahannya tapi paling tidak saya ingin memberikan rekomendasi dari berbagai beberapa kali pertemuan kami Suma mengeluhkan tentang keberadaan guru-guru agama honorer di madrasah-madrasah swasta. Hayolah kita layani guru-guru ini karena mereka adalah orang yang penentu memberi warna akhlaq dari anak bangsa di republik ini. Macam mana cara melayaninya?

Saya sudah pernah mengusulkan, tadi Pak Khatibul Umam luar biasa, saya sudah pernah mengusulkan kenapa Kemenag tidak mencoba mengusulkan penambahan Dirjen yang memisahkan antara Dirjen Perguruan Tinggi dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya kira ini sudah saatnya karena jumlah pendidikan, jumlah sekolah-sekolah agama itu tidak kalah dibandingkan dengan jumlah sekolah-sekolah umum yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan tadi usulan lebih maju lagi. Kenapa tidak ada Dirjen Madin ya Pak KHatib ya? Madrasah Diniyah. Dengan ini kan kita bisa lebih memanfaatkan anggaran bukan untuk kita tapi untuk menyiapkan generasi yang lebih baik, itu yang pertama.

Yang kedua, saya membaca paparan Pak Sekjen ini, terpikir oleh saya, ternyata sangat berpeluang kita melayani guru-gurumu honorer ini dengan ditulis K2 atau K1. Jangan kemudian kita hanya terpaku kepada mereka yang berkerja di instansi-instansi pemerintah tapi kita boleh pada penekanan yang pendapatannya tidak berasal dari APBN atau APBD. Saya kira ini bisa menjadi garis bawah kita untuk kemudian merekrut lebih banyak tenaga-tenaga honor ini menjadi CPNS.

Yang ketiga, tentang jaminan produk halal. Di google atau di youtube itu saya ada menonton ditunjukkan teman tentang bagaimana dahsyatnya tadi persifikasi produk maaf yang berasal dari binatang haram itu. Kemudian ada pidato lagi dari seorang dokter yang kemudian mengejutkan saya sehingga tergambar 80% obat yang beredar, obat kimia maksud saya itu adalah yang tercampur dengan unsur binatang yang haram itu. Saya kira apa mungkin ini yang dimaksud Gus Dur. Ini mungkin kita perlu meningkatkan kepedulian untuk menyelamatkan bangsa ini dari mengkonsumsi produk-produk yang tidak halal. Bukankah Rasul mengatakan "Kuti'allahmi minal harami ahaqqu ila naar". Sedikit saja daging dan tulang kita tumbuh dari makanan yang haram, itu kan akan sulit untuk


18

diajak kepada kebenaran. Saya kira Kemenag adalah yang bisa mengawal pembentukan karakter yang mudah diajak melakukan kebenaran-kebenaran.

Karena itu saya sudah membaca yang terakhir ini. Menurut saya, harus ada target ini yang kalau ada kendala, saya kira bapak bisa cepat komunikasikan dengan Komisi VIII agar target yang ditetapkan untuk semua yang direncanakan ini bisa kita capai dengan baik. Kemudian Badan Pengelola Keuangan Haji. Saya hanya ini mengingatkan salah satu keputusan dari Panja BPIH yang menjadi rekomendasi Komisi VIII adalah kita akan mengupayakan ke depan setoran haji yang Rp25 juta seperti yang ditetapkan RI ini, tetap berada di rekening jamaah sampai saat keberangkatannya sehingga jamaah bisa mendapatkan semua manfaat dari uang yang disimpannya. Kalau memang akan ada perjanjian presentase yang digunakan untuk kemaslahatan, saya kira itu legal. Kenapa legal? Karena kita langsung membuat perjanjian dengan pemilik uang. Tapi tidak seperti yang terjadi selama ini, dia simpan Rp25 juta, seribu tahun lebih dia berangkat, dia tetap akan melunasi lagi. Kita heran juga pakai sistem apa ini padahal tentang keuangan ini bukan lagi rahasia dan yang lebih menyakitkan dia simpan Rp25 juta kemudian dia meninggal, begitu mau diambil itu memang dikembalikan tapi dipotong Rp2 juta, katanya sebagai biaya administrasi. Saya dengan ingin menggunakan dengan bahasa Medan, ini sistem gila yang seharusnya tidak mungkin terjadi di Kementerian Agama.

Kemudian tentang perubahan akun. Saya namanya saja kota Medan Pak, Deli Serdang, Serdang Bedage, tapi saya tanya kepada kawan-kawan yang tinggal di desa-desa itu, ini lebih banyak korupsinya, dia bilang. Penggunaan akun dengan belanja barang ini lebih banyak korupsinya, kita tidak bantukan barangnya. Mereka kirim saja dia bilang harga yang segitu, kita tinggal terima saja. Kita mau usut lebih jauh, dia bilang kita ini kalau mau dibantu terima saja, kalau tidak mau dibantu kami alihkan ke tempat yang lain. Artinya, kenapa tidak ngotot begitu lho untuk tetap dalam bentuk bantuan sosial seperti yang terjadi di Dinas Pendidikan. Kemudian mutasi Kakanwil. Saya kira sejak Menteri Agama ini ada mutasi Kakanwil di Indonesia tapi kayaknya kami tidak mengerti standarnya apa? Apakah standarnya masa kerja, atau standardnya prestasi. Karena kalau standarnya masa kerja, kami tidak melihat ada kesamaan masa kerja mereka yang dimutasikan itu. Kalau standarnya prestasi, kita juga tidak mengerti standar prestasi yang bagaimana yang digunakan untuk kemudian memutasi para Kanwil di daerah-daerah provinsi di Republik Indonesia dan saya ingin sampaikan, di Sumatera Utara itu tidak rahasia lagi untuk menjadi Kemenag, eh bukan, untuk menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, sekian. Untuk menjadi kepala madrasah, sekian dan itu bukan rahasia, semuanya tahu. Ini mohon menjadi perhatian Pak Sekjen, karena mungkin Pak Sekjen tidak tahu tapi saya kan baru selesai reses ini, itu mereka datang berduyun-duyun ke rumah saya menyampaikan keluhan. Ternyata yang diangkat itu yang menurut mereka kualitasnya atau katakanlah tidak kompeten untuk ditempatkan pada posisi yang, seharusnya ditempati oleh orang yang lebih berkompeten.

Kemudian kami ingin bertanya, berapa sih dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hutang-hutang sertifikasi dan empassing. Kami ingin ini dibuat jelas sehingga tahun ini anggaran ini, begitu diketok APBN, itu include di dalamnya adalah penyelesaian semua hutang sertifikasi dan empassing. Saya punya data dan saya tanya kepada Kakanwil kenapa tidak anda bayar saya bilang. Maka dia bilang, "Memang dananya tidak ada". Berani anda buat surat? Dia buat surat, memang dananya tidak ada dan impassing dia bilang, belum ada yang dibayar satupun di Provinsi Sumatera Utara. Jadi kenapa dibuat itu proses padahal mereka tidak mendapatkan apa-apa dari hasil keputusan itu dan dia tidak bisa memberi jawaban. Malah dia minta "Tolonglah sampaikan kepada Kementerian Agama agar disiapkan dana untuk membayar gaji sertifikasi dan impassing". Nanti kalau Pak Sekjen butuh dananya, saya bisa butuh datanya, saya bisa titipkan kepada staf bapak di Kemenag. Kemudian lagi-lagi ini untuk melayani ya? Mereka yang kemudian hari ini bertugas dengan persyaratan yang dianggap cukup ternyata dipersulit dengan persyaratan sertifikasi karena jumlah pelajaran yang mereka harus penuhi itu harus yang sejenis, tidak boleh ditambah dengan mata pelajaran yang berbeda padahal di sekolah yang sama mereka mengatakan seakan-akan ada upaya untuk


19

mempersulit kita mendapatkan sertifikasi dan kami para guru-guru, itu sampai ke Asahan Pak. Jadi Medan, Deli Serdang, Serdang Bedage, Tebing Tinggi, Batu bara sampai ke Asahan itu suruh pernyataan dan masing-masing dengan data yang tebalnya segini bahwa mereka kemudian kesulitan mendapat sertifikasi karena persyaratan jam yang harus dipenuhi itu harus dalam satu mata pelajaran yang sama padahal itu tidak mungkin terpenuhi karena mungkin jumlah kelas di sekolah itu yang tidak cukup sehingga mereka tidak pernah bisa merebut kesempatan. Jadi kesempatan mendapatkan sertifikasi begitu susah, begitu sudah dapat honornya pun tidak mereka peroleh. Saya mohon ini menjadi catatan penting bagi Kemenag.

Kemudian yang terakhir adalah kami masih memberikan ekspektasi yang sangat tinggi kepada Kementerian Agama sebagai Kementerian pengawal moral bangsa karena itu kembali saya tutup dengan apa yang digarisbawahi oleh Pak Irjen, tidak ada artinya ini kecuali dengan iman dan taqwa, maka saya derivasi ini tidak akan berubah kalau kita tidak merubah mindset dari coba ingin memanfaatkan menjadi melayani. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . KETUA RAPAT (DR. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc/F-P.GERINDRA): Wa'alaikumsalam.

Teman-teman mohon izin. Ganti sopir dulu, menabrak di tol, naudzubillah, istrinya DR. Yudi Latif. Bu Ledia sakit, jadi mohon izin bapak-bapak, saya menggantikannya sebagai sopir tembak.

Kami persilakan yang nomor 5 adalah Pak Kyai Maman. Kami persilakan Pak Maman.

F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh .

Saya Maman Imanul Haq. Dapil Subang, Sumedang, Majalengka dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Terima kasih pimpinan. Pak Sekjen, Pak Irjen dan seluruh jajarannya.

Saya hanya ingin mencoba menguatkan apa yang dikatakan oleh Mas Umam, Romo, dan pembicara yang lalu bahwa Kementerian Agama satu secara internal ke dalam ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan guru honorer, penghulu, terus juga kualitas lembaga-lembaga pendidikan dibawahnya. Tunjangan profesi guru impassing sebesar Rp1,2 triliun yang seharusnya bisa dibayarkan kepada 7,900 guru, itu sampai hari ini menggantung. Saya reses ketika ujian negara di Madrasah Tsanawiyah lalu kita ketemu Kemenag, bagaimana ada seorang kepala sekolah madrasah yang harus menjual motor dan lain sebaginya. Ini menjadi semacam muhasabah, intropeksi ke dalam, sampai sejauhmana Kemenag melindungi, memberikan upaya yang optimal bagi internalnya. Tetapi point kedua, inipun mempernyatakan kembali tentang spirit, kultur, psikologi yang ada di Kementerian Agama.

Saya pernah diskusi panjang dengan Gus Dur lalu dilanjutkan diskusi dengan Pak Jokowi sebelum pembentukan kabinet, lalu masukan-masukan bahwa Kemenag ini memang layak


20

dibubarkan, menemukan momennya ketika misalnya kita tidak bisa mendesak Bappenas dan Kemenkeu agar segera mencairkan itu. Upayanya betul-betul upaya yang ala pesantren, hanya lobi-lobi biasa padahal kita bisa misalnya dengan kemitraan Komisi VIII ini, kita desak Bappenas yang mindset Bappenas itu betul-betul normatif padahal yang kita perjuangkan adalah proporsionalitas, keadilan.

Bagaimana mungkin amanat Konstitusi di anggaran sekarang, sekitar Rp409 triliun lalu pendidikan Islam hanya sekedar 11%. Nah, komunikasi ini yang membuat. Kita lihat di daerah-daerah deh, kalau Kemenag itu kalau duduk di antara di Pendopo itu pasti di ujung dan bagian do'a. Saya lahir dari keluarga Kementerian Agama bapak-bapak, saya yang ngomong ke Jokowi bahwa Kementerian agama ini layak dipertahankan. Saya pun ngomong ke Gus Dur bahwa Kementerian Agama ini dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama dan isinya adalah orang pesantren tetapi dengan spirit seperti ini, saya masih ingat kok Pak Sekjen di ruangan sana ngomong bahwa nanti kita bersinergis dengan Komisi VIII ini sesuai amanat MD3 bahwa kita akan dapat madrasah seanu, masjid seanu dan lain sebagainya dan kami tidak akan korupsi, ini adalah amanat MD3, amanat Konstitusi juga tetapi sampai sekarang la salam wala tala. Ini yang membuat saya berpikir ulang, saya kebetulan Anggota Panja Pendis. Saya mengusulkan Panja ini untuk diperkuat soal bagaimana tata kelola dan soal politik anggaran agar kita masih punya harapan bahwa sesungguhnya Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, itu adalah tonggaknya adalah Kementerian Agama.

Saya jujur menangis bapak-bapak kalau kita diskusi dengan Darmang Tias, kita diskusi sama Tetang dan lain sebagainya, kita dianggap bahwa Kementerian Agama dan apapun yang berbau agama, pondok pesantren, itu kehilangan spirit keagamaannya, soal transparansi, soal kerja keras dan sebagainya, dalam bahasa Gus Dur "Tadayyun al hafla tadayyun ala ma'na". Beragama secara simbolik tetapi substansi agama kehilangan atau dalam bahasa Mas Umam tadi, kita mengurus banyak hal tetapi nilai agama tidak pernah kita urus.

Nah, saya hanya ingin mengatakan itu bahwa di belakang kita begitu banyak guru-guru madrasah, saya mengelola pendidikan agama dari mulai madrasah diniyah, dan lain sebagainya, jauh sebelum republik ini berdiri, pesantren sudah melakukan pemberdayaan. Kenapa kita tidak PD, tidak yakin, meyakinkan mereka kelompok-kelompok sekuler, kelompok-kelompok liberal bahwa kitalah pemilik Republik ini dan berhak untuk mengambil anggaran itu tetapi jangan pernah mimpi itu bisa tercapai kalau spirit, psikologi, kultur serta kemampuan membuat semacam strategis yang sistematis dan cerdas tidak dilakukan oleh bapak-bapak yang hari di amanai oleh Allah ada di Kemenag.

Ini keprihatinan saya yang sangat besar, bukan sekedar karena proposal masjid kita belum disetujui, bukan sekedar bahwa madrasah itu tidak setuju dan lain sebagainya.

Saya akan diskusi dengan Pak Yasin, dengan ICW dan lain sebagainya karena saya yakin bapak-bapak, di pesantren kita dididik untuk jujur, dididik untuk ini dan sebagainya tetapi whats wrong, apa yang salah.

Terima kasih. Assalamu'alaikum. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Maman. Bapak, ingin saya sampaikan bahwa di tengah bapak ini, kami Komisi VIII ada yang leluhurnya

Dari Kemenag, guru saya Pak. Orang tua saya adalah dari Kemenag dulu dan juga orang yang punya komitmen dan kita ingin lho Kemenag tampil nomor satu diantara Kementerian dan lembaga tapi dari beberapa indikator yang kami tangkap memang agak memprihatinkan. Oleh karena itulah mari kita bersinergi Pak, membangun kinerja Kementerian Agama yang bagus lagi termasuk antisipasi terhadap berapa hal. Tentang BPKH, jaminan produk halal dan lain sebagianya.


21

Selanjutnya kami persilakan, Bu Arzetty. Mudah-mudahan menambah semangat kami bu, kami persilakan. F-PKB (ARZETTY BILBINA SETYAWAN, SE):

Matur suwun Pak Ketua. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kita harus semangat, Bu Mil saja semangat Pak. Dan yang sangat saya banggakan, terima kasih untuk Pak Sekjen dan Pak Irjen beserta jajaran dan juga sahabat-sahabat di Komisi VIII yang sangat saya cintai dan saya banggakan.

Baik, kalau kita bicara mengenai pemerintah, Pemerintah kita menargetkan pendidikan untuk lebih maju lagi tapi kita harus sadari bahwa elemen untuk memajukan pendidikan itu ada di yang namanya tenaga pengajar. Kita tidak menyadari bahwa jika tadi Ibu Endang mengatakan keprihatinan terhadap para tenaga pengajar karena memang kita bicara mengenai penghasilan atau gaji yang memang tidak terlalu diperhatikan sehingga kemudian ini merupakan suatu permasalahan yang sangat pelik tapi mungkin disini Kemenag sebagai leading sektor pendidikan, bicara mengenai agama islam, kalau memang kita bicara mengenai pengangkatan PNS itu saat sulit tapi bagaimanapun kita harus bisa mencari solusi yang cerdas. Tidak ada salahnya kita mengambil satu langkah yang positif yang sudah dilakukan oleh Kemenkes dimana mereka melakukan yaitu pegawai tidak tetap seperti misalnya bidan, dokter yang memang mereka tempatkan di daerah-daerah yang kemudian mereka sesuaikan honornya dan difasilitasi tetapi semua fasilitas diberikan layaknya PNS tapi disini mereka dikontrak dalam hitungan 5 tahun.

Kemudian pada saat selesai masa kontrak, mereka akan direvisi lagi dan seleksi lagi dan ada baiknya jika Kemenag juga melakukan solusi-solusi, terobosan seperti ini karena besar harapan bahwa tenaga pengajarlah yang bisa mendongkrak keinginan pemerintah untuk bisa menaikkan atau target pendidikan bisa menjadi lebih baik dan juga maju. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, solusi apa yang akan dilakukan oleh Kemenag ke depannya.

Terima kasih. Saya Arzetty Bilbina. Kebetulan saya dari Jatim I, Surabaya, Sidoarjo. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Wallahul Muwwafiq ila aqwamitthariq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Ketua. KETUA RAPAT:

Ya, sudah tercatat Pak Deding tapi Pak Deding mungkin serahkan dulu ke Pak Muna. Kami persilakan Pak Muna.

F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA):

Terima kasih Pimpinan. Ketua yang terhormat ini PKB juga ya?


22

KETUA RAPAT:

Kenapa Pak? Ada apa dengan PKB Pak? Kami persilakan. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA): Bapak Dirjen semuanya dan Bapak Sekjen yang beserta jajarannya yang kami hormati.

Nama saya Choirul Muna, Dapil VI Jawa Tengah. Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo dari Partai Nasdem. Sedikit banyak kami tergelitik Pak Irjen dan Pak Sekjen. Bahwa dalam hati kecil saya ini penuh dengan pertanyaan yang sungguh luar biasa mengenai Undang-Undang MD3. Jadi di DPR ini ada yang namanya Undang-Undang MD3 yang mana bahwa setiap Anggota DPR wajib memperjuangkan aspirasi di Dapil, ini ada payung hukumnya namanya MD3. Nah, saya ini kadang-kadang berpikir apakah salah kalau namanya anggota DPR Komisi VIII ini ingin memperjuangkan aspirasi madrasah-madrasah kemudian masjid-masjid, mushollah yang ada di Dapilnya kepada Kementerian Agama, seolah-olah dari dirjen-dirjen yang bersangkutan, ini hanya ketakutan dengan Irjen. Nanti salah dengan Pak Irjen ini kayak begitu. Kalau namanya nanti itu memberikan pada Anggota DPR RI apa sih dosa Anggota DPR RI Komisi VIII ini pada Kementerian Agama sehingga sampai-sampai Pak Irjen, kami ini diklaimkan pada proposal yang tidak tahu persis dengan kita. Bahwa ini ada sekian proposal yang masuk dari Dapil sampean ini diklaim saja bahwa ini sampean yang mengajukan proposal itu padahal itu sama sekali tidak mengerti. Sampai sebegitu jauh persoalan-persoalan masalah ini. Oleh karenanya pertanyaan saya pada Pak Irjen, apa betul Pak Irjen ini masih belum mengakui dengan Undang-Undang MD3 yang ada disini, ini saja terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatulllahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kyai. Pak Sekjen, saya membantu menjelaskan apa yang disampaikan Pak Muna. Dibandingkan dengan komisi-komisi lain, kemitraan Komisi VIII itu memang paling tertinggal

Pak kelancarannya dan diantara mitra-mitra di Komisi VIII, mohon maaf harus sampaikan dengan sejujurnya walaupun mungkin pahit. Kemitraan Komisi VIII dengan Kementerian Agama itu, mohon maaf Pak, paling buruk Pak kami dalam mewujudkan hak kami tentang MD3 itu. Memang alasannya adalah karena Irjen itu. Seperti disampaikan Pak Muna, itulah sebabnya nanti Pak Irjen, kami juga akan mengundang bapak secara khusus dengan Irjen Kemensos, Irjen Kementerian Agama, kemudian inspektorat dari BNPB dan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak agar koordinasi. Jadi kami dianggap paling tertinggal kemitraannya dibandingkan komisi-komisi yang lain, dan diantara mitra Komisi VIII ini, semua mengakui bahwa komunikasi dengan Kementerian Agama dalam kemitraan mewujudkan MD3 itu paling terhambat, paling jelek. Ini sebagai catatan Pak ya, nanti kita cari dimana masalahnya.

Terakhir kami persilakan dari unsur pimpinan, menjawab Pak Deding, kami persilakan. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya Deding Ishak. Dapil Jawa Barat III, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor dari Fraksi Golkar. Jangan tanya Golkar yang mana Pak ya. Yang jelas, Golkar yang taat hukum. Putusan PTUN, pasti itu.


23

Jadi sangat legal begitu. Aman-aman. Masih aman Pak. Baik. Pertama saya menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Sodik tadi terkait dengan sebetulnya kita ingin bersinergi Pak ya antara tugas fungsi pelaksana dengan tugas fungsi pengawasan sebetulnya. DPR ini pengawas, jadi kita juga ingin memastikan bahwa program-program dijalankan itu betul-betul aspiratif kebutuhan masyarakat dan memastikan sesuai dengan aturan. Tidak afiktif dan sebagainya. Jadi jangan khawatir bahwa kita datang ini sebetulnya membantu begitu. Pemahaman seperti ini penting, jangan sampai ada kesan justru kita ini merecoki begitu, tidak membantu. Kita tidak berkepentingan secara riil tetapi bagaimana agar tugas bapak-bapak sebagai pelaksana program ini berjalan lancar, on the track dan tentu tugas pengawasan kami.

Terkait dengan itu, saya meneruskan beberapa aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat terkait dengan beberapa persoalan. Pertama, ini soal kebijakan pensiun pengawas bukan guru Pak. Jadi ada pengawas guru, ada pengawas bukan guru. Persoalannya saat ini ada ketidakjelasan aturan untuk masa pensiun PNS. Pengawas bukan guru di lingkungan Kemenag berdasarkan PP Nomor 21/2014 Pasal 2 Ayat 2B dijelaskan bahwa masa pensiun 60 tahun. Ini mohon nanti klarifikasi penjelasan seperti apa karena faktanya seperti itu tetapi BAKN (Badan Kepegawaian Nasional) mereduksi menjadi 56 tahun.

Jadi ada persoalan kasusnya di Lumajang, Jawa Timur ini daerah Dapil siapa ini? PNS ini. Ada pengawas bukan guru menerima SK pensiun pada bulan Februari 2015 tetapi SK nya berlaku surut padahal asas hukum ini tidak berlaku surut begitu, jadi aturan mana bahkan aturan hukum ini yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih atas, jadi ini persoalan sehingga yang bersangkutan ini harus mengembalikan gaji selama 4 tahun Pak. Nasib pengawas bukan guru dari Kementerian Agama, umapamnya mantan atau bukan mantan, sebelumnya Kepala Seksi Mapenda atau apalah, ini jadi persoalan. Mohon penjelasan dan solusi apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

Yang kedua, ini dengan Pak Yasin dan Pak Sekjen, ya semuanyalah. Dengan Direktur Jenderal Bimas Islam juga, terkait dengan PP 48/2014 Pak. Inikan ada P3N Pak ya, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pak ya? Uang kalau di Jawa Barat itu disebut Lebe begitu yah, yang itu di desa kerjanya. Ini sekarang tidak jelas Pak, ini ratusan ribu, mungkin jutaanlah di Indonesia ini. Sekarang nasibnya dengan PP 48/2014 ini tidak ada itu, terhapus secara otomatis karena ada ketentuan Pak Yasin yang menginisiasi, saya pikir bagus, positif dalam rangka mencegah terjadinya gratifikasi, kita juga ingin agar Kementerian Agama ini menjadi Kementerian yang betul-betul diisi dengan nilai-nilai roh keagamaan tadi begitu, agamanya benar ada begitu tetapi juga kita tidak boleh abai dengan fakta di lapangan bahwa ini menimbulkan persoalan yang justru akan menimbulkan problem ketidakadilan.

Oleh karenanya ini sebagai masukan saja sebagai bahan evaluasi kalau menurut saya. Jadi PP 48/2014 belum menjawab persoalan yang kita hadapi. Mungkin satu sisi soal mencegah oke begitu tetapi pada sisi lain bagaimana kita mengapresiasi atau kita memastikan bahwa proses pernikahan itu betul-betul bisa dijalankan sesuai dengan syari'at agama dan kemudian kita juga mengapresiasi pelaksana yang menurut Prof. Hamka ini sebetulnya inti embrio Kementerian Agama itu disitu begitu, nah ini sudah mulai dilupakan. Saya khawatir ini suatu hal yang menjadi persoalan. Ini selesai, itu satu, persoalan lain juga muncul dan ini hampir dimana-mana Pak.

Dari kunjungan reses kami ke Dapil juga ke beberapa tempat itu dikeluhkan bahkan ada usul di Sulawesi Barat ini kalau perlu difasilitasi kendaraan bermotor, bahkan bukan motor lagi, kuda begitu karena ada beberapa daerah yang tidak ini karena tadi itu, untuk menjangkau bagi mereka yang tidak menikahkan putra-putrinya di KUA, kalau itu kan tidak dipungut Pak tapi kalau ini dikenakan PNBP sebesar Rp600.000 kan? Nah, maksud saya ada di persolan. Pertama persoalan dari status P3N seperti apa. Mestinya kan kalau melihat K1, K2 ini mereka diapresiasi menjadi CPNS mestinya begitu sehingga ada kepastian dalam anggaran. Kita jangan bicara Kementerian Agama anggarannya terbatas sebagainya, justru ini yang harus dibuka sekarang ini Pak. Pak Sekjen, harus dibuka bahwa ada ada nilai positif dan nilai penting bagaimana strategisnya Kementerian Agama ini dikaitkan dengan


24

Nawacita Revolusi Mental, revolusi karakter dan sebagainya. Jadi kalau anggarannya bicara seperti, kita ungkap saja. Jadi harus ada kepastian tentang statusnya kemudian apakah dianya akan di CPNS kan, atau disatukan, begitu kira-kira dengan mendapat honorarium dari APBN atau APBD, itu harus jelas sehingga ada kepastian.

Yang kedua, tentu harusnya direvisi begitu, jadi apa Rp600.000 itu KUA nya kemudian yang ininya dibalikkan berapa pungut sehingga pasti juga karena tetap saja berjalan Pak itu Pak. Jadi apa yang diperintahkan atau menjadi pasal-pasal penegasan di PP 48/2014 tidak bunyi, tidak bisa terini lagi karena prakteknya tetap saja nyolong begitu, dan ini lebih berbahaya. Jadi akibat ini, ketidakjujuran terus berlangsung di Kementerian Agama. Jadi harus segera diatasi Pak. Kemudian soal yang terakhir soal ini Pak, tadi soal mutasi-mutasi saya ikut saja Romo begitu ya, memang masih terdengar itu sehingga Kementerian Agama ini tidak jelas. Jadi bagaimana posisi dan peran dari Wanjaktinya begitu, sehingga kriteria Kakanwil ini apa prestasi, apa masa kerja lain sebagai ini tidak jelas dan saya ingin guna mengingatkan kita semua ya, meskipun tentu sekarang ini Kementerian ini bisa berasal dari Parpol atau profesional ataupun di luar parpol tapi tetap begitu, jadi aparatur negara ini, sipil negara ini adalah independen, netral.

Jadi saya ingatkan bahwa tentu saya berharap agar Kementerian Agama ini bisa secara profesional dan proporsional dalam soal ini. Saya masih mendengar bahwa saya apa di dalam, tetapi kalau di dalamnya tahan begitu, Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen dan semua jajaran dibawah tahan terhadap tekanan dari siapapun, dari kepentingan politik kepentingan siapapun, saya pikir ini akan bagus. Ini barangkali yang. Soal ini sebetulnya saya ingin sampaikan dengan sebuah keprihatinan. Mudah-mudahan jusru dengan hadirnya Pak Lukman sebagai Menteri Agama, hal seperti itu bisa secara bertahap bisa di minimize 20 tahun.

Kemudian terakhir Pak, ini terkait dengan posisi Kementerian Agama. Jadi kalau tadi dikatakan oleh teman-teman bahwa pentingnya pendidikan Islam bagaimana peran pesantren ya tentu kita berkehendak agar fungsi kelembagaan yang mengurus diniyah dan pesantren ini sebagai akar pendidikan Islam itu ditingkatkan. Sebagai contoh, jadi based practice nya ini tinggal sebelah saja, di Kementerian Sosial yang saya dengar Pak Ketua, jadi Direktorat Jenderal Dayasos ini dibagi dua sekarang, jadi Dirjen apa, plus Direktorat Jenderal Fakir Miskin, kenapa justru di Kementerian Agama tidak ada Direktorat Jenderal Pesantren justru jangan diciutkan, justru ditingkatkan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Nah ini tentu perlu visi besar untuk menempatkan Kementerian Agama sebagai kalau menurut saya leading sector dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Jadi itu saja, sebagai pengawal moral bangsa. Saya pikir itu Pak Ketua Sidang.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Deding dan terakhir Di sesi ini ya? Bukan terakhir pembicaraan ketua di Komisi VIII. Pak ketua kami persilakan.

F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA):

Kita tadi sepakat jam 22.00 WIB ya? F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA):

Terima kasih.


25

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Prof. Hamka, saya satu menit saja Pak. Nanti dihitung Pak, dihitung dari sekarang. Satu, untuk Pak Irjen saja Pak. Ada kasus terbaru di Sulawesi Tenggara dimana kantor Kanwil Kementerian Agama itu diambil alih lagi oleh pemerintah provinsi karena memang itu punya mereka. Jadi saya sudah telepon beberapa pegawai disana itu, pemprovnya, nah ternyata memang "kelakuan" Kanwilnya itu tidak betul Pak. Contoh kasus untuk kami saja, untuk kami Pak Sekjen, kami 3 kali datang kunjungan kerja kesana. Saya tiga kali saya kesana, dua kali kunjungan kerja, itu dia pernah datang dan kami sudah memberitahu dari sekretariat bahwa kita mau mengecek sebetulnya apa yang mereka lakukan selama disana dan berdasarkan informasi dari pejabatnya disana ternyata memang Kanwilnya ini tidak kooperatif dan pantas kalau Pemprov mengambil alih punya mereka. Mestinya kan dibantu, tidak mesti diambil alih kalau memang dia sangat kooperatif. Yang kedua, ini baru 30 detik.

Yang kedua, itu soal yang tadi yang sudah disebut satu persatu tapi saya rincinya sedikit saja. Saya minta tolong Pak Irjen itu tolong ditindaklanjuti soal pengaduan-pengaduan masyarakat. Saya sudah pernah menelepon Pak Irjen soal itu secara langsung, yaitu terkait dengan dosen-dosen. Kalau tidak mau jadi dosen, jadi politisi saja seperti saya Pak. Jadi politisi itu seperti Prof. Hamka, cuma Prof. Hamka tidak gentlemen, pensiun dulu baru jadi politisi. Kalau saya Pak, dosen aktif, mundur. Supaya apa? Supaya ikut naik roller coster ini. Jadi berpolitik itukan kayak roller coster itu, kadang-kadang naik turun naik turun begitu kan? Jadi begitu dia turun, itu yang indah itu begitu Pak, menjerit-jerit. Wah, indahnya disitu. ... :

Pak ketua jangan cerita itu, jadi saya sedih Pak ketua. F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA):

Tidak, ini ceritanya maksud saya, ini kaitannya dengan profesor-profesor kita. Kita butuh mereka datang ke Indonesia mengajari anak-anak kita S1 itu Pak. Saya saja walaupun saya sekarang jadi Anggota DPR, malah saya masih menyempatkan waktu sekali-sekali untuk mengajar karena itu panggilan soal mengajar itu. Nah karena itu kalau dia terpanggil jadi ngajar Pak, tidak usah jadi Ketua Ormas kah, atau jadi apakah jadi apa, saya minta itu tegas. Nanti saya cek lagi itu Pak Irjen. Jadi mohon nanti laporannya ke kita seperti apa yang dikaitkan termasuk dosen yang sekarang sedang di luar negeri yang tidak mau pulang. Kalau tidak mau pulang, pecat saja Pak, berhentikan. Iya tidak? Kita butuh mereka disekolahkan keluar negeri supaya pulang ke Indonesia, mengajari anak-anak Indonesia supaya pintar. Kalau tidak mau, ya dipecat. Iya tidak? Kita jangan membiayai mereka habis duit negara ini tapi tidak mau berguna untuk negara ini. Jadi saya kira itu saja 3 hal yang ingin saya sampaikan dan saya mohon kawan-kawan lain stop dulu bertanyanya, kasih kesempatan kepada Kementerian Agama untuk menjawab, saya saja sudah mau stop ini.

Demikian. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT:

Bu Desy, tumben tidak bertanya Bu Desy. Biasanya kalau disana bertanya.


26

Bapak/ibu.

Demikianlah pertanyaan dari teman-teman Komisi VIII. Jadi beliau cerita tentang roller coster. Bapak posisi dimana sekarang Pak Saleh? Roller costernya dimana posisinya sekarang? Biar tidak ngantuk Pak ya. Tenang-tenang saja ya.

Kami persilakan Pak Sekjen, Pak Irjen, mohon maaf tadi supaya tidak ngantuk kita. Kami persilakan Pak.


Terima kasih Pimpinan. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati.

Saya tentu merasa sangat berterima kasih atas semua masukan, pertanyaan dan juga pembahasan yang dilakukan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kawan-kawan, bapak/ibu sekalian dari Komisi VIII ini.

Yang pertama tentu perhatian saya terhadap persoalan BOS ini karena diangkat oleh 3 pembahas ini, ada Pak Khatibul Umam Wiranu, kemudian ada Pak Maman dan juga Romo Syaf'i'i dan yang lain-lain tentu serta secara tidak eksplisit juga disampaikan. Persoalan BOS ini memang menjadi sesuatu yang luar biasa dan kami juga merasakan penderitaan-penderitaan yang dilakukan oleh kawan-kawan di madrasah kita yang 91% adalah madrasah swasta dan mereka memang sangat-sangat tergantung terhadap keberadaan BOS ini maka kemudian ketika terjadi perubahan akun dari 57 yang bisa digelontorkan, dikirim dengan uang itu dan kemudian harus diubah ke akun 52 yang disitu tentu ada kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dan seterusnya lalu memang menjadi sangat rumit. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati.

Kami sudah melakukan tiga kali pertemuan dengan Pak Dirjen Perbendaharaan terkait dengan

persoalan ini. Kenapa kami dibedakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena di Dikbud hingga hari ini masih mengunakan akun 57 sementara kami harus menggunakan akun 52, tentu ada aspek historis yang selalu disampaikan oleh Pak Dirjen terkait dengan ini. Misalnya adalah bahwa ada kajian-kajian yang dilakukan oleh KPK, oleh BPKP dan kemudian juga tim yang dilakukan di internal Kementerian Keuangan khususnya di Direktorat Jendral Perbendaharaan bahwa yang namanya Bansos itu selalu dikaitkan hal risiko sosial dan resiko sosial itu kemudian juga lebih khusus dikaitkan dengan keberdayaan ekonomi sehingga kemudian bantuan opersional itu tidak bisa dikategorikan sebagai resiko sosial ini. Ini yang menjadi alasan mengapa "kami" lalu harus mengambil posisi akun 52 untuk persoalan BOS ini. Itu adalah titik poin dimana kami harus melakukannya.

Ketika kemudian kita protes terkait dengan kenapa Kementerian Dikbud masih mengunakan 57, jawabannya selalu dinyatakan bahwa mereka dalam proses transisi karena ke depan seluruh bantuan sosial itu harus menggunakan akun 52. Kementerian Agama ingin dijadikan "contoh" oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu institusi yang "mengawali" dan "sukses" mengawal akun 52 untuk bantuan operasional sekolah, ini yang menjadi titik poin kami.

Nah itulah sebabnya kemudian kami berkali-kali melakukan komunikasi, koordinasi dan lalu kemudian yang terakhir tentu dengan Pak Irjen juga kami dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kalau kita lihat di buku pedoman, sesungguhnya ada 13 item yang terkait dengan BOS ini tetapi kalau kemudian kita rinci sebenarnya ada tiga saja, yang pertama adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Misalnya untuk ATK, madrasah, kemudian untuk pembangunan rehab,


27

madrasah, kemudian untuk hal-hal semacam itu. Dan kemudian yang kedua adalah untuk biaya kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan pembinaan guru, kemudian pelatihan-pelatihan guru dan seterusnya menggunakan biaya kegiatan, pembayaran biaya kegiatan.

Kemudian lalu ada untuk honor. Nah oleh Kementerian Keuangan sudah dicarikan solusi tentang bagaimana menerapkan akun 52 ini untuk pembayaran BOS ini. Misalnya adalah kalau itu untuk pembayaran honor guru maka cukuplah ada SK dari BPK ditingkat kabupaten atau di tingkat provinsi yang membuat SK ini. Jadi misalnya si A dia mengajar sebanyak sekian, maka kemudian dia akan dikasih honor sekian. Kemudian kalau misalnya biaya kegiatan maka akan menggunakan UP dan itu sudah cara-cara ini saya rasa sudah sangat lazim digunakan di Kementerian Agama dan juga saya rasa di kementerian lain.

Nah kemudian yang terakhir yang saya rasa penting adalah yang dalam pertemuan terakhir yang Pak Irjen menisiasi pertemuan ini, tentu adalah dalam kaitannya dengan bagaimana supaya kalau madrasah ingin memberikan barang misalnya komputer kemudian membeli alat-alat misalnya pulpen dan seterusnya tidak dikirim dari kantor Kementerian Agama tapi mereka bisa membeli sendiri maka kemudian sudah akan bukan akan, sudah diinisiasi untuk membuat namanya adalah bendahara pembantu pengeluaran di tingkat madrasah. Jadi di madrasah itu nanti ada bendahara yang bendahara ini di SK kan oleh BPK di tingkat kabupaten/kota. Jadi misalnya madrasahnya Pak Choirum Muna, disitu ada madrasah maka disitu ada bendahara.

Nah ini yang diperlukan oleh Kementerian Keuangan adalah membuat diskresi terhadap Permenkeu PMK Nomor 90 itu yang sebab di PMK ini ada ketentuan bahwa BPP (Bendahara Pembantu Pengeluaran) haruslah PNS dan ini yang kemudian sudah dirumuskan bahwa tidak harus PNS. Ini yang saya rasa jadi kalau misalnya madrasah ingin belanja Rp40 juta untuk bangun kemudian untuk membelikan komputer dan sebagainya maka bisa kita kirim uang. Jadi tidak dikirim komputernya, tidak macam begitu, jadi bisa dikirim uang dan nanti setelah dikirim uang maka kemudian setelah membeli, membeli barang-barang atau membangun maka kemudian mereka setorkan kembali kuitansi ke PPK di tingkat kabupaten/kota untuk memperoleh ketegasan bahwa barang sudah dibeli sesuai dengan yang diinginkan.

Jadi ini sebenarnya kalau kita semangati, itu adalah sebuah proses transparansi dan akuntabilitas. Inilah barangkali yang mungkin perlu kita bangun ke depan dan ini kalau seandainya kemudian berhasil maka dalam tanda petik tadi saya menyatakan mungkin Kementerian Agama termasuk yang mengawali mengenai bagaimana kita menerapkan akun 57 dengan kemudahan-kemudahan tadi. Jadi tidak kita bayangkan misalnya lalu ada lelang di tingkat kabupaten/kota untuk pulpen, untuk potlot, untuk buku tulis, tidak ada seperti itu karena kalau itu maka rawan tadi itu, benar, saya setuju itu akan rawan terjadi korupsi di wilayah itu maka kemudian tadi itu ada Bendahara Pembantu Pengeluaran yang fungsinya adalah tadi itu, menerima uang, menyetorkan laporan dan itu sesuai dengan transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita bangun bersama-sama. Jadi saya rasa ini yang kita harus pahami Pak. Jadi di satu sisi ada kemauan KPK, ada kemauan BPKP, ada kemauan dari Kementerian Keuangan yang kemudian kita diskusikan dan ini dan terus terang saja saya juga ketika protes itu keras juga karena kenapa di Kementerian Dikbud masih bisa 57 sementara "dipaksa" untuk melakukan 52. Jawabannya adalah hal-hal yang semacam itu. Sangat rasional dan saya rasa untuk membangun transparansi dan akuntabilitas.

Nah, ini yang saya rasa menjadi penting dan bapak/ibu sekalian. Memang ada keterlambatan, itu pasti karena ini sebuah perubahan yang sangat revolusioner, dan memang membutuhkan ada banyak hal yang harus diselesaikan.

Kalau saya ingin mengaca tahun lalu bapak/ibu sekalian, betapa menyesalnya kita karena ada angka yang cukup cukup besar, hampir Rp6 triliun yang tidak bisa kita gelontorkan ke masyarakat karena perubahan akun yang sangat cepat itu dan kemudian diberikan pada saat-saat akhir. Kita menunggu dan menunggu dan kemudian baru tanggal 28 Oktober, saya ingat betul Pak Shihab tanggal 28 Oktober baru diberikan perubahan akun dari 57 ke 52, ada yang ke 51 dan seterusnya dan kemudian dalam waktu yang hanya tinggal 21 hari tidak mungkin kita bayarkan maka kemudian


28

sudahlah daripada nanti bermasalah, kita dalam bahasa Jawanya itu "Menulung tapi kepentung". Jadi kita memberikan pertolongan tapi kemudian kita bermasalah maka kita putuskan, sudah, untuk tahun 2014 kitaa tidak cairkan itu dan kemudian ternyata tahun 2015 sama juga nasibnya seperti ini ketika terjadi perubahan akun ini.

Oleh karena itu kami mohon dukungan dari bapak-bapak sekalian supaya juga "memberikan statement-statement" ke Kemenkeu agar mempermudah ini sebab ketika 52 dengan menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa dan sebagainya itu maka pasti tidak akan terkejar persoalan ini. Nah, kemudian sudah diberikan ini, mudah-mudahan dalam waktu singkat akan bisa digelontorkan terutama yang kaitannya dengan triwulan pertama dan kedua.

Kalau berdasarkan data yang kita peroleh dari Kementerian Keuangan kira-kira sudah ada 11% sekarang BOS yang sudah dicairkan. Kira-kira sekitar 4.000 madrasah dari maaf, 46.000 madrasah yang tentu akan mendapatkan bantuan operasional ini. Jadi ini yang saya rasa yang perlu saya jelaskan Pak mengenai posisi BOS ini, nanti tentu kalau tidak salah mungkin besok malam akan ada pertemuan dengan Dirjen Pendis mungkin Pak ya, mungkin itu akan bisa dikaji lebih luas tetapi sekedar gambaran awal mengenai posisi BOS dan kenapa kemudian akun 52 ini kita sepahami karena tentu adalah dalam rangka membangun akuntabilitas dan transparansi. Ini yang tentang BOS.

Kemudian yang kedua tentang KPHI. KPHI ini bapak/ibu sekalian, sesungguhnya yang belum terbayarkan itu honorarium Pak. Kami kemarin barusan menerima surat dari Pak Slamet selaku Ketua KPHI karena mereka mengabdi selama ini dan belum pernah mendapatkan honor dan mereka akan berakhir kalau tidak salah mungkin tanggal 16 Feburari 2616 masuk .... Artinya selama hampir satu periode mereka sama sekali belum memperoleh yang namanya honor ini. Nah kenapa honor tidak bisa dibayarkan? Karena masih nyantol di Menpan kaitannya dengan besaran honorarium ini, jadi belum sampai di Pak Presiden Pak. Tadi pagi saya ketemu dengan Pak Atmaji, Sesmen PAN-RB, dan memang menyatakan bahwa belum diajukan ke Pak Presiden. Ini juga mungkin akan ada bagusnya kalau Pak Ketua mungkin bisa appeal juga ke Pak Sesmen supaya segera persoalan KBIH kaitannya dengan Perpresnya ini, Perpres mengenai Perpres apa Keppres Pak? Perpres ya? Perpresnya ini supaya segera diselesaikan di tingkat Menpan dan kemudian tentu segera ditandatangani Pak Presiden sebab ini kalau tidak ada besarannya ini, tentu kita tidak bisa bayar.

Nah mengenai anggaran, ini sudah kita anggarkan Pak. Jadi tahun ini sudah kita anggarkan Rp5.831.000.000,- . Ini sudah kita anggarkan, itu alokasinya dalam honor atau gaji komisioner sudah kita siapkan honor karyawan kita siapkan peningkatan fasilitas kantor, publikasi, monitoring, evaluasi, rapat koordinasi dan juga operasional kantor. Jadi sebenarnya dengan angka Rp5,3 miliar ini sudah cukup sebenarnya dan komponen honor atau gaji sudah masuk disini tetapi problemnya adalah besarannya itu yang belum memperolehnya gambaran nyata karena Perpres-nya belum didapatkan. Jadi ini mungkin juga dari forum ketemu dengan bapak/ibu sekalian ini justru ini kami akan juga lakukan koordinasi lebih intensif untuk memperoleh kejelasan mengenai honor ini.

Kemudian yang berikutnya yang saya rasa penting juga kaitannya dengan rekrutmen pejabat. Kita sudah berkomitmen Pak bahwa mulai 1 April tidak ada lagi pengangkatan jabatan 2015, 1 April 2015, sudah tidak ada lagi pengangkatan jabatan tanpa assessment. Jadi tanpa assessment, jadi ini sudah tidak bisa terjadi lagi baik itu terhadap Eselon III, Eselon IV kemudian Kepala Madrasah, kemudian Kepala KUA, itu sesuai dengan KMA Nomor 207 tahun 2013, April 2015 secara resmi sudah kita launching. Jadi artinya tidak ada lagi mengangkat Kakanwil tanpa assessment jadi mulai 1 April. Jadi oleh karena itu maka apa berdasarkan tanggal yang sudah kita sepakati, kita launching ini maka semenjak tanggal 1 April 2015 tentu menggunakan sistem ini. Di beberapa Kanwil misalnya di Kanwil Sultra, itu sudah dilakukan proses rekrutment berbasis pada assessment ini termasuk juga di Irjen dan secara struktural sudah dilakukan semacam itu cuma secara nasional memang harus 1 April 2015 itu akan kita lakukan mengenai open rekrutmen ini, itu juga untuk. Jadi untuk Eselon III, IV, Kepala Madrasah dan seterusnya itu sudah. Kemudian untuk jabatan tinggi, Eselon I dan II sudah dibuatkan KMA Nomor 48/2015. Jadi sebenarnya sudah ada niatan yang luar


29

biasa baik dari Pak Menteri juga dari kita semua untuk melakukan proses ini. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian yang tidak kalah penting juga terkait dengan keluhan-keluhan guru agama di madrasah. Ini saya rasa pantas kalau bapak/ibu sekalian juga memberikan masukan yang luar biasa karena memang inilah salah satu di antara yang kita keluhkan.

Satu contoh mengenai yang barusan saja kita bahas dalam trilateral meeting mengenai usulan-usulan kita untuk memberikan pembayaran tunjangan guru profesional non PNS yang jumlahnya adalah kita ajukan ke Bappenas lewat trilateral meeting itu adalah Rp1,377 triliun, itu yang kita ajukan tetapi pada waktu pembahasan di trilateral meeting itu, problem yang kita hadapi adalah bahwa ada, saya tidak tahu apakah instruksi atau permintaan atau apa dari Pak Presiden bahwa anggaran tambahan sejumlah Rp 5 miliar. Rp5 triliun yang akan di tambahkan untuk anggaran pendidikan itu ternyata tidak bisa digunakan untuk lain kecuali untuk peningkatan kualitas wajar 12 tahun. Nah inilah yang kemudian juga menghalangi kenapa angka Rp1,377 triliun itu belum bisa dianggarkan dalam anggaran tambahan pendidikan yang Rp5 triliun itu dan dalam keputusan di trilateral meeting itu dinyatakan bahwa ini akan dibicarakan pada Rakor Menteri Pak.

Saya masih belum tahu apakah di Rakor Menteri sudah dibicarakan atau belum tetapi yang jelas salah satu keputusannya adalah bahwa untuk tunjangan empassing guru ini sejumlah Rp1,3 triliun itu akan dibicarakan di forum Rakor Menteri. Jadi artinya apa? Di tahun 2016, angka Rp1,377 itu ada uang dan itulah yang barangkali juga mungkin perlu ada RDP khusus begitu dengan bapak/ibu sekalian terkait dengan bagaimana bisa membayar Rp1,377 dan ini bukan hutang sebenarnya, bukan hutang karena angka 1,377 ini sebenarnya adalah untuk menutupi terhadap angka yang secara konstan kita berikan sebagai profesi guru non PNS itu Rp1,5 juta. Jadi kalau misalnya si A ini guru non PNS, dia sudah bersertifikat profesional maka dia kita kasih Rp1,5 juta setiap bulan.

Nah, karena sudah ada SK impassing yang disiapkan oleh dan diselesaikan oleh, Pak Masusi berapa jumlahnya? 160? 160 an ribu guru ini maka kemudian berimplikasi bahwa tunjangan profesi itu sesuai dengan lamanya dia, lamanya guru yang bersangkutan ini mengajar. Jadi kalau dia mengajarnya 15 tahun maka berarti sama dengan PNS tunjangan profesi 15 tahun dan itu yang kemudian tidak lagi Rp1,5 juta, mungkin bisa menjadi Rp2 juta, Rp2,5 juta sesuai dengan lama yang bersangkutan mengajar dan kalau dikalkulasi itu lalu ketemu angka Rp1,377 triliun ini. Ini yang saya rasa kemudian membebani anggaran pemerintah dan mungkin mudah-mudahan masih ada skema seperti ketika kita membayar hutang tunjangan profesi guru non PNS yang lalu yang kemudian diambilkan dari BA-BUN. Ini mudah-mudahan bisa lewat skema itu tetapi masih menunggu Rakor menteri, syukur kalau kemudian ada Rakor khusus membahas mengenai ini yang dilakukan oleh Komisi VIII dalam rangka untuk tadi itu, memberikan sesuatu yang menggembirakan dan supaya negara hadir bagi guru-guru kita yang memang sudah saatnya mereka harus dibayarkan mengenai ini.

Nah ini yang hal-hal yang saya rasa sangat mendasar dan penting. Kemudian mengenai K1, K2 untuk Ini saya rasa sudah saya jelaskan relatif panjang dan kita masih terus dalam proses bapak/ibu sekalian untuk bisa menyelesaikan NIP nya ini dan sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa kita belum menyelesaikan seluruhnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa belum selesai. Satu adalah karena SPT JM yang belum selesai. Itu terkadang tidak masalah di Biro Kepegawaian atau di tempat kami di Sekretariat Jenderal saya rasa tapi problemnya adalah karena SPTJM dari daerah-daerah yang memang masih belum tuntas seluruhnya. Jadi kalau SPTJM-nya sudah selesai, tuntas kemudian bisa disetorkan ke BKN, Insya Allah tidak menunggu waktu yang lama. Jadi artinya ktia memang harus bekerja keras untuk menyelesaikan 16.000 lebih untuk K2 dan 3.000 lebih untuk K1 itu. Jadi memang belum bisa selesai seluruhnya. Bapak/ibu sekalian yang saya hormati.

Kemudian mengenai urusan nikah, rujuk dan sebagainya, nanti mohon Pak Irjen yang banyak melakukan pengamatan dan juga ada banyak catatan, saya rasa mungkin beliau yang akan menyampaikan.


30

Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya kita ingin bahwa seluruh guru yang jumlahnya 56.000 yang tercatat baik yang tidak lulus di K2 maupun yang tercatat dan tidak memenuhi persyaratan verifikasi K2 itu ke depan bisa mengisi ruang kosong madrasah-madrasah yang tidak ada gurunya tetapi persoalannya adalah bahwa ada standar-standar yang memang harus dipenuhi dan ketika kemudian standar-standar yang sudah dilakukan di BKN, ini lalu diterapkan, inilah yang harus kita terima.

Jadi ada sebanyak 16.000 yang lolos dalam uji kompetensi kelulusan CPNS itu dan kemudian ada yang tidak lulus dan yang ini yang sekarang jadi problem adalah yang tidak lurus dan sudah mengabdi puluhan tahun ini mau diapakan? Ini barangkali yang juga memerlukan diskusi yang cukup mendalam karena juga menyangkut anggaran karena belanja pegawai dan seterusnya dan kemudian tunjangan untuk guru dan seterusnya itu kira-kira sudah mengambil porsi hampir 65% dari anggaran Kementerian Agama. Jadi ini artinya bahwa persoalan belanja pegawai dan tunjangan profesi guru dan dosen ini sudah mengambil porsi yang luar biasa dari anggaran Kementerian Agama. Mungkin juga perlu ada kebijakan politik anggaran begitu ya kira-kira apakah untuk tunjangan profesi itu harus dikeluarkan dari anggaran pendidikan yang 20% itu. Jadi ditempatkan dalam kantong yang berbeda misalnya. Jadi ini saya rasa juga mungkin pikiran-pikiran. Kemudian yang terakhir sekali mengenai politik anggaran Pak, ini kita ini juga sungguh-sungguh merasa susah ya karena keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan seterusnya itu juga posisinya makin meminggirkan madrasah yang makin meminggirkan madrasah. Karena apa? Karena selalu saja bahwa Undang-Undang yang semacam ini tidak pernah memihak madrasah itu memperoleh lebih anggaran.

Jadi kalau di Dikbud itu ada anggaran transfer daerah yang macam-macam jenisnya, masih ada anggaran pusat yang juga luar biasa besar tetapi madrasah ini kan anggarannya hanya di Pusat dan anggaran dari pusat itu yang jumlahnya kira-kira sekitar Rp48 triliun itu lalu kemudian harus dibagi-bagi di seluruh kabupaten/kota, provinsi se Indonesia dan kita tidak memperoleh sedikit pun atau apapun dari pemerintah Kabupaten/kota. Jah jadi inilah yang barangkali juga perlu menjadi bahan pemikiran kita bersama keberadaan Undang-Undang 23 ini juga sama sekali tidak memberikan pembinaan terhadap posisi madrasah kita karena selalu dianggap bahwa maddrasah itu urusan pusat, sedangkan pendidikan itu urusan otonomi daerah. Nah karena madrasah itu tidak masuk otomi daerah maka ya sudah terima kalau kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari transfer-transfer uang-uang yang ditransfer ke daerah ini. Kami sudah membicarakan mulai bulan Januari mengenai Undang-Undang. KETUA RAPAT:

Pak Sekjen, mohon maaf interupsi sebentar. Teman-teman kita tadi sepakat jam 22.00 WIB, kita sudah lewat, kita sepakati sampai 22.30 ya?

Oke, terima kasih Pak. Silakan.


Jadi ... itu Pak, jadi oleh karena itu saya rasa mungkin perlu ada kebijakan politik anggaran ini yang "memihak" Kementerian Agama karena yang sekolah di madrasah itukan juga orang-orang daerah tetapi kenapa ketika mereka sekolah di madrasah itu kemudian dibeda-bedakan luar biasa. Di DKI, guru-gurunya diberi insentif Rp3,5 juta tetapi berapa yang diberikan kepada guru madrasah? Ini saya rasa juga hal-hal yang mungkin perlu perhatian kita semua.

Terima kasih Pak dan selanjutnya mungkin Pak Irjen ya.


31

F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum):

Sebelum Pak Irjen Pak Ketua. Ini ada tiga hal yang penting. Pertama soal impassing Pak ya, sertifikasi pembayarannya yang masih banyak keterlambatan.

Kendalanya itu sebetulnya dimana begitu di Kementrian Keuangan kan Pak ya? Kemudian soal yang tadi pertanyaan saya soal pengawas bukan guru itu Pak. BIRO KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN AGAMA RI:

Baik Bapak Pimpinan. Untuk BUP (Batas Usia Pensiun) PNS 56 tahun sebelum ASN dan setelah ASN adalah 58

tahun. Pada saat itu banyak pejabat struktural di Kemenag yang ingin memutasi dirinya "proses mutasi menjadi guru dan pengawas", ini tidak sesuai dengan Permenpan 16/2009 dan juga Permenpan 10/2010 bahwa untuk jadi pengawas harus dari guru kemudian kalau akan mutasi ke guru, maksimal usia 50 tahun sementara mereka ini usianya sudah 55 tahun menjelang pensiun mutasi sehingga pensiunnya berlaku surut dan ini sudah didiskusikan di BKN sampai ke Sekab dan ke Setneg sudah selesai. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum):

Langsung disosialisasikan kepada Kanwil dan Kemenag-Kemenag Daerah Pak. Jadi sebagai bagian dari reformasi Kementerian Agama. SEKERETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI:

Baik, terima kasih. KETUA RAPAT:

Sebelum Pak Irjen. Teman-teman saya kira tadi perlu dicatat dengan serius ya soal politik anggaran ini karena apapun yang kita bicarakan tentang pembelaan kepada madrasah jika tidak didukung dengan politik anggaran saya kira akan sia-sia. Jangka pendek ini kepada teman-teman di pemerintahan, saya kira bisa diatasi dan jangka panjangnya oleh kita semua. Kami persilakan Pak Irjen untuk menyampaikan ulasannya terhadap pertanyaan teman-teman Komisi VIII. IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI:

Terima kasih Pimpinan.

Anggota DPR Komisi VIII yang saya hormati.

Ada beberapa yang pertanyaannya langsung kepada saya atau tidak langsung tapi saya juga ingin berkontribusi untuk memberikan jawaban. Yang pertama adalah pertanyaan dari Pak Ketua bahwa audit mengenai dosen yang ada indikasi bahwa dia tidak mengajar di ... sesuai dengan ketentuan peraturan.


32

KETUA RAPAT:

Pak Irjen mohon maaf. Tadi ketua ada urusan lain dan beliau menitipkan jawabannya kepada saya, jadi jangan berkecil hati nanti saya akan sampaikan.

Terima kasih. IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI:

Jadi auditnya sudah berlangsung ini Pak di beberapa perguruan tinggi agama UIN, STAIN dan IAIN khususnya itu mengenai beban kerja dosen dan aturan main yang berkaitan dengan pembayaran tunjangan dosen ini. Apabila profesor misalnya tidak mengajar di S1 dan tidak menulis itu juga menjadi temuan Pak. Jadi ada konsekuensi untuk mengembalikan tunjangan sebagai guru besarnya itu Pak yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang beban kerja dosen.

Yang juga yang seolah ke luar negeri dan tidak kembali-kembali ini tentu menjadi temuan kita, dan bahkan hasil dari audit Itjen ke beberapa perguruan tinggi agama ini menjadikan beban besar bagi mereka dan bahkan ada yang ditelepon Pak Menteri yang mengenai keharusannya untuk mengajar di S1. Kita berargumentasi kami juga dipanggil Pak Menteri, kenapa ini kok dijadikan temuan misalnya memang ada kewajiban mengajar S1 dan apabila tidak ada konsekuensi untuk pengembalian tunjangan dan sebagainya dan banyak temuannya ini Pak, tidak hanya di satu Satker di perguruan tinggi agama tetapi banyak dan tentunya kita akan konsisten tetap independen dan tergantung Pak Menteri akan menjatuhkan hukuman apa sesuai dengan ketika pelanggarannya itu tapi kita tetap berjuang untuk menertibkan agar maksudnya tidak hanya untuk menghukum tetapi meluruskan Pak agar kembali kepada ketentuan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang beban kerja dosen.

Kemudian mengenai PP 48 yang. KETUA RAPAT:

Pak Irjen mohon maaf saya potong. Kami banyak mendapatkan pengaduan Pak dan kalau saya sebutkan tokoh-tokohnya tentang dosen-dosen, guru besar yang tampil menjadi tokoh masyarakat dan tidak melakukan tupoksinya itu banyak sekali. Nah, saya kira kami minta Pak Irjen mendorong Pak Menteri agar konsisten melaksanakan temuan-temuan itu.

IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI:

Nanti apabila diperlukan dan kita misalnya diundang kesini untuk khusus untuk memaparkan

ini bisa saja itu Pak. Jadi setelah semua ini nanti kita sampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian maupun Baperjakat untuk yang tingkat Eselon I maupun para guru besarnya itu.

Kemudian PP 48 tidak mengatur mengenai P3N (Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah). Memang tidak mengatur kesana Pak tetapi di dalam Undang-Undang ASN itu kan ada 2 kategori pegawai. Dari PNS dan dan yang kedua adalah pegawai kontrak tapi haknya sama dengan pegawai negeri sipil hanya bedanya adalah mereka dikontrak.

Di dalam Permenpan Nomor 52 tahun 2014 itu, memberikan kelonggaran bagi seluruh instansi di dalam penerapan reformasi birokrasi itu membuat rencana kebutuhan kepegawaian. Rencana kebutuhan kepegawaian itu yang paling tahu adalah Satker masih-masing. KUA dibawah Kemenag kabupaten dan kota, cobalah mengusulkan ke Sekjen kemudian kan akan dikonsultasikan atau di bahas dengan Menpan mengenai kemungkinan untuk menambahkan P3N. Terus kemudian ada guru-guru yang harus dites kembali, yang K2 tidak lulus itukan sebanyak 26.000 Pak itu, lebih. Jadi yang memenuhi syarat tapi tidak lulus yaitu 9.900 hampir 10.000. Tapi total 26.000 lebih. Itu tentu nantinya


33

sesuai dengan penjelasan Menpan, mereka itu boleh ikut tes kembali tapi tidak ada jaminan bahwa mereka itu juga akan lulus.

Jadi tetap berprinsip kepada kompetensi untuk bisa lulus itu untuk menduduki apa yang disebut dengan P3K. Jadi kemungkinannya masih ada di saat itu tapi juga tergantung kepada disetujui atau tidaknya usulan yang berasal dari banyak Sakter dibawah Kementerian Agama ini setelah kita bahas dengan Menpan. Sebabnya akan berpengaruh kepada keuangan tentunya permasalahannya itu Pak.

Kemudian mengenai Undang-Undang MD3 ini Pak Choirul Muna, Pak Kyai ini. Jadi apakah ini komitmen dengan Undang-Undang MD3, jawabannya tentunya kita akan komitmen sekali karena itu Undang-Undang kan harus dipatuhi oleh semua orang Pak, semua subjek hukumlah. Saya menyampaikan hal ini apabila misalnya ada sekolah, masjid yang akan dibantu asalkan masuk dalam kriteria kategori yang layak untuk dibantu, karena kita juga melakukan penelusuran terhadap sekolah-sekolah atau madrasah yang rusak yang layak dibantu karena tidak pernah mendapatkan bantuan misalnya. Kalau yang pernah mendapatkan bantuan berturut-turut itu yang tidak bisa walaupun sebagian dari sekolahnya ada yang rusak. Jadi tetap saja kalau menurut pendapat saya itu diusulkan saja. Kalau nanti masuk kriteria bahwa itu adalah sampling kita untuk dibantu ya akan terbantu Pak karena ini jumlahnya sangat banyak dan kita harus mendasarkan pada pengkategorian kategori layak dibantu atau kami bertindak, kami bekerjasama dengan kalau yang lalu itu dengan Pendis Pak tapi kalau sudah mendatangi ke lokasi yang berada di seluruh Indonesia.

Mengenai BOS sebagai tambahan dari Pak Sekjen, kita sudah bertemu dengan Dirjen Perbendaharaan, didorong oleh Pak Menteri agar segera mencari solusinya, tadi sudah disampaikan dananya yang ada di Kanwil nanti Pak, PPK nya itu ada di kabupaten/kota. Kemudian KPA, KPA nya di Kanwil, PPK-nya ada di kabupaten/kota, kemudian BPP nya tadi yang disinggung tadi masing sekolah-sekolah madrasah swasta itu bisa menunjuk Pak sesuai dengan katakanlah ya kategori yang dianggap layak di madrasah setempat itu tidak harus PNS tapi itu bisa saja yang non PNS, inilah yang disebut dengan dispensasi. Ini merupakan solusi untuk BOS itu agar uang ini segera diserap oleh madrasah swasta termasuk pemberian honor yang satu bulan Rp300.000,- itu Pak yang semula itu tahun-tahun sebelumnya itu didapatkan nanti sebentar lagi juga akan didapatkan. Ini bentuk kepedulian kita kepada agama Pak. Kita masuk ke madrasah-madrasah itu tidak memberitahu dulu, langsung ditanyakan apa permasalahnya, ini termasuk apa yang kita sampaikan tadi.

Yang kedua yang Bansos dan kalau dulu namanya BSM, itu juga masalah besar Pak. Ini pada periode berikutnya ya Pak Sekjen, akan kita bahas juga dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pak. Pak Marwoto, Dirjen Perbendaharaan sudah menyanggupi masalah itu untuk membahas solusi BSM nya, siswa miskin atau Kartu Indonesia Pintar itu ternyata juga tidak gampang untuk dicairkan, sebagian besar diantaranya adalah mandek. Inikan ada uangnya tapi tidak bisa tersalurkan ke yang miskin karena terhambat oleh persyaratan kan artinya percuma saja. Hasilnya kita harus mencari kemudahan-kemudahan sehingga persyaratan itu mudah untuk dipenuhi oleh siswa miskin dan sekolah-sekolah yang populasi siswa miskinnya itu banyak.

Kemudian kalau Dirjen baru Pak, motivasi atau semangat dari reformasi birokrasi itu mengurangi Satker Pak. Kalau ada usulan misalnya Dirjen baru-Dirjen baru itu mungkin baru usulan Pak sedangkan kita saja Kementerian Agama ini sudah didesak untuk memotong Satker yang di sekolah madrasah ibtidaiyah yang jumlahnya 1.600. Kita itu juga berusaha mengusulkan satu Pak, misalnya Dirjen PHU itu dibawanya ada Direktur Umroh, dimana umrah itukan sekarang mengalami permasalahan yang banyak. Harus di handle di tingkat direktur kalau memang tidak bisa dirjen karena namanya adalah Dirjen Penyelanggaraan Haji dan Umroh tapi Direktur Umroh tidak ada Pak. Ini yang menjadi concern kita, seandainya itu ada yang bisa usulkan untuk statuta baru atau struktur organisasi baru, ini kita dahulukan ini Pak Dirjen.


34


Saya ingin merespon Pak Ketua, jadi supaya tidak salah persepsi. Jadi begini, inikan kita bicara dalam konteks politik hukum kita, politik kenegaraan kita. Politik

bagaimana sebetulnya kita menempatkan posisi Kementerian Agama. Jadi saya pikir ini tidak harus terkendala dengan apa yang kita sebut dengan reformasi birokrasi, perampingan struktur kaya fungsi dan sebagainya, ini produk-produk yang sebetulnya belum tentu cocok dalam kondisi Indonesia. Ini diterapkan di negara-negara barat begitu, saya juga belajar soal managemen begitu.

Jadi menurut saya Pak Yasin, Pak Irjen. Kita ini politis Pak, jadi Anggota DPR kan bapak tahu sendiri. Saya justru menginginkan bagaimana pesantren sendiri itu bisa berkembang sebagai aset bangsa, modal sosial yang sangat strategis, penting, kalau sisi kelembagaannya juga terpinggirkan begitu. Umpamanya nanti ... produk halal, penting ini 90% Islam begitu itu disitu. Jadi kalau setingkat tadi Kasubid begitu kira-kira, minimal direktur umpamanya. Jadi menurut saya, dia pemikiran-pemikiran seperti ini berkembang. Tentu kita akan lihat dimana sebetulnya solusi yang kita bisa tawarkan dari kebutuhan dan tantangan kita ke depan apalagi kalau kita ingin memastikan Kementerian Agama ini sebagai pengawal revolusi mental dan karakter yang ini Pak Presiden kalau dari sisi kelembagaan seperti itu.

Jadi saya pikir begitu, jadi tidak berarti dengan umpamanya soal otonomi daerah ya tentu ada langkah-langkah bagaimana koordinasi atau bagaimana mencari solusi yuridis dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak bisa diam begitu saja.

Terima kasih Pak. KETUA RAPAT:

Oke, jadi Pak Sekjen, Pak Irjen. Saya kira walaupun ada semangat reformasi untuk perampingan itu tapi jika kita yakin ada misi besar. Contoh tadi, Direktur Umroh. Kemudian pemisahan Dirjen Perguruan Tinggi, Madrasah, Pesantren, saya kira itu misi besar. Jangan ragu-ragu dan nanti kita akan mem-back up nya. Pak Sekjen, Pak Irjen terima kasih atas jawabannya.

Pak Umam bagaimana? F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum):

Ini terima kasih atas waktunya. Kita dengarkan seluruh jawaban Pak Sekjen sama Pak Irjen normatif semua, dan tidak ada imajinasi untuk menyelesaikan yang kita impikan. Minimal harapan begitu lho. PHP juga tidak apa-apa mestinya kan begitu. Satu contoh misalnya Pak Sekjen bilang seluruhnya sedang diupayakan termasuk soal impassing itu kemudian kode mata anggaran ke 57 itukan. Nah, tidak ada satu penjelasan yang konkret misalnya saya tanya soal K1 yang lulus belum ada SK juga tidak dijawab kan? Itu yang paling konkret kan? Pak Irjen juga jawabannya tunggu urusan Profesor menurut masih dalam prespektif investigasi begitu, belum ada eksekusi. Nah saya ingin mempertajam soal pertanyaannya Kyai Muna.

Saya bacakan ini Undang-Undangnya Pak Yasin ya, Undang-Undang tentang MD3.

Fungsi DPR Bagian kedua

Pasal 69. 1. Legislasi. 2. Anggaran. 3. Pengawasan.


35

Kemudian ayat (2), ketiga fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan dan seterusnya.

Ini konkretnya kan begini. Hampir semua teman-teman Dirjen yang banyak anggarannya, punya program kemudian kita mengafirmasi kemudian kita mengetok palu persetujuan anggaran tapi setelah kita cek tahun-tahun lalu kan juga banyak yang bodong tapi ajuan dari DPR atas nama representasi selalu mental atas nama dilarang sama Irjen karena secara normatif tidak memenuhi syarat. Sebenarnya saya yakin teman-teman di DPR itu jauh punya kaki tangan di daerah karena punya konstituen dan punya sistem sel yang jauh lebih detail dalam mengajukan satu aspirasi kepada pemerintah. Itu sebenarnya kan substansi pertanyaan Kyai Muna itu, itu. Jadi jangan hanya argumentasi yang normatif kemudian mematahkan seluruh aspirasi yang memang betul-betul benar dan kita bisa lihat kok banyak madrasah yang bantuannya itu tidak konkrit. Dalam arti tahun-tahun sebelum ini ya? Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu yang dimaksud dengan pertanyaan Kyai Muna tadi itu. Jadi tidak. Kalau S1 bisa jawab, ya tentu seluruh produk hukum harus kita taati bagi orang yang ada di negara hukum, kan begitu. Itukan jawaban yang diberikan kepada orang yang belum dewasa, masih belajar di S1, kan begitu.

Kemudian jawaban dari Pak Sekjen tadi, jawaban Pak Sekjen juga menyangkut hal-hal yang seharusnya dijawab secara konkrit misalnya soal pertanyaan Kyai Syafi'i. Pertanyaan Kyai Syafi'i menyangkut yang contoh tentang anggaran 52, itu begini maksudnya Kyai Syafi'i. Kalau masih menggunakan 52 maka sekolah-sekolah yang dimaksud hanya mendapatkan paket, berupa bangku, berupa buku, berupa alat tulis yang tentu tidak pasti bisa dimanfaatkan sementara barang yang dikirim harganya kalau untuk ukuran kampung tertentu itu terlalu tinggi. Jadi mark up nya justru dari atas begitu. Kan yang dijadikan argumen yang selalu oleh Pak Irjen bahwa dengan pakai 52, itu justru menjamin tidak ada korupsi di bawah. Justru kenyataannya kan sebaliknya kalau Pak Syafi'i tadi katakan itu. Justru dengan menggunakan 52 itulah barang distok dari pusat, sekolah hanya menerima barang dengan jumlah harga yang sesuai dengan kiriman BOS itu tadi. Jadi suka-suka dibalik-balik begitu argumennya. Jadi saya kira itu harus diklarifikasi. Jadi jawaban-jawaban yang kita dengarkan itu tidak ada satupun yang kita membuat kita itu cukup bisa memahami dalam arti memuaskan ada impian akan ada penyelesaian. Masalahnya misalnya soal K1, K2, inikan sudah bertahun-tahun, tidak selesai juga begitu Pak. Irjen ngapain? Kan begitu. Investigasi, investigasi, investasi terus, jawabannya kan begitu sementara kita kan selalu dikeluhkan, ditangisi orang-orang yang kalau kita datang ke konstituen, kita datang ke Dapil-Dapil, kan begitu.

Jadi saya kira Pak Ketua, Pak Pimpinan. Saya kira masih perlu didalami lagi ini beberapa jawaban-jawaban yang disampaikan oleh teman-teman dari Depag ini.

Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Umam. Teman-teman.

Benar saya kira perlu pendalaman tapi kita sepakati dulu waktu kalau memang akan didalami kita sepakati dulu atau jika dianggap cukup sementara, bagaimana? Kita cukupi dulu? F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI):

Ketua.


36

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Iqbal. Kita sampai jam berapa ini? ...:

Jam 23.00 WIB Pak. KETUA RAPAT:

Jam 23.00 WIB ya? ... :

23.00 WIB lah, masih sehat semua ini.

KETUA RAPAT:

Masih sehat semua? Maksimum jam 23.00 WIB ya? Maksimum jam 23.00 WIB ya? Disepakati maksimum jam 23.00 WIB.

Oke, silakan Pak Ustadz Iqbal. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang saya hormati. Kemudian Bapak Sekjen, kemudian Irjen serta jajarannya yang hadir pada malam hari ini.

Yang pertama, saya ingin mengomentari bagaimana kita menyikapi hasil sebuah pengawasan. Kita harus hadapi dengan lapang dada, pengawasan itulah bahasa cinta dan sahabat sejati. Kawanmu sejati bukannya yang memuji di hadapanmu tapi yang menjelaskan kekurangan-kekuranganmu. Dengan itu kita bisa berbenah diri karena itu, ini masukan yang sangat berarti, jangan di di peti eskan ya? Ini ada pantunnya Pak.

Melihat paras buruk di kaca bayang, Janganlah kaca justru dipecahkan, Nasihat nan ikhlas saling menyayang, Berbenah diri haruslah dilakukan. Jadi itulah format kita di kaca bayang itu, jangan kaca yang dipecahkan. Wah ini jangan

aturannya yang kita nodai tapi kita harus berbenah diri, berbenah diri. Nah semangat untuk berubah itu memang yang mahal. Berubah kepada kebaikan, semangat hijrah itu.

Nah ketika kita sadar dengan kekurangan-kekurangan itu, nah mari kita sempurnakan secara bersama-sama. Komisi VIII telah memiliki tekad untuk tetap bagaimana supaya bendera Kementerian Agama ini berkibar dengan kencangnya di negeri ini bahkan kita ingin memperjuangkan keadilan anggaran 20% umpamanya di bidang pendidikan. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap itu untuk mengalokasikan yang selamanya di permasalahan, dana kita masih kurang, kita masih minim. Nah adalah sebuah tantangan.


37

Tadi dijelaskan bagaimana PAUD yang sudah ada Dirjennya, bagaimana kita dengan diniyah, dengan itu dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kita harus siap barangkali melengkapi struktur itu sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada umat ini. Jadi itu yang pertama.

Nah yang kedua, menyangkut masalah kepedulian penghargaan kepada guru. Tadi nada-nada sendu di awal sudah disampaikan sampai saya agak tersentuh begitu karena saya juga memang berangkat dari guru, dosen tetap di Syariah IAIN Raden Fatah kemudian berhenti kata berpartai. Jadi lompat-lompat juga begitu. Nah, saya tahu persis bagaimana penderitaan seorang guru itu. Yang mungkin masih dibayar dengan sekilo beras di akhir pekan dan seterusnya-seterusnya. SK mereka sederhana, wasiat para kyai pendahulunya, begitu saja tapi mereka juga hidup. Oleh karena itu negara harus hadir dalam hal ini untuk meringankan beban mereka sehingga kita memiliki kepedulian, penghargaan yang besar kepada guru karena itu kita perlu semboyan. Saya barangkali mengusulkan semboyan itu "Guruku sejahtera, pendidikan bergairah", itu tekad kita. Bagaimana kita ingin mensejahterakan para guru, honor itu kan penghargaan kepada mereka, sangat berharga bagi mereka, sangat membantu mereka. Nah ini ada pantunnya juga ini.

Berburu kera di hutan belantara, Dibidik lepas terus menghilang, Guru sejahtera pendidikan bergairah, murid cerdas generasi cemerlang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ustadz. F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI):

Belum ada tepuk tangannya ini. KETUA RAPAT:

Pak Ustadz ini masih ada dua lagi yang berbicara, Pak Hasan dan Pak Fauzan. Bisa dipercepat? F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI):

Nah, semboyan, tekad dan komitmen ini Pak harus diterjemahkan dalam program aksi. Umpamanya berapa yang masih nunggak-nunggak yang kita selesaikan SK-nya. Kemudian berapa anggaran yang dibutuhkan? Kalau kami di provinsi begitu, begini Pak. Kita tanya "Oh, ini tidak boleh Pak". Bagaimana caranya Biro Keuangan supaya boleh. Nah itu pertanyaannya. Kalau kendalanya kendala aturan, Undang-Undang, mari kita pikirkan secara bersama -sama untuk itu. Jadi saya rasa pasti ada saja jalannya untuk itu. Jadi dua hal ini yang menjadi titik tekan kita. Yang saya sampaikan pada saat ini. Ya mudah-mudahan Insya Allah semangat tadi yang kita bangun bersama ini perjuangan bersama Komisi VIII, Kemenag ini Insya Allah tadi, tetap berkibar deras benderanya di nusantara ini.

Sekian. Allahumma ajjalna minalladzi nayastamii'unal kaula fayatthabiun ahsana. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.


38

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Teman-teman nanti kita akan berakhir jam 23.00 WIB. Ada sesi terakhir yakni pembacaan

kesimpulan sebagai tata tertib kita. Mohon Pak Hasan dan Pak Fauzan bisa memanfaatkan waktu dengan lebih cermat. Kami persilakan. Tadi saya lihat disini Pak Fauzan, maaf, Pak Hasan, Pak Fauzan, Bu Desy ya? F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi):

Pimpinan maaf. Saya hanya mengingatkan saja. Dapat Whatsapp dari Pimpinan bahwa tadi katanya belum dijawab. Sudah dijawab atau belum. Maaf, saya Desy Ratnasari. Dapil Jabar IV. Fraksi Partai Amanat Nasinal, A-472. Pimpinan tadi menjawab apakah soal kantor Kanwil yang disita Gubernur Sultra sudah dijawab? Itu saja tadi pesannya. Bilih hilap.

Terima kasih Pimpinan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT:

Iya teteh, hatur nuhun Pak ya. Mohon dicatat sebagai jawaban akhir nanti. Kami persilakan Pak Hasan dan Pak Fauzan. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I):

Saya dulu ya? Terima kasih Pak Pimpinan.

Kawan-kawan dari Komisi VIII. Pak Sekjen, Pak Dirjen, para Eselon II.

Kalau saya tidak memberikan pertanyaan barangkali dianggap tidak peduli begitu. Ini yang saya dengar, yang saya amati, bahwa Kementerian Agama itu dimana-mana dianggap kurang dan selalu mendapatkan tempat yang kurang pas. Kadang-kadang saya sedih juga sebagai mantan dari Kementerian Agama. Dari sisi anggaran misalkan, tentang kedudukan guru madrasah. Itu jomplang banget dengan guru-guru pada Pemda yang otonom, Diknas. Guru-guru yang di bawah pemerintah provinsi, ada Dikdas ya. Seperti apa yang disampaikan Pak Sekjen tadi, dengan terbitnya Undang-Undang 23 itu tidak ada keberpihakan kepada madrasah sementara Dikdas itu baik dari anggaran Pusat mengucur anggaran dari daerah juga muncul. Ini memang saya dengar dari guru-guru madrasah dan guru-guru pada sekolah umum maka yang dikeluhkan ketika saya jadi Kakanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Pak, itu selalu dari pihak gubernur, mana landasan kalau gubernur ingin mengucurkan bantuan kepada payung hukum. Oleh karena itu saya mengusulkan agar dibuat payung hukumnya untuk madrasah tersendiri, untuk madrasah Diniyah sendiri, sehingga bisa dibantu dikucurkan dari APBD. Seperti apa yang dikatakan Pak Sekjen, guru-guru yang di daerah kan itu mengajarnya anak daerah bukan anak pusat. KETUA RAPAT:

Pak Fauzan, saya kira tadi luar biasa poinnya, payung hukum itu Pak ya. Kami sudah catat, luar biasa. Payung hukum untuk pemberdayaan madrasah.


39

F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I):

Sehubungan dengan kita akan ada Panja Pendis, Nah ini kalau bisa diteruskan dengan Panja RUU.

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Fauzan, poinnya sudah kami tangkap. Pak Hasan, kami persilakan.

F-P.NASDEM (DRS. HASAN AMINUDDIN, M.Si): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pimpinan Komisi VIII dan segenap rekan Komisi VIII yang saya hormati. Pak Irjen dan Dirjen, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Ada Dirjen ya? Oh tidak ada, iya. Ya di rumah kan disebut biar tidur juga. Hasan Aminuddin, Dapil II Jatim, Fraksi Partai Nasdem. Biar jelas ini. Komisi VIII ini mitra Pak Irjen dan Pak Sesjen, mitra. Tupoksi yang beda bagaimana setiap jawaban yang dilontarkan oleh mitra itu ada kepastian bukan dijawab secara normatik yang Insya Allah profesi dan latar belakang politisi ini berangkatnya dari beragam profesinya dan sebelum dilantik sudah membaca seluruh ketentuan perundang-undangan.

Menarik tadi Pak Nursam ada pergeseran perubahan Undang-Undang dari 574 ke 22 dan seterusnya tentang otonomi daerah. Coba instropeksi diri dan pengawasan ini pengawasan yang butuh kepada seluruh aparat sampai dengan ke bawah. Politik itu tergantung kepiawaian komunikasinya. Saya tidak menerimakan, mohon maaf, takkala ada dikotomi yang merasa Depag ini dianak tirikan oleh bupati dan gubernur di daerah. Merasa di anak tirikan. Seandainya pejabat bapak dan saudara-saudara sekalian ini sebelum dilatik, diberi sebuah amanah menjadi Kanwil atau Kepala Kemenag, diajari komunikasi bagaimana berkomunikasi politik yang baik dan benar dan bupati semuanya itu insyaallah akan bijak, akan menutupi anggaran yang tidak dianggarkan oleh Departemen Agama Pusat. Contoh persoalan yang dianggap ini menyangkut syariat. Haji, suatu misal. Anggaran Kemenag di manasik dan banyak masalah manasik di Mekkah khususnya saat wajib, itu banyak bupati yang menganggarkan hal yang menjadi kekurangan Kemenag termasuk diniyah.

Jadi Pak Nursam, sekali lagi saya mohon maaf takkala Pak Sesjen tadi menyampaikan ada dikotomi bupati ini menganak tirikan Kemenag, dan menganak emaskan Diknas. Seandainya sebelum RAPBD saat bulan 9 itu proaktif, bersama-sama buka yang transparan. Kadangkala tidak membuka anggarannya sendiri namun menyampaikan kekuarangannya. Bupati manapun dan DPRD manapun ya tidak membantu. Coba buka, ini lho anggaran saya. Madrasah Diniyah hanya setetes embun, guru ngaji tidak pernah ada dan seterusnya. Dibuka. Insya Allah bupati itu sekali lagi yang masih punya moral dan walikota di daerah itu akan membantu dan DPRD nya pun akan melakukan hal yang sama karena mitra antara eksekutif dan legislatif. Payung hukum saat Perda bisa, bisa memasukkan saya, sekali lagi, istiqomah 10 tahun itu menutupi lubang Kemenag.


40

Hari ini alhamdulillah pemeriksaan BPK, BPKP saya tidak ada catatan yang bupati melanggar karena membantu instansi vertikal. Kalau overlap, iya, anggaran kalau itu ada terus saya menambah, yang salah satu yang jelas difiktifkan oleh anggota bapak dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, komunikasi. Benahi mindset sehingga tidak merasa menjadi raja kadangkala. Anak buah bapak ini merasa menjadi manusia yang tidak butuh orang. Coba etika untuk berkomunikasi bagaimana komunikasi politik yang baik itu agar supaya diklat. Sudah diklat, bila perlu Undang Komisi VIII ini sesuai dengan Dapilnya masing-masing. Itu mungkin masukan, kritik, solusi Pak Sesjen dalam rangka. Iya, Pak Nursam, Sekjen. Pak Irjen, tertarik.

Mungkin pimpinan ini tidak usah ada kesimpulan ini. Bagaimana wong pertanyaan kita masalah masyarakat belum ada jawaban konkrit. Apanya yang mau disimpulkan? Ditunda ini kesimpulannya bagaimana di internal dibahas, kita beri pertanyaan-pertanyaan konkrit sehingga beliau-beliau ini selaku pelaksana mampu melaksanakan kinerjanya dengan baik. Pak Irjen, tadi dari persoalan, saya selaku Anggota Komisi VIII ingin ada jawaban. Kalau impassing ini sudah tidak ada, pastikan jawaban tidak ada. Butuh kepastian jawaban tegas yang dibawa sehingga para Anggota DPR RI takkala reses, yang reses Pak tapi Insya Allah Komisi VIII reses semua karena anggaranny Rp1 miliar setahun.

Sekali lagi tatkala kita, saya saja Pak pas reses, itu karena saya tahu Komisi VIII banyak berkumpul para aparat Departemen Agama. Menanyakan impassing-lah dan seterusnya. Coba, saya ingin kepastian. Dari sekian masalah, saya tidak ingin ada jawaban dari pelaksana ini, penyelenggara negara ini. Sekali lagi, kita dibuat tidak pasti. Pastikan, tidak ada anggaran.

Yang kedua, yang terakhir karena sudah 3 menit Pak. Yang terakhir, tertarik juga Pak Irjen tadi menyampaikan persoalan Dapil ini karena kita punya hak kan? Mohon dengan hormat kepada mitra saya ini, Departemen Agama ini bedakan Pak, Komisi VIII masa masa lalu dengan hari ini. Sekali lagi saya tidak butuh ... cukup rejeki saya dari Allah. Yang saya butuhkan, ada konsekuensi dari Undang-Undang. Bapak selaku penyelenggara, saya mewakili teman-teman butuh program untuk Dapil. Kalau Dapil-Dapil tidak datang payung hukum, saya tidak akan mengemis. Cukup lobby mungkin dengan bupati/walikota di Dapil, insya alah dengan lobby-lobby politisi ini merasa menjadi mitra dan saling mem-backup.

Sekali lagi bedakan Komisi VIII kemarin dengan hari ini. Kita tidak butuh amplop, kalau kemarin mungkin begitu RDP, amplop, sekali lagi kita sudah bersumpah ini. Malah sumpalnya Romo dimana? Di Baitullah suruh cabut nyawa Komisi VIII ini takkala bermain. Sekali lagi ada konsekuensi, Oke, silakan kalau mau transaparan, di Dapil itu masjid mana, madrasah mana yang dibantu. Kita kan punya hak pengawasan. Membantu pengawasan Pak Irjen ini takkala Pak Irjen di Jakarta tidak mampu mengawasi dari Sabang sampai Merauke, inilah kepanjangan tangan sebagai mitra, sekali lagi mitra pengawasan.

Mohon maaf, saya tidak menggurui, hanya mengingatkan untuk saling memahami antar tupoksi masing-masing. Eksekutif dan legislatif jangan sampai teman-teman ini saatnya nanti RAPBN kita saling sekali lagi tidak menghargai antar satu dengan yang lain. Rakyat hari ini sudah cerdas, garis bawahi Komisi VIII jangan disamakan dengan kemarin. Hari ini RDP, bila perlu kunker Jangan perintahkan kepada anak buah untuk menyiapkan amplop. Catat baik-baik, dan insya Allah saku masing-masing ini dari rejeki Allah yang lain sudah cukup.

Sekian, terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT:

Mantap.


41

F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum):

Ketua, men-support saja, men-support saja. KETUA RAPAT:

Silakan, satu menit ya? F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Pak Sekjen, Pak Irjen.

Saya ingin kita optimis ya. Jadi Irjen saya kira sudah bagus tapi jangan terkesan menakut-nakuti, begitu, ini pengalaman saja Pak. Bapak bisa bertanya kepada semua Pemerintah Provinsi Kabupaten/kota se-Indonesia tentang larangan membantu organisasi vertikal. Ini pengalaman saya di DPRD Sumut waktu saya meminta ada bantuan terhadap guru besar. Waktu itu belum ada tunjangan guru besar, ini ditolak karena alasan ini adalah instansi vertikal tapi ini yang main lobby Pak. Jadi saya buka halaman sekian, itu Kapolda dapat bantuan sekian miliar, buka lagi, Pangdam dapat bantuan sekian miliar. Buka lagi, Kajati dapat bantuan sekian miliar. Buka lagi, Kehakiman dapat bantuan sekian miliar. Lantamal, Pangkosek segala macam. Saya cuma mau tanya? Ini instansi vertikal atau bukan? Jawabnya, instansi vertikal dan karena itu kemudian guru besar di Sumut dapat tunjangan dan lolos pemeriksaan BPKP dan audit BPK. Apa artinya? Betul kata kawan-kawan, yang penting optimis dan jangan mau dianak tirikan. Kalau memang peluang itu bisa kepada yang lain, kenapa tidak kepada Departemen Agama dan disitu tidak ada dosa karena kita ingin mengembalikan uang rakyat kepada rakyat, ini untuk support saja.


Terima kasih. Bapak-bapak.

Saya ingin sampaikan, Pak Hasan adalah mantan bupati dua kali sehingga apa yang disampaikan tadi adalah pengalaman praktis beliau. Juga Romo dan Pak Sekjen, saya ingin menambahkan. Mungkin bapak selama ini di dalam Pak ya? Itu benar Pak kalau tadi Pak Hasan, staf bapak di bawah itu sering kurang pro aktif Pak ya. Mohon maaf ini Pak ya, pahit, ada kesan, saya sudah berpikir ini apakah ini minder wardech begitu Pak atau seperti raja tapi memang begitu Pak, sering kalah dengan pejabat-pejabat dari kementerian yang lain. Ini catatan saja mungkin nanti untuk training untuk apa sehingga tadi tidak pro aktif, kurang transparan Pak ya. Yang tadi, apakah ini terlalu percaya diri atau justru mungkin sebaliknya minder sehingga pro aktif kurang padahal ada peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan tanpa harus menjadi temuan-temuan. Perlu jawaban dari Pak Dirjen, Pak Sekjen atau cukup saja ya? Cukup saja tapi satu lagi Pak karena ada hal yang ekslusif tentang apa tadi? Teknisi. Tentang gedung Kanwil, mohon ini saja agak dikhususkan, terima kasih sebelum kita nanti akan mengakhiri dengan kesimpulan.


42

IRJEN KEMENTERIAN AGAMA RI:

Terima kasih Pimpinan. Mengenai tanah dan gedung Kanwil, itu adalah milik Kementerian Agama. Ada sebagian halaman, halaman yang depan itu milik provinsi Pak. Jadi kalau gedung dengan tanahnya adalah milik Kementerian Agama tapi kalau halamannya itu sebagian mau diambil provinsi, kan ya masa iya sih kan hubungan antar kelembagaan itukan harus dibina begitu lho Pak. Pak Sekjen juga hadir disana, juga menyampaikan hal itu. Kita tetap kooperatif kok itu. Kalau ada isu-isu yang misalnya Kakanwil itu tidak bagus, tidak kooperatif itu, saya kira mungkin ada isu lain yang berkaitan dengan misalnya saja pemilihan rektor yang ada disana itu. Sebenarnya nanti bisa kita tegur nanti Pak Kanwilnya itu untuk tidak ikut campur karena kan sudah ada mekanisme yang diatur melalui PMA mengerjai open recruitment mengenai rektor itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan Kanwil dalam hal ini, dalam misalnya apabila ada pemilihan rektor di IAIN atas STAIN di Kendari itu. Kemudian yang kedua, kalau tanah provinsi, itu adalah di yang berkaitan dengan asrama Pak. Kalau asrama haji itu dalam kondisi rusak Pak, itu bangunan Kementerian Agama tapi tanahnya adalah tanah provinsi, begitu Pak. Jadi itu yang bisa kita jelaskan tapi sebagai tambahan sedikit Pak, untuk menjawab agar mendapatkan gambaran yang clear-lah begitu.

Bahwa tugas Iirjen itu tidak melarang, artinya meluruskan. Jadi apabila ada hal-hal yang misalnya berpotensi menimbulkan penyimpangan, kita mengingatkan kepada mitra Satker kita yaitu Dirjen Pendis, kemudian Pak Sekjen, Dirjen Bimas Islam, terus kemudian melalui audit. Hasil dari audit itu isinya rekomendasi Pak, rekomendasi pemantauan, penyelenggara haji, adalah perbaikan Pak. Jadi tidak memaksa sifatnya, tapi kalau tidak mau diberikan rekomendasi, kalau kepleset Pak, nanti kan yang rusak kan image Kementerian Agama juga. Demikian juga Bimas Islam, demikian pada waktu membayar Alquran juga ditanyakan, yang 2012 jangan dibayar dulu Pak, walaupun ditekan oleh pihak penyedia untuk membayar saat itu kisarannya adalah sekitar Rp40 atau Rp60 miliar pada saat itu, Rp52 miliar ternyata ada temuan hasil audit investigatif dari BPK bahwa itu kelebihan harga, artinya itu ada mark up-nya itu sekitar Rp22 miliar. Kita ingatkan jangan dibayar, jadi kita rekomendasi Pak.

Jadi ke Dirjen Pendis misalnya berhadapan dengan bapak/ibu sekalian kita merekomendasikan silakan saja untuk melaksanakan Undang-Undang MD3 itu. Diusulkan saja Pak, nanti kalau pas mendapatkan kriteria yang pas dan memang layak untuk dibantu dan tidak melanggar aturan, saya setuju dengan baik bahwa kita ini berbenah diri untuk hijrah dari yang kurang baik menjadi yang baik, tentunya kita harus konsisten bahwa kita harus taat kepada aturan perundangan dan tidak dalam posisi Irjen mensetujui bahwa itu harus iya, bukan kapasitas Pak, nanti saya menyimpang dari undang-undang. Jadi saya kira itu Pak Pimpinan ya. KETUA RAPAT:

Terima kasih. Bapak kita akan mengakhiri tapi sebelum mengakhiri saya ingin menyampaikan beberapa hal

Pak. Pertama, apa yang kami sampaikan disini, itu justru karena kami adalah mitra. Seperti saya katakan tadi, banyak di antara kita yang ustadz, kyai bahkan orang tuanya Kemenag, itu adalah komitmen kita Pak, kita ingin Kementerian Agama tampil lebih baik Yang kedua, walaupun teman-teman tadi mencatat banyak jawaban-jawaban yang umum dan normatif tapi saya harapkan dalam pelaksanaannya bapak lebih tahu, tidak umum normatif tapi betul-betul berdasarkan kasus serta masalah yang ada.

Nah bapak, teman-teman. Kita tidak membuat kesimpulan tapi saya kira kita harus punya catatan agar nanti dalam pertemuan berikutnya kita tidak berputar-putar karena itulah izinkan Pak Wakil Ketua, DR. Deding untuk menyampaikan catatannya.

Kami persilakan Pak Deding.


43


Ini tidak jelas ini, gelap ini. Jadi rupanya saran Pak Hasan dan teman-teman tidak perlu ada kesimpulan, catatan ini. Apa perlu dibacakan atau bagaimana? F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA):

Ketua, ini lampu ini apa sabotase atau apa ini? Perlu diselidiki ini. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum):

Selidiki, insya Allah Pak. Jadi kita sudah perintahkan Pamdal untuk menyelidiki, kalau perlu dilakukan penuntutan ke KPK begitu. Kebetulan ada Pak Yasin. Saya bacakan.

Pertama, terkait dengan proses pengangkatan pegawai honorer K1 dan K2 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melakukan percepatan pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 yang sudah diverifikasi dan divalidasi serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi CPNS.

B. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB dengan dalam pengangkatan tenaga honorer K2. Ini maksudnya yang tidak lulus ini Pak. Tadi ada solusi yang disampaikan Pak Yasin yang sangat simpatik, jadi kita tidak berhenti dengan melihat nasib yang K2 ini tapi harus diselesaikan sesuai dengan juga Bu Endang dan teman-teman semua. Jadi K2 yang tidak lulus dan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) untuk menjadi pegawai negeri sipil atau tenaga kontrak barangkali Pak ya? Begitu ditambahkan dengan kontrak ini, supaya jelas. Terima kasih Pak Yasin. C. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh

tahapan proses pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 menjadi CPNS untuk menghindari terjadi penyimpangan.

2. Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal dalam mengangkat pejabat dan CPNS di lingkungan Kementerian Agama dilakukan langkah-langkah menyusun rencana kebutuhan CPNS dan non teknis yang diperlukan, berkoordinasi dengan kementrian dan lembaga terkait. C. Penetapannya dilakukan secara obyektif, transparan, akuntable dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Ini saya pikir poin ini, ini lebih spesifik kayak tadi ini, pengangkatan pejabat yah? Jadi kalau bapak-bapak dan ibu anggota setuju, ini karena soal CPNS ini sudah ke-cover ini. Yah? Ini pejabat ya? .... pengangkatan pejabat di lingkungan Kementerian Agama melakukan langkah-langkah koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, penerapannya dilakukan secara obyektif, transparan, akuntable dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Kemudian 3, Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk mengintensifkan koordinasi dengan kmenterian/lembaga terkait untuk mempercepat pembentukan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 tentang JPH dan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai amanat Undang-Undang 34/2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 4. Mengingat pentingnya peran Komisi Pengawas Indonesia (KPHI), dengan meningkatkan kualitas

pelayanan penyelenggaraan haji yang profesional dan bertanggung jawab, maka Komisi VIII mendorong Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI berkoordinasi dengan Kementerian


44

Pendayagunaan Aparatur Negara serta memberikan dukungan sarana dan prasarana serta mengalokasikan anggaran yang memadai.

5. Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk mengupayakan perlakuan yang sama dalam pengelolaan bantuan sosial di lingkungan Kementerian Agama RI seperti di kementerian/lembaga yang lain. Maksudnya yang akun 57/52 itu Pak. Jadi kenapa yang lain bisa, ini tidak bisa begitu. Tugas Pak Lutfi ini untuk minta Sekjen.

6. Komisi VIII DPR RI mendesak Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI melakukan pengawasan dan pengendalian internal secara intensif terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor ... tentang Tarif atas jenis penerimaan PNBP dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Indonesia.

7. Terkait dengan upaya peningkatan pengelolaan pendidikan Islam, Komisi VIII DPR RI mendesak Sekjen Kementerian Agama RI untuk melakukan kajian dan mempertimbangkan pengembangan struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Sebetulnya bukan di Pendis saja, jadi bisa Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal PHU, ya ditambahkan begitu. Jadi redaksinya yang tepat terkait dengan peningkatan kinerjalah, Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Jenderal untuk melakukan kajian dan mempertimbangkan pengembangan struktur kelembagaan di Sekretariat Jenderal Pendis, PHU, dan Bimas Islam. Ini Pak Fauzan ini, terkait upaya peningkatan pengelolaan madrasah, Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama untuk melakukan kajian dan koordinasi dengan pihak terkait kan nanti dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian PAN RB tentang perlunya membentuk peraturan perundangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan madrasah.

Silakan saya kembalikan kepada Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke teman-teman, ini adalah catatan jadi bukan kesimpulan. Kalau tanpa catatan sama sekali nanti dalam pertemuan berikutnya tidak ada progress, bisa berputar-putar. Itulah barangkali mana yang kurang silakan ditambah, kalau sudah cukup. F-P.NASDEM (DRS. HASAN AMINUDDIN, M.Si):

Yang 8 ini Pak terkait upaya meningkatkan. Tadi kan madrasah diniyah kan? Ada yang Undang-Undang itu lho, madrasah diniyah. KETUA RAPAT:

Semua Pak, untuk semua madrasah tampaknya. F-P.NASDEM (DRS. HASAN AMINUDDIN, M.Si):

Kalau hal yang tidak diatur Pak, KETUA RAPAT:

Oh madrasah diniyah, Payung hukum diperlukan?


45

F-P.NASDEM (DRS. HASAN AMINUDDIN, M.Si):

Diatur cukup dengan Keputusan Menteri Agama, boleh tidak itu? Tidak boleh sekarang? Kewenangan ditambah. Menambah kewenangan di internal. KETUA RAPAT:

Sudah cukup Pak. F-P.NASDEM (DRS. HASAN AMINUDDIN, M.Si):

Tidak bisa ya? Kalau di anu kan, Pergub. Hal yang tidak diatur oleh Undang-Undang kan cukup Pergub. Tidak boleh Permenag? F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum):

Itu karena dia akan tidak sesuai dengan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Itu yang jadi problem. Jadi memang perlu ada solusi yuridis berupa payung hukum. KETUA RAPAT:

Nanti akan Undang-Undang tentang madrasah resah hati saya pasti jenis jasa ini adalah temuan KON ketika malam WIB satu adalah kebal ya kan anggaran Yang tadi Pak ya, ada politik anggaran. Yang kedua adalah ada payung hukum untuk politik hukum, payung hukum untuk pemberdayaan madrasah. Teman-teman ada catatan lagi yang mau ditambahkan? F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum):

Itu tadi, yang catatan MD3 itu pimpinan. Ini kan belum dijawab. KETUA RAPAT:

MD3 ya? F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum):

Iya. KETUA RAPAT:

Oke. F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum):

Memang jangan dianggap kita membawa aspirasi Dapil, tidak. Dapil kita kan seluruh Indonesia, begitu. Jangan ada salah persepsi di Kementerian manapun, kalau kita mengajukan aspirasi itu, itu aspirasi Dapil juga, belum tentu. Di seluruh Indonesia itu. Itukan belum masuk di ini, catatan maksud saya. Belum masuk di catatan karena tanggapan Pak Yasin kan itu,ya pokoknya yang namanya undang-undang ya kita taati, kan begitu doang tapi tidak ada penjawaban yang bagaimana


46

pertanyaan Kyai Muna dijawab, kan tidak ada padahal itu harus dijawab. Bagaimana sebuah departemen mengelola keuangan negara pada saat yang sama dia bermitra dengan DPR. KETUA RAPAT:

Kalimat bagaimana? Pak Umam. Sebagai bagian dari kemitraan Komisi VIII dengan Kementerian Agama, maka Kementerian Agama akan kooperatif dalam mewujudkan MD3, betul begitu ya kalimatnya. Begitu Pak ya. “Sebagai wujud kemitraan Kementerian Agama RI dengan Komisi VIII maka Kementerian Agama akan mendukung dan mensupport pelaksanaan MD3”. Tidak usah pakai kata-kata sejauh didukung dengan Undang-Undang kan? Karena MD3 itu juga adalah sebuah Undang-Undang. Sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, sebagai wujud kemitraan Kementerian Agama RI dan Komisi VIII DPR RI maka Kementerian Agama akan mendukung pelaksanaan Undang-Undang MD3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira begitu Pak Yasin ya? Saya kira ini representatif untuk kedua belah pihak dan mohon dicatat. Saya kira semua departemen kita akan memberlakukan kalimat ini.

Ada lagi teman-teman? Sebelum memberi kesempatan kepada Pak Sekjen dan Pak Irjen. Dari teman-teman Komisi VIII? Cukup?

Kami persilakan Pak Sekjen, Pak Irjen jika akan ada komentar. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI:

Terima kasih bapak/ibu sekalian. Mungkin yang saya rasa penting itu di poin 1b ya. Di poin 1b itu saya rasa begini Pak. Jadi

ada beberapa tambahan kecil ya. “Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN RB untuk memberi peluang”. Jadi tidak langsung dalam pengangkatan tetapi memberi peluang untuk memberi peluang pengangkatan tenaga honorer K2 dan Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi memberikan peluang, jadi bukan dalam pengangkatannya. Jadi peluang untuk terlibat disitu. Hal-hal lain saya rasa cukup, saya rasa tidak ada hal yang sangat mendesak.

Terima kasih Pak. KETUA RAPAT:

Pak Irjen, cukup? Oke, kalau sudah tidak ada.

Rekan-rekan, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII dan jajaran Sekjen dan Irjen. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum):

Inikan sebetulnya tidak lazim ya? Biasanya inikan kesimpulan karena ini diatur oleh tata tertib. Inikan catatan begitu meskipun

kita, kalau saya sih bisa memahami. Mungkin teman-teman belum puas ya atas jawaban dari Pak Sekjen dan Pak Irjen begitu sehingga tadi ada usul untuk tidak ada kesimpulan begitu. Lalu kita bikin catatan tetapi sejauh mana catatan ini bisa mengikat begitu. Inikan sekedar.


47

KETUA RAPAT:

Usul saya begini kalau begitu Pak. Karena memang diatur oleh tata tertib, teman-teman. Pertama tetap adalah kita menggunakan terminologi kesimpulan tapi hal-hal yang katakanlah belum memuaskan, poin itu dimasukkan disini. Boleh tambah kalau begitu. Boleh tambah, jawaban-jawaban lain yang dirasa oleh Komisi VIII belum memadai akan diminta disampaikan secara tertulis atau dalam pertemuan berikutnya. Itu Pak ya. Jadi pertama, memenuhi tata tertib kesimpulan tapi harus mengakui juga bahwa ada jawaban yang belum memuaskan maka perlu diberi tambahan nomor 10. Jawaban-jawaban lain dari Sekjen dan Irjen yang dinilai belum sempurna, belum memuaskan. F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum):

Atau cara lain Pak Ketua. Tidak lazim juga ada kesimpulan kemudian ada catatan hal-hal yang jawabannya belum dirasa

jelas akan dijawab kemudian itu juga tidak lazim. Jadi buat saya lebih fair menurut Tatib DPR sendiri itu ya kesimpulan atau ini ditunda. Diskors maksud saya untuk pertemuan berikutnya, baru kesimpulan. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum):

Jadi bapak belum setuju kesimpulan Pak ya. F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum):

Sebenarnya problemnya ini sih soal teknis Pak Ketua, bukan soal tidak setuju. Ini juga kesimpulan baik-baik saja. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum):

Jadi saya usul konkrit begini. Jadi ini baru draft kesimpulan saja. KETUA RAPAT:

Karena akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya. Begitu Pak ya? F-PAN (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA):

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Tadi saya permisi sebentar. Walaupun saya permisi, saya alhamdulillah dapat informasi dari kawan-kawan yang di dalam tentang apa yang terjadi dan bagaimana situasinya. Saya kira sebetulnya persoalan terminologi itu catatankah, kesimpulankah, wong ini dicatat kok, pasti dicatat karena kesimpulan kan dicatat. Masalahnya itu sebetulnya bukan itu menurut saya. Ini sekarang komitmen dari masing-masing kita ini untuk melaksanakan apa yang sudah dicatat dan disimpulkan itu. Ini sebetulnya itu yang menurut saya perlu dipertegas. Untuk apa misalnya dicatat? Nanti ada jawaban menyusul. Memang mau diapain jawaban menyusul itu. Malah itu lebih rumit lagi jawaban menyusul. Begitu jawabannya tidak memuaskan, nanti malah Ada yang masuk rumah sakit itu dia stres membaca itu kan? Kalau inikan bisa dijawab, ada tatap muka, kalau tidak puas bisa ditanyakan.


48

Nah menurut saya adalah yang perlu dipertegas dalam pertemuan ini kalau boleh saya usul pimpinan, itu adalah bagaimana catatan ataupun kesimpulan ini mengikat Pak, itu di dalam Undang-Undang Pak. Bahwa setiap yang disimpulkan di rapat ini, rapat komisi, itu harus ditindak lanjuti dan ingat Pak, dulu ketika bergabungnya KMP dan KIH untuk mementukan posisi-posisi di DPR ini, salah satu yang menjadi bargain itu adalah bagaimana supaya kesimpulan di rapat komisi itu tidak bisa sampai menjatuhkan impeachment Pak, ingat itu pasal itu Pak dan itu dihapus tetapi bukan berarti catatan dan kesimpulan yang ada di komisi ini tidak berlaku atau bisa diabaikan begitu saja Pak karena yang ngomong disini misalnya Pak Ustadz Sodik, dia mewakili berapa orang. Ini Ustadz Syafi'i berapa orang yang dia wakili.

Nah itu yang sebetulnya menurut saya penting disepakati bukan hanya disimpulkan. Disepakati apakah kesimpulan atau pembicaraan selama kita disini sampai malam 23.30 WIB ini, itu ada tindaklanjutnya atau tidak? Kalau tidak ya sudah kita tidak usah rapat-rapat lagi, kan begitu saja. Untuk apa kok tidak ada tindak lanjutnya juga dan saya juga merasa sedih juga, kita seperti orang bodoh juga, duduk-duduk sini lama-lama tidak jelas. Iya kan? Dari tadi saya mengejar kesini Pak. Mohon maaf ini saya sudah di jalan tadi. Saya kembali kesini hanya untuk melihat bagaimana sih sebetulnya apa yang terjadi dan saya merasa punya hak konstitusional untuk menyampaikan hal seperti ini karena saya pikir kalaupun kita buat kesimpulan lalu kita sudahlah besok pulang Pak Sekjen juga lupa atau catatannya hilang atau dihilangkan atau dilupakan atau diapakan kan ini jadi penting.

Kemarin satu contoh, contoh konkrit kemarin kita rapat dengan Dirjen PHU. Eh ternyata catatannya Kementerian Agama, ini Pak, salah Pak. Dikasih kita data yang baru, salah, konkrit, mengakui salah. Lalu kita bagaimana? Catatan kita lengkap, begitu kita bacakan lagi, mengaku Pak ternyata mereka yang salah. Soal indirect cost. Rp26 miliar. Lucu juga itu Rp26 miliar itu tadi malam itu. Akhirnya Departemen Agama akan mencoba menyesuai-sesuaikan. Jadi kalau itu dicatat oleh orang luar, itu yang berbahaya soal menyesuai-sesuaikan ini. Nah saya pikir ini Pak Pimpinan. Perlu dipertegas oleh kita semua baik Anggota DPR, ini tidak ada urusannya kita berhadapan. Ini mitra, Kementerian Agama ini, yang itu dicatat itu mitra. Kita membangun Kementerian Agama ini dengan cara kita dengan fungsi legislasi, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan. Nah sekarang itu sedang melakukan fungsi pengawasan itu. Sekarang bagaimana caranya agar kemitraan ini bisa terbangun dengan jelas, dengan baik dan dengan demikian ini bisa berlanjut di masa yang akan datang. Saya kira itu Prof. Hamka. Saya kira sudah mau bicara lagi Prof. Hamka.

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA):

Iya, jadi ini kesimpulan. Kesimpulan tapi tambah satu kalimat. "Hal-hal yang perlu didalami akan dibicarakan

kemudian". KETUA RAPAT: Saudara-saudara.

Ditulis saja kita sering lupa apalagi tanpa ditulis sama sekali. Itulah makanya kita harus ada

kesimpulan itu. Tapi. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA):

Sebab kalau tidak ada kesimpulan berarti harus ada pertemuan berikut.


49

KETUA RAPAT:

Maka solusinya adalah solusinya adalah karena ada yang belum tuntas, belum lengkap maka tidak boleh dicatat disitu tapi kita sepakati akan ada pertemuan lanjutan karena sekali lagi bapak-bapak, walaupun mungkin kualitasnya seperti ini tapi kami menganggap bahwa ini sangat bermanfaat bagi kerja kita semua, kerja ekseketif dan kerja legislatif. Jadi begitu bapak-bapak ya. Kita harus tetap buat kesimpulan. Pertama itu adalah tata tertib, yang kedua yang tadi dicatat saja lupa apalagi tidak dicatat tapi kita sepakati bahwa akan ada pertemuan lanjutan. Jadi ini kata Pak Deding adalah draft kesimpulan. Begitu bapak ya? Bisa disetujui begitu? Adapun pertemuannya nanti akan dijadwal berikutnya oleh sekretariat. Jika sudah. Silakan, bagaimana. F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, SH., M.Hum):

Mungkin nanti ada closing statement dari Pak Sekjen dan Pak Irjen, jadi maksud kita, kita sudah lama ini banyak kesimpulan-kesimpulan kita. Seringkali justru kesimpulan ini tidak ada follow up atau bagaimana sekarang ini kita membangun komitmen Pak mulai pada malam ini Pak. Jadi artinya soal umpamanya K2 ini, kita akan seperti apa? ... dan sebagainya. Kira-kira itu bapak yang kita harapkan. KETUA RAPAT:

Kami persilakan Pak untuk membuat closing statement. Mudah-mudahan bisa merangkum dan memenuhi harapan kami seperti yang disampaikan oleh Pak Deding.

Kami persilakan Pak Sekjen. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI:

Terima kasih bapak/ibu sekalian. Pimpinan Sidang yang saya hormati.

Inikan besok sore masih ada pertemuan dengan Dirjen Pendis dan juga Bimas Islam. Nah, yang tadi dinyatakan masih belum jelas misalnya kaitannya dengan anggaran untuk tunjangan profesi guru non PNS itu, mungkin akan bisa didalami besok malam karena tentu di Dirjen Pendis jauh lebih kuat tentang datanya dan juga mungkin hal-hal lain yang terkait dengan itu. Jadi saya rasa mungkin. F-P.NASDEM (DRS. KH. CHOIRUL MUNA):

Interupsi sebentar Pak Sekjen.

Saya ingin cerita yang jelas, apakah kira-kira besok malam ini Pak Dirjen itu kira-kira bisa datang di tempat ini atau tidak? KETUA RAPAT:

Tapi kita, ini yang dulu ini Pak ya, yang materi dulu, oke. Jadi Pak, saya ingin mengingatkan tentang tata tertib bahwa harus ada kesimpulan karena itu adalah mengikat tapi karena belum tuntas kita sepakati akan ada pertemuan berikutnya yang akan dijadwal.


50

Kami persilakan bapak untuk memberikan statement terakhirnya Pak. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI:

Oke, terima kasih atas semua masukan-masukan yang telah disampaikan pada malam ini dan saya rasa dari karena ada banyak catatan yang juga sudah kita catat dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu bagian dari perbaikan-perbaikan untuk kita di masa akan datang. Saya rasa mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan melalui forum-forum semacam ini akan membangun kemitraan yang lebih baik untuk masa depan.


Pak Sekjen, sebelum saya menutup. Tadi ada titipan tentang kepastian kehadiran Dirjen Pendis karena sangat diperlukan. Kami

akan mengatur, jika datang bagaimana, jika tidak datang bagaimana dan mungkin nanti akan kita bicarakan setelah pertemuan ini. Rekan-rekan Komisi VIII. Terima kasih atas semangatnya, atas dedikasinya. Terima kasih juga kepada Sekjen. Pak Irjen, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Inspektur Jenderal Kementerian Agama beserta jajarannya. Kita akhiri pertemuan ini dan ini sangat berguna dengan sebuah catatan bahwa kita akan melanjutkannya dengan pertemuan kedua dengan tema yang sama.

Dengan demikian kami akan menutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillah irrabbil'alamiin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 23.30 WIB)

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VIII DPR-RI ...

Documents