RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN ...

RANCANGAN

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) -------------------------------------------------------------------------------------------------

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang : 2015-2016 Masa Persidangan : III Rapat ke : Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat. Hari/tanggal : Kamis, 11 Februari 2016 Waktu : Pukul 10.48 s.d 12.58 WIB. Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. Acara : Membahas mengenai Legislasi dan Pengawasan JALANNYA RAPAT: PIMPINAN RAPAT/KETUA KOMISI III (H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A./F-PG):

Yang saya hormati Anggota Komisi III DPR RI. Yang saya hormati juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan beserta seluruh jajarannya. Para hadirin yang saya muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT

bahwasanya pada hari ini walaupun hujan lebat pada pagi hari, jalanan macet harusnya kita masih leha-leha di rumah, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka Rapat Dengar Pendapat.

Sesuai dengan laporan dari sekretariat telah hadir 6 Fraksi dan 7 Anggota,

sesuai dengan ketentuan Pasal 251 secara Fraksi sudah kuorum, namun secara Anggota belum memenuhi kuorum. Namun sesuai dengan juga Tata Tertib ayat (3) dan (4) kalau disepakati mohon izin bisa dilanjutkan atau kita tunda beberapa menit. Saya tawarkan kepada Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi II, apakah dapat kita lanjutkan.

Terima kasih. Sesuai dengan Pasal 251 ayat (1) maka Rapat Dengar Pendapat ini dinyatakan

terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB) Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan PPATK beserta jajarannya yang memenuhi undangan kami. Hari ini kita membahas soal legislasi dan anggaran beserta pengawasan PPATK periode 2015-2016. Kami ingin mendapatkan persetujuan dari kawan-kawan sekalian apakah rapat bisa kita akhiri pukul 13.00 WIB, setuju Pak Yusuf ada agenda lain atau jam 16.00 WIB saja. Jadi sepakat ya kita akhiri tanpa istirahat jam 13.00 WIB.

(RAPAT:SETUJU) Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara PPATK untuk menyampaikan

beberapa jawaban atas pertanyaan yang telah kami kirim sebelumnya dan kami juga ingin mendengarkan banyak penjelasan dari Saudara Ketua PPATK adanya rencana take amesti yang sedang dibahas di DPR RI ini dari sisi pandang PPATK karena ada analisa bahwa take amesti ini juga membuka ruang yang luar biasa bagi upaya pencucian uang. Begitu pula dengan dana terorisme dan dana narkoba.

Waktu dan tempat kami persilakan Saudara PPATK.

KEPALA PPATK (M. YUSUF):

Yang terhormat Ketua Komisi III DPR RI. Yang terhormat para Anggota Komisi III DPR RI. Bapak-Ibu semua yang saya banggakan.

Mengawali pertemuan pada pagi ini izinkan kami untuk bersama-sama mengajak

Bapak-Ibu sekalian untuk membacakan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan berkah-Nya kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini.

Selanjutnya izinkan kami langsung menjawab pada topik permasalahan, pertama

bahwa Komisi III bertanya tentang yang pertama legislasi. Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kepala PPATK mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan seluruh tugas pokok dan fungsi PPATK yang masih di rasa menimbulkan hambatan dan kebutuhan legislasi khususnya yang berkaitan dengan substansi yang ada di dalam draft RUU KUHP dan draft RUU Kepolisian dan draft RUU Jabatan Hakim.

Ketua dan Anggota yang kami hormati.

Kami sudah berusaha untuk melengkapi seluruh turunan dari Undang-undang

8/2010 sebagai payung hukum dan landasan yuridis PPATK bertindak dan alhamdulillah pada beberapa bulan yang lalu kita sudah bisa merumuskan dan sudah menjadi peraturab yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh instansi pemerintah dan atau lembaga swasta sebagai turunan dari Pasal 41 ayat (3) Undang-undang 8/2010. PP ini sangat penting Ketua dan Anggota yang kami hormati, karena pada pokoknya PPATK sebagai pensuplai data baik untuk kebutuhan para penegak maupun untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Dengan ada PP ini maka kami punya banyak akses untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagai

turunan dari Pasal 17 ayat (2) Undang-undang 8/2010. PP ini mengatur tentang pihak pelapor yang diangkat menjadi profesi yaitu seperti notaris, kemudian pengacara dan juga akuntan. Dibuatnya PP ini karena dari riset yang PPATK lakukan ada beberapa profesi yang memang rentan untuk digunakan sebagai atau sarana pencucian uang atau dengan basis keeper. Dengan adanya PP ini maka akan ada jaminan bagi setiap profesi tadi untuk tidak diclearinisasi karena dia mempunyai kekebalan pada saat melapor pada PPATK.

Kemudian yang ketiga, legislasi yang masih belum selesai .....yaitu tentang RPP

pembawaan uang tunai dan isntrumen pembayaran lainnya.

Bapak Ketua dan Anggota yang kami hormati. Kami menemukan di kasus NK misalnya kasus Gayus misalnya, uang yang

dibawa dari luar utuh bentuknya adalah Singapura Dolar pecahan 10 ribu per lembar.

Uang-uang ini rentan untuk sarana suap, ggratifikasi atau tindak pidana lainnya. Kita bisa bayangkan kalau ada oknum pulang-pergi Batam-Singapura pakai ferri bisa 10 kali dia, kalau setiap dia berangkat membawa katakanlah 10 lembar sudah 1 milyar. Nah bea cukai selama ini tidak punyai kewenangan menggeledah fisik manusia, dia hanya hanya bisa mengawasi menggeledah fisik barang.

Oleh karena kita temukan 2 kasus begini maka kita berharap dengan PP ini Bea

Cukai punya kewenangan lain Pak, manakala mendapat informasi ada orang yang dicurigai apakah membawa duit yang jumlah besar atau sebagai teroris misalnya, maka Bea Cukai punya kewenangan menggeledah fisik yang bersangkutan baik di pelabuhan maupun di bandara. Ini inti dari PP ini dan posisi terakhir sudah di Sekneg untuk diteken Bapak Presiden.

Kemudian yang berikutnya PP tentang jenis tarif, jenis penerimaan negara. Jadi

PPATK mewajibkan setiap pihak pelapor termasuk perbankan bisanya melaporkan tentang transaksi crimes....transaksi tunai dan transaksi kiriman masuk ke dalam Indonesia. Masalahnya bagaimana kalau mereka tidak melapor, nah sanksi yang ada sekarang ini baru sanksi terbatas pada pembinaan. Mestinya bisa kena sanksi denda untuk masuk kas negara sebagai PNBP. Nah ini posisi terakhir masih ada perbedaan pendapat antara Bank Indonesia dan PPATK. Bank Indonesia memahami itu adalah hak mereka bukan masuk PNBP, tetapi PPATK mengatakan karena Tupoksi PPATK dan PPATK diongkosi oleh negara maka mesti masuk PNBP. Tinggal itu saja Pak, kalau materi sudah selesai Cuma kemana akhirnya. Kami tetap bertahan untuk masuk PNBP, sampai sekarang ini masih dalam pembahasan lebih lanjut.

Kemudian yang berikutnya adalah Perpres tentang penyempurnaan komite

TPPU Ketua dan Anggota yang kami hormati, dengan adanya lembaga OJK yang punya kewenangan mengawasi perbankan maka idealnya OJK masuk sebagai Anggota komite TPPU mendampingi BI. Kemudian sesuai dengan .....salah satu pihak yang rentan untuk dijadikan sarana-sarana untuk pencucian uang adalah kopersi Pak. Sehingga kami memandang beberapa institusi pintu masuk dalam keanggotaan komite TPPU, artinya perluk merubah Perpres yang sampai sekarang masih belum selesai tapi sudah disetujui dalam forum tinggal meredaksionalkan dan mensahkan oleh Bapak Presiden.


Kemudian terkait dengan legislasi lain selain dari turunan Undang-undang

8/2010 yang kami anggap perlu dimiliki oleh Indonesia, pertama RUU tentang Perampasan Aset. RUU ini pada pokoknjya mengatur dimungkinkannya manakala ada seorang pelaku tindak pidana tidak dapat diproses hukum karena meninggal dunia, karena gila, karena melarikan diri tapi asetnya ada di sini. Maka RUU ini memposisikan aset sebagai subjek hukum, jadi negara melawan aset. Jadi kalaupun dia lari, negara punya kesempatan untuk merampas aset-asetnya itu. Nah ini sampai sekarang sudah dalam pembahasan antar kementerian Cuma belum ada titik temu. Terakhir pada 2014 sudah final, namun ternyata pihak kejaksaan dan kepolisian masih keberatan sehingga mukndur lagi.

Yang berikutnya yang kami mohon dukungan dari Komisi III adalah tentang RUU

Pembatasan Transaksi Tunai. Dari temuan PPATK banyak kasus-kasus korupsi yang menggunakan uang tunai dan ini ....itu berdekatan pada saat mohon maaf pembahasan proyek, pada saat pembahasan anggaran, pada saat Pilkada, pada saat Pileg dan itu pasti melonjak angkanya. Sehingga kami menduga dan berkesimpulan dari riset yang kami lakukan salah satu cara untuk menghentikan praktek-praktek yang tidak sehat ini dengan membatasi transaksi tunai, tentu ada pengecualian nantinya. Nah negara yang sudah pakai konsep ini seperti Mexico, Belgia, Latvia bisa sukses. Posisi RUU ini sudah sampai ke tahap harmonisasi semoga pada 2016 bisa gol tapi kami dengar terakhir pada saat ke Badan Legislasi terakhir malam itu kok digugurkan lagi di Prolegnas

prioritas Pak, kami nggak tahu alasannya apa. Kami tetap dukungan dari pihak Komisi III supaya ini bisa prioritas untuk kemajuan bangsa yang kita cintai.

Kemudian terkait dengan RUU KUHAP, RUU KUHP dan RUU Kepolisian kami

bisa jawab sebagai berikut bahwa menurut pandangan PPATK jika Undang-undang TPPU dimasukkan ke dalam KUHP sebagai bagian kodevikasi maka kami khawatir karena begitu cepat perkembangan-perkembangan masalah TPPU di forum internasional. Kalau nanti ada yang baru tidak gampang merubah KUHP atau ratifikasi dibanding dalam merubah Undang-undang 8/2010, contohnya Undang-undang 25/2003 Cuma 2 saja delik TPPU yaitu Pasal 3 aktif dan Pasal 6 yang pasif. Ternyata dunia internasional dengan berbagai macam argumentasi merekomendasikan perlu ada delik untuk gate keeper untuk pihak penyembunyi aset. Nah bayangkan kalau ini berupa kodevikasi kita akan susah akan merubah mengamandemennya karena kodevikasi melibatkan banyak instansi dan banyak pihak, alhasil nanti kita dianggap tidak patuh pada standar internasional. Artinya kita bisa mengalami degradasi-degradasi penilaian oleh badan pengawas PPATK .....Ini pandangan kami terhadap legislasi.


Pertanyaan berikutnya mengenai pengawasan terkait dengan grand desain dan

strategi kerja PPATK. Komisi III minta penjelasan PPATK mengenai rencana strategis program prioritas, target PPATK, kemudian lagi meningkatkan tingkat keberhasilan kerja PPATK.


Strategi dan....., yang pertama inisiasi penyusunan rencana Inpres, jadi kami

memandang Bapak-Ibu yang kami hormati bahwa selama ini hasil analisis PPATK dikirim kepada penegak hukum, tidak semuanya diproses sesuai harapan. Banyak alasannya, misalnya alamat sang pemilik rekening tidak ditemukan atau kurangnya alat bukti atau pihak yang terlapor bisa membuat alibi atau argumentasi. Nah dengan demikian bahwa temuan kami relatif sia-sia, supaya tidak sia-sia maka kami mengharap kepada Bapak Presiden pada saat presentasi di Istana Bogor agar manakala penegak hukum berkesimpulan hasil analisis PPATK tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan silakan nggak apa-apa, tapi tolong dipungut pajaknya karena jelas uang itu ada dan rezim pajak kita uang halal, uang haram, uang subhat, semua bayar pajak. Nah posisinya terakhir sudah di Setkab Inpres ini Pak, sudah kami paraf semoga 2016 sudah jadi Inpres. Nanti kalau sudah jadi Inpres maka manakala polisi atau kejaksaan atau KPK atau pajak, bea cuka menghentikan HA yang kami kirim karena cukup bukti ya silakan, tapi resume dikirim pada pajak untuk dipungut pajaknya.

Yang kedua ...Inpres ini dimaksudkan sudah, kemudian penyusunan

....melibatkan KL. Jadi KL juga sudah berusaha semaksimal mungkin agar apa yang kami kerjakan bisa selaras dengan instansi lain. Kemudian yang berikutnya arah kebijakan dan strategi PPATK tahun 2015-2019, arah kebijakan pertama perluasan dan peningkatan pihak pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan. Strateginya banyak misalnya meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor terhadap lebih efektif dan menyeluruh audit, melalui sosialisasi dan lain sebagainya, kemudian meningkatkan keandilan sistem pelaporan karena kami bekerja dengan base on IT tentu harus bagus. Kemudian ketiga strateginya meningkatkan pembinaan terhadap pihak pelapor, bisa melalui sosialisasi, bisa melalui peningkatan ...training dan sebagainya.

Yang kedua arah kebijakan kami adalah peningkatan efektivitas kerja sama

dalam dan luar negeri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan penanganan terorisme. Strateginya meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal pengaksesan data, tadi sudah ada RPP sudah jadi PP. Kemudian lagi kedua, meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dengan instansi terkait, kami sudah

punya 50 MoU dengan negara lain dan sekitar 50 pada instansi dalam negeri. Kemudian yang ketiga meningkatkan kerja sama dengan FAU negara lain dalam rangka pertukaran informasi termasuk juga Ketua dan Anggota, PPATK menempatkan 4 pegawai PPATK di PPATK Australia untuk memeperoleh ilmu dan pengetahuan.

Kemudian arah kebijakan yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil analisis, hasil

pemeriksaan dan informasi serta hasil riset.....keempat-empatnya adalah hasil produk PPATK. Strateginya meningkatkan kapasitas sistem aplikasi dalam mendukung proses analisis, jadi di kami cukup canggih Ketua dan Anggota, tidak semata-mata menggunakan akal tapi teknologi sangat-sangat penting. Kemudian meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Kita mencoba membuat segmentasi daerah-daerah mana kira-kira ....untuk diaudit dan menghasilkan uang bagi kas negara. Kemudian mneingkatkan efektivitas pelaksanaan riset tipologi, riset kita berharap bisa bermanfaat bagi instansi terkait seperti kita riset kira-kira modus yang paling dominan itu apa sebab bisa dilakukan pencegahan. Kemudian pelaksanaan nasional ....asesmen, ini amanah dari ....kami mengajak instansi terkait seperti polisi, kejaksaan, KPK, kemudian BI, OJK untuk melakukan asesmen, kira-kira daerah mana segmen apa, sektor apa yang rawan dengan TPPU-nya. Nanti setelah disepakati menjadi itu ...asesmen nasional.

Kemudian yang keempat arah kebijakannya peningkatan efektivitas

penyampaian dan pemantauan tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan dan riset tadi. Strateginya mendorong penyelidik TPPU untuk mengoptimalkan pengguna sistem secure alert communication. Jadi kami membangun suatu aplikasi Ketua dan Anggota yang kami hormati, manakala kepolisian, KPK, kejaksaan butuh informasi tentang sesuatu tidak mesti mengirim orang, tapi menggunakan aplikasi tadi jadi bisa lebih cepat, lebih aman dan lebih terjadi kerahasiaannya. Kemudian melaksanakan koordinasi yang lebih efektif, jadi kami punya direktur kerja sama Brigjen Firman ini yang mendatangi kepolisian menanyakan progres analisis, deputi pemberantasan bertanya kepada kejaksaan bagaimana progresnya itu kira-kira kami lakukan.

Yang kelima arah kebijakan mendorong perumusan kebijakan di bidang

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan ...lebih efektif. Strateginya meningkatkan upaya penyusunan produk hukum terkait TPPU dan pendanaan terorisme dan kami ada ....Ketua yang kami hormati, nanti kami bisa share nanti untuk perpustakaan Komisi III. Kemudian implementasi dan pengawasan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme secara konsisten dan terukur.

Arah kebijakan berikutnya peningkatan kemampuan pihak pelapor dan pelaporan

transaksi keuangan dan kemampuan milik TPPU dalam penanganan TPPU karena 3 komponennya ini pihak pelapor, PPATK dan penegakan hukum itu perlu bersinergi, perlu punya persepsi sehingga kita bisa tingkatkan ..... strategi dengan cara pelaksanaan pelatihan bersama.

Kemudian ada kebijakan berikutnya peningkatan tata kelola dan proses bisnis

yang efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan...PPATK. strateginya meningkatkan kompetensi dan integritas SDM PPATK, meningkatkan keandalan sistem IT PPATK, meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja PPATK, meningkatkan peran pengawasan internal yang efektif di PPATK, penguatan kapasitas pengelolaan informasi birokrasi di PPATK.

Kemudian program prioritas dari PPATK adalah sebagai berikut: PPATK hanya

memiliki satu program prioritas sebagaimana tercantum pada Renstra yaitu program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Program ini terdiri dari 7 kegiatan yaitu pengelolaan bidang hukum PPATK, pelaksanaan kerja sama dengan Humas PPATK, pengelolaan teknologi informasi PPATK, pengawasan kepatuhan pihak pelapor, pengawasan kewajiban pelaporan dan

pembinaan pihak pelapor, analisis transaksi pengelolaan dan laporan masyarakat dan ketujuh pemeriksaan pengembangan riset TPPU.

Adapun indikator kinerja sasaran strategis PPATK dan tagetnya sebagai berikut

pada dasarnya secara umum, dalam rangka mewujudkan visi dan misi PPATK tahun 2015-2019 PPATK memiliki sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada era periode Renstra. Adapun sasarannya adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan persepsi publik terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU, mereka punya .....itu penting. Kemudian meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan pemberantasan TPPU dan ...terorisme, kemudian meningkatnya pengungkapan kasus tindak pidana ...dan terorisme sampai terakhir adalah meningkatnya akuntabilitas ...keuangan PPATK.


Kami tidak mungkin membacakan satu-persatu cukup detil nanti bisa di baca,

kami lanjut pada pertanyaan berikutnya tentang perkembangan hasil kesimpulan yang telah disepakati pada rapat yang lalu, yaitu Tupoksi sudah, sekarang mengenai koordinasi dengan para penegak hukum. Pada dasarnya kami sampaikan pada forum ini bahwa PPATK cukup baik kerja sama dengan penegak hukum, kami menyediakan ahli untuk kepolisian, kejaksaan, KPK, BNN dan pajak. Bahkan kami laporkan pada forum ini bahwa kami sudah berhasil membongkar kasus yang besar menyangkut narkoba dan judi, di mana nilai uangnya itu trilyun Pak, saya ulangi nilai uangnya trilyun hanya setahun dan ini sudah kami sampaikan kepada Pak Kapolri, tentu kami tidak bisa dielaborasi pada forum ini karean sensitif masih proses penyidikan, tapi itu riil ada.

Yang kedua, kami sudah mendapatkan, memberikan data cukup banak kepada

kepolisian tentang terorisme Pak. Kami mendapatkan ada oknum yang mendapat aliran dana dari Yordania, dari Suriah, dari Irak, dari Lebanon itu orang satu. Kemudian kami juga mendapatkan ada lagi mendapat dana dari Irak, dari Yordania, kemudian orang itu membeli senjata Filipina kami serahkan semua ke Pak Kapolri semua itu. Ini bukti kerja sama dengan pihak kepolisian...cukup banyak. Sementara dengan KPK juga sama Pak, kita tidak pandang bulu, dengan kejaksaan juga sama hanya pajak sama karena rezim pajak kita bukan mempidanakan orang tapi mencari duit Pak. Sehingga temuan kami itu banyak yang .....nanti akan kami presentasikan di layar monitor.

Kemudian yang berikutnya adalah rumusan strategi koordinasi dengan aparat

penegak hukum guna meningkatkan feed back terhadap LHAPPATK. Ini juga sama pada dasarnya bahwa kami punya program pertemuan bulanan atau pertemuan yang rutin Pak, kami tanyakan pada mereka progres dari setiap LHA kami apa hambatannya, apa masalahnya, apa yang perlu dibantu dan sepengetahuan kami sekarang makin baik, kita sama-sama lihat bahwa LHAPPATK itu sudah relatif lebih bagus ...daripada yang lalu. Kemudian contohnya pada saat pihak kepolisian menemukan ada judi online Ketua, di mana begitu cepat perpindahan uangnya. Dengan koordinasi antara PPATK dengan pihakn kepolisian walaupun belum ada sprindik kita bisa melakukan penundaan transaksi sehingga uangnya tidak lari Pak, ini contoh sederhana saja, begitu efektifnya kerja sama PPATK dengan penegak hukum.

Kemudian yang berikutnya manakala ada yang ditemukan tidak cukup bukti oleh

penegak hukum, kami juga sekarang tidak lagi kecewa karena ada transparansi dan kita optimalisasi aspek pajaknya. Coba ditayangkan itu pajak Pak Maryanto, sambil menunggu tayangan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.

Terkait dengan temuan BPK, Ketua dan Anggota yang kami hormati. Kami

secara jujur mengatakan bahwa sejak 2006 sampai dengan sekarang kita pernah mendapatkan temuan dari BPK sebanyak 52 temuan, tapi semua tidak ada yang signifikan hanya masalah administrasi. Dari 52 sudah kita penuhi sekarang ini 2015

semester II tinggal 5 saja dan itu sudah kita jawab, sudah kita kirim kepada BPK Cuma respon dari BPK yang belum turun. Jadi kesimpulannya bahwa tidak ada masalah yang signifikan dari sisi anggaran hanya satu yang tetap ulang tahun Pak, yaitu pembangunan gedung kami yang ada di Ciloto karena gedung sampai sekarang IMB-nya belum terbit karena ...koevisien antara bangunan dengan tanah itu saja masalahnya, tapi bangunannya dipakai dan itu menjadi tempat kami melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Cuma sisi administrasi IMB-nya saja, tapi semua beres nggak ada masalah.

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

Kami kira demikian yang kami paparkan, terima kasih banyak.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT:

Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Ada lagi Pak Agus mau menambahkan, cukup, baik.

Bapak-Ibu sekalian, Anggota Komisi III yang terhormat. Baru saja kita mendengarkan jawaban atau paparan Ketua PPATK kepada kita

atas pertanyaan tertulis yang kita kirimkan kepada mereka. Kita punya waktu beberapa menit atau katakanlah 1 jam untuk mendalami apa yang disampaikan oleh Ketua PPATK. Untuk itu saya tawarkan apakah per Fraksi atau kanan-kiri, kanan-kiri saja ya karena sedikit. Baik, sebagaimana ajaran agama kita kita dahulukan sebelah kanan.

Silakan Pak Akbar.

F-NASDEM (AKBAR FAIZAL): Baik, terima kasih Pimpinan. Ini kan waktunya mepet ya saya langsung-langsung saja Pak Yusuf dan Pak

Agus dan kawan-kawan yang lain. Tadi saya tertarik soal apa itu katanya PPATK baru saja membongkar kasus trilyunan rupiah untuk narkoba dan judi, baru saja itu saya tidak terlalu faham apakah seminggu yang lalu, sebulan yang lalu atau kira-kira periode tahun lalu. Tentu saja saya faham kalau Pak Yusuf tidak mau membuka di sini karena ini adalah rapat terbuka. Saya ada pengalaman dengan PPATK kalau misalnya atas nama konstitusi mohon maaf Pak Yusuf, saya sebagai Anggota DPR RI meminta data meskipun tidak terlalu detil tentang itu, kenapa kemudian perlu kami dapatkan di sini karena bukan rahasia lagi narkoba dan judi adalah sebuah ruang di mana kemudian sesuatu yang terang bisa menjadi gelap dan tidak pernah dari gelap menjadi terang. Saya yakin Pak Yusuf dan kawan-kawan bisa memahami maksud saya. Ini juga dalam kerangka untuk pengawasan kami, realitas nya bahwa kemarin kita itu dengan BNN itu di sini bertanya banyak dan berbicara banyak tentang pertumbuhan narkoba. Ini menjadi serius dan tentu saja PPATK dalam hal ini sangat penting sekali perannya karena menyangkut dengan masa depan anak-anak kita, generasi muda kita.

Jadi Pak Yusuf nanti lewat Pimpinan kita komunikasikan bagaimana kemudian

kami mendapatkan informasi yang cukup tentang ini, bahwa sudah diserahkan kepada Mabes Polri monggo, tapi pada sisi yang lain juga kami juga berhak untuk tahu itu. Cuma tentu saja juga kami harus menjaga kredibilitas dan kewenangan Undang-undang yang dimiliki PPATK dalam hal sharing informasi seperti ini. Kita pernah melakukannya di Century dulu Pak, jadi Pimpinan ini perlu kita punya catatan baik dan tolong kita komunikasikan nantinya bagaimana kita bisa mendapatkan dari PPATK.

Yang kedua, saya harus memberikan apresiasi bahwa kita sudah keluar dari

jebakan yang kita sebut dengan FATV itu prestasi Pak Yusuf dengan jajaran, DPR RI kadang-kadang lupa memberikan penghargaan kepada mitranya karena kami sibuk dengan begitu banyak persoalan dan hari ini memanggil teman-teman saya ingin memberi apresiasi tentang itu bukan Cuma dari Nasdem saja.

Yang selanjutnya adalah saya ingin tahu Bapak, dulu PPATK dengan beberapa

lembaga Polri, BNPT, Kepala Pengadilan Negeri dan Kementerian Luar Negeri pada September 2015 itu membangun jaringan data untuk pencegahan terorisme yang kita sebut dengan ecoordination, pernah Pak ya. Kami ingin tahu sampai di mana komunikasi itu karena ada beberapa catatan yang saya miliki bahwa masih ada grey area untuk pengungkapan terorisme, saya juga mendapat beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman yang lain bahwa kelihatannya PPATK kesulitan untuk mengungkap sumber dana terorisme terutama yang melalui yayasan-yayasan keagamaan. Ini memang tidak mudah karena ada 130 ribu yayasan yang berafiliasi atau apapun istilahnya dengan keagamaan. Ini kadang-kadang mendapat santunan dan dalam beberapa hal terutama oleh lembaga-lembaga negara polri dan lain-lain sudah mengungkapkan bahwa ternyata beberapa dana terorisme masuk dari situ.

Selanjutnya Pak Yusuf dan kawan-kawan, saya ingin mengatakan begini Bapak

PPATK adalah sebuah parameter, sebuah lembaga, sebuah elemen negara untuk sebuah negara yang sedang menuju kepada sebuah konsep bernama modern. Ada negara yang modern itu tanpa PPATK, tapi sebenarnya pertanyaan saya disebut menjadi sederhana karena kan kadang-kadang masyarakat tanya apa sih PPATK itu? Bagaimana sih pola kerjanya? Saya saja belum tahu Pak Bambang ini di mana kantornya PPATK, belum pernah ke sana, sekali-kali juga kita diajak Pak, di undang lah kita bisa memberikan dukungan moral kepada teman-teman yang lain. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya pada ruang mana, pada pola mana di mana kemudian PPATK relatif sudah mengarahkan bangsa ini menjadi sebuah negara yang terukur setidaknya dalam hal transaksi ini, kan pendekatannya selama ini case Pak. Ini ada case diserahkan kepada Mabes Polri, mudah-mudahan Mabes Polri memang menyelenggarakannya dengan baik tanda petik apa yang saya maksud, juga dengan KPK dan kemudian ketika ada masalah kami lah di sini DPR RI yang harus benturan terus. Pertanyaan saya sebenarnya bisa kah sebenarnya PPATK kepada publik termasuk kepada parlemen ini tentang peran PPATK di mana kemudian peran-peran ini sudah bisa tergambarkan secara menyeluruh kepada seluruh sektor. Bukan rahasia lagi misalnya ini satu contoh, ini tentang perilaku penyelenggaraan negara bapak, bukan rahasia lagi bagaimana misalnya pajak beberapa oknum di pajak itu bahasa bagusnya apa ya, ya begitulah macam-macam gitu ya, tetapi kemudian di satu sisi kita mendengarkan dia terima uang dari si wajib pajak tapi di sisi yang lain loh kok catatan keuangannya normal-normal saja, berarti kan ada 2 jawaban dari sini. Pertama dia adalah canggih banget menyembunyikan uangnya, yang kedua kalah oleh permainan seperti ini kan begitu Bapak. Ada orang yang gajinya 30 juta tapi anaknya semuanya sekolah di Australia, ada orang yang gajinya 16 juta tetapi liburannya keliling dunia setiap tahun, logikanya di mana, warisan gitu ya. Ini yang saya maksud sebenarnya, bagaimana kemudian PPATK mengambil pola kerja di mana kemudian ini menginfluens satu contoh misalnya KPK Bapak saya dapat kabar telah menempatkan beberapa orang di Kementerian Pertanian dan sebaliknya Kementerian Pertanian mengajak orang dari KPK untuk terlibat di dalam berbagai program-program yang berhubungan dengan anggaran di sana. Ini maju satu langkah kita Pak, kalau sebelumnya KPK menunggu sama dengan beberapa oknum polisi lalu lintas menunggu di tikungan, menunggu orang melanggar atau tersadap, tangkap. Kalau ini tidak maju selangkah, tapi kita tujuan kita adalah nantinya bagaimana penyelenggaraan negara ini tidak ada yang perlu seperti itu takut dengan sendirinya. Nah yang sebenarnya ini Pak Yusuf, jadi dibutuhkan pikiran-pikiran yang .....kira-kira begitu.

Saya rasa saya sudah di kode sama Pak Bambang Soesatyo calon ketua umum Partai Golkar, jadi saya akhiri sampai di sini.

Wabillahittaufiq wal hidayah. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT:

Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Kami persilakan sayap kiri bendahara umum PKB seumur hidup.

F-PKB (H. BAHRUDIN NASORI, SSI, MM):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang baru, ini juga pertama kali Pak Ketua yang baru ini rapat dengan

PPATK Pak.

Teman-teman Anggota Komisi III yang saya hormati. Ketua, Wakil Ketua PPATK beserta seluruh jajarannya yang saya hormati.

Saya ini duduk di Komisi III 3 periode ini tapi banyak pertanyaan-pertanyaan dari

kawan-kawan yang kadang-kadang saya nggak bisa jawab, berapa sih dana yang kalau nyimpen di bank ini kena PPATK saya nggak dijawab Pak. Ada yang bilang katanya kalau 50 juta sekarang sudah turun 25 juta nggak ..., saya nggak tahu Pak. Padahal Anggota DPR RI hari ini misalnya kan reses saja sudah 275 juta Pak, 2-3 bulan sekali, setahun 5 kali. Nah kalau misalnya ada Anggota DPR RI mungkin saya barangkali atau oknum yang lain ruang resesnya nggak dipakai Pak, untuk rakyat itu disimpan di bank bisa 1 milyar setahun itu Pak. Nah kan uangnya itu dari uang reses, tapi Anggota DPR RI ketakutan Pak nyimpen uang yang jelas itu yang soal dia tidak reses itu urusan lain, ini di DPR RI, tapi bahwa uang itu kita menyimpan di bank bahwa dalam 1 tahun sudah 1 milyar karena memang uang resesnya nggak dipakai buat ...Pak itukan sah-sah saja Pak.

Ini saya yakin banyak mayoritas Anggota DPR RI nggak berani itu Pak nyimpen

uang di bank yang lebih dari 1 milyar Pak, nggak berani nyimpen uang lebih dari 500 juta Pak. Teman-teman minimal jangan tanya sama saya mungkin kalau teman yang lain yang bisnis mungkin nggak. Nah pertanyaa-pertanyaan itu yang saya sulit jawab Pak, padahal saya sudah 3 periode Pak ini di Komisi III dan sering berhadapan dengan Pak Yusuf, Pak Agus dan kawan-kawan PPATK. Itu yang pertama.

Yang kedua, barangkali sosialisasi yang perlu PPATK tingkatkan Pak,

masyarakat kita memang tadi apa yang disampaikan oleh teman saya dari Nasdem bahwa gedungnya pun belum tahu. Memanng di Undang-undang PPATK memang rahasia, tapi kan bukan berarti rahasia tidak boleh diketahui sama sekali bahwa di Indonesia itu ada PPATK, ada PPATK begitu. Nah tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa di Badan Legislasi ternyata yang usulan untuk pembatasan transaksi dengan cash itu dibatalkan. Barangkali juga karena kurang sosialisasinya Pak kepada teman-teman di Badan Legislasi karena tadi yang kaya saya saja nggak tahu bagaimana sih, nanti kalau saya dibatasi transaksi maksimum katakan 25 juta atau 50 juta nanti saya mau masukin ke rekening yang 100 juta takut, nanti bagaimana, nanti bagaimana, itu yang mungkin bayangan saya, saya bukan orang Anggota Badan Legislasi Pak, itu pendapat pribadi saya saja. Itu barangkali yang perlu sosialisasi Pak kepada khususnya Anggota DPR RI, mungkin sekali-kali Bapak undang Anggota DPR RI per Fraksi atau per Komisi barangkali untuk menerangkan Pak, posisi PPATK seperti ini, ini loh yang nggak boleh, itu yang boleh. Nah kalau ini semua bisa diketahui oleh teman-teman DPR

RI barangkali Bapak yang tadi keluhan Bapak kenapa dipatahkan barangkali nggak terjadi lagi Pak.

Terima kasih Pak Ketua.

Wallahu muafiq illa aqwami thoriq. Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PIMPINAN RAPAT:


Kita bingung juga kalau bendahara umum PKB soal penyimpanan uang

besarannya ragu-ragu dan nggak tahu, ini pertanda PKB nyimpen uangnya di bawah kasur Pak.

Silakan sebelah kanan Pak Jenderal Wenny.

F-GERINDRA (DRS. WENNY WAROUW): Terima kasih Pimpinan.

Pak PPATK yang saya hormati. Saya hanya ingin memberikan masukan karena tergelitik dengan pertanyaan

samping saya ini. Pak dari 2002 Undang-undang yang lama 2015 tahun 2002, kemudian yang sekarang ini 2008 bulannya 2010 nomor 8 ya itu payung hukumnya. Tugas pokok itu saya ada sedikit nggak hafal saya, tapi saya boleh baca, pencegahan dan pemberantasan pola data informasi, pengawasan dan analisis Pak. Ini kalau dijabarkan yang benar bukan jaksa, bukan polisi dan KPK yang mungkin ini sederhana, tapi PPATK Pak.

Jadi saya ingin memberikan suatu pandangan mungkin Undang-undang Nomor 8

ini jadi nggak perlu sampai ke KUHP, itu perlu direvisi Pak. Dalam arti kata saya dulu sering sekali bekerja sama dengan departemen ini Pak, jaman Pak Yunus. Pada waktu itu saya minta karena kencangnya masalah ini kalau bisa Pak Yunus, kalau memang tidak bisa jadi penyidik berikanlah kewenangan menyidik terbatas Pak. Kewenangan penyidik inikan luar biasa Pak, nanti kalau pun sempurna ya biar bergabung dengan tindak pidana, tapi dari PPATK dulu Pak, itu gebyar Pak nanti. Saya kira tadi terjawab itu apa sih strategi PPATK ke depan, apalagi yang tadi mau masukin uang saja takut, tapi kalau itu benar kenapa tidak Pak. Tugas pertama pencegahan dan pemberantasan, tapi pemberantasannya di mana Pak kalau Bapak nggak punya kewenangan menyidik ini, mau 3-4 kali pun diubah Undang-undang ini tapi kalau PPATK tidak diberikan kewenangan ini dan ini sudah lama rencana ini Pak Yunus teman saya dulu itu.

Ini hanya suatu pandangan Pak, upaya jangan kita ya, apalagi Pak payung

hukum Bapak itu financial action task force ....united nation Pak, nggak gampang Pak PPATK itu, mainannya dunia tidak seperti yang lain-lain Pak. Ini hanya suatu semangat Pak supaya apa yang kita cita-citakan untuk bangsa dan negara itu bukan hanya datang dari polisi maupun kejaksaan ataupun KPK, tapi ini lembaga PPATK.

Demikian Pak, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Wenny dari Gerindra. Sayap kiri dari Golkar, silakan Pak Zacky Siradj.

F-PG (AHMAD ZACKY SIRADJ):

Terima kasih Ketua.

Teman-teman Komisi III. Pak Yusuf yang saya hormati dan seluruh jajaran yang hadir pada saat ini.

Sayup-sayup sampai saya dengar bahwa program utama ke depan adalah

pencegahan, satu-satunya. Saya meng-apprecite betul tentang program ini, dalam berbagai kesempatan baik dengan KPK, kepolisian jaksa, saya selalu mengemukakan ini tidak bosan-bosan. Pencegahan ini menjadi penting, bukan saja untuk menjaga harkat martabat anak bangsa tapi sekaligus juga mengamankan kekayaan negara.

Dalam kaitan ini saya ingin mengeksplo sedikit oleh Pak Yusuf itu kira-kira kalau

dibuat road map peta jalan tentang pencegahan itu kira-kira apa saja, road mapnya itu. Kemudian dari road map itu apakah PPATK Pak Yusuf sendiri membutuhkan payung hukum atau tidak, kalau membutuhkan payung hukum mau dicantolkan atau dibuat tersendiri. Yang ketiga, saya kira banyak sekali keluhan bahwa pencegahan ini menghabiskan dana termasuk di KPK sapai 2 kali lipat dari dana penindakan, kenapa? Karena program-programnya adalah sosialisasi, seminar, diskusi, lokakarya dan itu membengkak, kemudian tidak ada dampak sama sekali terhadap pencegahan. Nah apa ini juga yang menjadi program PPATK, mensosialisasikan pencegahan, membutuhkan dana besar tapi dampaknya tidak ada. Yang saya maksudkan dengan ini adalah bagaimana PPATK itu masuk dalam sistem kenegaraan, tata ulang kenegaraan ini menjadi penting, di mana PPATK berfungsi di situ sangat strategis.

Nah ini saya kira Pak Yusuf dan temkan-teman tolong berikan gambaran road

mapnya nanti secara garis besar, lalu apa saja payung hukumnya yang dibutuhkan dan kita bisa kemudian nanti mendiskusikannya dan yang selanjutnya jangan sampai mengulang institusi-institusi lain dalam kerangka pencegahan tapi menghamburkan dana yang luar biasa. Saya kira itu Pimpinan yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih Pak Yusuf.


PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Zacky. Sebelah kanan PAN, Pak Daeng silakan.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, SE, M.Si): Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Yusuf beserta jajaran PPATK. Jadi banyak persoalan sebetulnya yang perlu kita dalami bersama berkaitan

bagaimana ke depan PPATK mampu memberikan satu pola-pola yang sifatnya adalah pencegahan dan solusi buat negara ini dalam penanggulangan terhadap polarisasi dan transaksi keuangan yang mampu terkontrol oleh negara, sehingga tidak sembarangan orang ketika melakukan tindak pidana kejahatan kan selama ini sebetulnya kan Pak Yusuf dan jajaran punya pengalaman terhadap cara dan modus para pelaku pencucian uang pada tindak pidana korupsi maupun pada transaksi-transaksi narkoba yang bisa kita bayangkan bersama, orang dalam penjara mampu me-remote pada bandar di luar. Orang di dalam penjara mampu melakukan proses transaksi yang bukan main luar

biasanya bahkan nilainya puluhan milyar, bahkan mungkin omzet yang beredar dalam kaitan narkoba di republik ini mungkin ratusan milyar sampai trilyun. Kalau kita melihat kasus di Jepara kemarin yang 100 kg, ada kasus di Kalimantan 250 kg dan itu kendalinya semua ada di dalam penjara, ini yang lucu. Dari pola dan cara seperti ini sebetulnya kita dapat melihat ada trend yang bisa dilakukan oleh mereka, cara orang melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pencucian uang maupun ketika dia menjadi bandar narkoba dan dia me-remote para bandar-bandar itu dan itu pasti ada transaksi keuangannya. Yang ketiga, ada indikator juga saya banyak melihat bahwa ada polarisasi gerakan radikalisme dan terorisme juga menggunakan anggaran dari luar negeri.

Nah dari hal-hal seperti ini sebetulnya kita dapat mengambil suatu pola dan cara,

mungkin dari pengalaman PPATK, Pak Yusuf dan jajarannya, pola penanggulangan seperti apa yang paling efektif, kenapa? Karena hingga saat ini kita kan ingin mencegah, memberantas tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, tindak pidana korupsi, bagaimana menghambat polarisasi transaksi bandar-bandar narkoba dan PPATK sebagai intelijen dalam sistem transaksi keuangan ini turut sangat berperan dalam penanggulangan hal seperti itu.

Maksud saya begini Pak, ada pola katanya dulu saya pernah dengar itu di

PPATK aplikasi Sipesat, Sistem Pengguna Jasa terpadu, apa dan bagaimana sistem itu mampu berjalan. Kedua, berapa efektifkah sistem itu berjalan. Yang ketiganya adalah kalau dari pengalaman Pak Yusuf dan jajarannya selama ini jujur saja saya salut Pak dengan PPATK. PPATK banyak memberikan kontribusi kepada pihak penegak hukum untuk dapat mendeteksi pelaku-pelaku tindak pidana dan mudah-mudahan ini menjadi jera juga bagi mereka. Keinginan kita sebagai wakil rakyat dari dari Fraksi PAN dari hal-hal dan cara modus pengalaman yang difahami oleh PPATK itu mungkin didorong ke depan ada regulasi yang mampu mengantisipasi pola-pola, gerakan transaksi yang sifatnya tadi, pertama adalah pencucian dalam tindak pidana korupsi. Kedua, bagaimana kita mampu mendeteksi badan-badan itu ngumpulin duitnya bagaimana caranya sih pasti PPATK punya akses masuk ke sana. Yang ketiga, itu banyak juga gerakan radikalisme di kita nggak mungkin bergerak kalau tanpa duit, pasti ada pasokan juga dari luar negeri dan itu mampu dideteksi dan ini ketika difahami, didorong menjadi regulasi bagaimana Undang-undang Pencucian Uang dan PPATK ke depan itu mendorong untuk melakukan proses pencegahan terhadap hal-hal seperti itu dan kita mampu melakukan tindakan prefentif dan untuk melindungi bangsa dan negara ini.

Terima kasih.


PIMPINAN RAPAT:

Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri Pak Ichsan silakan.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO): Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Yusuf Kepala PPATK beserta jajarannya. Rekan-rekan Komisi III yang saya hormati.

Saya nggak banyak-banyak, saya hanya ada pertanyaan sebetulnya dari kawan-

kawan juga dalam rangka soal pembatasan transaksi penggunaan uang kartal ini Pak.

Kawan-kawan di pengembang itu bertanya Pak, kalau kita melakukan pembebasan tanah itukan nggak mungkin kalau kita nggak pakai uang kartal Pak, jumlahnya pun banyak. Jadi biasanya apa yang kita lakukan itu uang banyak itupun kita taruh di depan dia, di depan penjual tanah tersebut yang mohon maaf biasanya masih penduduk desa segala macam, itu kita foto Pak sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan transaksinya.

Nah kalau ada pembatasan hal-hal seperti ini, ini sangat-sangat menyulitkan

pengembangnya Pak. Memang di satu sisi Bapak punya kesulitan buat mencegah korupsinya Pak, tapi tolong hal ini diperhatikan dan ini tetap terus terang ini titipan Pak, artinya titipan yang riil bagaimana menyelesaikan persoalan ini karena rata-rata orang di desa itu, di kampung-kampung itu tidak memiliki rekening Pak. Jadi ini ya tentunya salah satu mungkin alasan kenapa di Badan Legislasi ini, saya bukan orang Badan Legislasi Pak walaupun kemarin kelihatannya di Badan Legislasi terus Pak. Jadi ini salah satu alasan mungkin mereka juga melakukan lobi-lobi agar ini tertunda Pak, kalau saya sih mendukung saja karena kita semua pegang kartu kredit dan segala macam. Nah itu satu Pak.

Kedua, bagaimana saya juga setuju dengan apa yang diusulkan oleh Pak, rekan

saya Pak Zacky ini, bagaimana sebetulnya kita jangan lari semua hanya ke pemberantasan karena pencegahan itu sangat penting. Kalau pemberantasan itu kadang-kadang yang diambil 100 yang kembali Cuma 20 Pak, tetapi kalau pencegahan bisa terjadi bawa 100, 100-nya itu tidak terjadi hilang Pak karena kita sudah melakukan pencegahan terlebih dahulu. Dalam hal ini Bapak ada banyak memberikan laporan kepada LHA, kepada Apgakum dan sebagian itu tidak bisa, tidak ada di follow up. Pertanyaannya apakah ada komunikasi Pak, artinya apakah hanya tidak cukup bukti dan segala macam, itu apakah ada suatu pertemuan rutin yang dibahas sehingga kekurangan-kekurangan mereka itu bisa mungkin dipenuhi lebih lanjut oleh PPATK. Jadi sepertinya dalam hal kejaksaan mungkin ....polisi kirim SPDP, nanti P19, balik lagi, bolak-balik, hal seperti itu. Sehingga bisa melengkapi buktinya, mungkin begitu saja Pimpinan.

Terima kasih.


PIMPINAN RAPAT:


Terima kasih. Silakan PPP, Pak Arsul.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si): Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati. Kepala PPATK beserta jajaran yang saya hormati.

Sebelum satu pertanyaan saya sampaikan barangkali sekedar informasi terlebih

dahulu, bahwa terkait dengan RUU tentang Perampasan Aset dan RUU tentang

Pemberantasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal. Inikan di dalam Prolegnas semuanya adalah RUU inisiatif pemerintah, jadi kebetulan saya di Badan Legislasi. Jadi tentu posisi DPR RI terutama Badan Legislasi dalam hal ini adalah menunggu apakah pemerintahnya apakah menempatkan itu di dalam Prolegnas prioritas atau tidak Prolegnas prioritas tahunan. Kalau memang RUU tentang Perampasan Aset yang di dalam paparan Pak Ketua tadi disampaikan masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham, memang tidak masuk di dalam Prolegnas prioritas tahun 2016, tapi saya kira masih sempat untuk dimasukkan apabila nanti Prolegnas prioritas tahunan ini direvisi, biasanya di pertengahan tahun. Tetapi sekali lagi ini tentu akan sangat tergantung dari pemerintah dalam hal ini Kemenkumham selaku koordinator legislasi dari pihak pemerintah.

Yang kedua, tentang terkait dengan RUU KUHP dan RUU KUHAP serta

Kepolisian dalam kaitannya dengan penanganan TPPU. Pertama apakah KUHP kita akan merupakan kodevikasi total atau parsial, ini sesuatu yang kita belum putuskan secara final. Artinya di Panja RKUHP Komisi III maupun dengan tim pemerintah ini masalah yang masih kita pending. Kalaupun pada akhirnya kita cenderung untuk kodevikasi total maka juga wacananya untuk tidak menghilangkan kewenangan-kewenangan khusus dari lembaga-lembaga penegak hukum terutama seperti KPK, maka rencananya juga akan ditegaskan kembali kewenangan-kewenangan itu walaupun tindak pidana materiilnya itu ada di dalam KUHP, tapi itu akan ditegaskan di dalam satu Undang-undang tersendiri yang disebut dengan RUU pemberlakuan KUHP. Jadi kewenangan-kewenangan itu tentu tidak akan hilang, pada saat ini RKUHP memang baru ada di aturan peralihan, tapi mudah-mudahan karena ini masih membahas buku I Panjanya. Ini nanti tentu di awal pembahasan buku II tidak kemungkinan arah kebijakan ini akan diputuskan, tentunya masukan dari PPATK terhadap hal ini juga akan sangat berharga bagi Panja maupun tim pemerintah.

Pertanyaan yang ingin saya ajukan tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa ada

laporan ataupun hasil analisis yang kemudian disampaikan ke Apgakum dan ternyata tidak ditindaklanjuti dengan alasan setelah disidik tidak memenuhi unsur-unsurnya. Tentu kita bisa melihat persoaln ini dari perspektif khusnudzon maupun su’udzon, dari perspektif khusnudzon-nya kemudian memang sungguh-sungguh telah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan mungkin bahkan mengarah kepada penyidikan tapi memang tidak ditemukan atau karena memang Apgakum yang, karena kebetulan kasusnya menyangkut kelompok kuat tertentu atau orang tertentu, kemudian itu dianggap tidak terpenuhi unsur-unsur atau bukti-bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan menjadi penyidikan.

Selama ini pertanyaannya Pak Kepala apakah kemudian berhenti begitu saja

atau ada satu mekanisme, kalau misalnya mekanisme ini ada tapi mekanisme itu belum diatur dalam satu Undang-undang yang bisa memperkuat posisi PPATK untuk bisa quote and quote memaksa, kalau menurut keyakinan profesionalnya PPATK bahwa itu sebetulnya kita melihat bukti permulaannya atau pun buktinya cukup dan terpenuhi unsur-unsurnya itu apakah kemudian perlu kalau hanya tanpa satu aturan yang jelas, artinya berdasarkan mengandalkan hubungan baik, relasi dan lain sebagainya, apakah perlu nanti kemudian dimasukkan dalam satu perundang-undangan dan kira-kira perundang-undangan apa yang membuat bahwa hasil analisis PPATK itu kemudian tidak hilang begitu saja. Inikan yang celaka kalau hasil itu tidak bisa dipergunakan untuk mereka...kerugian, tapi juga tidak dilakukan dengan proses penindakan hukum. Jadikan seperti menjadi kerja yang sia-sia saja.

Saya kira itu Pak Ketua yang ingin kami tanyakan. Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Pak Asrul. Selanjutnya PKS.

F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim. Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua Rapat dan juga Ketua Komisi III Pak Bambang Soesatyo. Bapak-Ibu Anggota Komisi III Pak PPATK Pak Yusuf dan Pak Agus sebagai Keua PPATK beserta jajaran yang hadir yang saya hormati.

Dan tentunya dengan calon ketua umum Golkar Pak Aziz Syamsudin yang hari

ini hadir dalam rapat, mudah-mudahan banyak yang mengaminkan di dalam ruangan ini.

Pak Yusuf dan Pak Agus yang saya hormati.

Saya terima kasih karena sudah disuguhi dengan informasi dari PPATK terkait

dengan sejumlah hal dan saya sependapat, misalnya di sini disebutkan bahwa kecenderungan yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang itu adalah membeli aset properti, saya sependapat itu karena kalau saya lihat properti terutama apartemen-apartemen yang sangat menggila saya pikir dari mana ini uang saya pikir, ini pasti TPPU, pikiran saya seperti itu dan selalu kemudian di situ ditulis sold out, terjual habis padahal itu menurut saya itu hanya sekedar untuk mengelabui saja. Jadi memang soal membeli aset properti ini barangkali perlu menadi perhatian dari PPATK karena di sini sudah disampaikan ternyata juga ada yang menyimpan di rumah Pak ya, menyimpan tunai di rumah, tapi rumahnya besar juga kayanya Pak ada bungker didalamnya.

Yang kedua tadi Pak Yusuf sempat menyinggung soal judi online, saya pikir tadi

juga dikaitkan dengan narkoba dan lain sebagainya, saya juga tidak menutup kemungkinan tentang prostitusi online Pak. Ini bagaimana sebenarnya prostitusi online, sebab biasanya yang namanya seks, drugs, kemudian gambling, di situ kan hampir-hampir sama itu Pak satu jalan. Jadi mungkin seperti apa sebenarnya pengamatan PPATK selama ini soal prostitusi online tadi itu karena tadi Pak Yusuf menyebut judi online yang menurut Pak Yusuf juga tidak kalah hebatnya, jangan-jangan dalam konteks prostitusi online yang namanya TPPU itu juga atau memang salah apa yang saya sampaikan.

Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah soal keterlibatan atau

katakanlah lembaga-lembaga yang melibatkan peran serta PPATK dalam seleksi pejabatstrategis, ternyata memang tidak semuanya ini. Saya tidak tahu apa ini adalah inisiatif lembaga itu sendiri atau memang ada instruksi presiden sebab saya tidak melihat ini keseluruhannya, apakah kemudian kementerian-kementerian yang ada di kabinet sekarang sudah diwakili oleh kementerian koordinator. Di sini hanya ada 2 kementerian koordinator, maksud saya apakah ini memang inisiatif dari lembaga yang bersangkutan atau memang ada instruksi dari presiden bahwa kalian harus melibatkan peran serta PPATK untuk menyeleksi pejabat-pejabat strategis.

Yang selanjutnya Pak Yusuf ini soal apa yang disebut dengan secure online

communication SOC ini halaman 35. Saya melihat di sini KPK itu pakai SOC, sementara polisi tidak, kemudian kejaksaan tidak hanya ada 2, kemudian Dirjen Pajak ada 20 tidak menggunakan manual, bea cukai, lain-lain manual. Kalau saya baca tentang informasi tentang SOC ini, ini menunjukkan bahwa perlu kehati-hatian. Jadi ini kalau di sini saya baca kan ini akan sangat hati-hati, tidak semua orang kemudian bisa tahu dan lain sebagainya. Kesan yang saya baca seolah-olah informasi yang diberikan kepada RI, kepada Kepolisian RI, kepada kejaksaan itu tidak begitu penting-penting

amatlah. Kalau saya baca daripada SOC ini yang merupakan sarana yang efektif dalam menjamin keamanan dan pengendalian dalam mengajukan permintaan informasi, penyerahan LH dan ....informasi yang terkait perkembangan penyelidikan penyidikan. Jadi ini menunjukkan bahwa KPK lah yang memang perlu hati-hati, seolah-olah, namanya juga seolah-olah kan belum tentu betul, seolah-olah dalam pandangan PPATK polisi itu nggak begitu penting, kejaksaan tidak begitu penting, KPK memang harus penting karena mereka begini dan lain sebagainya. Ini persepsi saya ketika kemudian membaca tabel ini dan kemudian membaca penjelasan daripada SOC itu.

Kemudian di halaman 36 misalnya, sebenarnya kami juga ingin mengetahui Pak,

ingin mengetahui meskipun kalau lihat dari persentasenya feedback memang ini masih rendah, total ada 2.500 ditindaklanjuti tidak sampai 1000, artinya tidak sampai setengahnya. Ini menurut saya memang sedikit artinya sangat kecil feedback-nya dan sebenarnya kita juga ingin mendapatkan informasi institusi yang menindaklanjuti ini karena di sini tidak disebutkan. Di sini hanya menyebutkan penyelidikan, penyidikan sebagai bahan pendukung, penelahaan, kasus, penuntutan, .....dan lain sebagainya. Tentu kalau misalnya ada misalnya ada institusi ya itu paling tidak kan kita dapat gambaran, apakah selama ini memang institusi ini merasakan apakah PPATK atau keahlian yang ada di PPATK itu sangat dibutuhkan untuk menindaklanjuti hal-hal yang mereka butuhkan.

Yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentu saja kita dalam melaksanakan

TPPU terutama soal terorisme. Soal terorisme ini memang sangat penting sekali tapi jangan sampai kemudian kita over, kemarin beberapa waktu yang lalu kami di Fraksi PKS didatangi oleh suatu organisasi masyarakat sipil society bernama Hilal Ahmad. Dia ke Suriah memang, dia mengatakan mereka ke Suriah tapi kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di Suriah, tapi memang kalau melihat organisasinya itu adalah kemanusiaan. Tapi kemudian UN mem-black list dia, lalu kemudian Amerika juga, sehingga kemudian dananya ke rekening mereka itu diblokir, sampai sekarang mereka nggak tahu kenapa dana mereka diblokir, tidak ada penjelasan, tidak ada apapun. Tidak ada penjelasan, tidak pernah dipanggil, tidak pernah lain sebagainya, tiba-tiba kemudian mereka dananya diblokir hanya gara-gara mereka ke Suriah gitu dan itupun ke Suriah karena bantuan kemanusiaan, itu pengakuan mereka.

Maksud saya memang dalam konteks ini jangan sampai kemudian kita tidak

berdaulat, itu seringkali yang saya ingin katakan. Jangan sampai kemudian upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan, penindakan untuk pendanaan terorisme yang diduga itu bahagian dari pendanaan terorisme itu akhirnya kemudian didikte oleh kepentingan asing. Apalagi kita tahu asing itu sangat alergi kalau namanya berbau Arab, organisasi yang berbau Arab itu sangat alergi mereka, langsung mereka adjust saja itu, ini pasti dan lain sebagainya.

Itu harapan saya Pak Yusuf, mudah-mudaha kita tetap berdaulat, tidak didikte

oleh kepentingan-kepentingan luar soal dugaan-dugaan terhadap pendanaan terorisme di Indonesia, apalagi tadi Pak Yusuf menyebutkan ada seorang yang mendapatkan kiriman dana dari Suriah, dari Irak dan lain-lain sebagainya.

Terima kasih Pak Ketua, mohon maaf karena sudah terlalu lama menurut Pak

Ketua, mohon maaf atas kesabarannya Pak Ketua sendiri.


PIMPINAN RAPAT:

Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir Djamil tagline-nya prostitusi online.

Selanjutnya Pak Romo Muhammad Syafi’i dari Gerindra, silakan.

F-GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum): Terima kasih Pak Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Saudara dan segenap Anggota Komisi III. Pak Yusuf dan jajaran.

Senang sekali mendengar paparan Bapak, Cuma ada joke sedikit ini Pak Yusuf,

dengan ada pergantian Ketua Komisi III, Wakil Ketua Komisi III ini nggak diganti Pak. Artinya di sini di halaman 1 ada Wakil Ketua yang lewat satu ini Desmond J Mahesa, tolong Bapak tulis tangan di sini, betul Pak Ketua ya nggak ada nama Desmond di sini, anak buahnya ada ya.

Kemudian Pak Yusuf ini saya bertanyanya ringan-ringan saja dan bisa dijawab

dengan ringan juga. PPATK dengan Apgakum, tadi ada beberapa temuan PPATK yang kemudian oleh Apgakum tidak tuntas dan mungkin dikembalikan berkasnya. Pertanyaan saya pernah nggak Apgakum minta tolong penelusuruan ke PPATK. Kalau yang tadi kita dengar PPATK ada telusuran minta disidik oleh Apgakum, tapi kemudian ada nggak dari Apgakum kemudian meminta telusuran oleh PPATK. Itu yang pertama Pak, ringan-ringan saja.

Kemudian yang kedua, inikan PPATK hanya bisa menelusuri transaksi yang

tidak cash dan pertanyaan saya di PPATK ada nggak bank data tentang penduduk Indonesia yang punya rekening di bank, ada nggak itu catatan sehingga kemudian atau hanya menunggu laporan kalau kemudian ada penyimpangan karena saya juga belum tahu keleluasaan akses PPATK untuk mendeteksi aliran transaksi yang dilakukan oleh mereka yang memiliki rekening di bank. Ketidaktahuan saya ini memang mungkin agak berlebihan tapi ternyata nggak karean sekelas bendahara umum partai kebangsaan pun agak bingung menaruh uang resesnya di bank, kayanya ini perlu ada penjelasan.

Kemudian yang ketiga dari catatan di PPATK, aliran di sektor mana yang paling

banyak temuan, apakah di narkoba, apakah teroris, atau korupsi pejabat publik atau di sektor mana atau tadi ada yang baru lagi di prostitusi online iya kan, yang mana yang paling banyak temuan PPATK. Saya ingin bertanya karena baru di Komisi III ini, tapi saya tanya sama senior saya ternyata Komisi III juga belum pernah mendapat laporan tentagn kinerja atau keberhasilan PPATK setahun yang lalu misalnya, sehingga kita bisa memprosentase untuk memberikan saran kemana yang harus lebih difokuskan oleh PPATK. Kata senior saya tadi belum ada laporan itu, kan ini penting juga untuk kita awasi. Tadi ada kawan yang kemudian Pak Faisal kalau saya nggak salah, apa yang belum bisa dibuka terang di sini pun kalau bisa summary-nya kita dapat kenapa? Kita takut ini hari ini sudah dapat, kemudian kita sama-sama jaga rahasia terakhir nggak selesai juga karena permainan ini tinggi Pak, data sudah lengkap saja masih bisa bargaining ini Pak. Jadi paling tidak kami bisa mempelajari kira-kira di kasus-kasus yang mana yang kemudian bisa diselesaikan dengan begitu baik oleh PPATK sehingga kami juga punya data untuk mensupporting itu atau kalau itu juga tidak bisa selesai kami juga bisa memberikan saran apa yang harus kita diperbaiki, apakah kemudian revisi Undang-undangnya atau juga revitalisasi aparatnya inikan mungkin saja Pak, ini mungkin saja terjadi.

Saya kira ini perlu untuk menjadi catatan dari PPATK, kemudian saya pernah

apakah ini joke karena saya juga nggak ngerti. Itu kalau orang Indonesia menarik ilegalnya dari Singpura, Singapura bisa collapse begitu Pak, tapi ini apakah joke atau apa saya nggak tahu. Tapi kemudian kan memang kita memiliki kelemahan karena tidak pernah ada perjanjian ya terhadap pengembalian mereka yang melakukan

kejahatan atau menyimpan uang hasil kejahatan di Singapura. Nah kalau kemudian kita hanya bisa menelisik aliran dana yang mencurigakan apa yang sudah kita lakukan untuk bisa menyetop aliran dana keluar dari Indonesia karena saya kira ini potensinya lebih besar ketimbang temuan-temuan yang beredar di Indonesia, tapi kan itu jelas uang kita atau kalau itu memang belum ada aturannya, mungkin kita bisa usulkan. Sehingga uang kita yang lari transaksinya ke luar itu bisa kita awasi. Kalau tadi ada penempatan di Australia atau mungkin bisa melakukan itu di mana sehingga aliran dana kita ke sana itu bisa kita, kalaupun tidak di stop tapi bisa dikurangi karena informasinya sampai kemudian ada ide Undang-undang Pengampunan Pajak itu kayanya juga karena sudah diketahui, banyak sekali kekayaan kita yang lari keluar lolos dari pengamatan Apgakum, tidak terpantau oleh PPATK tapi jumlahnya sangat besar, makanya diupayakan dengan membuat Undang-undang Pengampunan Pajak. Kebetulan Gerindra menolak itu Pak, karena itu tidak adil bagi mereka yang selama ini taat membayar pajak.

Saya kira ini perluk mendapat jawaban supaya kita bisa memikirkan ke depannya

seperti apa. Terima kasih Pimpinan.


PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Romo. Selanjutnya dr. Anarulita dari Nasdem, silakan.

F-NASDEM (dr. ANARULITA MUCHTAR): Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan Rapat beserta Anggota Komisi III. Yang saya hormati Bapak Kepala PPATK beserta jajarannya.

Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan mungkin sebagian sudah diomongkan

tadi oleh teman-teman yang lain. Sebagai PPATK adalah Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan, jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana PPATK mengetahui secara pasti kalau memang sudah ada money laundry karena manusia ini banyak Pak, jadi seperti apa PPATK langsung memperkirakan memang terjadinya adanya indikasi money laundry atau mungkin transaksi yang tidak wajar seseorang atau suatu kelompok.

Kemudian apakah PPATK itu harus menunggu dulu adanya kasus atau memang

sudah ada target-target tertentu untuk penyelidikannya. Jadi di situ saya ingin menanyakan, kemudian dalam hal pelaksanaan tugas tersebut PPATK ini bekerja sama dengan lembaga mana dan seperti apa payung hukumnya, terus setelah terjadinya indikasi pelanggaran tersebut, kemudian PPATK akan melimpahkan kemana, ke lembaga mana, dengan mekanismenya yang seperti apa. Itu pertanyaan yang pertama.

Yang kedua, di Diktat saya membaca di halaman 23 Pak mengenai adanya NRA

itu National Raise Assesment. Nah saya ingin menanyakan ingin meminta penjelasan dengan bapak-bapak sekalian, lebih jelas tentang NRA ini sehingga Indonesia tidak akan terjadinya terhindar dari backlist tadi. Jadi di sini saya masih belum mengerti kata-kata di sini seperti apa, jadi saya ingin meminta penjelasan lebih lanjut. Saya rasa itu saja Pak.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih Bu Anarulita dari Nasdem. Berikutnya dari Pak Wihadi Wiyanto, Gerindra.

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH): Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pak Yusuf beserta jajarannya. Tadi disinggung mengenai masalah judi online, prostitusi online. Sebenarnya ada

beberapa hal yang mungkin juga ini perlu menjadi suatu pengamatan dari PPATK Pak, yaitu mengenai masalah adanya cyber crime, yang mana melibatkan banak warga negara asing. Di sini warga negara asing ini adalah warga negara asing yang ilegal sebenarnya, mereka bekerja di Indonesia dan mereka enghasilkan uang di Indonesia dan mereka itu tentunya melakukan transaksi untuk keluar negeri dengan hasil mereka yang ada di sini. Nah ini salah satu hal yang mungkin juga bisa menjadi luput perhatian kita apabila rekeningnya adalah keluar seakan-akan ini adalah rekening yang normal-normal saja, tapi potensi di situ kita melihat bahwa tenaga kerja asing ilegal di Indonesia itu sebenarnya cukup besar dan mereka bukan sebagai pegawai tapi mereka bisnis di sini, mereka melakukan transaksi di sini, mereka membuka usaha di Indonesia dan ini adalah salah satu memang kelemahan kita untuk pengawasan.

Dalam hal ini tentunya mereka juga akan melakukan transaksi, saya kira ini perlu

juga menjadi pengawasan Pak, karena bagaimanapun juga tenaga kerja asing ini mereka sama saja juga dengan sebenarnya membawa lari uang dari Indonesia untuk mereka transfer ke negaranya. Salah satu hal ini yang mungkin saya ingin ada suatu tindakan preventif terhadap hal-hal ini menjadi perhatian mengenai masalah tenaga kerja asing yang mereka tentunya menggunakan transaksi ke luar negeri.

Kemudian yang kedua, transaksi online seringkali melalui beberapa payment

gateaway yaitu seperti paypell dan lain-lainnya dan mereka bukan di Indonesia. Nah apakah payment gateway seperti ini kalau di Indonesia mereka mengajukan izin, apakah mereka juga harus melakukan suatu klarifikasi terhadap PPATK karea dalam online itu mereka akan melakukan pembayarannya tidak langsung kepada vendornya Pak. Jadi pada saat online membeli, mereka tidak langsung membayar tapi mereka melalui paypell. Paypell yang membayar baru nanti hitung-hitungan dengan, ini dengan payment gateaway. Saat ini hanya ada di luar negeri, tidak ada di dalam negeri. Nah ini salah satu hal yang bisa dipakai juga dalam masalah transaksi keuangan ini untuk mesuk dan keluarnya capital ....atau masuknya dana-dana yang ilegal masuk ke Indonesia dengan melalui seperti ini karena mereka bisa membuka suatu usaha, mereka menggunakan paypell dan ada seakan-akan membeli barang, mereka mentransfer itu melalui paypell, mereka bisa mengambil uang itu. Ini adalah satu hal yang tidak kelihatan dan ini adalah salah satu dari mana narkoba juga bisa melakukan hal seperti itu dan terorisme juga bisa melakukan dengan cara dengan melalui payment gateaway.

Saya kira perlu ada suatu pengawasan mengenai masalah payment gateaway ini

Pak secara serius karena ini mungkin jumlahnya tidak fantastis sekali tapi ini akan berkala karena ini as ussually seperti bisnis. Nah inilah yang harus kita perlu ada suatu pengawasan mengenai paypell ini atau sejenisnya mengenai payment gateaway. Saya kira demikian.

Terima kasih Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Wihadi.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, Saudara Ketua PPATK dan jajarannya. Ada 11 Anggota yang melakukan pertanyaan dan dalam pertanyaan itu

mencakup ada 8 pernyataan, 6 saran dan 22 pertanyaan yang diajukan oleh Pimpinan PPATK. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua PPATK, tapi sebelumnya dari meja Pimpinan barangkali saya perlu menambahkan satu saja pertanyaan. Barangkali meminta tanggapan terhadap atau pandangan dari Ketua PPATK terkait dengan RUU Tax Amnesty yang kini tengah berproses di DPR RI khususnya di Badan Legislasi karea ada juga yang berpandangan bahwa RUU ini memiliki moral hazard yang tinggi terutama terkait dengan tindak pidana kejahatan pencucian uang atau TPPU.

Silakan Pak Yusuf waktu dan tempat.

KEPALA PPATK: Terima kasih Pimpinan. Kami menjawab pertanyaan Pimpinan terlebih dahulu, karena tadi sempat kami

jawab. Tax Amnesty itu kami tetap pada posisi sepanjang uang itu hasil kejahatan maka tidak layak diberikan pengampunan, itu stand posisi PPATK. Yang kedua bahwa kita juga meminta kalaupun diberlakukan harus ada tenggang waktu yang singkat, ini jelas. Yang ketiga, pada saat rapat di istana saya meminta kepastian, kalaupun uang itu masuk ke Indonesia, apajah ada jaminan bakal stay tinggal di sini uang itu, jangan Cuma transit nanti jadi bersih keluar Indonesia. Itu yang saya minta waktu itu, penegasan dari Menkopolhukam, jaminan bahwa itu bakal stay di Indonesia. Misalnya ada syarat anda dikasih bunga tinggi tapi minimal uang 3 tahun jangan pindah, waktu itu ...di jawaban, tapi stand posisi kita sepanjang itu dari kejahatan maka tidak layak diberikan pengampunan.

Kami mohon izin menjawab pertanyaan Pak Akbar Faisal, yang tadi Pak Akbar

berangkat dari kasus narkoba ditangani BNN. Kemudian kasus judi online ditangani oleh Polda, jadi berbeda ini Pak. Kemudian kedua ini meminta jasa PPATK melakukan penelusuran kita penuhi. Setelah dihukum kita tetap menggali ternyata kita temukan polanya itu dari para pemain judi, dari para pelaku narkoba, parkir pada seseorang saya katakan X, X kirim kepada Y, Y kirim keluar negeri Pak. Dalam 1 tahun Pak, 1 tahun saja itu jumlah kirimannya itu 5 ribu kali Pak lebih sedikit, total 3,6 trilyun. Ini sudah kami jabarkan di forum ekspos di rapat Menkopolhukam, ada Kapolri, Kabareskrim dan Pak Buwas. Nah sekarang laporan awal sudah kami kasih ke Pak Kapolri dan kami mohon Beliau menugaskan perwira untuk ke PPATK supaya bisa lebih match lebih cepat. Itu posisinya, kapan itu Pak? Itu kita kirimkan, kita temukan Desember 2015 kemudian kita kirim ke Pak Kapolri kira-kira 2-3 minggu yang lalu Pak, saya ketemu face to face.

Kemudian mengenai FATF ya memang ini jasa dari semua pihak, dari PPATK,

motornya Pak Agus Santoso. Kita memang berhasil Juni kemarin keluar dari public statement FATF dan kalau kita tidak .....kita kena sanksi Pak, kita bisa kan buru karena jasa, ini Komisi III ikut membantu. Kemudian mengenai digital signature yang Bapak sebut tadi yang tanda tangan pakai digital. Ini berangkat dari begini Pak, ada untuk resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 dan 1373. Resolusi itu mewajibkan kita Indonesia sebagai Anggota PBB memblokir membekukan aset-aset orang yang punya link dengan AlQaeda dan Taliban, 1373-nya asetnya harus dibekukan. Kita kesulitan Pak, kenapa Undang-undang kita tidak menganut sistem UNX, berarti Australia atau Malaysia kita harus bikin Undang-undang sendiri. maka atas dukungan Komisi III waktu itu Pak Adang Daradjatun sebagai ketuanya di Panjanya bisa gol lah Undang-undang .....tapi itupun masih belum memadai kata evaluator FATF.....waktu itu. Maka kita bikin

terobosan joint regulation...Kepala PPATK, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Luar Negeri, Kepala BNPT dan Kapolri karena manual maka kemarin pas di evaluasi kita....bilang Indonesia masih kelamaan 3 hari harus lebih kurang dari itu. Maka harus kita terobos dengan cara digital sign supaya lebih cepat Pak. Nah ini sekarang prosesnya perlu mendapat ...insurance dari dari Lemsaneg sebagai lembaga intelijen negara, kemudian dari Menkominfo....itu akan beres, tidak perlu payung hukum apalagi tinggal koordinasi saja.

Kemudian berikutnya mengenai NPO, yayasan Bapak bilang tadi memang Pak,

kita mengalami kesulitan ada 130 ribu yayasan di Indonesia ini Pak. Ada yang berafiliasi ke Diknas pendidikan, ada sosial, ada ke agama, nah masalahnya sampai sekarang belum ada satu pun regulatornya Pak, siapa yang bertanggung jawab ini, yang bisa mengecek uang itu halal atau tidak. Maka kita .....kita biin kluster Pak, ada kluster yang mengarah ke Diknas berarti mereka yang mengurusi, kepada Menteri Sosial nanti Menteri Sosial yang mengurusi begitu Pak. Kalau ini sudah ada nanti kita atur mereka wajib melaporkan tentang aliran dananya untuk diaudit benar atau tidak dari, jangan sampai disalahgunakan untuk terorisme.

Kemudian mengenai NRA, NRA ini sebenarnya FATF memandang Indonesia

Pak Akbar masih rentan dengan TPPU, ini kata dia Pak. Nah kita buktikan, kita adakanlah riset sendiri Pak. Kita pakai 5 univesitas dan respondennya adalah nasabah dari 5 bank besar, Bank Mandiri, BRI, yang memilih melihat respondennya adalah pihak banknya bukan kami. Nah kesimpulan sekarang menjawab Ibu....pertanyaan dari salah satu bapak Anggota, yang paling tinggi .....ini adalah korupsi, yang kedua penipuan, kemudian lagi narkoba seperti itu. Nah dengan tahunya anatomi seperti itu maka awareness dari KPK, kejaksaan, kepolisian kita tingkatkan di bidang korupsi bagaimana mencegahnya, kira-kira begitu Pak.

Ini untuk Pak Bahruddin, jadi saya mohon izin Pak, itu isu Pak. Jadi sebelum

Bapak ada lagi Anggota PKB yang dikatakan rekening gendut, ternyata bukan rekening orangnya Pak, nggak ada......menyebut nama seseorang, nggak ada saya bilang. Bapak tahu dari mana, bingung dia Pak, jadi mungkin ini mohon maaf orang yang menyebut dalam istilah Pak Syafi’i itu adalah orang joke, becanda saja, Bapak anggap serius ini.......jadi sebenarnya nggak ada Pak. Jadi tidak berpatok pada besaran Pak, jadi kalau Bapak misalnya sebagai seorang Anggota DPR RI, Bapak itu punya gaji katakanlah 70 juta atau 100 juta Pak ya, kemudian Bapak transaksinya, tapi...200, 300, 400 dan Bapak tidak pernah memberikan klarifikasi dari mana uang itu, maka laporkan PPATK. Bapak Anggota Parlemen di sini, gaji rupiah komanya dinar, riyal, euro, dolar Pak dilaporkan. Bapak sebagai Anggota parlemen terima gaji sebulan sekali, kok transaksinya tiap minggu dilaporkan, bapak bilang mau punya pom bensin, orang punya pom bensin pasti kasih cash Pak setor, kok bapak transfer terus dilaporkan. Mohon izin Pak, Bapak tinggal di mana Pak, di kompleks DPR RI ya Jakarta selatan ya, berarti kantor Bapak Jakarta Selatan. Maka mestinya Bapak punya rekeningdi dekat kantor atau dekat tempat tinggal. Kalau Bapak punya rekening di Surabaya, punya rekening di Depok itu nggak lazim kecuali punya istri 2 atau 3. Jadi sederhana sebenarnya Pak, jadi tidak berpatokan pada besaran atau kita dapat informasi dari penegak hukum. Begitu orang dipanggil oleh kepolisian, jadikan tersangka sudah otomatis bank kirim sama kita Pak tanpa diminta. Yang ketiga, transaksinya itu diatur Pak, dia dapat misalnya 1 milyar, kan bisa sekali masuk, tapi dicicil 100 di bank ini, minggu depan ulangin lagi....pasti dilaporkan Pak. Yang keempat yang tidak masyarakat ...tapi PPATK punya data sendiri karena kami sudah dapat dari luar negeri Pak. Inilah kira-kira acuan parameter untuk dilaporkan ke PPATK.

Kemudian untuk Pak Wenny terima kasih sarannya Pak, sebenarnya Pak di

pembahasan Undang-undang 8/2010 sudah ada Pak, kita masukkan kewenangan penyelidikan. Tapi waktu itu teman-teman Komisi III yang periode lalu Pak itu keberatan Pak, keberatan sehingga sampai sekarang kita tidak punya tapi bagi kami Pak

walaupun tidak punya sepanjang penegak hukumnya profesional dan amanah akan bagus Pak.

Kemudian untuk Pak Ahmad Zacky, Pak Ahmad Zaky mungkin mohon izin Pak,

Bapak bisa lihat di halaman 12 sampai 29 Pak itu road map yang kita bangun jadi ada pola pencegahan Pak. Pencegahan ini kita berangkat dari misalnya Pak dari Pak Nasir Djamil tadi. Kita mendapat informasi bahwa banyak pelaku-pelaku korupsi menyimpan aset berupa properti dan emas batangan Pak. Maka kita buatlah PP 43/2015 itu wajib bagi properti...barang jasa, properti pedagang humas, dealer mobil lapor PPASTK kalau ada orang beli orang dengan cash 500 juta ke atas. Kita mendapat juga ada seperti oknum kasus Gayus misalnya Pak. Itu ada pengacara yang menjadi gate keeper-nya maka dia wajib melapor juga Pak, ini tataran pihak pelapor. Kemudian kita membangun juga yang tadi...Pak Nasir Djamil kami menemukan mohon maaf oknum-oknum pejabat yang terlibat kasus korupsi atau pada saat diangkat ada masalah maka kita menyurati Bapak Presiden karena PPATK berhak memberikan rekomendasi supaya sebelum diangkat mereka itu diteliti dulu transaksinya, maka lahirlah .....tahun 2012 seperti itu. Sementara untuk di bidang lebih makro lagi adalah kita melakukan sosialisasi pendidikan, penyuluhan dan juga pembinaan kepada pihak pelapor, pada masyarakat, pada akademisi, dan juga kepada para penegak hukum, itu kira-kira secara garis besar road map-nya.

Kemudian untuk Pak Daeng, sama juga mengenai pola pencegahan Pak. Kita

berangkat dari kondisi tadi, kita buat segmentasi Pak, jadi masyarakat kita punya modul sendiri, kepada penegak hukum kita punya modul sendiri, kemudian kepada akademisi juga demikian. Nah pada saat sebelum ada Sipesat Pak Daeng, katakanlah KPK atau polisi minta rekening si A itu polanya kita surati seluruh bank. Ada 119 bank umum, akibatnya rentan bocor, habis waktu, kemudian biaya, yang paling parah itu lama Pak. Nah dengan adanya Sipesat ini saya menjadi sekalian Pak Syafi’i tadi kita punya bank data. Misalnya dengan kita ketik nama Bapak mohon maaf, tempat tanggal lahir, kita tahu Bapak punya rekening di mana saja. Sehingga yang dulu kita menyebarkan seluruh surat kepada setiap bank sekarang tidak. Dia bisa fokus dan Insya Allah jauh dari kerentanan Pak.

Kemudian untuk Pak Ichsan, jadi begini Pak sebenarnya bisa saja pada saat

Bapak beli tanah seseorang harga 3 milyar, terus Bapak bawa bisa diminta dibuka rekening dulu terus di transfer ke Jakarta, selesai Bapak atau Bapak kasih cek dianya sebab bawa uang cash 3 milyar rawan dirampok, belum tentu dia bisa memastikan uang itu asli atau tidak, cape menghitungnya, resiko besar. Nah di RUU ini ada pengecualian memang bagi pihak-pihak, katakanlah dia mempekerjakan buruh yang harus terima gaji per minggu misalnya ada Pak nanti, ada klausul seperti itu, jadi tidak harga mati sama sekali.

Kemudian mengenai tindak lanjut LHA Pak Ichsan, kita punya Pasal 44....kita

tanyakan bagaimana progresnya, apa kesulitannya. Nah yang feed back tadi yang Pak Nasir Djamil sampaikan di halaman 36 kenapa itu kecil, kadang kala dia belum tuntas 1 tahun Pak. Contoh kasus Fuad Amin, kita kirim 2013 itu Pak Pimpinan, baru diproses 2015 karena KPK mengubah alat buktinya. Dia paling lapor sama kita masih telaah begitu Pak karena kita juga menjaga rahasia mereka, kita nggak mau mengejar, kita inginnya bahwa pada periode yang lalu Undang-undang 25/2003 itu memang ada yang tidak lanjut Pak Nasir. Maka kita tempuh dengan cara pajak ternyata signifikan hasilnya, ini buktinya Pak. Ini bukti riil yang kita bantu, ini bagian dari pemanfaatan optimalisasi peran PPATK. Jadi yang kita lihat yang pro aktif itu Pimpinan dan Anggota, itu inisiatif pure PPATK. Begitu ada ketemu bank besar tapi kita nggak ketemu tindak pidananya apa, maka kita berangkat tadi rezim pajak kita uang halal, uang haram, wajib pajak kita kirim pada pajak. Dari jumlah itu kalau kita lihat yang sudah disikapi mereka kira-kira separuhnya dapatnya sudah dua koma sekian trilyun, ini contohnya. Ini laporan terakhir Pak 2015, kemudian ada juga yang ini yang mereka minta kepada kita. Ini mungkin Pimpinan yang perlu ditanya sama pajak. Jadi kalau yang tadi itu inisiatif kami, ini

mereka, logikanya mereka harus punya bahan dasar mestinya, tapi baru 4 saja ada feed back dapat 131 M, selebihnya kami belum tahu. Kami sudah tanya Pak Nasir kemana sisanya, belum ada jawaban. Nah ini mereka minta tolong kepada PPATK tentang adanya 3 ribuan penunggak pajak, kita bantu Pak. Kita telusuri sebanyak 2300 sekian yang lengkap namanya, cocok dan ada uang tagihan 25 trilyun. Ini sayangnya yang baru bisa masuk kas negara 480-an milyar, jauh bedanya itu. Nah ini kita tanya pada pajak apa kendalanya, kenapa tidak diblokir, kenapa tidak digugat, nggak ada jawaban juga. Jadi sebenarnya sudah optimal PPATK ini, kemudian tiba-tiba ..... nambah lagi Pimpinan yang kami hormati, LHA PPATK yang tidak bisa diungkit sama sekali maka kita mohon dibuat Inpresnya agar ........dikirim kepada pajak, dipungut pajaknya. Ini sudah kami paraf kemarin Pimpinan, mungkin akan keluar Inpresnya. Dengan Inpres maka wajib bagi Pak Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Bea Cukai,...Pajak menampilkan hal itu. Ini kira-kira gambaran bagaimana kita mengusahakan.

Terus untuk Pak Arsul, saya kira banyak masalah. Jadi begini Pak, pada saat

kami ke istana bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM. Kami keluhkan Pak, kenapa tadi malam kok RUU tentang Pemberantasan Terorisme ini tidak masuk Prolegnas, saya nggak tahu katanya. Tolong dicek Pak, jadi cek sampai sekarang mau ada berita. Jadi kami sudah lobi sesungguhnya, memang kami tidak ke Badan Legislasi iya karena kami mohon maaf menjaga juga independensi PPATK, menjaga marwah dari lembaga ini supaya kita sama-sama enak maka kami pakai jalur yang resmi, tapi itu keterangannya Pak. Nah Undang-undang ini perlu menurut kami Pak Arsul karena kami temukan masih banyak oknum kepala darah khususnya yang transaksinya gila-gilaan dalam bentuk cash dan ini susah bagi kita untuk mendeteksi kalau tidak ada instrumen yang pasti. Intinya kami mohon supaya dibantu agar ini bisa diimplementasi atau.....undang-undang.

Terus untuk Pak Nasir Djamil yang kami hormati, ....Menpan sudah kami jawab

tadi, inisiatif PPATK untuk mencari ....prostotusi Pak. Sayangnya begini Pak Nasir, di KUHP kita pelaku seks komersial nggak bisa dihukum Pak, yang bisa itu maaf hanya germonya saja. Kalau Pak Nasir mungkin ikutin kasus artis yang menjadi itu iya kan Pak, kan nggak diproses artisnya Pak, yang ada itu germonya saja karena begitu bunyi Undang-undangnya. Nah kadang germonya kadang-kadang hanya terima sisa Pak, bukan bagian besar, sehingga di rekening pun nggak kelihatan gede Pak, pasti yang gede ini si pelakunya. Tapi saya juga nggak tahu tadi sempat tanya ke Pak Agus Santoso, kita bukan pemain nggak tahu juga kita.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Pak Nasir sebentar Pasal 468 RKUHP jangan lolos makanya Pak Nasir ya.

KEPALA PPATK: Kemudian mengenai SOC Pak Nasir yang kami hormati, halaman 35.

Sebenarnya begini Pak, semuanya penting Pak, polisi punya, kejaksaan punya, KPK punya sayangnya polisi kurang mengaktifkan itu, kejaksaan pun begitu. Saya juga nggak ngerti apa kendalanya padahal sudah kita bantu aplikasinya, kita latih Pak, nah kalau KPK manfaatkan. Jadi sebenarnya di mata kita semjua penting, Cuma merekanya ada yang pakai, ada yang tidak. Kami sudah berusaha untuk mendorong mereka mengaktifkan aplikasi itu sayang kalau tidak dimanfaatkan.

Kemudian untuk Muhammad Syafi’i, ini Pimpinan yang kami hormati dan

Anggota dengan segala hormat. Saya minta maaf kalau keliru, saya memandang perlu adanya sosialisasi tentang TPPU kepada Komisi III, tinggal kami menunggu respon Komisi III apakah langsung kepada Bapak-Ibu sekalian atau melalui staf ahli. Dengan segala hormat saya katakan masih banyak yang perlu kami sampaikan sehingga Bapak-Ibu lebih familiar, lebih faham lagi, mohon maaf, tapi ini tawaran kami siap pada intinya.

Kemudian yang berikutnya mengenai data, bank data Pak Syafi’i tadi ada Pak.

Kira-kira ada 200 juta nasabah, jadi itu inisiatif dari kita bagaimana agar kita punya data yang bagus Pak. Nah dengan adanya PP Nomor 2/2016 makin kuat lagi kita Pak, kita bisa minta data ke BPN, data nanti ke Pertamina siapa yang punya pom bensin di Indonesia, seperti itu. Nah Cuma ada kendala memang Pak, untuk pihak pelapor yang dia itu tidak punya regulator kaya pedagang emas, pedagang barang antik, properti, ini agak sulit, kami perlu input yang keras Pak, tapi kita harus yakin bahwa kita bisa Pak.

Kemudian Singapura, sampai sekarang kita belum tahu pasti berapa uang

jumlah kita yang ada di Singapura. Sinyalemennya ada yang bilang 630 trilyun, ada sekian trilyun, nah namun kami sejak 2013 Pak, Singapura sudah punya MoU dengan PPATK. Jadi kita tidak ingin tertutup, tapi terbuka Pak, bahkan kami itu tanpa meminta dikirim oleh mereka informasi tentang yang menyangkut orang-orang yang sudah masuk kategori tersangka atau apapun juga Pak. Artinya harapan ke depan cukup baik, nah bagaimana kita mencegah uang jangan lari Pak. Sepanjang bisa dibuktikan ini terkait pidana bisa Pasal 26 itu bank bisa menunda. Pasal 64 PPATK bisa menghentikan, Pasal 70-71 itu penegak hukum bisa memblokir Pak, jadi bisa nggak ada masalah, sepanjang kita bisa tahu bahwa ini indikasi pidana, kalau tidak ya susah Pak. Termasuk seperti kata Pak Wihadi kalau WNA itu uangnya .....nggak bisa diapa-apain Pak, apalagi OJK mengeluarkan kebijakan dalam rangka menarik uang banyak WNA boleh membuka rekening, cukup dengan pasport saja. Nah paling tugas kami melihat kira-kira transaksi menyimpang nggak dari profilnya, jika tidak maka dia tidak ada masalah, kalau menyimpang kita ....kepada penegak hukum.

Kemudian PPATK Ibu dr. Ana, kita bisa Bu menanyakan kepada penegak hukum

progresnya bagaimana. Nah mekanismenya begini kira-kira Bu dr. Ana bagaimana mekanismenya kerja PPATK itu jadi yang men-judgement ada atau tidak TPPU itu bukan kami, kami Cuma indikasi saja. Indikasi saja nanti didalamnya ada penegak hukum, nah kira-kira. Jadi ilustrasinya yang hijau itu katakanlah ada seseorang melakukan tindak pidana korupsi misalnya, tapi duitnya dikasih kepada istrinya. Pada saat istri buka rekening, tulis nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan ibu rumah tangga, tapi kok duitnya banyak, maka nggak cocok ibu rumah tangga duitnya banyak masuk ke bank, pihak pelapor yang kuning itu, maka bank lapor ke PPATK. Kita analisis itu, kita cek-cek, kalau nanti kita bilang bahwa ini bernuansa pidana kita kirim kepada penegak hukum. Penegak hukum melakukan pennyelidikan, penyidikan sampai pada sidang, bisa juga bank tidak melapor kepada PPATK. Penegak hukum yang melapor kepada PPATK maka kita perintahkan banknya, kirim, kirim seperti itu. Jadi kiri-kanan oke Bu, Cuma saya katakan bahwa PPATK tidak menjatuhkan judgement Cuma mengindikasi dikirim kepada penegak hukum, nanti betul atau tidak sebenarnya ada pada penegak hukum....nah di sini pada saat di bank tadi Pak Syafi’i, bisa ditunda oleh banknya, pada PPATK bisa dihentikan, oleh penegak hukum bisa ditunda, bisa diblokir, jadi uang itu nggak bisa lari.

Kemudian NRA Bu, tadi kami katakan bahwa kita pernah dinilai oleh ......sebagai

negara yang rentan sebagai TPPU. Tentu kita tidak nyaman, maka kita lakukanlah riset sendiri, kita buat indeks persepsi masalah terhadap TPPU. Maka kita pakai 5 perguruan tinggi mulai dari USSU sampai Pattimura dengan 3 ribu responden, kesimpulan sementara ini korupsi lah sebagai pihak yang melahirkan TPPU paling banyak, dengan cara begitu maka kita minta pada pihak berwenang melakukan awareness yang lebih tinggi untuk mencegah TPPU berdasarkan korupsi.

Kemudian Pak Wihadi mengenai payment gateaway ini bukan otoritas PPATK,

sistem pembayaran itu ada di kewenangan BI dan kami menemukan salah satu yang kemarin itu disebut-sebut di dalam kasus terorisme memang menerima duit dari paypoll. Jadi pengirimnya paypoll itu nggak tahu siapa itu....ketemu dengan manager paypoll yang di Singapura saya tanya apakah mungkin bagi kami mendapat informasi,

mungkin dia bilang intinya begitu. Jadi mengenai ini adalah yang berwenang membuat aturan dan regulasinya adalah Bank Indonesia bukan PPATK.

Pimpinan saya kira begitu, terima kasih banyak.


PIMPINAN RAPAT:

Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Memang harus diakui masih banyak orang-orang gelap tindak pidana pencucian

uang yang belum terjangkau oleh PPATK. Silakan Pak Akbar tambahannya.

F-NASDEM (AKBAR FAIZAL): Sedikit saja, tolong ditampilkan tadi soal wajib pajak yang sudah di track oleh

PPATK itu.

Teman-teman sekalian dan Pak Yusuf. Pajak itu adalah seperti kita ketahui saya tidak berpidato ini, pajak itu suku

gurunya APBN kita, sudah makan korban kemarin. Dirjennya sudah harus ....tidak terpenuhi, dari apa yang Bapak temukan ini menjadi serius. 25 trilyun Provinsi Sulawesi Selatan kampung saya itu dalam 1 tahun anggaran hanya dapat 6,2 trilyun, jadi kira-kira 3 kali lebih Sulawesi Selatan sebesar 3.100. Jumlah wajib pajak yang belum di respon 838, saya tidak tahu berapa jumlahnya di situ 7 trilyun lebih begitu Pak ya. Kemudian jumlah wajib pajak yang sudah direspon KPP 1.464, intinya begini Bapak PPATK bisa maju satu langkah di sini kan selama ini begini Pak, negara ini kita terlalu banyak menggunakan ewu pakewu, berbaik-baik supaya saya tidak ada masalah dengan Pak Yusuf, saya bersopan-sopan sama dia, padahal sebenarnya ada masalah yang harus diselesaikan termasuk dengan lembaga negara. Saya mau tanya bapak, apa yang sudah Bapak lakukan dengan ini, lapor presiden iya kan karena saya yakin sekali wajib pajak yang nakal ini pasti punya yang kita selalu kita kenal dengan nama bumper, backing, ini menjengkelkan Pak. Jadi menurut saya berharapkan inikan Pak Yusuf inikan punya model juga untuk tidak, untuk sedikit, kita harus memberikan jalan model yang baru dalam pengelolaan ini. saya ingin tahu Bapak, Dirjen Pajak yang tidak memberikan responnya, Kementerian Keuangannya kaya apa, Menkonya kaya apa, jangan sampai Menkonya terlalu sibuk ngurusin pelabuhan atau yang lain begitu loh, padahal ini ada yang riil Bapak. Kita kemudian menjadikan negara ini sebagai sebuah panggung saja dan kalau kemudian tidak ada yang mau memberi respon nah di sini trennya Bapak, berikan kepada kami di Komisi III ini bahwa nantinya ada seseorang Anggota DPR RI barangkali saya yakin Komisi III tidak ada, tetapi kalau tidak ada bukan tanggung saya. Kan diolah nantinya oleh dia Pak saya kalau itu nggak tahu lagi Bapak, tapi namanya olah-mengolah ini memang sering Bapak.

Intinya begini Bapak, ini serius Bapak, kalau bisa misalnya di, ini banyak

wartawan di atas saya yakin akan menjadi headline besok ini. Saya yakin kalau ....yang mereka dapat itu ini besar Bapak. Jadi untuk Pak Yusuf dan kawan-kawan sekalian ini yang kami maksud, ini yang saya maksud dengan sebuah jalan keluar yang agak ekstrim dalam persoalan-persoalan kita. Jadi saya butuh elaborasi dari jawaban Bapak soal ini.

Terima kasih.

KEPALA PPATK:

Pimpinan, mohon izin menjelaskan. Nah ini Pimpinan dan Anggota, jadi ada 4 jenis Pak. Ini pertama adalah pure

inisiatif PPATK, tadi saya katakan kita temukan transaksi besar Cuma kita nggak kelihatan ini tindak pidana apa. Makanya kita kirim kepada pajak ada kasus 139, yang sudah disikapi mereka 136, dapatlah SKP-nya sebanyak 2,1 trilyun. Dari jumlah itu yang sudah dikirim masuk kas negara 1,45 informasi ...sudah 2,1 Pak masuk kas negara. Ini yang pure inisiatif PPATK, artinya relatif bagus Pak ya responnya.

Berikutnya nah ini yang kami keluhkan, ini mereka minta kepada kita asumsi

saya mereka sudah punya bahan dasar dong makanya dia minta, maka kita kirimlah sebanyak ini 101 analisis dan 156 informasi total 257. Yang baru ada feed back-nya respon kepada kita baru 4 Pak, dapat 131 milyar, nah yang lain sudah ada atau belum lapor saya nggak tahu, tapi ini menjadi atensi kami.

Terus yang ketiga, mereka mengirimkan lagi 3.100 para penunggak pajak,

asumsi yang terbangun di kepala saya Pak sudah dihitung kewajiban sekian. Makanya utang-utang pajak menunggak namanya 3.100, setelah kita verifikasi ada namanya yang tidak lengkap dapatlah 2.961 yang kira kirim kepada pajak dengan nilai kewajiban kurang lebih 25 trilyun. Dari jumlah itu yang tidak diteruskan, inikan di daerah-daerah Pak Faisal, yang jumlah data WP yang tidak diteruskan ke KPP karena nilai hutangnya mungkin kecil 61, kemudian jumlah data WP yang diteruskan ke wilayah-wilayah 2000 lebih Pak, ini 25. Nah dari 2332 itu yang direspon oleh wilayah 1.400 sekina kurang lebih separuhnya Pak ya, kalau kita lihat. Jumlah yang belum direspon 838, nah respon ini tidak semuanya menghasilkan duit Pak, yang baru mendatangkan uang 480 milyar kurang lebih. Nah kita tanya kemana sisanya? Belum ada jawaban yang pasti.

Kemudian pertanyaan Bapak tadi, apa sikap kami? Pasal 90 itu ada Komite

TPPU Pak, kecuali Menko Polhukam, saya sekretarisnya, Anggotanya Kapolri, Jaksa Agung dan beberapa di bawa ke forum itu dan Pak Menko marah dan semangat. Akhirnya di luar yang ini kan saya bilang ada 4, ini baru 3 yang pro aktif, reaktif yang hutang.

Yang keempat kami menemukan lagi tansaksi tunai Pak, jadi setiap orang yang

dalam satu hari Pak, minimal 500 juta cash dan itu ada datanya. Ada orang yang SPD-nya Cuma 2,5 milyar, setelah kita dalami mestinya lebih dari 100 milyar, 202 hitungan kita, kita panggil orang pajak sama-sama turun ke lapangan akhirnya apa Pak, dia bawa 50 milyar, artinya masih ada. Saya bilang belum selesai mestinya itu, nah itu langkah kami. Pak Menko respon ada rapat rutin, dibentuklah tim. Timnya wakil ketua, ketuanya Pak Wamenkeu, kemudian saya di situ Pak Firman ini, Pak Maryanto, Pak Rizal Pak, maka bisa banyak ada sedapat itu Pak. Kemudian kemarin saya ketemu dengan Pak Mensegneg, saya bilang Pak, begitu besar potensi pajak, maka siapapun Dirjen Pajak kan lagi mau diangkat mau dipilih, siapapun orangnya harus yang progresif, yang berani, yang tidak tersandera masa lalu nah begitu. Ini sudah saya sampaikan Pak, tinggal nanti ya bisa atau nggak, yang jelas bahwa kami tetap akan bantu Pak karena begitu banyak data PPATK termasuk juga Pimpinan yang saya tanyakan kepada tim tax amnesty, apakah kalau Undang-undang ini berlaku akan pengaruh data PPATK menjadi nol, mereka bilang tidak Pak. Jadi kira-kira begitu.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Yusuf.

Pertanyaan Pak Akbar yang belum dijawab Paqk Yusuf, apakah Pak Yusuf sudah lapor ke presiden soal hambatan-hambatan ini karena menyangkut soal backing tadi susah dalam demokrasi kita yang masih awal mula ini. presiden itu butuh, calon presiden terutama butuh sponsor-sponsor, terutama dari kalangan konglomerat. Pertanyaan Pak Akbar terkait dengan itu, kalau terkait dengan para sponsor yang mendukung pencalon presiden dan calon presiden saja itu bagaimana mungkin hambatannya di situ.

KEPALA PPATK:

Iya kami lapor tidak pada presiden Pka, pada Pak Menko Polhukam dan pada

Pak Menteri Keuangan, Beliau meneruskan tentunya Pak. Kita Cuma melaporkan tentang begitu besar potensi tapi sayang optimalisasi kurang. Sehingga kita cari solusi, sebenarnya kita minta kejujuran dari pajak Pak, apa kurang SDM, apakah SDM yang ada itu kurang gesit atau bagaimana. Nah itu belum ada jawaban Pak, makanya kemarin saya ketemu Pak Mensegneg saya menyampaikan pesan bahwa siapapun dirjennya harus progresif Pak.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT: Baik, karena banyak menteri juga pengusaha hutan, tambang yang pajaknya

perlu ditagih juga itu Pak. Ada lagi, silakan.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si): Pimpinan, hanya permintaan saja ini kepada Kepala PPATK dan tim yang tadi

dipaparkan saya lihat belum ada di sini mungkin bisa diserahkan sehingga bisa kami share juga ke Komisi XI yang bermitra dengan Dirjen Pajak.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT: Baik, silakan mau diserahkan datanya. Silakan Pak Daeng.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, SE, M.Si): Terima kasih Pimpinan.

Pak Yusuf dan jajaran di PPATK. Tadi ada pertanyaan Pak Ichsan cukup menarik buat saya, saya 18 tahun di

kawasan industri. Kaitan tadi Pak Yusuf menjawab bahwa kalau pembebasan lakukan saja bikin rekening di bank dan lain-lain. Di Kabupaten Bekasi itu ada 7 kawasan luasnya ribuan hektar, pembebasan itu rata-rata misalnya satu kawasan industri 400 sampai 1000 hektar itu bebasinnya 1000 meter, 2000 meter dan budaya di kita Pak, ada satu wilayah satu desa itu mungkin penduduknya sekitar 4000 ribu orang, yang punya rekening itu sekitar hampir 60 kepala keluarga, sisanya tidak Pak dan kalau Bapak turun ke lapangan dan Bapak memahami Bapak kasih cek ke mereka buat apa ini, mereka nggak mau, itu kondisi riil di lapangan. Kalau misalnya di transfer saja Pak lewat rekening, nggak punya rekening dan mereka nggak mau, mereka mau terima cash ini kultur Pantura Pak, terima cash udah gitu mereka beli lagi pengganti lahannya.

Kondisi kaya gini juga mesti diantisipasi Pak dalam pembuatan aturan perundang-undangan ke depan, mungkin ada lex spesialis ketika proses badan usaha melakukan proses pembebasan di lapangan ada kondisi-kondisi kaya begitu. Bahkan kalau di daerah pedesaan itu, kalau Bapak bayar pakai cek itu mereka nggak mau, mereka mau blek di depan mereka dipoto, namanjya poto ...kalau untuk pembebasan. Saya 18 tahun Pak di situ, jadi dipoto pegang duitnya, udah gitu ya sudah, kalau nggak begitu nanti suatu saat anak-anaknya nuntut nggak pernah terima uang sampai begitu, begitu Pak realitanya.

Terima kasih masukan saja Pak.

PIMPINAN RAPAT: Hanya masukan Pak, nggak perlu dikomentari. Ada lagi, kalau tidak barangkali kita bisa masuk ke kesimpulan sebelum kita

akhiri Rapat Dengar Pendapat ini. terkait dengan petugas pajak memang kadang-kadang kasihan Pak. Mereka kadang-kadang ketika harus mengejar target begitu ditemukan wajib pajaknya ternyata kawan istana, susah, galakan dia daripada petugas pajak.

Baik, silakan.

KEPALA PPATK: Sedikit Pimpinan, jadi kita sudah ada Satgas pajak Cuma kita tidak punya

otoritas. Jadi mungkin kalau nanti Komisi III mau misalnya memberikan rekomendasi kepada pajak, mungkin salah satu idenya begini Pak, kan ada 3 cara menagih pajak. Pertama SPT dari wajib pajak itu, wajib pajak itu dihimbau untuk perbaikan, jika tidak mau juga sementara pajak DJP mengatakan bahwa ini keliru bahwa bukti pemariksaan, nggak juga baru Lidik kan gitu Pak dan tiga-tiganya nuansanya duit.

Nah kalau seandainya dengan data PPATK, data kita itu Pimpinan itu lengkap

Pak, bukti setor, segala macam detil. Artinya sudah punya alat bukti yang cukup kalau mau diancam dengan Lid dengan catatan kan tidak dengan tujuan ke penjara Pak, tujuan membayar. Artinya mungkin tidak salah kalau Komisi III berpendapat juga perlu ada pendampingan dari kepolisian misalnya supaya ada semacam aspek psikologis bagi WP-WP yang tidak mau membayar Pak.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT: Terima kasih.

Kepala PPATK dan Anggota Komisi III yang terhormat. Ini ada rancangan kesimpulan rapat kita hari ini, kalau nggak salah ada 3 item

bisa kita kurangi dan bisa kita tambahkan. Untuk yang pertama ada usulan perubahan atau penambahan Pak Akbar, Pak Arsul, yang lain, Pak Yusuf bagaimana ada koreksi, setuju ya? Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

Yang kedua, Komisi III DPR RI mendesak PPATK sesuai dengan tugas dan

kewenangannya untuk lebih meningkatkan penyelidikan dalam rekening-rekening yayasan yang berafiliasi ke kegiatan-kegiatan keagamaan yang mempunyai potensi sebagai penampung dana-dana untuk kegiatan terorisme.

F-GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum):

Pimpinan, tadi kalau saya nggak salah informasi dari Ketua PPATK, afiliasi inikan

ada 3 pendidikan, sosial, keagamaan. Saya kira tiga-tiganya dimasukkan.

PIMPINAN RAPAT: Satu-satu dulu, tadi masukkan saja dulu usulan Pak Arsul sosial, lalu kemudian. Silakan Pak Akbar.

F-NASDEM (AKBAR FAIZAL): Yang tadi kan Pak Yusuf kan minta sebenarnya ada lembaga atau sebuah tata

aturan agar kemudian yayasan-yayasan ini kan yang tersebar di berbagai itu, itu ada koordinasi, apakah sudah bunyi di sini kayanya nggak.

KEPALA PPATK:

Kami memang mohon maaf bukan begitu maksudnya Pak, jadi mungkin perlu

forum disepakati maksuda saya dibuat regulator untuk organisasi nirlaba jangan pakai keagamaan atau yayasan, jadi pendidikan tidak dapat kita inginnya ada regulator yang memuat yang mempunyai kewenangan mengawasi dan membuat aturan terhadap aliran dana organisasi nirlaba tadi Pak, kira-kira begitu.

PIMPINAN RAPAT:

Pak Yusuf kalau begitu....bagaimana ini, bisa masuk nggak, bisa diterima nggak.

KEPALA PPATK: Kalau ini nggak bisa Pak, pertama kita nggak punya kewenangan penyelidikan.

Kedua, kata-kata keagamaan itu sensitif Pak.

PIMPINAN RAPAT: Atau kita drop saja ini.

KEPALA PPATK: Bukan tidak perlu di drop.

PIMPINAN RAPAT: Bukan kalimat-kalimat yang sensitif di drop, kita ganti dengan yang memang

yang mau kita sasar dalam tujuan rapat kita kali ini.

KEPALA PPATK: Begini Pak, saya mohon izin coba merumuskan sebentar ini, per lisan saja.

Komisi III mendesak PPATK mengambil inisiatif dengan pihak kementerian terkait untuk melakukan penertiban dan membuat aturan-aturan yang dianggap perlu berkenaan dengan aliran dana, organisasi nirlaba atau yayasan. Berkenaan dengan aliran dana organisasi nirlaba atau yayasan.

PIMPINAN RAPAT:

Yang atas di hapus di drop nomor 2, jadi poin 3 jadi nomor 2.

F-NASDEM (AKBAR FAIZAL): Poin 3, inikan kita masih harus berbasis kan pada hasil rapat kira hari ini. ini yang

poin 3 ini tetap harus masuk tentang kegiatan-kegiatan terorisme kalau itu adalah poin dari.

PIMPINAN RAPAT:

F-PG (IR. H. ADIES KADIR, SH, M.Hum): Pimpinan, izin. Mungkin seperti ini Komisi III DPR RI mendesak PPATK sesuai dengan tugas

dan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait agar melakukan penertiban dan membuat aturan berkenaan dengan aliran dana organisasi nirlaba, yang dianggap perlunya mungkin dihapus karena nanti ada yang perlu dan tidak perlu. Jadi membuat aturan berkenaan dengan aliran dana organisdasi nirlaba, mungkin seperti itu.

Komisi III DPR RI mendesak PPATK sesuai dengan tugas dan kewenangannya

untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait agar melakukan penertiban dan membuat aturan yang berkenaan dengan aliran dana organisasi nirlaba.

Itu usulan Pimpinan.

F-NASDEM (AKBAR FAIZAL): Ditambahkan lagi, sekali lagi saya mengatakan ini rapat kita tentang terorisme.

PIMPINAN RAPAT: Ditambahkan saja soal organisasi nirlaba menyangkut kegiatan terorisme.

KEPALA PPATK: Supaya lebih luas dalam pencegahan pendanaan terorisme Pak.

PIMPINAN RAPAT: Ada lagi selain terorisme, narkoba.

KEPALA PPATK: Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

dan pendanaan terorisme, kan TPPU luas Pak, narkoba didalamnnya. Pencegahan dan pemberantasan Pak, tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

PIMPINAN RAPAT:

Coba saya bacakan kembali ya, Komisi III DPR RI mendesak PPATK sesuai

tugas dan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait agar melakukan penertiban yang berkenaan dengan, karena membuat aturan adalah DPR RI.

KEPALA PPATK: Dan mungkin aturan bisa juga Perpres kan bisa juga PP.

PIMPINAN RAPAT: ....dengan aliran dana organisasi nirlaba dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, ada koreksi lain.

KEPALA PPATK: Mohon izin aturan masih Pak, karena nanti kan kita ada mewajibkan dia bikin,

mungkin siapa pengurusnya, wajib menyerahkan nomor rekeningnya, alamatnya. Jadi aturan masih perlu walaupun nanti butuh PP Pak atau keputusan bersama Pak.

PIMPINAN RAPAT:

Saya keberatan dengan pembuatan aturan, saya pikir melakukan penertiban itu

sudah termasuk didalamnya koordinasi itukan sesuai kesepakatan PPATK dan lembaga terkait, kalau buat aturan nanti bahaya itu.

Baik, dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU) Berikutnya ada koreksi di sini Pak Akbar, Pak Nasir Djamil, cocok. Silakan Pak

Yusuf.

KEPALA PPATK: Itu mungkin penegak hukum lainnya nggak perlu Pak, penegak hukum lain, kata

lain nggak perlu. Bekerja sama dengan institusi penegak hukum, lain nggak perlu.

PIMPINAN RAPAT: Baik, untuk ketiga ini kalau nggak ada dapat disepakati? Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

Baik, Bapak-Ibu sekalian. Maka dengan demikian dengan kesimpulan.

KEPALA PPATK: Sebentar Pimpinan, mau menyerahkan buku saja Pimpinan untuk perpustakaan

Komisi III, bagian dari program pencegahan PPATK.

PIMPINAN RAPAT: Baik.

Bapak-Ibu sekalian. Akhirnya waktu jugalah yang yang mdemisahkan kita tepat jam 13.12 WIB kita

bisa akhiri Rapat Dengar Pendapat ini dengan baik, dengan 3 kesimpulan atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan

PPATK beserta jajarannya semoga Tuhan memberkati kita dan selanjutnya Rapat Dengar Pendapat ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya tutup.


(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.12 WIB)

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN ...

Documents